Anni Alvionita Simanjuntak’s scientific contributions

Domestic workers are very vulnerable to various violations of labour rights, such as exploitation, low wages, unclear working hours, and uncertainty about work eligibility. This problem can be confirmed by data submitted by several institutions focusing on domestic workers' rights. According to the Indonesian Migrant Workers Union (SBMI), there are approximately 4 million domestic workers in the country, with 2.7 million facing labour rights violations and experiencing physical and sexual violence. Additionally, the National Domestic Workers Advocacy Network (Jala PRT) reported 2,148 cases of economic, physical, and psychological violence from 2015 to 2019. Komnas Perempuan recorded 2,344 cases of violence against domestic workers from 2005 to 2022, and received 29 direct complaints between 2017 and 2022, including reports of physical violence and unpaid salaries. Although the Republic of Indonesia Minister of Manpower Regulation No. 2 of 2015 addresses domestic worker protection, it lacks specific safeguards for their rights. Consequently, domestic workers are exceedingly vulnerable to various forms of discrimination and rights violations. Establishing legal protections at the statutory level is imperative to address these issues.

Penyandang disabilitas sering menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan yang setara, terutama dalam pendidikan inklusif yang belum sepenuhnya diterima atau dipahami oleh masyarakat. Di SLB Negeri 02 Jakarta, terdapat tantangan dalam meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak pendidikan inklusif di kalangan penyandang disabilitas dan masyarakat sekitar. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberdayakan penyandang disabilitas dengan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pendidikan inklusif, serta memberikan keterampilan yang dapat mendukung pengembangan diri mereka. Mitra dalam kegiatan ini adalah siswa-siswi SLB Negeri, komite orang tua, interpreter, dan guru atau pengajar SLB Negeri 02 Jakarta. Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan metode Participatory Rural Appraisal (PRA), yang berfokus pada pendekatan partisipatif untuk mengumpulkan informasi dan memahami kondisi sosial, ekonomi, serta lingkungan di sekitar penyandang disabilitas. Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa mayoritas peserta, baik penyandang disabilitas maupun masyarakat sekitar, merasa lebih terinformasi tentang hak-hak mereka dalam pendidikan inklusif. Selain itu, peserta juga merasa lebih percaya diri dalam mengakses layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa peserta sangat antusias dan berkomitmen untuk mengimplementasikan pemahaman yang didapat untuk mendukung pendidikan inklusif di lingkungan mereka. Program ini berhasil meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan inklusif serta memberi dampak positif pada pengembangan potensi penyandang disabilitas.

This study has two objectives: First, to examine high-cost politics in Indonesian elections; Second, to propose measures to strengthen the Ministry of Home Affairs’ authority in political finance supervision and enhance regulations to promote electoral transparency, using the recent Indonesian elections as a case study. Indonesia’s political process is characterized by high-cost politics, where candidates often face pressure to raise substantial funds to finance their election campaigns. Consequently, elections, meant to serve as a democratic platform for all Indonesians, frequently become subject to abuse by individuals seeking to attain power. The primary goal of this study is to gain a comprehensive understanding of the high-cost politics in Indonesian elections and its impacts on democratic integrity. The study utilized a normative juridical methodology, incorporating statutory and conceptual approaches. The findings indicated that transactional and money politics, along with high-cost politics in Indonesia’s elections, pose a serious threat to democracy. The Ministry of Home Affairs and the General Election Supervisory Agency must strengthen their legal instruments to monitor political party finances. Furthermore, political actors must be encouraged to reduce high-cost politics.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pencegahan perundungan, sikap disiplin, dan tanggung jawab diperlukan adanya pemberian edukasi yang tepat dan terarah kepada peserta didik. Edukasi dengan cara edukasi menjadi salah satu langkah untuk mencegah adanya kasus perundungan khususnya di SDN Rawa Barat 05 Pagi, edukasi ini melibatkan 30 peserta didik. Pengabdian ini menggunakan metode ceramah, edukasi, dan diskusi yang berjudul Edukasi Sadar Hukum Terhadap Bullying Serta Pendidikan Disiplin dan Tanggung Jawab. Target dari pengabdian ini adalah siswa Sekolah Dasar yang duduk di kelas 4 dan kelas 5. Adapun tujuan dari pengabdian ini adalah untuk membentuk sikap disiplin serta tanggung jawab agar tindakan perundungan di sekolah diminimalisasi. Peningkatan pemahaman peserta didik dapat dilihat dari hasil posttest yang memperlihatkan peserta didik dapat memahami materi yang dibawakan.

Pendidikan inklusif merupakan visi bersama untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan, yang mana setiap individu memiliki keunikan namun tetap memiliki kesempatan yang sama untuk dapat belajar dan berkembang dalam dunia pendidikan. Dalam pendidikan inklusif tidak hanya dituntut untuk menghadirkan peserta didik untuk dapat duduk di ruang kelas yang sama, tetapi hal tersebut menciptakan lingkungan yang mendukung, menghormati dan dapat memperkuat setiap individu para peserta didik. Pada hakikatnya, pendidikan inklusif merupakan pendekatan dalam sistem pendidikan yang membuka peluang secara setara bagi para peserta didik sehingga dengan mekanisme pendekatan ini dapat membuat masyarakat lebih menghargai keberagaman dan mengakui adanya potensi pada setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan bakat dan kebutuhan mereka. Kami menyadari bahwa adanya tantangan yang perlu dilewati untuk menciptakan lingkungan pendidikan inklusif yang ramah bagi para disabilitas. Maka dari itu, dengan dibuatkannya buku pedoman ini dapat lebih membantu masyarakat umum lebih memahami dan dapat membantu dalam pelaksanaan pendidikan inklusif yang lebih baik lagi. Sebagaimana hal yang diamanatkan dalam dasar negara, undang-undang bahkan hingga pada Suitainable Development Goals (SDGs), yang mana merupakan cita-cita seluruh bangsa di dunia untuk dapat melaksanakan program pembangunan berkelanjutan.

One of the major problems of urban people has been a need for more knowledge about utilizing narrow spaces around houses to increase green open spaces (Ruang Terbuka Hijau or RTH). People must be able to utilize limited land to the best of their abilities in order to benefit the community themselves. This community service activity aims to educate the community about optimizing limited and narrow land to increase the number of green open spaces using hydroponic methods in the Ciganjur area, Jagakarsa. The implementation method of this activity consists of three stages: preparation, execution, and implementation. The results showed, which involved 20 participants from the group of women involved in PKK and the community in general in Ciganjur, Jagakarsa, provide education and skills to the community regarding the utilization of narrow land with hydroponic methods to increase the number of green open spaces and improving the environment quality as well. Participants in the activity also acquire skills in applying hydroponic planting methods for using limited spaces. Abstrak Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan dan pengelolaan lahan sempit yang ada guna meningkatkan ruang terbuka hijau (RTH) menjadikan suatu permasalahan sendiri bagi masyarakat di perkotaan. Masyarakat harus mampu memanfaatkan lahan sempit sebaik mungkin agar dapat terwujud kebermanfaatan bagi masyarakat. Tujuan dilakukannya kegiatan pengabdian masyarakat ini untuk mengedukasi masyarakat terkait pemanfaatan dan pengelolaan lahan sempit dan ruang terbuka hijau dengan metode hidroponik di wilayah Ciganjur, Jagakarsa. Metode pelaksanaan kegiatan ini ada tiga tahapan kegiatan yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan implementasi. Hasil dari kegiatan ini yang diikuti oleh 20 peserta dari kelompok perempuan yang tergabung dalam PKK dan masyarakat Ciganjur, Jagakarsa, dapat memberikan suatu edukasi pengetahuan dan keterampilan masyarakat tentang pemanfaatan lahan sempit dengan metode hidroponik dalam peningkatan ruang terbuka hijau sebagaimana meningkatkan kualitas lingkungan secara keseluruhan. Selain itu peserta kegiatan juga memiliki keterampilan dalam pengaplikasian metode penanaman hidroponik untuk pemanfaatan lahan sempit.

Foreign Language Reading Anxiety (FLRA) becomes increasingly crucial for EFL students since it prevents the learners' reading grasp. This study reports on college students’ reflections on reading. The study's main objective was to determine students' reading anxiety levels and discover the most potential factors contributing to students’ Foreign Language Reading Anxiety (FLRA) in TOEFL Test. It was administered to 22 students of the English Department in Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia using purposive sampling in the academic year 2022/2023. To achieve this purpose, this study utilized both quantitative and qualitative approaches. The data were collected using a Foreign Language Reading Anxiety Scale (FLRAS) questionnaire with five-point Likert scale participants and an interview sheet to examine the levels of their reading anxiety and its factors. The results demonstrate that the student's reading anxiety levels were 18% in the low category, 64% in the medium category, and 18% in the high category. It indicates that they experienced a medium level of anxiety while reading with unfamiliar vocabulary and unknown topics, and the fear of making mistakes was identified as the significant factor of FL reading anxiety.

Geographical Indication (GI) is one of the Intellectual Property Rights features. In this instance, one component that needs to be highlighted is its registration. Unfortunately, there are several infringements of Indonesian GI exist, such as Indonesian product registration being claimed by foreigners or outsiders. This article examines the legal protection of Geographical Indications based on Indonesian Legal Instruments and the law of outsiders parties and the international’s rule in Geographical Indication dispute settlement among countries. This article uses normative juridical research methods with a descriptive-analytical approach using national and international laws and relevant regulations to its issues. The findings revealed that protecting Geographical Indications in the International domain often causes polemics due to the need for firmness regarding the International Agreements’ substance. The arrangement of Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) merely requires legal provisions for each country in protecting Geographical Indications. Consequently, each country has fundamental different legal for protecting GI, and the legal uncertainty in International Agreement raises new issues.