No full-text available
To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the authors.
Urgensi Pengaturan Pertanian Perkotaan Berkelanjutan Berbasis Perubahan Iklim
Abstract
Tulisan ini mengkaji regulasi yang berkaitan dengan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim pada sektor pertanian. Metode doktrinal digunakan untuk mengurai kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan di tingkat perkotaan, terutama di kota Blitar, di mana pertanian telah terpengaruh secara negatif akibat perubahan cuaca. Penelitian ini menemukan bahwa Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, yang mengandung 35 ketentuan yang mewajibkan regulasi lebih lanjut di tingkat daerah. Namun, tidak semua daerah, termasuk Kota Blitar, telah melaksanakan mandat ini.
... Ketersediaan ruang terbuka hijau dan lahan pertanian di desa sukorejo memiliki potensi dalam mengembangkan model bisnis bidang pertanian (Listiningrum & Magistra, 2023). BUMDesa dapat menaungi kelompok usaha tani dalam menjalankan aktivitas pertanian. ...
BUMDesa pada hakikatnya memiliki tugas utama sebagai mesin perekonomian desa. Meskipun demikian, tidak sedikit dari pengelola BUMDesa menghadapi permasalahan berkaitan dengan pengelolaan dan pelaksanaan aktivitas bisnis BUMDesa. Program Pengabdian Kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang menjadi salah satu program yang bertujuan untuk membantu masyarakat khususnya lembaga ekonomi produktif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh BUMDesa Sukorejo Kabupaten Kediri, usulan kegiatan pengabdian masyarakat berkaitan dengan pemetaan potensi bisnis dan pembaruan model bisnis dalam mendukung produktivitas dan peningkatan kinerja BUMDesa Sukorejo Kabupaten Kediri. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini diantaranya dibagi kedalam beberapa tahap seperti pemetaan masalah, perumusan konsep, pelaksanaaan kegiatan, serta evaluasi dan monitoring. Pelaksanaan kegiatan merupakan penyelarasan dari permasalahan yang dialami oleh BUMDesa sebagai mitra strategis. Kata kunci— BUMDesa, Ekonomi, Produktivitas, Kinerja BUMDesa Abstract BUMDesa essentially has the main task as the engine of the village economy. Nevertheless, not a few of the BUMDesa managers face problems related to the management and implementation of BUMDesa business activities. The Community Service Program organized by the Faculty of Economics and Business, Brawijaya University Malang is one of the programs that aims to help the community, especially productive economic institutions, in solving the problems faced. Based on the problems faced by BUMDesa Sukorejo Kediri Regency, the proposed community service activities are related to business potential mapping and business model updates in supporting productivity and performance improvement of BUMDesa Sukorejo Kediri Regency. The methods used in this activity include being divided into several stages such as problem mapping, concept formulation, activity implementation, and evaluation and monitoring. The implementation of activities is an alignment of the problems experienced by BUMDesa as a strategic partner. Keywords— BUMDesa, Economy, Productivity, BUMDesa Performance
... Hal ini memerlukan solusi yang efektif untuk memenuhi kebutuhan pangan, setidaknya bagi masyarakat di suatu wilayah. Kota sendiri dapat dijadikan sebagai tempat melakukan kegiatan pertanian, melalui konsep pertanian perkotaan atau urban planning kegiatan menanam dapat dilakukan melalui budidaya perarian, peternakan, dan hortikultural (Prischa, 2023). Pertanian perkotaan mencakup kegiatan menanam, mengolah, dan mendistribusikan hasil pangan dan produk lainnya melalui budidaya tanaman dan peternakan di daerah perkotaan dan sekitarnya (Fauzi, Ichniarsyah, & Agustin, 2016). ...
P4S D’Shafa adalah kelompok tani wanita yang membudidayakan tanaman hidroponik dan menjual hasil panen serta olahan produknya. Untuk meningkatkan penjualan, P4S D’Shafa perlu mengoptimalkan penggunaan media sosial. Tim pengabdian masyarakat dari UPN “Veteran” Jawa Timur melakukan sosialisasi edukasi konten dan social media ads kepada P4S D’Shafa. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus P4S D’Shafa dalam membuat konten dan memasang iklan di media sosial. Materi sosialisasi meliputi pengertian media sosial, pentingnya media sosial untuk bisnis, jenis konten media sosial, strategi pembuatan konten, pengertian Instagram ads, alasan beriklan di Instagram ads, jenis format Instagram ads, dan langkah-langkah pembuatan Instagram ads. Setelah sosialisasi, pengetahuan pengurus P4S D’Shafa tentang konten dan social media ads meningkat. Tim pengabdian masyarakat juga memberikan masukan dan bantuan kepada P4S D’Shafa dalam membuat konten dan memasang iklan di media sosial. Diharapkan dengan sosialisasi ini, P4S D’Shafa dapat meningkatkan penjualan produknya melalui media sosial.
Perkembangan sektor pertanian mendorong berkembangnya sistem pertanian yang berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang sejalan dengan konsep pertanian berkelanjutan adalah pertanian berbasis agroekologi yang merepresentasikan hubungan alam, ilmu sosial, ekologi, masyarakat, ekonomi, dan lingkungan yang sehat. Penelitian ini berusaha untuk menguraikan dan menggambarkan terkait pertanian berbasis agroekologi untuk mendukung pertanian berkelanjutan. Metode Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan kualitatif dipilih untuk analisis penelitian ini. Poin-poin hasil penguraian dan penjabaran antara lain mengenai uraian tuntas konsep agroekologi, konsep pertanian berkelanjutan, dan bagaimana pengaplikasian di lapangan mengenai pertanian berbasis agroekologi untuk mendukung pertanian berkelanjutan. Terdapat 10 elemen utama dari agroekologi berdasarkan Food and Agriculture Organization (FAO). Diharapkan agroekologi mampu menghadapi tantangan pertanian berkelanjutan seperti kendala sumber daya manusia, kendala sumber daya alam, kurangnya ketersediaan biomassa, kendala aplikasi teknologi, kendala kelembagaan, dan kendala politik.
AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa aturan hukum internasional berkenaan dengan kewaiban negara untuk mitigsi perubahan iklim serta aturan hukum nasional dalam kaitannya dengan mitigasi perubahan iklim melalui pengelolaan dan pelestarian lingkungan laut. Untuk menjawab isu hukum yang dikaji digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan per Undang-Undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data skunder yang diperoleh melalui penelusuran literatur. Analisa menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menegaskan bahwa berdasarkan prinsip Common but Differentiated Responsibility yang terdapat dalam Perjanjian Paris maka semua negara memiliki kewajiban untuk melakukan upaya mitigas perubahan iklim, namun dengan tingkat kewajiban yang berbeda. Lebih lanjut hasil analisa studi menegaskan bahwa Peraturan terkait mitigasi perubahan iklim di Indonesia tersebut tampak masih berfokus pada aktifitas di darat sehingga tidak memasukkan laut sebagai salah satu sektor RAN-GRK. Meskipun sub sektor mangrove serta sektor kelautan atau blue carbon telah diatur dalam Perpres No 98 tahun 2021, namun ketentuan ini masih perlu diterjemahkan lebih lanjut dalam berbagai kebijakan yang secara khusus mengatur mengenai ekosistem karbon biru. AbstractThis research aims to analysed international legal rules regarding state obligations to mitigate climate change and national legal rules concerning climate change mitigation through the management and conservation of the marine environment. The study uses normative legal research methods with a legal approach and a conceptual approach. The data used is secondary data obtained through literature searches. The analysis uses qualitative methods. The research results confirm that based on the principle of Common but Differentiated Responsibility enumerated in the Paris Agreement, all countries must carry out climate change mitigation efforts, but with different levels of obligation. Furthermore, the study analysis confirms that the regulations related to climate change mitigation in Indonesia merely focus on activities on land, so it neglected the marine sector as one of the RAN-GRK sectors. Even though the mangrove sub-sector and the marine or blue carbon sector have been regulated in Presidential Decree No. 98 of 2021, these provisions still need to be further translated into various policies that specifically regulate the blue carbon ecosystem.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.