ArticlePDF Available

Tata Kelola Olahraga Nasional: Perspektif Hukum dan Administrasi Negara

Authors:
Khairuddin Tampubolon
Khairuddin Tampubolon
Khairuddin Tampubolon
  • This person is not on ResearchGate, or hasn't claimed this research yet.
Elazhari Elazhari
Elazhari Elazhari
Elazhari Elazhari
  • This person is not on ResearchGate, or hasn't claimed this research yet.
Alinur Alinur
Alinur Alinur
Alinur Alinur
  • This person is not on ResearchGate, or hasn't claimed this research yet.
Jenda Ingan Mahuli
Jenda Ingan Mahuli
Jenda Ingan Mahuli
  • This person is not on ResearchGate, or hasn't claimed this research yet.
Show all 5 authorsHide
Download full-text PDF
Read full-text
Download citation

Abstract

National sports governance in Indonesia is an important focus in building character, and discipline and achieving optimal achievements at the national and international levels. This article explains the importance of national sports governance from the perspective of state law and administration. The principles of good governance, such as accountability, transparency, community participation, fairness, and effectiveness, are the main foundation in national sports management. Clear regulations, including Law Number 3 of 2005 concerning the National Sports System, provide a strong legal basis. However, several challenges such as a legal framework that is not yet comprehensive, lack of coordination among stakeholders, limited resources, and abuse of authority need to be addressed. Improving regulations, strengthening coordination, increasing transparency, and accountability, and developing human resources in the field of sports are needed. This effort is expected to improve sports achievements and achieve better national sports development goals in the future.
Available via license: CC BY 4.0
Content may be subject to copyright.
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) ISSN 2622-3740 (Online)
Vol 6, No. 3, Februari 2024: 1350 -1356, DOI: 10.34007/jehss.v6i3.2048
http://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss mahesainstitut@gmail.com 1350
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0
Tata Kelola Olahraga Nasional: Perspektif Hukum dan
Administrasi Negara
National Sports Governance: Legal and State Administration
Perspectives
Khairuddin Tampubolon1), Elazhari1), Alinur2) , Jenda Ingan Mahuli3) &
Nirmadarningsih Hiya4)
1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas
Pembinaan Masyarakat Indonesia, Indonesia
2) Program Studi Pendidikan Jasmanai, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Indonesia
3) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembinaan Masyarakat
Indonesia, Indonesia
4) Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
Diterima: 12 Januari 2024; Direview; 08 Februari 2024; Disetujui: 29 Februari 2024
*Coresponding Email: khoir.tb@gmail,com
Abstrak
Tata kelola olahraga nasional di Indonesia menjadi fokus penting dalam pembangunan karakter, disiplin,
serta pencapaian prestasi yang optimal di tingkat nasional dan internasional. Artikel ini menjelaskan
pentingnya tata kelola olahraga nasional dari perspektif hukum dan administrasi negara. Prinsip-prinsip
good governance, seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, keadilan, dan efektivitas,
menjadi landasan utama dalam pengelolaan olahraga nasional. Regulasi yang jelas, termasuk Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, memberikan dasar hukum yang kuat.
Meskipun demikian, beberapa tantangan seperti kerangka hukum yang belum komprehensif, kurangnya
koordinasi antar-stakeholder, keterbatasan sumber daya, dan penyalahgunaan wewenang perlu diatasi.
Diperlukan penyempurnaan regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta
pengembangan sumber daya manusia di bidang olahraga. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan
prestasi olahraga dan mencapai tujuan pembangunan olahraga nasional yang lebih baik di masa depan.
Kata Kunci: Tata Kelola; Olahraga Nasional; Hukum; Administrasi Negara
Abstract
National sports governance in Indonesia is an important focus in building character, and discipline and
achieving optimal achievements at the national and international levels. This article explains the
importance of national sports governance from the perspective of state law and administration. The
principles of good governance, such as accountability, transparency, community participation, fairness, and
effectiveness, are the main foundation in national sports management. Clear regulations, including Law
Number 3 of 2005 concerning the National Sports System, provide a strong legal basis. However, several
challenges such as a legal framework that is not yet comprehensive, lack of coordination among
stakeholders, limited resources, and abuse of authority need to be addressed. Improving regulations,
strengthening coordination, increasing transparency, and accountability, and developing human resources
in the field of sports are needed. This effort is expected to improve sports achievements and achieve better
national sports development goals in the future.
Keywords: Governance; National Sports; Law; State Administration
How to Cite: Tampubolon, k., Elazhari., Alinur., Mahuli, J.I., & Hiya, N., (2024), Tata Kelola Olahraga Nasional:
Perspektif Hukum dan Administrasi Negara. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS). 6(3): 1350
-1356
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) ISSN 2622-3740 (Online)
Vol 6, No. 3, Februari 2024: 1350 -1356, DOI: 10.34007/jehss.v6i3.2048
http://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss mahesainstitut@gmail.com 1351
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0
PENDAHULUAN
Tata kelola olahraga nasional adalah bagian integral dari struktur sosial, politik, dan
ekonomi suatu negara. Di Indonesia, olahraga bukan hanya merupakan kegiatan rekreasi atau
kompetisi semata, tetapi juga sebuah wadah untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa
serta meningkatkan citra positif di mata dunia (Nugraheni et al., 2020). Dalam pandangan
masyarakat, olahraga bukan hanya sebuah aktivitas fisik, tetapi juga sebuah identitas dan
semangat kebangsaan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memiliki tata kelola
olahraga nasional yang efektif dan efisien untuk mengelola semua aspek yang terkait dengan
olahraga di Indonesia.
Dalam konteks tata kelola olahraga nasional, terdapat beberapa komponen penting yang
perlu diperhatikan. Pertama adalah pembinaan atlet. Pembinaan atlet merupakan salah satu pilar
utama dalam pengembangan olahraga nasional. Hal ini melibatkan identifikasi bakat dari usia dini,
penyediaan fasilitas latihan yang memadai, pengembangan teknik dan strategi, serta
pendampingan psikologis untuk meningkatkan performa atlet. Dengan pembinaan yang baik,
diharapkan Indonesia dapat menghasilkan atlet- atlet yang mampu bersaing di tingkat
internasional.
Selain pembinaan atlet, tata kelola olahraga nasional juga mencakup penyelenggaraan
pertandingan dan kejuaraan (Selian & Irwansyah, 2018). Penyelenggaraan pertandingan dan
kejuaraan tidak hanya menjadi ajang untuk menguji kemampuan atlet, tetapi juga sebagai sarana
untuk memperkuat jaringan kerjasama antarbangsa dan memperkenalkan potensi pariwisata
suatu daerah (Sinuhaji et al., 2019). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan
dukungan dan fasilitas yang memadai untuk penyelenggaraan acara olahraga demi kesuksesan
acara tersebut.
Selain itu, pengembangan industri olahraga juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari tata kelola nasional (Aritonang et al., 2022). Industri olahraga mencakup berbagai sektor,
seperti pembuatan perlengkapan olahraga, pemasaran dan sponsor, serta industri media yang
berkaitan dengan liputan acara olahraga. Dengan mengembangkan industri olahraga, bukan hanya
meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan investasi, tetapi juga menciptakan lapangan
kerja baru bagi masyarakat.
Landasan hukum tata kelola olahraga nasional di Indonesia telah diatur dalam berbagai
undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Sistem Keolahragaan Nasional merupakan salah satu landasan utama yang mengatur
berbagai aspek penyelenggaraan olahraga di Indonesia. Undang-undang ini mencakup berbagai
hal, mulai dari struktur organisasi keolahragaan, pembinaan atlet, hingga pendanaan olahraga.
Selain itu, terdapat juga berbagai peraturan pelaksana yang mengatur tata kelola olahraga
nasional, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Komite Olahraga Nasional Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Keolahragaan, dan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 16 Tahun
2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi.
Administrasi negara memainkan peran sentral dalam tata kelola olahraga nasional
(Damayanti et al., 2022). Pemerintah, melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga, memiliki
tanggung jawab utama dalam mengelola olahraga nasional. Pertama, mereka bertanggung jawab
atas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang olahraga. Kedua, mereka aktif dalam
pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, memastikan generasi atlet yang unggul untuk
mewakili negara. Selanjutnya, pemerintah juga berperan dalam menyediakan dana untuk
penyelenggaraan olahraga, memastikan infrastruktur dan program olahraga berjalan lancar
(Wiryadi et al., 2020). Terakhir, mereka mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan olahraga,
memastikan standar tertinggi diterapkan dan memberikan umpan balik konstruktif untuk
perbaikan di masa mendatang.
Meskipun demikian, tata kelola olahraga nasional di Indonesia menghadapi sejumlah
tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya koordinasi antar-
stakeholder. Dalam konteks ini, terdapat berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan olahraga,
seperti pemerintah, federasi olahraga, klub, dan masyarakat. Koordinasi yang baik antara semua
pihak tersebut sangat penting untuk mencapai tujuan bersama dalam pengembangan olahraga
Khairuddin Tampubolon, Elazhari, Alinur, Jenda Ingan Mahuli & Nirmadarningsih Hiya, Tata Kelola
Olahraga Nasional: Perspektif Hukum dan Administrasi Negara
http://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss mahesainstitut@gmail.com 1352
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0
nasional. Selain itu, birokrasi yang rumit juga menjadi hambatan dalam tata kelola olahraga
nasional. Proses birokrasi yang panjang dan berbelit-belit dapat menghambat pengambilan
keputusan dan pelaksanaan program olahraga dengan efisien.
Kurangnya dana juga menjadi tantangan serius dalam pengembangan program (Isti, 2017).
Pengembangan atlet, penyelenggaraan pertandingan, dan pengembangan infrastruktur olahraga
membutuhkan investasi yang besar. Namun, terbatasnya anggaran yang tersedia seringkali
menjadi penghalang dalam merealisasikan berbagai program dan kegiatan olahraga. Di samping
itu, infrastruktur olahraga yang belum memadai juga menjadi masalah serius. Kurangnya fasilitas
latihan dan kompetisi yang memadai dapat menghambat perkembangan atlet dan prestasi
olahraga nasional secara keseluruhan.
Meskipun menghadapi sejumlah tantangan, terdapat pula berbagai peluang untuk
meningkatkan tata kelola di Indonesia (Situngkir et al., 2020). Salah satunya adalah dengan
meningkatkan peran swasta dalam penyelenggaraan olahraga. Keterlibatan swasta dalam bentuk
sponsor dan investasi dapat membantu dalam pembiayaan dan pengelolaan program-program
olahraga. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat menjadi peluang
besar dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai aspek tata kelola olahraga.
Dengan memanfaatkan teknologi, proses administrasi dan pengelolaan olahraga dapat menjadi
lebih cepat, efisien, dan transparan (Tanjung & Munte, 2020).
Kerja sama internasional juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan tata kelola
olahraga nasional. Melalui kerja sama internasional, Indonesia dapat memperoleh akses terhadap
sumber daya, teknologi, dan pengetahuan baru dalam pengembangan olahraga. Selain itu, kerja
sama internasional juga dapat membuka peluang untuk pertukaran atlet, pelatih, dan pengalaman
antarnegara, yang dapat membantu dalam meningkatkan kualitas dan prestasi olahraga nasional.
Dengan mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, diharapkan tata kelola
olahraga nasional di Indonesia dapat terus berkembang dan meningkatkan kontribusinya dalam
pembangunan bangsa. Sebagai bagian dari identitas dan semangat kebangsaan, olahraga memiliki
peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia.
Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan tata kelola olahraga nasional harus terus dilakukan
secara berkesinambungan demi mencapai prestasi olahraga yang gemilang dan mewujudkan
Indonesia sebagai bangsa yang sehat, kuat, dan berprestasi di mata dunia.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis tata kelola
olahraga nasional melalui perspektif hukum dan administrasi negara serta tantangan yang
dihadapi dalam upaya memajukan olahraga nasional.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami
tata kelola olahraga nasional di Indonesia (Moleong., 2005). Pengumpulan data dilakukan melalui
dua sumber utama, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara
dengan narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait dengan tata
kelola olahraga nasional, seperti perwakilan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga
(Kemenpora), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dan juga para akademisi yang ahli di
bidang olahraga. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan literatur terkait
yang mencakup undang-undang, peraturan, dan studi terdahulu mengenai tata kelola olahraga
nasional.
Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.
Data yang telah terkumpul dari berbagai sumber kemudian dianalisis secara komprehensif untuk
menggambarkan kondisi tata kelola olahraga nasional dari perspektif hukum dan administrasi
negara. Analisis tersebut bertujuan untuk memahami struktur organisasi, kebijakan yang
diterapkan, serta proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan olahraga nasional. Dengan
demikian, diharapkan hasil analisis ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam
mengenai tantangan, potensi, dan upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan tata kelola
olahraga nasional demi kemajuan dan prestasi olahraga Indonesia secara keseluruhan.
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) ISSN 2622-3740 (Online)
Vol 6, No. 3, Februari 2024: 1350 -1356, DOI: 10.34007/jehss.v6i3.2048ol 1, No. 1, Agustus 2018: 1 -10
http://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss mahesainstitut@gmail.com
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tata Kelola Olahraga Nasional dalam Perspektif Hukum dan Administrasi
Membahas mengenai tata kelola olahraga nasional, penting untuk memahami bahwa hal tersebut
melibatkan sejumlah proses penting yang harus dijalankan dengan cermat dan transparan. Konsep ini tidak
hanya berkaitan dengan aspek administratif semata, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip good governance
yang menjadi fondasi utamanya. Prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat,
keadilan, dan efektivitas menjadi landasan yang tidak bisa diganggu gugat dalam pengelolaan olahraga
nasional (Sitorus, 2020). Hanya dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, tata kelola olahraga nasional
dapat berfungsi dengan baik, memastikan bahwa kepentingan semua pihak dihormati dan tujuan yang
ditetapkan dapat dicapai secara efisien dan optimal.
Good governance adalah konsep yang menekankan prinsip-prinsip akuntabilitas, partisipasi,
transparansi, keadilan, dan responsivitas dalam pengelolaan kebijakan dan sumber daya publik (Maharani
et al., 2022). Ini melibatkan pembentukan kelembagaan yang kuat, kepemimpinan yang berkualitas,
keterlibatan masyarakat yang aktif, serta manajemen yang berorientasi pada hasil (Studi et al., 2019).
Dalam perspektif hukum dan administrasi, tata kelola olahraga nasional merupakan keseluruhan
proses penyelenggaraan olahraga yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan
pengawasan. Untuk menjalankan tugasnya dengan baik, tata kelola olahraga nasional haruslah didasarkan
pada prinsip-prinsip good governance. Prinsip-prinsip ini termasuk akuntabilitas, di mana setiap pihak
yang terlibat harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya. Transparansi juga menjadi hal
yang penting, di mana informasi terkait kegiatan olahraga haruslah tersedia secara jelas dan mudah diakses
oleh publik (Putra, 2018). Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga
diperlukan untuk memastikan representasi yang adil dan inklusif (Maulana et al., 2022). Keadilan harus
menjadi landasan dalam semua kegiatan olahraga, memastikan bahwa hak dan kepentingan semua pihak
dihormati dan dilindungi (Sidik Puryanto, 2023). Terakhir, efektivitas dalam pelaksanaan tata kelola
olahraga nasional sangat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan efisien dan optimal
(Simatupang et al., 2022). Dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance ini, diharapkan tata kelola
olahraga nasional dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Dari perspektif hukum, tata kelola olahraga nasional haruslah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Salah satu peraturan utama yang mengatur tentang tata kelola olahraga nasional
adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Selain itu, terdapat
beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang turut terkait dengan tata kelola olahraga nasional,
antara lain:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Olahraga
Nasional Indonesia, yang mengatur mengenai struktur organisasi dan tata kerja KONI. Peraturan
ini menetapkan struktur organisasi KONI dan tata kerja yang harus dijalankan olehnya. KONI
memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan berbagai cabang olahraga di tingkat nasional
dan memfasilitasi pembinaan atlet serta penyelenggaraan kegiatan olahraga.
b. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 17 Tahun 2017 tentang Cabang Olahraga
Prestasi, yang memberikan pedoman terkait dengan pengembangan cabang olahraga yang
berpotensi menghasilkan prestasi. Peraturan ini memberikan pedoman terkait dengan
pengembangan cabang olahraga yang memiliki potensi untuk menghasilkan prestasi baik di
tingkat nasional maupun internasional. Melalui regulasi ini, ditetapkan standar dan strategi
pembinaan untuk cabang olahraga tertentu guna mencapai hasil yang optimal dalam bidang
prestasi olahraga.
c. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga
Nasional, yang menetapkan kerangka strategis dalam pembangunan olahraga nasional untuk
mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Peraturan ini menetapkan rencana besar
atau kerangka strategis dalam pengembangan olahraga nasional. Dalam dokumen ini biasanya
termuat visi, misi, tujuan, dan strategi pengembangan olahraga nasional untuk jangka waktu
tertentu. Tujuannya adalah untuk memberikan arah dan fokus dalam upaya meningkatkan
prestasi olahraga serta memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga.
Dari perspektif administrasi negara, tata kelola olahraga nasional haruslah dijalankan dengan
memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) (Tobrani, 2018). Pertama-tama, asas
Khairuddin Tampubolon, Elazhari, Alinur, Jenda Ingan Mahuli & Nirmadarningsih Hiya, Tata Kelola
Olahraga Nasional: Perspektif Hukum dan Administrasi Negara
http://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss mahesainstitut@gmail.com 1354
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0
legalitas merupakan fondasi yang esensial dalam mengatur tata kelola olahraga. Artinya, semua kebijakan,
tindakan, dan proses haruslah sesuai dengan hukum yang berlaku, memastikan bahwa setiap langkah
diambil dengan kejelasan dan keabsahan yang tidak terbantahkan. Kedua, asas proporsionalitas
memastikan bahwa setiap tindakan atau kebijakan yang diambil harus seimbang dan tidak berlebihan,
sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai tanpa menimbulkan dampak yang tidak proporsional.
Selanjutnya, asas keadilan menjadi pijakan utama dalam pembangunan olahraga nasional. Ini berarti
setiap kebijakan dan langkah yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak secara
merata dan adil. Ketiga, asas kecermatan menekankan pentingnya setiap langkah yang diambil harus
cermat dan hati-hati. Hal ini mencakup pengelolaan sumber daya, pengambilan keputusan, dan
pelaksanaan program olahraga dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi demi meminimalkan risiko
kesalahan atau kegagalan.
Terakhir, asas akuntabilitas menjadi pilar penting dalam membangun kepercayaan publik dan
transparansi dalam tata kelola olahraga nasional. Ini berarti bahwa setiap tindakan atau keputusan harus
dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan jelas kepada publik, memastikan bahwa proses
pengambilan keputusan dilakukan dengan integritas dan kejujuran yang tinggi. Dengan memperhatikan
dan menerapkan asas-asas AUPB ini, diharapkan tata kelola olahraga nasional dapat berjalan secara efisien,
efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang baik.
Tantangan dan Upaya Tata Kelola Olahraga Nasional
Tantangan dalam tata kelola olahraga nasional masih menjadi fokus perhatian, dengan beberapa
masalah yang perlu diatasi. Pertama, kerangka hukum yang belum komprehensif menjadi hambatan dalam
pengelolaan olahraga secara efektif. Selanjutnya, koordinasi antar-stakeholder belum optimal,
menghambat sinergi dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan olahraga. Selain itu, keterbatasan sumber
daya menjadi tantangan serius, membatasi kemampuan untuk mengembangkan dan mendukung program
olahraga yang lebih luas. Di samping itu, penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi juga mengganggu
integritas dan keberlanjutan tata kelola olahraga nasional.
Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, langkah-langkah konkret perlu diambil. Pertama, perlu
dilakukan penyempurnaan pada kerangka hukum yang ada, agar lebih mendukung dalam mengatur dan
mengelola olahraga secara menyeluruh. Selanjutnya, penguatan koordinasi antar-stakeholder menjadi
kunci dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan olahraga. Transparansi dan akuntabilitas
juga perlu ditingkatkan, sehingga proses pengambilan keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara
lebih baik kepada masyarakat. Terakhir, pengembangan sistem kontrol dan pengawasan menjadi penting
untuk mencegah dan mengatasi penyalahgunaan wewenang serta praktik korupsi dalam tata kelola
olahraga nasional. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tata kelola olahraga nasional dapat menjadi
lebih efisien, transparan, dan berintegritas, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh
masyarakat.
Tantangan yang dihadapi dalam tata kelola olahraga nasional memegang peranan krusial.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, beberapa permasalahan menjadi fokus utama yang perlu
diatasi. Pertama, terdapat kerangka hukum yang masih belum komprehensif, menimbulkan hambatan
dalam efektivitas pengelolaan olahraga secara keseluruhan. Selain itu, kurangnya koordinasi antar-
stakeholder turut menjadi kendala yang signifikan, menghambat upaya untuk mencapai sinergi optimal
dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga. Lebih lanjut, keterbatasan sumber daya menjadi tantangan
serius, membatasi kemampuan untuk mengembangkan program olahraga yang lebih luas dan
berkelanjutan. Terakhir, adanya penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi merusak integritas serta
keberlanjutan tata kelola olahraga nasional.
Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, langkah-langkah strategis perlu dipertimbangkan. Pertama-
tama, perbaikan pada kerangka hukum yang ada perlu dilakukan guna memastikan kesesuaian dan
kejelasan dalam mengatur dan mengelola olahraga secara menyeluruh. Di samping itu, penguatan
koordinasi antar-stakeholder menjadi esensial dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan
olahraga. Transparansi dan akuntabilitas juga harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa proses
pengambilan keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas kepada masyarakat. Akhirnya,
pengembangan sistem kontrol dan pengawasan diperlukan untuk mencegah dan menangani
penyalahgunaan wewenang serta praktik korupsi dalam tata kelola olahraga nasional.
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) ISSN 2622-3740 (Online)
Vol 6, No. 3, Februari 2024: 1350 -1356, DOI: 10.34007/jehss.v6i3.2048ol 1, No. 1, Agustus 2018: 1 -10
http://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss mahesainstitut@gmail.com
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0
Pentingnya tata kelola olahraga yang baik dan akuntabel tidak dapat dipandang sebelah mata dalam
konteks pembangunan karakter, peningkatan disiplin, serta pemupukan semangat nasionalisme di tengah
masyarakat(Jatikusuma & Hartono, 2023). Selain itu, prestasi olahraga nasional juga merupakan tolok ukur
kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, upaya untuk mencapai prestasi olahraga yang optimal dan
memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat memerlukan tata kelola olahraga yang efisien,
transparan, serta berintegritas tinggi.
Hasil penelitian menyoroti sejumlah kelemahan dan tantangan yang masih dihadapi dalam tata
kelola olahraga nasional. Pertama, terdapat ketidakjelasan regulasi yang mengakibatkan tumpang tindih
kewenangan antara Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Komite Olahraga Nasional
Indonesia (KONI), mengakibatkan inkonsistensi dan inefisiensi dalam pengelolaan olahraga. Selanjutnya,
kurangnya akuntabilitas terkait dengan praktik korupsi dan nepotisme dalam pengelolaan keuangan dan
kepegawaian di organisasi olahraga menyebabkan rendahnya kepercayaan publik terhadapnya. Selain itu,
sumber daya manusia di bidang olahraga masih terbatas, yang mengakibatkan kurangnya pelatih, pembina
berkualitas, dan tenaga ahli dalam ilmu keolahragaan.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan beberapa langkah perbaikan yang
direkomendasikan oleh penelitian ini. Pertama, perlu dilakukan penyempurnaan regulasi guna
memperjelas kewenangan dan tanggung jawab antara Kemenpora dan KONI. Hal ini bertujuan untuk
menciptakan tata kelola yang lebih konsisten dan efisien dalam pengaturan olahraga nasional. Selanjutnya,
perlu ditingkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan kepegawaian di
organisasi olahraga dengan menerapkan sistem keuangan yang transparan dan akuntabel serta melakukan
pengawasan yang ketat terhadapnya.
Terakhir, pengembangan sumber daya manusia di bidang olahraga menjadi kunci penting dalam
meningkatkan kualitas pembinaan dan prestasi olahraga. Hal ini dapat dicapai dengan menyediakan
pelatihan dan pendidikan bagi pelatih dan pembina olahraga, serta dengan meningkatkan gaji dan
kesejahteraan mereka. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dalam
tata kelola olahraga nasional dan mengarah pada peningkatan kualitas serta prestasi olahraga di Indonesia.
SIMPULAN
Dalam upaya memajukan keolahragaan nasional ditekankan pentingnya tata kelola olahraga
nasional yang transparan dan efisien dari perspektif hukum dan administrasi. Prinsip-prinsip
good governance seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, keadilan, dan
efektivitas menjadi landasan utama dalam pengelolaan olahraga nasional. Adanya regulasi yang
jelas, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional,
memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengelolaan tersebut. Sementara itu, asas-asas umum
pemerintahan yang baik, seperti legalitas, proporsionalitas, keadilan, kecermatan, dan
akuntabilitas, harus menjadi panduan dalam menjalankan tata kelola olahraga. Dengan
menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan olahraga nasional dapat memberikan manfaat
maksimal bagi masyarakat dan mencapai prestasi yang membanggakan di tingkat nasional
maupun internasional.
Tantangan yang dihadapi dalam tata kelola olahraga nasional meliputi kerangka hukum yang
belum komprehensif, kurangnya koordinasi antar-stakeholder, keterbatasan sumber daya, serta
penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu dilakukan
penyempurnaan pada kerangka hukum yang ada, penguatan koordinasi antar-stakeholder,
peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta pengembangan sistem kontrol dan pengawasan.
Pentingnya tata kelola olahraga yang baik dan akuntabel tidak hanya dalam pembangunan
karakter dan peningkatan disiplin, tetapi juga dalam mencapai prestasi olahraga yang optimal
sebagai tolok ukur kemajuan suatu bangsa. Hasil penelitian menyoroti kelemahan seperti
ketidakjelasan regulasi, kurangnya akuntabilitas terkait praktik korupsi, dan keterbatasan sumber
daya manusia. Untuk mengatasi hal ini, direkomendasikan perbaikan regulasi, peningkatan
akuntabilitas dan transparansi, serta pengembangan sumber daya manusia di bidang olahraga.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengatasi tantangan dalam tata kelola olahraga nasional
dan meningkatkan prestasi olahraga di Indonesia.
Khairuddin Tampubolon, Elazhari, Alinur, Jenda Ingan Mahuli & Nirmadarningsih Hiya, Tata Kelola
Olahraga Nasional: Perspektif Hukum dan Administrasi Negara
http://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss mahesainstitut@gmail.com 1356
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0
DAFTAR PUSTAKA
Aritonang, M., Hartono, B., & Isnaini, I. (2022). Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang
Nomor 6 Tahun 2018 di Kabupaten Asahan. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences
(JEHSS), 5(2), 1584–1596. https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1420
Damayanti, V., Batubara, B. M., & Kurniaty, E. Y. (2022). Analisis Pelayanan E-Government dalam Analysis E-
Government of Birth Determination Services in The Department of Population and Civil Registration in
Kandis District, Siak District. Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 4(1), 20–27.
https://doi.org/10.31289/strukturasi.v4i1.1180
Isti, D. N. (2017). Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Dana Desa Untuk
Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Jurnal
Pendidikan Luar Sekolah, 13(1), 52–62.
Jatikusuma, D., & Hartono, B. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Terhadap
Peningkatan Kinerja Pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan , Provinsi Sumatera Utara The
Effect of Implementing an Electronic-Based Government System on Increasing Employee Perf. 5(4), 3119–
3129. https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1770
Maharani, U., Batubara, B. M., & ... (2022). Analisis Pelayanan Publik dalam Pengurusan Administrasi Surat
Menyurat di Kantor Lurah Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. …
Administrasi Publik, 4(2), 96–107. https://doi.org/10.31289/strukturasi.v4i2.1404
Maulana, R. A., Warsono, H., Astuti, R. S., & Afrizal, T. (2022). Urban Farming: Program Pemanfaatan
Lingkungan Untuk Pengembangan Pertanian Perkotaan di Kota Semarang. Perspektif, 11(4), 1329–
1335. https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i4.6302
Moleong., L. J. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya.
Nugraheni, T., Budiman, A., & Rachmawati, D. (2020). Rekreasi, Hiburan, Belajar: Studi Kegiatan Wisata Seni
dan Budaya di Saung Angklung Udjo. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 3(2),
693–702. https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.396
Putra, H. (2018). Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye pada Penyelenggaraan Pilkada
Serentak Tahun 2018. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance
and Political Social UMA), 6(2), 112. https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i2.1622
Selian, S., & Irwansyah, D. (2018). Pengembangan Kurikulum Pencak Silat Berbasis Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 1(1), 32–39.
https://doi.org/10.34007/jehss.v1i1.5
Sidik Puryanto. (2023). Analisis Konflik Pabrik Semen di Rembang dalam Perspektif Johan Galtung.
Perspektif, 12(1), 153–160. https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.7920
Simatupang, A. N., Siagian, M., & Hadinugroho, D. L. (2022). Parkir di Kawasan Pasar Petisah Medan: Tinjauan
Pengelolaan dan Kebijakan. Perspektif, 11(4), 1414–1422.
https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i4.7364
Sinuhaji, V. V., Siti, N., Siregar, S., & Jamil, B. (2019). Aktivitas Komunikasi Pemasaran Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Karo Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan ( Studi Deskriptif Kualitatif
Wisata Bukit Gundaling Berastagi ) Marketing Communication Activities of the Karo District Tourism
and Cultu. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM), 1(2), 105–
118.
Sitorus, H. M. (2020). Evaluasi Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan di Kabupaten Dairi Performance Evaluation of the One Stop Integrated Services at
the Investment and L. 2(1), 98–106.
Situngkir, B., Lubis, Z., & Kadir, A. (2020). Peluang Pelaksanaan Manajemen Kolaboratif dalam Pariwisata di
Kota Medan Opportunities for the Implementation of Collaborative Management in the Development of
China City Site Areas as a Tourism Potential in Medan City. 9(2), 149–167.
Studi, P., Publik, A., Ilmu, F., & Politik, I. (2019). Integrated Licensing Service Agencies. 8(1), 8–14.
Tanjung, D. A., & Munte, S. (2020). Pelatihan Pembuatan Bata Ringan Kepada Home Industri Batu Bata
Konvensional Guna Mendukung Program Pemerintah 1 Juta Rumah Bersubsidi. Journal of Education,
Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 2(3), 578–582. https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.116
Tobrani, R. (2018). Pengujian Keputusan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Diskresi Yang
Dilakukan Oleh Pejabat Pemerintahan. Jurnal Mercatoria, 13(1), 102–117.
https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i1.694
Wiryadi, R., Sihombing, M., & Isnaini, I. (2020). Analisis Kualitas Pelayanan dalam Pencatatan AK 1 dalam
Memberikan Kepuasan kepada Masyarakat pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh
Singkil. Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 2(1), 48–58.
https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i1.42
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Pengaruh Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Provinsi Sumatera Utara
Article
Full-text available
  • May 2023
The purpose of this study was to determine the effect of differences between the quantity, quality of work, timeliness and employee performance before the implementation of the Electronic Based Government System and the quantity, quality of work, timeliness and employee performance after e-government based at the Department of Industry and Trade North Sumatra Province. To analyze the research objectives, the 3 dimensions of performance contained in Dharma theory are used: namely, quantity of work, quality of work and timeliness. This study uses a quantitative approach, because in this study the relationship between variables is causal and in addition to testing the hypothesis between competency variables on performance. While the type of research used is included in the explanatory research type. namely research that is used to obtain data from certain places, using questionnaires as primary data. The results of the study found that the Implementation of Electronic-Based Government Systems gave increased performance based on the aspect of work quantity; provide performance improvement based on work quality aspects; provide performance improvement based on timeliness aspect; and provide performance improvement based on employee performance aspects.
View
Analisis Konflik Pabrik Semen di Rembang dalam Perspektif Johan Galtung
Article
Full-text available
  • Jan 2023
This study aims to analyze the conflict between the cement factory in Rembang using the Galtung perspective. Galtung's theory includes three concepts, namely contradiction, attitude and behavior. The setting of this research is in Gunem District, Rembang Regency. This study uses a qualitative approach, the type of case study method. The data collection process was carried out by interviewing 20 people. The interview process was carried out when the cement factory conflict was at its done on the top in 2017-2020. The conflict was still real, because it has widened into an ideological conflict. The results of this study indicate that the main issue underlying the conflict was the local government's policy of granting a permit for the exploitation of a cement factory in Gunem Tegaldowo. The dominant policy in the economic context, is not proportional to the impact of damage to nature and the environment, where people farm and meet their water needs. The dominance of economic policy leads to (1) different perceptions, (2) people's hatred towards the government, and creates contradictions by making various efforts to refuse. The actions are carried out in 3 categories (1) questioning behavior, (2) opposing behavior, (3) protest behavior. Cement factory conflicts are different from communal conflicts. Cement factory conflicts are closely related to political policies made by government officials who have interests. The cement factory conflict is a conflict algorithm or conflict by design.
View
Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018 di Kabupaten Asahan
Article
Full-text available
  • Nov 2022
This study aims to reveal, examine and analyze the implementation and obstacles to the implementation of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration in Asahan Regency. This type of research is descriptive qualitative research, which aims to reveal the problem or situation as it is or based on the existing facts. Data collection techniques used in this study were interviews and observations. Research informants were selected by purposive sampling. The results of the study found that in terms of communication it has been going well; In terms of resources, the ability of the HR appointed as the PTSL Task Force is quite good. All officers have a high commitment to the successful implementation of PTSL in Asahan District; In terms of the bureaucratic structure has been going well. The obstacles faced by agencies in implementing the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of the Republic of Indonesia are the lack of human resources, facilities and infrastructure and the low interest of the people of Asahan district to participate in the PTSL program.
View
Urban Farming: Program Pemanfaatan Lingkungan Untuk Pengembangan Pertanian Perkotaan di Kota Semarang
Article
Full-text available
  • Oct 2022
Urban population growth accompanied by the phenomenon of urbanization is a global issue. This raises challenges and problems in various aspects, including the decline in environmental quality due to reduced agricultural land/green spaces that are changing functions and the need for adequate food availability. As has been implemented in various cities in the world, urban farming activities were then developed as a promising solution to supply sustainable quality agricultural products. Following up on this, this study aims to develop urban agriculture (urban farming) in the city of Semarang to increase community productivity and co-benefits. The analysis carried out includes a qualitative descriptive analysis supported by secondary and primary data. There are 2 (two) indicators of the results and discussion of this research, namely (a) the development of urban agriculture (urban farming) in the city of Semarang, and (b) the benefits of urban agriculture (urban farming) in the city of Semarang. The potential for urban agriculture in the city of Semarang is very diverse, including various types of vegetables, cassava, sugar cane, durian, and mushrooms. In addition, various other benefits of urban agriculture, namely environmental, economic, social, health, education and tourism benefits are added values that are very important to encourage the development of this activity in a more massive and structured manner. Policy instruments through appropriate top-down and bottom-up approaches are essential.
View
Rekreasi, Hiburan, Belajar: Studi Kegiatan Wisata Seni dan Budaya di Saung Angklung Udjo
Article
Full-text available
  • Dec 2020
Saung Angklung Udjo in West Java is one of the destinations for the arts and cultural tourism program founded by Mang Udjo Ngalagena. The concept of preservation, development and education of arts and culture is one of the program visions developed at Saung Angklung Ujdo. The purpose of this study was to obtain clear data and information related to the management system of the Saung Angklung Ujdo art and culture studio regarding how to plan, implement and program the marketing system implemented in Saung Angklung Ujdo, West Java. The method used in this research is descriptive method with a qualitative approach. The research data were obtained from structured interviews with the head of the studio management, field actors (performing artists) and several employees at Saung Angklung Udjo. Apart from the results of interviews, research data were obtained through the process of observation activities regarding the implementation of arts and cultural program activities at Saung Angklung Ujdo. The results showed that conceptually the arts and culture tourism program activities at Saung Angklung Udjo had a vision of activities in preservation, development and education. This is shown in the program objectives, activity materials, objectives and marketing strategies that have been developed to be more directed at organizing cultural and artistic tourism which has the principles of recreation, entertainment and learning.
View
Aktivitas Komunikasi Pemasaran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Karo Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan (Studi Deskriptif Kualitatif Wisata Bukit Gundaling Berastagi)
Article
Full-text available
  • Apr 2019
This study aims to determine the marketing communication activities of the Karo District Tourism and Culture Office in increasing tourist visits and to find out the supporting and inhibiting factors of the Karo District Tourism and Culture marketing communication activities. This research is a qualitative descriptive study, a technique that describes, describes and interprets the object under study systematically so that researchers can find out how marketing communication activities through observation and in-depth interviews with informants. The results of this study are marketing communication activities carried out by the Karo Regency Tourism and Culture Office, namely Advertising, Sales Promotion, and Personal Selling. This activity is carried out to increase tourist arrivals, especially Bukit Gundaling. Supporting factors to attract tourist visits are the potential of Bukit Gundaling attractions such as the natural beauty and the cool air and the visible peak of Mount Sinabung. And also social media that are currently in demand by young people which facilitates the dissemination of information about the Bukit Gundaling tourist attraction. Barriers from the marketing communication activities of the Karo Regency Tourism and Culture Office are minimal budget, lack of coordination with other agencies, and infrastructure that must be improved.
View
Evaluasi Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Dairi
Article
Full-text available
  • Apr 2020
This study aims to evaluate the performance of the One-Stop Integrated Investment and Licensing Services Office of Dairi Regency as PTSP organizer. Service Performance can be seen from the dimensions of Productivity, Service Quality, Responsiveness, Responsibility and Accountability. Researchers sought to explore information on the influencing factors that affect organizational performance, namely the dimensions of organizational support, management ability and competence of the apparatus. The study was conducted using a descriptive method with a qualitative approach that is describing the facts obtained through observation, in-depth interviews and document review. The conclusion of the research shows that the performance of Dairi Regency DPMPPTSP in general is still not optimal, but on the dimensions of responsiveness and accountability have shown better results. Management capacity and organizational support are inadequate, while the competence of the apparatus is quite good. Commitment of regional heads together with their staff is needed to improve service facilities and infrastructure, especially the construction of vehicle parking facilities at the DPMPPTSP Office of Dairi Regency, to improve the regional investment climate, as well as the incentive policy for apparatus proportionally.
View
Analisis Kualitas Pelayanan dalam Pencatatan AK 1 dalam Memberikan Kepuasan kepada Masyarakat pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil
Article
Full-text available
  • Apr 2020
As well as Factors that influence Service Quality in Recording AK I for job seekers in the Transmigration and Manpower Office of Aceh Singkil Regency. With the aim of this research is to find out the quality of service for recording I AK seen from Tangible (tangible) indicators, reliability (reliability), responsiviness (Assurance), Assurance (guarantee), and Emphaty (Empathy) in giving satisfaction to job seekers at the Transmigration and Manpower Agency Aceh Singkil Regency Work and Factors that Influence Service Quality in Recording AK I for job seekers in the Transmigration and Manpower Office of Aceh Singkil Regency. This research method uses descriptive qualitative research, to obtain an overview as the formulation of the existing problem and reveal the problem as it is in accordance with the existing reality through analysis of descriptive data from the results of interviews. The results of the study found several indicators of service quality that have not been well met, this was from the results of interviews and research observations at the research site. The reason is the lack of budget allocation and Allocation of Facilities and Infrastructure Supporting services from the Transmigration and Manpower Service to the Manpower sector which is responsible for the AK I. Recording service. Recommendations on the results of research are expected by the Transmigration and Manpower Service to establish AK I Registration Services Unit which has its own facilities and infrastructure. and fulfill human resources who are skilled in the field of services.
View
Peluang Pelaksanaan Manajemen Kolaboratif dalam Pengembangan Kawasan Situs Kota Cina sebagai Potensi Pariwisata di Kota Medan
Article
Full-text available
  • May 2020
The development of the Chinese city site area as a tourism potential in the city of Medan is very important considering the city of Medan does not yet have natural tourism objects that are well managed. The type of study used in this research is descriptive with a qualitative approach where research is carried out to create a tourism development using the Collaborative Management (Co-Management) method. To obtain data and to deepen the implementation of collaborative management, in-depth interviews were conducted with key informants and questionnaires so that the data needed in this study was complete. Data obtained in the field, both secondary data and primary data will be compiled, presented and analyzed with a qualitative approach in the form of exposure which will then be analyzed in accordance with the research problem undertaken. The results of research conducted show that the community has been involved in the development of tourism in the Chinese city site area. But the community is still walking alone in the development of tourism. With the concept of collaborative management, it will certainly be in developing tourism that is more focused and more targeted as desired. From this research it can be concluded that the area of the Chinese city site has a huge opportunity to be developed into the tourism sector that can provide benefits for both the government, the community and the parties involved in developing tourism.
View
Pelatihan Pembuatan Bata Ringan Kepada Home Industri Batu Bata Konvensional Guna Mendukung Program Pemerintah 1 Juta Rumah Bersubsidi
Article
Full-text available
  • Mar 2020
Kemajuan teknologi semakin berkembang. Inovasi produk terus dilakukan untuk mendapatkan produk yang efisien, simpel dan terjangkau. Keputusan untuk terus memperbarui keterampilan dengan meninggalkan cara-cara konvensional menuju modern adalah keputusan yang tepat agar usaha terus berjalan dan berkembang. Seperti halnya pengusaha batu bata merah konvensional dimana dari hari ke hari angka permintaan pasar terus menurun ini diakibatkan oleh keputusan konsumen memilih batu bata ringan dari pada batu bata merah. Kelebihan-kelebihan yang ditawarkan batu bata ringan ini menjadi alasan konsumen untuk berpaling. Selain angka penjualan menurun, mahalnya tanah liat karena diperoleh dari luar wilayah desa dan tingginya biaya produksi karena memakan waktu yang lama dalam proses memproduksi batu bata merah membuat pengusaha batu bata merah konvensional semakin menjerit. Keadaan ini mengharuskan pengusaha batu bata merah konvensional beralih memproduksi batu bata ringan. Namun, didalam peralihannya ke batu bata ringan pengusaha menemui beberapa hambatan dan rintangan. Seperti belum adanya keterampilan dalam pembuatan batu bata ringan, tidak diperkenalkannya teknologi serta wilayah pemasaran yang masih kecil. Dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini kami ingin mendampingi pengusaha batu bata merah konvensional untuk membantu mencari solusi segala masalah yang dihadapi dalam peralihan produknya. Kegiatan ini dilaksanakan pada home industri Bapak Eka Prayogi dan Bapak Ahmad selama 3 Bulan dan akan dievaluasi terhadap mutu produk bata ringan yang dihasilkan dan permintaan pasar terhadap batu bata ringan.
View