Sifa Mulya Nurani’s research while affiliated with Universitas Pelita Bangsa and other places

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan teknik negosiasi kooperatif dalam proses mediasi guna menjamin keberlangsungan rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah kuatitatif dan bersifat studi pustaka. Data primer penelitian berupa literatur-literatur yang membahas teknik negosiasi kooperatif dalam proses mediasi rumah tangga. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi. Peneliti mendokumentasikan literatur-literatur yang membahas teknik negosiasi kooperatif untuk dilakukan analisis data. Sedangkan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan analisis data. Hasil penelitian menyebut BP4 dapat melakukan mediasi atas persengketaan suami istri dalam rumah tangga yang menggiring pada tindak perceraian melalui teknik negosiasi kooperatlif. Dalam penerapannya, BP4 untuk melakukan; 1) komunikasi secara inten kepada masing-masing pihak yang bersengketa; 2) menggunakan teknik negosiasi kooperatif dengan menjunjung nilai-nilai kebersamaan; 3) memberi jawaban terbaik atas masalah-masalah yang dihadapi yang bersengketa; mendistorsi teknik negosiasi kompetitif dan teknik negosiasi kompromi jika dinilai kurang efektif

Kenakalan remaja merupakan fenomena yang sering ditemui disekitar kita. Bahkan kenakalan tersebut sampai ditaraf yang sudah diluar nalar dan norma agama. Remaja banyak melakukan tindakan negative yang merugikan baik masa kini dan masa depan. Salah satu contoh tindakan kenakalan remaja yang terjadi adalah perkawinan dini yang disebabkan oleh kehamilan dini. Akibat tindakan tersebut oleh masyarakat sekitar sering dikatakan sebagai anak luar kawin. Remaja pelaku perkawinan dini dengan hamil diluar kawin kebanyakan tidak memahami bahwa apa yang dilakukan sebetulnya tidak dapat dipertanggungjawabkan baik secara agama maupun hukum serta merugikan masa depan baik si remaja maupun anak hasil luar perkawinan tersebut. Untuk itulah, penulis mengadakan penyuluhan hukum bagi remaja dan orangtua perihal kedudukan hukum anak diluar perkawinan sebagai akibat dari kenakalan remaja di Perumahan Sentosa Cikarang Pusat dengan tujuan agar meminimalisir bahkan mencegah terjadinya kehamilan diluar kawin

Riset ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana perkawinan campuran dalam tinjauan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis pustaka (library research) dengan bersifat kualitatif. Hasil riset ini menunjukkan perkawinan campuran pada umumnya sama dengan pelaksanaan yang dilakukan pada perkawinan biasa (tidak campuran). Tahapannya pun juga sama dengan perkawinan yang didaftarkan pada KUA dan syarat khusus bagi pihak pihak yang berbeda pada kewarganegaraannya, diantaranya adalah izin kedutaan dari negara asal pihak yang berbeda kewarganegaraannya yang mejelaskan tidak adanya halangan untuk melakukan perkawinan. Pencatatan nikah memiliki peranan penting dalam perkawinan campuran, tidak hanya dianggap sebagai tertib administrasi saja, namun sudah selainya mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan jelas

AbstraksiPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan relasi paradigma keluarga Sakīnah Mawaddah wa Raḥmah dalam konteks psikologi Islam dengan tingkat perceraian serta pertumbuhan penduduk di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat library research, yaitu mengupas penelitian hukum keluarga Islam dengan kajian-kajian deskriptif. Data penelitian berupa literatur-literatur yang mengulas paradigma keluarga Sakīnah Mawaddah wa Raḥmah. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan, paradigma keluarga Sakīnah Mawaddah wa Raḥmah memiliki relasi signifikan pada dua kasus, perceraian dan pertumbuhan penduduk. Guna mencegah perceraian, maka turunan paradigma ini memeberikan resolusi; menguatkan agama, sikap saling percaya antar keluarga, memenuhi hak dan kewajiban, saling bertemu, dan menanamkan rasa cinta dan kasih. Sedangkan upaya preventif turunan paradigma ini guna menanggulangi pertumbuhan penduduk dapat dilakukan dengan menanamkan rasa tentram dalam berkeluarga, cinta kasih, dan ikut menyukseskan program pemerintah seperti Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR).Kata Kunci : Sakīnah, perceraian, pertumbuhan penduduk

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan teknik negosiasi kooperatif dalam proses mediasi guna menjamin keberlangsungan rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah kuatitatif dan bersifat studi pustaka. Data primer penelitian berupa literatur-literatur yang membahas teknik negosiasi kooperatif dalam proses mediasi rumah tangga. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi. Peneliti mendokumentasikan literatur-literatur yang membahas teknik negosiasi kooperatif untuk dilakukan analisis data. Sedangkan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan analisis data. Hasil penelitian menyebut BP4 dapat melakukan mediasi atas persengketaan suami istri dalam rumah tangga yang menggiring pada tindak perceraian melalui teknik negosiasi kooperatlif. Dalam penerapannya, BP4 untuk melakukan; 1) komunikasi secara inten kepada masing-masing pihak yang bersengketa; 2) menggunakan teknik negosiasi kooperatif dengan menjunjung nilai-nilai kebersamaan; 3) memberi jawaban terbaik atas masalah-masalah yang dihadapi yang bersengketa; mendistorsi teknik negosiasi kompetitif dan teknik negosiasi kompromi jika dinilai kurang efektif. Kata kunci: Negosiasi, Kooperatif, Mediasi.

The study aims to analyze conflict resolution on domestic violence behavior (KDRT) in Yogyakarta. The study results stated that the presence of domestic violence cases in Yogyakarta was considered small with the comparison of the population in the area. Meanwhile, the case of domestic violence in Yogyakarta was caused by factors such as stress due to domicile in the Metropolitan City; work environment; economy, and other factors. In order to take preventive measures against domestic violence behavior, mediation is needed. The concept of Islamic mediation in Indonesia is authorized by Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Rumah Tangga (the Household Advisory, Guidance, and Preservation Agency) or BP4. BP4 can mediate ongoing cases with spouses that impact domestic violence behavior. Meanwhile, the anticipation of harmful impacts on children as victims of domestic violence can be done through interpersonal communication; namely, the closest family communicates intensely with children through three steps; firstly, provide physical and mental strengthening; secondly, accompanying children as long as the domestic violence case has not been completed; thirdly, strengthen the spiritual side of the child. Such an effort is one of the anthropological and sociological resolutions of domestic violence conflicts

Angka perceraian di Indonesia yang mencapai 2.266 kasus pada 2019-2020. Menunjukkan bahwa Paradigma Sakīnah Mawaddah wa Raḥmah dalam konstelasi normatif kajian hukum keluarga Islam, belum dapat diimplementasikan dengan baik oleh pasangan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan relasi paradigma keluarga Sakīnah Mawaddah wa Raḥmah dalam konteks psikologi Islam dengan tingkat perceraian serta pertumbuhan penduduk di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat library research, yaitu mengupas penelitian hukum keluarga Islam dengan kajian-kajian deskriptif. Data penelitian berupa literatur-literatur yang mengulas paradigma keluarga Sakīnah Mawaddah wa Raḥmah. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan, paradigma keluarga Sakīnah Mawaddah wa Raḥmah memiliki relasi signifikan pada dua kasus, perceraian dan pertumbuhan penduduk. Guna mencegah perceraian, maka turunan paradigma ini memeberikan resolusi; menguatkan agama, sikap saling percaya antar keluarga, memenuhi hak dan kewajiban, saling bertemu, dan menanamkan rasa cinta dan kasih. Sedangkan upaya preventif turunan paradigma ini guna menanggulangi pertumbuhan penduduk dapat dilakukan dengan menanamkan rasa tentram dalam berkeluarga, cinta kasih, dan ikut menyukseskan program pemerintah seperti Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR).

Dalam perspektif hukum Islam, ada 2 (Dua) kategori larangan pernikahan, yaitu yang bersifat abadi dan sementara. Larangan pernikahan yang memiliki status abadi (tetap) ini mencakup mereka yang ada hubungan nasab (keturunan), perkawinan dan persusuan. Adapun larangan yang bersifat sementara adalah mereka yang tidak boleh dinikah dalam batasan waktu (masa) atau alasan tertentu seperti karena masih dalam masa iddah, ihram, talak tiga, pengumpulan bilangan (poligami), kafir, perbudakan, peristrian dan menikahi dua perempuan bersaudara. Dari kajian terhadap ayat-ayat al-Qur’an dan KHI yang membincang larangan nikah (mahram) terdapat aturan yang relevan dan tidak relevan di antara keduanya, yaitu tentang perbudakan dan mantan istri (janda) \Nabi Muhammad SAW yang tidak diatur dalam KHI karena tidak relevan dengan situasi dan kondisi di Indonesia.

Sepasang suami istri memiliki peran yang signifikan dalam menjalankan semua kewajiban rumah tangganya. Selain kewajiban yang dijalani, sepasang suami istri juga memiliki hak yang melekat pada keduanya. Oleh karena itu suami istri dituntut untuk menjalankan hak dan kewajiban secara adil dan berimbang. Penafsiran al-Quran tentang ayat yang menjelaskan tentang relevansi hak dan kewajiban suami istri tentu perlu dijelaskan dengan Hadits. relasi suami istri dalam pernikahan merupakan mitra yang sejajar dan bukan relasi subordinasi dari suami dan mengabaikan hak-hak istri. Karena itu istri memiliki hak-hak dalam rumah tangga, baik berkaitan dengan tempat tinggal, nafkah, maupun rasa aman. Sehingga dari konteks tersebut, perlu kita ketahui bagaimana relevansi antara tafsir ayat Al-Qur’an dan Hadits.Artikel ini memberikan kesimpulan bahwa pertama Relasi antara Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah tangga menimbulkan beberapa hak dan kewajiban yang setara atas keduanya, di antaranya adalah hak Istri atas suami, Hak Suami atas Istri, dan Hak bersama. Kedua, penafsiran ayat ahkam dengan relevansinya terhadap Hadits ahkam tentang hak dan kewajiban suami dan Istri dalam hubungan rumah tangga dapat dibagi menjadi kewajiban suami yang menjadi hak istri dalam al-Qur’an disebutkan Bahwa suami harus memberi nafkah istri, memperlakukan istri dengan ma’ruf baik dalam sehari-hari maupun dalam menggaulinya ini sejalan dengan tafsir Hadits Asy ’ari bahwa suami mempunyai tanggung jawab penuh atas istri baik mengenai nafkah dan perlakukan kepadanya. Sedangkan kewajiban istri yang menjadi hak suami dalam al-Qur’an disebutkan ayat bahwa istri harus menjaga segala sesuatu yang berkenaan dengan milik suami, ini sejalan dengan tafsir Hadits tentang segala hal termasuk keluar rumah, berdandan, menggunakan harta, masalah perizinan haruslah meminta izin dahulu kepada suami karena suami merupakan ladang surga dan bisa menjadi lading neraka bagi seorang istri.

Marriage has the goal of benefiting and prospering in life. Marriage is not only crucial to achieve the happiness of human life on earth. In terms of its kinds, marriage has much diversity. However, in Indonesia, unions recognized in the Marriage Law and the Islamic Law Compilation are monogamous and polygamous marriages. Polygamy is discussed in Islam, but the government regulates it with stringent regulations regarding practising polygamy. Law Number 1 of 1974 concerning marriage as a positive response to regulating a husband who wants to marry more than one person. Republic of Indonesia Government Regulation No. 9 of 1975 concerning the Implementation of Law No.1 of 1974 concerning Marriage and in the Compilation of Islamic Law, which regulates polygamy and the requirements for polygamy for Muslims. Ideally, the two regulations of Law no. 1/1974 and KHI aim to provide terms and conditions for husbands who want to remarry (polygamy). These provisions aim to minimize the arbitrary attitude of husbands (men) towards wives (women). This provision is also for the creation of a sakinah, mawaddah and warrahmah. Polygamy that occurs around us still ignores the rules of polygamy as above. Most of them practice polygamy only because of the fulfilment of lust, so they often forget and even violate the main principles in Islamic law, namely the realization of justice and benefit.