Purwaningdyah Murti Wahyuni’s research while affiliated with Indonesia Open University and other places
What is this page?
This page lists works of an author who doesn't have a ResearchGate profile or hasn't added the works to their profile yet. It is automatically generated from public (personal) data to further our legitimate goal of comprehensive and accurate scientific recordkeeping. If you are this author and want this page removed, please let us know.
Violence in the world of education is a shared responsibility, not only the responsibility of the school but the community (parents) also have an important role in preventing violence in the world of education. The problem of bullying is a problem that often occurs in educational institutions and at SMA Dharma Karya there is still bullying between students, although the bullying does not amount to serious cases, but students' understanding of bullying is very necessary so that students know the dangers of these actions. the. The implementation of activities was carried out with initial coordination, then the socialization was carried out on June 9 2023 and monitoring of activities was carried out on August 22 2023. The results of the socialization on bullying prevention among Dharma Karya High School students showed that 75 people had experienced bullying, 102 people felt that they were not. have experienced bullying.
The study aims to develop an alternative policy model to address the tax competition phenomenon's impact on GDP in three provinces within the Jabodetabek region. The research employs a mixed methods approach. This methodology is chosen to address the problem formulations outlined in Chapter I. The first and second problem formulations are tackled through a qualitative approach, while the third problem formulation is addressed through a quantitative approach. Data collection involves preliminary studies and development using interview techniques, Focus Group Discussion (FGD), library studies, documentation, and questionnaires. Qualitative data analysis employs descriptive analysis, while quantitative analysis utilizes simple linear regression analysis processed with SPSS 21.0. The research findings reveal that: (1) the imposition of motor vehicle tax in Jakarta, Bogor, and Tangerang involves distinct policies, strategies, and evaluation methods; (2) inhibitory and driving factors contribute to the presence of tax competition in Jakarta and Bogor; (3) fiscal competition influences taxable decisions in selecting the domicile of motor vehicles. This is evident from the obtained R Square value of 0.095, indicating that tax competition influences the tax decision variable in choosing the motor vehicle domicile by 9.6%. Penelitian ini bertujuan menghasilkan suatu alternatif model kebijakan terhadap fenomena tax competition pada PKB di 3 provinsi di wilayah Jabodetabek. Model penelitian menggunakan metode campuran (mix method research). Mix method research digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah terangkum dalam bab I, rumusan masalah yang pertama dan kedua dapat dijawab melalui pendekatan kualitatif dan rumusan masalah yang ketuga dapat dijawab melalui pendekatan kuantitatif Teknik pengumpulan data pada studi pendahuluan dan pengembangan dengan teknik wawancara, Focus Group Discussion (FGD), studi kepustakaan, dokumentasi, dan kuesioner. Analisis data secara kualitatif menggunakan analisis deskriptif, sedangkan analisis kuantitaif menggunakan analisis regresi linier sederhana yang diolah menggunakan SPSS 21.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta, Bogor dan Tangerang mempunyai kebijakan, strategi dan cara evaluasi yang berbeda-beda, (2) factor penghambat dan factor pendorong dari adanya tax competition di Jakarta, Bogor, dan Tangerang, (3) adanya pengaruh tax competition terhadap keputusan wajib pajak dalam memilih domisili kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat dari Nilai R Square yang diperoleh yaitu sebesar 0,095 yang berarti bahwa tax competition pengaruh terhadap variabel keputusan wajib pajak dalam memilih domisili kendaraan bermotor sebesar 9,6%
Tujuan dari PkM ini adalah memberikan informasi, sosialisasi dan edukasi kepada warga tentang pentingnya pendafataran tanah serta bagaimana prosedur pendaftaran tanah dan juga melakukan pendampingan hukum terhadap warga yang bersengketa hukum mengenai kepemilikan lahan. Metode yang digunakan pada PkM ini yakni melakukan observasi langsung ketempat mitra yakni di Desa Tonjong, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor. Dari hasil observasi sebelumnya kemudian dilakukan edukasi, kepada pejabat setempat pada lingkup Desa, RW dan RT tentang alur/prosedur pendaftaran tanah berdasarkan PP No.24 Tahun 1997. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi dan edukasi kepada warga didampingi oleh pejabat Desa, RW dan RT setempat tentang pentingnya pendaftaran tanah kepada warga dan bagaimana alur proses pendafataran tanah, juga memberikan tawaran pendampingan hukum penyelesaian sengketa tanah non litigasi. Selain melakukan sosialisasi dan edukasi secara langsung juga kami sediakan papan alur pendafataran tanah yang kemudian dipajang di kantor desa dengan tujuan sebagai sarana informasi edukatif kepada warga yang akan mendaftarkan tanah pada Badan Pertanahan.
Indonesian migrant workers are foreign exchange heroes, and their presence can get better welfare for their families and surrounding communities. However, the state's contribution to Indonesian migrant workers is still not maximized. It can be seen in several cases faced by Indonesian migrant workers in destination countries. One of the main factors causing various legal problems faced by migrant workers is the lack of knowledge and skills in the practical field of law related to their work and work environment. This paper will discuss legal literacy as the determinant factor to be mastered by Indonesian migrant workers to survive working in other countries. This socio-legal research uses a qualitative approach; the data used are primary that have been collected for the last three years (2020-2022, and secondary data. Primary data is based on survey results (2020) and FGDs with experts conducted in the previous three years. The secondary data comes from journals, books, reports, and other related articles. This paper concludes that the distance education and learning platform with continuing education (non-degree) service format is the most suitable and efficient design for providing access to education for migrant workers to survive their life in overseas.
Pada 2 November 2020 Pemerintah Indonesia telah mengundangkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). UU ini lahir dilatarbelakangi perlunya penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Ketidaktahuan para pekerja terhadap hak-haknya pasca UU Cipta Kerja ini berlaku akan semakin memperparah pemenuhan hak kepada para pekerja. Oleh karena itu perlu adanya edukasi kepada para pekerja mengenai apa saja hak-haknya terutama setelah diundangkannya UU Cipta Kerja. Tenaga Kerja merupakan pihak yang sangat rentan mengalami pengabaian dan diskriminasi akibat kedudukannya yang terkadang tidak seimbang akibat hubungan kerja yang bersifat subordinatif. Dengan demikian, edukasi saja tidaklah cukup sehingga perlu adanya advokasi kepada para pekerja.Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya pada tenaga kerja terkait dengan hak-hak pekerja yang diakomodir oleh UU Cipta Kerja. Tujuan konkret sasaran program ini pada tenaga kerja dengan memberikan advokasi hak-hak ketenagakerjaan pasca UU Cipta Kerja diundangkan.Kegiatan PkM ini dilakukan dalam bentuk advokasi dan sosialiasi tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Media advokasi dan pembimbingan yang digunakan adalah melalui kegiatan webinar 3 seri yang dilaksanakan selama 3 bulan berturut-turut dengan tema yang berbeda-beda. Seri 1 bertema tentang Jenis Perselisihan Hubungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Seri 2 bertema Hak dan Kewajiban Pekerja dan Pengusaha dalam PP/PKB sebagaimana Amanat PP No. 35 Tahun 2021, dan Seri 3 dengan tema Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam Pengadilan Hubungan Industrial. Luaran dari program ini yang bisa dirasakan oleh mitra adalah mendapatkan bantuan hukum baik dari sisi akademisi maupun praktisi dalam mengadvokasi para tenaga kerja maupun masyarakat dalam memahami implementasi dari UU Cipta Kerja sehingga dapat diterapkan di tempat mereka bekerja serta membantu para tenaga kerja dalam hal konsultasi saat mereka mengalami perselisihan dengan pihak pengusaha.
Protection for migrant workers requires intervention throughout the migration cycle. Moreover, it raises awareness about safe migration before departure, ensuring effective migration policies and mechanisms, ensuring fair recruitment practices, decent working conditions in destination countries, and economic empowerment and reintegration to the home community for retired Indonesian Migrant Workers. However, illegal hiring practices can leave workers trapped in debt-bound situations to go abroad. Often workers are not appropriately trained and do not understand their rights, so they are easily exploited. So the problem arises in this study how to fulfil the legal protection of Indonesian migrant workers? And how can legal literacy improve the protection of Indonesian migrant workers? The study results show that Indonesian migrant workers need state intervention to protect the stage before work, during work, and after work but also need to equip themselves with qualified legal insight. The qualified legal insight will increase the capacity of Indonesian migrant workers and will enable them to face every problem they face. Legal literacy is an urgent matter to be "familiarized" with Indonesian migrant workers. Legal literacy will build awareness of Indonesian migrant workers in understanding various legal aspects, especially those related to the activities of Indonesian migrant workers. Distance education can be a way to improve the legal literacy of Indonesian migrant workers.
Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Terbuka memberikan peluang kepada siapapun, di manapun, dan kapanpun untuk menemempuh pendidikan tinggi sebagai sarana meningkatkan kompetensi diri dalam bidang hukum. Kurikulum dirancang dan diperbarui sesuai dengan kebutuhan mahasiswa selama studi. Untuk mengukur ketercapaian kompetensi lulusan dalam dunia kerja perlu dilakukan penelurusan melalui tracer studi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena beragamnya lulusan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan metode penelusuran melalui penyebaran kuesioner yang disebar melalui email, aplikasi whatsapp, dan melalui hubungan telepon dilakukan untuk mencapai sampling sebesar 25% dari keseluruhan lulusan. Prodi Ilmu Hukum baru mulai meluluskan pada tahun 2017, hingga 2019 sudah tercatat terdapat 1.402 lulusan yang terjaring dalam tracer study. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, lulusan Prodi Ilmu Hukum bekerja pada bidang hukum dengan presentase lebih dari 90%. Dari keseluruhan lulusan mendapatkan manfaat dengan gelar sarjana hukum, yaitu mendapatkan pekerjaan di bidang hukum atau mendapatkan manfaat atas gelarnya di instansi tempat dia bekerja sebelumnya
... Sebagai lembaga pendidikan yang berperan dalam membentuk masa depan generasi muda, SMK YPK Immanuel Kota Sorong mempunyai tanggung jawab untuk memahami dan mengatasi tantangan yang dihadapi siswa dalam proses sosialisasi. Dengan memahami dampak negatif perkembangan teknologi terhadap generasi muda, lembaga-lembaga ini dapat mengembangkan program yang mendukung perkembangan akademik dan sosial siswanya secara keseluruhan (Meliza et al., 2024). ...
... Migrant workers endure discrimination and violence due to inadequate comprehension of their legal rights and protections. Consequently, a pressing need exists for advocacy efforts and enhanced literacy skills among this population to ensure their well-being and survival (Barid et al., 2022). ...
... Implementasi aplikasi berbasis web telah banyak digunakan dalam bidang akademik untuk menunjang sarana informasi akademik. Universitas Terbuka (UT) sebagai Perguruan Tinggi Negeri yang menerapkan sistem terbuka dan jarak jauh memiliki bahan ajar atau modul yang dikelola dan distribusikan kepada mahasiswanya sebagai media pembelajaran (Apriandhini et al., 2020;Purwantiningsih et al., 2021). ...
... As in the informal sector, most of the labour protection provisions mentioned in Act No. 1 of 1970 are not enforceable. In this regard, informal workers in agriculture and construction are often at higher risk as they are unable to seek redress through formal grievance mechanisms (Kusdarini et al., 2021;Pribadi, 2022). ...
... Harmonization and synchronization of legal products need to be carried out not only when forming new laws (Chandra et al., 2020;Muhapilah et al., 2023) but also on existing legal products because legal dynamics can cause existing legal products to become disharmonious or out of sync with new regulations. The harmonization function is essential in legal scrutiny to identify potential norm conflicts. ...