No full-text available
To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the authors.
Pelatihan dan Implementasi Sistem Pencatatan Akuntansi Digital untuk Pengelolaan Keuangan Jimpitan RT
Abstract
Manual jimpitan financial management in RT 03 RW 01 Ngaresrejo Village, Sidoarjo Regency faces problems of inaccurate recording and lack of transparency to residents. The purpose of this community service is to improve the efficiency and transparency of jimpitan financial management through training and implementation of a digital accounting recording system. The method used is the Asset-Based Community Development (ABCD) method and includes several stages such as identifying needs, preparing training materials, implementing workshops, and direct assistance in using the system. The results of this program show that RT administrators can use the digital system well, increasing the accuracy and transparency of financial reports. The main contribution of this program is the application of digital technology in community financial management, which has the potential to be a model for other RTs. This innovation not only simplifies the administrative process but also strengthens community trust in fund management.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Penelitian ini mengidentifikasi pentingnya pengelolaan keuangan desa bagi aparatur desa dalam meningkatkan kemampuan individu dan lembaga dalam menggunakan dana desa secara efektif dan transparan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis perubahan aturan tentang dana desa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di desa. Dengan memberikan otonomi kepada desa, pemerintah memberikan kesempatan besar bagi mereka untuk mengurus pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal ini memungkinkan pengembangan kreativitas dan potensi masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup di desa. Oleh karena itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dampak otonomi desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa serta memperkuat kemandirian pemerintahan desa. Dalam kegiatan bimbingan konsultasi pengelolaan keuangan desa, peneliti menyusun panduan dan referensi berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri. Panduan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan akuntabilitas keuangan desa serta mendorong tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah desa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa, sehingga dana desa dapat lebih optimal dan berdampak positif pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.
Pengelolaan keuangan desa yang partisipatif dalam penggunaan dana Alokasi Dana Desa,berarti sejak tahap perencanaan,pelaksanaan,penatausahaan,pelapora dan pertanggugjawaban wajib melibatkan masyarakat, para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di desa. Pelitian ini dirancang sebagai penelitian kualitatif dan dilakukan kepada staf pemerintah desa, pengelola Alokasi Dana Desa, pengurus lembaga desa, masyarakat, dan kepala desa yang dijadikan sumber data. Sumber data ditentukan sebanyak 14 orang dari subyek penelitian. Instrumen pengumpul data adalah wawancara, observasi, dan pencatatan dokumentasi. Data diolah dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian yakni: pertama, berdasarkan keempat sub fokus kaitan dengan prinsip partisipatif dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, hasilnya telah sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kedua, berdasarkan keempat indikator kaitan dengan fokus prinsip transparansi dalam penggunaan Alokasi Dana Desa, hasilnya telah sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Beberapa saran diajukan sebagai berikut: pertama, walaupun penerapan prinsip partisipatif dalam pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa, pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan aturan penggunaan Alokasi Dana Desa, akan tetapi perlu terus ditingkatkan di masa-masa yang akan datang, minimal dipertahankan walaupun mempertahankan dianggap suatu kemunduran bahkan dinilai gagal karena waktu telah berubah. Kedua, walaupun penerapan prinsip transparansi dalam penggunaan Alokasi Dana Desa, pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan aturan penggunaan Alokasi Dana Desa, akan tetapi perlu terus ditingkatkan di masa-masa yang akan datang, minimal dipertahankan, walaupun mempertahankan dianggap suatu kemunduran bahkan dinilai gagal karena waktu telah berubah.
The results of observations made in the field show that, both manual and computerized accounting records cannot be applied properly to MSME players due to the absence of sufficient human resources to support the implementation of digitalized accounting both using mobile gadgets and computerized accounting. This expertise is needed to increase the skills of MSME entrepreneurs in developing their respective businesses. Therefore, this service is focused on training MSME players for training on digitizing accounting using accounting application software (SiApik and Zahir Simply) in Serang Regency. The stages carried out in the following abdimas activities are: 1) providing scientific training on accounting both manual and SiApik and Zahir Simply to prospective SMEs, 2) provide teaching to MSME actors knowledge and skills in the field of accounting, 3) carry out continuous monitoring and assistance to prospective MSME actors so that the accounting learning process, both manual and zahir accounting, can run well in the environment of MSME actors in Serang Region. The number of participants is 23 people. This community service activities have been carried out well through Webinar using Google Meet media and have been have been held on two days, 18 to 19 July 2020ABSTRAK:Dalam hasil observasi yang dilakukan di lapangan menunjukkan bahwa, pencatatan akuntansi baik secara manual maupun komputerisasi masih belum dapat diterapkan dengan baik pada para pelaku UMKM dikarenakan tidak adanya sumber daya manusia yang cukup mendukung dalam implementasi penerapan akuntansi secara digitalisasi baik dengan menggunakan gadget mobile dan komputerisasi akuntansi. Keahlian ini sangat diperlukan untuk menambah keterampilan para pelaku usaha UMKM dalam mengembangkan usaha masing-masing para pelaku usaha. Oleh karena itu kegiatan pengabdian difokuskan pada pelatihan para pelaku UMKM untuk pelatihan digitalisasi akuntansi dengan menggunakan software aplikasi akuntansi (SiApik dan Zahir Simply) di Kabupaten Serang. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam kegiatan abdimas berikut adalah: 1) memberikan pelatihan keilmuan tentang akuntansi baik manual maupun SiApik dan Zahir Simply kepada para calon pelaku UMKM, 2) memberikan pengajaran terhadap para pelaku UMKM pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang Akuntansi, 3) melakukan pemantauan dan pendampingan yang berkesinambungan terhadap para calon pelaku UMKM hingga proses pembelajaran akuntansi baik secara manual maupun zahir accounting dapat berjalan dengan baik di lingkungan pelaku UMKM di Kabupaten Serang. Jumlah peserta adalah sebanyak 23 orang. Kegiatan pengabdian masyarakat telah terlaksana dengan baik melalui Webinar dengan menggunakan media Google Meet dan telah dilaksanakan hanya dalam 2 hari yaitu pada tanggal 18 dan 19 Juli 2020
Darma “pengabdian kepada masyarakat” oleh perguruan tinggi seringkali dikonotasi-kan sebagai suatu kegiatan pemberian bantuan dan pelayanan secara cumacuma kepada kelompok masyarakat yang lemah, tidak mampu secara ekonomis, dan berada dalam ko-disi keterbelakangan.Konotasi semacam itu adalah akibat dari kesalahan dalam menaf-sirkan istilah “pengabdian” terbatas sebagai suatu “kegiatan tanpa pamrih”. Padahal, kegiatan pemberian bantuan dan pelayanan tersebut hanya merupakan salah satu bentuk dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi, dan tidak selalu harus dilakukan secara cumacuma. Di samping itu, semua komponen organisasi perguruan tinggi dapat melaksanakan darma pengabdian kepada masyarakat ini, karena pelaksanaan darma tersebut tidak hanya menjadi tugas dan kewajiban dari lembaga fungsional seperti Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dibentuk sec-ara khusus oleh perguruan tinggi. Dosen (baik secara pe-orangan maupun kelompok), Laboratorium, Jurusan, serta Pusat Penelitian, juga dapat melaksanakannya sesuai de-ngan bentuk kegiatan pengabdian yang relevan.
Keragaman budaya yang ada di Indonesia memunculkan corak dan kegiatan masyarakat yang berbeda-beda. Salah satunya di Desa Sinanggul Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara dimana masyarakat RT-nya melaksanakan kegiatan jimpitan yang hasilnya untuk kebersamaan. Namun demikian dalam melaksanakan kegiatannya kelompok dihadapkan pada suatu permasalahan yaitu belum adanya system dan prosedur pelaksana jimpitan, manajemen organisasi dan manajemen keuangan. Dari permasalahn yang ada maka dibuat program prioritas yang disepakati dengan mitra yaitu; 1. Program Penyusunan Sistem akuntansi dan Keuangan, 2. Program Penyusunan manajemen tata kelola organisasi. Kedua program tersebut dilaksanakan dengan melibatkan mitra sebagai pihak yang mengaplikasikan hasil kegiatan ini. Hasil dari kedua kegiatan ini adalah tersusunnya sistem akuntansi dan keuangan yang diberi nama software System Informasi Manajemen Rukun Tangga (SIMRT) dan manual dari software yang akan dijadikan panduan bagi pengguna sistem SIMRT secara berkelanjutan. Program Penyusunan manajemen tata kelola organisasi dilaksanakan dengan kegiatan pelatihan manajemen tata kelola, dan menyusun SOP bagi kedua mitra. SOP yang disusun diantaranya; SOP kelembagaan, SOP Pengelolaan Usaha Lembaga, SOP Keuangan Kelompok jimpitan, dan SOP Akuntansi Kelompok Jimpitan. Dengan adanya SOP tersebut diharapkan ke depan unit pertokoan hendaknya dijadikan acuan kerja dan selalu diupayakan untuk diperbaiki agar sesuai dengan perkembangan atau perubahan zaman.
Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Kas
- R F Oktaviani
- H A Niazi
Oktaviani, R. F., & Niazi, H. A. (2023). Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
Kas. Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming, 6(1), 35-43.
Empowerment of Farming Group in Manufacture of Organic Fertilizer and Pesticide based on Animal Stomach Organs Waste from Grass Plant
- A Wijaya
- S Sutaryo
- A Yuswanto
- W Setiawan
- C Hidayah
Wijaya, A., Sutaryo, S., Yuswanto, A., Setiawan, W., & Hidayah, C. (2023). Empowerment of
Farming Group in Manufacture of Organic Fertilizer and Pesticide based on Animal
Stomach Organs Waste from Grass Plant. Bulletin of Community Engagement, 3(2), 63.
https://doi.org/10.51278/bce.v3i2.757