ArticlePDF Available

Renewable Energy Policies: A Case Study of Indonesia and Norway in Sustainable Energy Resource Management

November 2023
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja 49(2):186-209

DOI:10.33701/jipwp.v49i2.36843246

Authors:

Kiki Apriliyanti

Indonesian National Police Academy

Darlin Rizki

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

ABSTRAK. Negara Nordik telah menjadi teladan bagi negara-negara yang akan melakukan transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan. Norwegia merupakan salah satu negara yang berhasil dengan pemanfaatan energi baru terbarukan sebesar 98% dari kebutuhan energi nasional. Keunggulannya membuat negara ini pun melakukan kampanye hijau hingga mencetuskan program NICFI dan REDD+ terkait upaya pengurangan karbon dan deforestasi sebagai tindak lanjut transisi energi. Indonesia sebagai negara yang kaya akan potensi energi baru terbarukan pun telah bekerja sama dengan Norwegia tentang program transisi energi ini. Namun, sejak adanya banyak perbedaan antara kedua negara, maka kebijakan dalam bidang yang sama pun harus menyesuaikan dengan kondisi masing-masing negara, sehingga output yang dihasilkan berbeda. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah mengkaji kebijakan energi baru terbarukan Indonesia dengan perbandingan negara-negara Kawasan Nordik yang dinilai telah mampu memanfaatkan energi terbarukan secara optimal dengan mempertimbangkan upaya pengurangan karbon, deforestasi dan dampak lingkungan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan di mana sumber data didapat dari regulasi energi baru terbarukan kedua negara dan penelitian terdahulu terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kebijakan energi baru terbarukan berbasis kebijakan keamanan energi, Norwegia lebih unggul terkait pembatasan dan pencadangan energi, sedangkan untuk diversifikasi Indonesia lebih beragam potensinya. Akan tetapi, dalam tindak lanjut dampak lingkungan pasca transisi Indonesia dan Norwegia memiliki perbedaan. Cadangan energi yang dimilikinya mengantarkan Norwegia menjadi suplier bagi negara adidaya, sedangkan Indonesia cenderung memanfaatkan sumber dayanya sesuai dengan kepentingan nasional. ABSTRACT. The Nordic countries have become role models for countries transitioning from fossil fuels to renewable energy. Norway is one of the countries that has succeeded in utilizing renewable energy for 98% of national energy needs. Its excellence has made this country also carry out green campaigns to trigger the NICFI and REDD + programs related to efforts to reduce carbon and deforestation as a follow-up to the energy transition. As a country rich in renewable energy potential, Indonesia has also worked with Norway on this energy transition program. However, since there are many differences between the two countries, policies in the same field must also adjust to the conditions of each country so that the resulting output is different. Therefore, this research aims to examine Indonesia's new renewable energy policy by comparing Nordic countries that have been able to utilize renewable energy optimally by considering efforts to reduce carbon, deforestation, and environmental impacts. This is a literature research where data sources are obtained from the renewable energy regulations of the two countries and related previous research. The results of this study show that in new renewable energy policies based on energy security policies, Norway is superior regarding energy restrictions and reserves. At the same time, for diversification, Indonesia has more diverse potential. However, Indonesia and Norway have differences in the follow-up of post-transition environmental impacts. Its energy reserves have led Norway to become a supplier to superpowers, while Indonesia tends to utilize its resources under national interests.

Content uploaded by Kiki Apriliyanti

Content may be subject to copyright.

Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Volume 49, No. 2, November 2023: 186-209

p-ISSN: 0216-4019 e-ISSN: 2614-025X

DOI: 10.33701/jipwp.v49i2.36843246

Terbit Tanggal 15 November 2023

KEBIJAKAN ENERGI TERBARUKAN: STUDI KASUS INDONESIA DAN NORWEGIA

DALAM PENGELOLAAN SUMBER ENERGI BERKELANJUTAN

Kiki Apriliyanti1, Darlin Rizki2

1Akademi Kepolisian, Kota Semarang, Indonesia

2STAIN Teungku Dirundeng, Meulaboh, Indonesia

E-mail: kikiapriliyanti.inpa@gmail.com; 1997darlin@gmail.com

ABSTRAK. Negara Nordik telah menjadi teladan bagi negara-negara yang akan melakukan transisi energi dari

energi fosil ke energi baru terbarukan. Norwegia merupakan salah satu negara yang berhasil dengan pemanfaatan

energi baru terbarukan sebesar 98% dari kebutuhan energi nasional. Keunggulannya membuat negara ini pun

melakukan kampanye hijau hingga mencetuskan program NICFI dan REDD+ terkait upaya pengurangan karbon

dan deforestasi sebagai tindak lanjut transisi energi. Indonesia sebagai negara yang kaya akan potensi energi baru

terbarukan pun telah bekerja sama dengan Norwegia tentang program transisi energi ini. Namun, sejak adanya

banyak perbedaan antara kedua negara, maka kebijakan dalam bidang yang sama pun harus menyesuaikan dengan

kondisi masing-masing negara, sehingga output yang dihasilkan berbeda. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini

adalah mengkaji kebijakan energi baru terbarukan Indonesia dengan perbandingan negara-negara Kawasan Nordik

yang dinilai telah mampu memanfaatkan energi terbarukan secara optimal dengan mempertimbangkan upaya

pengurangan karbon, deforestasi dan dampak lingkungan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan di

mana sumber data didapat dari regulasi energi baru terbarukan kedua negara dan penelitian terdahulu terkait. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kebijakan energi baru terbarukan berbasis kebijakan keamanan energi,

Norwegia lebih unggul terkait pembatasan dan pencadangan energi, sedangkan untuk diversifikasi Indonesia lebih

beragam potensinya. Akan tetapi, dalam tindak lanjut dampak lingkungan pasca transisi Indonesia dan Norwegia

memiliki perbedaan. Cadangan energi yang dimilikinya mengantarkan Norwegia menjadi suplier bagi negara

adidaya, sedangkan Indonesia cenderung memanfaatkan sumber dayanya sesuai dengan kepentingan nasional.

Kata kunci: Indonesia; Norwegia; Kebijakan; Energi Terbarukan

RENEWABLE ENERGY POLICIES: A CASE STUDY OF INDONESIA AND NORWAY

IN SUSTAINABLE ENERGY RESOURCE MANAGEMENT

ABSTRACT. The Nordic countries have become role models for countries transitioning from fossil fuels to renewable

energy. Norway is one of the countries that has succeeded in utilizing renewable energy for 98% of national energy needs.

Its excellence has made this country also carry out green campaigns to trigger the NICFI and REDD + programs related

to efforts to reduce carbon and deforestation as a follow-up to the energy transition. As a country rich in renewable energy

potential, Indonesia has also worked with Norway on this energy transition program. However, since there are many

differences between the two countries, policies in the same field must also adjust to the conditions of each country so that

the resulting output is different. Therefore, this research aims to examine Indonesia's new renewable energy policy by

comparing Nordic countries that have been able to utilize renewable energy optimally by considering efforts to reduce

carbon, deforestation, and environmental impacts. This is a literature research where data sources are obtained from the

renewable energy regulations of the two countries and related previous research. The results of this study show that in new

renewable energy policies based on energy security policies, Norway is superior regarding energy restrictions and

reserves. At the same time, for diversification, Indonesia has more diverse potential. However, Indonesia and Norway have

differences in the follow-up of post-transition environmental impacts. Its energy reserves have led Norway to become a

supplier to superpowers, while Indonesia tends to utilize its resources under national interests.

Keywords: Indonesia; Norway; Policy; Renewable Energy

Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Volume 49 No. 2, November 2023 187

Kebijakan Pemerintah Untuk Energi Terbarukan di Indonesia (Studi Perbandingan Dengan Negara-Negara Kawasan Nordik)

(Kiki Apriliyanti, Darlin Rizky Zega)

PENDAHULUAN

Meningkatkan pangsa pembangkit

energi terbarukan adalah salah satu tujuan

utama dalam perjalanan menuju climate-neutral

energy systems di masa depan. The European

Green Deal berfokus pada pembangunan

berkelanjutan dan menghentikan perubahan

iklim sambil tetap menjaga kepentingan rakyat

di bawah naungan European Union (EU)

(Laktuka et al., 2023). Kawasan Uni Eropa yang

senantiasa memberikan perhatiannya adalah

kawasan Eropa Utara (Kawasan Nordik).

Negara-negara Nordik, seperti Denmark,

Norwegia, Swedia, dan Finlandia, memiliki

rencana yang sangat ambisius untuk

meningkatkan secara signifikan porsi energi

terbarukan dalam pembangkitan listrik.

Penggunaan energi terbarukan di kawasan

Nordik hampir lima kali lebih tinggi daripada

rata-rata Uni Eropa dan telah mengalami

peningkatan hampir tiga kali lipat (Nordic

Energy Research, 2021). Sektor-sektor seperti

kelistrikan, pemanasan, dan transportasi telah

menjadi pionir dalam peningkatan ini.

Sementara Denmark dan Islandia telah

mencatat peningkatan paling signifikan dalam

pangsa energi terbarukan mereka dalam

beberapa tahun terakhir, Swedia, Norwegia, dan

Finlandia mengonsumsi total energi terbarukan

yang lebih besar. Energi terbarukan telah

menjadi komponen yang konsisten dalam

perubahan lanskap energi yang terus berubah

(Halsnæs et al., 2021).

Salah satu negara dengan pencapaian

pengelolaan energi terbarukan terbaik di

kawasan Nordik adalah Norwegia. Norwegia

atau Kongeriket Norge (Kerajaan Norwegia)

merupakan negara Nordik di Semenanjung

Skandinavia dengan sistem pemerintahan

parlementer. Menempati posisi tujuh belas di

Global Peace Index, Norwegia merupakan

salah satu negara teraman di dunia. Bahkan

negara ini mampu mencukupi kebutuhan

pangan rakyatnya dan menempati urutan ke

enam dalam Food Security Indeks (Institute for

Economics and Peace, 2020). Keberhasilan

Norwegia ini tak terlepas dari kebijakan

pemerintah yang cergas dan pegelolaan sumber

daya alam yang dimilikinya. Pengelolaan migas

di Norwegia dimulai sejak ditemukannya

potensi migas di Landas Kontinen Norwegia

(Norwegian Contineltal Shelf) tepatnya di

Ekofisk pada tahun 1969. Produksi dari

lapangan dimulai pada 15 Juni 1971 diiringi

dengan penemuan-penemuan potensi migas

lainnya. Eksplorasi pada tahun 1970-an dibatasi

di daerah selatan paralel ke-62. Landas

Kontinen dibuka secara bertahap dan hanya

sejumlah blok yang diberikan di setiap putaran

lisensi. Perusahaan asing mendominasi

eksplorasi di lepas pantai Norwegia pada tahap

awal bertanggung jawab untuk

mengembangkan ladang minyak dan gas

pertama negara itu.

Statoil yang merupakan perusahaan

energi multinasional milik Norwegia dibentuk

pada tahun 1972 dengan prinsip partisipasi 50

persen negara di setiap izin produksi ditetapkan.

Aturan ini kemudian diubah sehingga Storting

(parlemen Norwegia) dapat mengevaluasi

apakah tingkat partisipasi negara harus lebih

rendah atau lebih tinggi, tergantung pada

keadaan. Sejak 1 Januari 1985, partisipasi

Negara dalam operasi perminyakan diatur

kembali. Partisipasi Negara dibagi menjadi dua

yaitu untuk perusahaan dan untuk the State's

Direct Financial Interest (SDFI) dalam setiap

operasi perminyakan. SDFI (the State's Direct

Finansial Interest) adalah pengaturan di mana

negara memiliki kepentingan di sejumlah

lapangan minyak dan gas bumi, jaringan pipa

dan fasilitas di darat (The Ministry of

Petroleum and Energy of Norway, 2020).

Sejak produksi dimulai di landas kontinen

Norwegia pada awal 1970-an, aktivitas

perminyakan telah menyumbang lebih dari

NOK 15.700 miliar untuk PDB Norwegia.

Angka ini tidak termasuk industri jasa dan

suplai terkait.

Sejalan dengan isu Pemanasan Global

sejak tahun 90an, Pemerintah Norwegia mulai

merumuskan kebijakan dalam penghematan

sumber daya alam sehingga dapat digunakan

secara berkelanjutan. Mulai dari peningkatan

harga jual minyak di mana hingga peralihan

dalam penggunaan energi terbarukan. Pada

kuartal kedua tahun 2020, harga minyak di

Norwegia telah menginjak USD 40.10 Per Barel

188 Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Volume 49 No. 2, November 2023

Kebijakan Pemerintah Untuk Energi Terbarukan di Indonesia (Studi Perbandingan Dengan Negara-Negara Kawasan Nordik)

(Kiki Apriliyanti, Darlin Rizky Zega)

(Norwegian Government, 2020a). Lonjakan

harga signifikan terjadi pada Juni 2022 di mana

harga minyak mencapai USD 116.80 Per Barel

(Index Mundi, 2023). Harga yang tinggi ini

sengaja ditetapkan oleh pemerintah untuk

menghemat penggunaan bahan bakar fosil dan

beralih ke pemanfaatan sarana yang ramah

lingkungan. Norwegia menyusun target

kebijakan energi 2020 untuk mengurangi emisi

gas rumah kaca sebesar 30%. Oleh karena itu,

Kementerian Migas dan Energi Norwegia

memanfaatkan energi terbarukan yang didapat

dari air, matahari dan angin untuk memenuhi

kebutuhan listrik nasional (Norwegian

Government, 2019).

Sebagai salah satu negara eksportir

energi dan modal terbesar di dunia, Norwegia

memiliki kepentingan besar dalam transisi

energi dan juga memiliki pengaruh yang

signifikan dalam proses tersebut. Faktor-faktor

seperti penurunan harga minyak di pasar global

dan perubahan menuju dekarbonisasi dalam

penggunaan gas di Eropa akan memengaruhi

peran Norwegia dalam dunia energi selama

beberapa dekade ke depan. Hal ini juga berlaku

untuk investasi internasional serta pengalaman

kebijakan yang dimiliki oleh Norwegia dalam

transisi energi, terutama dalam sektor

transportasi dan industri, termasuk sektor

minyak dan gas. Sinyal yang jelas dari negara-

negara produsen energi utama akan mengurangi

sebagian ketidakpastian seputar transisi energi.

Norwegia, dengan merumuskan rencana

transisi energi yang mencakup peran ekspor dan

investasi minyak dan gasnya, dapat memainkan

peran utama dalam memimpin upaya transisi

energi di antara produsen minyak dan gas. Hal

ini juga dapat membantu mendorong

keterlibatan yang signifikan dalam mencapai

tujuan akhir transisi energi serta dalam memulai

proses tersebut. Selain itu, ini juga dapat

memandu transisi yang lancar dalam sektor

energi, listrik, dan industri, yang memiliki

peran penting dalam perekonomian Norwegia

dan keterpaparannya terhadap tren

dekarbonisasi (Froggatt et al., 2020).

Pemanfaatan energi terbarukan

mempengaruhi perspektif politik luar negeri

Norwegia yang berorientasi lingkungan.

Norwegia aktif dalam program UN REDD yaitu

langkah-langkah yang didesain untuk

menggunakan insentif keuangan untuk

mengurangi emisi dari gas rumah kaca dari

deforestasi dan degradasi hutan (Direktorat

Pengendalian Perubahan Iklim, 2019). REDD+

pertama kali muncul sebagai respons terhadap

dampak dari kegiatan pembangunan global

yang telah berkontribusi terhadap deforestasi

dan degradasi hutan, menyebabkan peningkatan

emisi karbon di seluruh dunia. Peningkatan

karbon ini menjadi penyebab meningkatnya

suhu global. Hadir sebagai kerangka regulasi

dan peraturan yang dikembangkan oleh

UNFCCC, REDD+ bertujuan memberikan

insentif dan bantuan kepada negara-negara

berkembang untuk mengurangi tingkat emisi

karbon mereka (Ikhtiarin et al., 2023).

Norwegia pun sebagai negara terbesar kelima

pengekspor minyak dunia memulai inisiatif

implementasi program Reducing Emissions

from Deforestation and Forest Degradation in

Developing Countries (REDD+) dalam wadah

Norway’s International Climate and Forest

Initiative (NICFI) di negara berkembang seperti

Indonesia (Michel et al., 2014).

Kerja sama antara Indonesia dan

Norwegia dalam program REDD+ dimulai

dengan penandatanganan Letter of Intent (LoI)

pada tanggal 26 Mei 2010. Dalam kerja sama

ini, Norwegia berkomitmen memberikan

dukungan keuangan yang mencapai sekitar

USD 1 miliar kepada Indonesia untuk

mendukung pelaksanaan program REDD+.

Proses kerja sama ini dibagi menjadi tiga fase,

yaitu fase persiapan yang berlangsung dari

tahun 2011 hingga 2013, fase transformasi yang

berlangsung dari tahun 2017 hingga 2020, dan

fase implementasi penuh yang dimulai setelah

tahun 2018. Akan tetapi dalam implementasi

upaya pengurangan karbon mengalami

hambatan berupa kendala teknis kebijakan,

konflik dengan masyarakat adat, pembubaran

Badan Pengelola REDD+ dan Dewan Nasional

Perubahan Iklim (Aprillia, 2016). Puncak dari

kerja sama ini adalah pembayaran sejumlah Rp.

812,86 miliar sebagai hasil penurunan emisi

Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Volume 49 No. 2, November 2023 189

Kebijakan Pemerintah Untuk Energi Terbarukan di Indonesia (Studi Perbandingan Dengan Negara-Negara Kawasan Nordik)

(Kiki Apriliyanti, Darlin Rizky Zega)

Indonesia sejumlah 11,2 juta ton Ekuivalen

Karbon Dioksida (CO2eq) periode 2016-2017.

Angka tersebut merupakan hasil asesmen pihak

ketiga yang menunjukkan adanya pengurangan

35% dari keseluruhan emisi (Mawangi, 2020).

Akan tetapi, tertanggal 10 September

2021, Indonesia telah mengumumkan

pengakhiran Letter of Intent (LOI) antara

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah

Norwegia terkait Program REDD+. Keputusan

ini telah disampaikan melalui nota diplomatik

yang sesuai dengan Pasal XIII LoI, kepada

Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia di Jakarta.

Indonesia mengambil tindakan ini karena

melihat kurangnya perkembangan yang

signifikan dalam menerima Pembayaran

Berdasarkan Hasil dari pemerintah Norwegia,

yang telah diverifikasi oleh organisasi

internasional terkait pengurangan emisi sebesar

11,2 MtCO2e di Indonesia pada tahun

2016/2017 (Ikhtiarin et al., 2023). Meskipun

kerja sama ini tidak berlanjut, Indonesia tetap

memperhatikan isu iklim, pengurangan

deforestasi dan energi terbarukan. Undang-

undang Nomor 30 tahun 2007 pun

mengamanatkan negara dalam menyediakan

energi baru dan energi terbarukan oleh

Pemerintah Nasional dan Daerah sesuai

kewenangannya.

Indonesia memiliki tekad untuk

merumuskan dan menerapkan Kebijakan

Energi Nasional (KEN) yang transparan dan

terukur, bertujuan menjadi pedoman dalam

pengelolaan energi nasional. KEN didesain oleh

Dewan Energi Nasional (DEN) dan disahkan

melalui persetujuan DPR RI, sesuai dengan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 tahun

2014 (Arsita et al., 2021). Prinsip yang

dipegang teguh dalam penyusunan KEN adalah

keadilan, keberlanjutan, dan ketahanan

lingkungan, dengan tujuan menciptakan

kemandirian energi dan ketahanan energi

nasional yang kuat. Tujuannya adalah

meningkatkan penggunaan Energi Baru

Terbarukan (EBT) sehingga setidaknya

mencapai 23% dari total energi primer nasional

pada tahun 2025, serta meningkatkan angka ini

menjadi 31% pada tahun 2050. Meskipun

demikian, hingga akhir tahun 2022, pencapaian

penggunaan energi terbarukan dalam bauran

energi nasional hanya mencapai 12,3%.

Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur

pemanfaatan energi terbarukan, seperti Perpres

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan

Infrastruktur Ketenagalistrikan. Perpres ini

memberikan wewenang kepada pemerintah

pusat dan daerah untuk memberikan berbagai

bentuk dukungan, termasuk insentif fiskal,

kemudahan dalam perizinan, penetapan harga

beli tenaga listrik dari berbagai sumber EBT,

pembentukan badan usaha khusus untuk

penyediaan tenaga listrik, dan subsidi

(Renewable Energy Indonesia, 2023).

Kebijakan kerja sama yang semula

mengusung gardan ganda di sektor energi dan

lingkungan, kini difokuskan pada energi saja

sejak Indonesia telah mandiri dalam upaya

pengurangan emisi dan deforestasi. Pada tahun

2023, Indonesia memperkuat jalinan dengan

Norwegia dan negara Kawasan Nordik lainnya

seperti Denmark, Finlandia, Swedia, Norwegia

dan Islandia. Keberhasilan transisi energi yang

dilakukan oleh kawasan tersebut telah

mengilhami pelaksanaan transisi energi di

Indonesia (Kementerian ESDM RI, 2022a).

Namun kebijakan tersebut tidak dapat

diimplementasikan secara serta merta

mengingat adanya perbedaan dimensi yang

dimiliki oleh kedua kawasan.

Gambar 1. Research Gap

Sumber: Hasil Analisis Vosviewer, 2023.

Berdasarkan hasil analisis Vosviewer

di atas, research gap dalam penelitian ini adalah

terkait kebijakan energi baru terbarukan yang

berlandaskan wawasan lingkungan.

Pembangunan energi meskipun dalam konteks

energi baru terbarukan, acap kali menghadapi

190 Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Volume 49 No. 2, November 2023

Kebijakan Pemerintah Untuk Energi Terbarukan di Indonesia (Studi Perbandingan Dengan Negara-Negara Kawasan Nordik)

(Kiki Apriliyanti, Darlin Rizky Zega)

tantangan lingkungan. Oleh karena itu,

penelitian ini bertujuan mengkaji tentang

kebijakan energi baru terbarukan Indonesia

dengan perbandingan negara-negara Kawasan

Nordik yang dinilai telah mampu

memanfaatkan energi terbarukan secara optimal

dengan mempertimbangkan upaya

pengurangan karbon, deforestasi dan dampak

lingkungan.

KERANGKA PEMIKIRAN

Penelitian ini mengkaji tentang

perbandingan kebijakan antara negara-negara

Nordik sebagai role model penataan kebijakan

energi baru terbarukan dan kebijakan nasional

Indonesia dalam konteks kebijakan yang sama.

Pengkajian lain juga dilaksanakan terkait

dampak lingkungan baik pengurangan karbon,

pengurangan deforestasi dan pengurangan

emisi. Dalam menganalisis isu tersebut

digunakan konsep keamanan energi (energi

security). Konsep keamanan energi

memperhatikan dua konteks yang berbeda

sesuai pelaku yang terlibat (Farid, 2016). Bagi

negara-negara yang menjadi pengekspor energi,

keamanan energi dinilai dalam konteks akses ke

pasar dan tingkat permintaan yang ada. Namun,

bagi negara-negara yang mengimpor energi,

keamanan energi dinilai dalam kerangka

bagaimana mereka dapat memastikan pasokan

dan suplai energi yang memadai untuk negara

(Ramadhani, 2018). Ruang lingkup penelitian

ini menempatkan Norwegia sebagai negara

pengekspor energi, sedangkan Indonesia

sebagai negara pengimpor energi.

Pengurangan karbon menjadi diskursus

yang senantiasa menyedot perhatian

masyarakat global. Terutama berkaitan

kebijakan untuk menekan emisi karbon dari

aktivitas industri untuk mengdorong

produktivitas suatu negara. Terdapat tiga

elemen kunci dalam kebijakan energi, atau

energy policy dengan tujuan menjaga keamanan

energi suatu negara. Pertama, Rationing

berupa alokasi sumber daya energi yang ada

dengan membatasi penggunaannya. Tujuannya

untuk mengurangi permintaan terhadap sumber

energi tertentu (seperti minyak bumi, gas alam,

dan batu bara) dengan harapan bahwa

pembatasan ini akan memberikan waktu

tambahan untuk menangani keterbatasan

energi. Kedua, Stockpiling dilakukan dengan

menyimpan cadangan sumber energi yang

paling banyak digunakan, seperti minyak bumi.

Hal ini bertujuan untuk mengurangi

ketergantungan pada negara-negara pengekspor

minyak, menjaga keamanan energi, dan

menghindari fluktuasi harga minyak dunia yang

tidak terkontrol. Ketiga, Diversification, sebuah

upaya untuk memastikan pasokan sumber daya

energi dengan melakukan penelitian,

eksplorasi, dan menemukan sumber energi baru

(energi alternatif) untuk menggantikan sumber

energi yang sudah ada. Negara berusaha

mengembangkan sumber daya energi alternatif

seperti biofuel, tenaga air, sel surya, dan tenaga

nuklir. Kerja sama internasional juga bisa

menjadi bagian dari strategi diversifikasi ini

(Bollino & Galkin, 2021).

Deforestasi menjadi isu yang krusial

ketika berbicara tentang degradasi lingkungan

dan keberlangsungan hidup. Kekhawatiran

akan tindakan deforestasi yang tidak terkendali

menyebabkan kerusakan lingkungan yang

berkelanjutan. Negara-negara yang

melaksanakan program pemanfaatan hutan kini

berada dalam tekanan internasional agar

mengambil langkah-langkah untuk

memperlambat laju deforestasi. Deforestasi

merupakan kondisi luas hutan yang mengalami

penurunan yang disebabkan oleh konvensi

lahan untuk infrastruktur, permukiman,

pertanian, pertambangan, dan perkebunan

(Addinul Yakin, 2011). Deforestasi merupakan

bentuk kehilangan lahan yang dapat menjadi

ancaman bagi kelangsungan makhluk hidup,

luas hutan yang mengalami penurunan akibat

rekayasa hutan untuk kepentingan manusia,

kemudian menimbulkan dampak serius berupa

pemanasan global (Wahyuni & Suranto, 2021).

Berbagai kegiatan yang disebabkan oleh

deforestasi akan berimbas secara langsung dan

dirasakan oleh manusia, sehingga diperlukan

adanya upaya untuk mendorong kesadaran

lingkungan bagi masyarakat agar menjaga

kelestarian alam Indonesia.

Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Volume 49 No. 2, November 2023 191

Kebijakan Pemerintah Untuk Energi Terbarukan di Indonesia (Studi Perbandingan Dengan Negara-Negara Kawasan Nordik)

(Kiki Apriliyanti, Darlin Rizky Zega)

Pemanasan global merupakan isu

penting dan krusial yang terjadi akibat aktivitas

ekonomi di berbagai negara dengan tidak

memperhatikan dampak lingkungan.

Temperatur bumi mengalami peningkatan

secara terus menerus, upaya pencegahan

nampaknya belum membuahkan hasil yang

diharapkan. Kerusakan hutan yang ada di

Indonesia terus mengalami peningkatan,

berdasarkan data yang ada menjelaskan bahwa

ukuran hutan Indonesia setiap tahun terus

mengalami pengurangan (Wahyuni & Suranto,

2021). Kekhawatiran kaum Environmentalis

mengenai dampak buruk terhadap lingkungan

telah dirasakan banyak negara saat ini.

Kerusakan lingkungan pada umumnya adalah

buah dari kegiatan ekonomi yang tidak

bertanggungjawab, dimana biaya sosial

ditimbulkannya tidak tercakup dalam akuntansi

yang berlaku di pasar. Biaya-biaya semacam

pencegahan dampak lingkungan tidak

dimasukkan dalam pengambilan keputusan,

sehingga merangsang kerugian ekonomis yang

harus ditanggung oleh sektor lain.

Mitigasi perubahan iklim menjadi salah

satu faktor utama yang mendorong peningkatan

permintaan terhadap energi terbarukan. Oleh

karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh

terhadap dampak keseluruhan sistem energi

terhadap lingkungan dan masyarakat, yang

mencakup berbagai kategori dampak dengan

tujuan untuk mengidentifikasi potensi

pertukaran dan sinergi yang mungkin terjadi.

Karena perubahan iklim saat ini tidak dapat

dihindari, integrasi adaptasi terhadap perubahan

iklim menjadi bagian integral dari upaya

pembangunan berkelanjutan. Adaptasi dapat

dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu

mengantisipasi perubahan iklim atau

meresponsnya setelah terjadi (Kamimoto et al.,

2013).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan

kualitatif di mana menekankan analisis dan

deskripsi akan fenomena-fenomena yang terjadi.

Komponen pemahaman tersebut kemudian

secara holistik dirangkai dalam sebuah

deskripsi dengan memanfaatkan beragam

metode alamiah (Moleong, 2017). Paradigma

konstruktivisme diterapkan dengan

memandang kehidupan sosial tidak sebagai

realitas alami, tetapi sebagai hasil dari proses

konstruksi. Sebagaimana kebijakan

pengelolaan energi yang penuh dengan

konstruksi didasarkan pada kondisi nyata

lapangan dan kondisi sosial sekitar.

Penelitian ini merupakan penelitian

kepustakaan (library research) dengan

pengumpulan data pustaka yang diperoleh dari

berbagai sumber informasi kepustakaan yang

berkaitan dengan obyek penelitian seperti

melalui abstrak hasil penelitian, indeks,

tinjauan, jurnal dan buku referensi (Sugiyono,

2018). Data diperoleh dari regulasi yang

dipublikasikan Pemerintah Indonesia maupun

Norwegia didukung dengan penelitian

terdahulu terkait pengelolaan energi baru

terbarukan dan dampak lingkungan.

Metode analisis dimulai dari

pengumpulan data terkait. Reduksi data

dilakukan dengan melakukan koding akan data-

data terkumpul. Pembatasan ini difokuskan

pada elemen kebijakan energi yaitu terkait

rationing, stockpiling, diversification yang

dilakukan kedua negara. Dampak kebijakan

ditinjau dari hasil pengurangan karbon,

deforestasi dan dampak lingkungan. Kemudian,

data disajikan dengan memuat deskripsi

maupun visualisasi data seperti matriks dan

gambar. Kesimpulan ditarik dari temuan-

temuan hasil analisis dengan berpatok pada

fokus penelitian dan alat analisis yang

digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan The 9th Indonesia-Norway

Bilateral Energy Consultation (INBEC) Tahun

2022 di Oslo menandai kerja sama transisi

energi antara Indonesia dan Norwegia telah

lama berlangsung. Kerja sama bilateral antara

Indonesia dan Norwegia di sektor energi

dimulai pada tahun 1995 ketika Menteri

Pertambangan dan Energi Indonesia dan

Menteri Industri dan Energi Kerajaan Norwegia

menandatangani Memorandum of

Understanding (MoU) di Jakarta. Dalam MoU

tersebut, kedua negara sepakat untuk

192 Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Volume 49 No. 2, November 2023

Kebijakan Pemerintah Untuk Energi Terbarukan di Indonesia (Studi Perbandingan Dengan Negara-Negara Kawasan Nordik)

(Kiki Apriliyanti, Darlin Rizky Zega)

mengadakan konsultasi energi bilateral setiap

dua tahun untuk meningkatkan kerja sama di

bidang energi. Selain itu, mereka juga bekerja

sama dalam mengadakan seminar dan

pertemuan bisnis. Sebaliknya, Norwegia juga

mengikutsertakan Indonesia untuk

berpartisipasi dalam konferensi dan pameran

migas internasional terbesar mereka, yaitu The

Offshore Northern Seas (Kementerian ESDM

RI, 2022b). Periode yang cukup lama ini

tentunya berdampak pada kebijakan energi

terbarukan yang diimplementasikan di kedua

negara.

1. Tata Kelola Energi Energi Terbarukan

(Renewable Energy)

Indonesia dan Norwegia memiliki bentuk

negara yang berbeda. Dengan mengusung

bentuk negara republik dengan Pimpinan

negara yaitu Presiden dan Norwegia berbentuk

monarki tentunya memiliki perbedaan dimensi

kepemimpinan. Norwegia merupakan negara

dengan cadangan migas yang besar dan industri

energi yang sangat maju. Negara ini memiliki

visi untuk menjadi negara yang memimpin

dunia dalam pembangunan yang berwawasan

lingkungan. Kebijakan energi yang ditetapkan

oleh pemerintah Norwegia saat ini adalah

lingkungan akan menentukan batas produksi

energi dan langkah aktif yang harus dilakukan

untuk membatasi energi. Terdapat faktor-faktor

pendorong dalam kebijakan ini yaitu Protokol

Tokyo (Peningkatan Kesadaran Tentang

Masalah Iklim) dan kebijakan politik untuk

penghentian pengembangan lebih lanjut

pembangkit tenaga air berkapasitas skala besar.

Kebijakan energi, dalam jangka pendek dan

menengah, berfokus pada sumber energi baru

yang dapat diperbarui seperti angin dan

biomassa, pengurangan konsumsi energi,

sistem energi yang lebih fleksibel, produksi

listrik terdistribusi dan upaya pengurangan

emisi. Dalam perumusan kebijakan tentunya tak

lepas dari peran sektor administratif. Parlemen

Norwegia (Storting) menetapkan kerangka

politik dalam pengelolaan sumber daya energi

dan air di Norwegia. Pemerintah menugaskan

beragam kementerian seperti Kementerian

Perminyakan dan Energi, Kementerian

Pemerintahan Daerah dan Modernisasi,

Kementerian Iklim dan Lingkungan,

Kementerian Keuangan dan Kementerian

Perdagangan, Perindustrian dan Perikanan.

Kementerian Perminyakan dan Energi

memiliki tanggung jawab administratif secara

keseluruhan. Kementerian Iklim dan

Lingkungan bertanggung jawab atas peraturan

lingkungan. Kementerian Pemerintah Daerah

dan Modernisasi bertanggung jawab atas

peraturan perencanaan. Kementerian Keuangan

bertanggung jawab atas perpajakan pembangkit

listrik, berbagai pajak energi, dan pengeluaran

negara. Kementerian Perdagangan,

Perindustrian dan Perikanan memiliki tanggung

jawab kepemilikan atas Statkraft SF.

Kementerian Perminyakan dan Energi

memiliki tanggung jawab keseluruhan untuk

mengelola sumber daya energi dan air di

Norwegia. Tugas Kementerian adalah

memastikan bahwa pengelolaan pemerintahan

dilakukan sesuai dengan pedoman yang

diberikan oleh Storting dan Pemerintah. Dalam

kementerian ini, ditunjuk sebuah direktorat

pengelola sumber daya energi dan air yaitu

NVE (Norwegian Water Resource and Energy

Directorate). NVE di bawah naungan

Kementerian Perminyakan dan Energi,

bertanggung jawab untuk mengelola sumber

daya energi dalam negeri. NVE juga merupakan

otoritas regulasi nasional untuk sektor

kelistrikan. NVE juga bertanggung jawab untuk

mengelola sumber daya air Norwegia dan untuk

tugas-tugas pemerintah pusat terkait dengan

pengurangan risiko banjir, longsoran salju, dan

tanah longsor. NVE terlibat dalam penelitian

dan pengembangan serta kerja sama

pembangunan internasional.

Kementerian Perminyakan dan Energi

memiliki beberapa perusahaan milik negara

yaitu Enova SF dan Statnett SF. Enova adalah

badan usaha milik negara yang mengelola aset

di Dana Energi. Tujuan Enova adalah untuk

mempromosikan pergeseran ke arah konsumsi

dan produksi yang lebih ramah lingkungan,

serta pengembangan energi dan teknologi iklim.

Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Volume 49 No. 2, November 2023 193

Kebijakan Pemerintah Untuk Energi Terbarukan di Indonesia (Studi Perbandingan Dengan Negara-Negara Kawasan Nordik)

(Kiki Apriliyanti, Darlin Rizky Zega)

Sedangkan Statnett adalah badan usaha milik

negara yang bertanggung jawab untuk

membangun dan mengoperasikan jaringan

pusat. Perusahaan tersebut the Transmission

System Operator (TSO) untuk jaringan pusat di

Norwegia di mana memiliki lebih dari 90 persen

kepemilikan. Statnett bertanggung jawab atas

koordinasi sistem jangka pendek dan jangka

panjang di mana mengatur pengelolaan daya

dalam pemenuhan energi nasional.

Dalam pengelolaannya, terdapat peran

sektor penelitian dan riset tentang energi.

Program ini dilaksanakan oleh Lembaga

Penelitian Norwegia. Hasil dari temuan yang

dilakukan kemudian dilaporkan kepada

Kementerian Pendidikan dan Penelitian. Dana

pengembangan dalam penelitian ini sebagian

besar didapat dari dana Kementerian

Perminyakan dan Energi.

Dari tata kelola di atas dalam pengelolaan

energi baru terbarukan di Norwegia melibatkan

kementerian lintas sektor dengan tugas fungsi

berkaitan dengan energi. Sejak Norwegia

dominan dalam penggunaan energi air (hidro)

maka lembaga terlibat berkecimpung pula

dalam pengelolaan sumber daya air. Selain itu,

keikutsertaan kementerian berbasis lingkungan

dan iklim menandakan bahwa terdapat

kesadaran akan dampak lingkungan potensial

dibalik pembangunan energi meskipun dalam

konteks non fosil.

Visi pengelolaan energi di Indonesia

mengarah pada pencapaian tujuan nasional,

sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD

1945. Pada Pasal 33 Ayat 1 turut menekankan

pada cabang-cabang produksi yang penting

bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup

orang banyak dikuasai oleh Negara dan

dimanfaatkan sebesar-besarnya guna

kesejahteraan masyarakat. Ketahanan energi

dan kemandirian energi suatu negara dapat

dicapai melalui prinsip-prinsip tata kelola yang

efektif (effective governance principles). Hal ini

berlaku baik dalam upaya meningkatkan

pasokan energi (supply side management)

untuk memenuhi permintaan maupun dalam

mengelola penggunaan energi (demand side

management) agar lebih optimal dan efisien di

seluruh sektor pengguna (Dewan Energi

Nasional, 2016).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2007, ditetapkanlah Dewan Energi

Nasional (DEN). Dewan ini terdiri dari 7

Menteri yang memiliki tanggung jawab

langsung dalam hal penyediaan, transportasi,

penyaluran, dan pemanfaatan energi, serta 8

(delapan) anggota yang mewakili Pemangku

Kepentingan. Pembentukan Dewan Energi

Nasional ini diatur dalam Peraturan Presiden

Nomor 26 Tahun 2008, dengan tugas dan

tanggung jawab yaitu (a) Mengembangkan dan

merumuskan kebijakan energi nasional yang

akan disetujui oleh Pemerintah dengan

persetujuan DPR; (b) Menyusun Rencana

Umum Energi Nasional; (c) Menetapkan

langkah-langkah untuk mengatasi situasi

darurat dan krisis energi; dan (d) Melakukan

pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan

energi yang memiliki cakupan lintas sektoral.

Secara struktural susunan Dewan

Energi Naisonal baik Indonesia maupun

Norwegia memiliki pengelola yang serupa

kecuali dalam pengikutsertaan Kementerian

yang menaungi pemerintahan daerah. Dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal

12 Ayat (3), pengelolaan energi dan sumber

daya mineral merupakan Urusan Pemerintahan

Pilihan. Urusan Pemerintahan yang wajib

diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan

potensi yang dimiliki Daerah. Pengelolaan

sumber daya alam pun kemudian dikelola

sesuai dengan kapasitas masing-masing daerah.

Oleh karena itu, meskipun Pemerintahan Dalam

Negeri tidak tergabung dalam Dewan Energi

Nasional, namun Pemerintah Derah tetap

memiliki wewenang dalam pengelolaan sumber

daya alam.

Akan tetapi, tren penggunaan energi

terbarukan masih kalah dengan energi tak

terbarukan (energi fosil). Data tahun 2023

menunjukkan bahwa energi fosil menyumbang

94.3% dari total keseluruhan kebutuhan

energi, sementara energi baru terbarukan

hanya berkisar 5,7% (Nunuk Febriananingsih,

2019).

194 Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Volume 49 No. 2, November 2023

Kebijakan Pemerintah Untuk Energi Terbarukan di Indonesia (Studi Perbandingan Dengan Negara-Negara Kawasan Nordik)

(Kiki Apriliyanti, Darlin Rizky Zega)

2. Kebijakan Energi Terbarukan

(Renewable Energi Policy)

Kajian perbandingan kebijakan energi

terbatukan difokuskan pada elemen keamanan

energi berupa rationing, stockpiling, dan

diversification.

a. Penjatahan (Rationing)

Upaya penjatahan ini berupa

pembatasan akan energi untuk dialihkan ke

energi lain yang lebih terbarukan dan ramah

lingkungan. Sejak awal produksi minyak pada

tahun 1970-an, Norwegia telah menerapkan

regulasi yang membatasi pembakaran dan

pembuangan energi fosil. Pada tahun 1971,

pemerintah mengadopsi prinsip-prinsip yang

dikenal sebagai Ten Oil Commandment dalam

rangka merumuskan kebijakan terkait industri

minyak (The World Bank, 2021). Pemerintah

Norwegia pun cenderung menerapkan

kebijakan “go slow” dalam mengelola sumber

daya tak terbarukan.

Tabel 1. Norway Ten Oil Commandment

Norway Ten Oil

Commandment

1. Bahwa pengawasan dan pengendalian

nasional atas semua kegiatan di landas

kontinen Norwegia harus dipastikan.

2. Bahwa penemuan-penemuan minyak

bumi harus dieksploitasi dengan cara

yang dirancang untuk menjamin

kemandirian maksimum bagi Norwegia

dalam hal ketergantungan pada pihak

lain untuk pasokan minyak mentah.

3. Bahwa aktivitas bisnis baru harus

dikembangkan, berdasarkan minyak

bumi.

4. Bahwa pengembangan industri minyak

harus dilakukan dengan pertimbangan

yang diperlukan untuk kegiatan

komersial yang ada, serta untuk

perlindungan alam dan lingkungan.

5. Bahwa pembakaran gas yang dapat

dieksploitasi di landas kontinen

Norwegia hanya boleh dilakukan dalam

periode uji coba yang terbatas.

6. Bahwa minyak bumi dari landas

kontinen Norwegia harus, sebagai

aturan utama, didaratkan di Norwegia,

dengan pengecualian untuk kasus-kasus

khusus di mana pertimbangan-

pertimbangan sosial-politik menjamin

solusi yang berbeda.

7. Bahwa Negara melibatkan diri pada

semua tingkat yang wajar, berkontribusi

untuk mengkoordinasikan kepentingan

Norwegia dalam industri perminyakan

Norwegia, dan untuk mengembangkan

komunitas minyak Norwegia yang

terintegrasi dengan tujuan nasional dan

internasional.

8. Bahwa sebuah perusahaan minyak milik

negara didirikan untuk melindungi

kepentingan komersial Negara, dan

untuk mengupayakan kerja sama yang

bijaksana dengan para pemangku

kepentingan minyak dalam dan luar

negeri.

9. Bahwa sebuah rencana kegiatan harus

diadopsi untuk daerah di utara paralel

ke-62 yang memenuhi faktor-faktor

sosial-politik yang unik yang terkait

dengan bagian negara tersebut.

10. Bahwa penemuan minyak bumi

Norwegia dapat memberikan tugas-

tugas baru bagi kebijakan luar negeri

Norwegia.

Sumber: (Gociu, 2021).

Selain 10 kebijakan tersebut terdapat

pula pembatasan dengan menggunakan skema

harga bahan bakar fosil sehingga masyarakat

beralih ke energi baru terbarukan. Harga bensin

tahun 2023 seharga 23.64 NOK/liter (Rp.

34.045,54) dan diesel seharga 21.91 NOK/liter

(Rp. 31.554,05) (Norges Bank, 2023). Harga

bensin di Indonesia untuk Pertamax seharga Rp

13.300/liter, Pertamax Dex Rp 16.900/liter,

Pertamax Turbo Rp. 15.900/liter, Pertalite

Rp10.000/liter, Dexlite Rp. 16.350/liter, dan

Solar Rp. 6.800/liter (Umiyani, 2023). Dari

perbandingan harga ini, diketahui bahwa harga

bensin dan diesel Norwegia setara 2 kali lipat

harga bensin Indonesia.

Konsumsi Petroleum di Norwegia

mencapai 210.000 Barrel/Hari, sedangkan

Indonesia mencapai 1.585.000 Barrel/Hari atau

setara 7 kali lipat. Perbandingan ini bukan

hanya dipengaruhi adanya transisi energi

dengan pembatasan penggunaan bahan bakar

fosil namun juga jumlah penduduk kedua

negara. Selain itu, luas serta perbedaan fasilitas

transportasi publik, sehingga masyarakat

memiliki opsi lebih banyak untuk sarana

transportasinya daripada di Indonesia.

Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Volume 49 No. 2, November 2023 195

Kebijakan Pemerintah Untuk Energi Terbarukan di Indonesia (Studi Perbandingan Dengan Negara-Negara Kawasan Nordik)

(Kiki Apriliyanti, Darlin Rizky Zega)

Meskipun Pertamina memberlakukan kenaikan

harga bensin, namun konsumsi belum pernah

kurang dari 1.400.000 Barrel/Hari selama 11

tahun terakhir.

b. Penimbunan (Stockpiling)

Dua energi terbaharukan di Norwegia

yang dapat diberlakukan cadangan yaitu energi

solar dan energi air. Energi surya (solar energy)

dan konservasi energi digunakan dalam

kebutuhan energi dan kebutuhan sehari-hari

mengingat bahwa Norwegia merupakan negara

subtropis yang membutuhkan cadangan panas

saat memasuki musim dingin.. Tenaga surya

dioptimalkan pada musim panas. Sehingga

surplus energi yang didapat akan disimpan dan

digunakan saat musim dingin tiba. Energi surya

telah menyumbangkan 3,3 TWh untuk

kebutuhan listrik nasional (Norwegian

Government, 2019). Kebutuhan listrik di

Norwegia 98% di antaranya telah dipenuhi dari

energi terbarukan. Selain untuk keperluan

industri dan jasa, penggunaan listrik di

Norwegia digunakan untuk sektor permukiman.

Permukiman membutuhkan penghangat di

setiap rumahnya, sedangkan penghangat sendiri

baik menggunakan listrik atau dengan bahan

bakar minyak memiliki harga yang tak

terlampau berbeda. Oleh karena itu, Pemerintah

Norwegia berinovasi dalam perancangan rumah

dengan daya simpan panas. Pemerintah

mengakomodir pula pompa panas yang

diaktifkan dari hasil tenaga surya di musim

panas. Dukungan pemerintah ini memudahkan

masyarakat untuk menghangatkan rumahnya

dengan harga yang ekonomis dan menghemat

anggaran rumah tangga.

Energi Air (hydropower) merupakan

penyuplai kebutuhan listrik terbesar di

Norwegia, melimpahnya sumber daya air di

sana membuat pemerintah berinovasi dalam

segala potensi yang dimiliki perairan Norwegia.

Pembangkit tenaga listrik menyumbangkan 129

TWh untuk kebutuhan listrik nasional (Bakken

et al., 2012). Kombinasi antara energi-energi

lain diimplementasikan dalam pengoptimalan

energi ini. Surplus yang didapat dari energi

surya dan energi angin disimpan dan digunakan

untuk memompa air dan menstabilkan

pembangkit-pembangkit tenaga air. Kondisi

geologi Norwegia yang bagaikan sarang semut

(memiliki banyak lubang di lapisan tanahnya)

membantu dalam proses pemompaan air ini.

Melimpahnya energi yang dihasilkan

menimbulkan kebijakan ekspor guna memenuhi

kebutuhan listrik negara lain. Ekspor listrik

dengan kontrak jangka panjang saat ini dibatasi

hingga 5 TWh / tahun. Ada kabel listrik yang

menghubungkan sistem Norwegia ke Swedia

dan Denmark, tetapi memiliki kapasitas

terbatas. Koneksi DC dengan kapasitas 800

MW ke Inggris dan Jerman. Tujuan sebenarnya

dari program ini tidak hanya untuk ekspor,

tetapi juga pertukaran energi jangka pendek,

karena sistem tenaga air biasanya memiliki

kapasitas pengaturan yang besar.

Indonesia memiliki potensi besar dalam

hal sumber energi terbarukan seperti panas

bumi, angin, matahari, dan energi arus laut.

Bahkan, Indonesia memiliki sekitar 40% dari

cadangan energi panas bumi dunia, yang dapat

membuat negara ini masuk dalam peringkat

sepuluh besar sebagai produsen energi panas

bumi terbesar di dunia jika sumber daya ini

dimanfaatkan dengan efisien (Kementerian

ESDM RI, 2023). Akan tetapi jumlah ini

merupakan cadangan yang harus dieksplorasi

dan dikelola terlebih dahulu, berbeda dengan

sistematika pencadangan yang telah

dilaksanakan oleh Norwegia dalam menghadapi

musim-musim ekstrem seperti musim dingin.

Cadangan energi ini juga belum tersimpan

dengan baik mengingat terbatasnya

infrastruktur energi terbarukan yang masih

terbatas. Meskipun begitu, Indonesia optimis

untuk mencapai 30% penggunaan energi

terbarukan dari total energi nasional pada tahun

2025.

c. Diversifikasi (Diversification)

Pergeseran tren energi di Norwegia

yang beralih dalam pengelolaan energi berbasis

lingkungan menyebabkan Pemerintah

Norwegia mengoptimalkan pemanfaatan energi

yang terbarukan (renewable energy) yang

selama ini telah dilaksanakan. Sektor energi

yang terbarukan meliputi pemanfaatan energi

surya (solar energy), biomassa (biomass),

energi air (hydroprower), energi angin (wind

energy) dan energi gelombang (wave energy).

196 Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Volume 49 No. 2, November 2023

Kebijakan Pemerintah Untuk Energi Terbarukan di Indonesia (Studi Perbandingan Dengan Negara-Negara Kawasan Nordik)

(Kiki Apriliyanti, Darlin Rizky Zega)

Energi surya (solar energy) penggunanya

mengalami peningkatan di sektor perumahan.

Pada tahun 2016, kapasitas terpasangnya

meningkat empat kali lipat dibandingkan tahun

2015, terutama di bangunan komersial dan

rumah-rumah pribadi yang terhubung ke

jaringan listrik. Perusahaan-perusahaan

Norwegia juga memiliki peran yang signifikan

dalam produksi silikon mentah dan wafer

silikon untuk industri sel surya.

Meskipun Norwegia terletak di utara

dengan iklim yang berbeda, potensi untuk

menghasilkan energi surya tetap besar.

Contohnya, Ås, sebuah kota kecil di selatan

Oslo, menerima sekitar 1.000 kilowatt-jam

(kWh) per meter persegi setiap tahunnya, yang

cukup serupa dengan banyak wilayah di Jerman

yang telah mengembangkan energi surya

dengan pesat selama satu dekade terakhir.

Untuk perbandingan, Spanyol memiliki rata-

rata 1.900 kWh per meter persegi per tahun,

sementara Australia memiliki 2.900 kWh per

meter persegi.

Sel surya dapat dipasang di atap atau

diintegrasikan ke dalam struktur bangunan.

Fasad dengan panel surya terintegrasi kadang-

kadang memiliki harga meter persegi yang

sebanding dengan fasad tradisional seperti

tembaga atau batu alam, sambil menyediakan

sumber energi yang gratis. Sel surya hampir

menjadi standar dalam pembangunan rumah-

rumah yang berorientasi ramah lingkungan. Di

bagian utara kota Trondheim, perusahaan

seperti Snøhetta, Skanska, dan Entra sedang

membangun proyek Powerhouse yang

diharapkan akan menghasilkan lebih banyak

energi daripada yang dikonsumsinya.

Biomassa (biomass) adalah bahan yang

berasal dari makhluk hidup, termasuk tanaman,

hewan dan mikroba. Menjadikan biomassa

sebagai sumber untuk memenuhi berbagai

kebutuhan menjadi sangat menarik sebab

biomassa merupakan bahan yang dapat

diperbaharui (Cangkang Sawit, 2018).

Pemanfaatan biomassa di Norwegia di dapat

dari limbah penggergajian dan industri kayu.

Limbah digunakan sebagai bahan bakar kompor

kayu. Hingga kini telah lebih dari 800 ribu

kompor kayu di Norwegia. Selain limbah kayu,

digunakan pula limbah lain seperti biogas dari

pupuk kandang, limbah kota, biogas dari

pembuangan limbah dan kayu potong.

Penggunaan biomassa ini bertujuan untuk

mengurangi penggunaan bahan bakar minyak.

Pemanfaatannya untuk mendukung kegiatan

rumah tangga pun dinilai efektif. Oleh karena

itu, Pemerintah Norwegia memberikan

perhatian khusus dalam pengembangan energi

biomassa yang dinilai bersih dan tidak

menghasilkan emisi. Kementerian Perminyakan

dan Energi juga menempatkan biomassa

sebagai prioritas dalam program penelitiannya.

Energi Air (Hydroprower) adalah satu-

satunya bentuk produksi energi terbarukan yang

dapat disesuaikan berdasarkan permintaan.

Dengan kombinasi stabilitas, fleksibilitas, dan

biaya produksi yang rendah, PLTA dapat

memberikan kontribusi yang sangat besar bagi

masyarakat yang berkelanjutan. PLTA juga

menawarkan manfaat non-listrik dalam bentuk

waduk serbaguna, peningkatan infrastruktur,

peningkatan ketersediaan air tawar, dan masih

banyak lagi. Menurut International Energy

Agency (IEA), tenaga air akan tetap menjadi

sumber energi terbarukan yang paling penting

di dunia di masa mendatang. Di Norwegia,

sekitar 96% dari seluruh listrik dihasilkan oleh

tenaga air terbarukan. Hal ini memberikan akses

yang stabil bagi industri Norwegia untuk

mendapatkan energi bersih yang murah.

Khususnya untuk industri berat yang

membutuhkan banyak energi, Norwegia

memiliki salah satu jejak karbon terkecil di

dunia (Neupane et al., 2021).

Energi Angin (Wind Energy)

dimanfaatkan pula oleh Pemerintah Norwegia

sebagai sumber energi nasional. Norwegia

memiliki wilayah yang luas dengan paparan

angin. Namun hanya ada sedikit konverter

energi yang dipasang. Alasannya adalah

melimpahnya tenaga air yang murah. Hingga

kini, energi angin telah menyumbang 1,9 TWh

untuk kebutuhan listrik nasional (Norwegian

Government, 2019). Walaupun memiliki output

yang kecil, energi angin mulai menarik

perhatian pemerintah. Didasarkan pada biaya

Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Volume 49 No. 2, November 2023 197

Kebijakan Pemerintah Untuk Energi Terbarukan di Indonesia (Studi Perbandingan Dengan Negara-Negara Kawasan Nordik)

(Kiki Apriliyanti, Darlin Rizky Zega)

instalasi, perawatan mesin dan biaya

pengelolaan, pemanfaatan energi angin akan

dikaji lebih lanjut dan disinergikan dengan

pemanfaatan energi air. Meskipun begitu,

pembangunan turbin-turbin angin semakin

bertambah tiap tahunnya. Di tahun 2020,

Pemerintah Norwegia akan memulai

membangun pembangkit listrik tenaga bayu

dengan kosep SeaTwirl di perairan laut utara

dengan tajuk Projek Horison (The Explorer,

2020). Indonesia memiliki ragam energi

terbarukan lebih banyak mengingat lokasinya di

ring of fire dan khatulistiwa. Dalam energi

hidro, potensi yang dimiliki sebesar 75.000

MW tersebar di 1.249 lokasi pada tahap

penyaringan, berkurang menjadi 12.894 MW

yang terdapat di 89 lokasi (P3TKEBT, 2021).

Energi air (hydropower) adalah salah satu

alternatif utama bagi bahan bakar fosil,

diperoleh dari eksploitasi potensi energi

potensial dan kinetik air. Saat ini, sekitar 20%

konsumsi listrik global dipasok oleh

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Indonesia memiliki banyak PLTA, seperti

PLTA Singkarak (Sumatera Barat), PLTA

Gajah Mungkur (Jawa Tengah), PLTA

Karangkates (Jawa Timur), PLTA Riam Kanan

(Kalimantan Selatan), dan PLTA Larona

(Sulawesi Selatan).

Energi angin (wind energy) dihasilkan

dari gerakan angin dan dikonversi menjadi

energi kinetik atau listrik melalui kincir angin.

Indonesia telah memanfaatkan energi angin

melalui Pembangkit Listrik Tenaga Bayu

(PLTB) seperti PLTB Samas di Bantul,

Yogyakarta. Energi matahari, atau tenaga surya,

berasal dari radiasi matahari dan dapat

dikonversi menjadi energi listrik. Indonesia

memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Surya

(PLTS) seperti PLTS Karangasem (Bali), PLTS

Raijua, PLTS Nule, dan PLTS Solor Barat

(NTT). Energi gelombang (wave energy) laut

didapat dari pergerakan naik turunnya

gelombang laut. Indonesia, sebagai negara

maritim dengan dua samudera, memiliki

potensi tinggi untuk memanfaatkan energi ini,

meskipun saat ini masih dalam tahap

pengembangan. Energi pasang surut air laut

diperoleh dari perbedaan ketinggian air laut saat

pasang dan surut serta arus pasang surut,

terutama di selat-selat kecil. Meskipun

potensial, energi pasang surut air laut belum

sepenuhnya dimanfaatkan di Indonesia.

Biofuel / bahan bakar organik adalah

jenis sumber energi terbarukan yang dihasilkan

dari bahan-bahan organik seperti tanaman

dengan tinggi kandungan gula (seperti sorgum

dan tebu) serta tanaman dengan tinggi

kandungan minyak nabati (seperti jarak,

ganggang, dan kelapa sawit). Sumber energi ini

memiliki potensi besar di Indonesia, walaupun

hingga saat ini baru sekitar 6% dari potensi

tersebut yang telah dimanfaatkan. Biomassa

adalah bentuk energi terbarukan yang merujuk

pada bahan biologis yang berasal dari

organisme yang masih hidup atau belum lama

mati. Sumber energi biomassa dapat mencakup

bahan bakar kayu, limbah organik, dan bahan

bakar berbasis alkohol. Salah satu contoh

penggunaan biomassa adalah Pembangkit

Listrik Tenaga Biomassa (PLTBM) Pulubala di

Gorontalo.

Energi panas bumi (geothermal) adalah

sumber energi terbarukan yang berupa panas

yang dihasilkan dan disimpan dalam bumi.

Energi panas bumi dianggap ekonomis,

berlimpah, berkelanjutan, dan ramah

lingkungan. Di Indonesia, terdapat sejumlah

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)

seperti PLTP Sibayak (Sumatera Utara), PLTP

Salak (Jawa Barat), PLTP Dieng (Jawa

Tengah), dan PLTP Lahendong (Sulawesi

Utara). Meskipun Indonesia memiliki potensi

besar dalam sumber energi terbarukan, lebih

dari 90% energi yang digunakan masih berasal

dari bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak

bumi, dan gas alam, sementara kurang dari 10%

berasal dari sumber energi terbarukan. Ini

merupakan sebuah paradoks mengingat potensi

yang besar yang dimiliki oleh Indonesia dalam

hal sumber energi terbarukan.

198 Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Volume 49 No. 2, November 2023

Kebijakan Pemerintah Untuk Energi Terbarukan di Indonesia (Studi Perbandingan Dengan Negara-Negara Kawasan Nordik)

(Kiki Apriliyanti, Darlin Rizky Zega)

3. Kebijakan Energi Terbarukan

Berwawasan Lingkungan (Green

Renewable Energi Policy)

Energi Gelombang (Wave Energy)

telah lama menjadi penelitian priortas di

Norwegia. Laut Utara mampu menghasilkan

sekitar 78 TWh. Energi gelombang di sini

memiliki potensi yang sangat tinggi di

Norwegia. Energi ini dinilai lebih futuristik.

Pemerintah mencoba untuk membangun

pembangkit listrik untuk mengkonversi energi

gelombang, namun karena dahsyatnya

gelombang laut utara. Pembangkit tersebut

hancur terkena dampak gelombang besar

(Øygarden kommune Norway, 2019). Hingga

saat ini pemanfaatan energi gelombang masih

dikaji sebagai alternatif energi di Norwegia.

Dengan pemanfaatan energi terbarukan

di Norwegia, penggunaan minyak dan gas mulai

berkurang dalam pemenuhan energi nasional.

Tingkat emisi yang tinggi serta regulasi Uni

Eropa yang begitu ketat membuat Pemerintah

Norwegia terfokus dengan pemanfaatan sumber

daya alam yang dimiliki negaranya. Sumber

daya minyak dan gas yang melimpah dialihkan

pada sektor ekspor. Berdasarkan data tahun

2017, diketahui bahwa Norwegia telah

mengekspor minyak sebanyak Inggris – 42%,

Belanda – 17%, Jerman – 10%, Swedia – 6%,

Denmark – 5%, Prancis – 4%, Irlandia – 3%,

Amerika Utara – 5% dan negara Eropa lainnya

– 8% (Energy Information Administration,

2020). Sebagai negara pengekspor energi,

Norwegia telah menyalurkan sumber daya

alamnya melalui jaringan pipa bawah laut.

Gambar 2. Jaringan Ekspor SDA Norwegia

Sumber: Hall, 2018.

Maraknya energi terbarukan di

Norwegia menimbulkan segmentasi dalam

pemanfaatan masing-masing energi.

Pemanfaatan energi terbarukan masih

didominasi oleh tenaga air (hydropower).

Tingkat efisiensinya yang tinggi ini

mempengaruhi pemanfaatan sumber energi

lainnya. Seluruh pemanfaatan harus

disinergikan dengan pemanfaatan tenaga air.

Hal ini menyebabkan ketergantungan negara

atas sumber daya air. Air sebagai sumber daya

alam terbatas menimbulkan paradigma baru

tentang upaya pemanfaatan energi

berkelanjutan. Pemerintah Norwegia pun

menuangkan elternatif energi lain seperti energi

angin yang disusun secara strategis dalam Buku

Putih (White Paper) Kebijakan Energi

Norwegia tahun 2030 (Nordic Energy

Research, 2017). Fokus utamanya adalah

keamanan pasokan energi, pengaruh energi

terhadap iklim dan pertumbuhan ekonomi

dengan mempertimbangkan penggunaan energi

yang efisien dan ramah lingkungan. Strategi

tersebut tergabung dalam Strategi “Energy 21”

yang dikembangkan oleh industri, lembaga

penelitian dan otoritas publik.

Program Norway’s International

Climate and Forest Initiative (NICFI)

merupakan program yang diprakarsai

Pemerintah Norwegia (Kementerian Iklim dan

Lingkungan) sebagai tindak lanjut Program

Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Volume 49 No. 2, November 2023 199

Kebijakan Pemerintah Untuk Energi Terbarukan di Indonesia (Studi Perbandingan Dengan Negara-Negara Kawasan Nordik)

(Kiki Apriliyanti, Darlin Rizky Zega)

REDD dan REDD+ yang diinisiasi oleh

Perserikatan Bangsa-Bangsa. REDD dan

REDD + adalah inisiatif Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) untuk memberi insentif dan

mendukung negara berkembang untuk

mengurangi emisi gas rumah kaca dari

deforestasi dan degradasi hutan (Lestari, 2019).

Gerakan ini dibentuk saat UN Bali Action Plan

pada tahun 2007. Tujuan program ini adalah

untuk melindungi dan mengelola hutan dengan

lebih baik untuk mencapai pembangunan

berkelanjutan.

Strategi REDD bertujuan untuk

membuat hutan lebih berharga dengan

menciptakan nilai finansial untuk karbon yang

tersimpan di pohon yang selanjutnya dapat

dibayarkan oleh negara maju. Strategi REDD+

melangkah lebih jauh dan mempromosikan

peran konservasi, pengelolaan hutan

berkelanjutan, dan peningkatan hutan dalam

mengurangi emisi. Bersama-sama, prakarsa ini

berupaya menawarkan opsi pembangunan yang

lebih menarik dan layak daripada penggunaan

hutan yang merusak (pemanfaatan lahan).

REDD dan REDD + didukung oleh sejumlah

negara donor termasuk Norwegia, Inggris,

Jerman, Amerika Serikat, dan Australia. Sejauh

ini para donor telah menjanjikan lebih dari US

$ 4 miliar untuk mendukung program di sekitar

50 negara mitra di Afrika, Asia-Pasifik dan

Amerika Latin baik di tingkat nasional, regional

dan global. Norwegia adalah donor tunggal

terbesar, memberikan kontribusi sekitar 60

persen dari total yang dijanjikan melalui

program NICFI.

NICFI telah berperan sebagai

katalisator untuk menetapkan REDD+ sebagai

komponen penting dari iklim internasional dan

inisiatif pembangunan berkelanjutan.

Tantangan yang dihadapi sekarang adalah

mengkonsolidasikan dan membangun capaian

selama ini. Hal ini penting untuk upaya global

berkelanjutan untuk melindungi sumber daya

hutan, mengurangi emisi melalui deforestasi

yang selanjutnya membantu mengurangi

kemiskinan dan mendorong pembangunan

berkelanjutan. Sejak tahun 2009, NICFI telah

menggelontorkan $2,1 miliar dalam bantuan

lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

NICFI menjanjikan alokasi dana sebesar $350

Juta per tahun dalam pendanaan kerja sama

pembangunan hingga tahun 2020. Meskipun

begitu, setelah penandatanganan Perjanjian

Paris, Program ini akan dimasukkan dalam

Kebijakan Energi Norwegia tahun 2030.

Hingga kini Norwegia telah menjadi investor di

beberapa negara seperti Amerika Latin, Asia

dan Afrika serta dalam kegiatan lain seperti

inisiasi multilateral dan organisasi masyarakat.

Program perpanjangan pada tahun 2016 s.d

2020, program ini terfokus pada 11 negara yaitu

di Kolombia, Ekuador, Guyana, Peru, Brazil,

Liberia, Republik Demokratik Kongo, Ethiopia,

Myanmar, Vietnam dan Indonesia (Norwegian

Government, 2020b). Negara-negara tersebut

dipilih karena memiliki potensi hutan yang

besar terutama negara dengan hutan hujan

tropis. Sedangkan fokus penelitian makalah ini

adalah bentuk kerja sama NICFI di Brazil,

Republik Demokratik Kongo, Ekuador,

Indonesia, Kolombia, Ethiopia, Peru, Liberia

dan Guyana.

Program NICFI di Brazil ditandai

dengan penandatanganan Letter of Intent / MoU

tentang proyek iklim dan huta. Norwegia

berjanji untuk memberikan kontribusi hingga $

1 miliar untuk Amazon Fund di Brasil hingga

2015, jika Brasil dapat menunjukkan penurunan

deforestasi di Amazon. Pada KTT Perubahan

Iklim di Paris, Brazil dan Norwegia

memperpanjang kerja sama hingga tahun 2020.

Berkat program yang telah dilaksanakan, Brazil

telah mencapai hasil yang mengesankan dalam

memerangi deforestasi di Amazon. Periode

2008 s.d 2017, Brazil mengurangi deforestasi

rata-rata tahunan di Amazon hampir 65%

dibandingkan tahun 1996-2005. Pembayaran

terakhir atas kompensasi yang dijanjikan dari

Norwegia ke Amazon fund dilaksanakan pada

Desember 2018 didasarkan pada angka

deforestasi hutan tahun 2017 (Norwegian

Government, 2018).

Program NICFI di Kolombia

merupakan program gabungan dengan negara

lain seperti Jerman dan Inggris. Kolombia

berkomitmen untuk menerapkan tata kelola

lintas sektor untuk mengurangi deforestasi dan

mendukung pembangunan berkelanjutan.

200 Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Volume 49 No. 2, November 2023

Kebijakan Pemerintah Untuk Energi Terbarukan di Indonesia (Studi Perbandingan Dengan Negara-Negara Kawasan Nordik)

(Kiki Apriliyanti, Darlin Rizky Zega)

Upaya deforestasi di Kolombia tergolong dalam

tahap menengah. Untuk mendukung komitmen

itu, Jerman, Norwegia, dan Inggris akan

menyumbang hampir 300 juta USD, terutama

melalui pembayaran berbasis hasil untuk

pengurangan deforestasi. Pada tahun 2016,

Norwegia, Inggris dan Jerman telah

memberikan pembayaran pertama sebagai

imbalan atas pengurangan emisi dari deforestasi

di hutan hujan Amazon Kolombia pada 2013

dan 2014 (Norwegian Government, 2018).

Program NICFI di Republik

Demokratik Kongo bekerja sama berdasarkan

Letter of Intent/MoU dengan lembaga-lembaga

terkait seperti Central African Forest Initiative

(CAFI), Civil Society, Multilateral Channels

(UN-REDD) dan The African Development

Bank's regional fund, the Congo Basin Forest

Fund (CBFF). Angka deforestasi di Kongo

cenderung rendah. Namun angka ini berpotensi

naik seiring dengan perkembangan industri.

Pembukaan lahan sebagai sarana agrikultur pun

menjadi ancaman akan deforestasi. Pemerintah

Norwegian pun memberikan bantuan dana

hingga $200 Juta yang disalurkan melalui

lembaga-lembaga terkait. Angka deforestasi di

Kongo pun mulai menurun secara perlahan

(Norwegian Government, 2016d).

Program NICFI di Equador dimulai

dengan kerja sama antara Norwegia, Jerman

dan Ekuador pada tahun 2018 sebagai upaya

untuk mengurangi deforestasi di hutan amazon

yang dimiliki otoritas Ekuador. Berdasarkan

hasil deforestasi dalam golongan menengah,

dana dukungan yang telah diserahkan sebesar

$112 Juta. Ekuador menggunakan pembayaran

tersebut untuk berinvestasi dalam

pembangunan pedesaan yang berkelanjutan

untuk memberi manfaat bagi masyarakat dan

hutan. Setidaknya 70% dari dana tersebut

langsung digunakan untuk mendukung

komunitas dan organisasi lokal, termasuk

masyarakat adat (NICFI, 2019).

Program NICFI di Ethiopia merupakan

kerja sama antara Norwegia dan Pemerintah

Ethiopia yang ditandatangani pada tahun 2013

tentang kesepakatan iklim dan hutan untuk

mengurangi emisi dari deforestasi dan

degradasi hutan serta meningkatkan serapan

karbon di hutan. Perjanjian ini dibangun di atas

kerja sama iklim yang lebih luas yang

ditandatangani selama KTT iklim PBB di

Durban pada tahun 2011, Norwegia berjanji

untuk mendukung implementasi strategi hijau

Ethiopia (Climate Resilient Green Economy

Strategy). Strategi ini akan mengupayakan

pengurangan 200-250 juta ton emisi gas rumah

kaca. Norwegia menjanjikan $80 Juta untuk

biaya konservasi. Pembayaran sebagai imbalan

upaya deforestasi dibayarkan melalui lembaga-

lembaga terkait. Ethiopia yang masih dalam

tahap rendah upaya deforestasinya, menyusun

strategi agar program baik REDD maupun

NICFI berjalan dengan baik (Norwegian

Government, 2016a).

Program NICFI di Guyana dimulai

sejak tahun 2019 dengan kerja sama untuk

mempromosikan pembangunan hijau di Guyana

dan menjaga deforestasi pada tingkat yang

rendah. Guyana telah mengembangkan sistem

nasional pertama di dunia untuk memantau

tutupan hutan dan kandungan karbon dengan

uang yang diperoleh dari deforestasi rendah

yang berkelanjutan. Sistem yang diciptakan

membantu dalam penanganan deforestasi tahap

menengah. Sejauh ini, Norwegia telah

membayar Guyana sekitar $150 juta untuk hasil

yang berkaitan dengan deforestasi rendah dan

tata kelola yang lebih baik (Norwegian

Government, 2016b).

Program NICFI di Indonesia dimulai

dengan kerja sama di tahun 2011 antara

Norwegia dan Pemerintah Indonesia untuk

mendukung upaya pengurangan emisi gas

rumah kaca dari deforestasi, degradasi hutan

dan perusakan gambut hingga $1 miliar.

Norwegia akan membayar Indonesia

berdasarkan hasil yang dicapai. Norwegia

sejauh ini telah mencairkan sekitar NOK 795

juta untuk upaya iklim dan hutan di Indonesia.

Sebagian besar merupakan kegiatan yang

merupakan bagian dari kemitraan bilateral,

yang disalurkan melalui the United Nations

Development Programme (UNDP). Namun

pengurangan deforestasi di Indonesia tergolong

lambat karena tantangan investasi yang

Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Volume 49 No. 2, November 2023 201

Kebijakan Pemerintah Untuk Energi Terbarukan di Indonesia (Studi Perbandingan Dengan Negara-Negara Kawasan Nordik)

(Kiki Apriliyanti, Darlin Rizky Zega)

menargetkan sektor kehutanan dan perkebunan

(Norwegian Government, 2017).

Program NICFI di Liberia dimulai

dengan perjanjian kerja sama pada tahun 2014

antara Norwegia dan Pemerintah Liberia

tentang pelestarian hutan Liberia yang unik dan

kaya keanekaragaman hayati serta mengurangi

emisi gas rumah kaca dari deforestasi.

Norwegia akan mendukung upaya Liberia

hingga NOK 1 miliar hingga 2020. Proyek 5

tahun pertama yang diselenggarakan sebagai

program pertama membutuhkan anggaran $37

juta dilaksanakan oleh Forest Authorities of

Liberia (FDA) dengan dukungan dari Bank

Dunia. Program ini mulai perlahan sebagai

upaya pengurangan emisi dan deforestasi.

Proyek ini disertai dengan dukungan teknis

substansial yang diberikan oleh Bank Dunia.

Pelaksanaan proyek dan program selanjutnya di

bawah kemitraan akan fleksibel dan

disesuaikan dengan konteks sosial ekonomi di

Liberia.

Program NICFI di Peru diawali dengan

penandatanganan Letter of Intent pada tahun

2014 antara Norwegia, Peru dan Jerman dalam

rangka mengurangi emisi gas rumah kaca dari

deforestasi dan degradasi hutan di Amazon

Peru. Norwegia berkomitmen untuk membayar

hasil yang diverifikasi hingga $300 juta untuk

periode hingga 2020. Jerman akan melanjutkan

dukungan ekstensifnya saat ini ke Peru dalam

masalah iklim dan hutan, dan

mempertimbangkan kontribusi lebih lanjut atas

dasar penyampaian hasil Peru. Hingga tahun

2017, Norwegia telah menggelontorkan dana

sebesar NOK 1,5 miliar untuk hasil

pengurangan deforestasi dengan capaian

menengah (Norwegian Government, 2016c).

Berdasarkan data di atas diketahui

bahwa Program NICFI lebih efektif pada negara

yang memiliki hutan hujan tropis daripada

negara-negara di Afrika. Tantangan banyak di

hadapi terutama dalam ranah perkembangan

industri. Negara-negara berkembang

membutuhkan investasi dalam rangka

pembangunan. Seperti di Indonesia,

berkembangnya investasi sejalan dengan

naiknya laju deforestasi. Upaya akan

pengurangan deforestasi pun akan berbenturan

dengan kepentingan publik, apalagi jika

menyangkut pada masalah kesejahteraan.

Masyarakat Hal ini lah yang membuat

pembayaran oleh Norwegia mengalami

fluktuasi sesuai dengan hasil yang didapatkan.

Sejauh ini, penerima dana terbesar adalah

Brazil. Peran Norwegia sebagai negara

pendonor dalam upaya pembangunan berbasis

lingkungan ini mendapatkan banyak sanjungan

dalam masyarakat global. Norwegia dinilai

sebagai pemimpin akan gerakan hijau yang

mampu mengurangi dampak perubahan iklim.

Norwegia sebagai negara middle power pasca

perang dunia kedua pun mendapatkan simpati

dunia. Hal ini membawanya ke tatanan negara-

negara yang kuat dengan ekspor minyaknya

sekaligus negara pendukung konservasi

lingkungan. Norwegia yang menggunakan

niche diplomacy, menggantungkan diri dengan

niat baik orang lain daripada kekuatan fisiknya

sendiri. Upaya-upaya yang selama ini Norwegia

lakukan mengindikasikan pengupayaan akan

keamanan negara terhadap ancaman dunia di

mana negara-negara yang ia berikan dukungan

sumber daya adalah negara super power seperti

Amerika Utara dan Eropa Barat yang memiliki

armada terhebat di dunia.

Meskipun program ini dinilai berhasil

untuk kawasan tropis, Indonesia yang semula

bekerja sama dalam REDD+ memutuskan

untuk menterminasi kerja sama tersebut.

Program REDD+ memiliki potensi untuk

mendukung reformasi dalam sektor kehutanan

Indonesia, baik melalui pendanaan,

peningkatan kemampuan, atau transfer

teknologi, yang telah atau sedang berlangsung.

Akan tetapi implementasinya di Indonesia

mengalami banyak tantangan. Dalam

implementasi upaya pengurangan karbon

mengalami hambatan. Sejumlah isu pokok yang

masih belum terselesaikan, seperti sengketa

batas wilayah hutan, konflik kepemilikan tanah,

korupsi dalam sektor kehutanan, dan

ketidakpastian dalam perencanaan tata ruang

provinsi, menciptakan kompleksitas dalam

ranah ekologi politik yang dihadapi oleh

REDD+.

202 Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Volume 49 No. 2, November 2023

Kebijakan Pemerintah Untuk Energi Terbarukan di Indonesia (Studi Perbandingan Dengan Negara-Negara Kawasan Nordik)

(Kiki Apriliyanti, Darlin Rizky Zega)

Upaya pelaksanaan REDD+ yang

bertujuan untuk mengembalikan ekosistem

seperti semula juga berhadapan dengan

perluasan perkebunan kelapa sawit dan

tanaman industri lainnya. Negara, dengan

segala kuasanya, membagikan hak akses

kepada sumber daya ini kepada REDD+. Selain

itu, terjadi klaim hak atas sumber daya yang

harus dijaga. Dengan menggunakan narasi

tentang perubahan iklim, keberlanjutan, masa

depan, krisis karbon (mekanisme green

grabbing). Narasi-narasi ini akhirnya

menciptakan persepsi sosial dan mendukung

penerimaan REDD+ oleh masyarakat,

meskipun melibatkan mekanisme pasar. Pada

saat yang sama, mekanisme ini bersaing dengan

proyek-proyek perluasan lahan perkebunan

industri. Selain itu, klaim-klaim teritorial yang

luas oleh negara juga mengakibatkan eksklusi

masyarakat lokal dari akses dan peran dalam

hutan sekitarnya (Haekal & Suci, 2018).

4. Perbandingan Dampak Kebijakan

Terhadap Pengurangan Karbon,

Deforestasi dan Dampak Lingkungan.

Dari segi pengurangan karbon,

deforestasi dan dampak lingkungan kedua

negara memiliki upaya yang berbeda.

Pengurangan karbon menjadi salah satu beleid

dunia untuk menekan angka emisi gas rumah

kaca yang berdampak pada kondisi lingkungan

secara global (Barus & Wijaya, 2022).

Norwegia sebagai negara yang telah

memberlakukan kebijakan pengurangan karbon

dengan pemberlakuan pajak karbon (carbon

tax) dan perdagangan emisi gas rumah kaca

(greenhouse gas emission trading). Norwegia

adalah salah satu negara pertama di dunia yang

memperkenalkan pajak karbon, pada tahun

1991. Pajak ini dikenakan pada semua

pembakaran gas, minyak, dan diesel dalam

operasi perminyakan di landas kontinen dan

pada pelepasan CO2 dan gas alam, sesuai

dengan Undang-Undang Pajak CO2 untuk

Kegiatan Perminyakan. Untuk tahun 2022, tarif

pajak adalah NOK 1,65 per meter kubik standar

gas atau per liter minyak atau kondensat. Untuk

pembakaran gas alam, ini setara dengan NOK

705 per ton CO2. Untuk emisi gas alam, tarif

pajaknya adalah NOK 10,66 per meter kubik

standar. Untuk tahun 2023, pajak karbon adalah

NOK 1,78 per meter kubik gas dan NOK 2,03

per liter minyak atau kondensat. Untuk

pembakaran gas alam, ini setara dengan NOK

761 per ton CO2. Untuk emisi gas alam ke

udara, nilainya adalah NOK 13,67 per meter

kubik standar.

Kemudian, Undang-Undang

Perdagangan Emisi Gas Rumah Kaca Norwegia

mulai berlaku pada tahun 2005, dan Norwegia

bergabung dengan European Union Emission

Trading System (EU ETS) pada tahun 2008. Ini

berarti bahwa instalasi Norwegia di industri

perminyakan dan industri lain yang tunduk pada

sistem ini tunduk pada peraturan yang sama

untuk perdagangan emisi seperti yang berlaku

di Uni Eropa. EU ETS saat ini berada di fase

keempat, yang berlangsung hingga akhir 2030.

EU ETS adalah sistem ‘cap and trade’, yang

menetapkan ‘cap’, atau batas, pada total emisi

gas rumah kaca dalam sistem. Batas ini

berkurang dari tahun ke tahun sehingga target

emisi untuk sektor-sektor yang tercakup dalam

sistem ini dapat tercapai pada akhir periode.

Tunjangan emisi dialokasikan melalui lelang

atau gratis. Sektor-sektor yang dianggap

berisiko mengalami kebocoran karbon

menerima sebagian atau seluruh jatahnya secara

gratis. Hal ini berlaku untuk proporsi tertentu

dari emisi sektor minyak bumi yang mana ETS

berlaku. (Norwegian Petroleum, 2023).

Berlawanan dengan situasi di

Indonesia, peraturan mengenai pajak karbon

telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan

Perpajakan. Menurut peraturan ini, disebutkan

bahwa tarif pajak karbon terendah adalah Rp 30

per kilogram karbon dioksida setara. Tarif ini

sebenarnya jauh lebih rendah daripada usulan

awal yang mencapai Rp 75. Dengan tarif Rp 30

ini, Indonesia termasuk negara dengan pajak

karbon terendah di dunia. Regulasi ini

kemudian ditunda hingga tahun 2025 karena

pertimbangan pasar dan efektivitas

pelaksanaannya di Indonesia. Pajak karbon

masih belum diterima dengan baik oleh

Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Volume 49 No. 2, November 2023 203

Kebijakan Pemerintah Untuk Energi Terbarukan di Indonesia (Studi Perbandingan Dengan Negara-Negara Kawasan Nordik)

(Kiki Apriliyanti, Darlin Rizky Zega)

masyarakat Indonesia. Meskipun begitu,

Pemerintah melihat bahwa mekanisme pasar

merupakan salah satu syarat penting agar setiap

individu menyadari bahwa kualitas lingkungan

global sedang mengalami penurunan (Putri,

2023).

Gambar 3. Perbandingan Emisi Karbon

dan Emisi Karbon Per Kapita Norwegia

dan Indonesia

Sumber: World Population Review, 2023.

Dari data di atas, carbon footprint yang

dihasilkan oleh Indonesia setara sepuluh kali

lipat dari yang dihasilkan oleh Norwegia.

Dalam jangka waktu tiga tahun, Norwegia

berhasil menurunkan emisi karbonnya. Akan

tetapi Indonesia terjadi kenaikan 56,94 CO2 Mt.

Dari segi emisi per kapita yang diperoleh dari

kontribusi rata-rata penduduk setiap negara

dengan membagi total emisi dengan jumlah

penduduknya. Norwegia mampu menurunkan

nilainya, sedangkan Indonesia mengalami

kenaikan. Hal ini pun terlihat dengan

meningkatnya isu polusi yang terjadi di

beberapa daerah di Indonesia.

Deforestasi adalah proses

berkurangnya luas hutan akibat pengalihan

lahan untuk keperluan infrastruktur,

pemukiman, pertanian, pertambangan, dan

perkebunan. Laju deforestasi menjadi bagian

integral dari isu pemanasan global yang saat ini

terjadi. Berkurangnya tutupan lahan memicu

kerusakan lingkungan dan kebakaran hutan

yang memperburuk pemanasan global.

Kerusakan hutan di Indonesia terus meningkat

dan menyebabkan pengurangan luas hutan

setiap tahunnya, yang berdampak negatif bagi

Indonesia dan dunia. Berdasarkan data

Greenpeace, Indonesia menjadi negara

penyumbang emisi gas karbon terbesar ketiga

setelah Amerika Serikat dan Tiongkok, dengan

sekitar 80% emisi ini disebabkan oleh

pembakaran hutan. Selain itu, pembakaran

hutan juga memiliki dampak negatif pada

kesehatan manusia, seperti menyebabkan

masalah pernapasan yang berkepanjangan

(Wahyuni & Suranto, 2021).

Penurunan luas hutan di Indonesia

berakar dari tindakan manusia yang mengambil

sumber daya hutan untuk proyek-proyek

pembangunan, perkebunan, pertambangan, dan

infrastruktur. Dampaknya sangat merugikan

karena berpotensi merusak ekosistem.

Kewajiban untuk menjaga keberlanjutan alam

harus diperhatikan baik oleh pemerintah

maupun masyarakat. Pemerintah pun

cenderung menggunakan mekanisme penataan

penggunaan dan fungsi lahan untuk mengurangi

deforestasi tanpa mengganggu laju investasi di

sektor perkebunan. Selain itu, sanksi yang ketat

juga diberlakukan sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku. Di kawasan tertentu

seperti hutan lindung maupun konservasi,

sanksi yang diberikan cenderung lebih berat

(Dewi et al., 2023).

Berbeda dengan Indonesia, Norwegia

bukan hanya memperhatikan isu deforestasi

lokal namun juga merambah ke internasional.

Norway's International Climate and Forest

Initiative (NICFI) memimpin upaya

pengurangan deforestasi dikomandoi

Kementerian Iklim dan Lingkungan Norwegia

(Norwegian Government, 2020). Norwegia

mengalokasikan dana hingga 3 miliar NOK per

tahun untuk mengurangi deforestasi. Meskipun

inisiatif ini awalnya diperkirakan akan

berlangsung hingga tahun 2020, pemerintah

Norwegia berupaya memperpanjang program

ini hingga tahun 2030. Norwegia sejauh ini

telah mendukung upaya pengurangan

2017 CO2

Emissions

(Mt)

2020 CO2

Emissions

(Mt)

Indonesia 511,33 568,27

Norwegia 52,49 42,18

100

200

300

400

500

600

2017

Emissions

Per Capita

2020

Emissions

Per Capita

Indonesia 1,9 2,09

Norwegia 10 7,74

204 Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Volume 49 No. 2, November 2023

Kebijakan Pemerintah Untuk Energi Terbarukan di Indonesia (Studi Perbandingan Dengan Negara-Negara Kawasan Nordik)

(Kiki Apriliyanti, Darlin Rizky Zega)

deforestasi di lebih dari 70 negara. Pengurangan

deforestasi juga akan menjadi instrumen

penting untuk mencapai tujuan Paris

Agreement (INTERPOL, 2018).

Tabel 2. Perbandingan Deforestasi

Norwegia dan Indonesia

Norwegia

Indonesia

Kehilangan Tutupan Pohon

Tahunan oleh Pendorong

Dominan

Sumber: Global Forest Watch, 2023.

Dalam rentang waktu dari tahun 2001

hingga 2022, Norwegia mengalami penurunan

tutupan pohon sebesar 905 ribu hektar, yang

setara dengan penurunan sekitar 7.7% dalam

tutupan pohon sejak tahun 2000. Tidak terdapat

kehilangan tutupan pohon yang signifikan di

wilayah-wilayah Norwegia selama periode

2001-2022 yang disebabkan oleh pendorong

utama dari deforestasi. Di Norwegia, empat

wilayah utama, yaitu Hedmark (231 ribu

hektar), Oppland (113 ribu hektar), Buskerud

(98.1 ribu hektar), Telemark (67.4 ribu hektar),

dan Akershus (65.8 ribu hektar), berkontribusi

sebanyak 56% dari total penurunan tutupan

pohon. Hedmark adalah wilayah yang paling

signifikan mengalami penurunan tutupan

pohon, dengan penurunan sebesar 231 ribu

hektar, yang jauh melampaui rata-rata sebesar

47.7 ribu hektar (Global Forest Watch, 2023b).

Selama periode dari tahun 2002 hingga

2022, Indonesia mengalami penurunan hutan

primer basah sebesar 10.2 juta hektar, yang

berkontribusi sebanyak 35% dari total

hilangnya tutupan pohon dalam periode yang

sama. Selain itu, total luas hutan primer basah

di Indonesia juga berkurang sebanyak 11%

selama periode ini. Dalam rentang waktu dari

tahun 2001 hingga 2022, Indonesia mengalami

penurunan tutupan pohon sebesar 29.4 juta

hektar, setara dengan penurunan sebesar 18%

dalam tutupan pohon sejak tahun 2000, serta

setara dengan emisi CO₂e sebesar 21.1 gigaton.

Lebih lanjut, sebanyak 96% dari penurunan

tutupan pohon di Indonesia selama periode

2001-2022 terjadi di wilayah-wilayah di mana

faktor utama yang mendorong penurunan ini

adalah deforestasi. Empat wilayah utama di

Indonesia, yaitu Riau (4.09 juta hektar),

Kalimantan Barat (3.83 juta hektar),

Kalimantan Timur (3.63 juta hektar),

Kalimantan Tengah (3.60 juta hektar), dan

Sumatera Selatan (3.03 juta hektar),

bertanggung jawab atas 51% dari total

penurunan tutupan pohon antara tahun 2001 dan

2022. Riau merupakan wilayah yang

mengalami penurunan tutupan pohon paling

besar, yaitu sebesar 4.09 juta hektar, jauh

melebihi rata-rata sebesar 892 ribu hektar

(Global Forest Watch, 2023a).

Dampak lingkungan kedua negara

ditinjau dari data Environment Performance

Indeks (EPI). Perhitungan ini merupakan

representasi upaya nasional negara dalam

melindungi kesehatan lingkungan,

meningkatkan vitalitas ekosistem, dan

memitigasi perubahan iklim. Indikator-

indikator ini mengukur seberapa dekat negara-

negara dalam memenuhi target keberlanjutan

yang telah ditetapkan secara internasional untuk

dampak lingkungan (Yale Center for

Environmental Law & Policy, 2022). Indeks ini

melakukan pemeringkatan dari 180 negara di

mana posisi Norwegia sebagai negara dengan

kebijakan mitigasi dampak lingkungan terbaik

berada di peringkat 20 (Skor 59.3), sedangkan

Indonesia berada di peringkat 164 (Skor 28.2).

Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Volume 49 No. 2, November 2023 205

Kebijakan Pemerintah Untuk Energi Terbarukan di Indonesia (Studi Perbandingan Dengan Negara-Negara Kawasan Nordik)

(Kiki Apriliyanti, Darlin Rizky Zega)

Tabel 3. Perbandingan Penilaian Kebijakan

Mitigasi Dampak Lingkungan Berbasis EPI

Komponen

Kebijakan

Norwegia

Indonesia

Vitalitas

ekosistem

57,60

34,10

Keanekaragaman

Hayati

71,20

51,20

Perlindungan

Ekosistem

30,80

13,60

Perikanan

39.70

16,30

Agrikultur

11,80

21,60

Pengasaman

100,00

43,90

Pengolahan air

limbah

64,30

Kesehatan

92,20

25,30

Kualitas Udara

92,40

21,50

Sanitasi air

minum

100,00

28,50

Logam berat

93,00

34,00

Pengelolaan

limbah

70,70

29,50

Kebijakan Iklim

43,90

23,20

Perubahan iklim

43,90

23,20

Sumber: Yale Center for Environmental Law

& Policy, 2022.

Ditinjau dari tiap penilaian komponen

kebijakan terlihat bahwa Norwegia jauh lebih

unggul terkait mitigasi dampak lingkungan.

Indonesia hanya unggul pada sektor agrikultur

di mana sektor tersebut merupakan sektor

unggulan dalam negeri. Kekhawatiran terletak

pada kebijakan pengelolaan limbah. Masifnya

pelepasan limbah secara tidak

bertanggungjawab menyebabkan dampak

lingkungan yang begitu besar.

SIMPULAN

Dalam segi tata kelola kebijakan

Indonesia terhadap pengelolaan energi baru

terbarukan masih membutuhkan penguatan

internal dan pengembangan berkala.

Perbandingan kebijakan keamanan energi

Indonesia dan Norwegia sebagai bagian dari

Negara Nordik menunjukkan bahwa dalam segi

pembatasan energi Norwegia lebih berani

meningkatkan harga bahan bakar fosilnya

sehingga konsumsinya dapat berkurang guna

mendukung transisi energi. Indonesia sendiri

sejak energi baru terbarukan belum optimal

sehingga pembatasan energi dengan

peningkatan harga BBM pun kurang

berpengaruh dan bahkan mengalami kenaikan

konsumsi di tahun 2022. Pencadangan energi

terbarukan di Indonesia juga belum terlaksana

mengingat kondisi iklim tropis yang

memungkinkan angin dan matahari tersedia

sepanjang tahun. Kemudian, terkait

diversifikasi, Indonesia terletak di lokasi

strategis ring of fire dan khatulistiwa sehingga

potensi energi baru terbarukan pun lebih

banyak. Namun, dalam konteks ini

pemanfaatannya masih belum optimal dalam

penyediaan energi nasional.

Selanjutnya, kebijakan pengelolaan

energi terbarukan bagi Norwegia menjadi salah

satu pemanfaatan geopolitik negara “middle

power”. Surplus energi membuat Negara

Nordik ini menjadi eksportir yang menyuplai

negara adidaya Eropa Barat sehingga memicu

ketergantungan suplai energi. Selain itu,

pergerakan kampanye hijau yang mengajak

negara-negara berkembang dalam NICFI dan

REDD+ semakin menguatkan posisinya dalam

perpolitikan lingkungan global. Indonesia yang

semula bekerja sama dalam program tersebut

menemui berbagai hambatan mulai dari

pengelola REDD+ internal Indonesia,

perlawanan masyarakat, dan Result Based

Payment (RBP) sebagai kompensasi

keberhasilan pengurangan karbon dan

deforestasi. Dengan kebijakan Indonesia yang

pro investasi pun, program ini bersaing dengan

kebijakan industri sawit yang kian berkembang.

Hasil dari kebijakan terkait energi bersih

berbasis wawasan lingkungan pun dapat terlihat

dari kondisi pengurangan karbon, deforestasi

dan dampak lingkungan. Norwegia pun unggul

dalam ketiga sektor tersebut. Indonesia lebih

tertinggal dari Norwegia dalam hal kebijakan

dampak lingkungan. Beberapa kebijakan yang

diadopsi pun masih menemui kesukaran.

Kebijakan pemanfaatan energi baru terbarukan

bukan hanya solusi bagi perubahan lingkungan

ekstrem, namun juga kebijakan lain perlu

diintegrasikan secara komprehensif untuk

206 Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Volume 49 No. 2, November 2023

Kebijakan Pemerintah Untuk Energi Terbarukan di Indonesia (Studi Perbandingan Dengan Negara-Negara Kawasan Nordik)

(Kiki Apriliyanti, Darlin Rizky Zega)

mengurangi dampak lingkungan potensial

lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Addinul Yakin. (2011). Prospek Dan Tantangan

Implementasi Pasar Karbon Bagi

Pengurangan Emisi Deforestasi Dan

Degradasi Hutan Di Kawasan ASEAN.

Seminar Nasional ASEAN Dan

UNRAM 2011, 01–22.

Aprillia, D. M. (2016). Faktor-Faktor

Penghambat Implementasi Kerjasama

Indonesia Dan Norwegia Dalam Skema

Redd+ Di Kabupaten Kapuas Provinsi

Kalimantan Tengah (2013-2015). JOM

Fisip, 3(2), 1–15.

Arsita, S. A., Saputro, G. E., & Susanto. (2021).

Perkembangan Kebijakan Energi

Nasional dan Energi Baru Terbarukan

di Indonesia. Jurnal Syntax

Transformation, 2(12), 1779–1788.

Bakken, T. H., Sundt, H., Ruud, A., & Harby,

A. (2012). Development of small

versus large hydropower in Norway

comparison of environmental impacts.

Energy Procedia, 20(1876), 185–199.

Barus, E. B., & Wijaya, S. (2022). Penerapan

Pajak Karbon Di Swedia Dan Finlandia

Serta Perbandingannya Dengan

Indonesia. JURNAL PAJAK

INDONESIA (Indonesian Tax Review),

5(2), 256–279.

Bollino, C. A., & Galkin, P. (2021). Energy

security and portfolio diversification:

Conventional and novel perspectives.

Energies, 14(14), 1–24.

Cangkang Sawit. (2018). Pengertian Biomassa.

https://cangkangsawit.id/bisnis-

cangkang-sawit/pengertian-biomassa/

Dewan Energi Nasional. (2016). Tentang

Dewan Energi Nasional.

Dewi, R. U. I., Zuhaiery, A., Sa’diyah, N. H.,

Rizqiya, T. F., & Nurpratiwi, H. (2023).

Harmonisasi Masyarakat Dan

Pemerintah Untuk Mengatasi

Deforestasi. Dewantara: Jurnal

Pendidikan Sosial Humaniora, 2(2),

149–157.

Direktorat Pengendalian Perubahan Iklim.

(2019). Pertanyaan Seputar REDD+

dan Implementasi REDD+ di

Indonesia.

http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-

ppi/33-beranda/1804-faq.html

Energy Information Administration, U. (2020).

Country Analysis Executive Summary:

Norway Petroleum and other liquids. 1–

Farid, M. (2016). Keamanan Energi dalam

Politik Luar Negeri Indonesia.

Prosiding Interdisciplinary

Postgraduate Student Conference 2nd,

2, 71–80.

Froggatt, A., Stevens, P., & Bradley, S. (2020).

Expert Perspectives on Norway’s

Energy Future. Energy, Environment

and Resources Programme, June.

Global Forest Watch. (2023a). Indonesia.

https://www.globalforestwatch.org/das

hboards/country/IDN/?category=undef

ined

Global Forest Watch. (2023b). Norwegia.

https://www.globalforestwatch.org/das

hboards/country/NOR/?category=unde

fined

Gociu, A. (2021). The Norwegian Petroleum

Regulatory Framework and the

Transition to Green Energy. Queen

Mary Law Journal, June 2020, 33–63.

Haekal, L., & Suci, P. E. (2018). Kuasa dan

Eksklusi REDD+ sebagai “Climate

Leviathan” dan Alih Fungsi Lahan di

Indonesia. BALAIRUNG: Jurnal

Multidisipliner Mahasiswa Indonesia,

1(1), 109–125.

Hall, M. (2018). Norwegian Gas Exports:

Assessment of Resources and Supply to

2035. In Oxford Institute for Energy

Studies (Issue NG127). OXFORD

University Press.

Halsnæs, K., Bay, L., Kaspersen, P. S., Drews,

M., & Larsen, M. A. D. (2021). Climate

Services for Renewable Energy in the

Nordic Electricity Market. MDPI

Journal, 9(46), 1–18.

Ikhtiarin, D. A., Agustin, V. M., Nethan, A.,

Diana, M. V., Yuel, B., Dwi Wiratma,

H., & Subandi, Y. (2023). Dinamika

Kerja Sama Indonesia-Norwegia Di

Bidang Lingkungan Hidup Melalui

Program Reducing Emissions From

Deforestation and Forest Degradation

Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Volume 49 No. 2, November 2023 207

Kebijakan Pemerintah Untuk Energi Terbarukan di Indonesia (Studi Perbandingan Dengan Negara-Negara Kawasan Nordik)

(Kiki Apriliyanti, Darlin Rizky Zega)

(Redd+) Tahun 2017-2021. Dinamika

Sosial, 7(1), 56–65.

Index Mundi. (2023). Crude Oil (petroleum)

Monthly Price - US Dollars per Barrel.

http://www.indexmundi.com/commodi

ties/?commodity=crude-

oil&months=360

Institute for Economics and Peace. (2020).

GLOBAL PEACE INDEX 2020:

Measuring peace in a complex world.

INTERPOL. (2018). Norway steps up fight

against illegal deforestation with UN,

INTERPOL.

https://www.interpol.int/fr/ Actualites-

et- evenements/Actualites/2018/

Norway-steps-up-fight-against-illegal-

deforestation-with-UN-

INTERPOL#:~: text=Norway’s Prime

Minister Jens Stoltenberg,to extend it

through 2030.

Kamimoto, M., Maurice, L., Nyboer, J., Urama,

K., & Weir, T. (2013). Renewable

Energy and Climate Change. In

Intergovernmental Panel on Climate

Change. Cambridge University Press.

Kementerian ESDM RI. (2022a). Indonesia -

Nordik Sepakat Tingkatkan Kerja Sama

Energi Bersih.

https://www.esdm.go.id/id/ media-

center/arsip-berita/indonesia-nordik-

sepakat-tingkatkan-kerja-sama-energi-

bersih

Kementerian ESDM RI. (2022b). The 9th

Indonesia-Norway Bilateral Energy

Consultations.

https://migas.esdm.go.id/

post/read/the-9th-indonesia-norway-

bilateral-energy-consultations

Kementerian ESDM RI. (2023). Pemerintah

Optimistis EBT 23% Tahun 2025

Tercapai.

https://www.esdm.go.id/id/berita-

unit/direktorat-jenderal-

ketenagalistrikan/ pemerintah-

optimistis-ebt-23-tahun-2025-

tercapai#:~:text=Indonesia memiliki

potensi besar cadangan,apabila telah

dikelola dengan baik.

Laktuka, K., Pakere, I., Kalnbalkite, A.,

Zlaugotne, B., & Blumberga, D.

(2023). Renewable energy project

implementation: Will the Baltic States

catch up with the Nordic countries?

Utilities Policy, 82(May 2022),

101577.

Lestari, N. (2019). Factors causing failure of the

REDD+ program implementation in

central Kalimantan. Jurnal Manajemen

Hutan Tropika, 25(1), 28–34.

Mawangi, G. T. (2020, July 5). Norwegia Bayar

Rp812,86 M ke Indonesia Karena

Berhasil Turunkan Emisi. Antara News.

Michel, J., Kallweit, K., & von Pfeil, E. (2014).

Reducing Emissions from

Deforestation and Forest Degradation

(REDD) (M. Köhl & L. Pancel, Eds.;

pp. 1–21). Springer Berlin Heidelberg.

Moleong, L. J. (2017). Metode Penelitian

Kualitatif. Remaja Rosdakarya.

Neupane, B., Vereide, K., & Panthi, K. K.

(2021). Operation of norwegian

hydropower plants and its effect on

block fall events in unlined pressure

tunnels and shafts. Water (Switzerland),

13(11), 1–20.

NICFI. (2019). Equador.

https://www.nicfi.no/partner-

countries/ecuador/

Nordic Energy Research. (2017). Summaries of

Nordic Energy Commission reports.

2014(August).

Nordic Energy Research. (2021). Nordics Lead

Europe in Renewables.

https://www.nordicenergy.org/article/n

ordics-lead-europe-in-renewables/

Norges Bank. (2023). Petrolium Price in

Norway.

https://oilpricez.com/no/norway-oil-

price

Norwegian Government. (2016a). Ethiopia.

https://www.regjeringen.no/en/topics/c

limate-and-

environment/climate/climate-and-

forest-initiative/kos-innsikt/Ethiopia/

id751782/

Norwegian Government. (2016b). Guyana.

https://www.regjeringen.no/en/topics/c

limate-and-

environment/climate/climate-and-

forest-initiative/kos-innsikt/guyana/id

734164/

Norwegian Government. (2016c). Peru.

https://www.regjeringen.no/en/topics/c

208 Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Volume 49 No. 2, November 2023

Kebijakan Pemerintah Untuk Energi Terbarukan di Indonesia (Studi Perbandingan Dengan Negara-Negara Kawasan Nordik)

(Kiki Apriliyanti, Darlin Rizky Zega)

limate-and-

environment/climate/climate-and-

forest-initiative/kos-innsikt/peru/id234

5605/

Norwegian Government. (2016d). The Congo

Basin. https://www.regjeringen.no/en/

topics/ climate-and-

environment/climate/c limate-and-

forest-initiative/kos-innsikt/ congo-

basin-fund/id734156/

Norwegian Government. (2017). Indonesia.

https://www.regjeringen.no/en/topics/c

limate-and-

environment/climate/climate-and-

forest-initiative/kos-innsikt/-

indonesia/id 734 165/

Norwegian Government. (2018). Brazil.

https://www.regjeringen.no/en/topics/c

limate-and-

environment/climate/climate-and-

forest-initiative/kos-innsikt/brazil-and-

the-amazon-fund/id734166/

Norwegian Government. (2019). Renewable

energy production in Norway. Ministry

of Petroleum and Energy.

https://www.regjeringen.no/en/topics/e

nergy/renewable-energy/renewable-

energy-production-in-

norway/id2343462/

Norwegian Government. (2020a). Norm Price

for Crude Oil Produced on the

Norwegian. 1–34.

Norwegian Government. (2020b). Norway’s

International Climate and Forest

Initiative (NICFI).

https://www.regjeringen.no/en/topics/c

limate-and-

environment/climate/climate-and-

forest-initiative/id2000712/

Norwegian Petroleum. (2023). Instruments To

Reduce Greenhouse Gas Emissions.

https://www.norskpetroleum.no/en/env

ironment-and-technology/emissions-

to-air/

Nunuk Febriananingsih. (2019). Tata Kelola

Energi Terbarukan Di Sektor

Ketenaglistrikan Dalam Kerangka

Pembangunan Hukum Nasional.

Majalah Hukum Nasional, 49(2), 29–

56.

Øygarden kommune Norway. (2019). Ocean

Wave Power Plants.

https://www.atlasobscura.com/places/o

cean-wave-power-

plants#:~:text=Norway began toying

with the,power plant opened at

Toftestallen.

P3TKEBT. (2021). Peta Potensi Energi Hidro

Indonesia 2020.

https://p3tkebt.esdm.go.id/ news-

center/arsip-berita/peta-potensi-energi-

hidro-indonesia-2020

Putri, C. A. (2023, February 2). Pajak Karbon

di RI “Ngaret”, Sri Mulyani: Ini Rumit!

CNBC Indonesia.

Ramadhani, A. (2018). Evolusi Konsep

Keamanan Energi. Global: Jurnal

Politik Internasional, 19(2), 98.

Renewable Energy Indonesia. (2023).

Kebijakan Energi Terbarukan dan

Kedudukan Energi Terbarukan di

Indonesia Saat Ini.

https://renewableenergy.id/kebijakan-

energi-terbarukan/#:~:text=Kebijakan

energi terbarukan di

Indonesia,pemerintah daerah sesuai

dengan kewenangannya.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian

Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (23rd

ed.). CV. Alfabeta.

The Explorer. (2020). This world-leading,

North Sea test centre holds the future

for floating wind power.

https://www.theexplorer.no/

stories/energy/this-world-leading-

north-sea-test-centre-holds-the-future-

for-floating-wind/?gclid=

The Ministry of Petroleum and Energy of

Norway. (2020). Norway’s oil history

in 5 minutes.

https://www.regjeringen.no/en/topics/e

nergy/oil-and-gas/norways-oil-history-

in-5-minutes/id440538/

The World Bank. (2021). Global Flaring And

Venting Regulations.

https://flaringventingregulations.world

bank.org/norway#:~:text=Norway has

imposed restrictions on,related policies

(Meland 2022).

Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Volume 49 No. 2, November 2023 209

Kebijakan Pemerintah Untuk Energi Terbarukan di Indonesia (Studi Perbandingan Dengan Negara-Negara Kawasan Nordik)

(Kiki Apriliyanti, Darlin Rizky Zega)

Umiyani, A. (2023, September 8). Harga BBM

Pertamina 8 September 2023 Terbaru di

Seluruh SPBU. INews.

Wahyuni, H., & Suranto, S. (2021). Dampak

Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap

Pemanasan Global di Indonesia. JIIP:

Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 6(1),

148–162.

https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.1008

World Population Review. (2023). Carbon

Footprint by Country 2023.

https://worldpopulationreview.com/co

untry-rankings/carbon-footprint-by-

country

Yale Center for Environmental Law & Policy.

(2022). 2022 Environmental

Performance Index Results. EPI

(Environmental Performance Index), 1.

https://epi.yale.edu/epi-results/2022/

component/epi

terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license

210 Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Volume 49 No. 2, November 2023

Kebijakan Pemerintah Untuk Energi Terbarukan di Indonesia (Studi Perbandingan Dengan Negara-Negara Kawasan Nordik)

(Kiki Apriliyanti, Darlin Rizky Zega)

The Transformation of Renewable Energy in Indonesia and Thailand: Energy Diversification as an Effort to Achieve the 2030 SDGs

Article

Dec 2024

Many countries are transitioning from conventional energy to renewable energy sources. This transformation requires support through socialization and training activities targeting all sectors of society, including educators in schools. The Al-Hidayah Waqaf Foundation in Thailand is an educational institution with educators who have limited knowledge regarding the implementation of renewable energy as part of energy diversification efforts. Collaborative activities were conducted with the Al-Hidayah Waqaf Foundation in Thailand through socialization and training on renewable energy. The outcomes of these activities provided educators with increased knowledge, information, and perspectives on renewable energy.

Penerapan Pajak Karbon Di Swedia Dan Finlandia Serta Perbandingannya Dengan Indonesia

Article

Full-text available

Jun 2022

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat bagaimana tarif dan mekanisme penerapan pajak karbon di Swedia dan Finlandia untuk kemudian dibandingkan dengan rencana penerapannya di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan berupa kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Swedia, yang memiliki tarif pajak karbon tertinggi di dunia, berhasil menekan emisi karbonnya dan tanpa memberikan dampak negatif bagi perekonomian negaranya. Serupa dengan Finlandia, yang merupakan negara pertama yang menerapkan pajak karbon di dunia, berhasil menekan emisi karbonnya dan tanpa memberikan dampak negatif bagi perekonomian negaranya. Indonesia akan mulai menerapkan pajak karbon sejak April 2022 atas sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap-batu bara, dimana mekanisme yang diterapkan adalah Cap-and-Tax yakni gabungan dari perdagangan karbon dan emisi karbon. Tarif pajak karbon yang diterapkan adalah sama dengan harga karbon di pasar karbon namun tidak boleh kurang dari Rp30 per kilogram CO₂ ekuivalen.

Energy Security and Portfolio Diversification: Conventional and Novel Perspectives

Article

Full-text available

Jul 2021

Despite the recent expansion of the scope, the main pillars of energy security remain physical supply and price components. This paper highlights the novel developments of this notion, including the exporters’ perspective, relevant challenges, indicators, and policies. Furthermore, we apply the portfolio theory approach to five Gulf Cooperation Council countries to construct portfolios representing the trade-offs between maximizing returns (oil export growth or export prices) and minimizing risks (standard deviation of return variables). We assess portfolios’ resilience to external demand and logistical shocks by running several disruptive scenarios. We find that oil exporters adopt a balanced approach to the risks associated with export volume growth and pricing, which is different from some major oil importers that prioritize either the physical supply or price stability. Simulation scenarios of increasing oil exports to China would have a significant impact mainly on Saudi Arabia and the United Arab Emirates (UAE), but not on the others, while scenarios of reduced oil exports to the United States would impact mainly Saudi Arabia and Kuwait. A blockade of the Malacca Strait would reduce export volumes and increase portfolio risks for all five economies, with Kuwait and Oman most affected.

Operation of Norwegian Hydropower Plants and Its Effect on Block Fall Events in Unlined Pressure Tunnels and Shafts

Article

Full-text available

Jun 2021

The main objective of this study is to investigate the effect of hydropower plant operation on the long-term stability of unlined pressure tunnels of hydropower plants in Norway. The authors analyzed the past production data of some hydropower plants to find out the number of starts/stops and the frequency and magnitude of load changes. The study demonstrates that an average of 200–400 start/stop events are occurring per turbine per year for the analyzed period, with an increasing trend. Currently, 150–200 large load changes per turbine smaller than 50 MW are occurring every year, and this is expected to increase by 30–45% between 2025 and 2040 for one of the studied power plants. Most importantly, the monitored pressure transients and pore pressure response in the rock mass during real-time operation at Roskrepp power plant are presented. A new method is proposed to calculate and quantify the hydraulic impact (HI) of pressure transients on rock joints and the effect of duration of shutdown/opening, which is found to be the most dominant parameter affecting the magnitude. The results show that faster shutdown sequences cause unnecessary stress in rock mass surrounding pressure tunnel. The hydraulic impact (HI) can be more than 10 times higher when the shutdown duration is reduced by 50 percent. The study recommends that duration of normal shutdowns/openings in hydropower plants should be slower so that hydraulic impacts on the rock joints are reduced and cyclic hydraulic fatigue is delayed, prolonging the lifetime of unlined pressure tunnels and shafts.

Factors Causing Failure of REDD+ Program Implementation in Central Kalimantan

Article

Full-text available

May 2019

Deforestation in the context of climate change Deforestation in Southeast Asia is more becomes a crucial issue. serious than in Amazonia and Central Africa due to forest clearing done for economic activities such as agriculture and timber production. mong the. In order to A ASEAN countries, Indonesia contributes to the biggest number solve this issue, Indonesia cooperates with the Government of Norway to implement the Reducing Emission from Degradation and Deforestation Plus REDD+) program. The program is implemented in several regions in Indonesia as pilot projects. One of them is in Central Kalimantan. Although many resources are spent to support the success of the program in Central Kalimantan, it seems that the program does not successfully solve the problem for Central Kalimantan Province suffers. Therefore, aims (high degradation and deforestation this study to investigate the cause of failure in implementing REDD+ in Central Kalimantan s the program by using the bottom-up implementation model applied a qualitative method were. This study. The informants in this study government and non-government agent involved in REDD+ in Central Kalimantan, such as Lembaga Dayak Panarung, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara of Central Kalimantan, and Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. s the implementation Data collected using interview and observation. Collected data from interview and observation were supported by secondary data. were This study found that there are two major problems causing the failure of REDD+ implementation. The first problem is the communities. They different perceptions between thought that the REDD+ program was ed to certain groups. Furthermore, the practice of bad forestry governance trigger bad implementation. a project that only benefit s

Renewable Energy and Climate Change

Chapter

Full-text available

Jan 2012

This Intergovernmental Panel on Climate Change Special Report (IPCC-SRREN) assesses the potential role of renewable energy in the mitigation of climate change. It covers the six most important renewable energy sources – bioenergy, solar, geothermal, hydropower, ocean and wind energy – as well as their integration into present and future energy systems. It considers the environmental and social consequences associated with the deployment of these technologies and presents strategies to overcome technical as well as non-technical obstacles to their application and diffusion. SRREN brings a broad spectrum of technology-specific experts together with scientists studying energy systems as a whole. Prepared following strict IPCC procedures, it presents an impartial assessment of the current state of knowledge: it is policy relevant but not policy prescriptive. SRREN is an invaluable assessment of the potential role of renewable energy for the mitigation of climate change for policymakers, the private sector and academic researchers.

Development of Small Versus Large Hydropower in Norway– Comparison of Environmental Impacts

Article

Full-text available

Dec 2012

This study has compared the accumulated environmental impacts from 27 small-scale hydropower plants with 3 large hydropower projects. The results show a slight tendency that large hydropower has a lower degree of impacts than many small-scale projects, but lack of precision in the data and weak methodological foundation introduces uncertainty in the results. Taking into account other benefits such as the provision of regulated power, it is reasonable to assume that a few large hydropower projects will produce electricity to a lower environmental cost compared to many small projects, which should be considered when realizing renewable energy policy objectives.

Renewable energy project implementation: Will the Baltic States catch up with the Nordic countries?

Article

May 2023
Util Pol

The research identifies and describes administrative procedures for implementing RES electricity generation infrastructure projects in Baltic and Nordic countries. The administrative processes of installing small to large solar parks and onshore wind farms for electricity generation were assessed, looking at several criteria such as the timeline, complexity, information availability, impact of public opinion, and local authorities (municipalities). The methodology developed allows evaluating administrative procedures using a multi-criteria analysis method, resulting in a single-score quantification that can be further utilized in complex energy simulation models. The obtained results allow identifying the potential recommendations for process optimization in the analysed countries. For instance, the introduction of a single point of contact as in Norway, the consolidation of the environmental impact assessment and spatial planning phases as in Finland, and the simplification of the microgeneration and small-scale installation permitting process as in Lithuania.

Perkembangan Kebijakan Energi Nasional dan Energi Baru Terbarukan Indonesia

Article

Dec 2021

Kebijakan terkait energi di Indonesia kian mengalami dinamika namun secara garis besar mulai mengarah ke transisi energi terbarukan. Dalam rangka mengurangi emisi karbon, Indonesia turut mengatur perundang-undangan tentang energi yang dapat melanggengkan pelaksanaan program pembangunan dengan landasan energi terbarukan dalam Kebijakan Energi Nasional. Melalui studi pustaka dari berkas perundang-undangan hingga berita terkini, penulis menunjukkan bagaimana perkembangan dari kebijakan energi Indonesia dan khususnya dalam upaya Indonesia dalam transisi ke arah energi terbarukan. UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi menjadi dasar dalam pengembangan aturan-aturan terkait rancangan energi baru dan terbarukan. Dalam memaksimalkan bauran energi baru dan terbarukan, pemerintah melakukan pembangunan pembangkit listrik tenaga energi terbarukan khususnya untuk mengatasi masalah rasio elektrifikasi, dukungan terhadap pengaturan regulasi energi terbarukan, memaksimalkan lembaga Dewan Energi Nasional dan lembaga lain, penetapan target-target khusus, hingga mengadakan bentuk kerja sama bilateral di tingkat internasional

Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD)

Chapter

Jan 2015

Emissions caused from deforestation and forest degradation are a major source of global anthropogenic greenhouse gases (GHG). Economic analysis suggests that reducing emissions from the forest sector offers a comparatively cost-effective opportunity to cut GHG, providing an incentive for forest-rich countries in the tropics to get “REDD-ready”. This chapter provides an overview of the REDD mechanism. First, we introduce what lies at the heart of this economic instrument: forest carbon pools. Subsequently, central REDD building blocks will be described, including policy and strategy considerations; measurement, reporting and verification (MRV); baseline construction; and benefit-sharing arrangements. Finally, multilateral actors as well as the voluntary carbon market will be introduced, demonstrating that REDD implementation is advancing on the ground.

Faktor-Faktor Penghambat Implementasi

Jan 2013
1-15

D M Aprillia

Aprillia, D. M. (2016). Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kerjasama Indonesia Dan Norwegia Dalam Skema Redd+ Di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah (2013-2015). JOM Fisip, 3(2), 1-15.

Renewable Energy Policies: A Case Study of Indonesia and Norway in Sustainable Energy Resource Management

Abstract

Recommended publications

Design and Construction of a Semi-batch Pyrolysis Reactor for the Production of Biofuel

Energy Convergence and Regional Energy Security: Policy Implications

Ukraine Crisis as the Opportunity of Energy Solidarity in the EU

Hydropower in the Sustainable Energy Mix