No full-text available
To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the authors.
Formulation of Tax Law Policy Based on Cooperative Compliance in Preventing Tax Avoidance in Indonesia
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
The purpose of this study is to elaborate the urgency of resolving the Chinese and Indonesian Nine Dash Line conflict in North Natuna waters. As a strategic area with economic resource value and important global shipping lanes, the creation of a sense of security and legal certainty is an unavoidable necessity. The method used in the research is juridical-normative, with a review of laws and regulations, international legal norms, and international arbitration jurisprudence related to China's claims to the South China Sea and North Natuna. International jurisdiction based on UNCLOS 1982 establishes North Natuna as part of Indonesia's EEZ with sovereign rights. China's claims and direct intervention against North Natuna are illegal and violate the norms of international law. In this regard, differences in views and national interests between Indonesia and China result in a number of potential conflicts in North Natuna, including the entry of fishing boats and Chinese coastal patrols. In contrast to a number of related literature, this study specifically provides strategic considerations related to the most potential approach in conflict resolution, namely through ASEAN-China collective diplomacy with the Code of Conduct. Identification of conflict resolution strategies is a fundamental and urgent aspect in this study, with comprehensive consideration related to the causes, interests, and projects of conflict resolution that occurred in North Natuna. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengelaborasi urgensitas penyelesaian konflik Nine Dash Line Tiongkok dan Indonesia di perairan Natuna Utara. Sebagai kawasan strategis dengan nilai sumberdaya ekonomi dan jalur perlintasan pelayaran global yang penting, penciptaan rasa aman dan kepastian hukum menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis-normatif, dengan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, norma hukum internasional, serta yurisprudensi arbitrase internasional terkait dengan klaim Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan dan Natuna Utara. Yurisdiksi internasional berdasarkan UNCLOS 1982 menetapkan Natuna Utara sebagai bagian ZEE Indonesia dengan hak berdaulat. Klaim dan intervensi langsung Tiongkok terhadap Natuna Utara adalah bentuk tindakan ilegal dan menyalahi norma hukum internasional. Dalam hal ini, perbedaan cara pandang dan kepentingan nasional antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan sejumlah potensi konflik di Natuna Utara, termasuk diantaranya dengan masuknya kapal nelayan dan patroli pantai Tiongkok. Berbeda dengan sejumlah literatur terkait, penelitian ini secara spesifik memberikan pertimbangan strategis terkait pendekatan yang paling potensial dalam resolusi konflik, yakni melalui diplomasi kolektif ASEAN-Tiongkok dengan Code of Conduct. Identifikasi strategi resolusi konflik merupakan aspek yang fundamental dan urgentif dalam penelitian ini, dengan pertimbangan komprehensif terkait dengan penyebab, kepentingan, dan proyekni penyelesaian konflik yang terjadi di Natuna Utara.
Tahapan penyelesaian sengketa administrasi sebagaimana telah diatur pada Undang Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 58 ayat (6) membawa perubahan dalam sistem peradilan tata usaha negara di Indonesia yaitu berkaitan dengan upaya administratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya administratif yang seharusnya selaras dengan apa yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung No.6 tahun 2018 yang membahas tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administratif dengan Undang Undang No.51 tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang no.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Akan tetapi dalam praktiknya terdapat beberapa permasalahan terkait objek sengketa dan upaya administratif ini, pertama: apakah upaya administratif harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara ke PTUN, kedua apakah terdapat akibat hukum apabila tidak dilaksanakan upaya administratif oleh pihak penggugat, ketiga apakah jika dilakukan pembedaan tenggang waktu pengajuan gugatan yang upaya administratif dapat meningkatkan efektivitas proses hukum yang berjalan. Secara sistematis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Diharapkan dari penelitian ini didapatkan formulasi norma yang dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal sengketa tata usaha Negara dan menganalisis tentang efektivitas dari diberlakukannya perbedaan tenggang waktu dalam upaya administratif.
Since ancient times, the Bangka Belitung Islands have been known as one of the world’s largest tin producers. Mining has taken place massively since tin is no longer a strategic commodity, marked by the issuance of several policies that grant permits to anyone to mine tin. Mining, which was originally mostly carried out on land, over time and needed in the economic aspect, has also been carried out at sea. As a result, mining, mostly carried out without permits, impacts environmental damage and other legal and social aspects. In fact, from a regulatory standpoint, the government has issued laws and regulations that serve as references in environmental management, including its relation to the mining sector. This study aims to determine awareness of environmental law in unconventional tin mining activities in the Bangka Belitung Islands. Judging from its type, this research is analytical descriptive research, describing an object through which the data obtained is processed and analyzed to conclude. The research was conducted in all regencies/municipalities in the Bangka Belitung Islands. From the research that has been done, the result is that even though they know, the fact is that most of the mining is carried out without permits, plus there has never been, and there has been no socialization regarding tin mining permits. In addition, most of them also know that their mining activities damage the environment and admit that mining activities damage the habitat of living things. This means that, based on the theories and concepts used, miners are more towards ecocentrism because they make nature an object, not ecocentrism, which pays attention to environmental sustainability.
Retributive justice-focused law enforcement against criminals can be ineffective. Convictions tend to be useless since victims' losses, damages, and injuries are overlooked. To overcome this, criminal case settlement led to restorative justice. Several law enforcement authorities, including the Police, Attorney General's Office, and Supreme Court, have adopted internal regulations on restorative justice-based penal mediation. Restorative justice settlements are currently limited to select circumstances, and the worth of losses that can be remedied through restorative justice mediation is limited. In Indonesia's criminal justice system, it's difficult to implement a restorative justice-based penal mediation method. No concrete criminal procedural statute binds law enforcement officers to bring cases to mediation, hence the restorative justice-based penal mediation method cannot be administered with legal certainty. Criminal procedural law is fundamental for enforcing substantive criminal law.Keywords: Mediation Penal; Criminal Justice System AbstrakPenegakan hukum yang berfokus pada keadilan retributif terhadap pelaku kejahatan dapat menjadi tidak efektif. Hukuman cenderung tidak berguna karena kerugian, kerusakan, dan cedera korban diabaikan. Untuk mengatasi hal tersebut, penyelesaian perkara pidana bermuara pada keadilan restoratif. Beberapa aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung, telah mengadopsi peraturan internal tentang mediasi penal berbasis keadilan restoratif. Penyelesaian keadilan restoratif saat ini terbatas pada keadaan tertentu, dan nilai kerugian yang dapat diperbaiki melalui mediasi keadilan restoratif terbatas. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sulit untuk menerapkan metode mediasi penal berbasis keadilan restoratif. Tidak ada undang-undang acara pidana yang konkrit mengikat aparat penegak hukum untuk membawa kasus ke mediasi, sehingga metode mediasi penal berbasis keadilan restoratif tidak dapat dijalankan dengan kepastian hukum. Hukum acara pidana merupakan dasar untuk menegakkan hukum pidana substantif.Kata Kunci : Mediasi Penal, Sistem Peradilan Pidana
Studi ini bertujuan untuk mengintrepretasikan perilaku WP dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Seperti diketahui sistem perpajakan di Indonesia menganut self assesment system. Dalam sistem ini pemerintah mempercayakan semua penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak yang terutang pada WP. Akibatnya berbagai perilaku muncul untuk mengekspresikan praktik self assesment system ini. Studi ini menggunakan non positivistik dengan pendekatan diskriptif untuk meneropong fenomena yang ada di dalam praktik perpajakan. Sumber data paling utama dalam studi ini adalah kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari informan kunci sebanyak 5 orang dari 20 informan yang ada. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pertama, sistem self assessment menyebabkan munculnya perilaku tax avoidance, tax evasion dan tax arrearage. Kedua, self assessment system membutuhkan sebuah kesadaran bukan keterpaksaan dalam menciptakan sebuah kepatuhan dan ketidakpatuhan WP menyebabkan pemerintah melakukan tindakan penyanderaan (Gijzeling).
This study aimed to analyze the influence of ROA, Leverage, size, tax loss carry forwards, institutional ownership, and the risk companies against tac avoidance. Tax avoidance is a dependent variable in this study. Tax avoidance is measured by effective cash rate (CETR). The independent variables studied were ROA, Leverage, size of the company, tax loss carryforwards, institutional ownership, and the risk companies. This study using purposive sampling method with a sample 30 companies losted in the Indonesia Stock Exchange in 2011–2018. Data analysis was performed with the classical assumption and hypothesis testig with multiple linier regression method. The results of this study indicate that the ROA, Leverage, size, tax loss carry forwards, institutional ownership, and the risk companies significant negative effect on tax avoidance..Keywords: Return On Assets (ROA); Leverage; Size Of The Company; Tax Loss Carryforwards; Institutional Ownership; The Risk CompaniesPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ROA, leverage, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusional, dan risiko perusahaan terhadap penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Penghindaran pajak diukur dengan ROA, leverage, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusional, dan risiko perusahaan. Penelitian ini menggunakan metodepurposive sampling dengan sampel 30 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2011 – 2018. Analisis data dilakukan dengan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan metode regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ROA, leverage ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusional dan risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.Kata Kunci: ROA; Leverage; Ukuran Perusahaan; Kompensasi Rugi Fiskal; Kepemilikan Institusional; Risiko Perusahaan
Permasalahan hukum semakin hari semakin berkembang, hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi informasi. Diperlukan adanya suatu metode penelitian hukum sebagai instrumen untuk menjelaskan dan meneliti permasalahan hukum yang semakin hari semakin berkembang tersebut. Penelitian ini akan menjelaskan berbagai metode penelitian dalam melakukan penelitian hukum guna mengurai permasalahan hukum kontemporer. Penelitian ini dilakukan dengan penelusuran bahan-bahan kepustakaan untuk selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukan ada 3 (tiga) jenis metode penelitian hukum yaitu Metode penelitian hukum normatif, metode penelitian hukum empiris, dan metode penelitian socio legal. Masing-masing jenis metode penelitian inilah yang bisa digunakan sebagai instrumen dalam mengurai permasalahan hukum kontemporer, tentu disesuaikan dengan kecocokan permasalahan hukum dan karakteristik masing-masing metodologi penelitian hukum yang digunakan.
We investigate the relation between tax avoidance and tax uncertainty, where tax uncertainty is the amount of unrecognized tax benefits recorded over the same time period as the tax avoidance. On average, we find that tax avoiders, i.e., firms with relatively low cash effective tax rates, bear significantly greater tax uncertainty than firms that have higher cash effective tax rates. We find that the relation between tax avoidance and tax uncertainty is stronger for firms with frequent patent filings and tax haven subsidiaries, proxies for intangible-related transfer pricing strategies. The findings have implications for several puzzling results in the literature.
Traditional analyses of the income tax greatly underestimate deadweight losses by ignoring its effect on forms of compensation and patterns of consumption. The full deadweight loss is easily calculated using the compensated elasticity of taxable income to changes in tax rates because leisure, excludable income, and deductible consumption are a Hicksian composite good. Microeconomic estimates imply a deadweight loss of as much as 30% of revenue or more than ten times Harberger's classic 1964 estimate. The relative deadweight loss caused by increasing existing tax rates is substantially greater and may exceed 1 of revenue. © 2000 by the President and Fellows of Harvard College and the Massachusetts Institute of Technolog
Penghindaran Pajak Dalam Diskursus Tindak Pidana Pencucian Uang
- Achid Arifki
- Dan Ilima Fitri
- K Azmi
- Pelayanan Pajak Madya
- Surabaya
N. Achid Arifki, dan Ilima Fitri Azmi, and K. Pelayanan Pajak Madya Surabaya, "Penghindaran
Pajak Dalam Diskursus Tindak Pidana Pencucian Uang," Pandecta Research Law Journal, vol.
15, no. 2, pp. 167-177, Dec. 2020, doi: 10.15294/PANDECTA.V15I2.18667.
Pengaruh Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- N Fitriani
- S Mia Lasmaya
- I Sidharta
- S Pasundan
N. Nur Fitriani, S. Mia Lasmaya, I. Sidharta, and S. Pasundan, "Pengaruh Self Assessment System
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," 2021.
Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak dan Cooperative Compliance Terhadap Upaya Pencegahan Tax Avoidance Dimoderasi Kebijakan Fiskal Di Masa Pandemi Covid 19
- S Tambun
- R R Sitorus
- S Atmojo
S. Tambun, R. R. Sitorus, and S. Atmojo, "Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak dan Cooperative
Compliance Terhadap Upaya Pencegahan Tax Avoidance Dimoderasi Kebijakan Fiskal Di Masa
Pandemi Covid 19," MEDIA AKUNTANSI PERPAJAKAN, vol. 5, no. 2, pp. 74-86, 2020, doi:
10.52447/MAP.V5I2.4440.
TAX EVASION: DAMPAK DARI SELF ASSESSMENT SYSTEM
- Arie Wahyuni
M. Arie Wahyuni, "TAX EVASION: DAMPAK DARI SELF ASSESSMENT SYSTEM," Jurnal
Ilmiah Akuntansi dan Humanika, vol. 1, no. 1, Dec. 2011, doi: 10.23887/JINAH.V1I1.301.
Dampak reformasi perpajakan 1984 terhadap efisiensi sistem perpajakan indonesia
- S R Soemarso
Soemarso SR, "Dampak reformasi perpajakan 1984 terhadap efisiensi sistem perpajakan
indonesia," Ekon Keuangan Indones, vol. XIVI, no. 3, 1998.
Danyathi 1 ; I Made, and W. Putra 2
- A Putu
A. Putu, L. Danyathi 1 ; I Made, and W. Putra 2, "ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN
TERHADAP TAX EVASION DAN TAX AVOIDANCE (STUDI KASUS PANAMA
PAPERS)," VYAVAHARA DUTA, vol. 15, no. 2, pp. 147-162, Sep. 2020, doi:
10.25078/VD.V15I2.1816.
Telaah Asas Geen Straf Zonder Schuld terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan melalui Modus Ritual Mistis
- A Muttaqin
- P Putra
- T E A Herysta
- P Putra Sadewa
A. Muttaqin, P. Putra, T. Asas Geen Straf Zonder Schuld terhadap pertanggungjawaban Pidana
Penipuan melalui Modus Ritual Mistis, E. A. Herysta, and P. Putra Sadewa, "Telaah Asas Geen
Straf Zonder Schuld terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan melalui Modus Ritual
Mistis," University of Bengkulu Law Journal, vol. 8, no. 1, pp. 35-51, Apr. 2023, doi:
10.33369/UBELAJ.8.1.35-51.
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Perpajakan
- P Hukum
- G Rambey
- C Sitasi
P. Hukum, G. Rambey, and C. Sitasi, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana
Pencucian Uang di Bidang Perpajakan," Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, vol. 3, no. 2, pp.
184-192, Aug. 2022, doi: 10.55357/IS.V3I2.247.
- M Nopriansyah
- D P Rahayu
M. Nopriansyah and D. P. Rahayu, "KONTRIBUSI HUKUM PROGRESIF DALAM
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
NOMOR
22
TAHUN
2022
TENTANG
PEMASYARAKATAN," Keadilan, vol. 21, no. 1, pp. 50-59, Feb. 2023, Accessed: Nov. 06,
2023. [Online]. Available: https://jurnal.utb.ac.id/index.php/keadilan/article/view/859