Dikha Anugrah’s scientific contributions

The study aims to critically analyze the regulatory framework governing the execution of civil dispute cases in Indonesia and to evaluate the practical implementation of such executions within the jurisdiction of the Kuningan District Court. The study encompasses an empirical juridical method involving a fieldwork which was conducted at the Kuningan District Court. The finding shows the execution of court decisions is governed by various legal provisions, such as Article 27(1) and Article 28D(1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 1365 of the Indonesian Civil Code, Article 196 of the Herzien Inlandsch Reglement (HIR) or Article 207 of the Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), Article 66(2) of Law No. 3 of 2009 concerning the Second Amendment to Law No. 14 of 1985 on the Supreme Court, Articles 54(2), 54(3), and 55(1) of Law No. 48 of 2009 on Judicial Power, and Supreme Court Circular No. 1 of 2010 regarding Requests for Execution Assistance. Even though its execution process has some issues, the study finalizes that the resolution of cases and the enforcement of court decisions are governed by relevant legal regulations. As the legal structures, legal substance, and legal culture put a heavy weight in it, the excecution process of land dispute cases at the Kuningan District Court has not yet to be optimally implemented. Accordingly, to prevent prolonged execution processes that could drain the time, energy, and financial recourses, the court is encouraged to adhere to the principle of legal certainty that have legal finality.

Maraknya produk kosmetik yang beredar di pasaran tidak disertai dengan pemahaman menyeluruh, sehingga masih banyak masyarakat yang menjadi konsumen kosmetik ini yang belum memahami dan menggunakan produk yang terjamin keasliannya, melainkan hanya memilih berdasarkan harga murah atau rekomendasi tanpa memeriksa keaslian produk. Hal ini menimbulkan keresahan karena banyak pelaku usaha yang memalsukan produk kosmetik, baik dengan kandungan berbahaya maupun pelanggaran standar kesehatan. Kewaspadaan terhadap kosmetik palsu sering dianggap sulit, meskipun pengecekan keaslian produk dapat dilakukan dengan memeriksa nomor registrasi BPOM atau mengidentifikasi ciri-ciri produk palsu. Terbatasnya informasi dan akses untuk konsultasi membuat banyak masyarakat tidak mengetahui cara mengidentifikasi kosmetik palsu. Oleh karena itu, perlu diadakan sosialisasi dan penyuluhan mengenai pentingnya kewaspadaan terhadap kosmetik palsu, serta simulasi cara mengidentifikasi kosmetik yang aman dan terdaftar. Manfaat kegiatan ini bagi masyarakat adalah meningkatnya wawasan mengenai pentingnya kewaspadaan terhadap kosmetik palsu bagi kesehatan dan keselamatan mereka. Metode pendekatan yang dilakukan antara lain sosialisasi, diskusi, dan simulasi. Hasilnya adalah masyarakat kemudian dapat mengetahui bahan-bahan berbahaya yang terdapat dalam kosmetik palsu, cara mengidentifikasi dan melaporkan keberadaan kosmetik palsu.

Inovasi produk dan layanan merupakan kunci bagi perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan bertahan dalam pasar yang dinamis. Regulasi hukum memainkan peran penting dalam mendorong atau menghambat inovasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh regulasi hukum terhadap inovasi produk dan layanan perusahaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada 10 perusahaan di Indonesia yang memiliki tingkat inovasi tinggi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para pemimpin perusahaan dan karyawan yang terlibat dalam proses inovasi. Data dianalisis dengan menggunakan teknik grounded theory untuk membangun teori yang menjelaskan bagaimana regulasi hukum mempengaruhi inovasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi hukum memiliki pengaruh positif terhadap inovasi produk dan layanan perusahaan. Regulasi yang dirancang dengan baik dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perusahaan untuk berinovasi dengan memberikan kepastian hukum, meningkatkan akses ke sumber daya, dan mendorong kolaborasi. Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang bagaimana regulasi hukum dapat digunakan untuk mendorong inovasi di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam merancang regulasi hukum yang efektif untuk mendorong inovasi dan membantu perusahaan dalam beradaptasi dengan regulasi hukum yang baru untuk meningkatkan inovasi. Kata Kunci: Regulasi Hukum, Inovasi Produk dan Layanan, Perusahaan, Indonesia

Ratified Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics in Indonesia, Law the expected capable cope problem Act Criminal narcotics and precursors narcotics from various aspect, so Can reduce reduction of illegal supply and demand for save Indonesian people from threat narcotics. Research methods used in counseling This that is stage hearing, implementation and evaluation report, results and discussion This that is effort prevention follow criminal narcotics must done in a way comprehensive, and must be remove that stigma circulation narcotics No a must problem done government just but This is a must problem solved by everyone so that it doesn't happen Act Criminal Narcotics, as base the law that is Constitution Number 35 of 2009 concerning narcotics.

In the era of modern economic life, banking institutions in Indonesia have a very crucial role in the national financial system. Services provided by the bank to the public are money transfer services, collection services, savings and loan services and others. The condition of the banking world in Indonesia has undergone many changes from time to time. This study aims to find out how to regulate legal protection for bank customers and how to form legal protection for customers in credit agreements related to risks arising from the covid-19 pandemic. This study uses a juridical-normative research method. The results of the study show that the regulation of legal protection for customers during the Covid-19 disaster is the Civil Code, Bank Indonesia Regulations, Consumer Protection Laws and Financial Services Authority Regulations. The implementation of legal protection for customers against the COVID-19 pandemic is quite good. This is indicated by the Bank's compliance with all forms of regulations made by regulators including the government. The conclusion from this research is that the policy and implementation of law enforcement in legal protection for customers in a state of the Covid-19 pandemic disaster is carried out quite well by the Bank. The suggestion from the author is that there should be more detailed regulations regarding customers when experiencing a disaster or pandemic and it is hoped that banking institutions carry out the mandate of the Financial Services Authority Regulation.

The government's efforts to build the Indonesian community's economy, especially during economic crises that have repeatedly affected the economy, involve three pillars of business entities that support Indonesia's economy, namely State-Owned Enterprises (BUMN), Private Enterprises (BUMS), and Cooperatives. The issue addressed in this writing is how loan agreements are implemented in the savings and loan cooperatives in Primkoppol Resor Kuningan and the legal protection for cooperative members in addressing member loan defaults caused by third parties. The method used in this writing is juridical-empirical, with data sources from literature studies and interviews, which are then analyzed through qualitative analysis. The research findings indicate that many members of Primkoppol Resor Kuningan exhibit dishonest intentions in fulfilling loan agreements, resulting in loan defaults. In the event of loan defaults, summonses and examinations are conducted to determine the causes. The resolution is conducted in a familial manner while still adhering to applicable laws and regulations Usaha pemerintah untuk membangun perekonomian masyarakat Indonesia selama ini, termasuk saat menghadapi masa krisis ekonomi yang telah beberapa kali melanda perekonomian, yaitu melalui tiga pilar badan usaha yang menopang perekonomian Indonesia, yaitu BUMN, BUMS dan Badan Usaha Milik Koperasi. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjaman pada koperasi simpan pinjam di Primkoppol Resor Kuningan dan perlindungan hukum terhadap anggota koperasi dalam mengatasi kredit macet anggota yang disebabkan oleh pihak ketiga. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris dengan sumber data dari studi Pustaka dan wawancara, yang kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak anggota Primkoppol Resor Kuningan yang memiliki itikad tidak baik dalam melaksanakan perjanjian pinjaman, sehingga terjadi kredit macet. Pada pelaksanaannya jika terjadi kredit macet maka akan dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab terjadinya kredit macet. Penyelesaian yang dilakukan bersifat kekeluargaan dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembentukan BPSK didasarkan pada adanya kecenderungan masyarakat yang segan untuk beracara di pengadilan karena posisi konsumen yang secara sosial dan finansial tidak seimbang dengan pelaku usaha. Keberadaan BPSK juga diharapkan akan mengurangi beban perkara di pengadilan. Yang menjadi rumusan masalah yang pertama adalah adanya Peran BPSK dalam menyelesaikan perkara sengketa konsumen dan persoalan yang kedua yaitu Prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen di BPSK. Penelitian ini menitikberatkan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berkedudukan di Kabupaten Kuningan dengan menggunakan jenis dan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menghasilkan dan menyimpulkan bahwa yang paling utama dari peran BPSK yaitu menangani perkara konsumen melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Bentuk putusan dengan metode konsiliasi dan mediasi bersifat final dan mengikat, tanpa harus dimintakan fiat eksekusi ke Pengadilan Negeri setempat, sedangkan bentuk putusan yang ditempuh dengan metode arbitrase harus dimintakan fiat eksekusi ke Pengadilan Negeri setempat agar putusan arbitrase tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial.

The interaction and cooperation among individuals are essential needs. The abundance of business opportunities in various regions has led to the formation of collaborative businesses among community members. However, many entrepreneurs in these areas lack understanding and utilization of written agreements as the foundation of their business agreements. Instead, they rely solely on oral agreements. This situation raises concerns as there are instances of negligence, breach of contract, or legal violations by business partners that cannot be legally enforced due to the weak legal strength of oral agreements caused by various factors. Meanwhile, written agreements are considered complex and challenging, despite the fact that they can take the form of private deeds or authentic deeds. This issue is related to limited information and access to consultation for communities in these regions, resulting in a lack of knowledge and practice in drafting sound agreements. Therefore, it is necessary to provide socialization and education regarding the urgency of written agreements, as well as conducting simulations for drafting written agreements for businesses. The benefits of such activities for the community include an increased understanding of the importance of written agreements for managing businesses. The approach methods employed in the implementation of this program include socialization, discussions, and simulations. Adanya interaksi dan kerja sama antar sesama manusia menjadi hal yang menjadi kebutuhan. Banyaknya peluang usaha yang dapat dikembangkan di daerah-daerah memicu terbentuknya usaha bersama antar sesame warga masyarakat, dan masih banyak masyarakat yang menjadi pelaku bisnis ini yang belum memahami dan menggunakan perjanjian tertulis sebagai dasar dari perjanjian usaha mereka, melainkan hanya menggunakan perjanjian secara lisan. Hal ini kemudian menimbulkan keresahan karena tidak jarang adanya pelaku usaha yang melakukan kelalaian, baik berupa wanprestasi ataupun pelanggaran hukum, yang tidak dapat dituntut kewajibannya karena perjanjian yang dibuatnya dengan rekan bisnisnya merupakan perjanjian lisan dan memiliki kekuatan hukum yang lemah karena berbagai faktor. Sementara itu perjanjian tertulis juga dianggap sebagai proses yang tidak mudah, padahal perjanjian tertulis dapat berbentuk akta dibawah tangan ataupun akta otentik. Hal tersebut berkaitan dengan terbatasnya informasi dan akses untuk konsultasi bagi masyarakat di daerah-daerah sehingga tidak banyak yang mempraktikkan bahkan mengetahui mengenai cara menyusun perjanjian yang baik, sehingga dirasa perlu untuk diberikan sosialisasi dan penyuluhan mengenai urgensi perjanjian tertulis, serta simulasi penyusunan perjanjian tertulis untuk usaha atau bisnis. Manfaat kegiatan ini bagi masyarakat adalah bahwa masyarakat akan bertambah wawasan mengenai pentingnya perjanjian tertulis bagi usaha atau bisnis yang dikelola. Metode pendekatan yang dilakukan dalam pelaksanaan program antara lain dengan sosialisasi dan diskusi dan simulasi.

Natural disaster has a multifaceted impact on the environment, the land for instance. The demolition of land boundaries and the loss of legal footing ownership intricate problem surrounding reconstruction. Not to mention the massive losses suffered by citizens as a result of natural disasters that exacerbate the situation. The study employed socio-legal method, referring to library sources such as books, journals, statutory regulations and literature reviews. According to the findings, tangible data on destroyed land caused by natural disaster is fairly organized. Furthermore, the legal position of land rights affected by an earthquake is not removed; nonetheless, the abrasion-caused is discarded. Accordingly, the government, notably the National Land Agency, should create regulations that control and streamline the procedure for victims who have lost their civil rights, land boundaries-disaster that have been lost or cannot be recognized