Content uploaded by Nasiatul Aisyah Salim
Author content
All content in this area was uploaded by Nasiatul Aisyah Salim on Feb 25, 2023
Content may be subject to copyright.
261
RIWAYAT PENYAKIT DAN PERSEPSI PELAYANAN KESEHATAN DENGAN
KEPATUHAN MEMBAYAR PREMI PADA PESERTA JKN NON PBI-MANDIRI DI
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
History of Disease and Perception of Health Services with Compliance to Pay Premiums in
JKN non PBI-Mandiri Membership in Yogyakarta Special Region Province
Dewi Ariyani Wulandari1, Nasiyatul Aisyah Salim2
1Prodi Kesehatan Masyarakat STIKES Wira Husada Yogyakarta
2Prodi Ilmu Keperawatan STIKES Wira Husada Yogyakarta
Korespondensi: dewiwulan02@gmail.com
ABSTRAK
Evaluasi pelaksanaan JKN memberikan fenomena adverse selection pada peserta non PBI/mandiri. Peserta
mandiri yang beresiko tinggi menjadi peserta JKN untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan dalam jangka
pendek sehingga menimbulkan rasio klaim pelayanan kesehatan yang tinggi. Pelaksanaan JKN harus
mendapatkan respon persepsi postitif dari masyarakat sehingga akan menumbuhkan partisipasi aktif
masyarakat terhadap pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan
riwayat penyakit dan persepsi pelayanan kesehatan dengan kepatuhan membayar premi pada peserta JKN
mandiri di DI Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif analitik dengan desain penelitian cross
sectional. Populasi penelitian ini adalah peserta JKN tipe kepesertaan PBPU di wilayah DI Yogyakarta.
Sample penelitian ini sejumlah 201 kepala keluarga di wilayah DI Yogyakarta dan teknik pengambilan
sample dengan cara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan riwayat penyakit
dengan kepatuhan membayar premi JKN pada peserta mandiri sektor informal di Provinsi DI Yogyakarta
(p=0.000) dan tidak ada hubungan persepsi pelayanan kesehatan dengan kepatuhan membayar premi JKN
pada peserta mandiri sektor informal di Provinsi DI Yogyakarta (p=0.395). Saran agar program JKN
mengadakan program rutin deteksi dini penyakit kronis, memperbaiki pelayanan kesehatan serta
memberikan reward kepada peserta yang rutin membayar premi JKN
Kata kunci: Riwayat Penyakit, Persepsi Pelayanan Kesehatan, Kepatuhan, Premi JKN
ABSTRACT
PBI / independent membership. Independent membership who are at high risk of becoming JKN
participants aim to utilize health services in the short term, leading to a high ratio of health service claims.
JKN implementation must get positive perception responses from the community so that it will foster active
community participation in the implementation of the program. This study aims to determine the
relationship between history of disease and health service perceptions with compliance paying premiums
for JKN independen membership in DI Yogyakarta. This type of research is quantitative analytic with a
cross-sectional research design. The population of this research is JKN participant independent
membership type in the DI Yogyakarta region. The sample of this study was 201 families in the DI
Yogyakarta region and the sampling technique was by purposive sampling. The results showed that there
was a correlation between history of disease and JKN premium payment compliance for informal sector
independent membership in DI Yogyakarta Province (p =0,000) and there was no relationship between
health service perceptions and JKN premium payment compliance for informal sector independent
membership in DI Yogyakarta Province (p = 0.395). Suggestions that the JKN program conduct routine
programs for early detection of chronic diseases, improve health services and give awards to those who
have paid JKN premium regularly.
Keywords: History of Disease, Health Service Perception, Compliance, JKN Premium
262
Pendahuluan
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
merupakan hak dan kewajiban pemerintah
pusat dan daerah untuk semua rakyatnya.
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) sejak tahun 2014 telah
berhasil mereformasi sistem
penyelenggaraan pelayanan kesehatan di
Indonesia. Penyelenggaraan JKN bertujuan
untuk memberikan pelayanan kesehatan yang
komprehensif meliputi promotif, preventif,
kuratif, dan rehabilitatif serta pelayanan yang
bermutu tanpa hambatan finansial ke seluruh
warga negara Indonesia. Pemerintah
berkomitmen bahwa penyelenggaraan JKN
menuju penyelenggaraan cakupan semesta
(Universal Health Coverage/UHC). World
Health Organization (WHO) menegaskan
ada 3 dimensi yang harus diperhatikan dalam
mencapai UHC yaitu dimensi cakupan
peserta, dimensi akses memperoleh
pelayanan dan dimensi jangkauan keuangan
atau proporsi biaya yang dikeluarkan1. JKN
dikelola dengan prinsip gotong royong,
nirlaba, keterbukaan dan portabilitas2.
Evaluasi tahun pertama pelaksanaan
JKN memberikan fenomena adverse
selection pada peserta non PBI/mandiri.
Peserta mandiri yang beresiko tinggi menjadi
peserta JKN untuk memanfaatkan pelayanan
kesehatan dalam jangka pendek sehingga
menimbulkan rasio klaim pelayanan
kesehatan yang tinggi3. Data per Desember
2017 pendapatan iuran BPJS Kesehatan
mencapai 74,24 Trilyun namun beban
manfaat yang ditanggung oleh BPJS
Kesehatan sebesar 84,44 Trilyun. Bila
ditelusur lebih lanjut iuran yang diterima dari
kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah
(PBPU) 8,86% dari total pendapatan dan dari
kelompok Non PBPU sebesar 91,14% dari
total pendapatan. Beban jaminan kesehatan
dari kelompok Non PBPU sebesar 70,78%
dari total pendapatan dan PBPU sebesar
29,22% dari total pendapatan. Dengan
demikian ada indikasi defisit dari
pengelolaan JKN4.
Berdasarkan data BPJS Kesehatan DI
Yogyakarta, hingga bulan Juni 2018 lalu
sebanyak 29.312 jiwa menunggak
pembayaran premi JKN. Peserta mandiri
yang menunggak premi terdiri dari kelas 3
terdapat 15.422 orang, kelas 2 terdapat 7.592
orang dan kelas 1 terdapat 6.398 orang5.
Terdapat Potensi adverse selection pada
implementasi JKN pada peserta mandiri,
dimana mereka akan membayar premi secara
rutin apabila membutuhkan pelayanan
kesehatan. Hal ini tercermin pada tingginya
rasio klaim manfaat pada kelompok PBPU
karena adanya pooling risiko yang tidak
sesuai dengan prinsip asuransi kesehatan.
263
Idealnya dalam asuransi sosial fenomena
adverse selection tidak akan terjadi karena
prinsip the law of the large number terpenuhi
dalam konsep asuransi sosial6.
Kepatuhan membayar premi pada
peserta mandiri akan berdampak pada cash
flow pada BPJS Kesehatan. Salah satu faktor
yang mempengaruhi kepatuhan dalam
membayar premi didasari oleh faktor
willingness to pay (WTP). Studi di Negeria
mengenai sistem asuransi kesehatan berbasis
komunitas menjelaskan bahwa faktor yang
mempengaruhi WTP adalaah pendidikan,
status ekonomi sosial, tempat tinggal, serta
jenis kelamin7. Riwayat penyakit juga dapat
berkontribusi dalam seorang patuh atau tidak
dalam skema JKN karena manfaat yang
ditawarkan oleh JKN kepada pesertanya.
Pelaksanaan JKN harus mendapatkan respon
persepsi postitif dari masyarakat sehingga
akan menumbuhkan partisipasi aktif
masyarakat terhadap pelaksanaan program
tersebut. Respon persepsi positif akan
menumbuhkan kepuasan peserta dalam
memanfaatkan program JKN. Dengan
demikian perlu kajian hubungan riwayat
penyakit dan persepsi pelayanan kesehatan
dengan kepatuhan peserta mandiri membayar
premi di DI Yogyakarta. Kajian ini sebagai
upaya memberi masukan bagi pembuatan
kebijakan pengembangan strategi untuk
meningkatkan kepatuhan pembayaran premi
peserta mandiri.
Metode
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif
analitik dengan desain penelitian cross
sectional. Populasi penelitian ini adalah
peserta JKN tipe kepesertaan PBPU di
wilayah DI Yogyakarta. Sample penelitian
ini sejumlah 201 kepala keluarga di wilayah
DI Yogyakarta dan teknik pengambilan
sampel dengan cara purposive sampling.
Instrument penelitian dengan menggunakan
kuesioner. Data yang telah terkumpul
dianalisis secara univariat dengan cara
distribusi frekuensi. Analisis bivariat dengan
cara tabulasi silang kemudian dilakukan
analisis statistik menggunakan uji chi square.
Penelitian ini telah disetujui melalui komisi
etik penelitian No.121/KEPK/STIKES-
WHY/VI/2019.
Hasil
Tabel 1 akan diuraikan karakteristik
responden yang meliputi usia, jenis kelamin,
tingkat pendidikan, pekerjaan suami,
pekerjaan istri, pendapatan suami,
pendapatan istri, dan premi JKN.
264
Tabel 1
Karakteristik Responden
Karakteristik
N
%
Usia
< 36 Tahun
37
18,4
36 - 46 Tahun
66
32,8
47 – 57 tahun
60
29,9
> 58 Tahun
38
18,9
Jenis Kelamin
Laki-laki
124
61,7
Perempuan
77
38,3
Pendidikan
Pendidikan dasar (SD/SMP)
84
41,8
Pendidikan Menengah (SMA)
67
33,3
Pendidikan Tinggi (D3/S1/S2)
50
24,9
Pekerjaan Suami
Wiraswasta
122
60.7
Pegawai Swasta
37
18,4
Pensiun
8
4,0
Tidak ada Suami
34
16,9
Pekerjaan Istri
Wiraswasta
83
41,3
Pegawai Swasta
13
6,5
Ibu Rumah Tangga
100
49,8
Pensiun
5
2,5
Pendapatan Suami
< 1.000.000,-
4
2,0
1.000.000 – 2.000.000
92
45,8
2.000.000 – 3.000.000
32
15,9
3.000.000 – 4.000.000
16
8,0
4.000.000 – 5.000.000
17
8,5
>5.000.000
2
1,0
Tidak ada pendapatan
38
18,9
Pendapatan Istri
< 1.000.000,-
13
6,5
1.000.000 – 2.000.000
73
36,3
2.000.000 – 3.000.000
15
7,5
3.000.000 – 4.000.000
2
1,0
4.000.000 – 5.000.000
1
0,5
Tidak ada pendapatan
97
48,3
Premi JKN
Kelas 1
18
9,0
Kelas 2
94
46,8
Kelas 3
89
44,3
Sumber : Data Primer, 2019
Dari Tabel 1 diketahui bahwa
responden dari tipe kepesertaan PBPU
sebagian besar berusia produktif dan telah
menempuh jenjang pendidikan SMA dan
265
jenjang perguruan tinggi. Status pekerjaan
suami sebagai kepala rumah tangga adalah
wirausaha dan pekerjaan istri sebagian besar
sebagai ibu rumah tangga. Pendapatan suami
terbanyak adalah rentang Rp. 1.000.000,- s.d.
Rp.2.000.000,- sebesar 45,8%. Sedangkan
dikarenakan istri tidak memiliki pendapatan
(48,3%) dikarenakan pekerjaan istri adalah
ibu rumah tangga
Tabel 2
Distribusi Frekuensi Variable Riwayat Penyakit Responden, Persepsi
Pelayanan Kesehatan dan Kepatuhan Pembayaran Premi
Kategori
n
%
Riwayat penyakit responden
Ya
27
13,4
Tidak
174
86,6
Persepsi Pelayanan Kesehatan
Baik
107
53,2
Tidak Baik
94
46,8
Kepatuhan Pembayaran Premi
Patuh
153
76,1
Tidak Patuh
48
23,9
Sumber : Data Primer, 2019
Tabel 3
Tabulasi Silang Hubungan Riwayat Penyakit dan Persepsi Pelayanan
Kesehatan dengan Kepatuhan Pembayaran Premi Peserta JKN Mandiri di
Provinsi DI Yogyakarta
Kepatuhan Membayar Premi
p value
Patuh
Tidak
Patuh
Total
n
%
n
%
n
%
Riwayat Penyakit
Responden
Ada
15
7,4
12
6
27
13,4
0,000
Tidak Ada
141
70,2
33
16,4
174
86,6
Persepsi
Pelayanan
Kesehatan
Baik
23
11,4
84
41,8
107
53,2
0,395
Tidak Baik
25
12,4
69
34,3
94
46,8
Sumber : Data Primer, 2019
266
Berdasarkan Tabel 2 dijabarkan analisa
univariate variabel riwayat penyakit
responden, kepuasan pelayanan dan
kepatuhan membayar premi JKN. Sebagian
besar responden (86,6%) tidak memiliki
riwayat penyakit yang serius. Persepsi
responden terkait pelayanan kesehatan di
puskesmas, klinik pratama dan rumah sakit
sebagian besar berpersepsi tidak baik sebesar
53,2%. Kepatuhan responden dalam
membayar premi JKN pada peserta non PBI
mandiri sebagian besar patuh sebesar 76,1%.
Dari tabel 3 diperoleh bahwa terdapat
174 responden dengan memiliki tidak
memiliki riwayat penyakit namun ada 141
responden (70,2%) yang patuh membayar
premi JKN. Sedangkan terdapat 27 responden
yang memiliki riwayat penyakit namun ada 12
responden (6%) yang tidak patuh membayar
premi JKN. Hasil uji statistik dengan
menggunakan uji chi square pada tingkat
kepercayaan 95% didapatkan nilai p=0,000
(Pvalue< ) sehingga terdapat hubungan
antara riwayat penyakit responden dengan
kepatuhan membayar premi JKN pada peserta
non-PBI Mandiri. Dengan nilai OR=0,354
yang berarti peserta JKN yang memiliki
riwayat penyakit akan cenderung lebih patuh
sebesar 0,354 kali dibanding dengan peserta
yang tidak memiliki riwayat penyakit.
Informasi lain juga menyebutkan bahwa
terdapat 107 responden yang memiliki
persepsi baik terhadap pelayanan kesehatan
namun ada 84 responden (41,8%) yang tidak
patuh melakukan pembayaran premi JKN dan
23 responden (11,4%) patuh melakukan
pembayaran premi JKN. Hasil uji statistik
dengan menggunakan uji chi square pada
tingkat kepercayaan 95% didapatkan nilai
p=0,395 Pvalue>) sehingga terdapat tidak ada
hubungan antara persepsi responden tentang
pelayanan kesehatan dengan kepatuhan
membayar premi JKN pada peserta non-PBI
Mandiri.
Pembahasan
Peningkatan partisipasi peserta JKN dan
mencegah keterlambatan pembayaran premi
terutama kelompok JKN mandiri merupakan
upaya mengatasi fenomena self selection3.
Dalam penelitian ini sebanyak 23,9% tidak
patuh dalam membayar premi JKN dan76,1%
patuh dalam membayar premi JKN. Jika
ditelurusi, kepatuhan dapat berhubungan
dengan tingkat pendapatan, persepsi
pelayanan kesehatan dan motivasi peserta8.
Penelitian lain mengungkapan bahwa
keadilan layanan dan prosedural akan
berdampak positif pada kepuasan pengguna
layanan kesehatan sehingga menumbuhkan
niat positif membayar premi secara teratur9.
267
Responden penelitian ini sebagian besar
adalah pekerja sektor informal yaitu pekerjaan
suami utama adalah wiraswasta (60,7%)
sedangkan pekerjaan istri adalah sebagai ibu
rumah tangga (41,3%). Jenis pekerjaan akan
mempengaruhi kemampuan sebuah keluarga
dalam keteraturan membayar premi asuransi
kesehatan. Pekerjaan sektor informal
cenderung memiliki kemauan membayar
lebih rendah dibanding dengan pekerja sektor
formal karena terkait dengan pendapatan yang
tetap setiap bulan10. Semakin tinggi tingkat
pendapatan seseorang maka semakin baik
kesadaran berasuransi dan membayar iuran
secara rutin8. Pendapatan yang rendah
mampu menurunkan kepatuhan masyarakat
membayar premi karena banyak kebutuhan
keluarga yang harus dipenuhi sehingga tidak
ada alokasi untuk rutin membayar premi.
Sebagian peserta tidak teratur membayar
premi JKN dimungkinkan karena
memprioritaskan kebutuhan primer terlebih
dahulu.
Jika dilihat dari kelas premi JKN
sebanyak 48,8% responden memilih kelas 2
dan 44,3% memilih kelas 3 hal ini jika dilihat
dari rentang pendapatan cukup sesuai dengan
pendapatan responden perbulannya, untuk
pendapatan suami dan istri masing-masing
kurang lebih Rp.2.000.000,- per bulan. Russel
(1996) berpendapat bahwa 2-5% dari
pendapatan adalah batas ukuran ekonomi
yang memungkinkan untuk membayar
kebutuhan kesehatan di negara berkembang11.
Ditinjau dari segi usia, dalam penelitian
ini usia dominan adalah 36-46 tahun (32,8%)
dan sedikit responden pada usia < 36 tahun
(18,4%). Orang tua yang rentan dengan
penyakit cenderung untuk memiliki
kemungkinan menjadi peserta asuransi
sehingga memiliki kemauan untuk membayar
premi. Persistensi usia tua lebih baik
dibanding usia muda dalam mengikuti
asuransi12. Ada kecenderungan masyarakat
sektor informal memiliki jaminan kesehatan
manakala pada usia lanjut, kelompok
masyarakat inilah yang berkontribusi pada
fenomena adverse selection3.
Dilihat dari distribusi riwayat penyakit
terdapat 86,6% tidak memiliki riwayat
penyakit dan 13,4% memiliki riwayat
penyakit. Hasil analisa bivariate dalam
penelitian ini menunjukkan ada hubungan
antara riwayat penyakit dengan kepatuhan
membayar premi JKN. Masyarakat cenderung
akan patuh manakala sudah memahami paket
manfaat yang ditawarkan oleh JKN dikala
sakit dan berbiaya tinggi akibat sakit. Studi
lain menjelaskan sektor informal usia
produktif (26-54 tahun) belum pernah
mengalami gangguan penyakit kronis,
sedangkan sektor informal usia non produktif
268
(55-65 tahun) ada kemungkinan 8 kali lebih
besar untuk masyarakat sektor informal
mengikuti asuransi kesehatan3. Kepatuhan
dalam keteraturan membayar premi erat
kaitannya dengan kemauan membayar premi.
Studi lain yang berbeda mengungkapkan
bahwa tidak ada hubungan riwayat penyakit
kronis dengan kemauan partisipasi
pemabayaran premi13. Kebutuhan akan
asuransi kesehatan dilatarbelakangi
pembiayaan katastrofik penyakit degeneratif.
Ketidakpatuhan pembayaran premi
mengakibatkan ketidaklancaran klaim
layanan kesehatan.
Persepsi masyarakat terkait layanan
kesehatan dalam JKN turut mempengaruhi
dalam kelancaran peserta dalam membayar
premi, karena mereka merasa sepadan antara
biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang
diperoleh. Dalam penelitian ini sebanyak
53,2% mempunyai persepsi yang baik dari
layanan puskesmas, dokter keluaga serta
rumah sakit yang menggunakan rujukan
berjenjang. Persepsi positif dipengaruhi oleh
latar belakang budaya, pengalaman dan tujuan
pribadi14. Dari analisa bivariat disimpulkan
bahwa tidak ada hubungan antara persepsi
masyarakat dengan kepatuhan masyarakat
dalam membayar premi JKN. Analisa ini
dikarenakan masyarakat yang memiliki
persepsi yang baik terkait pelayanan
kesehatan belum tentu memiliki kesadaran
tinggi dalam membayar premi sehingga
belum menumbuhkan perilaku patuh dalam
membayar premi JKN.
Penelitian lain mengungkapkan
pendapat yang berbeda yaitu ada hubungan
persepsi pelayanan kesehatan dengan
kepatuhan membayar premi8. Ada sebagian
responden yang mengeluhkan pelayanan di
puskesmas dan rumah sakit terkait waktu
tunggu dan prosedur pelayanan. Namun
sebagian masyarakat juga patuh membayar
premi walaupun pelayanan kesehatan yang
kurang baik. Hal ini karena sebagian dari
masyarakat sudah memahami risiko yang
akan mereka hadapi dikala sakit. Seseorang
yang berusaha menjadi penghindar risiko,
maka demand untuk asuransi kesehatan akan
tumbuh6. Pada peserta mandiri cenderung
memiliki estimasi yang tinggi pada layanan
kesehatan. Mereka menganggap sejumlah
uang yang telah dibayarkan untuk premi harus
sepadan dengan kualitas pelayanan kesehatan
yang mereka terima. Makin baik persepsi
masyarakat terhadap layanan kesehatan maka
semakin baik pula kemauan membayar dari
masyarakat15. Dari kemauan membayar dari
masyarakat maka akan menumbuhkan
kepatuhan dalam membayar premi secara
teratur.
269
Kesimpulan
Ada hubungan antara riwayat penyakit
dengan kepatuhan membayar premi JKN pada
peserta mandiri di Provinsi DI Yogyakarta.
Tidak ada hubungan antara persepsi
pelayanan kesehatan dengan kepatuhan
membayar premi JKN pada peserta mandiri di
Provinsi DI Yogyakarta. Adanya program
rutin deteksi dini penyakit bagi peserta JKN
agar terhindar dari penyakit kronis. Menata
kembali pelayanan kesehatan dari puskesmas,
klinik dan rumah sakit agar bermutu baik
sehingga meningkatkan kepuasan pengguna
JKN. Sosialisasi kepada masyarakat untuk
menumbuhkan kesadaran dan motivasi dalam
pembayaran premi JKN serta memberikan
reward kepada peserta yang rutin membayar
premi JKN.
Daftar Pustaka
1. Mundiharno. 2012. Peta Jalan Menuju
Universal Health Coverage Jaminan
Kesehatan. Jurnal Legislasi Indonesia
Vol. 9 No. 2 Juli 2012 [cited : July 5th,
2018] Available from : http://e-
jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/articl
e/view/386/266.
2. Mukti dan Moertjahjo. 2010. Sistem
Jaminan Kesehatan Konsep
Desentralisasi dan Terintegrasi. Karya
Husada Mukti. Yogyakarta.
3. Intiasari et al. 2017. Strategi Switching
Premi dalam Pengumpulan Dana
Masyarakat Sektor Informal sebagai
upaya Pencegahan Keterlambatan
Pembayaran Premi Jaminan Kesehatan
Nasional. Jurnal Kesmas Indonesia Vol.
9 No.1, Januari 2017. [cited : Oktober
16th, 2019] Available from :
http://jos.unsoed.ac.id/index.php/kesmas
indo/article/view/229
4. BPJS Kesehatan. 2017. Laporan
Pengelolaaan Program dan Laporan
Keuanagan JKN 2017 [cited : July 5th,
2018] Available from : https://bpjs-
kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/5b8c
446214547b3f6727a710cd62dae7.pdf.
5. BPJS Kesehatan DIY. 2018. Laporan
BPJS Kesehatan 2018 DI Yogyakarta.
6. Murti B., Dasar-Dasar Asuransi
Kesehatan, Kanisius : Yogyakarta, 2000.
7. Ogundeji YK, Akomolafe B, Ohiri K,
Butawa NN. 2019. Factors Influencing
Willingness and Ability to Pay for Social
Health Insurance in Nigeria. PLoS ONE
2019 14(8): e0220558. Available From :
https://doi.
org/10.1371/journal.pone.0220558
8. Rismawati, Lisnawati, Jufri NN. 2017.
Factor Related With Compliance Paying
of BPJS Mandiri Insurance/ Contribution
in The Working Area of Batalaiworu
Public Health Center 2017. Jurnal Ilmiah
Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Vol 2
No.8, November 2017. Available from :
http://ojs.uho.ac.id/index.php/JIMKESM
AS/issue/view/470/showToc
9. Dwidienawati D, Arief M, Abdinagoro
SB. 2018. Is service fairness influencing
customers’ satisfaction and intention to
pay insurance premium? A case in BPJS
Kesehatan Indonesia. Journal of
270
Business and Retail Management
Research (JBRMR), Vol. 13 Issue 1,
Oktober 2018.
10. Hardy IPDK., Yudha, NLGAN.
Kemauan dan Kemampuan Membayar
(Ability to Pay- Willingness to Pay)
dalam Kepesertaan Jaminan Kesehatan
Nasional pada Sektor Informal Pedagang
Pasar Tradisional di Kota Denpasar
2017. Jurnal Kesehatan Terpadu 2018 2
(2) 96-100.
11. Mukti, A.G, Thabrany, H, Trisnantoro,
L. Telaah Kritis Terhadap Program
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Masyarakat di Indonesia. Jogjakarta :
Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan.
2001 04 (03), 159-71.
12. Thabrany H. 2005. Dasar-Dasar
Asuransi Kesehatan Bagian A.
PAMJAKI. Jakarta.
13. Al-Hanawi MK, Vaidya K, Alsharqi O,
Onwujekwe O. 2018. Investing the
Willingness to Pay for a Contributary
National Health Insurance Scheme in
Saudi Arabia: A Cross-Sectional Stated
Preference Approach. Appl Health Econ
Health Policy (2018) 16: 259-271.
Available from:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2
9307076
14. Mutmainah NF, Wicaksono F. 2018.
Identifikasi Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Persepsi dan Partisipasi
Masyarakat Kabupaten Bantul dalam
Kepesertaan Program JKN-KIS. Jurnal
Polinter Prodi Ilmu FISIP UTA’45
Jakarta Vol 3 No.2.
15. Supriyatno, Tono. Kemauan Membayar
Pasien Tuberculosis Pengobatan
“DOTS” dan Faktor- Faktor yang
Mempengaruhinya di Balai Besar
Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta.
DAYA SAING Jurnal Ekonomi
Manajemen Sumber Daya. 2009 10 (2).
117-132.
