Yenni Eta Widyanto’s scientific contributions

This research is aimed at analyzing the Ratio Decidendi of District Court Decision No. 873/Pdt.G/2013/PN.Sby against notaries who do not read their deeds. The purpose of this research is to determine and analyze the Decidendi Ratio of District Court Decision No. 873/Pdt.G/2013/PN.Sby regarding deeds that were not read by a notary. Then to analyze the responsibilities of notary officials based on article 16 paragraph 1 letter (m) of the Law on Notary Positions. This type of research uses normative juridical research using a statutory approach and a conceptual approach using literature study legal material search techniques. The analysis technique used in this research is the interpretation technique used is systematic interpretation. Based on this, the problem formulation is (1) What is the judge's consideration (Ratio Decidendi) regarding Decision No. 873/Pdt.G/2013/PN.Sby regarding deeds that were not read by a notary? and problem formulation (2) What are the responsibilities of notary officials for deeds that are not read out based on article 16 paragraph 1 letter m based on the Law on Notary Positions? (1) Ratio Decidendi, namely the implementation of a decision with a ruling that the lawsuit cannot be accepted (Niet Ontvankelijk verklaard) in District Court Case No. 873/Pdt.G/2013/PN.Sby, even though in principle the lawsuit is not accepted, the notary still has responsibility for deed that he has made. Even though in principle the lawsuit is not accepted, the judge should consider not carrying out the obligation to read the deed by a notary(2) The Notary's responsibility for a deed that is not read, in this case the Notary can be sued because the authentic deed is downgraded to a private deed and then be sued civilly, namely regarding compensation based on 1365 of the Civil Code, as well as administrative sanctions based on the Code of Ethics. Notary. The advice that can be given is that during the examination of the case, if the lawsuit contains formal defects, it is better to stop it so that the decision is not rejected. Then the parties in the lawsuit must make a detailed lawsuit so that the lawsuit can be granted. Then there are administrative sanctions for the notary who does not carry out the obligation to read the deed. less severe and less of a deterrent effect, then the supervisory board should ensure that the deed made by the notary is truly authentic or not during its inspection and there should be a clear place for complaints for the public to the regional supervisory board.

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis terkait Ratio Decidendi Majelis Pengawas Notaris,terhadap notaris yang tidak membacakan aktanya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mendeskripsikan, menganalisis dan mengetahui, Ratio Decidendi (alasan) terhadap Putusan No 873/Pdt.G/2013/PN.Sby tentang akta yang tidak dibacakan oleh notaris. Kemudian untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis kedudukan undang-undang jabatan notaris terhadap tanggung jawab pejabat notaris berdasarkan Putusan No 873/Pdt.G/2013/PN.Sby. Serta untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis bagaimana penegakan hukum berdasarkan Putusan No 873/Pdt.G/2013/PN.Sby terkait Undang-Undang Jabatan Notaris. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual dengan teknik penelusuran bahan hukum studi kepustakaan. Teknis analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik interpretasi yang digunakan adalah interpretasi sistematis. Hasil Penelitian menyimpulkan pelaksanaan putusan dengan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) mengenai Perkara Nomor 873/Pdt.G/2013/PN.Sby Putusan dengan gugatan yang tidak dapat diterima merupakan kesalahan penggugat dalam merumuskan gugatannya. Hal ini juga merupakan bagian dari kelalaian pengadilan dalam melaksanakan amanat Pasal 119 HIR/143 Rbg konstitusi yang memberikan kewenangan kepada ketua pengadilan negeri untuk memberikan nasehat dan bantuan kepada para pihak untuk mencegah terjadinya gugatan tidak sempurna. Bahwa konsekuensi hukumnya apabila akta yang tidak dibacakan tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 16 ayat (9) Undang- undang Nomor 2 Tahun 2014 adalah terdegradasinya kekuatan hukum akta yang dibuat oleh Notaris, dimana kekuakatan hukumnya menjadi akta dibawah tangan. Dalam pertanggung jawaban Notaris atas akta yang tidak dibacakan Notaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 adalah tanggung jawab secara perdata terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya karena menimbulkan kerugian secara materiil terhadap penghadap. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris seperti yang telah tertuang dalam UUJN dan tanggungjawab Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris.