Putu Edgar Tanaya's scientific contributions

Publications (4)

Article
Full-text available
Pipil as proof of land ownership is not comparable in strength to a certificate. Pipil is used as proof of ownership of a land based on the Customary Agrarian Law which later became the source of the formation of the National Agrarian Law which was subsequently ratified by the Basic Agrarian Law of 1960 which was reinforced by Law No. 24 of 1997 co...
Article
Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk perilaku monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilarang berdasarkan hukum Indonesia, serta pengaturan hukum Indonesia terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat yang di lakukan oleh BUMN khususnya bidang transportasi. Padahal sebagai perusahaan milik negara sudah seharusnya memperha...
Article
Full-text available
Tujuan dari Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum mengenai harta bersama yang belum dibagi akibat adanya perceraian yang dijadikan objek jaminan kredit dan untuk memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan bank sebagai kreditor yang memberikan kredit dengan jaminan harta bersama yang dijadikan sebagai objek jaminan. Metode yang digunakan dalam...
Article
Full-text available
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip mengenal nasabah pada perdagangan berjangka dalam aturan hukum di Indonesia dan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip mengenal nasabah pada perusahaan pialang berjangka di Bali. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalahmetode penelitian hukum empiris, yakni metode yang menggunakan...

Citations

... However, many people are still perplexed by the concept of waqf land registration. They believe that if a block of land has been administratively registered by a government body, it has already been registered (Pradnyadana & Tanaya, 2022). However, agrarian law provisions are not the same. ...
... Hukum Harta Perkawinan memiliki kedudukan yang penting didalam kehidupan berkeluarga bahkan pada saat perkawinan tersebut masih berlangsung. Pengaturan hukum mengenai harta benda didalam perkawinan telah diatur didalam Pasal 35 Undang-undang Perkawinan (Rosita & Tanaya, 2021). ...