Wahyudi Umar’s research while affiliated with Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara and other places

Introduction: This article explores the limitations of guardians' legal authority in managing children's assets, emphasizing the importance of protecting minors from potential abuses by guardians.Purposes of the Research: The purpose of this study is to analyze the legal framework governing guardianship in Indonesia, focusing on the responsibilities and limitations imposed on guardians in asset managementMethods of the Research: This research employs a normative legal approach, analyzing statutes and legal principles, particularly from the Civil Code, to understand the scope of guardianship and its implications for children's welfare.Results Main Findings of the Research: The findings reveal critical gaps in the guardianship system, highlighting the need for enhanced oversight and accountability measures. This research contributes to existing knowledge by proposing legal reforms that ensure guardians act in the best interests of children, thereby advancing protective legal frameworks.

This study analyzes customary law sanctions in traditional marriages, often contrary to human rights principles, especially for women. This study aims to evaluate the impact of customary law sanctions on women’s rights and provide recommendations for improvement. The method used is a qualitative approach with case studies, which involves interviews with traditional leaders and women involved in customary marriages. The results of the study show that customary law sanctions tend to burden women, creating gender injustice and human rights violations. Keywords: Customary Law; Human Rights; Woman; Penalty; Gender Equality

Penguasaan terhadap bidang tanah harus dapat dibuktikan melalui sertifikat kepemilikan yang sah. Dalam perkembangannya, ditemukan adanya sertifikat ganda yang saling tumpang tindih. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis terkait terbitnya sertifikat ganda dan mekanisme penyelesaiannya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat ganda muncul akibat dari berbagai faktor, termasuk kesalahan administrasi, kurangnya pengawasan, dan praktik penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. penyelesaian hukumnya memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan perbaikan sistem administrasi pertanahan, dan penegakan hukum yang tegas terhadap setiap pelanggaran.

The idea of revising the 1945 Constitution is likely to spark debate. Nevertheless, Article 37 of the 1945 Constitution has provided a mechanism for amendment, rather than replacement, of the constitution. The amendments to the 1945 Constitution are now mandatory, as previously decreed by the MPR leadership, which will be continued by the current leadership. This paper examines the role of public participation in the amendment of constitutions in Indonesia and Thailand. The study employs a normative legal research approach, utilizing statutes, conceptual frameworks, and comparative analyses. Data was collected from books, academic journals, relevant laws, and regulations. The results indicate that the forms of public participation in Indonesia and Thailand in the constitution-making and amendment processes are largely similar, including public hearings, working visits, socialization, seminars, workshops, and discussions. However, a notable difference exists in that Indonesia lacks explicit provisions for public participation in its constitutional amendment process, whereas Thailand has established clear regulations. It is recommended that Indonesia clearly regulate public participation as a procedure in its constitution-making and amendment processes.

Overclaim atau klaim yang tidak sesuai dengan kenyataan dapat merugikan konsumen dan menciptakan ketidakadilan dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Hal ini menjadi sangat relevan dalam traksaksi online, di mana informasi produk sering kali disajikan secara tidak transparan. Ketidaktransparanan dapat menyebabkan keraguan di benak konsumen, yang berpotensi mengurangi kepercayaan terhadap platform e-commerce dan produk yang ditawarkan. Dalam dunia digital yang serba cepat ini, konsumen semakin menuntut akses ke informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk membuat keputusan pembelian yang informasional.Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum konsumen terhadap overclaim pada produk dalam transaksi Online. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang didukung oleh pendekatan perundang-undangan dan menggunakan bahan sekunder, primer dan tersier yang berisi kaidah hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus Overclaim produk Skincare bertentangan dengan pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait informasi produk.

Penelitian ini membahas keabsahan klausula baku dalam kontrak pinjaman online berbasis fintech dan perlindungan hukum bagi konsumen sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana klausula eksonerasi yang membebaskan penyelenggara dari tanggung jawab mempengaruhi keabsahan kontrak, serta bagaimana konsumen dilindungi secara hukum dalam perjanjian tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan klausula baku dalam kontrak fintech dan upaya perlindungan hukum bagi konsumen. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula eksonerasi dalam kontrak fintech bertentangan dengan Pasal 18 UUPK dan dapat dianggap batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut KUH Perdata. Selain itu, perlindungan hukum bagi konsumen dapat diperoleh melalui mekanisme litigasi dan non-litigasi, termasuk penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang menawarkan solusi lebih cepat dan efisien dibandingkan proses pengadilan.

ABSTRAK: Praktik jual rugi atau predatory pricing merupakan strategi yang sering digunakan dalam persaingan bisnis, terutama di industri e-commerce dan layanan transportasi online seperti Grab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik kerugian penjualan yang diterapkan oleh Grab dalam konteks hukum persaingan usaha di Indonesia. Dari sisi hukum, praktik ini dapat mengakibatkan distorsi pasar dan merugikan pelaku usaha lainnya, terutama di industri konvensional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang melarang praktik yang dapat menghambat persaingan sehat. Dalam konteks digital, Grab dan perusahaan sejenis sering memberikan diskon besar-besaran untuk menarik pelanggan, yang dapat dianggap sebagai praktik sell-loss. Penelitian menunjukkan bahwa strategi ini tidak hanya merugikan pesaing tetapi juga dapat menciptakan ketergantungan konsumen pada harga rendah, berpotensi menghilangkan pemain kecil dari pasar. Oleh karena itu, penting bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan pengawasan ketat terhadap praktik-praktik tersebut agar tetap sesuai dengan peraturan yang ada dan menjaga iklim persaingan yang sehat. Lebih lanjut, penelitian ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi KPPU dalam mengawasi praktik penjualan kerugian di era digital, di mana transaksi e-commerce meningkat dan kompleksitas pasar meningkat. KPPU perlu memperkuat kapasitas dan metodologi pengawasannya untuk dapat mendeteksi dan menindak praktik berbahaya. Dengan demikian, analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang dampak praktik sell-loss terhadap persaingan bisnis dan perlunya penegakan hukum yang lebih efektif di Indonesia

The complexity of law enforcement in online trading fraud cases poses significant challenges. Sellers can carry out fraudulent activities through product counterfeiting or making transactions outside of e-commerce platforms, while buyers can commit fraud by falsifying identities and making fake orders. Despite efforts to address this problem through legal remedies, the prevalence of fraud has not decreased. In the normative research study, fraudulent behavior is studied related to the provisions contained in the ITE Law and the Personal Data Protection Law. These findings underscore the importance of implementing authentication measures to verify the identity of sellers and buyers during online interactions. Authentication methods like this can significantly reduce fraud by allowing for quick identification of perpetrators and tracking of their fraudulent activities, ultimately deterring them from engaging in fraudulent behavior. Kompleksitas penegakan hukum dalam kasus penipuan perdagangan online menimbulkan tantangan yang signifikan. Penjual dapat melakukan kegiatan penipuan melalui pemalsuan produk atau melakukan transaksi di luar platform e-commerce, sementara pembeli dapat melakukan penipuan dengan memalsukan identitas dan membuat pesanan palsu. Meskipun ada upaya untuk mengatasi masalah ini melalui upaya hukum, prevalensi penipuan tidak berkurang. Dalam studi penelitian normatif ini, perilaku penipuan dikaji dengan aturan yang terdapat dalam UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya penerapan langkah-langkah otentikasi untuk memverifikasi identitas penjual dan pembeli selama interaksi online. Metode otentikasi seperti ini dapat secara signifikan mengurangi penipuan dengan memungkinkan identifikasi pelaku dan pelacakan aktivitas penipuan dengan cepat, yang pada akhirnya menghalangi pelaku untuk terlibat dalam perilaku curang.

Customary land is an essential aspect of the Tolaki tribal community, which is jointly owned by them and holds great significance. However, disputes over customary land often arise, leading to compliance with customary law and its consequences. This research seeks to explore the views and regulations of Tolaki customary law regarding land disputes and conflicts. The doctrinal legal research approach has been used in this research to understand how land disputes are handled under Tolaki customary law. The results indicate that land disputes are considered a form of social conflict that arises due to violations of customary civil law. The resolution process involves a series of customs, and a solution is reached through positive laws. The Tolaki customary law has laid down several principles that guide the resolution process of land disputes. According to their customs, the disputing parties must first attempt to resolve the matter through negotiations. If negotiations fail, the parties must seek the help of their respective customary leaders, who will then guide them through the dispute resolution process. If the dispute remains unresolved, then the parties may seek the intervention of positive law. In conclusion, the Tolaki customary law views land disputes as a social conflict that can be resolved through a series of customs and positive laws. It is imperative to preserve these customs and laws to maintain the sanctity of customary land and ensure that disputes are resolved fairly. Tanah adat merupakan aspek penting bagi masyarakat suku Tolaki, yang dimiliki bersama dan memiliki arti penting. Namun, sengketa atas tanah adat sering kali muncul, yang mengarah pada kepatuhan terhadap hukum adat dan konsekuensinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan dan pengaturan hukum adat Tolaki mengenai sengketa dan konflik tanah. Pendekatan penelitian hukum doktrinal telah digunakan dalam penelitian ini untuk memahami bagaimana sengketa tanah ditangani di bawah hukum adat Tolaki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa tanah dianggap sebagai bentuk konflik sosial yang muncul akibat pelanggaran hukum perdata adat. Proses penyelesaiannya melibatkan serangkaian adat istiadat, dan penyelesaiannya dilakukan melalui hukum positif. Hukum adat Tolaki telah menetapkan beberapa prinsip yang memandu proses penyelesaian sengketa tanah. Menurut adat istiadat mereka, pihak-pihak yang bersengketa harus terlebih dahulu berusaha menyelesaikan masalah melalui negosiasi. Jika negosiasi gagal, para pihak harus mencari bantuan dari pemimpin adat masing-masing, yang kemudian akan memandu mereka melalui proses penyelesaian sengketa. Jika sengketa tetap tidak terselesaikan, maka para pihak dapat meminta intervensi hukum positif. Kesimpulannya, hukum adat Tolaki memandang sengketa tanah sebagai konflik sosial yang dapat diselesaikan melalui serangkaian hukum adat dan hukum positif. Sangat penting untuk melestarikan adat dan hukum ini untuk menjaga kesucian tanah adat dan memastikan bahwa perselisihan diselesaikan secara adil.

The development of the Sharia business in Indonesia has become the most potential business not only in Islamic banking but also the non-Islamic bank financial industries, such as Islamic insurance, Islamic pension funds, Islamic finance companies, Islamic bonds (sukuk), Islamic mutual funds, and even Islamic lodging. This phenomenon makes the Sharia "label" as a trend. This research aims to analyze the urgency of Sharia certification in the Sharia lodging business in Indonesia. The method used is a type of normative legal research with statutory approaches, case approaches, and conceptual approaches. The results of this study indicate that the urgency of Sharia certification in the Sharia lodging business is to maintain the image of Islamic teachings and to provide certainty to consumers. This is because the application of Sharia in business institutions bearing the Sharia label still shows that the concept of Sharia understood by these business institutions still seems partial/not kaffah (total). Besides that, the Sharia "label" in the lodging business is used mostly as a brand or company brand. Therefore, it is high time for Sharia lodging certification to be carried out, like the halal label certificate on food products