December 2018
·
19 Reads
IDI sebagai instrumen pengukuran demokrasi yang berbasis fakta saat ini masih berfokus pada penghitungan di tingkat provinsi yang kemudian dihitung secara agregat untuk tingkat nasional. Pengukuran yang mencakup perilaku demokrasi di tingkat nasional itu sendiri masih belum dilakukan. Di samping itu, aspek pengukuran IDI masih terbatas pada dimensi politik (kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi). Pada negara-negara pascaotoritarianisme seperti Indonesia, perlu untuk melihat demokrasi dalam kerangka konseptual yang lebih luas termasuk dimensi ekonomi. Aspek lain yang juga perlu disesuaikan adalah metode pembobotan pada tiap dan antar indikator; setelah sepuluh tahun terjadi banyak perubahan karakter dari substansi yang diukur. Kajian ini diharapkan dapat menawarkan perspektif baru dalam mengukur kualitas demokrasi Indonesia dengan menggunakan pendekatan demonopolisasi pada tiga ranah: politik, ekonomi, dan sosial.