Tatang Astarudin’s research while affiliated with Sunan Gunung Djati State Islamic University Bandung and other places

This research aims to examine and analyse the regulatory concept and legal position of guarantees in statutory regulations, and also seeks to explore the Harmonization of Sharia Economic Principles regarding Guarantees in statutory provisions. Analytical descriptive methods were used in this research, and a juridical-normative approach was used with qualitative research data types. Primary, secondary and tertiary data sources were obtained from several relevant literature. This research indicates that the concept of regulation and the legal position of guarantees in statutory provisions is contained in legislation that is made and ratified in writing. Conceptually, the legal regulation of guarantees can be divided into three, namely, the first concept of legal regulation of guarantees, which originates in Book II of the Civil Code, the second is the law of guarantees, which is regulated outside Book II of the Civil Code, the third is the legal regulation of guarantees according to law. sharia economics. Guarantee law acts as a subsidiary or complementary agreement. In connection with the harmonisation of Sharia economic principles, guarantees in statutory regulations can be understood through various principles of Sharia economic law reflected in legislation. These principles consist of the principle of worship (al-tauhid), the principle of justice (al-adl), the principle of amar ma'ruf nahi munkar, the principle of freedom (al-hurriyah), the principle of equality (al-musawah), the principle of helping each other (al -ta'awun), and the principle of tolerance (al-tasamuh), which is substantially contained in the legislation. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan dan kedudukan hukum jaminan pada peraturan perundang-undangan, dan juga untuk menggali Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah tentang Jaminan dalam ketentuan undang-undang. Metode deskriptif analitis digunakan pada penelitian ini, dan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dengan jenis data penelitian kualitatif. Sumber data primer, sekunder, dan tersier didapatkan dari beberapa literatur yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Konsep pengaturan hukum jaminan pada peraturan perundang-undangan dibedakan menjadi tiga yakni pertama konsep pengaturan hukum jaminan yang bersumber di dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt), kedua pengaturan hukum jaminan yang terdapat di luar Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata ketiga pengaturan hukum jaminan menurut hukum ekonomi syariah. Hukum Jaminan berkedudukan sebagai perjanjian ikutan/pelengkap (Assecoir). Adapun alasan dibolehkannya objek yang dijaminkan pada akad pembiayaan di perbankan syariah didasarkan adanya kesadaran akan resiko terhadap munculnya moral hazard. Adapun Prinsip-prinsip ekonomi syariah tentang jaminan dalam peraturan perundang-undangan dapat difahami melalui berbagai prinsip hukum ekonomi syariah pada berbagai perundang-undangan jaminan yang terdiri atas prinsip ibadah (al-tauhid), prinsip amar ma’ruf nahi munkar, prinsip keadilan (al-adl), prinsip kebebasan (al-hurriyah), prinsip persamaan/al musawah, prinsip saling tolong menolong (al-ta’awun), dan prinsip toleransi (al-tasamuh), yang secara substansial sudah terdapat di dalam perundang-undang tersebut, hanya saja keberadaan prinsip tersebut belum sepenuhnya terimplementasikan dalam peraturan jaminan.

Waqf land plays an important legal and social role in Indonesia, particularly to support religious activities and public welfare. Under Law No. 41 of 2004 on Waqf, waqf land may not be transferred except through exchange or ruislag procedures under certain conditions. In the context of National Strategic Projects (PSN), waqf land is often affected, making it important to ensure that ruislag procedures remain legally compliant. This research aims to explore the ruislag procedure of waqf land in PSN and evaluate its application to identify improvements in state administrative law. This research utilises the normative juridical method. The research found that the ruislag process of waqf land affected by National Strategic Projects (PSN) requires strong coordination between the Indonesian Waqf Board, the Ministry of Religious Affairs, and other relevant institutions. It is important to ensure that the replacement land has equal or better value, in accordance with sharia principles and applicable laws. Active participation of beneficiary communities is essential to maintain transparency and public trust.

Sebagai sumber etik, moral dan spiritual, agama bagi rakyat Indonesia tidak mungkin dipisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab Negara Indonesia didirikan atas dasar nilai-nilai ketuhanan. Oleh karena itu upaya untuk memisahkan nilai-nilai agama dari kehidupan berbangsa dan bernegara selalu akan sia-sia. Sebaliknya upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam kehidupan bernegara selalu mendapat dukungan luas. Umat Islam yang menjadi mayoritas penduduk Indonesia, jumlahnya 85,1 persen berdasarkan sensus tahun 20101, pada umumnya juga menginginkan agar nilai-nilai agama, khususnya hukum Islam, dijadikan sebagai bahan dan rujukan dalam pembuatan hukum dan undang-undang di Indonesia. Menurut penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2013, sebanyak 72 persen Muslim Indonesia menghendaki agar hukum Islam dijadikan bahan untuk hukum nasional.2 Tetapi, sebagian besar dari mereka (69,6 persen) juga berpandangan bahwa negara Pancasila merupakan system politik ideal bagi bangsa Indonesia.3 Sebagian besar dari mereka juga (61 persen) mendukung agar Indonesia menjadi negara yang demokratis.4 Data-data ini menunjukkan bahwa mayoritas Muslim Indonesia sebenarnya mendukung dijadikannya hukum Islam sebagai bahan baku hukum nasional dan juga mendukung Indonesia tetap menjadi negara merdeka yang demokratis. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana agar transformasi dan integrasi hukum Islam dalam hukum nasional dapat mendukung dan sejalan dengan tujuan hukum Islam dan tujuan hukum nasional. Dengan asumsi bahwa model transformasi tidak tunggal, kedua konsep ini sebenarnya bisa digabungkan jika upaya melakukan transformasi hukum Islam dalam hukum nasional tidak menggunakan atau terpaku pada satu model yang eksklusif, literalis dan konservatif.

Usaha hulu migas memiliki empat ciri utama. Pertama, hasil pendapatan akan diterima dalam waktu yang lama setelah biaya pengeluaran direalisasikan. Kedua, bisnis ini memiliki risiko tinggi dan serba ketidakpastian serta melibatkan high technology. Ketiga, investasi usaha hulu migas berjumlah sangat besar. Namun, di balik semua risiko tersebut, industri ini memiliki ciri ke empat, yaitu menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Oleh karenanya, kontrak akad paling ideal yang digunakan adalah yang mampu menyiasati tantangan dan meraih peluang dari empat ciri tersebut sehingga, memberi keuntungan kepada negara. Masalah dalam penelitian ini menggali terkait akad migas dalam sejarah migas dan regulasi di Indonesia dan dalam fikih Islam. Kemudian mengomparasi model akad akad tersebut menurut dua prespektif tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan yang menggunakan pendekatan komparasi (muqaranah al-ahkam). Teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah teori perbandingan hukum antara akad migas yang ada dalam regulasi dan akad dalam fikih Islam. Hasil penelitian menyimpulkan ada sisi perbedaan dan persamaan dalam akad migas ditinjau dari kedua perspektif tersebut.

As a source of ethics, moral and spiritual, sharia is an ideal concept that is used as guide for Muslims in everyday life because it contains the principles of justice, benefit for all. However when these principles are extracted and formulated by a number of Islamic legal experts the results are not singular. Sharia often criticized for unable to give justice for all. Therefore, when there is a high demand in Indonesia to make sharia the material resource for national law, a more suitable model is needed. By assuming that there are many models that can be used in practicing sharia, this study aims to explore models of implementation of Islamic law, the problem and impacts of each model and the solution that can be take by Muslims in practicing sharia in Indonesia. This objective can be achieved by examining the meaning of sharia, its purpose, the models of sharia implementation in a number of countries, as well as model of sharia implementation which suitable for the condition of Indonesia. This paper argues that in social and political life, Muslims can use any model for practicing sharia as long as it is directed to achieve the purpose of sharia: to protect basic human rights for all member of the community, to establish justice between Muslims and the rest of humanity, and to provide benefits for human beings and removing hardships from them.