Tasya Ester Loijens’s scientific contributions

A diplomatic representative is a person who carries the task of officially connecting the tongues of two countries, namely between the sending country and the receiving country. As a representation of a country, diplomatic representatives are given the privilege of immunity to be able to perform the duties and missions charged to it. Such privilege arrangements are legally regulated under the Vienna Convention of 1961 and supported by other sources of international law including international customary law. However, there are some obstacles in its application such as in the case of Colonel Hall in Islamabad, Pakistan. The accident caused by Colonel Hall's negligence in violation of traffic markings has left the victim dead and seriously injured. However, due to legal immunity, the authorities have not yet completed an investigation into the case. The Pakistani government then listed Colonel Hall's name on the Blacklist and recommended putting his name on the Exit Control List. How the incident is reviewed from the perspective of international law will be discussed by the author in this paper.

Perkembangan teknologi yang pesat memungkinkan manusia memanfaatkan sumber daya alam yang sebelumnya sulit dijangkau sekalipun seperti sumber daya yang terdapat di ruang angkasa. Dengan adanya kemajuan tersebut, hukum juga turut berkontribusi melalui hukum internasional yang mengatur tentang aspek yang berhubungan dengan pemanfaatan ruang angkasa yang sering dikenal sebagai Five United Nations Treaties on Outer Space. Pada 2017, CEO SpaceX (perusahaan kedirgantaraan swasta Amerika), Elon Musk, mengumumkan rencana pemanfaatan transportasi yang sebelumnya digunakan untuk memindahkan objek dari Planet Bumi ke Ruang Angkasa yaitu Roket, untuk digunakan sebagai transportasi publik yang digunakan sebagai sarana mobilisasi dari satu tempat ke tempat lain di Bumi. Hal ini menarik karena konsepnya menggunakan Ruang Angkasa setelah permukaan udara Planet Bumi sehingga menimbulkan kontemplasi baru terkait perizinan dan aspek legalitasnya. Dalam tulisan ini, penulis bermaksud mengkaji dari perspektif hukum internasinal dengan pengaturan internasional yang berkaitan dengan hukum udara dan luar angkasa.

Pada kasus Perburuan Paus di Antartika yang diajukan oleh Negara Australia, ICJ dihadapkan pada masalah yang sangat teknis berkaitan dengan penafsiran dan penilaian atas unsur-unsur yang bersifat ilmiah. Pengadilan mengevaluasi klaim dari Australia yang menganggap bahwa Jepang melalui program perburuan Paus yang disebut dengan JARPA II menyembunyikan tujuan komersial di balik penelitian ilmiah palsu. Kasus ini kemudian memunculkan perhatian dunia dalam agenda internasional khususnya korelasitas antara hukum dan sains. Di sisi lain, ICJ juga mendapat kritik karena menangani kasus yang bersifat teknis, sehingga muncul pertanyaan berkaitan dengan yurisdiksi Mahkamah Internasional dalam menangani kompleksitas permasalahan faktual dengan cara yang sehat dan adil. Pada dasarnya, ICJ harus menghindari dua rintangan utama yaitu membatasi penilaian hanya pada aspek hukum atau menjadi hakim sains dengan melakukan analsis teknis dan mempertimbangkan posisi kasus yang ditangani sebelumnya. Kasus menarik ini akan dianalisis oleh penulis berkaitan dengan kajiannya dalam perspektif hukum internasional.

Liberalisme merupakan prinsip dasar yang dianut oleh Amerika Serikat dalam semua kebijakannya termasuk kebijakan perdagangan. Prinsip tersebut juga dijalankan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupa orientasi kepada kesepakatan yang bersifat bilateral. Jika ditinjau dari hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat, fasilitas Generalized System of Preference atau GSP merupakan satu-satunya hubungan bilateral yang dapat dijalankan oleh Indonesia dengan Amerika Serikat. GSP adalah kebijakan AS berupa pembebasan tarif bea masuk terhadap impor barang-barang tertentu dari negara-negara berkembang yang dalam hal ini Indonesia merupakan salah satunya. Namun ternyata terdapat kebijakan evaluasi pelaksanaan GSP terhadap Indonesia melihat pada neraca perdagangan dan kebijakan perekonomian Indonesia yang memberi dampak pada Amerika Serikat. Dengan adanya evaluasi tersebut berpotensi mengurangi Bargaining Position Indonesia dalam fasilitas GSP. Apabila sampai pada kondisi yang tidak diharapkan tersebut dapat merugikan Indonesia karena naiknya tarif yang dikenakan pada sektor ekspor. Penulis bermaksud menelaah kebijakan reevaluasi tersebut ditinjau dari segi hukum internasional.