Firman Floranta Adonara’s scientific contributions

Kemajuan revolusi 4.0 mendasari terciptanya cryptocurrency, secara universal awalnya cryptocurrency memanglah dimaknai hanya sebagai mata uang belaka, namun dikala ini telah mengalami perluasan sudut pandang maupun fungsinya. Perihal itu dibuktikan dengan telah digunakannya cryptocurrency sebagai suatu jaminan; berlandaskan perihal itu maka dapat dikonsipsikan bahwasanya cryptocurrency dapat dipergunakan sebagai objek jaminan fidusia. Selaras perihal itu, maka diperlukannya kajian mendalam terkait penggunaan cryptocurrency sebagai objek jaminan fidusia; pokok permasalahannya yaitu keistimewaan serta kepastian hukum penggunaan cryptocurrency sebagai objek jaminan fidusia. Tujuan dari penelitian ini ialah memperoleh korelasi antara cryptocurrency dengan jaminan fidusia. Teknik peradilan normatif, undang-undang, dan konseptual digunakan dalam metodologi penelitian ini. Hasil penelitian ini yakni crytocurrency yang dipergunakan sebagai jaminan fidusia tidak melanggar norma hukum yang sudah ada dan berlaku, alhasil dapat dikatakan sah karena selaras dengan teori dari Roscoe Pound yang menyatakan bahwasanya di mana hukum selaku alat pembaharuan masyarakat. Cryptocurrency mempunyai keisitimewaan sebagai komoditi yang mempunyai hak atau kepentingan, berbentuk digital aset dan dapat dimiliki oleh perseorangan maupun badan hukum; serta dapat diklasifikasikan kedalam hukum kebendaan yang bersifat memberikan jaminan sepanjang dapat dibuktikannya hak kepemilikannya, sehingga dapat digunakan sebagai terobosan atau perkembangan dalam hukum jaminan, khususnya sebagai objek jaminan fidusia. Cryptocurrency yang digunakan sebagai jaminan fidusia akan berlaku asas droit de suit (Pasal 1 angka 1 UU.4/1999); penjaminan atas cryptocurrency berlaku asas publisitas (Pasal 11 UU.4/1999 jo. PP.21/2015). Senyampang perihal itu, cryptocurrency hanya dapat dipergunakan sebagai jaminan tambahan bukan sebagai jaminan pokok, karena sifat cryptocurrency memliki harga yang sangat flutuatif.

Kosmetik menjadi kebutuhan utama bagi konsumen baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini dijadikan peluang bisnis bagi pelaku usaha untuk berlomba-lomba memberikan inovasi sesuai dengan kebutuhan konsumen salah satunya yaitu kosmetik dengan sistem share in jar, namun pada kenyataannya kosmetik dengan sistem share in jar sangat berpotensi membahayakan keselamtan konsumen. Rumusan masalah dalam artikel ini Apa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas penggunaan produk kosmetik dengan sistem share in jar tanpa label pada kemasan dan Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan produk kosmetik dengan sistem share in jar tanpa label pada kemasan. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif. Hasil studi menunjukan bahwa Pertama konsumen yang mengalami kerugian mendapatkan perlindungan eksternal sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 196 dan 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kedua, upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan kosmetik share in jar tanpa label pada kemasan berdasarkan Pasal 45 UUPK dapat melalui 2 (dua) cara, yakni melalui jalur pengadilan (litigasi) dan jalur luar pengadilan (non litigasi). Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Share in jar Cosmetics are a major need for both male and female consumers. This is used as a business opportunity for business actors to compete to provide innovation according to consumer needs, one of which is cosmetics with a share in jar sistem, but in reality cosmetics with a share in jar sistem have the potential to endanger consumer safety. The formulation of the problem in this article What is the form of legal protection for consumers for the use of cosmetic products with a share in jar sistem without a label on the packaging and what are the solutions that can be taken by consumers who experience losses due to the use of cosmetic products with a share in jar sistem without labels on the packaging. The approach method used is normative juridical. The results of the study show that firstly, consumers who experience losses receive external protection as regulated in Articles 196 and 197 of Law no. 36 of 2009 concerning Health. Second, the settlement efforts that can be made by consumers who experience losses due to the use of share in jar cosmetics without labels on packaging based on Article 45 of the UUPK can be in 2 (two) ways, namely through court (litigation) and out-of-court (non-litigation) channels. Keywords: Legal Protection, Consumers, Share in jar REFERENCES Barkatullah, Abdul Halim.2020. Hak-Hak Konsumen. Bandung: Nusa Media. Muliyawan, Dewi dan Neti Suriana. 2013. A-Z Tentang Kosmetika. Jakarta: Elex Media Komputindo. Dewi, Eli Wuria. 2015. Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: Graha Ilmu. Isnaeni, Moch. 2016. Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan. Surabaya: Revka Putra Media. Handoko, Duwi. 2019. Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pekanbaru: Hawa dan AHWA Nugroho, Susanti Adi. 2008. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta kendala Implementasinya, Jakarta:Kencana. Yuhelson, 2018. Hukum Arbitrase, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran. Hidayah, Rahmatul, Sri Nuringwahyu, Daris Zunaida, Persepsi Konsumen Tentang Labelisasi BPOM Pada Pembelian Kosmetik Impor, Jurnal Jiagabi, Vol.11 No. 1, 2022. Lestari, Rika. 2013. Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan dan Di Luar Pengadilan di Indonesia, Vol.3 No.2. Sukma, Fisca fajriani. 2019. Identifikasi Asam Dehidroasetat dalam Produk Kosmetika dengan Menggunakan HPLC (High Performance Liquid Cromatography), QUIMICA Jurnal Kimia Sains dan Terapan, Vol.1 No.2. Slamet, Sri Redjeki. 2013. Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi, Lex Jurnalica, Vol. 10, No. 2. Swadesi, Made Isma, Amanda I Nyoman Putu Budhiarta dan Ni Made Puspautari Ujianti, 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Label Berbahasa Asing Dalam Suatu Produk Kosmetik, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3 No. 3. Ni Nyoman Rani, I Made Maharta Yasa,2019,Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Produk Kosmetik Dalam Kemasan Kontainer (Share In Jar),Kertha Semaya, Vol.6 No.3 Anindyka Sekar Hutami,2021,Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Skincare Share In Jar Yang Mengabaikan Hak-Hak Konsumen Perspektif Ibnu Taimiyah (Studi Kasus Pengguna Skincare Share in Jar di Aplikasi Shopee),Medan. Burgelijk Wetboek voor Indonesie, (Staatblad Tahun 1847 Nomor 23). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063). Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.42.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik. Kevin Adrian, 2021, Ketahui Bahaya di Balik Make Up Share in jar https://www.alodokter.com/ketahui-bahaya-di-balik-make-up-share-in-jar, diakses pada 22 Desember 2021 Pukul 09.02 WIB. Rizky Kurniawan, 2019, Bagaimana Pengalaman Kamu Membeli Produk Perawatan Kulit Dan Kosmetik Dalam Bentuk “Share in jar”?, https://id.quora.com/Bagaimana-pengalaman kamu-membeli-produk-perawatan-kulit-dan-kosmetik-dalam-bentuk-share-in-jar/answer/Rizki-Kurniawan-1- 1?ch=3&oid=166145194&share=28a72e6a&srid=uKBIMf&target_type=answer, diakses pada tanggal 22 Desember 2021 Pukul 10.02 WIB

Pandemi Covid-19 membuat PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) menerapkan kebijakan pembayaran tagihan listrik pasca bayar dengan sistem perhitungan rata-rata pemakaian 3 bulan terakhir dan membebankan kelebihan daya pada bulan berikutnya. Kebijakan pengalihan biaya ini dilakukan secara sepihak, serta berimbas buruk pada rumah tangga, pengusaha kecil hingga industri besar. PT. PLN berdalih bahwa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat pelaku usaha tidak dapat melakukan pemeriksaan KWH meter. Namun dalih tersebut tidak dapat dibenarkan, mengingat pada saat PSBB, sektor layanan dasar tetap berjalan, termasuk sektor layanan listrik. Lebih lanjut, realitas ini dapat dikatakan sebagai bentuk bisnis yang tidak lazim. PT. PLN dianggap telah lalai melaksanakan tugasnya dalam melakukan pencatatan meteran pada pengguna tenaga listrik pasca bayar. Terlebih, PT. PLN tidak memberikan informasi kepada konsumen tentang adanya kebijakan ini. Puncaknya, fenomena ini memberikan ketidakadilan pada konsumen. Topiknya adalah konsumen mengalami kerugian akibat tidak adanya informasi atas pengalihan biaya tenaga listrik pascabayar yang dilakukan PT. PLN (Persero) secara sepihak. Sehingga konsumen mencari upaya penyelesaian sengketa untuk mendapatkan hak-hak sebagai konsumen dan mendapatkan perlindungan hukum.

Banks are one of the most important financial institutions and have a large role in the economic life of society, considering that banks are one of the people's choices that can provide credit facilities. Problems in the field are increasingly complex with various sources of data used as a reference to find answers from the processes carried out by researchers so that this problem approach method is a sub-method to be able to solve a problem. The auction principles based on the auction regulations include the principle of publicity, the principle of competition, the principle of certainty, the principle of accountability, the principle of efficiency, the principle of balance and the principle of justice in the land auction object, even though there is a certificate of title. on valid Land and SKPT, one of the principles that has not been implemented except for the principle of certainty because it does not involve BPN in taking care of the existence of the object prior to auctioning to find out the location of the land. As a result, one of the principles has an impact on the implementation of the auction principle, namely the principle of accountability and the principle of justice, which is not realized

Banks are one of the most important financial institutions and have a large role in the economic life of society, considering that banks are one of the people's choices that can provide credit facilities. Problems in the field are increasingly complex with various sources of data used as a reference to find answers from the processes carried out by researchers so that this problem approach method is a sub-method to be able to solve a problem. The auction principles based on the auction regulations include the principle of publicity, the principle of competition, the principle of certainty, the principle of accountability, the principle of efficiency, the principle of balance and the principle of justice in the land auction object, even though there is a certificate of title. on valid Land and SKPT, one of the principles that has not been implemented except for the principle of certainty because it does not involve BPN in taking care of the existence of the object prior to auctioning to find out the location of the land. As a result, one of the principles has an impact on the implementation of the auction principle, namely the principle of accountability and the principle of justice, which is not realized

Cases of failure to pay customer policy claims of PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) due to liquidity pressures caused the central government as the largest shareholder to take steps to restructure customer policies to a new company called IFG Life which acquired PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). In the process of paying claims from policy restructuring to customers, IFG Life offers several options that customers can choose from. Of all the choices offered by IFG Life, it has not applied the principle of justice to its customers. The payment process is carried out in installments over several years and the existence of a deduction from the total value of the policy makes the customer more disadvantaged.