No full-text available
To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the authors.
Peningkatan Tata Kelola Masjid dengan Si-Ikhlas
... in order to assist organizations reach their objectives, stewardship theory can serve as an accountability mechanism that guarantees effective monitoring, auditing, and reporting (Armansyah et al., 2021). the attitude and actions of stewardship prioritise the group's long-term interests over individual objectives that further one's own benefits. ...
The purpose of this study is to investigate the conceptual research related to mosque governance, this paper serves as a conceptual framework for further research. Examining mosque governance is a pressing matter in order to impact mosque performance and promote the use of mosque financial management techniques. The conceptual framework is a comprehensive summary of mosque governance. The application program ‘Publish or Perish’, mapping was done in order to compile the best research map of mosque governance. Based on these criteria, this investigation discovered 63 publications about Good Mosque Governance, with the first one appearing in 2001 and the last one appearing in 2023. Then, with the use of VOS Viewer software, bibliometric techniques were used to assess these publications. These results provide insights on how financial management and mosque performance relate to one another in the context of Indonesian mosques. In implementing mosque governance, there must be good management because the main goal is not to generate profit. Mosques must implement good financial management patterns in order to maximize their performance. This study result suggest holds significance for policymakers who create programs and support systems aimed at promoting enhanced performance in mosques.The phrase ‘governance of mosques as non-profit organizations’ appears to be the most recent one used to describe how the government and religious organizations interact. Conventional church-state structures and arrangements are examined in earlier studies. This review examines into the most current changes in Indonesian mosque governance.
... Proses digitalisasi telah merambah ke seluruh bidang pekerjaan, tak terkecuali dalam tata kelola pemerintahan atau digital government (Armansyah et al., 2021). Saat ini pemerintah telah menerapkan digital government sebagai proses transformasi ke era digatalisasi mengikuti perkembangan teknologi. ...
Seiring dengan perkembangan teknologi, maka Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Kenavigasian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mengembangkan sebuah sistem perizinan dan non perizinan yang berbasis digital sejak tahun 2016, yaitu melalui aplikasi e-licensing untuk layanan di bidang telekomunikasi pelayaran. E-licensing saat ini juga telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) yang dikembangkan oleh Kementerian Investasi/BKPM. Terdapat 4 (empat) layanan dalam aplikasi e-licensing yang terintegrasi dengan OSS, yaitu Sertifikat Standar Penetapan Frekuensi Marine Untuk Komunikasi Stasiun Radio Kapal, Sertifikat Standar Penetapan Frekuensi Marine Untuk Komunikasi Stasiun Radio Pantai, dan Sertifikat Standar Penyelenggaraan Vessel Traffic Services (VTS), dan Sertifikat Standar Registrasi Izin Komunikasi Data LRIT, sedangkan 2 (dua) layanan yang tidak terintegrasi dengan OSS adalah Sertifikat Standar Registrasi Nomor Maritime Mobile Service Identities (MMSI), Sertifikat Standar Pemberian Kuasa Perhitungan Jasa Telekomunikasi Dalam Dinas Bergerak Pelayaran Accounting Authority Identification Code (AAIC). Penerapan layanan e-licensing terbagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu kategori 1 untuk Perorangan, kategori 2 untuk Kementerian/Lembaga, dan kategori 3 untuk Korporasi/Perusahaan. Dengan diterapkannya layanan perizinan dan non perizinan bidang telekomunikasi pelayaran secara online, dapat lebih mempermudah bagi pengguna jasa atau pelaku usaha dalam mengajukan permohonan karena dapat dilakukan di mana saja tanpa perlu tatap muka. Hal ini tentunya dapat menekan biaya yang harus dikeluarkan karena seluruh layanan melalui aplikasi e-licensing tanpa dipungut biaya atau gratis.
... Penerapan manajemen aset dapat memastikan tersedianya informasi tentang aset sehingga operasional organisasi tidak terganggu oleh keadaan aset yang tidak layak. Praktik manajemen aset dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti sistem informasi aset (Armansyah et al., 2021;Mauludi et al., 2019;Nurjanah & Zulkarnaen, 2022;Setyorini & Violinda, 2021 Program Pendampingan 100% ...
Masjid tidak terbatas sebagai tempat ibadah atau ritual keagamaan, akan tetapi menjadi pusat peradaban dan pemberdayaan umat Islam. Masjid juga sebagai organisasi yang menghimpun dana dari publik serta mengelola aset untuk kepentingan keagamaan. Akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan semakin dituntut. Di samping itu terdapat fenomena berupa terjadinya sengketa aset wakaf masjid di beberapa tempat. Hal ini membuat pengurus masjid harus semakin memahami akan pentingnya pengelolaan atau manajemen aset terhadap masjid yang dikelola.Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pengurus masjid dalam mengelola asetnya, agar dapat memitigasi sengketa aset masjid, khususnya apabila terdapat aset masjid berupa wakaf sebagaimana telah terjadi sengketa di beberapa tempat di Indonesia.Target luaran kegiatan ini adalah meningkatkan pencapaian pengetahuan, keterampilan dan kompetensi pengurus masjid di Kota Banjarmasin dalam mengelola atau manajemen aset. Kegiatan ini diawali dengan survei pendahuluan dan pelatihan akan dilakukan dengan pendekatan ceramah, tutorial dan diskusi seputar akuntansi dan manajemen aset untuk mengetahui pencapaian pengetahuan dan kompetensi peserta pelatihan. Program ini berjalan dengan lancar target yang di rancang telah tercapai dengan meningkatnya literasi para pengurus/takmir masjid.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.