BookPDF Available

Neo-Gramcianisme dan Geliat Tiongkok di Indonesia (Neo-Gramscianism and China's Growing Roles in Indonesia)

Authors:
ISBN : 978-623-256-520-3
Sosial
NEO-GRAMSCIANISME
DAN GELIAT TIONGKOK
DI INDONESIA
Muhammad Zulkar Rakhmat
NEO-GRAMSCIANISME DAN GELIAT TIONGKOK DI INDONESIA
Keterlibatan dan peran Tiongkok yang kian berkembang di Indonesia selama beberapa
tahun terakhir telah mendorong lahirnya berbagai macam studi, baik yang dilakukan oleh
peneliti domestik, maupun internasional. Studi-studi tersebut mencoba memberikan
pemahaman dengan menganalisis pergerakan Tiongkok di Tanah Air. Kendati
demikian, penelitian-penelitian tersebut hanya berhasil memperkaya pemahaman
sampai batas tertentu saja, karena seringkali interpretasi yang disuguhkan tidak cukup
komprehensif. Masih banyak dimensi dari hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok
yang masih belum terungkap. Topik seperti analisis politik dalam negeri Tiongkok,
peran aktor-aktor penting lainnya di luar aktor negara, serta pendekatan soft-power
budaya untuk melegitimasi kepentingan Tiongkok di negara mitra merupakan contoh
isu menarik yang belum banyak didiskusikan. Banyak ragam topik yang masih belum
tersentuh kemudian membuat studi tentang Tiongkok yang ada saat ini masih sangat
lemah dan perlu studi-studi lanjutan untuk menginvestigasi dan mengungkap berbagai
pertanyaan mengenai topik ini secara lebih mendalam. Oleh karena itu, buku ini hadir
untuk memberikan landasan teori alternatif dengan mengelaborasi perspektif neo-
Gramscianisme yang mampu menyelesaikan keterbatasan-keterbatasan yang terdapat
pada teori-teori ortodoks guna memahami secara lebih mendalam hubungan Indonesia
dan Tiongkok.
---------------------------------------
Muhammad Zulkar Rakhmat adalah dosen di Program Studi Hubungan Internasional,
Universitas Islam Indonesia. Zulkar meraih gelar doktor di bidang ekonomi politik
internasional dari e University of Manchester, Inggris, setelah sebelumnya menempuh
pendidikan magister di universitas yang sama. Ia menamatkan pendidikan S1 jurusan
Hubungan Internasional di Qatar University. Zulkar aktif mengajar dan meneliti
di bidang politik kerjasama internasional, khususnya hubungan trilateral Tiongkok,
Indonesia, dan Timur Tengah.
NEO-GRAMSCIANISME
DAN GELIAT TIONGKOK
DI INDONESIA
Muhammad Zulkar Rakhmat
Penerbit IPB Press
Jalan Taman Kencana No. 3,
Kota Bogor - Indonesia
C.01/03.2021
NEO-GRAMSCIANISME
DAN GELIAT TIONGKOK
DI INDONESIA
Judul Buku:
Neo-Gramscianisme dan Geliat Tiongkok di Indonesia
Penulis:
Muhammad Zulkar Rakhmat
Penyunting Bahasa:
Atika Mayang Sari
Korektor:
Atika Mayang Sari
Desain Sampul dan Penata Isi:
Muhamar Alwedi
Jumlah Halaman:
94 + 14 hal romawi
Edisi/Cetakan:
Cetakan 1, Maret 2021
PT Penerbit IPB Press
Anggota IKAPI
Jalan Taman Kencana No. 3, Bogor 16128
Telp. 0251 - 8355 158 E-mail: penerbit.ipbpress@gmail.com
www.ipbpress.com
ISBN: 978-623-256-520-3
Dicetak oleh Percetakan IPB, Bogor - Indonesia
Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan
© 2021, HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku
tanpa izin tertulis dari penerbit
KATA PENGANTAR
Pada April tahun ini, Indonesia dan Tiongkok memperingati 71 tahun
hubungan diplomatik antara kedua negara. Hubungan Indonesia dan Tiongkok
telah menguat dalam beberapa tahun terakhir di berbagai bidang termasuk
ekonomi, politik dan keamanan, pendidikan, budaya, serta pariwisata.
Hubungan keduanya semakin terjalin erat dengan adanya implementasi mega
proyek infrastruktur Belt and Road Initiative (BRI) di Indonesia. Keterlibatan
dan peran Tiongkok yang kian berkembang di Indonesia selama beberapa
tahun terakhir telah mendorong lahirnya berbagai macam studi, baik yang
dilakukan oleh peneliti domestik, maupun internasional. Studi-studi tersebut
mencoba memberikan pemahaman dengan menganalisis pergerakan Tiongkok
di Tanah Air.
Kendati demikian, penelitian-penelitian tersebut hanya berhasil memperkaya
pemahaman sampai batas tertentu saja, karena seringkali interpretasi yang
disuguhkan tidak cukup komprehensif. Masih banyak dimensi dari hubungan
bilateral Indonesia-Tiongkok yang masih belum terungkap. Topik seperti
analisis politik dalam negeri Tiongkok, peran aktor-aktor penting lainnya
di luar aktor negara, serta pendekatan soft-power budaya untuk melegitimasi
kepentingan Tiongkok di negara mitra merupakan contoh isu menarik yang
belum banyak didiskusikan. Banyak ragam topik yang masih belum tersentuh
kemudian membuat studi tentang Tiongkok yang ada saat ini masih sangat
lemah dan perlu studi-studi lanjutan untuk menginvestigasi dan mengungkap
berbagai pertanyaan mengenai topik ini secara lebih mendalam.
Oleh karena itu, buku ini hadir untuk memberikan landasan teori alternatif
dengan mengelaborasi perspektif neo-Gramscianisme yang mampu
menyelesaikan keterbatasan-keterbatasan yang terdapat pada teori-teori
ortodoks guna memahami secara lebih mendalam hubungan Indonesia dan
Tiongkok. Sebagai sebuah teori kritis yang menekankan pada latar belakang
sejarah, perspektif neo-Gramscianisme memberi kita alat analisis untuk
melihat secara kontekstual dari fenomena meningkatnya peran Tiongkok di
Indonesia hari ini.
vi
NEO-GRAMSCIANISME DAN GELIAT TIONGKOK DI INDONESIA
Pada waktu yang sama, dengan memusatkan perhatian pada hubungan dialektis
antara struktur dan agensi, perspektif neo-Gramscianisme juga memungkinkan
kita untuk mengatasi permasalahan state-sentrisme yang melekat pada studi-
studi ortodoks yang sudah ada. Oleh karena itu, peran aktor-aktor non-negara
yang terlibat serta variabel domestik yang mempengaruhi peran Tiongkok di
Indonesia turut dijadikan bahan pertimbangan yang penting dalam proses
analisis. Lebih lagi, berdasarkan penolakan Gramsci terhadap pembacaan
deterministik karya Karl Marx, perspektif neo-Gramscianisme memperluas
makna politik di luar perjuangan langsung dalam rangka mengontrol sarana
produksi dengan menambahkan analisis perjuangan tidak langsung lainnya
yang turut berkontribusi dalam membentuk legitimasi ekonomi bagi Tiongkok,
tidak hanya di tataran negara, melainkan hingga menyentuh masyarakat sipil.
Hal ini, memungkinkan kita untuk mengoreksi masalah determinisme yang
ada dalam pendekatan-pendekatan ortodoks, dan menganalisis berbagai upaya
proses pembangunan konsensus yang terjadi di belakang aktivitas ekonomi
Tiongkok di Indonesia.
Buku ini dibagi menjadi empat bab utama. Pada Bab I, penulis akan terlebih
dahulu menguraikan gambaran hubungan Indonesia dan Tiongkok sejak awal
kedua negara tersebut mulai menjalin kerjasama. Kemudian, Bab II hadir
guna mendiskusikan lebih jauh berbagai teori ortodoks yang lazim digunakan
dalam menganalisis hubungan bilateral kedua negara tersebut. Pada Bab III,
penulis akan menjelaskan premis utama dari perspektif neo-Gramscianisme
sebelum mengelaborasi lebih jauh pada bab IV bagaimana teori ini dapat
digunakan untuk menginvestigasi peningkatan geliat Tiongkok di Indonesia.
Besar harapan penulis buku ini dapat membuka jendela baru bagi pembaca
untuk melihat dinamika hubungan Indonesia-Tiongkok dari berbagai sudut
pandang. Adalah sebuah kebanggaan apabila karya ini dapat menjadi rujukan
bagi pembelajar dan peneliti, terutama mereka yang tertarik dengan topik
studi Tiongkok serta isu politik luar negeri Tiongkok di Indonesia.
Tak lupa penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Elena
Barabantseva dan Dr. Stuart Shields atas bimbingan dan dedikasi mereka
semasa menjadi supervisor tesis doktoral penulis di e University of
Manchester. Tesis tersebutlah yang kemudian menjadi dasar dari penulisan
KATA PENGANTAR
vii
buku ini. Karya ini juga penulis persembahkan untuk keluarga, terutama
istri tercinta, Dikanaya Tarahita, yang senantiasa berbagi suka-duka hingga
selesainya penulisan buku ini.
Adapun kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam buku ini tidak berasal
dari kesengajaan. Mengejar kesempurnaan hanya akan menjadi usaha yang
fana, namun upaya terbaik kami berikan agar pembaca dapat menikmati
karya ini dan semoga melahirkan kebermanfaatan yang membawa berkah.
Yogyakarta, 1 Maret 2020
Muhammad Zulkar Rakhmat
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ............................................................................................v
Daftar Isi ....................................................................................................ix
Daftar Singkatan ........................................................................................xi
Daftar Tabel .............................................................................................xiii
BAB I Hubungan Indonesia-Tiongkok Masa Kini ....................................1
BAB II Teori Ortodoks dalam Studi Hubungan
Indonesia-Tiongkok .....................................................................19
BAB III Neo-Gramscianisme.......................................................................37
BAB IV Neo-Gramscianisme dan Peran Tiongkok
di Indonesia .................................................................................55
BAB V Penutup .......................................................................................65
Catatan Akhir............................................................................................67
Daftar Pustaka ...........................................................................................69
Tentang Penulis .........................................................................................95
DAFTAR SINGKATAN
ACFTA ASEAN China Free Trade Agreement
AIIB Asian Infrastructure Investment Bank
ASEAN Association of Southeast Asian Nations
BCSA Bilateral Currency Swap Agreement
BPPT Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BRI Belt and Road Initiative
CEE China Education Exhibition
CLII China Life Insurance Indonesia
CSCSE China Service Center for Scholarly Exchange
CSEI Centre for Social Equity and Inclusion
DCEP Digital Currency Electronic Payment
FDI Foreign Direct Investment
HTGR High Temperature Gas-cooled Reactor
ICBC Industrial and Commercial Bank of China
IMF International Monetary Fund
KAA Konferensi Asia Afrika
LNG Liqueed Natural Gas
MoU Memorandum of Understanding
PKC Partai Komunis China
PKI Partai Komunis Indonesia
PKT Partai Komunis Tiongkok
PLAN People’s Liberation Army Navy
xii
NEO-GRAMSCIANISME DAN GELIAT TIONGKOK DI INDONESIA
PBB Perserikatan Bangsa-bangsa
PSBB Pembatasan Sosial Berskala Besar
PLTA Pembangkit Listrik Tenaga Air
RMB Renminbi
SWIFT Society for Worldwide Interbank
FinancialTelecommunication
UKM Usaha Kecil Menengah
ZEE Zona Ekonomi Eksklusif
DAFTAR TABEL
Tabel 1: Kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok tahun
1999-2002 .....................................................................................4
BAB I
HUBUNGAN INDONESIA-TIONGKOK MASA KINI
Sejarah hubungan bilateral Indonesia–Tiongkok sesungguhnya telah
berlangsung sejak tahun 1950-an ketika dunia sedang mengalami peristiwa
historis perang dingin. Presiden pertama Republik Rakyat Tiongkok ialah
Mao Zedong. Pada saat Mao menjabat menjadi presiden Tiongkok, beliau
menganut paham komunis dalam sistem pemerintahannya. Indonesia
termasuk salah satu negara yang mengakui berdirinya Tiongkok di bawah
pemerintahan komunis. Tonggak sejarah yang menjadi pilar penting terjalinnya
hubungan kedua negara tersebut bermula pada saat era pemerintahan Mao
Zedong dan Soekarno. Dalam sebuah literatur yang berjudul “China and
the Shaping of Indonesia” diketahui bahwa pada masa itu Republik Rakyat
Tiongkok diibaratkan sebagai mercusuar, yang mengandung arti Tiongkok
menjadi penunjuk arah bagi Indonesia mengenai bagaimana Indonesia harus
di bangun. Mao Zedong dan Soekarno berbagi keinginan yang sama, yakni
membentuk kekuatan revolusioner baru yang tidak bergantung pada Blok
Barat dan Blok Timur.
Pada tanggal 18-25 April 1955 Konferensi Asia Afrika (KAA) diselenggarakan
dan dihadiri oleh Perdana Menteri Tiongkok, Zhou En Lai. Peristiwa ini
menandai perkembangan positif hubungan Indonesia-Tiongkok. Pasalnya,
KAA tersebut menghasilkan lima prinsip hidup berdampingan secara damai,
yang dikemukakan oleh Tiongkok. Hasil konferensi tersebut mendapat
dukungan dari para anggota peserta KAA.
Harmonisnya hubungan Indonesia dan Tiongkok juga semakin terlihat
ketika Negeri Tirai Bambu tersebut memberikan bantuan ekonomi kepada
Indonesia. Tahun 1961 saat menteri Luar Negeri Tiongkok berada di Jakarta,
ia menyatakan komitmen memberikan bantuan kredit senilai US$ 50 Juta.
Tiga tahun kemudian saat Soekarno berkunjung ke Shanghai, Perdana
Menteri Tiongkok memberikan tambahan bantuan senilai US$ 30 Juta untuk
pembangunan pabrik tekstil di Indonesia.
2
NEO-GRAMSCIANISME DAN GELIAT TIONGKOK DI INDONESIA
Selain itu, Tiongkok juga mengusulkan kerjasama militer, termasuk di
antaranya mengenai isu pengembangan nuklir. Pada tanggal 1 April 1966,
Tiongkok dan Indonesia menandatangani perjanjian persahabatan dan
menyetujui kerjasama kebudayaan. Setelahnya, kondisi hubungan Indonesia
dan Tiongkok menjadi kian menguat. Dalam konteks yang lebih luas mengenai
hubungan luar negeri Tiongkok dan Indonesia, kedekatan hubungan tersebut
juga dimotori fakta bahwa Tiongkok bukan bagian dari anggota PBB dan
Indonesia pada saat itu memutuskan untuk keluar dari keanggotaan PBB
karena satu dan lain hal.
Kendati demikian, jalinan kerjasama di antara keduanya tidak selamanya
mulus, tanggal 30 Oktober 1967 menandai munculnya ketidakharmonisan
hubungan antara Indonesia dan Tiongkok. Hal itu dipicu pada peristiwa
historis yang terjadi pada tanggal 30 September 1965, ketika terjadi
pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang membuat hubungan
Indonesia–Tiongkok menjadi renggang. Puncaknya pada 30 Oktober 1967
kedua negara melakukan pembekuan hubungan diplomatik. Pembekuan
hubungan diplomatik antara Indonesia-Tiongkok saat itu juga dipengaruhi
oleh kondisi politik dalam negeri Indonesia, di mana pasca pemberontakan
PKI terjadi pergantian presiden Indonesia dari kepemimpinan Soekarno
menjadi Soeharto. Pembekuan hubungan diplomatik antara Indonesia
dan Tiongkok berlangsung lama, kurang lebih selama 23 tahun. Alasan
pemerintah Indonesia membekukan hubungan diplomatik dengan Tiongkok
disebabkan oleh keputusan pemerintah (disinyalir didalangi oleh Soeharto)
yang menyalahkan PKI di tahun 1965. Konsekuensinya, 22 tahun sejak saat
itu hubungan Indonesia dan Tiongkok pun mendingin.
Pada Era Yang Shangkun menjadi presiden Tiongkok keempat menggantikan
presiden Li Xiannian, hubungan Indonesia-Tiongkok mulai berangsur
membaik. Hal ini ditandai dengan bertemunya kedua petinggi negara
tersebut. Pada 24 Februari 1989, Menteri Luar Negeri Tiongkok Qian
Qichen dan presiden Soeharto bertemu seusai menghadiri pemakaman
kaisar Hiroto di Tokyo. Pertemuan tersebut membahas mengenai masalah
hubungan diplomatik kedua negara yang sempat membeku. Keberlanjutan
pertemuan itu kemudian dilakukan pada tahun 1990 ketika Menteri Luar
BAB I HUBUNGAN INDONESIA-TIONGKOK MASA KINI
3
Negeri Indonesia Ali Alatas mengunjungi Tiongkok, di sana kedua belah pihak
membahas masalah persetujuan Penyelesaian Kewajiban Utang Indonesia
kepada Tiongkok dan berkomitmen untuk memperbaiki kembali hubungan
diplomatik kedua negara dengan terciptanya Communique on Restoration of
Diplomatic Relations between Two Countries.
Kunjungan balasan kemudian dilakukan oleh Premier Li Peng ke Indonesia.
Tujuannya kedatangannya adalah untuk menyatakan kesediaan Tiongkok
memperbaiki hubungan kedua negara serta mengembangkan hubungan
persahabatan dan kerjasama antar kedua negara dengan semangat melihat ke
depan. Peristiwa perbaikan hubungan tersebut merupakan sebuah momen
bersejarah di mana kedua negara menghayati prinsip Peaceful for Coexistence
dan prinsip Dasasila Bandung yang tercetus dalam Konferensi Bandung
dan berisi pernyataan mengenai dukungan bagi kerukunan dan kerjasama
dunia. Kemudian, diwakilkan oleh kedua Menteri Luar Negeri Tiongkok
dan Indonesia menandatangani Memorandum of Understanding yang berisi
tentang transformasi hubungan diplomatik Tiongkok dengan Indonesia ke
arah yang lebih baik. Kesepakatan tersebut membuka lembaran baru bagi
Tiongkok dan Indonesia.
Para pemimpin kedua negara terus melakukan hubungan baik dan secara
konsisten mengadakan pertukaran kunjungan dan menjaga komunikasi.
Kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan di antara keduanya pun
semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kemitraan di bidang strategis
seperti ekonomi dan perdagangan dengan Tiongkok membawa angin segar
bagi Indonesia pasca dihantam krisis nansial Asia. Kerjasama yang semakin
terjalin erat tersebut memberikan harapan guna mengembalikan kestabilan
perekonomian Tanah Air.
Hubungan di antara kedua negara tersebut terus berlanjut hingga masa
pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan ketika kursi
presiden Tiongkok dipegang oleh Jiang Zemin. Setelah pelantikan, negara
tujuan pertama yang dikunjungi oleh Gus Dur adalah Tiongkok. Salah satu
alasannya ialah pada saat itu Negeri Tirai Bambu tersebut telah menjelma
menjadi negara adidaya dunia dengan potensi kekuatan ekonomi yang sangat
besar. Momentum kunjungan pertama presiden tersebut menjadi pertanda
4
NEO-GRAMSCIANISME DAN GELIAT TIONGKOK DI INDONESIA
yang baik bagi Tiongkok bahwa Indonesia memberikan penghormatan dan
kebanggaan dengan menjalin hubungan yang erat dengan Tiongkok. Dalam
kunjungan tersebut menandai babak baru dalam peningkatan hubungan
antara kedua negara. Pertemuan itu juga menghasilkan keputusan berupa
kesiapan Tiongkok memberi bantuan kepada Indonesia berupa dana dan
fasilitas kredit, termasuk penandatanganan kerjasama di sektor keuangan,
pariwisata, dan energi, salah satunya melakukan pertukaran LNG dengan
produk-produk Tiongkok.
Kerjasama yang terjalin antara Indonesia-Tiongkok pada periode pemerintahan
Jiang Zemin tidak hanya sampai disitu saja. Banyak penandatanganan
perjanjian (MoU) dan berbagai kesepakatan lainnya antara pemerintah
Republik Rakyat Tiongkok dan Pemerintah Indonesia yang sangat penting,
antara lain sebagai berikut:
Kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok tahun 1999-2002.Tabel 1.
No. Bentuk Perjanjian/Kerjasama Tempat dan Waktu
1. MoU mengenai Bantuan Hibah tentang
Kerjasama Ekonomi dan Teknik.
Jakarta, 28 Desember tahun 1999
2. MoU mengenai Kerjasama Bidang Kesehatan
dan Kesepakatan Kerjasama Bidang Kerjasama
Bidang Kesehatan.
Beijing, 23 Februari tahun 2000
3. Pertemuan dan Penandatanganan oleh Komisi
Gabungan Pertama tentang Kerjasama
Pertanian.
Beijing, 18 September tahun 2000
4. MoU mengenai Kerjasama Penangkapan Ikan. Beijing, 23 April tahun 2001
5. MoU mengenai Kerjasama Pertanian Jakarta, 7 November tahun 2001
6. Kesepakatan Penghindaran Pajak Ganda dan
Pencegahan Pengelakan Fiskal demi Pajak atas
Pendapatan.
Jakarta, 7 November tahun 2001
7. MoU Sehubungan dengan penguatan
Kerjasama dan Pertukaran Informasi antara
Bank Indonesia dan People’s Bank of China
(Bank Sentral China).
Jakarta, 7 November tahun 2001
8. Persiapan bagi Rencana Implementasi
Pelancongan Warga China ke Indonesia.
Jakarta, 7 November tahun 2001
BAB I HUBUNGAN INDONESIA-TIONGKOK MASA KINI
5
No. Bentuk Perjanjian/Kerjasama Tempat dan Waktu
9. Kesepakatan Dua Pihak mengenai Pemanfaatan
Sebagian Kawasan Penangkapan Ikan yang
Dibolehkan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
Indonesia
Beijing, 19 Desember tahun 2001
10. MoU mengenai Bantuan Hibah dalam kaitan
dengan Kerjasama Ekonomi dan Teknik
Beijing, 24 Maret tahun 2002
11. MoU mengenai Pendirian Forum Energi Beijing, 24 Maret tahun 2002
12. MoU mengenai Kerjasama Ekonomi dan
Teknik Bidang Jembatan, Jalan Raya, dan
Proyek Infrastruktur Lain
Beijing, 24 Maret tahun 2002
13. MoU mengenai Ikatan Jasa Penerbangan Beijing, 25 Juni tahun 2002
14. Memorandum Bersama mengenai Forum
Energi Indonesia dan Cina Pertama
Jakarta, 26 September tahun 2002
15. MoU mengenai Kerjasama Memerangi
Perdagangan Ilegal Hasil Hutan
Beijing, 18 Desember tahun 2002
Sumber : Diolah oleh penulis.
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa laju perkembangan hubungan
antara Indonesia dan Tiongkok dalam kurun waktu tiga tahun tersebut
dibuktikan dengan lahirnya banyak kerjasama dalam berbagai bidang, mulai
dari sektor ekonomi hingga penyelesaian permasalahan hutan ilegal. Dengan
disetujuinya sejumlah perjanjian kerjasama, hal ini menandakan hubungan
Indonesia dan Tiongkok menuju ke arah yang lebih harmonis.
Setelah presiden Jiang Zemin usai menjabat, kemudian terpilihlah Hu
Jintao sebagai presiden Tiongkok yang baru. Ia menjabat sebagai presiden
selama satu dekade, dari tahun 2003 hingga 2013. Sama seperti pada era
pemerintahan sebelumnya, hubungan kedua negara dari tahun ke tahun
semakin kuat terjalin melalui sarana diplomasi. Kedua negara tersebut juga
sepakat membentuk forum energi yang menjadi wadah investasi Tiongkok di
Indonesia. Hal-hal yang sudah dirintis oleh pemimpin sebelumnya dikelola baik
pada masa pemerintahan presiden selanjutnya hingga pada tahun 2005, dan
ditingkatkan lagi pada tahun 2013, Indonesia dan Tiongkok menandatangani
perjanjian penting yang menjadi monumen bersejarah kemitraan “Strategis
Komprehensif” pada tahun 2013.
Tabel 1. Kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok tahun 1999-2002.
(lanjutan)
6
NEO-GRAMSCIANISME DAN GELIAT TIONGKOK DI INDONESIA
Era tersebut merupakan puncak peningkatan hubungan Indonesia dan
Tiongkok yang ditandai dengan penandatanganan kemitraan strategis.
Perjanjian tersebut meliputi penguatan dan perluasan kesepakatan perdagangan
bebas ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA). Hubungan politik,
ekonomi, serta sosial-budaya juga terus meningkat berkat korelasi intensif
yang terjadi tak hanya antar pemerintah kedua negara, tetapi juga antar
masyarakat dan entitas bisnis.
Peningkatan signikan jalinan hubungan yang erat disebut juga dipromotori
oleh momentum menjabatnya Xi Jinping sejak tahun 2013 hingga kini.
Bahkan, beberapa analis menyebutkan bahwa kedua negara kini sudah
semakin bergantung satu sama lain. Hubungan Indonesia dan Tiongkok
juga telah kian meluas ke berbagai bidang, termasuk di antaranya bidang
ekonomi, politik dan keamanan, pendidikan, budaya, serta pariwisata[1].
Sebelum pandemi COVID-19, Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar
produk non-migas Indonesia. Pada tahun 2019, Tiongkok adalah negara
tujuan ekspor terbesar Indonesia, dengan nilai US$ 25,8 miliar, atau setara
dengan Rp 380 triliun, atau sekitar 16,68% dari total ekspor Nusantara. Tak
hanya sampai di situ, pada tahun yang sama Tiongkok juga menjadi importir
terbesar untuk Indonesia, senilai US$ 44,5 miliar atau setara dengan 29,95%
dari total impor Indonesia.
Hubungan keduanya semakin erat terjalin dengan adanya implementasi mega
proyek infrastruktur Belt and Road Initiative (BRI) di Indonesia. Alhasil,
investasi Tiongkok di Indonesia juga telah meroket dalam lima tahun terakhir.
Pada tahun 2019, Tiongkok menjadi investor terbesar kedua dengan total
investasi senilai US$ 4,7 miliar atau setara dengan 17% dari total investasi
yang masuk ke Indonesia. Meningkatnya investasi Tiongkok ke Indonesia
mulai menggeser dominasi Singapura yang sebelumnya menduduki peringkat
pertama sebagai investor utama Indonesia.
Meski tidak banyak diberitakan, mata uang Tiongkok, Renminbi (RMB), juga
secara bertahap telah masuk dan kian meningkat penggunaannya di Indonesia.
Diberitakan bahwa saat ini sekitar 10 persen perdagangan global Indonesia
telah menggunakan RMB. Pada tahun 2018, nilai kliring RMB mencapai
201,2 miliar RMB atau sekitar 63 persen dari seluruh pasar Indonesia. Bank
of China menduduki peringkat pertama pangsa pasar Indonesia dalam nilai
BAB I HUBUNGAN INDONESIA-TIONGKOK MASA KINI
7
kliring. Laporan Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
(SWIFT) juga menemukan bahwa pada tahun 2017 telah beredar 215 miliar
RMB di Indonesia.
Perusahaan Tiongkok di Indonesia juga sudah mulai menggunakan RMB
dalam mengoperasikan kegiatan bisnisnya. Misalnya, PT China Life Insurance
Indonesia (CLII) meluncurkan produk asuransi jiwa multiguna individu
pertama dalam RMB, yang dikenal dengan CLII Privilege Insurance Plan,
di pasar asuransi jiwa Indonesia. CLII menyatakan bahwa langkah tersebut
merupakan bagian dari strategi perusahaan induknya, China Life Insurance
Group, untuk mendukung proses internasionalisasi RMB. Sejumlah bank
Tiongkok, seperti Bank of China dan Commercial Bank of China (ICBC),
juga telah mendirikan cabang di Indonesia. Bank-bank ini membantu
memperluas penggunaan RMB di Indonesia melalui mekanisme seperti RMB
cross border trade settlements, RMB prex remittances, serta RMB domestic
and cross border fund transfers.
Selain itu, bank Tiongkok juga menawarkan berbagai produk dan layanan
perbankan kepada korporasi, usaha kecil menengah (UKM), dan perorangan
melalui 19 cabang di Indonesia. Selain itu, perbankan Tiongkok juga
telah bermitra dengan bank lokal untuk membantu mewujudkan misi
internasionalisasi RMB di Indonesia. Misalnya, ICBC telah bekerja sama
dengan Bank Mandiri untuk menyediakan produk dan layanan perbankan
terkait transaksi RMB. Melalui kerjasama tersebut, transaksi RMB yang
difasilitasi oleh Bank Mandiri Group berjumlah sekitar 507 item atau senilai
601 juta RMB pada awal tahun 2018.
Meluasnya penggunaan RMB di Indonesia tidak lepas dari Bilateral Currency
Swap Agreement (BCSA) yang ditandatangani oleh Bank Indonesia dengan
Bank of China pada tahun 2018. Kesepakatan itu menggandakan ambang
batas beredarnya Rmb di Indonesia dari sebelumnya bernilai 100 miliar RMB
menjadi 200 miliar RMB, atau senilai US$ 30 miliar pada saat itu. Perjanjian
tersebut ditandatangani untuk memungkinkan transaksi perdagangan
menggunakan mata uang kedua negara yang dapat mempersingkat dan
mempermudah transaksi bisnis, apabila dibandingkan dengan menggunakan
mata uang perdagangan internasional atau mata uang lain seperti dolar AS, di
mana setiap negara perlu menukar mata uangnya ke dolar terlebih dahulu.
8
NEO-GRAMSCIANISME DAN GELIAT TIONGKOK DI INDONESIA
Sebelumnya, Bank Indonesia juga telah menandatangani perjanjian serupa
dengan Jepang dan Uni Eropa. Meski obligasi Renminbi di Indonesia
masih terbatas (di bawah 1 persen), peningkatan penggunaan RMB dalam
transaksi perdagangan Indonesia dan Tiongkok kemungkinan akan membuat
Indonesia menerbitkan sovereign debt dalam mata uang RMB. Penggunaan
RMB yang diprediksi semakin meluas di Indonesia kemungkinan besar akan
kian meningkat di tahun-tahun mendatang. Hal ini dimungkinkan dengan
berlanjutnya implementasi BRI dan diperkenalkannya Pembayaran Elektronik
Mata Uang Digital (Digital Currency Electronic Payment-DCEP) baru-baru
ini, atau dikenal sebagai Renminbi digital (e-RMB), oleh Bank of China, yang
akan memfasilitasi pembayaran online. Sistem daring semacam itu diprediksi
akan semakin populer pasca pandemi COVID-19.
Saat ini, Tiongkok juga sedang berupaya memperluas portofolio investasinya
dengan memasukkan proyek energi terbarukan ke Indonesia. Langkah
ini termasuk membangun pembangkit listrik tenaga air (hydropower plant)
terbesar di Indonesia dan mendirikan industri pembuatan sel surya (solar cell
manufacture). Untuk memproduksi panel solar PV, produsen lokal Indonesia
kini semakin bergantung pada solar cell buatan Tiongkok karena saat ini
tidak ada perusahaan lokal yang mampu memproduksi sel tersebut. Pengaruh
Tiongkok juga semakin terasa karena di lain pihak, Negeri Tirai Bambu ini
adalah negara tujuan ekspor biodiesel utama dan terbesar bagi Indonesia.
Hubungan Militer
Selain pada sektor ekonomi, hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok juga
semakin menguat dalam bidang pertahanan dalam beberapa tahun terakhir.
Salah satunya yaitu pada Desember 2018, untuk pertama kalinya dalam
sejarah, Jokowi menempatkan seorang jenderal sebagai atase pertahanan di
Kedutaan Besar Indonesia di Beijing. Menyusul pelantikan Prabowo sebagai
Menteri Pertahanan pada tahun 2019, Tiongkok juga merupakan negara
pertama yang dikunjungi oleh Prabowo dalam posisinya sebagai menteri.
Pada kunjungan pertamanya tersebut, Prabowo bertemu dengan Jenderal Wei
dan Wakil Ketua Komisi Militer Pusat Tiongkok, Jenderal Xu Qiliang, untuk
membahas kerja sama pertahanan kedua negara.
BAB I HUBUNGAN INDONESIA-TIONGKOK MASA KINI
9
Selama pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini, Indonesia
juga berupaya mempertahankan kerja sama militernya dengan Tiongkok
dengan menerima bantuan dan pasokan medis. Pesawat Hercules C-130
milik Angkatan Udara Indonesia membawa sekitar 8 ton peralatan dan alat
medis dari Tiongkok pada 23 Maret 2020. Selanjutnya, pada 12 Mei 2020,
sebuah pesawat militer Tiongkok yang membawa persediaan medis mendarat
di Jakarta. Pada akhir tahun 2019, Indonesia juga ramai diberitakan berencana
untuk membeli kapal patroli Angkatan Laut senilai US$ 200 miliar atau
sekitar Rp 2.939 triliun dari Tiongkok, meski pada akhirnya rencana tersebut
dibatalkan karena mendapat tekanan dan kecaman dari Amerika Serikat.
Hubungan Budaya
Meskipun jarang diliput media, kemitraan dalam bidang budaya juga
semakin intensif sejak Tiongkok bekerja sama dengan Indonesia pada
program pembangunan infrastruktur dalam payung proyek Belt and Road
Initiative (BRI) di tahun 2013. Proyek ambisius milik Tiongkok ini tidak
hanya mendorong peningkatan kerjasama bilateral yang drastis di bidang
investasi dan perdagangan, tetapi juga semakin menumbuhkan ikatan budaya
dan pertukaran pendidikan yang signikan.
Tiongkok memandang Indonesia sebagai salah satu aktor yang sangat penting
dalam realisasi proyek BRI yang bertujuan mengembalikan kejayaan Silk
Road” atau Jalur Sutra dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur
di sepanjang jalur maritim. Dengan posisi geogras yang amat strategis,
Tiongkok membutuhkan keterlibatan Indonesia guna mensukseskan
program BRI tersebut. Kendati demikian, pemerintah Tiongkok menyadari
bahwa hubungan ekonomi yang tumbuh pesat di antara kedua pemerintah
juga harus dibarengi dengan upaya soft-diplomacy yang seimbang pula guna
memuluskan kepentingan tersebut. Salah satu cara yang bisa dilakukan
adalah menggalakkan aktivitas pertukaran berbasis budaya, seperti yang telah
disebutkan di atas.
Hal ini perlu dilakukan karena Tiongkok memiliki citra yang tidak begitu
baik di mata masyarakat Indonesia. Meningkatnya sentimen anti-Tiongkok
di Indonesia bukan hanya disebabkan oleh warisan sejarah pahit dari rezim
10
NEO-GRAMSCIANISME DAN GELIAT TIONGKOK DI INDONESIA
Suharto yang mendiskriminasi warga Indonesia keturunan Tionghoa, tetapi
juga sebagai akibat dari gesekan konik maritim yang terjadi baru-baru ini
yang disebabkan klaim sepihak Tiongkok atas kepemilikan Laut Cina Selatan
yang berbatasan dengan Laut Natuna milik Indonesia. Sejarah prasangka
negatif terhadap Tiongkok berakar pada sentimen terhadap etnis minoritas
Tionghoa sejak bertahun-tahun yang lalu. Hingga hari ini, sentimen anti-
Tionghoa masih tersebar luas di masyarakat Indonesia.
Sentimen xenofobia ini justru kian menguat seiring dengan meningkatnya
aktivitas ekonomi Tiongkok di dalam negeri yang tumbuh pasca penandatangan
nota kesepahaman atas 23 proyek BRI. Gelombang kedatangan pekerja
migran asal Tiongkok, yang merupakan salah satu prasyarat dari investasi
Tiongkok pada proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia, mendapat
penolakan keras karena dianggap akan mengurangi lapangan pekerjaan untuk
masyarakat lokal.
Selain faktor-faktor di atas, sentimen negatif terhadap Tiongkok juga kian
berkembang seiring dengan tersebarnya teori konspirasi yang menyatakan
bahwa produk impor dari Tiongkok telah terinfeksi oleh virus COVID-19
dan menyalahkan Tiongkok sebagai biang keladi atas terjadinya pandemi ini.
Pada sisi lain, keeratan hubungan pemerintah Indonesia dengan Tiongkok
di berbagai sektor menjadikan kebijakan yang diambil cenderung memihak
pada Negeri Tirai Bambu. Pihak-pihak yang tidak suka terhadap hal tersebut
kemudian memunculkan asumsi negatif adanya intervensi Tiongkok pada
politik dalam negeri dan bahwa sebagian pejabat pemerintahan merupakan
antek-antek Tiongkok.
Terlepas dari isu-isu di atas, kedua negara ini sebenarnya memiliki kepentingan
yang saling bergantung dan oleh karenanya dapat saling memberikan manfaat
satu sama lain. Tiongkok memiliki kepentingan untuk merealisasikan
mega proyek BRI. Bekerja sama dengan Indonesia, sebagai negara dengan
ekonomi terbesar di ASEAN, juga akan membantu Negeri Tirai Bambu itu
untuk meningkatkan konektivitas dan pengaruhnya di kawasan regional ini.
Sementara itu, Indonesia mendapatkan keuntungan Foreign Direct Investment
(FDI) dan perdagangan dari Tiongkok guna mewujudkan ambisi Nusantara
menjadi “poros maritim global”.
BAB I HUBUNGAN INDONESIA-TIONGKOK MASA KINI
11
Penerimaan masyarakat Indonesia atas kedatangan Tiongkok sangat diperlukan
untuk memuluskan kepentingan-kepentingan ekonomi kedua negara. Oleh
karena itu, kebijakan soft diplomacy sangat berperan penting untuk menjaga
hubungan yang harmonis di antara keduanya. Dalam konteks implementasi
proyek BRI, Presiden Xi Jinping menyadari pentingnya kegiatan kebudayaan
untuk memudahkan implementasi proyek dan memperbaiki citra Tiongkok
di hadapan penduduk Indonesia. “Visi BRI atau OBOR di abad 21”, yang
merupakan dokumen strategi utama BRI, menekankan pertukaran budaya”
sebagai bagian penting dari realisasi inisiasi tersebut.
Tak berselang lama sejak proyek BRI digagas pada tahun 2013, Tiongkok telah
menandatangani berbagai perjanjian kerja sama yang dimaksudkan untuk
mempromosikan peningkatan pertukaran budaya dengan Indonesia. Salah satu
poin dari perjanjian tersebut menghasilkan acara rutin yang diselenggarakan
di seluruh Indonesia seperti “Festival Budaya Tiongkok-Indonesia” tahun
2017 di Malang, Jawa Timur, dan pertunjukan budaya melalui perayaan
“Festival Lampion” di Jakarta. Acara semacam itu memamerkan aspek budaya
Tiongkok, seperti makanan, tarian tradisional, dan seni bela diri. Kegiatan
budaya juga telah dilembagakan oleh kedua negara dengan dibentuknya
Tiongkok-Indonesia Cultural Forum pada Januari 2019. Forum ini
merencanakan pembangunan pusat pengenalan budaya kedua negara dengan
lahan seluas 10.000 meter persegi di Gunung Batur, Bali. Media Indonesia
juga memberitakan bahwa akan ada panti asuhan dan universitas multibahasa
(Inggris, Indonesia, dan Tiongkok) yang akan dibangun di daerah tersebut.
Upaya kolaborasi dan pertukaran yang luas juga terjadi dalam lm, musik,
dan fotogra.
Selain acara budaya, hubungan soft-power antara Indonesia dan Tiongkok juga
mencakup sektor akademik dan pendidikan. Tiongkok secara aktif berupaya
menarik minat masyarakat Indonesia untuk menempuh studi di Tiongkok.
China Education Exhibition (CEE), misalnya, telah diselenggarakan sebanyak
16 kali di bawah koordinasi antara dua lembaga pemerintah, yakni China
Service Center for Scholarly Exchange (CSCSE) dan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan Indonesia. Tiongkok juga semakin lebar membuka akses
tawaran beasiswa kepada orang Indonesia melalui berbagai inisiatif kerjasama
12
NEO-GRAMSCIANISME DAN GELIAT TIONGKOK DI INDONESIA
partnership dengan universitas-universitas di dalam negeri. Alhasil, Tiongkok
saat ini menjadi salah satu tujuan utama bagi kaum muda Indonesia untuk
melanjutkan pendidikan tinggi.
Pada tahun 2017, jumlah orang Indonesia yang belajar di perguruan tinggi
Tiongkok mencapai 13.700. Angka ini terus mengalami peningkatan sekitar 10
persen setiap tahunnya. Pada tahun yang sama, penandatanganan kesepakatan
untuk memperkuat kemitraan pendidikan merupakan kerjasama pendidikan
ketiga yang ditandatangani pasca-BRI. Nota kesepahaman pertama berisi
tentang kesepakatan mengenai pemberian beasiswa yang dibangun pada tahun
2015. Sementara itu, pada tahun 2016 perjanjian kedua di bidang pendidikan
yang berfokus pada pemberian pengakuan atas kualikasi akademik perguruan
tinggi di kedua negara juga telah ditandatangani.
Jauh sebelum BRI, kemitraan pendidikan antara Indonesia dan Tiongkok
sebenarnya sudah dimulai sejak awal tahun 2000, terutama ketika industri
drama dan lm-lm Tiongkok menuai popularitas dari masyarakat di
Tanah Air. Namun demikian, pada masa tersebut topik yang menjadi fokus
lebih kepada pertukaran bahasa, di mana kursus dan lembaga pelatihan
bahasa Mandarin mulai banyak didirikan karena minat masyarakat tengah
berkembang pesat.
Tiongkok juga telah mendirikan Institut Konfusius di Indonesia di bawah
mediasi Badan Koordinasi Pendidikan Bahasa Mandarin. Dalam 10 tahun
terakhir, enam Institut Konfusius telah aktif beroperasi di Nusantara. Di
samping memiliki tugas utama untuk menyebarkan minat dan mengajarkan
bahasa Tionghoa kepada khalayak umum, institut ini juga secara intensif
melakukan pertukaran dan aktivitas yang mempromosikan budaya Tionghoa.
Secara formal, kemitraan pendidikan melalui pertukaran guru dan siswa
dalam beberapa tahun terakhir juga semakin sering diselenggarakan.
Peserta pertukaran ini dapat mendorong ketertarikan masyarakat di kedua
negara untuk saling mempelajari tentang bahasa dan budaya satu sama lain.
Kerjasama universitas dan institusi pendidikan dari masing-masing negara
juga semakin digalakkan untuk meningkatkan transfer ilmu pengetahuan
guna menciptakan praktik pembelajaran dan pengajaran terbaik.
BAB I HUBUNGAN INDONESIA-TIONGKOK MASA KINI
13
Komitmen berbagi ini tidak hanya terbatas pada ilmu pengetahuan di level
pendidikan saja, tetapi juga di level industri. Hal inilah yang kemudian
turut dilakukan oleh Lembaga Penelitian Nasional (BPPT) Indonesia setelah
menandatangani kemitraan dengan Institut Teknologi Kereta Api Nanjing
dan pusat penelitian HTGR (High Temperature Gas-cooled Reactor atau reaktor
berpendingin gas suhu tinggi) Tiongkok di Universitas Tsinghua untuk
mempelajari dan mendukung transfer knowledge di bidang pengembangan
kereta cepat. Komitmen keduanya untuk berbagi keilmuan semakin terlihat
setelah memprakarsai berdirinya beberapa laboratorium bersama (joint
laboratories), di antaranya Laboratorium Biotechnology and High-Temperature
Gas-cooled Reactor, Indonesia-China Transfer Technology Centre, dan
Scientic Exchange Programs.
Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok juga semakin memperkuat hubungan
dengan mitra dan organisasi non-negara. Pada September 2018, misalnya,
Chinas State Administration for Religious Aairs mengumumkan kepada
publik keinginannya untuk menjalin kemitraan dengan Muhammadiyah,
salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Selain kerjasama tersebut,
beberapa diskusi akademik publik tentang peran budaya dalam memperkuat
hubungan Indonesia-Tiongkok juga telah banyak diselenggarakan.
Jangkauan soft-diplomacy tidak akan berkembang pesat jika hanya melibatkan
aktor instansi dan organisasi saja. Diperlukan upaya orang-ke-orang yang
menyertakan unit individu terkecil untuk semakin menyebarluaskan keeratan
budaya kedua negara. Untuk mengakselerasi penyebaran itu, pemerintah
Indonesia berinisiatif untuk memberikan kunjungan bebas visa kepada
warga negara Tiongkok. Strategi ini kemudian terbukti berhasil karena
telah berkontribusi besar dalam meningkatkan jumlah wisatawan Tiongkok
yang berkunjung ke Indonesia. Hingga akhir tahun 2019 jumlah wisatawan
Tiongkok ke Indonesia meningkat 17,58 persen dari tahun sebelumnya. Angka
ini menjadikan pelancong Tiongkok sebagai salah satu wisatawan mancanegara
terbesar yang berkunjung ke Nusantara. Jumlah ini diperkirakan akan terus
bertambah, seiring dengan upaya pemerintah Indonesia untuk menggenjot
sektor pariwisata dan mendatangkan lebih banyak turis asal Tiongkok.
14
NEO-GRAMSCIANISME DAN GELIAT TIONGKOK DI INDONESIA
Pemerintah juga telah menyepakati MoU dengan Tiongkok yang membahas
mengenai pengembangan investasi di sektor pariwisata guna memenuhi
target untuk mendatangkan minimal 10 juta wisatawan asing asal Tiongkok
per tahun. Sayangnya, rencana tersebut tertunda sebagai akibat dari pandemi
COVID-19. Contoh-contoh usaha yang dilakukan Tiongkok seperti yang
telah disebutkan di atas memberikan bukti bahwa hubungan bilateralnya
dengan Indonesia sudah makin meluas, tidak terbatas pada bidang ekonomi
saja tetapi juga ke bidang budaya, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan.
Sebagai akibatnya, ketergantungan Indonesia terhadap Tiongkok semakin
meningkat. Pasalnya, Negeri Panda tersebut telah menjadi mitra dagang
terbesar bagi produk non-migas Indonesia. Tiongkok kini pun menjadi
investor terbesar kedua di Indonesia, menggeser posisi Singapura yang
dulunya lebih dominan. Dalam bidang investasi, Indonesia dan Tiongkok
juga menorehkan sejarah untuk semakin mengeratkan hubungan melalui
penandatanganan nota kesepahaman untuk meninggalkan dolar AS dan
beralih menggunakan Yuan-Rupiah dalam seluruh transaksi ekonomi kedua
negara. Harapannya, hal ini akan membuat aktivitas perdagangan melonjak
signikan sehingga dapat berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan
ekonomi kedua negara.
Indonesia, yang sekaligus merupakan salah satu negara pemegang kunci
keberhasilan implementasi proyek ambisius BRI Tiongkok untuk merevitalisasi
jalur sutra”, akan tetap menjadi target negara tujuan utama investasi
Beijing. Investasi tersebut dikhususkan pada berbagai proyek pembangunan
infrastruktur yang telah dimulai pengerjaannya di Indonesia. Pandemi
COVID-19 dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memang
telah menyebabkan beberapa proyek Tiongkok di Indonesia sementara terhenti.
Namun demikian, tak lama berselang, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung
dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru di Sumatera Utara
sudah mulai melanjutkan aktivitas pembangunannya kembali. Ini sebuah
tanda bahwa proyek-proyek infrastruktur BRI di Indonesia lainnya juga akan
segera melakukan praktik “business as usual”, terlepas dari pertanyaan apakah
pandemi COVID-19 sudah berhasil dikendalikan atau belum di Indonesia.
BAB I HUBUNGAN INDONESIA-TIONGKOK MASA KINI
15
Bagi Tiongkok, yang telah sukses menerapkan kebijakan ketat guna
mengendalikan laju penyebaran infeksi coronavirus jenis baru ini, bahkan
ketika dunia masih berjuang, ia tidak akan pernah benar-benar bisa
mengembalikan pertumbuhan ekonominya ke target semula jika negara-
lain, terutama negara-negara mitra strategis dalam sektor perdagangan dan
investasi, seperti Indonesia, masih mengalami krisis kesehatan. Oleh karena
itu, percepatan pemulihan ekonomi akan dapat tercapai ketika Indonesia,
sebagai mitra proyek BRI dan negara tujuan impor Tiongkok, juga dapat
segera menstabilkan kondisi perekonomian dalam negerinya. Berdasarkan
nosi tersebut, Tiongkok bermaksud memperkuat aktivitas ekonomi dan
pemberian bantuan ke Indonesia.
Selain karena alasan di atas, Tiongkok, yang juga merupakan salah satu negara
yang secara aktif melakukan penelitian dan produksi vaksin COVID-19,
memiliki kepentingan untuk mencari negara lain sebagai target konsumennya.
Walaupun belum memiliki rekam jejak yang mumpuni di bidang produksi
vaksin bila dibandingkan dengan kompetitor dari Barat lainnya, serta
pernah memiliki catatan kelam di mana tes percobaan vaksin virus SARS
buatan Tiongkok pernah mengakibatkan ribuan orang meninggal, Indonesia
tampaknya tidak segan untuk menandatangani perjanjian dengan Negeri Tirai
Bambu itu untuk memakai vaksin buatan Tiongkok, Sinovac. Indonesia tidak
hanya telah sepakat untuk dijadikan sebagai lokasi uji coba pengembangan
vaksin Sinovac, tetapi juga bekerja sama dengan perusahaan farmasi nasional,
Bio Farma, sebagai produsen lokal. Gelombang pertama vaksin Sinovac
sebanyak 1,2 juta telah tiba di Indonesia pada pertengahan Desember, dengan
tujuan akhir memvaksinasi 160 juta masyarakat Indonesia di sepanjang tahun
2021. Tiongkok bahkan telah berjanji untuk menjadikan Indonesia sebagai
hub atau pusat pengiriman vaksin di kawasan Asia Tenggara.
Keputusan pemerintah untuk memilih berpartner dengan Tiongkok yang
memiliki catatan buruk dibandingkan kompetitor lain yang telah memiliki
nama dan track record baik dalam memproduksi vaksin membuat banyak
pihak bertanya-tanya apakah ada agenda-agenda tertentu di balik kebijakan
ini. Pasalnya, negara lain, seperti Inggris dan Singapura sudah menolak
16
NEO-GRAMSCIANISME DAN GELIAT TIONGKOK DI INDONESIA
kerjasama dengan Sinovac dan lebih memilih melakukan vaksinasi warganya
dengan Pzer-BioNTech yang telah teruji klinis sebagai vaksin dengan tingkat
keefektifan paling tinggi, yakni 95%, di antara kompetitor lainnya.
Kecenderungan Indonesia untuk lebih memilih bekerja sama dengan
Tiongkok memuaskan anggapan bahwa hubungan bilateral kedua negara ini
akan semakin erat ke depannya. Saat ini, jalinan diplomasi antara Indonesia
dan Tiongkok sudah semakin meluas ke berbagai sektor, mulai dari sektor
ekonomi seperti perdagangan dan investasi, hingga ke sektor strategis lain
seperti pertahanan dan kesehatan. Hal ini menjadikan risiko ketergantungan
Indonesia terhadap Tiongkok semakin besar.
Padahal, posisi tawar Indonesia sangatlah strategis karena merupakan salah
satu negara mitra ASEAN yang penting bagi Tiongkok. Konsulat Jenderal
Tiongkok di Bali menyatakan pada 2 Februari 2020 bahwa, “Tiongkok
memandang Indonesia sebagai negara yang sangat penting dalam kerja sama,
karena dari satu sisi wilayah Tiongkok sangat luas, sementara itu Indonesia juga
merupakan negara terbesar di ASEAN. Dengan jumlah penduduk terbesar
ke-4 di dunia dan meningkatnya klasikasi masyarakat kelas menengah
membuat Indonesia memiliki pangsa pasar besar yang sangat potensial bagi
Tiongkok untuk berinvestasi.
Terlebih, ketika ekonomi Amerika Serikat dan Eropa terhuyung-huyung
akibat pandemi COVID-19, nilai ekspor Tiongkok juga diprediksikan
akan jatuh. Indonesia yang merupakan pasar terbesar di Asia Tenggara
dapat menjadi salah satu negara mitra yang dapat membantu memperbaiki
kondisi perekonomian Tiongkok. Hal tersebut diperkuat dengan fakta
bahwa kini Tiongkok mempunyai posisi yang cukup strategis di Indonesia
karena merupakan importir terbesar dengan nilai US$ 34,3 miliar atau setara
dengan Rp 543 triliun dan sekaligus Negeri Tirai Bambu ini telah menjadi
negara tujuan ekspor terbesar bagi Indonesia. Setali tiga uang, Indonesia
juga merupakan bagian integral bagi kemajuan ekonomi Tiongkok. Sebagai
kekuatan ekonomi terbesar di ASEAN, Indonesia adalah pintu gerbang
bagi Tiongkok untuk menguasai pangsa pasar di kawasan ini. Terlebih,
BAB I HUBUNGAN INDONESIA-TIONGKOK MASA KINI
17
meningkatnya persaingan antara Tiongkok dan Amerika Serikat juga menjadi
faktor pendorong Tiongkok untuk membangun hubungan yang kuat dengan
negara-negara tetangga di Asia.
Keterlibatan dan peran Tiongkok yang kian berkembang di Indonesia selama
beberapa tahun terakhir telah mendorong berbagai macam studi, baik yang
dilakukan oleh peneliti domestik maupun internasional. Mereka mencoba
menganalisis pergerakan Tiongkok di Tanah Air. Namun demikian, penelitian-
penelitian tersebut hanya berhasil memperkaya pemahaman kita sampai
batas tertentu karena seringkali interpretasi yang disuguhkan tidak cukup
komprehensif. Masih banyak dimensi dari hubungan bilateral Indonesia-
Tiongkok yang masih belum terungkap. Sehingga, diperlukan landasan teori
alternatif yang dapat menjelaskan pergerakan Tiongkok di Indonesia secara
komprehensif.
BAB II
TEORI ORTODOKS DALAM STUDI HUBUNGAN
INDONESIA-TIONGKOK
Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan menguatnya intensitas
kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok, sejumlah studi mulai bermunculan
dengan tujuan untuk menghadirkan perspektif-perspektif beragam yang
menganalisis tentang topik yang sedang hangat ini. Diversitas analisis yang
kemudian populer tersebut dapat didiferensiasi menjadi tiga kelompok
utama, yakni pandangan yang berdasarkan pada teori realisme, neo-liberal,
dan konstruktivis. Walaupun kehadiran literatur-literatur tersebut tidak dapat
dipungkiri telah berkontribusi dalam memperkaya khasanah keilmuan, namun
ketiga teori yang lazim digunakan tersebut memiliki beberapa keterbatasan
serta belum mampu memberikan analisis yang lengkap dan komprehensif
untuk menjelaskan dan memahami kompleksitas hubungan Indonesia dan
Tiongkok.
Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dari pembahasan pada Bab sebelumnya
mengenai gambaran secara umum hubungan yang terjalin antara Indonesia
dan Tiongkok, Bab II ini hadir guna mendiskusikan lebih jauh berbagai teori
ortodoks yang lazim digunakan dalam menganalisis hubungan bilateral kedua
negara tersebut.
Bab ini ditulis dalam empat segmen pokok. Bagian pertama membahas
literatur-literatur yang berpedoman pada kerangka berpikir realisme dalam
memahami hubungan Indonesia dan Tiongkok. Sementara itu, studi-studi
yang menggunakan pendekatan liberalisme dan konstruktivisme akan
dijelaskan pada bagian kedua dan ketiga. Materi yang terkandung dalam Bab
ini tidak hanya berkontribusi dalam menjelaskan argumen dasar dari ketiga
teori prominen yang umum[2] digunakan dalam menganalisis perkembangan
intensitas jalinan hubungan Tiongkok dan Indonesia, tetapi juga berperan
dalam memberikan pembahasan yang inklusif atas kekurangan-kekurangan
dari penggunaan teori-teori tersebut dan menggarisbawahi perlunya aplikasi
teori baru untuk menyelami secara lebih dalam perihal topik ini.
20
NEO-GRAMSCIANISME DAN GELIAT TIONGKOK DI INDONESIA
Perspektif Realisme
Analisis realisme adalah yang paling umum digunakan untuk menjelaskan
peran Tiongkok yang semakin menguat di Indonesia dengan menafsirkan
bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Tiongkok untuk
memperluas pengaruhnya (Campbell, 2016), sekaligus sebagai strategi untuk
menyaingi hegemoni Barat, khususnya Amerika Serikat (Shambaugh, 2016:
162-63). Meskipun PKC, dalam berbagai kesempatan publik, telah berulang
kali menegaskan bahwa Tiongkok tidak memiliki niat geopolitik (Wang,
2015)[3], beragam studi yang berlandaskan pada teori realisme umumnya
mempersepsikan berkembangnya peran Tiongkok di berbagai belahan dunia
adalah bagian dari sebuah strategi besaruntuk mengubah status quo (Fallon,
2015: 141).
Pendekatan realisme yang dicetuskan pertama kali oleh Kenneth Waltz
(1979: 93) berpandangan bahwa dunia global terdiri atas negara-negara yang
pengambilan keputusannya dimotivasi oleh dua kepentingan fundamental,
yakni materil dan keamanan. Studi-studi tersebut memiliki perspektif kuat
mengenai China reat (ancaman Tiongkok), yang beranggapan bahwa
Tiongkok membawa motivasi revisionis dengan tujuan untuk menantang
hegemoni yang ada dan mencoba menyusun kembali tatanan dunia di bawah
naungannya[4].
Berpijak pada pandangan realisme, studi-studi yang menganut paham ini
kemudian berargumen bahwa inisiasi Belt and Road Initiatives merupakan
ujung tanduk dari strategi Tiongkok dalam intensi jangka panjang untuk
memperkuat pengaruhnya di Indonesia (Fahrizal, Yudilla, and Sundari, 2019).
Salah satu pakar yang mengamati hubungan Indonesia-Tiongkok, Ihsan
(2016), juga menganggap bahwa investasi Tiongkok yang meningkat secara
signikan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir akan menjadi katalisator
guna memuluskan tujuan Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya di
kawasan Asia Tenggara.
Sebagai contoh lain, Stiglitz (2015), juga menganggap AIIB sebagai sebuah
institusi yang dapat menjadi “kompetitor” dalam sistem keuangan dunia saat
ini yang kontrolnya masih didominasi oleh AS[5]. Huotari dan Heep (2015:
BAB II TEORI ORTODOKS DALAM STUDI HUBUNGAN INDONESIA-TIONGKOK
21
153) juga berargumen bahwa AIIB adalah bagian dari upaya Tiongkok untuk
menguasai sistem keuangan internasional dengan tidak hanya menyediakan
likuiditas, bantuan pinjaman, dan mendirikan mata uang baru[6], namun
juga menghadirkan hak “suara” bagi banyak negara-negara berkembang yang
seringkali kapasitasnya diabaikan oleh berbagai institusi global yang mayoritas
dikuasai oleh negara-negara adidaya Barat[7].
Selain kepentingan materil, dalam pandangan realisme, eksistensi BRI
dan AIIB juga dilihat sebagai bagian dari strategi keamanan Tiongkok.
Yale (2015) mengemukakan bahwa BRI secara implisit juga dimaksudkan
untuk memfasilitasi Angkatan Laut People’s Liberation Army (PLAN) milik
Tiongkok sebagai benteng pertahanan dengan maksud menghimpun kekuatan
yang lebih besar lagi di Samudra Hindia guna mengamankan jalur maritim
Tiongkok.
Lebih jauh, para analis paham realisme berpendapat bahwa BRI dan AIIB
merupakan garda terdepan strategi ekonomi Tiongkok dalam bentuk investasi
proyek-proyek pembangunan infrastruktur berskala besar yang diharapkan
dapat mereproduksi dan mengamankan keuntungan materil besar di
kemudian hari. Oleh karenanya, dalam analisis yang dikemukakan, mereka
menolak proposisi Tiongkok kepada negara-negara yang dilalui oleh jalur BRI,
bahwa inisiasi ini akan membawa “win-win solutiondan keuntungan yang
mutual. Secara tegas para analis ini beranggapan bahwa tujuan sebenarnya
atas inisiasi BRI dan AIIB jauh lebih condong pada kepentingan Tiongkok
untuk memposisikannya sebagai “pusat ekonomi regional” dan mengamankan
kepentingan ekonomi Tiongkok (Cohen, 2015: 5).
Apabila menilik dari persoalan domestik Tiongkok, prakarsa BRI dan AIIB
menjadi strategi jalan keluar berbagai permasalahan ekonomi yang tengah
terjadi di Tiongkok, salah satunya ialah overaccumulation (over akumulasi)
(Zhang, 2017)[8]. Sebagai akibat dari transformasi kebijakan ekonomi yang
dilakukan oleh Xi Jinping, Tiongkok telah bermetamorfosis menjadi kekuatan
ekonomi terbesar dunia. Salah satu polemik yang kemudian timbul adalah pasar
dalam negeri Tiongkok dibanjiri oleh surplus modal, produksi, dan tenaga
kerja yang begitu besar. Ketika pasar tidak mampu lagi menyerap akumulasi
surplus tersebut, siklus investasi secara organik akan membawa keuntungan
yang stagnan, dan pada akhirnya nilainya akan semakin terdevaluasi.
22
NEO-GRAMSCIANISME DAN GELIAT TIONGKOK DI INDONESIA
Oleh karena itu, guna melindungi kepentingan jangka panjang Tiongkok
untuk dapat terus melipatgandakan pertumbuhan ekonominya, persoalan
overaccumulation tersebut secara intensional dialihkan ke luar Tiongkok, salah
satunya melalui penciptaan BRI dan AIIB. Kedua inisiasi ini dimaksudkan
untuk dapat memfasilitasi investasi infrastruktur yang didanai oleh Tiongkok
di negara-negara mitra guna mendorong hubungan perdagangan, yang pada
akhirnya akan berperan sebagai sistem pendukung bagi Tiongkok dalam
menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonominya (Esteban dan Otero-
Iglesias, 2015: 1-10)[9].
Nosi yang dikemukakan oleh Henelito Sevilla dalam studinya mengenai BRI
di Timur Tengah dan Asia Tenggara juga dapat dijadikan pembanding yang
komparatif dengan apa yang tengah terjadi di Indonesia. Ia berpendapat
bahwa inisiasi BRI:
[Adalah] sebuah strategi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan
energi Tiongkok di masa depan dan membuka target pasar baru untuk
menyerap surplus produksinya.”(Sevilla, 2017: 83).
Meskipun narasi para analis realis telah memberikan gambaran penting
tentang hubungan Tiongkok dan Indonesia, teori ini belum cukup kuat dalam
memberikan analisis yang komprehensif karena tiga alasan. Pertama, literatur-
literatur berbasis realisme bersifat ahistoris. Maksudnya, studi-studi realisme
tidak melihat konteks historis di balik pergerakan Tiongkok di Indonesia.
Teori realisme yang menekankan pada “struktur daripada “agen melihat
bahwa dunia ini statis dan bersifat rasional. Sebagai konsekuensinya, mereka
mengabaikan asal-usul historis yang mendasari terjadinya berbagai fenomena
di dunia, termasuk fenomena semakin intensifnya hubungan yang terjalin
antara Tiongkok-Indonesia pada hari ini. Dengan demikian, asumsi dasar
teori realisme tidak memberikan ruang analisis secara lengkap untuk dapat
menjelaskan hal tersebut karena latar belakang historis tidak dilibatkan dalam
kerangka gagasannya.
Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, fenomena-fenomena yang terjadi
dalam peningkatan kerjasama Tiongkok dan Indonesia saat ini tidak terlepas
dari latar belakang episode-episode bersejarah yang membingkai hubungan
BAB II TEORI ORTODOKS DALAM STUDI HUBUNGAN INDONESIA-TIONGKOK
23
keduanya. Mayoritas analisis berbasis realisme tampak mengabaikan episode-
episode historis tersebut. Selain itu, pendekatan realisme juga terlalu condong
melihat ke arah “state-centrismyang merujuk negara sebagai aktor utama
dalam hubungan internasional Tiongkok. Akibatnya, jalinan kerjasama antara
Tiongkok dan Indonesia dipandang sebagai aktivitas antar negara, tanpa
mempertimbangkan peran aktor non-negara yang terlibat.
Penelitian yang ditulis oleh Wu (2015: 8) dan Olimat (2016) telah berhasil
mengungkap bahwa banyak aktor non-negara yang berperan besar dalam
mensukseskan proyek-proyek BRI di berbagai belahan dunia, termasuk
di antaranya di Indonesia[10]. Seperti halnya yang telah disinggung pada
bab I, geliat Tiongkok yang semakin meningkat di Indonesia bukan hanya
mengikutsertakan aktor negara, melainkan juga berag am aktor-aktor non-
negara seperti institusi pendidikan dan beberapa aktor budaya. Pandangan ini
kemudian diperkuat oleh studi yang dikemukakan Blanchard dan Flint (2017:
224) bahwa implementasi proyek BRI di berbagai belahan dunia melibatkan
berbagai aktor subnasional.
Fokus realisme yang hanya melihat negara sebagai satu-satunya aktor dan
mengabaikan peran serta aktor-aktor lain, serta mengamati Tiongkok dari
perspektif eksternal tanpa melihat fenomena domestik merupakan 2 isu major
yang menjadi kelemahan dalam analisis paham ini. Konsekuensi negatif yang
hadir meliputi terjadinya pemisahan antara langkah yang diambil Tiongkok
di negara lain dengan konteks domestiknya. Oleh karenanya, peningkatan
aktivitas Tiongkok di Indonesia seakan-akan terpisah dan tidak ada
hubungannya dengan peristiwa yang terjadi di dalam negeri Tiongkok.
Dalam studinya, Sevilla (2017: 83) menyebutkan bahwa pendekatan yang
hanya mengambil sudut pandang dalam memahami Tiongkok dari perspektif
eksternal […] hanya akan memberi sebagian [gambaran]. […]”. Menurutnya,
untuk mendapatkan gambaran utuh, perlu adanya pengakuan bahwa
perkembangan kebijakan luar negeri Tiongkok tidak dapat terlepas dari kondisi
domestik yang terjadi di negara tersebut. Sebagaimana dijelaskan pada Bab I,
fakta di lapangan turut menyatakan bahwa hubungan kerjasama Indonesia
dan Tiongkok yang semakin aktif dipengaruhi oleh dinamika lokal yang ada
di Tiongkok, salah satunya karena negeri ini tengah mengalami penurunan
24
NEO-GRAMSCIANISME DAN GELIAT TIONGKOK DI INDONESIA
pertumbuhan ekonomi dan membutuhkan Indonesia sebagai pangsa pasar
baru untuk menyerap kelebihan modal dan produksinya. Oleh karena itu,
teori realisme yang memisahkan level domestik dan level internasional tidak
dapat memberikan analisis mengenai topik ini secara komprehensif.
Isu ketiga yang menjadi masalah dari pendekatan realisme adalah karena teori
ini menekankan prinsip determinisme yang seolah-olah menggambarkan
bahwa pemerintah dan masyarakat Indonesia menerima dengan tangan terbuka
keberadaan dan peningkatan aktivitas Tiongkok di negara tersebut. Geliat
Tiongkok dianggap sebagai proses tanpa upaya-upaya tertentu. Pandangan
ini tampak terlalu idealis untuk percaya bahwa peran Tiongkok di Indonesia
yang meningkat signikan dalam beberapa tahun terakhir dapat terlaksana
tanpa menerapkan berbagai strategi untuk memuluskan rencana tersebut.
Sedangkan, observasi yang telah dianalisis pada Bab I telah menemukan fakta
bahwa Tiongkok secara intensif telah mengimplementasikan tidak hanya
upaya dari sisi ekonomi, tetapi juga pendidikan dan budaya dengan maksud
untuk mendapatkan penerimaan dari masyarakat Indonesia. Meskipun
demikian, sebagian besar penelitian berbasis realisme belum dapat menjelaskan
fenomena ini.
Perspektif Liberalisme
Kelompok literatur kedua terkait peran Tiongkok di Indonesia berlandaskan
pada teori liberalisme yang memiliki dua prinsip dasar, yakni institusionalisme
dan interdependensi (saling ketergantungan). Pandangan ini berpendapat
bahwa walaupun setiap negara secara rasional termotivasi oleh kepentingan
internal, namun kerjasama antar negara tetap akan dapat terjalin dengan
baik selama masih adanya organisasi internasional yang berfungsi sebagai
penengah dan adanya pengakuan bersama dari setiap negara di dunia bahwa
pada akhirnya mereka saling membutuhkan satu sama lain (Keohane, 1984:
50-83).
Perspektif liberalisme berbagi kesamaan dengan asumsi realis, khususnya
pada aspek bahwa terlepas dari faktor eksternal apapun, motif utama setiap
negara untuk bekerja sama dengan negara lainnya adalah untuk melayani
kebutuhan dan dalam negeri. Konik kepentingan dapat dihindari dengan
BAB II TEORI ORTODOKS DALAM STUDI HUBUNGAN INDONESIA-TIONGKOK
25
cara melibatkan organisasi internasional yang telah diakui sehingga setiap
negara mampu bekerja sama untuk menyelesaikan perbedaan yang berpotensi
menjadi penghalang.
Namun demikian, paham liberal menolak pandangan realis yang menyebutkan
bahwa Tiongkok bersifat “revisionis”, yakni karakter Tiongkok yang ingin
mengubah tatanan dunia baru. Analisis yang berpedoman pada liberalisme
menganggap bahwa politik luar negeri Tiongkok tidak bertujuan utama
untuk mendominasi dunia atau menggulingkan struktur global (Bondaz,
2015; Zimmermann, 2015), melainkan Tiongkok hanya berupaya untuk
memperkuat kerjasamanya dengan negara-negara lain di dunia untuk
menyelesaikan isu-isu domestiknya.
Sebagai contoh, Yang Shu, Direktur Institut Studi Asia Tengah di Universitas
Lanzhou, meyakini bahwa Tiongkok sama sekali tidak berupaya untuk
menggantikan kekuatan Amerika Serikat di kawasan Asia Pasik (Shu,
2013, dikutip di Zou, 2018: 8). Tiongkok dianggap tidak berniat untuk
menjadi sebuah negara hegemoni. Tujuan pokok Tiongkok hanya untuk
menggaungkan konsep “South-to-South cooperation” atau kerjasama antar
negara-negara berkembang. Wang (2015), seorang profesor di Universitas
Peking, turut menyebutkan bahwa BRI dan AIIB bukanlah mekanisme yang
sengaja diciptakan oleh Tiongkok untuk menyebarkan sayapnya di kancah
global dan menggeser dominasi Barat.
Perspektif demikian juga lazim ditemukan dalam analisis kebijakan luar negeri
Tiongkok di Indonesia. Putri dan Ma’arif (2019), misalnya, berpendapat
bahwa:
[BRI] bukanlah visi strategis untuk menampilkan kekuatan militer
Tiongkok.” (Putri dan Ma’arif, 2019).
Narasi senada juga diungkapkan oleh Yudilla (2019) bahwa:
BRI berfokus pada pembangunan konektivitas melalui kerja
sama inklusif, bukan strategi penguatan hegemoni Tiongkok.
Yudilla (2019).
26
NEO-GRAMSCIANISME DAN GELIAT TIONGKOK DI INDONESIA
Ia juga menegaskan bahwa implementasi BRI di Indonesia berlandaskan
prinsip “saling ketergantunganantara Tiongkok dan negara-negara mitranya
(ibid.). Sementara itu, studi lainnya yang berfokus pada perspektif liberalisme
mengenai AIIB juga menyimpulkan bahwa Bank tersebut bukan didirikan
sebagai alternatif ataupun kompetitor dari institusi nansial internasional
yang telah ada, melainkan sebagai pelengkap sistem dan direncanakan untuk
beroperasi di dalam kerangka kerja yang telah ada sebelumnya (Hines, 2016:
1-28).
Pandangan tersebut sangat kontras dengan analisis dari paham realisme yang
menganggap bahwa AIIB bertujuan untuk menggantikan sistem yang ada
saat ini dan memajukan agenda Sino-sentris dengan memposisikan Tiongkok
sebagai poros ekonomi dunia. Analis-analis yang berlandaskan teori liberal
seperti studi milik Syahrin (2018) berargumen bahwa:
[AIIB mewakili] niat Tiongkok [untuk] menjadi bagian dari anggota
tatanan ekonomi saat ini dan tidak [dimaksudkan untuk] menentang
status quo.” Syahrin (2018).
Lebih jauh, perspektif liberalisme tersebut juga menolak asumsi realis yang
berargumen bahwa proyek dan investasi Tiongkok hanya menguntungkan
negeri itu sendiri (Kaczmarski dan Jakubowski, 2015: 1-8). Para peneliti liberal
justru berpendapat bahwa proyek dan investasi Tiongkok ditujukan untuk
membangun fasilitas infrastruktur yang diharapkan akan memfasilitasi arus
perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan, baik bagi Tiongkok
maupun para negara mitranya di masa depan.
Dalam konteks Indonesia, Dewi dan Akbar (2017) menulis bahwa BRI
dan AIIB bertujuan untuk memperkuat kepentingan Tiongkok sebagai
mitra ekonomi bagi Indonesia dan memperdalam integrasi ekonomi,
meningkatkan perdagangan lintas batas, dan memperderas arus keuangan
melalui investasi besar Tiongkok dalam membangun infrastruktur (Dewi dan
Akbar, 2017). Perspektif ini juga dianut oleh pengamat hubungan Indonesia-
Tiongkok lainnya seperti Wijaya (2020), yang menganggap BRI bertujuan
untuk memperkuat perdagangan yang memberikan manfaat mutual antara
Tiongkok dan Indonesia. Qian Xuming, seorang peneliti dari Shanghai
BAB II TEORI ORTODOKS DALAM STUDI HUBUNGAN INDONESIA-TIONGKOK
27
International Studies University, juga berpendapat bahwa BRI memajukan
kerjasama Tiongkok dan negara-negara mita yang saling menguntungkan
(Qian, 2017).
Walaupun perspektif liberal telah memberikan pandangan alternatif tentang
BRI dan AIIB, teori ini masih memiliki beberapa kekurangan. Pertama, karena
analisis liberal ini berlandaskan teori rational choice yang memahami peran
Tiongkok di Indonesia sebagai fenomena ahistoris, sehingga kepentingan
di balik meningkatnya geliat Tiongkok di Indonesia hanya bersifat asumsi.
Mereka tidak mengeksplorasi secara mendalam tentang tujuan kebijakan
politik luar negeri Tiongkok di Indonesia sebagai upaya menjalin kerjasama
bilateral yang lebih erat. Kepentingan Tiongkok masuk ke Indonesia yang
disebutkan dalam studi-studi berlandaskan teori liberal hanya diuraikan
sebagai praduga.
Kelemahan kedua, analisis-analisis liberal masih berfokus pada negara
(state-centric), di mana Tiongkok sebagai negara adalah satu-satunya subjek
analisis dan mengesampingkan dinamika domestik dan aktor non-negara
yang berperan dalam politik luar negeri Tiongkok. Ketiga, geliat Tiongkok
di Indonesia masih dipandang sebagai proses alami tanpa mengkonsiderasi
secara komprehensif upaya-upaya yang dilakukan oleh Tiongkok untuk
mewujudkan tujuannya.
Olimat (2016: 26), misalnya dalam penelitiannya menguraikan bahwa
Indonesia telah merespons secara positif kedatangan Tiongkok di Indonesia.
Namun demikian, asumsi dalam kesimpulan Olimat tersebut masih belum
komprehensif karena tidak mengikutsertakan proses kompleks dari berbagai
upaya ideologis dan budaya yang dilakukan oleh Tiongkok untuk membuahkan
hasil yakni penerimaan pemerintah Indonesia.
Perspektif Liberal Institusionalis
dan Konstruktivisme
Pendekatan ketiga yang digunakan dalam analisis yang berkaitan dengan
peran Tiongkok di Indonesia berfokus pada aspek ideasional atau ideologis.
Pendekatan ini dapat dibagi menjadi dua paradigma, yaitu liberal institusionalis
dan konstruktivisme.
28
NEO-GRAMSCIANISME DAN GELIAT TIONGKOK DI INDONESIA
Perspektif liberal institusionalis berpendapat bahwa gagasan dapat menjadi
kausal dalam tindakan manusia” (Goldstein dan Keohane, 1993: 420). Studi-
studi pada paham liberal institusionalis menunjukkan bagaimana gagasan-
gagasan tertentu mempengaruhi perkembangan aktivitas Tiongkok di dunia.
Misalnya, Zheng (2015, dalam Callahan2, 2016: 237) berpendapat bahwa
proyek BRI berakar pada gagasan peradaban (civilization ideas) Tiongkok yang
melihat bahwa Tiongkok harus mampu menjadi aktor global yang mampu
memandu nilai-nilai dunia.
Selain itu, analisis lain yang menggunakan perspektif milik Goldstein dan
Keohane (1993: 420) juga beranggapan bahwa suatu gagasan memiliki
relevansi kausal jika ide-ide tersebut tertanam dalam sebuah institusi. Dalam
konteks ini, beberapa studi, misalnya, memahami BRI dan AIIB tidak hanya
sebagai lembaga yang mengupayakan kerjasama antar negara, tetapi juga
sebagai institusi yang dapat menjadi alat yang ditujukan untuk menyebarkan
nilai-nilai Tiongkok (Wang, 2015: 2; Swaine, 2015). Wang (2015: 2) pun turut
mengemukakan bahwa BRI adalah sebuah mekanisme untuk menyebarkan
model globalisasi milik Tiongkok kepada dunia.[11]
Sementara itu, Sorensen (2015: 63) yang mengadopsi studi Jacobsen (1995:
298-300) memahami bahwa gagasan memiliki relevansi kausal saat digunakan
oleh aktor yang menggunakannya sebagai “senjata” untuk melegitimasi suatu
kebijakan. Dalam penelitiannya, Mayer (2018: 24) pun menyatakan bahwa
dalam beberapa dekade terakhir Tiongkok mencoba membangun sebuah
narasi melalui program promosi budaya dan nilai-nilai tradisional Tiongkok
guna melegitimasi kepentingan ekonominya.
Dalam konteks BRI dan AIIB, Mayer berpendapat bahwa Tiongkok
mempromosikan gagasan community with shared destiny untuk menarik
perhatian negara-negara di sepanjang rute BRI agar menerima dengan tangan
terbuka implementasi proyek-proyek yang menjadi bagian dari BRI (ibid.).
Demikian pula, Sorensen (2015: 63) berargumen bahwa konsep “China
Dreamyang dipromosikan secara luas dan intensif oleh Tiongkok belakangan
ini merupakan alat manipulasi Tiongkok untuk mendapatkan legitimasi dari
negara-negara yang terdampak oleh BRI.
BAB II TEORI ORTODOKS DALAM STUDI HUBUNGAN INDONESIA-TIONGKOK
29
Dengan demikian, pendekatan liberal institusionalis berfokus pada peran ide/
gagasan untuk menjelaskan kepentingan Tiongkok meningkatkan aktivitas dan
pengaruhnya di kancah global. Merujuk pada studi yang teliti oleh Goldstein
dan Keohane (1993: 7), peran ide/gagasan tersebut dapat dibangun melalui
tiga metode berbeda: (a) dipandang sebagai landasan yang mempengaruhi
kebijakan luar negeri Tiongkok; (b) sebagai suatu gagasan utama yang
konsepsinya kemudian diperkenalkan dan disebarkan oleh Tiongkok kepada
dunia; dan (c) merupakan suatu paham yang digunakan sebagai “senjata
untuk menciptakan legitimasi atas kedatangan Tiongkok di berbagai negara.
Pendapat liberal institusionalis didasarkan tidak hanya pada pemahaman
positivis ilmu sosial yang melibatkan pemisahan antara subjek dan
objek, melainkan juga berfokus pada hubungan sebab-akibat yang
melatarbelakanginya. Meskipun premis dari paham ini telah menyebutkan
bahwa gagasan dapat digunakan sebagai alat manipulasi demi mewujudkan
suatu kepentingan atau kebijakan, seperti yang telah disinggung pada Bab
I, pendekatan liberal institusionalis belum sepenuhnya dapat menjelaskan
kebijakan Tiongkok di Indonesia. Terdapat beberapa alasan penting yang
dapat menjelaskan mengapa demikian.
Pertama, salah satu kelemahan dari perspektif ini adalah karena ia
memperlakukan ide sebagai penyebab dan hanya dianggap sebagai variabel
tambahan dalam analisis. Dampak yang muncul kemudian adalah para peneliti
yang menggunakan paham ini tidak memandang ide/gagasan sebagai bagian
dari realitas sosial. Dengan kata lain, ide hanya dianggap sebagai komoditas,
yakni sebagai objek yang mempengaruhi objek lain. Senada dengan studi yang
diteliti oleh Laey dan Weldes (1997:207) menyatakan bahwa hal tersebut:
memperkuat pandangan bahwa ide/gagasan berbeda dari perannya
sehingga dalam praktiknya tidak mampu menjelaskan peran ide
sebagai alat manipulasi dan mengaburkan fungsi konstitutif gagasan.”
(Laey dan Weldes, 1997:207).
Konsepsi yang melihat ide/gagasan hanya sebagai objek dan terpisah dari
peran dan tujuannya menjadikan pendekatan ini tidak dapat menjelaskan
hubungan antara ide dan kepentingan materil di balik pergerakan Tiongkok
saat ini (Yee, 1996: 102).
30
NEO-GRAMSCIANISME DAN GELIAT TIONGKOK DI INDONESIA
Kedua, pendekatan ini tidak menjelaskan asal mula ide atau gagasan yang
dijelaskan. Ketiga, pendekatan liberal institusionalis juga tidak menyajikan
informasi mengenai proses bagaimana ide-ide tersebut dapat mencapai
kekuatan kausal. Zheng (2015, dikutip dalam Callahan2, 2016: 237),
misalnya, tidak menjelaskan secara lebih lanjut mengapa dan bagaimana
gagasan Chinese civilization telah mempengaruhi inisiasi BRI oleh Xi Jinping.
Sementara itu, Wang (2015: 34) tidak menjelaskan alasan di balik pemilihan
model globalisasi Tiongkok, dan bukan model lainnya, yang turut disebarkan
melalui BRI. Dengan kata lain, gagasan-gagasan tersebut hanya dipandang
sebagai objek yang muncul begitu saja tanpa menjelaskan bahwa gagasan
tersebut memiliki peran, pengaruh, dan latar belakang tertentu.
Perspektif kedua yang akan dijelaskan lebih jauh dalam bagian ini merupakan
paham konstruktivisme yang berfokus pada elemen ideasional dari pergerakan
Tiongkok. Meskipun konstruktivisme bukanlah satu kesatuan teori,
asumsi utamanya melihat gagasan sebagai intersubjective meaning (makna
intersubjektif) dan produk atas interpretasi diri secara kolektif” (Neufeld, 1995:
77). Makna intersubjektif membangun sebuah pemahaman yang merupakan
bagian dari totalitas sosial yang artinya sebuah gagasan sudah menjadi
pemahaman yang tersebar luas dan diterima oleh mayoritas masyarakat.
Praktik-praktik yang melibatkan manusia tidak dapat dipahami secara
tunggal hanya dari jaring makna saja, yang dalam arti fundamental
bersifat konstitutif, walaupun praktik tersebut telah tertanam dan
dipakai sejak lama. ”(Neufeld, 1995: 77).
Dalam keilmuan Hubungan Internasional, Alexander Wendt (1994: 349)
merupakan pencetus pertama teori konstruktivisme. Ia mengkritik teori
realisme dan liberal yang menyatakan bahwa kepentingandan “identitas”
bersifat given, sehingga jarang sekali menyertakan analisis tentang bagaimana
keduanya dapat terbentuk. Wendt menambahkan, bahwa dalam upaya
menyajikan penjelasan yang lebih komprehensif, para peneliti perlu melihat
ide/gagasan tidak hanya dari sudut pandang kondisi material, tetapi juga
menyadari bahwa ide/gagasan juga bersifat intersubjektif dan terdiri atas
struktur identitas dan kepentingan dalam sebuah sistem (Wendt, 1992: 401).
Menurut konstruktivisme, sistem atau struktur merupakan sebuah tatanan
BAB II TEORI ORTODOKS DALAM STUDI HUBUNGAN INDONESIA-TIONGKOK
31
sosial dunia yang di dalamnya melekat 3 hal, yakni identitas, kepentingan,
dan gagasan. Perspektif ini juga memberikan ruang analisis bahwa ketiga hal
di atas dapat bertransformasi, sesuai dengan perkembangan zaman.
William Callahan (2016: 226) adalah salah satu analis Tiongkok yang
menggunakan konstruktivisme dalam tulisan-tulisannya. Dengan meneliti
pidato-pidato resmi pimpinan PKC dalam beberapa tahun terakhir, Callahan
(2016: 226) mengemukakan bahwa inisiasi BRI dan AIIB yang dianggap
sebagai mekanisme guna mewujudkan dunia dengan kiblat Sino-sentris,
berakar pada gagasan periphery diplomacy”, yang menganggap bahwa
Tiongkok harus menjadi pusat dunia dan negara-negara lain berada di bawah
naungan Tiongkok.[12] Wang (2015: 103) juga berpendapat bahwa gagasan
“China Dream yang mempunyai objektif ingin membangkitkan kembali
kekuatan global Tiongkok di abad-20, apabila dilihat dengan kacamata teori
konstruktivisme, adalah sebuah struktur ideasional yang mendasari intensitas
geliat Tiongkok di dunia yang kian aktif.
Kendati demikian, perlu dicatat bahwa studi-studi yang menggunakan teori
konstruktivis tidak hanya berfokus pada bagaimana ide/gagasan mempengaruhi
pergerakan Tiongkok hari ini. Melainkan, mereka juga mengadopsi pandangan
teori konstruktivisme lain seperti Flockhart (2012: 16), yang mengemukakan
bahwa aktor yang tindakannya tidak terpisah dari makna intersubjektif tertentu
dapat dengan sendirinya mengubah makna intersubjektif dari suatu struktur.
Dalam teori konstruktivisme, proses ini disebut sebagai proses structuration’,
yaitu siklus di mana struktur membentuk tingkah laku aktor yang kemudian
membentuk kondisi struktur (Giddens, 1984).
Callahan1 (2016: 36) menggunakan pemahaman ini ketika ia berpendapat
bahwa gerakan Tiongkok hari ini adalah untuk membangun kembali tatanan
dunia dengan makna intersubjektif baru, yang mencakup tidak hanya prinsip-
prinsip seperti saling menghormati, saling percaya, timbal-balik, kesetaraan,
dan win-win, tetapi juga ide-ide tradisional dari konsep hierarkis yang dianut
oleh Tiongkok, di mana kedamaian dapat terwujud jika ada satu pemimpin
yang berkuasa tunggal. Dalam konteks ini, Tiongkok ingin mengubah pola
pikir negara-negara tetangganya dengan gagasan bahwa kedamaian dan
kesejahteraan akan terwujud saat Tiongkok menjadi pemimpin kawasan.
32
NEO-GRAMSCIANISME DAN GELIAT TIONGKOK DI INDONESIA
Zhou dan Esteban (2018: 11) juga berpendapat bahwa hubungan antara
Tiongkok dan negara-negara di sepanjang rute BRI merupakan bagian dari
upaya Tiongkok untuk mempromosikan gagasan dan norma intersubjektif
yang akan membantu meningkatkan legitimasi pengaruhnya di dunia.
Mayer (2018: 23) memberikan contoh dengan menganalisis bagaimana “visi-
geogras” baru Tiongkok saat ini mulai mengubah konstruksi sosial ruang
di seluruh Eurasia, di mana berbagai peta BRI tidak memasukkan AS dan
menggantikan fokus trans-atlantik dan trans-pasik dengan Eurasia.
Studi-studi yang menggunakan teori konstruktivis ini, bagaimanapun, tetap
belum dapat memberikan analisis yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan
seputar meningkatnya agresitas pergerakan Tiongkok di dunia, maupun di
Indonesia. Sebagian besar literatur-literatur yang menggunakan pandangan
konstruktivis memisahkan struktur material dengan struktur ideasional
sehingga pandangan ini tidak mampu menjelaskan kepentingan materil yang
ada di balik gagasan-gagasan tersebut. Argumen ini juga didasarkan pada fakta
bahwa pandangan konstruktivis membedakan “logika anarki” dan “logika
modal’ dalam analisisnya tentang sistem negara dan potensi transformasinya
(Wendt, 2003: 494).
Dengan demikian, teori ini tidak menjelaskan hubungan antara peran ide/
gagasan dengan kepentingan ekonomi. Argumen tersebut dikuatkan juga
dengan penelitian lain yang menyimpulkan bahwa konstruktivisme memiliki
“pandangan bahwa konteks materil tidak ada hubungannya dengan gagasan
(Palan, 2000: 590). Mengabaikan konteks material dalam menganalisis
geliat Tiongkok di masa sekarang menyebabkan ketidakmampuan teori
konstruktivisme dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penting terkait
peran gagasan dalam peningkatan aktivitas Tiongkok di dunia. Pertanyaan
tersebut meliputi seperti mengapa ide/gagasan tertentu, bukan yang lain,
yang kemudian menjadi makna intersubjektif dan mempengaruhi kebijakan
Tiongkok.
Pengabaian konteks materil juga membuat teori konstruktivisme tidak
dapat menjelaskan peran gagasan sebagai alat legitimasi (Bieler dan Morton,
2008: 103). Meskipun Zhou dan Esteban (2018: 11) setuju bahwa upaya
Tiongkok untuk menciptakan makna intersubjektif yang baru sesungguhnya
BAB II TEORI ORTODOKS DALAM STUDI HUBUNGAN INDONESIA-TIONGKOK
33
dimaksudkan untuk mendapatkan legitimasi atas kepentingan ekonomi dan
politiknya. Studi-studi berbasis teori konstruktivisme cenderung mengabaikan
fakta bahwa upaya membangun makna intersubjektif baru melalui inisiasi
seperti BRI juga merupakan bagian dari upaya legitimasi kepentingan materi
Tiongkok.
Seperti halnya yang penulis sampaikan pada Bab I, gagasan “China Dream
digunakan untuk menjadikan kepentingan politik dan ekonomi Tiongkok
sebagai makna intersubjektif sehingga kepentingan tersebut mendapat
dukungan dari negara-negara yang terdampak oleh keberadaan Tiongkok.
Kendati demikian, teori konstruktivisme belum mampu menjelaskan aspek
krusial tersebut.
Ketiga, keterbatasan lain dari analisis-analisis yang menggunakan teori
konstruktivisme adalah ketidakmampuannya menjelaskan aktor-aktor
spesik yang berperan di balik proses pembuatan makna intersubjektif yang
baru. Sebagai contoh, studi-studi konstruktivisme yang sudah ada tidak
menjelaskan siapa aktor spesik yang berperan dalam pembangunan makna
intersubjektif yang mempengaruhi dan melatarbelakangi pendirian BRI dan
AIIB. Literatur-literatur tersebut juga memiliki masalah umum seperti halnya
kekurangan yang terdapat dalam teori-teori lain, yaitu penekanannya terhadap
negara sebagai subjek/aktor satu-satunya yang berperan (Wendt, 1999: 39).
Minimnya konseptualisasi aktor membuat konstruktivisme tidak mampu
sepenuhnya menjelaskan bagaimana gagasan atau ide tertentu mempengaruhi
kebijakan Tiongkok atau mengakui peran aktor-aktor lain yang berperan
menyebarkan gagasan Tiongkok di negara-negara terdampak. Padahal,
aspek ini sangatlah vital dalam memahami secara menyeluruh pergerakan
Tiongkok di dunia. Seperti yang penulis jelaskan di Bab I, geliat Tiongkok
di Indonesia juga tidak hanya melibatkan Tiongkok sebagai aktor tunggal,
namun didukung oleh peran beberapa aktor lain yang terlibat dalam upaya
penyebaran ideologis Tiongkok, seperti aktor akademisi, institusi pendidikan,
dan media massa.
Poin-poin di atas menunjukkan bahwa teori liberal institusionalis dan
konstruktivis tidak dapat memberikan kerangka teoritis yang komprehensif
untuk menganalisis geliat Tiongkok di Indonesia. Dalam memahami peran
34
NEO-GRAMSCIANISME DAN GELIAT TIONGKOK DI INDONESIA
dan tingkah laku Tiongkok di Indonesia, diperlukan sebuah kerangka
teoritis yang dapat menggabungkan premis teori liberal institusionalisme
dan konstruktivisme, serta dapat menutupi keterbatasan yang ada pada
pendekatan-pendekatan ortodoks dalam analisis hubungan Indonesia-
Tiongkok. Lebih spesiknya, diperlukan sebuah kerangka teori yang dapat
menjelaskan: (1) upaya Tiongkok dalam menggunakan ide/gagasan sebagai
sebuah alat legitimasi; (2) kepentingan materi di balik ide/gagasan tersebut;
serta (3) aktor-aktor yang terlibat dalam proses pembuatan ide/gagasan
tersebut menjadi makna intersubjektif yang diterima oleh masyarakat.
Meskipun pendekatan-pendekatan ortodoks yang sudah ada dalam literatur-
literatur sebelumnya telah berkontribusi dalam memperkaya wawasan terkait
peran Tiongkok di Indonesia, studi-studi tersebut belum bisa memberikan
analisis yang komprehensif. Keterbatasan pada pendekatan-pendekatan
ortodoks terkait geliat Tiongkok secara garis besar dapat dirangkum menjadi
tiga.
Pertama, teori-teori ortodoks melihat peningkatan peran Tiongkok sebagai
proses ahistoris. Sehingga, studi-studi ini mengabaikan preseden historis yang
melatarbelakangi geliat Tiongkok dan kepentingan di balik gerakan Tiongkok
hanya dianggap bersifat asumsi semata. Hal itu membuat pendekatan-
pendekatan ortodoks tersebut tidak dapat sepenuhnya menjawab alasan yang
melatarbelakangi gencarnya agresivitas aktivitas Tiongkok dalam menebarkan
sayapnya di dunia, dan khususnya di Indonesia.
Oleh karena itu, peran Tiongkok di Indonesia perlu dianalisis dimulai dengan
melihat proses globalisasi tahun 1970-an yang berujung pada keputusan
Tiongkok mengadopsi sistem kapitalisme yang kemudian menyebabkan
peningkatan perekonomian Negeri Tirai Bambu tersebut melesat secara
signikan. Masa tersebut lalu berlanjut pada kondisi saat ini di mana roda
perekonomian Tiongkok mengalami penurunan beberapa tahun ke belakang
akibat beberapa faktor yang kemudian mendasari peningkatan aktivitas
Tiongkok di dunia guna menyelesaikan isu-isu tersebut. Mengabaikan
konteks historis ini membuat pendekatan-pendekatan ortodoks yang sudah
ada memberikan analisis yang tidak memadai dan lengkap mengenai faktor-
faktor di balik meningkatnya peran Tiongkok di Indonesia.
BAB II TEORI ORTODOKS DALAM STUDI HUBUNGAN INDONESIA-TIONGKOK
35
Kedua, pendekatan-pendekatan ortodoks berfokus pada negara sebagai
aktor utama dalam hubungan-hubungan internasional Tiongkok, dan
mengabaikan analisis peran aktor-aktor lain di luar negara. Fokus pada negara
juga menyebabkan pendekatan ini mengotakhitamkan negara sehingga
memisahkan aktor level internasional dan level domestik. Hal ini menjadi isu
krusial karena dua alasan. Pertama, seperti pada fakta yang telah dijelaskan
pada Bab I, geliat Tiongkok di Indonesia melibatkan aktor negara dan non-
negara. Kedua, merupakan aspek penting untuk memahami interaksi konteks
domestik dan internasional yang menjadi bagian dari” geliat Tiongkok saat ini
(Sevilla, 2017: 83).
Ketiga, pendekatan-pendekatan ortodoks menekankan determinisme, di
mana geliat Tiongkok hari ini dianggap sebagai proses tanpa perjuangan.
Mereka menganggap seolah-olah Tiongkok dapat menyebarkan sayapnya
di berbagai belahan dunia dengan mudah tanpa adanya upaya-upaya untuk
meyakinkan negara-negara lain yang terkena dampak. Han dan Chen (2018:
2), misalnya, menunjukkan bahwa Indonesia telah “menanggapi secara
positif” BRI dan AIIB, namun, penelitian tersebut belum menjelaskan
berbagai upaya yang ditempuh oleh Tiongkok untuk membuat Indonesia
menerima kehadirannya.
Ulasan pada Bab 1 telah menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan
Tiongkok yang meningkat dalam beberapa waktu terakhir tidak terjadi secara
tiba-tiba. Sebaliknya, fenomena ini merupakan hasil dari upaya Tiongkok
dalam membangun legitimasinya di Indonesia melalui sudut pandang budaya
dan pendidikan. Meskipun akhir-akhir ini unsur ideasional dan ideologis dari
peran Tiongkok di Indonesia sudah mulai banyak diteliti, studi-studi tersebut
belum menelaah secara integratif konteks materil dari upaya budaya tersebut
dan perannya sebagai alat legitimasi di balik peningkatan peran Tiongkok.
Dengan melihat keterbatasan-keterbatasan dalam teori-teori ortodoks,
penulis menawarkan peralihan pemahaman ke teori kritis, khususnya teori
neo-Gramscian. Teori baru ini dapat menutupi kekurangan dan keterbatasan
pendekatan-pendekatan sebelumnya guna menghasilkan analisis dan
pemahaman yang lebih menyeluruh terkait geliat Tiongkok di Indonesia.
BAB III
NEO-GRAMSCIANISME
Setelah menjelaskan teori-teori tradisional yang digunakan untuk menganalisis
peran Tiongkok di Indonesia dan menunjukkan bagaimana teori-teori tersebut
belum mampu menjadi landasan konseptual yang memadai, pada bab ini
penulis akan mencoba mengelaborasi perspektif neo-Gramscianisme yang
mampu menyelesaikan keterbatasan-keterbatasan yang terdapat pada teori-
teori ortodoks guna memahami secara lebih mendalam hubungan Indonesia
dan Tiongkok. Penulis akan terlebih dahulu menguraikan premis utama dari
perspektif neo-Gramscianisme sebelum menjelaskan bagaimana teori ini dapat
digunakan untuk menginvestigasi peningkatan geliat Tiongkok di Indonesia.
Arkeologi Perspektif neo-Gramscian[13]
Perspektif neo-Gramscianisme awalnya berasal dari dua literatur yang ditulis
oleh seorang akademisi asal Kanada, Robert Cox (Cox, 1981; Cox, 1983).
Dia dikutip sebagai salah satu gur intelektual penting oleh Sekolah Ekonomi
Politik Internasional Inggris. Sebelum wafat pada tahun 2018, Cox adalah
profesor emeritus ilmu politik dan pemikiran sosial-politik di Universitas
York, Kanada.
Keunggulan perspektif neo-Gramscianisme dibanding teori-teori mainstream
hubungan internasional lainnya terletak pada karakteristik ontologisnya yang
menghindari basis positivis dari teori HI ortodoks. Perspektif ini memiliki
ontologi anti-foundational dalam bentuk historisisme berdasarkan pemikiran
Karl Marx. Secara garis besar, historisisme memiliki tiga elemen utama,
yakni:
Adanya pemahaman materialis tentang sejarah berdasarkan pemahaman 1.
Marx (1859) tentang supremasi ontologis produksi yang menyatakan
bahwa interaksi antara sarana produksi dan hubungan produksi
merupakan dasar pergerakan masyarakat;
38
NEO-GRAMSCIANISME DAN GELIAT TIONGKOK DI INDONESIA
Adanya penolakan terhadap pemahaman positivis tentang pemisahan 2.
antara subjek dan objek. Historisisme justru menekankan pada konsep
dialektisme yang memahami realitas sosial sebagai totalitas yang dinamis.
Bahwa objek memerlukan subjek, dan begitupun sebaliknya.
Adanya penekanan atas metode abstraksi yang dicetuskan oleh Marx 3.
(1857). Metode abstraksi menyajikan pandangan alternatif tentang
realitas sosial dari pendekatan ortodoks dan tidak memandangnya
sebagai suatu hal yang bersifat ahistoris atau given. Metode ini justru
melihat realitas sosial sebagai proses yang selalu berubah. Historisisme
juga menolak pemisahan antara aspek politik dan ekonomi. Konsep ini
pun menganggap sektor ekonomi dan budaya sebagai arena perjuangan
yang dapat dibentuk melalui perubahan sosial (Rupert, 1995: 2),
sehingga perlu adanya tinjauan lebih lanjut untuk melihat bagaimana
sebuah struktur sosial dapat terbentuk.
Meskipun secara garis besar perspektif neo-Gramscianisme ini berlandaskan
pada pemikiran Karl Marx (Gramsci, 1971: 201-2), perspektif ini menolak cara
orthodoks yang sering digunakan dalam menginterpretasi Karl Marx, yakni
sebagai suatu konsep yang mekanis, positivistik dan materialistik, di mana cara
ini beranggapan bahwa perkembangan ekonomi tidak serta merta diikuti oleh
perubahan sosial. Sebaliknya, perspektif neo-Gramscianisme melihat bahwa
perubahan sosial yang muncul adalah konsekuensi dari perubahan pikiran
dan tingkah laku masyarakat yang dipengaruhi oleh perubahan kesadaran
sosial yang disebabkan oleh aktor-aktor tertentu.
Oleh karena itu, perspektif ini melihat bahwa perjuangan politik atau
ideologis dilakukan untuk menciptakan kesadaran bersama (common sense).
Pada suatu kondisi ketika kesadaran bersama ini dapat diciptakan atau
diubah, hal tersebut juga akan memicu perubahan tindakan dan pola pikir
masyarakat. Penekanan pada konsep perjuangan politik/ideologi membuat
perspektif neo-Gramscianisme memberikan alternatif landasan konseptual
tentang hubungan antara ideologi dan materil, aktor-aktor lainnya selain
negara, serta latar belakang historis dari sebuah keadaan (ibid: 229). Dengan
demikian, perspektif neo-Gramscianisme memberikan alternatif konsep yang
BAB III NEO-GRAMSCIANISME
39
akan menyajikan suguhan analisis lebih mendalam dan menyeluruh, terutama
bila dibandingkan dengan teori ortodoks lainnya, untuk memahami tentang
hubungan Indonesia dan Tiongkok.
Perspektif baru ini bukan hanya menolak esensialisme dan reduksionisme
yang lazim di pendekatan ortodoks, melainkan juga memberikan penekanan
khusus pada landasan historis terhadap interpretasi dari totalitas dialektika
struktur dan agensi. Hal ini memungkinkan kita untuk mengupas konteks
di balik meningkatnya geliat Tiongkok di Indonesia dengan lebih tajam.
Selain itu, melalui perspektif ini kita dapat melampaui statisme ortodoks
yang menekankan keunggulan ontologis negara dan tidak menjelaskan peran
aktor-aktor non-negara. Diharapkan, kita akan mampu menganalisis aktor-
aktor di luar pemerintah yang berkontribusi dalam peningkatan hubungan
Indonesia-Tiongkok. Terakhir, dengan menolak metode interpretasi karya
Karl Marx sebagai suatu konsep positivis dan beralih menekankan pada elemen
masyarakat sipil (civil society) dalam hubungan internasional, perspektif ini
akan memberikan jalan untuk menganalisis strategi-strategi yang digunakan
Tiongkok dalam membangun legitimasi di balik peningkatan perannya di
Indonesia.
Meskipun perspektif neo-Gramscianisme sudah muncul sejak lama, namun
teori ini sangat relevan dan telah digunakan dalam banyak analisis mengenai
Tiongkok di zaman kontemporer. Misalnya, Todd (1974), Dirlik (1983),
dan Liu (1997) menganalisis kesamaan antara strategi revolusioner Gramsci
dan Mao Zedong. Sementara itu, Su (2011) mengaplikasikan perspektif ini
untuk menganalisis penggunaan ideologi serta narasi revolusi dan reformasi
untuk mempertahankan hegemoni PKT di Tiongkok. Mayer-Clement
(2015) juga menggunakan Gramsci untuk menganalisis dampak marketisasi
dan komersialisasi industri hiburan terhadap stabilitas PKT. Li (2015) turut
menerapkan konsep-konsep Gramsci seperti hegemoni, kontra-hegemoni,
dan revolusi pasif untuk membahas China Dream, sedangkan Huang (2015)
mempelajari penerimaan hegemoni Gramsci di dalam negeri Tiongkok
sendiri.
40
NEO-GRAMSCIANISME DAN GELIAT TIONGKOK DI INDONESIA
Selain dalam konteks domestik, perspektif ini juga telah digunakan untuk
melihat peran Tiongkok di tatanan global. Yilmaz (2014), misalnya, menulis
relevansi konsep historic blocatau blok historis yang dicetuskan oleh Gramsci
dalam menganalisis kebangkitan Tiongkok dalam tatanan dunia pasca perang
dingin. Neo-Gramscianisme juga telah digunakan untuk mempelajari
hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat selama tahun 1990-an (Roden,
2003), dan untuk mempelajari Integrasi Ekonomi Lintas-Selat (CSEI) (Green,
2016). Melihat relevansi dan pentingnya melibatkan teori neo-Gramscianisme
dalam memahami Tiongkok pada zaman sekarang, penulis berargumen
bahwa perspektif ini juga dapat menjadi alat analisis yang berguna dan tepat
untuk menginvestigasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul
mengenai gencarnya geliat Tiongkok di Indonesia hari ini.
Dari Gramsci ke neo-Gramscianisme
Perspektif neo-Gramscianisme yang dicetuskan oleh Cox muncul melalui
penerapan konsepsi Antonio Gramsci dalam konteks internasional untuk
memahami bagaimana kekuasaan dijalankan dalam tatanan dunia (Cox,
1981: 133). Dalam analisisnya tentang reunikasi Italia pada tahun 1870
dan kebangkitan fasisme di sana, Gramsci (1971: 120) mengembangkan
pemahaman Marxisme yang peka secara budaya dan kelembagaan untuk
menjelaskan bagaimana kekuasaan dijalankan dalam formasi sosial. Gramsci
menemukan bahwa ketika seorang pemimpin memerintah dengan paksaan
(force) dan ketika akar kekuasaannya tidak meresap jauh di seluruh tatanan
masyarakat, “perang gerakan” (konfrontasi langsung) yang mengarah pada
kudeta kepemimpinan secara brutal akan terjadi.
Kendati demikian, ketika pemegang kekuasaan mampu mendapatkan
legitimasi dari lembaga negara dan masyarakat sipil, maka pada tatanan inilah
menurut Gramsci dapat terbentuk hegemoni dan menghindari terjadinya
perang gerakan. Proses ini merupakan “perang posisi (war of position),
yakni perjuangan politik untuk menantang tatanan yang berlaku dan untuk
menciptakan alternatif. Berbeda dengan “perang gerakan”, “perang posisi
adalah sebuah strategi yang halus dan implisit guna mendapatkan persetujuan
atau legitimasi, baik dari institusi negara maupun yang terpenting masyarakat
sipil, untuk berkuasa dan memerintah (Kelly, 2017: 186).
BAB III NEO-GRAMSCIANISME
41
Pemahaman ini, serta beberapa konsep Gramsci lainnya, termasuk hegemoni,
perang gerakan, perang posisi, dan blok historis, dikembangkan oleh Cox
untuk menjelaskan hegemoni pada tatanan dunia. Ia berargumen bahwa
hegemoni global pada awalnya dibentuk sebagai hegemoni lokal dalam
tatanan domestik negara yang kemudian berkembang ke luar (Cox, 1981:
153). Pemahaman Cox[14] yang dikembangkan lebih lanjut oleh beberapa
pakar teori neo-Gramscianisme (Rupert, 1995; Augelli dan Murphy, 1988;
Morton, 2007; Bieler dan Morton, 2014: 17), memberikan inovasi dalam
pemahaman tentang kekuasaan dan hegemoni dalam hubungan internasional
dan politik ekonomi internasional, dengan mendenisikannya sebagai:
Sebuah ekspresi atas persetujuan termanifestasi dalam penerimaan
ide serta didukung oleh sumber daya material dan institusi, yang pada
awalnya terbangun oleh kekuatan sosial yang menempati peran utama
dalam suatu negara, tetapi kemudian diproyeksikan ke luar negara
dalam skala dunia.” (Bieler and Morton, 2004: 87).
Terobosan dalam penjelasan terkait kekuasaan bertumpu pada aspek ideologis,
sosial, dan budaya. Tidak seperti konseptualisasi ortodoks mengenai hegemoni
yang memberikan penekanan pada kapasitas material, perspektif neo-
Gramscianisme menekankan pada aspek konsensus dari kekuasaan, atau yang
Gramsci sebut sebagai “kepemimpinan intelektual dan moral” (intellectual and
moral leadership) dari fraksi-fraksi kelas dalam masyarakat (Hui, 2018: 62).
Pemahaman ini didasarkan pula pada konsep Gramsci mengenai blok historis
(historic bloc) yang digunakan untuk menjelaskan bahwa:
[...] metode kelas hegemoni menggabungkan kepemimpinan pada
masyarakat sipil dengan kepemimpinannya pada sektor produksi.
(Shields, 2016: 170).
Blok historis merupakan koalisi beberapa kelas, atau pecahan kapital yang
mencoba membentuk sebuah tatanan sosial yang:
[terdiri atas] aspek politik, budaya, dan ekonomi.(Rupert, 1995:
29-30).
42
NEO-GRAMSCIANISME DAN GELIAT TIONGKOK DI INDONESIA
Kekuatan hegemoni bergantung pada dua aspek yang sama pentingnya, yaitu;
dominasi ekonomi serta kepemimpinan intelektual dan moral. Kelas hegemoni
mempertahankan posisi mereka dengan mengamankan legitimasi dari orang-
orang yang mereka pimpin melalui konsensus politik dan ideologis. Dengan
kata lain, kelas hegemoni hanya akan mencapai posisinya ketika kelas tersebut
mampu mendapatkan persetujuan dari masyarakat di mana mereka berkuasa.
Persetujuan tersebut dapat dicapai melalui penyebaran ideologi dan budaya
tertentu yang dapat diterima oleh masyarakat.
Meski berfokus pada aspek legitimasi atau ideologis dari kekuasaan, konsep
hegemoni yang ditawarkan perspektif neo-Gramscianisme tidak menegasi
aspek koersif kekuasaan. Mereka menyebutkan bahwa hegemoni mencakup
kombinasi persetujuan dan paksaan” (Boothman, 2011: 73), meskipun yang
ditekankan lebih kepada yang pertama daripada yang terakhir (ibid.). Seperti
yang Cox nyatakan dalam studinya:
[hegemoni berhasil terwujud ketika] aspek kekuasaan konsensual
berada di garis depan”. Cox (1983: 127)
Hegemoni adalah keadaan di mana kekuatan berfokus kepada legitimasi” dan
hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin melalui upaya mendorong
persetujuan meskipun tak dapat dipungkiri terdapat aspek paksaan dalam
skala tertentu di dalam prosesnya.
Dalam karya Cox, konsep blok historis dan hegemoni identik dan, meskipun
tidak tertulis dengan jelas, tampak merujuk pada hal yang sama (Bieler, 1998:
70). Sehingga, dapat diartikan bahwa pembentukan blok historis adalah
prasyarat untuk mencapai hegemoni. Kendati demikian, Gill dalam jurnalnya
membedakan kedua konsep tersebut dengan berargumen bahwa blok historis
bisa memiliki potensi untuk menjadi hegemoni(1993: 30), tetapi mungkin
juga tidak. Argumen Gill, yang diadopsi pula dalam buku ini, menawarkan
keuntungan analitis untuk mengidentikasi kombinasi kekuatan material
dan ideologis yang dilakukan oleh Tiongkok untuk membentuk sebuah
blok historis di Indonesia, tanpa harus mengarah pada kesimpulan bahwa
Tiongkok adalah negara hegemoni.
BAB III NEO-GRAMSCIANISME
43
Konsep neo-Gramscianisme tentang hegemoni dan blok historis memberikan
alat analisis yang kuat untuk menjelaskan geliat Tiongkok di Indonesia.
Jika merujuk kembali pada bab sebelumnya, peran Tiongkok tidak hanya
terwujud dalam aspek ekonomi. Melainkan, beragam upaya ideologis juga
telah dilakukan oleh Tiongkok dalam rangka membangun legitimasi, atau
blok historis, pada masyarakat Indonesia.
Geliat Tiongkok di Indonesia sebagai
Proyek Hegemoni
Terdapat dua konsep neo-Gramscianisme yang relevan untuk memahami geliat
Tiongkok di Indonesia, yakni proyek hegemoni (hegemonic project) dan blok
historis. Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan konsep proyek hegemoni
terlebih dahulu. Sejauh ini, konsep proyek hegemoni sendiri tidak memiliki
denisi yang jelas. Salah satu teoritis neo-Gramscianisme yang mencoba
memberikan denisi terhadap konsep proyek hegemoni adalah Jessop (1990:
198). Ia mendenisikan proyek hegemonik dengan mengaitkannya dengan
konsep “akumulasi strategi” dan berpendapat bahwa:
“[...] sedangkan strategi akumulasi berkaitan langsung dengan ekspansi
ekonomi dalam skala nasional dan internasional, proyek hegemonik
[meliputi] berbagai tujuan non-ekonomi. Sementara strategi akumulasi
berorientasi pada hubungan produksi dan keseimbangan kekuatan
sosial, proyek hegemonik umumnya berorientasi pada masalah yang
lebih luas, tidak hanya pada hubungan ekonomi tetapi juga pada
bidang masyarakat sipil dan negara” (ibid.).
Memaknai pandangan Jessop di atas, dapat diartikan bahwa keberhasilan
strategi akumulasi bergantung pada hubungan yang kompleks antara berbagai
fraksi kapital dan legitimasi antara kelas pemimpin dan kelas yang dipimpin.
Hal ini membuat proyek hegemoni merupakan aspek vital dalam strategi
akumulasi. Proyek hegemoni berperan penting sebagai alat penggalangan
dukungan di balik sebuah program atau kebijakan yang mengklaim mewakili
kepentingan umum masyarakat, padahal secara eksplisit atau implisit
sesungguhnya dibuat guna mendukung kepentingan jangka panjang kelas
pemimpin. Oleh karena itu, keduanya tidak boleh dilihat sebagai dua ranah
44
NEO-GRAMSCIANISME DAN GELIAT TIONGKOK DI INDONESIA
yang berbeda dan terpisah, melainkan harus dipahami sebagai dua elemen
tindakan politik yang didasarkan pada hubungan sosial produksi yang sama
(Morton, 2007: 153). Seperti halnya dengan usulan Jessop:
[...] faktor penting dalam keberhasilan strategi akumulasi tetap
melekat pada integrasi sirkuit kapital dan karenanya konsolidasi
dukungan berada di dalam fraksi dan kelas yang dominan”.
(Jessop, 1990: 201).
Argumen penulis adalah bahwa geliat Tiongkok di Indonesia dapat dipahami
dalam konsep proyek hegemoni ini karena meskipun kepentingan Tiongkok
berfokus di bidang ekonomi, peran mereka juga mulai masuk ke bidang
politik dan sosial, sebagai upaya untuk menyelaraskan kepentingan jangka
panjang Tiongkok dan Indonesia (Morton, 2007: 153).
Seperti yang telah dibahas pada bab I, geliat Tiongkok di Indonesia berakar
pada kepentingan ekonomi. Namun demikian, geliat tersebut juga melibatkan
upaya ideologis dan budaya dengan tujuan universalisasi atau menyatukan
tujuan Tiongkok dengan kepentingan masyarakat Indonesia. Strategi ini
ditempuh oleh Tiongkok untuk menarik dukungan dan legitimasi dari warga
Indonesia.
Konsep Blok Historis untuk Menganalisis Proyek
Hegemoni Tiongkok di Indonesia
Guna menyelidiki lebih lanjut mengenai geliat Tiongkok di Indonesia, penulis
beralih ke konsep blok historis yang memungkinkan adanya analisis lebih
dalam terkait komponen material, ideasional, dan institusional. Pada bagian
ini, penulis akan terlebih dahulu menjelaskan konsep blok historis yang
dikembangkan oleh Cox sebelum penulis mengembangkan versi iteratif yang
dapat dipergunakan secara khusus dalam menganalisis peran Tiongkok di
Indonesia pada bab selanjutnya. Konsep blok historis diadopsi oleh Cox dari
Gramsci, yang digunakan untuk menginvestigasi interaksi antara kekuatan
material dan ideasional dari tatanan hegemonik dalam masyarakat kapitalis.
Cox mengadopsi konsep blok ini untuk mempelajari tatanan hegemoni di
level dunia yang terdiri atas tiga elemen inti:
BAB III NEO-GRAMSCIANISME
45
Kemampuan material,1. merupakan kepemilikan sumber daya alam dan
teknologi yang dapat digunakan, baik untuk tujuan produktif, maupun
destruktif. Denisi ini tidak menentukan lokasi di mana kemampuan
material tersebut berada dan tidak pula terdapat anggapan bahwa
mereka harus berada di dalam batas negara tertentu, namun kemampuan
material ini dapat dimanfaatkan oleh pemegang kekuasaan kapan pun
saat dibutuhkan.
Ide/gagasan,2. yang meliputi dua macam aspek: (1) memiliki makna
intersubjektif yang mampu mendenisikan kebiasaan dan ekspektasi atas
perilaku; […] dan (2) merupakan ide yang relevan dengan blok historis
yang meliputi beragam ideologi berbeda yang dimiliki oleh berbagai
kelompok orang (Lulus, 2018: 598). Namun demikian, kedua aspek
tersebut memiliki perbedaan tujuan. Makna intersubjektif cenderung
melintasi divisi sosial dan menjadi basis bagi pembentukan blok historis,
sementara aspek kedua dapat bersifat berbeda-beda, sehingga sering
berbenturan satu sama lain.
Institusi,3. yang berfungsi sebagai alat untuk menstabilkan dan melestarikan
ketertiban dengan mempromosikan ide-ide yang konsisten dengan ide
pemegang kekuasaan (ibid: 613).
Melihat tatanan di atas, hegemoni digambarkan oleh perspektif neo-
Gramscianisme sebagai sebuah struktur kekuasaan yang dipertahankan oleh
konsensus (Payne, 1998: 253). Konsensus tersebut, di satu sisi, diwujudkan
dalam penerimaan ide-ide yang dominan, dan di sisi lain didukung oleh
sumber daya material dan seperangkat institusi. Analisis tatanan hegemoni
dunia harus memperhitungkan ketiga komponen di atas. Cox (1981: 136-7)
juga mengingatkan bahwa determinisme tidak perlu diasumsikan di antara
ketiga struktur tersebut karena hubungan ketiga aspek itu dapat bersifat tidak
berurutan. Aspek mana yang didahulukan adalah pertanyaan yang dapat
dijawab bila disesuaikan dengan konteks studi kasus yang sedang diteliti.
Blok historis yang dicetuskan oleh Cox dianggap sebagai alat yang inovatif dan
berguna untuk mempelajari fenomena-fenomena yang ada di dunia (Sinclair,
2016: 501-519). Konsep ini memungkinkan adanya analisis struktur dari
sebuah fenomena, sehingga elemen materi, ideologis, dan institusional yang
46
NEO-GRAMSCIANISME DAN GELIAT TIONGKOK DI INDONESIA
menyusun kongurasi fenomena tertentu dapat ditelaah dengan lebih dalam.
Walaupun awalnya blok historis dikembangkan oleh Cox untuk mempelajari
hegemoni pada tatanan dunia, namun konsep ini juga dapat digunakan
untuk memeriksa fenomena-fenomena lain di dunia pada tatanan yang lebih
mikro. Merujuk pendapat Cox, hal ini dimungkinkan karena blok histories
juga memiliki sifat “limited totalities” dari setiap struktur. “Limited totalities
ini, seperti yang didenisikan oleh Cox, bukan mencakup segala sesuatu,
melainkan “aspek tertentu yang ada di dunia(Cox, 1981: 37). Menurut Cox,
daripada menggunakan teori tersebut secara ceteris paribus seperti teori-teori
ortodoks lain, konsep ini dapat digunakan dengan cara “menyandingkan dan
menghubungkanstruktur-struktur kecil/mikro yang ada di dunia (Cox dan
Sinclair, 1996: 11). Oleh karenanya, Cox lebih mengutamakan pemahaman
diakronis terhadap struktur-struktur yang ada di dunia daripada menekankan
model tatanan dunia yang abstrak (ibid.).
Dalam studinya, Yilmaz (2014: 191-222) misalnya, telah menerapkan
konsep blok historis untuk membongkar komponen ekonomi, ideologis,
dan institusi dari kebangkitan Tiongkok di era pasca perang dingin. Dalam
buku ini, totalitas terbatas yang menjadi fokus adalah geliat Tiongkok di
Indonesia. Konsep ini dapat menguraikan blok historis yang membentuk
aktivitas Tiongkok di Indonesia dengan menyelidiki interaksi dialektis
dari elemen material, ideasional, dan institusional dari fenomena tersebut.
Penulis akan menjelaskan lebih dalam tentang bagaimana konsep blok
historis dapat digunakan dalam menganalisis peran Tiongkok di Indonesia
pada bab selanjutnya dengan lebih detail. Menganalisis geliat Tiongkok di
Indonesia sebagai proyek hegemoni melalui konsep blok historis merupakan
upaya untuk memperbaiki keterbatasan pendekatan-pendekatan ortodoks
merupakan hal yang sangat krusial, terutama karena tiga alasan yang penulis
uraikan di bawah ini.
BAB III NEO-GRAMSCIANISME
47
Bagaimana Perspektif neo-Gramscianisme dapat
Mengatasi Keterbatasan Teori Ortodoks
Pertama, perspektif neo-Gramscianisme yang menganalisis kondisi dunia “[...]
dengan memperhatikan asal-usul kondisi tersebut, serta bagaimana dan apakah
mereka tengah berada dalam proses perubahan” (Cox, 1986: 208) menjadi
solusi dari isu ahistoris yang dimiliki oleh pendekatan ortodoks. Sebagai
teori yang menekankan sejarah, perspektif neo-Gramscianisme melihat sifat
manusia dan struktur lain yang menentukan realitas sosial dan politik “[…]
sebagai produk sejarah dan dapat berubah.” (Cox, 1989: 38). Aspek sejarah
ini memungkinkan untuk memahami geliat Tiongkok di Indonesia secara
historis daripada sekadar menganggapnya seakan-akan datang tiba-tiba, jatuh
dari langit seperti anggapan pendekatan-pendekatan ortodoks terdahulu.
Oleh karena itu, untuk lebih memahami aktivitas Tiongkok saat ini, perlu
adanya analisis latar belakang tiga fase sejarah penting, antara lain: (1) proses
globalisasi yang menyebabkan Tiongkok beralih ke kapitalisme; (2) interaksi
antara Tiongkok dan Indonesia sejak tahun 1950-an; dan (3) berbagai polemik
bidang ekonomi yang saat ini dihadapi oleh Tiongkok. Teori-teori ortodoks
pada umumnya mengabaikan lintasan sejarah ini karena mereka menganalisis
kepentingan Tiongkok dari asumsi-asumsi yang sudah ditentukan sebelumnya.
Perspektif neo-Gramscianisme yang berfokus pada dinamisme perubahan
hubungan sosial dan kekuasaan pada akhirnya mampu menjelaskan konteks
di balik berkembangnya peran Tiongkok di Indonesia hari ini dengan lebih
relevan.
Kedua, perspektif neo-Gramscianisme, melalui fokus pada hubungan
dialektis antara agen dan struktur, juga menyajikan solusi atas isu sentrisme
negara yang diadopsi oleh pendekatan ortodoks. Neo-Gramscianisme
mempertimbangkan kekuatan sosial (social forces) sebagai aktor utama
blok historis (Lacher dan Germann, 2012: 99-124). Konsep kelas juga
memegang peranan penting dalam mendenisikan kekuatan sosial. Buku
ini mendenisikan kelas sebagai kekuatan sosial yang kohesinya berasal dari
peran mereka di dalam sistem produksi (Holman dan van der Pijl, 1996: 55;
Bieler, 2002: 579). Kelas didenisikan sebagai hubungan antara modal dan
48
NEO-GRAMSCIANISME DAN GELIAT TIONGKOK DI INDONESIA
tenaga kerja yang diidentikasi oleh posisi keduanya dalam sistem produksi.
Fokus pada kekuatan sosial ini memperbaiki sentralisme negara dalam studi-
studi ortodoks yang menganggap negara sebagai satu-satunya aktor dalam
peningkatan aktivitas Tiongkok di luar negeri dan tanpa menganalisis aktor
non-negara yang terlibat.
Seperti yang dijelaskan oleh beberapa pakar perspektif neo-Gramscianisme,
konsep social forces ini bisa diterapkan dalam analisis untuk merujuk kepada
aktor negara dan non-negara yang berperan dalam blok historis. Hameiri
dan Jones (2018: 589) telah mendemonstrasikan bagaimana peran Tiongkok
di dunia melibatkan berbagai aktor di luar entitas negara. Meski Tiongkok
adalah negara otoriter di mana negara memiliki kuasa yang besar, aktor-aktor
non-negara tersebut saat ini telah terfragmentasi dan terdesentralisasi. Selain
itu, aktor-aktor ekonomi, budaya, dan lainnya juga memainkan peran mereka
dalam peran Tiongkok yang pada kenyataannya melibatkan perjuangan
multilevel, antar-lembaga dan aktor-aktor lokal.
Perspektif Neo-Gramscianisme memungkinkan kita untuk menyelidiki
perjuangan kelas yang terjadi dalam geliat Tiongkok di Indonesia dan semakin
memahami Tiongkok sebagai negara monolitik yang mengejar strategi besar.
Sebagaimana ditunjukkan dalam analisis-analisis yang berkembang pesat saat
ini, geliat Tiongkok di dunia merupakan suatu fungsi dari koalisi berbagai
kekuatan sosial. Gramsci (1971: 16-7) juga telah mengemukakan hal tersebut
pada studinya Para pengusaha kapitalis juga menciptakan teknisi industri,
spesialis dalam ekonomi politik, penyelenggara budaya baru, sistem hukum baru,
dllseperti halnya dalam konteks geliat Tiongkok di Indonesia, terdapat banyak
kekuatan sosial yang terlibat, baik yang dimaksudkan untuk mendukung aspek
ekonomi maupun perjuangan ideologis. Pada aspek ekonomi, kekuatan sosial
yang terlibat antara lain perusahaan, bank, dan lembaga keuangan. Sedangkan
kekuatan sosial yang bergerak pada aspek ideologies terdiri atas para elite,
media, akademisi, intelektual, institusi pendidikan, media dan budaya yang
tidak hanya ditujukan untuk melakukan pendekatan kepada aktor-aktor negara,
tetapi juga kepada masyarakat sipildemi mendapatkan legitimasi atas semakin
meningkatnya aktivitas Tiongkok di Indonesia (Robinson, 1996: 643).
BAB III NEO-GRAMSCIANISME
49
Fokus neo-Gramscianisme pada kekuatan sosial mampu memperluas gagasan
ahistoris dan kesatuan negara yang dimiliki oleh pendekatan-pendekatan
ortodoks berbasis negara-sentris. Dalam pandangan Cox, unit dasar tatanan
dunia adalah hubungan antara negara dan masyarakat, yang disebut sebagai
kompleks negara-masyarakat(state-society complex) (Kelly, 2002: 13). Alih-
alih terdapat bentuk negara tunggal di mana semua hubungan internasional
terjadi, yang ada justru adalah “pluralitas bentuk negara yang terdiri atas
perbedaan kongurasi state-society complex.”(ibid.).
Merumuskan ulang konsep Gramsci tentang “negara integral”, perspektif
neo-Gramscianisme memandang negara sebagai bagian dari “pemerintah dan
masyarakat sipil (Lulus, 2018: 607). Pemerintah dianggap sebagai aparatur
koersif seperti peradilan, paramiliter, dan kementerian, sedangkan masyarakat
sipil meliputi lembaga lain semacam media massa, tempat ibadah, dan sekolah.
Ketika hegemoni berhasil mendapatkan legitimasi dari kelas pemerintah saja,
hal itu hanya akan mengarah pada upaya dominasi. Namun demikian, dengan
menginltrasi kelas masyarakat sipil, negosiasi konsensus dapat terbentuk.
Oleh karena itu, konsep state-society complex ini penting untuk memahami
geliat Tiongkok di Indonesia karena dua alasan penting. Pertama, kita tidak
hanya dapat memperhitungkan peran lembaga negara, tetapi juga peran aktor-
aktor non-negara seperti para intelektual, media, dan masyarakat sipil lainnya
sebagai aktor yang kredibel. Kendati demikian, karakteristik Tiongkok sebagai
negara otoriter, di mana negara adalah aktor kunci dalam melakukan berbagai
inisiatif, tetap dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menganalisis. Perlu
diingat bahwa melebarkan fokus pada kekuatan sosial lainnya bukan berarti
meniadakan peran aktor negara. Konsep state-society complex justru menambah
perspektif baru karena dapat menyelidiki peran serta aktor-aktor non-negara,
seperti perusahaan swasta, intelektual, media, dan entitas budaya, yang telah
diabaikan oleh studi ortodoks.
Selain poin di atas, konsep state-society complex juga dapat membantu
menggabungkan perspektif tradisional yang memisahkan tatanan domestik
dengan tatanan internasional. Sehingga, analisis yang dihasilkan akan lebih
mampu memahami geliat Tiongkok di Indonesia sebagai fenomena yang tidak
terputus dari kondisi domestik sosial-ekonomi di dalam negeri Tiongkok
50
NEO-GRAMSCIANISME DAN GELIAT TIONGKOK DI INDONESIA
serta melihat beragam kekuatan sosial yang terlibat sebagai agen yang saling
berhubungan, dan bukan melihat hal tersebut sebagai garis pemisah antara
politik nasional dan global. Apabila pemisahan tersebut terus dilakukan,
maka hal itu tidak akan memungkinkan lahirnya analisis tentang bagaimana
keterlibatan kekuatan sosial dan kepentingan di balik meningkatnya geliat
Tiongkok di Indonesia hari ini dapat terbangun. Seperti halnya yang dicatat
oleh Sevilla (2017: 83), politik luar negeri Tiongkok hari ini tidak dapat
dipisahkan dari konteks domestiknya.
Konsep state-society complex memungkinkan pendekatan “dalam-ke-luar
dengan menyelidiki dinamika domestik yang membentuk agenda dari
meningkatnya peran Tiongkok di Indonesia. Seperti yang ditunjukkan
pada bab sebelumnya, kebanyakan studi yang telah ada hanya menekankan
signikansi geo-ekonomi dan geo-politik dari peran Tiongkok tanpa
memperhatikan bagaimana politik dalam negeri mendikte peran tersebut.
Sementara itu, seperti yang disarankan Yu (2018: 1-14), politik luar negeri
Tiongkok hari ini, termasuk ke Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari
polemik domestik yang dialami oleh Tiongkok, seperti mengatasi over-
kapasitas dalam ekonomi, mengamankan kebutuhan energi jangka panjang,
dan bagaimana mengembangkan ketimpangan yang muncul di beberapa
daerah di Tiongkok.
Penyelesaian atas isu-isu di atas juga pada waktu yang sama dimaksudkan untuk
membantu PKT melebarkan sayap pengaruhnya dan mengukuhkan dominasi
posisinya. Secara keseluruhan, konsep state-society complex memberikan
ruang bagi para analis untuk melakukan penyelidikan yang lebih mendalam
mengenai berbagai aktor yang terlibat dalam peran Tiongkok di Indonesia
serta menginvestigasi pengaruh kondisi domestik yang melatarbelakangi
meningkatnya geliat Tiongkok di Indonesia.
Keuntungan lainnya menggunakan blok historis yang berfokus pada tiga
aspek, yakni kapabilitas materi, institusi, dan ideologi (Gray, 2018: 241),
adalah dapat membenahi karakter deterministik teori-teori ortodoks dengan
memperluas perspektif tidak hanya melihat dari aspek ekonomi, tetapi juga
BAB III NEO-GRAMSCIANISME
51
aspek ideologis dan institusional. Hal ini didasarkan pada penolakan Gramsci
terhadap interpretasi nomothetic positivis yang mengusulkan garis kausalitas,
dari ekonomi ke politik.
Berbeda dengan konsep nomothetic positivis, Gramsci justru melihat
materialisme sejarah sebagai loso praksis, yang menolak determinisme
struktural dan memandang dunia sosial dibentuk oleh praktik manusia.
Dalam pandangannya, ekonomi diturunkan dari determinan politik menjadi
bidang praktik yang memungkinkan penerapan aturan hegemoni, sekaligus
membatasinya dalam parameter historis tertentu terkait dengan kebutuhan
material. Pandangan seperti itu memperluas ruang lingkup praktik di luar
ranah ekonomi ke ranah ideologis.
Hal ini memungkinkan kita untuk menganalisis upaya ideologis dan
institusional yang dilakukan Tiongkok guna mendapatkan persetujuan dan
legitimasi dari pemerintah dan masyarakat Indonesia. Seperti yang tertulis
dalam bab II, berbeda dengan literatur-literatur yang telah ada, meningkatnya
peran Tiongkok di Indonesia bukanlah fenomena yang terjadi tanpa upaya.
Sebaliknya, proses tersebut membutuhkan beragam usaha ideologis untuk
mendapatkan legitimasi dan persetujuan (Gill, 1992: 45). Aktivitas Tiongkok
di Indonesia tidak hanya terbatas pada kegiatan ekonomi saja, tetapi juga
pendekatan budaya dan institusional. Aspek “kemampuan material” dari blok
historis memungkinkan kita untuk menganalisis aspek ekonomi dari peran
Tiongkok di Indonesia. Sedangkan, aspek “idedan institusimemungkinkan
kita untuk mengoreksi teori-teori ortodoks dengan menganalisis aspek proses
ideologis dan institusional yang menyertai aspek ekonomi.
Komponen tersebut diperkuat oleh pemahaman neo-Gramscianisme terkait
ide[15], yang lebih komprehensif daripada pendekatan institusionalis dan
liberal konstruktivis. Seperti yang telah dibahas di bab II, walaupun dua teori
tersebut telah banyak digunakan untuk mempelajari elemen ideologis dari
politik luar negeri Tiongkok, konsep keduanya tetap tidak memadai untuk
menghasilkan analisis yang lengkap dan menyeluruh. Sebagai sebuah teori
kritis, perspektif neo-Gramscianisme, seperti yang dikemukakan oleh Bieler
(2006: 124), mengintegrasikan beberapa premis teori liberal institusionalis,
liberal, dan konstruktivisme. Pandangannya terkait peran ide sejalan dengan
52
NEO-GRAMSCIANISME DAN GELIAT TIONGKOK DI INDONESIA
konstruktivisme, yang menganggap ide sebagai bagian dari struktur yang
membentuk “makna intersubjektif”. Dengan cara inilah kita dapat memahami
konsep ide/gagasan yang dibawa oleh Bieler dan Morton:
[Bahwa ide dapat membentuk kerangka pemikiran] yang mengkondisikan
individu dan memungkinkan kelompok untuk memahami situasi sosial
mereka, dan melakukan perubahan sosial (Bieler dan Morton, 2018:
72).
Kendati demikian, pada saat yang sama, meskipun perspektif neo-
Gramscianisme menolak penjelasan kausal tentang ide yang diusulkan
oleh teori liberal institusionalis, neo-Gramscianisme tidak sepenuhnya
mengabaikan konsepsi liberal institusionalis mengenai konsep ide/gagasan.
Pada intinya, perspektif neo-Gramscianisme setuju bahwa ide dapat digunakan
sebagai alat legitimasi dari tindakan dan kepentingan tertentu. Namun, neo-
Gramscianisme juga turut menggabungkan pemahaman tentang peran ide yang
dimiliki oleh teori konstruktivisme, di mana neo-Gramscianisme menekankan
bukan pada adanya upaya untuk mendeteksi hubungan sebab-akibat antara
ide dan kebijakan secara umum, tetapi lebih kepada mengidentikasi strategi
dalam menyebarkan ide tersebut sebagai alat legitimasi.
Secara singkat, konsepsi ide oleh perspektif neo-Gramscianisme memiliki
dua aspek penting. Pertama, ide dianggap sebagai bagian dari keseluruhan
struktur ketika ide tersebut menjadi makna intersubjektif. Hal ini senada
dengan konsep pemikiran Bieler dan Morton yang menyatakan:
[Ide membentuk konteks yang] mengkondisikan bagaimana individu
dan kelompok mampu memahami situasi sosial mereka dan kemungkinan
melakukan perubahan sosial.” (Bieler dan Morton, 2018: 72).
Kedua, ide dapat digunakan oleh para aktor sebagai bagian dari proses yang
dengannya kebijakan dan kepentingan tertentu dilegitimasi. Mereka adalah
komponen penting dari sebuah proyek hegemoni, di mana proyek tersebut
berhasil jika ide-ide yang menjadi alat legitimasi dapat diterima sebagai
sebuah common sense” (Crehan, 2016: 81) yang akan menjamin legitimasi
sebuah proyek hegemoni.
BAB III NEO-GRAMSCIANISME
53
Pemahaman ini, dilengkapi dengan pemahaman neo-Gramscianisme tentang
aktor yang berperan dalam proses penyebaran gagasan berlandaskan konsep
organic intellectuals(intelektual organik), [16] memungkinkan analisis yang
jauh lebih komprehensif tentang upaya ideologis yang dilakukan oleh Tiongkok
dalam meningkatkan perannya di Indonesia. Penulis akan menjelaskan lebih
lanjut relevansi pemahaman ide perspektif neo-Gramscianisme dalam konteks
geliat Tiongkok di Indonesia pada bab selanjutnya.
BAB IV
NEO-GRAMSCIANISME DAN PERAN TIONGKOK
DI INDONESIA
Pada bab terakhir ini, penulis akan membahas lebih jauh bagaimana
perspektif neo-Gramscianisme dapat diterapkan untuk menganalisis geliat
Tiongkok di Indonesia sebagai sebuah proyek hegemonik dan melalui konsep
blok historis yang meliputi aspek material, ideologis, dan institusionalis yang
dapat melengkapi berbagai kekurangan dari teori-teori ortodoks yang telah
dijelaskan di bab II. Bab ini juga akan mengembangkan konsep blok historis
yang dapat diaplikasikan dalam analisis peran Tiongkok di Indonesia. Dalam
konteks ini, blok historis akan dibagi menjadi 3 bahasan, yaitu dilihat dari
sudut pandang aspek ekonomi, aspek ideologis, dan aspek institusionalisasi.
Aspek Ekonomi
Dalam menerapkan konsep blok historis, Cox (1996: 98) menyebutkan
bahwa aspek dari blok historis yang perlu diteliti terlebih dahulu tergantung
pada studi kasus yang sedang ditelaah. Pada konteks meningkatnya aktivitas
Tiongkok di Indonesia, aspek pertama dari blok historis yang perlu ditelusuri
adalah aspek material atau aspek ekonomi”, sebagai salah satu elemen material
capabilities” dari blok historis perspektif neo-Gramscianisme. Mengawali
analisis dengan aspek ini merujuk pada salah satu tujuan utama Tiongkok
datang ke Indonesia adalah karena bidang ekonomi, yang mana dalam
perjalanan melegitimasi kepentingan tersebut juga meliputi diterapkannya
strategi dalam bentuk upaya ideologis dan institusionalis guna menyelaraskan
kepentingan Tiongkok dengan Indonesia (Morton, 2007: 153). Konsep blok
historis, menurut Simon:
[Dirancang] untuk menjelaskan bagaimana kelas hegemoni
menciptakan dan mempertahankan kepemimpinan dalam masyarakat
sipil dan produksi” (Simon, 1982: 86)
56
NEO-GRAMSCIANISME DAN GELIAT TIONGKOK DI INDONESIA
Pernyataan Simon tersebut memungkinkan kita untuk tetap dapat menganalisis
aspek ekonomi dari peran Tiongkok di Indonesia. Aspek ekonomi ini dapat
digunakan untuk menganalisis aktivitas ekonomi atau materil Tiongkok,
seperti pada bidang perdagangan, investasi, dan perjanjian-perjanjian ekonomi
lainnya yang dijalin bersama Indonesia. Meskipun aspek ekonomi telah
banyak diteliti dalam literatur-literatur yang menggunakan teori ortodoks,
namun perspektif neo-Gramscianisme yang turut mempertimbangkan faktor
lainnya, seperti peran aktor non-negara, konteks yang ada, serta keterkaitan
isu domestik dan global, kemudian memberikan jalan bagi lahirnya analisis
yang jauh lebih kompleks dan menyeluruh. Yaitu sebuah analisis mendalam
yang melihat segala aspek, tanpa terkecuali, meliputi latar belakang gencarnya
aktivitas Tiongkok di Indonesia dilihat secara kontekstual serta tidak hanya
menyertakan peran aktor negara dan aktor non-negara, tetapi juga tidak
mengabaikan kondisi domestik Tiongkok guna mengambil kesimpulan
analisis yang memberikan pemahaman secara inklusif.
Melalui penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perspektif neo-
Gramscianisme dapat menganalisis konteks historis dan domestik dari peran
Tiongkok di Indonesia secara lebih detail. Sekaligus, perspektif ini memberikan
jalan untuk menyelesaikan permasalahan teori-teori ortodoks yang melihat
Tiongkok hanya sebagai “aktor tunggal” tanpa menganalisis peran aktor non-
negara seperti perusahaan, perbankan, dan institusi-institusi lainnya yang
berperan penting dalam meningkatkan geliat Tiongkok di Indonesia. Tak
kalah penting, konsep blok historis memungkinkan analisis yang tidak hanya
berfokus pada aspek ekonomi dari peran Tiongkok di Indonesia, namun juga
bisa diterapkan untuk menginvestigasi upaya ideologis yang terabaikan dalam
literatur-literatur yang ada sebelumnya, seperti yang akan penulis elaborasi
lebih jauh dalam sub-bab di bawah ini.
Aspek Ideologis
Seperti yang telah tergambar dalam bab I, peran Tiongkok di Indonesia
berakar pada kepentingan materi dan ekonomi. Kendati demikian, keberadaan
Tiongkok di Indonesia juga meliputi berbagai upaya ideologis untuk
mendapatkan penerimaan masyarakat Nusantara. Upaya tersebut berbentuk
BAB IV NEO-GRAMSCIANISME DAN PERAN TIONGKOK DI INDONESIA
57
mobilisasi dukungan untuk mendapatkan persetujuan aktif dari negara
yang terkena dampak, akan tetapi tidak secara langsung diuntungkan oleh
kedatangan Tiongkok (Kelly, 2015: 51). Konsep blok historis yang berfokus
pada proses pembentukan legitimasi dapat membantu kita menganalisis
bagaimana peran Tiongkok di Indonesia tidak hanya terbatas pada aspek
ekonomi, tetapi juga membutuhkan dukungan melalui strategi ideologis
untuk mencapai persetujuan pemerintah dan masyarakat Indonesia menerima
kedatangan Negeri Tirai Bambu ini.
Dengan mengadopsi aspek ide/gagasan dari blok historis, perspektif neo-
Gramscianisme yang dikembangkan dalam buku ini dapat menganalisis upaya
ideologis di balik geliat Tiongkok di Indonesia. Aspek ideologis ini penulis
bagi menjadi dua komponen utama, yakni: (1) ideasional, yang berfokus pada
bagaimana kepentingan Tiongkok di Indonesia dinarasikan dengan baik agar
dapat diterima oleh masyarakat Indonesia; dan (2) struktural, yang berfokus
pada peran aktor-aktor yang terlibat dalam upaya ideologis.
Komponen Ideasional: Ide/gagasan dan Common SenseA.
Sebagaimana dibahas pada bagian sebelumnya, perspektif neo-Gramscianisme
menekankan pentingnya peran ide/gagasan. Dalam perspektif ini, gagasan
dapat membentuk pemikiran masyarakat dalam memahami situasi sosial
mereka (Bieler dan Morton, 2018: 72). Terdapat dua jenis ide/gagasan dalam
perspektif neo-Gramscianisme. Pertama, ialah makna intersubjektif” atau
gagasan yang telah diterima oleh masyarakat luas, diterima sebagai kebenaran,
dan telah membentuk kebiasaan masyarakat. Sedangkan gagasan yang kedua
adalah gagasan yang belum diterima sebagai kebenaran oleh masyarakat dan
cenderung bersifat berbeda-beda antar kalangan masyarakat (Cox, 1986: 218).
Menurut neo-Gramscianisme, hegemoni tidak akan terwujud jika ide/gagasan
masih bersifat berbeda-beda dan belum diterima di masyarakat umum karena
akan menyebabkan lahirnya benturan antara satu gagasan dengan yang lain.
Menurut perspektif neo-Gramscianisme, ide/gagasan dapat berfungsi sebagai
alat untuk melegitimasi kepentingan dan kebijakan tertentu. Dalam hal ini,
ide/gagasan menjadi suatu elemen penting dari sebuah proyek hegemoni.
58
NEO-GRAMSCIANISME DAN GELIAT TIONGKOK DI INDONESIA
Menurut perspektif ini, proyek tersebut kemungkinan besar akan berhasil
apabila gagasan-gagasan yang menjadi alat legitimasi dapat menjadi makna
intersubjektif yang dipegang oleh masyarakat luas.
Konsep tentang bagaimana ide/gagasan kemudian dapat menjadi alat legitimasi
sangat penting untuk ditelaah lebih lanjut jika ingin memahami secara
mendalam meningkatnya agresivitas Tiongkok di Indonesia. Sudah menjadi
tradisi bahwa dalam mengejar tujuan dan kebijakan tertentu, setiap pemimpin
Tiongkok menggunakan ide/gagasan tertentu sebagai alat legitimasi. Adapun
contohnya antara lain ide/gagasan “ree Representsyang digaungkan oleh
Jiang Zemin atau “Sosialisme dan Karakteristik Tiongkok” oleh Deng Xiaoping.
Sejalan dengan perspektif neo-Gramscianisme, gagasan-gagasan ini berfungsi
sebagai maksim yang mengartikulasikan tujuan dan kebijakan tertentu agar
mendapatkan persetujuan, baik dari masyarakat Tiongkok sendiri maupun
masyarakat internasional. Pemahaman ini juga relevan dalam memahami
peran Tiongkok di Indonesia, khususnya tentang bagaimana gagasan-gagasan
tertentu seperti China Dream disebarkan sebagai alat legitimasi kepentingan
ekonomi Tiongkok di Tanah Air.
Guna mendukung analisis tentang peran ide/gagasan dalam aktivitas Tiongkok
di Indonesia, kerangka konseptual ini menggabungkan konsep gagasan
dengan konsep lain dari perspektif neo-Gramscianisme, yaitu common
sense (akal sehat). Gramsci mendenisikan konsep ini sebagai ide/gagasan
yang telah diinternalisasikan dalam masyarakat. Dengan kata lain, seperti
yang Cox sebut sebagai makna intersubjektif, akal sehat dapat dipandang
sebagai kanon pengetahuan yang membingkai pemahaman tentang dunia
yang telah terinternalisasi di masyarakat. Apabila suatu ide/gagasan telah
menjelma menjadi sebuah common sense, maka ide/gagasan tersebut sudah
tidak lagi menuai kritik atau dipertanyakan kebenarannya. Common sense
adalah pondasi kesuksesan dari sebuah proyek hegemoni, karena seperti
yang dikatakan Bocock (1986: 45), melalui common sense, kepentingan atau
pandangan tertentu yang ingin diwujudkan oleh Tiongkok akan diterima
oleh masyarakat umum.
BAB IV NEO-GRAMSCIANISME DAN PERAN TIONGKOK DI INDONESIA
59
Konsep gagasan dan common sense perspektif neo-Gramscianisme kemudian
menjadi alat analisis yang baik untuk memahami perjuangan ideologis yang
terjadi di balik aktivitas ekonomi Tiongkok di Indonesia. Secara khusus,
konsep ini dapat menganalisis bagaimana kepentingan di balik geliat Tiongkok
di Indonesia diuniversalkan agar seakan-akan dianggap sebagai kepentingan
umum. Seperti halnya analisis tentang bagaimana China Dream, sebagai alat
legitimasi di balik kebijakan Xi Jinping, diubah menjadi sebuah common sense
yang diterima secara universal.
Kendati demikian, kerangka teori yang menjelaskan peran ide/gagasan
tidak cukup, karena, dari perspektif neo-Gramscianisme, ide/gagasan perlu
disebarkan dan dipahami untuk diubah menjadi sebuah common sense.
Proses penyebaran tersebut melibatkan peran serta beberapa aktor tertentu.
Oleh karena itu, konsep terkait gagasan ini sangat berkaitan erat dan perlu
digabungkan dengan konsep “organic intellectuals (intelektual organik) untuk
dapat lebih menjelaskan peran aktor-aktor tersebut, seperti bahasan di bawah
ini.
Komponen Struktural: Intelektual OrganikB.
Komponen kedua aspek ideologis dari blok historis adalah komponen
struktural. Perspektif neo-Gramscianisme tidak hanya sebatas menganalisis
bagaimana ide/gagasan tertentu berperan sebagai alat legitimasi kepentingan
di balik proyek hegemoni, tetapi perspektif ini juga berfokus pada aktor
pembawa ide/gagasan tersebut. Komponen struktural ini dibangun untuk
mengidentikasi aktor-aktor tertentu yang terlibat dalam upaya ideologis di
balik peran Tiongkok di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan dalam bab I,
terdapat dua aktor yang terlibat dalam geliat Tiongkok di Indonesia: (1) para
aktor yang terlibat dalam aktivitas ekonomi; dan (2) para aktor yang terlibat
dalam upaya ideologis. Merujuk pada peran dalam upaya ideologis, dalam hal
ini, penulis akan menggunakan konsep intelektual organik.[17]
Berbeda dengan intelektual tradisional yang menganggap dirinya otonom
dan independen dari kelompok hegemoni (Ciocchini dan Khoury 2018: 75-
90), para intelektual yang dimaksud di sini diklasikasikan sebagai “organik
karena:
60
NEO-GRAMSCIANISME DAN GELIAT TIONGKOK DI INDONESIA
Tumbuh secara organik dengan kelas dominan (institusi pendidikan
badan peradilan, dll) dan berperan penting dalam penciptaan dan
pemeliharaan hegemoni” (Doyle, 2015: 403-22).
Akibatnya, pandangan dan kepentingan intelektual organik sejalan dengan
pandangan dan kepentingan sistem dan kelas yang dilayaninya. Mereka
bekerja sebagai “permanent persuaders”, yang menurut pendapat Cox:
[tugas utama permanent persuaders ialah] mensosialisasikan dan
menerjemahkan kepentingan kelompok tertentu agar selaras dengan
kepentingan kelompok-kelompok lain, serta menguniversalkan
kepentingan tersebut agar menjadi common sense.” (Cox, 1983: 168).
Konsep intelektual organik sangat relevan dalam analisis peran Tiongkok di
Indonesia, terutama kaitannya untuk menganalisis aktor-aktor yang terlibat
dalam upaya ideologis untuk mempromosikan Tiongkok dan menguniversalkan
kepentingannya agar keberadaannya diterima oleh masyarakat luas. Perlu
dicatat bahwa intelektual organik dapat didenisikan secara lebih luas. Stuart
Shields, dalam artikelnya tentang peran European Bank for Reconstruction and
Development (EBRD) dalam melegitimasi reformasi neoliberal di Polandia,
berargumen bahwa:
[...] intelektual organik tidak hanya meliputi individu-individu,
tetapi juga bisa merujuk pad intelektual organik kolektif.
(Shields, 2016: 48).
Pakar neo-Gramscianisme lainnya juga setuju bahwa intelektual organik
sering muncul dalam bentuk kelompok, sebagai intelektual organik kolektif
berwujud think-tank, panel ahli, dan institusi (Storey, 2003: 50; Holman dan
van der Pijl, 2003: 72).
Konsep intelektual organik kolektif ini berguna untuk menganalisis upaya
ideologis di balik peran Tiongkok di Indonesia, terutama didasari oleh sebab
bahwa mereka yang terlibat dalam perjuangan tersebut tidak hanya individu
tertentu seperti elit Partai dan akademisi, tetapi juga institusi lain seperti media
massa, institusi akademik, penyelenggara acara-acara pertukaran budaya,
dan sebagainya. Lembaga-lembaga tersebut berfungsi sebagai intelektual
BAB IV NEO-GRAMSCIANISME DAN PERAN TIONGKOK DI INDONESIA
61
organik kolektif yang tidak hanya mempromosikan citra baik Tiongkok di
mata masyarakat Indonesia, tetapi juga mencoba menyelaraskan kepentingan
Tiongkok dengan kepentingan Nusantara (Macartney, 2011: 74).
Kedua komponen perjuangan ideologis dalam konsep blok regional historis
yang telah dikembangkan dapat digunakan untuk menyelidiki upaya ideologis
yang terjadi di balik fenomena meningkatnya aktivitas Tiongkok di Indonesia.
Kendati demikian, perlu dicatat bahwa selain upaya ideologis, peran Tiongkok
di Indonesia juga didukung oleh peran beberapa institusi lain. Adapun sub-
bagian berikutnya mengembangkan kerangka analisis untuk menginvestigasi
peran berbagai institusi tersebut.
Aspek Institusional
Merujuk kepada konsep blok historis oleh Cox, aspek ketiga dari konsep
tersebut adalah institusi. Penulis mengembangkan analisis mengenai aspek
institusi ini dalam rangka meneliti partisipasi institusi-institusi tertentu yang
juga memainkan peran penting dalam berkembangnya geliat Tiongkok di
Indonesia. Dalam mendenisikan institusi, Cox menulis bahwa:
Institusi adalah alat untuk menstabilkan dan melestarikan tatanan
kekuatan tertentu. Institusi juga berperan dalam mendorong common
sense yang konsisten dengan kekuasaan. [...] Institusi adalah gabungan
ide dan kekuatan material tertentu yang pada gilirannya mempengaruhi
perkembangan ide dan kemampuan material.” (Cox, 1987: 259).
Pemahaman ini didasarkan pada analisis Cox tentang peran institusi-institusi
dalam konstruksi dan pemeliharaan Pax Americana (Cox, 1983: 172).
Argumennya adalah institusi-institusi seperti PBB dan IMF membantu
melegitimasi dan mengkonsolidasikan hegemoni AS dengan cara yang mirip
dengan institusi di level nasional yang digunakan untuk membentuk dan
mempertahankan hegemoni kelas borjuis dalam analisis Gramsci. Menurut
perspektif neo-Gramscianisme, peran institusi, baik pada level nasional
atau global, adalah memfasilitasi proyek hegemoni dengan menerjemahkan
kepentingan di balik proyek tersebut menjadi kepentingan universal.
62
NEO-GRAMSCIANISME DAN GELIAT TIONGKOK DI INDONESIA
Dalam konteks peran Tiongkok di Indonesia, pemahaman neo-Gramscianisme
tentang institusi dapat digunakan untuk memeriksa peran beberapa institusi
yang membantu meningkatkan kehadiran Tiongkok di Indonesia. Disini kita
dapat menggunakan tipologi yang diajukan oleh Cox (1983: 62) tentang
peran lembaga internasional dalam tatanan dunia. Menurutnya:
Di antara ciri-ciri organisasi internasional […] adalah sebagai
berikut: 1) mewujudkan aturan yang memfasilitasi penciptaan
tatanan hegemoni; 2) Para organisasi internasional sesungguhnya
juga merupakan produk dari tatanan hegemoni; 3) Secara ideologis
melegitimasi ideologi-ideologi tatanan hegemoni; 4) Mengkooptasi
mereka yang berada di luar tatanan hegemoni; dan 5) Meng-counter
ide-ide kontra-hegemonik.” (Cox, 1983: 172).
Meskipun Cox merumuskan tipologi ini untuk menyelidiki peran lembaga
internasional dalam menciptakan dan mempertahankan hegemoni dunia,
tipologi ini juga relevan untuk mempelajari lembaga-lembaga yang berperan
dalam penguatan hubungan Indonesia-Tiongkok, seperti Lembaga Indonesia-
Tiongkok and the Asian Investment Infrastructure Bank (AIIB). Lebih spesiknya,
aspek ketiga ini digunakan untuk menganalisis bagaimana institusi-institusi
tersebut mengajak elit-elit di Indonesia melegitimasi kepentingan Tiongkok
untuk datang dan semakin aktif di Tanah Air.
Sebagai contoh, di AIIB, Tiongkok memasukkan beberapa negara, termasuk
Indonesia, dalam proses pembuatan kebijakan dengan memberi mereka hak
suara yang besar dan menunjuk negara-negara tersebut ke Dewan Direksi
AIIB. Kebijakan ini menjadi poin positif karena di organisasi internasional
sejenis yang sudah lebih dulu ada, negara-negara tersebut sering terabaikan
suaranya dan pengambilan keputusan seringkali hanya diikuti oleh beberapa
negara adidaya dunia saja. Sementara itu, apabila dilihat dari perspektif neo-
Gramscianisme, langkah seperti kebijakan di atas juga bisa dianggap sebagai
upaya untuk mengkooptasi pemerintah dan masyarakat sipil dari negara-
negara yang ditunjuk tersebut ke dalam kerangka kerja Tiongkok demi
suksesnya kepentingan Tiongkok untuk mendapatkan legitimasi.
BAB IV NEO-GRAMSCIANISME DAN PERAN TIONGKOK DI INDONESIA
63
Lebih lanjut, menurut Cox, institusi juga secara intensional menyerap ide/
gagasan yang berlawanan dengan miliknya untuk membuatnya tampak seolah-
olah mendengarkan dan menanggapi kekhawatiran para kritikus dengan serius.
Namun demikian, dalam proses ini, makna dari gagasan tersebut biasanya
kemudian diubah agar sesuai dengan kepentingan kelas hegemoni. Dalam
konteks Tiongkok, memberikan hak suara yang besar kepada beberapa negara
tertentu dan mengangkat mereka menjadi bagian dari Dewan Direksi AIIB
dapat dianggap sebagai upaya untuk menciptakan ilusi seolah-olah negara-
negara tersebut ikut serta berperan aktif dalam proses pembuatan kebijakan,
sementara pada kenyataannya Tiongkok tetap memiliki hak veto atas semua
keputusan yang diambil.
Untuk lebih memahami peran institusi dalam memperkuat peran Tiongkok
di Indonesia, elemen lain yang perlu ditambahkan ke dalam tipologi institusi
yang dibentuk oleh Cox, yaitu penyediaan insentif materil kepada beberapa
negara untuk mengkooptasi mereka agar menerima pandangan Tiongkok.
Unsur ini sering diabaikan, padahal tampaknya hal tersebut sebenarnya
merupakan suatu langkah krusial yang paling efektif dalam upaya Tiongkok
untuk mendapatkan persetujuan dari negara yang dituju.
Sebagai contoh, fokus inti operasional BRI dan AIIB sesungguhnya adalah
menyediakan pinjaman infrastruktur ke negara-negara berkembang,
termasuk Indonesia, yang menurut Tiongkok dapat berkontribusi pula
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri Tiongkok itu
sendiri. Oleh karenanya, tak heran jika hal ini dapat juga dianggap sebagai
strategi untuk menawarkan insentif materil guna mendapatkan legitimasi atas
kepentingan Tiongkok di negara-negara yang dituju (Gill, 1995: 399).
Ketiga aspek (material, ideologi, dan institusional) yang telah dielaborasi di
ataslah yang kemudian menjadi basis dalam membentuk kerangka analisis
yang dapat diterapkan untuk menginvestigasi peran Tiongkok di Indonesia.
Dengan semua konsep teoritis yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis akan
merangkum bagaimana konsep-konsep perspektif neo-Gramscianisme dapat
digunakan dalam menganalisis politik luar negeri Tiongkok di Indonesia.
Aspek material” dari blok historis digunakan untuk menyelidiki kepentingan
dan aktivitas ekonomi Tiongkok di Indonesia. Ketika mengadopsi perspektif
64
NEO-GRAMSCIANISME DAN GELIAT TIONGKOK DI INDONESIA
neo-Gramscianisme, konsep social forces kemudian digunakan untuk
mengidentikasi peran aktor-aktor tertentu yang terlibat dalam aspek ekonomi
dari fenomena meningkatnya geliat Tiongkok di Indonesia. Sementara itu,
aspek ideologis” dari blok historis regional dikerahkan untuk memeriksa
upaya pembangunan konsensus di balik peran Tiongkok di Indonesia.
Aspek tersebut dapat dibagi menjadi dua. Pertama, konsep ide/gagasan dan
common sense digunakan untuk mempelajari aspek ideasional dari upaya
ideologis, yang mengacu pada bagaimana kepentingan di balik peran Tiongkok
diartikulasikan kepada pihak-pihak yang terdampak. Kedua, konsep intelektual
organik digunakan untuk mengidentikasi aktor-aktor yang terlibat dalam
perjuangan ideologis tersebut. Pemahaman neo-Gramscianisme mengenai
institusi digunakan untuk menyelidiki bagian lain dari upaya pembangunan
konsensus di balik peran Tiongkok di Indonesia. Untuk lebih spesik, mereka
digunakan untuk memeriksa peran institusi-institusi dalam mengamankan
persetujuan dari negara-negara yang terdampak.
Dengan demikian, penerapan kerangka teori ini memungkinkan kita
untuk memperbaiki keterbatasan-keterbatasan yang ada pada pendekatan-
pendekatan ortodoks dengan mempertimbangkan tiga hal vital: (1) konteks
di balik meningkatnya peran Tiongkok di Indonesia; (2) peran aktor negara
dan non-negara; dan (3) upaya pembangunan legitimasi yang berlangsung di
samping aktivitas ekonomi yang berjalan.
BAB V
PENUTUP
Buku ini mencoba menyajikan kerangka analisis dari perspektif neo-
Gramscianisme untuk menganalisis peran Tiongkok di Indonesia. Dengan
tujuan itulah, pembahasan dalam buku ini dimulai dengan memberi gambaran
terkini tentang hubungan Indonesia dan Tiongkok. Setelah itu, pada bab II,
penulis mencoba menilai secara kritis pendekatan-pendekatan ortodoks yang
digunakan dalam literatur-literatur yang ada terkait peran Tiongkok di dunia
dan di Indonesia. Pada pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa
meskipun literatur-literatur yang ada sudah memperkaya pemahaman kita
tentang peran Tiongkok di Indonesia, mereka tetap tidak dapat memberikan
analisis yang memadai karena tiga alasan penting.
Selain mengabaikan sejarah dan karenanya menganggap geliat Tiongkok hari
ini sebagai sebuah fenomena ahistoris, mereka juga memiliki kekurangan lain,
yaitu hanya berfokus kepada negara sebagai aktor. Hal demikian membuat
perspektif ortodoks mengabaikan pengaruh variabel domestik dalam
terbentuknya kebijakan luar negeri Tiongkok, termasuk yang melatarbelakangi
keputusannya untuk semakin gencar meningkatkan aktivitasnya di Indonesia.
Kebanyakan studi-studi yang ada juga bersifat determinisme dan oleh karena
itu mengabaikan upaya ideologis yang terjadi bersamaan dengan aktivitas
ekonomi.
Penulis kemudian memperkenalkan perspektif neo-Gramscianisme sebagai
sebuah kerangka analitis alternatif yang dapat mengatasi kekurangan-
kekurangan yang ada dalam teori-teori ortodoks. Teori ini menawarkan
daya tarik yang kuat untuk digunakan dalam menganalisis peran Tiongkok
di Indonesia karena tiga alasan. Pertama, sebagai sebuah teori kritis yang
menekankan pada latar belakang sejarah, perspektif neo-Gramscianisme
memberi kita alat analisis untuk melihat secara kontekstual dari fenomena
meningkatnya peran Tiongkok di Indonesia hari ini.
66
NEO-GRAMSCIANISME DAN GELIAT TIONGKOK DI INDONESIA
Kedua, dengan memusatkan perhatian pada hubungan dialektis antara
struktur dan agensi, perspektif neo-Gramscianisme memungkinkan kita
untuk mengatasi permasalahan state-sentrisme yang melekat pada studi-studi
ortodoks yang ada. Oleh karena itu, peran aktor-aktor non-negara yang terlibat
serta variabel domestik yang mempengaruhi peran Tiongkok di Indonesia
turut dijadikan bahan pertimbangan yang penting dalam proses analisis.
Ketiga, berdasarkan penolakan Gramsci terhadap pembacaan deterministik
karya Karl Marx, perspektif neo-Gramscianisme memperluas makna politik
di luar perjuangan langsung dalam rangka mengontrol sarana produksi
dengan menambahkan analisis perjuangan tidak langsung lainnya yang turut
berkontribusi dalam membentuk legitimasi ekonomi bagi Tiongkok tidak
hanya di tataran negara, melainkan hingga menyentuh masyarakat sipil. Hal
ini, memungkinkan kita untuk mengoreksi masalah determinisme yang ada
dalam pendekatan-pendekatan ortodoks, dan menganalisis berbagai upaya
proses pembangunan konsensus yang terjadi di belakang aktivitas ekonomi
Tiongkok di Indonesia.
CATATAN AKHIR
[1] Lebih lanjut tentang hubungan Indonesia-Tiongkok masa kini bisa dilihat
pada studi Rakhmat et. al. (2020).
[2] Kategorisasi ini mungkin bersifat subjektif. Pembagian ini hanya digunakan
untuk menunjukkan keterbatasan mereka dalam menyajikan kerangka analisis
dalam buku ini. Kategori ini harus dianggap memiliki sifat analitis, bukan
kaku.
[3] Menteri Luar Negeri Tiongkok pada saat itu, Wang Yi, membantah
perbandingan tersebut dengan menyatakan bahwa ini adalah produk yang
inklusif kerja sama, bukan alat geopolitik, dan tidak boleh dilihat dengan
mentalitas Perang Dingin yang ketinggalan zaman. (Wang, 2015). Habova
(2015) juga telah melakukan analisis komparatif mengenai BRI dan Marshall
Plan.
[4] Dapat melihat studi Tucker (2014) yang menganalisis tentang China
reats (Ancaman Tiongkok).
[5] Banyak pakar di bidang ini yang memegang persepsi yang serupa, misalnya
Wihtol (2015), Renard (2015), Etzioni (2016), Chow (2016), Luft (2016),
Mishra (2016), Aberg (2016), Callaghan dan Hubbard (2016), serta Wan
(2016).
[6] Dapat melihat studi Kartz (2015), Ryan (2015), Sekine (2015), Lee and
Kim (2016), Lim et. al. (2016), Wu (2016), dan Chin (2016).
[7] Dapat melihat studi Reisen (2015), Chin (2016), Peng and Tok (2016),
Wang (2016), dan Wan (2016).
[8] Dapat melihat studi lainnya yang serupa, seperti Suzuki (2015), Callaghan
dan Hubbard (2016), serta Johnston (2016) untuk analisis BRI/AIIB dan
masalah over akumulasi.
[9] Dapat melihat studi Zhang, (2015), Dollar (2015), dan Bhoothalingam
(2016).
68
NEO-GRAMSCIANISME DAN GELIAT TIONGKOK DI INDONESIA
[10] Beberapa penelitian mengenai BRI juga mulai menganalisis peran aktor-
aktor tertentu di luar negara, seperti studi yang ditulis oleh Arduino dan Xue
(2018) dan Liu (2018: 1-30).
[11] Dapat melihat studi Freeman (2015), Miao (2015), Weaver (2015),
Kaczmarski (2015), Billington (2015), Larson (2015), serta Peng dan Tok
(2016) untuk argumen serupa.
[12] Sebagai contoh, Menteri Luar Negeri Tiongkok pada saat itu, Yang Jiechi,
mengatakan kepada para pemimpin ASEAN pada tahun 2010 bahwa “China
adalah negara besar dan negara lain adalah negara kecil, dan itu hanyalah sebuah
fakta.”(Mitchell, 2016).
[13] Overbeek (2000: 168-83) menggunakan frasa ini.
[14] Terdapat perdebatan yang sedang berlangsung tentang penyebaran ide
Gramsci dalam konteks internasional. Dapat melihat studi Germain dan
Kenny (1998: 3-21). Lihat Augelli dan Murphy (1988: 5), Cox (1999: 5),
dan Morton (1999: 9).
[15] Dalam buku ini, “ide dianggap sinonim dengan keyakinan” dan
ideologi”, sebagaimana ketiga istilah tersebut merepresentasikan karakteristik
non-material. (Woods, 1995: 162).
[16] Gagasan tentang “intelektual organik” dibahas pada bab IV.
[17] Cox, sebagai pencetus pertama konsep neo-Gramscianisme justru hampir
tidak menggunakan gagasan intelektual organik dalam karya-karyanya. Namun
demikian, pada perkembangannya kemudian, gagasan intelektual organik
tidak dapat dipisahkan dari perspektif neo-Gramscianisme, sebagaimana yang
dicetuskan oleh Gill (1990: 51-54).
DAFTAR PUSTAKA
Aberg, John, “A Struggle for Leadership Recognition: e AIIB, Reactive
Chinese Assertiveness, and Regional Order”, Contemporary Chinese
Political Economy and Strategic Relations: An International Journal,
(2016), 2 (3), 1125-1171.
Al Syahrin, Muhammad, “China versus Amerika Serikat: Interpretasi Rivalitas
Keamanan Negara Adidaya di Kawasan Asia Pasik”, Global dan
Strategis (2018), 12 (1), 146-163.
Allen, Franklin, Jun, Qian, and Meijun, Qian, “China’s Financial System:
Past, Present, and Future” (2006), 1-99.
Arase, David, “Chinas Two Silk Roads Initiative: What It Means for Southeast
Asia”, Southeast Asian Aairs (2015), 25-45.
Arduino, Alessandro, and Xue, Gong, Securing the Belt and Road Initiative:
Risk Assessment, Private Security and Special Insurances Along the New
Wave of Chinese Outbound Investments, Singapore: Springer Verlag,
2018.
Ashley, Richard, “e Poverty of Neorealism”, In Robert Keohane, ed.,
Neorealism and Its Critics, New York: Columbia University Press,
225-300.
Augelli, Enrico, and Murphy, Craig, Americas Quest for Supremacy and the
ird World: A Gramscian Analysis, London: Pinter, 1988.
Bakardjieva, Maria, Felt, Mylynn, and Dumitrica, Delia, “e mediatization
of leadership: grassroots digital facilitators as organic intellectuals,
sociometric starts and caretakers”, Information, Communication, &
Society (2018), 21, 699.
Bashkar, Roy, A Realist eory of Science, Oxon: Routledge, 2008.
Batayneh, Isra, e U.S. Foreign Policy in the Middle East: A Neo Gramscian
Analysis, LAP Lambert Academic Publishing, 2016.
70
NEO-GRAMSCIANISME DAN GELIAT TIONGKOK DI INDONESIA
Battacharya, Amar, and Romani, Matia, “Meeting the Infrastructure
Challenge: e Case for a New Development Bank”, G-24 Technical
Group Meeting (2013).
Baum, Richard, Burying Mao: Chinese Politics in the Age of Deng Xiaoping,
New Jersey: Princeton University Press, 1996.
Beniah, Matilde, Kai-Wen, I Vivek, Kaplan, Alex, and Santdasani, Akanksha,
“e AIIB and the Future of Multilateral Infrastructure Financing”,
World House Student Fellows (2017), 1-57.
Bhootalingam, Ravi, “e Silk Road as a Global Brand”, China Report
(2016), 52 (1), 45-52.
Bieler, Andreas, “Austria’s and Swedens accession to the European Community:
a comparative neo-Gramscian case study of European integration”,
University of Warwick, 1998.
Bieler, Andreas, “Class Struggle over the EU Model of Capitalism: Neo-
Gramscian Perspectives and the Analysis of European Integration”, In
Andreas Bieler and Adam Morton, eds., Images of Gramsci: Connections
and Contentions in Political eory and International Relations, New
York: Routledge, 2006.
Bieler, Andreas, Globalisation and Enlargement of the European Union:
Austrian and Swedish Social Forces in the Struggle Over Membership,
London: Routledge, 2000.
Bieler, Andreas, e struggle for a social Europe: Trade unions and EMU in
times of global restructuring, Manchester: Manchester University Press,
2006.
Bieler, Andreas, “e struggle over EU enlargement: a historical materialist
analysis of European integration”, Journal of European Public Policy
(2002), 9 (4), 575-597.
Bieler, Andreas, and Morton, Adam, A critical route to hegemony, world
order, and historical change: neo-Gramscian perspectives in International
Relations”, Capital & Class (2004), 28 (1), 85-113.
Bieler, Andreas, and Morton, Adam, Global Capitalism, Global War, Global
Crisis, Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
Daftar Pustaka
71
Bieler, Andreas, and Morton, Adam, “Neo-Gramscian perspectives”, In
Siegfried Schieder and Manuela Spindler, eds., eories of International
Relations, London: Routledge, 2014, 17.
Bieler, Andreas, and Morton, Adam, “e Decits of Discourse in IPE:
Turning Base into Gold?”, International Studies Quarterly (2008), 52,
103-128.
Billington, Michael, “Xi Jinping’s New Silk Road: Reviving Confucian
Culture”, EIR (2015), 30-41.
Blanchard, Jean-Marc, and Flint, Collin, “e Geopolitics of Chinas Maritime
Silk Road Initiative”, Geopolitics (2017), 22 (2), 223-245.
Bocock, Robert, Hegemony, New York: Tavistock Publications, 1986.
Bondaz, Antoine, “Rebalancing Chinas geopolitics”, China Analysis (2015),
6-8.
Boothman, Derek, “e sources for Gramsci’s concept of hegemony”, In
Marcus Green, ed., Rethinking Gramsci (2011), 55-67.
Borg, Carmel, Buttigieg, Joseph, and Mayo, Peter, “Gramsci and education: A
holistic approach”, In Carmel Borg, Joseph Buttigieg, and Peter Mayo,
eds., Gramsci and Education, Oxford: Rowman & Littleeld, 2002,
1-23.
Breslin, Shaun, “China and the global order: signaling threat or friendship?”,
International Aairs (2012), 89 (3), 615-634.
Breslin, Shaun, China and the Global Political Economy, New York: Palgrave
Macmillan, 2007.
Breslin, Shaun, “Comparative theory, China and the future of East Asian
regionalism(s)”, Review of International Studies (2010), 36, 709-729.
Breslin, Shaun, “Reforming Chinas Embedded Socialist Compromise: China
and the WTO”, Global Change, Peace, & Security (2003), 15 (3), 213-
229.
Bru, Ian, Culture and consensus in European varieties of capitalism: a
‘Common sense’ analysis, London: Palgrave, 2008.
72
NEO-GRAMSCIANISME DAN GELIAT TIONGKOK DI INDONESIA
Bruno, Jetin, “‘One Belt-One Road Initiative’” and ASEAN Connectivity:
Synergy Issues and Potentialities”, Institute of Asian Studies (2017), 30,
1-19.
Buch-Hansen, Hubert, “Rethinking the History of European Level Merger
Control: A Critical Economy Perspective”, Department of Intercultural
Communication and Management (2008).
Buckley, Peter, Cross, Adam, Tan, Hui, and Voss, Hinrich, “Historic and
Emergent Trends in Chinese Outward Direct Investment”, Management
International Review (2008), 48 (6), 715-748.
Burkowicz, Jakub, “In Defense of Counterposed Strategic Orientations:
Anarchism and Antiracism”, Anities: A Journal of Radical eory,
Culture, and Action (2014), 8 (1), 73-100.
Burnham, Paul, “Open Marxism and Vulgar International Political Economy”,
Review of International Political Economy (1991), 1 (2), 221-31.
Burnson, Patrick, “Keeping an Eye on China”, Logistics Management (2015),
54 (5),
Burron, Neil, “Counter-hegemony in Latin America? Understanding
emerging multipolarity through a gramscian lens”, Quebec Journal of
International Law (September, 2014), 33-68.
Cai, Kevin, “Outward foreign direct investment: a novel dimension of China’s
integration into the regional and global economy”, e China Quarterly
(1999), 160, 856-880.
Cai, Kevin, e Politics of Regionalism: Explaining Regional Economic
Integration in East Asia, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2010.
Callaghan, Mike and Hubbard, Paul, “e Asian Infrastructure Investment
Bank: Multilateralism on the Silk Road”, China Economic Journal
(2016), 9 (2), 116-139.
Callahan1, William, “Chinas Belt and Road Initiative and the New Eurasian
Order”, Norwegian Institute of International Aairs (2016), 22, 1-4.
Callahan2, William, “China 2035: from the China Dream to the World
Dream”, Global Aairs (2016), 2 (3), 247-258.
Daftar Pustaka
73
Callahan, William, “China’s “Asia Dream”: e Belt Road Initiative and th
new regional order”, Asian Journal of Comparative Politics (2016), 1
(3), 226-43.
Callahan, William, “Dreaming as a critical discourse of national belonging:
China Dream, American Dream and world dream”, Nations and
Nationalism (2017), 23 (2), 248-270.
Cameron, Fraser, “e Maritime Silk Road – an EU perspective”,
World Commerce Review (2015), 1-4.
Campbell, Horace, “China in Africa: challenging US global hegemony”, ird
World Quarterly (2008), 29 (1), 89-105.
Cello, Lorenzo, “Taking history seriously in IR: Towards a historicist approach”,
Review of International Studies (2017), 44 (2), 236-251.
Chan, Chris, and Hui, Elaine, “Bringing class struggles back: A Marxian
analysis of the state and class relations in China,” Globalizations (2017),
14 (2), 232-244.
Chang, Grace, “OBOR: How China is Redening its Role for the “New
Normal”, e Princeton Corporate Finance Club (2016).
Chege, Mwangi, “e state public discourse in Kenya’s post-Moi era: Where
are Kenyas organic intellectuals?”, Canadian Journal of African Studies
(2018), 51 (3), 407-428.
Chen, Chien-Hsun, and Shih, Hui-Tzu, Mergers and Acquisitions in China:
Impacts of WTO Accession, Cheltenham: Edward Elgar Publishing,
2008.
Chen, Ian Tsung-yen, “Is China a Challenger? e Predicament of Chinas
Reformist Initiatives in the Asian Infrastructure Investment Bank”,
Mainland China Studies (2016), 59 (3), 83-109.
Chen, Jian, “China and the Bandung Conference: Changing Perceptions
and Representations”, In Tan See and Amitav Acharya, eds., Bandung
Revisited: e Legacy of the 1955 Asian-African Conference for
International Order, Singapore: NUS Press, 2008, 132-155.
74
NEO-GRAMSCIANISME DAN GELIAT TIONGKOK DI INDONESIA
Chin, Gregory, “Asian Infrastructure Investment Bank: Governance Innovation
and Prospect”, Global Governance: A Review of Multilateralism and
International Organization (2016), 22 (1), 11-25.
Chin, Gregory, “e State of the Art: Trends in the Study of the BRICS and
Multilateral Institutions”, In Dries Lesage and ijs de Gra, eds.,
Rising Power and Multilateral Institutions, 2015, Palgrave Macmillan:
London, 19-41.
Chin, Yik, Television Regulation and Media Policy in China, New York:
Routledge, 2017.
China National Development and Reform Commission (NDRC). Ministry
of Foreign Aairs and Ministry of Commerce, “Vision and Actions on
Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime
Silk Road”, en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/t20150330_669367.
html
Chotimah, Hidayat, Analisis Strategi Keamanan Energi Cina dalam Upaya
Penurunan Emisi Karbon melalui Pendekatan Konstruktivisme,”
Global: Jurnal Politik Internasional (2017), 19 (1).
Chow, Daniel, “Why China Established the Asia Infrastructure Investment
Bank”, Vanderbilt Journal of Transnational Law (2016), (333), 1255-
1298.
Ciocchini, Pablo, and Khoury, Stefanie, A Gramscian Approach to Studying
the Judicial-Making Process”, Critical Criminology (2018), 26, 75-90.
Clark, Ian, Hegemony in International Society, New York: Oxford University
Press, 2011.
Cohen, Benjamin, “e Macrofoundations of Monetary Power”, In DM
Andrews, ed., International Monetary Power, Itacha: Cornell University
Press, 2006.
Cohen, David, “Chinas ‘second opening’: Grand ambitions but a long road
ahead”, In Fransiscois Godement, ed., “One Belt, One Road”: Chinas
Great Leap Outward (2015), 3-5.
Cole, Bernard, China’s Quest for Great Power: Ships, Oil, and Foreign Policy,
Maryland: Naval Institute Press, 2016.
Daftar Pustaka
75
Cox, Robert, “Civil Society at the Turn of the Millenium: Prospects for an
Alternative World Order”, Review of International Studies, (1999), 25
(1), 3-28.
Cox, Robert, “Global Perestroika”, In Ralph Miliband and Leo Panitch, eds.,
New World Order? Socialist Register, London: e Merlin Press, 1992,
26-43.
Cox, Robert, “Gramsci, Hegemony, and International Relations: An Essay in
Method”, Millenium (1983), 12 (2), 162-75.
Cox, Robert, “Gramsci, Hegemony, and International Relations: an Essay in
Method”, In Stephen Gill, ed., Gramsci, Historical Materialism and
International Relations, Cambridge: Cambridge University Press, 1993,
44-66.
Cox, Robert, “Inuences and Commitments”, In Robert Cox and Timothy
Sinclair, eds., Approaches to World Order, Cambridge: Cambridge
University Press, 1996, 98-99.
Cox, Robert, “Labor and hegemony”, International Organization (1977), 31,
386-424.
Cox, Robert, Production, Power, and World Order: Social Forces in the
Making of History, New York: Columbia University Press, 1987.
Cox, Robert, “Production, the State, and Change in World Order”, In Ernst
Czempiel and James Rosenau, eds., Global Changes and eoretical
Challenges: Approaches to World Politics for the 1990s, Toronto:
Lexington, 1989, 37-50.
Cox, Robert, “Social Forces, States and World Orders: Beyond International
Relations eory”, Millenium (1981), 10 (2), 126-55.
Cox, Robert, “Social Forces, States, and World Orders: Beyond International
Relations eory”, In Robert Keohane, ed., Neorealism and its Critics,
New York: Columbia University Press, 1986, 204-254.
Cox, Robert, “Structural issues of global governance: implications for Europe”
In Stephen Gill, ed., Gramsci, historical materialism, and international
relations, Cambridge: Cambridge University Press, 1993, 259-289.
76
NEO-GRAMSCIANISME DAN GELIAT TIONGKOK DI INDONESIA
Cox, Robert, and Sinclair, Timothy, Approaches to World Order,
Cambridge:
Cambridge University Press, 1996.
Crehan, Kate, Gramsci’s Common Sense: Inequality and its Narratives,
Durham, NC: Duke University Press, 2016.
de Jonge, Alice, “Perspectives on the emerging role of the Asian Infrastructure
Investment Bank”, International Aairs (2017), 93 (5), 1061-1084.
de Jonquieres, Guy, “Xi Jinping’s Long Road to Somewhere? Chinas OBOR
Initiative and how Europe Should Respond”, ECIPE Policy Briefs,
(2016), 1-5.
Dewi, Ni, and Akbar, Hikmatul, “Kebijakan e New Silk Road Cina di bawah
Pemerintahan Xi Jinping,Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan (2017),
9 (01).
Deyermond, Ruth, “Matrioshka hegemony? Multi-levelled hegemonic
competition and security in post-Soviet Central Asia”, Review of
International Studies (2009), 35 (1), 151-173.
Dickson, Bruce, Red Capitalists in China: e Party, Private Entrepreneurs,
and Prospects for Political Change, New York: Cambridge University
Press, 2003.
Dirlik, Arif, “e Predicament of Marxist Revolutionary Consciousness:
Mao Zedong, Antonio Gramsci, and the Reformulation of Marxist
Revolutionary eory”, Modern China (1983), 9 (2), 182-211.
Dixon, Chris, “e New BRICS Bank: Challenging the International Financial
Order”, Policy Paper (2015), 28, 1-13.
Dobra-Marco, Yasemin, “Chinas Foreign Policy and Silk Road Initiatives
Spur Cultural Diplomacy”, e Yangtze Review (2015), 39-48.
Dollar, David, “China’s Rise as A Regional and Global Power”, Horizons
(2015), 4, 162-172.
Dreyer, June, “e Rise of China and the Geopolitics of East Asia”, Orbis
(2015), 59 (4), 518-529.
Daftar Pustaka
77
Du, Julan, and Zhang, Yifei, “Does One Belt One Road Strategy Promote
Chinese Overseas Direct Investment”, SSRN (2017), 1-72.
Duckett, Jane, “e Enterpreneurial State in China”, Series: Routledge studies
on China in transition, London: Routledge, 1998.
Eichengreen, Barry, and Lombardi, Domenico, “RMBI or RMBR: Is the
Renminbi Destined to Become a Global or Regional Currency?”, e
National Bureau of Economic (2015), 35-59.
Elsenhans, Hartmurt, Development and Underdevelopment: e History,
Economics and Politics of North-South Relations, New Delhi: Sage
Publications, 1991.
Engelhardt, Anne, and Moore, Madelaine, “Moving beyond the toolbox:
Providing social movement studies with a materialist dialectical lens”,
Momentum Quarterly (2017), 6 (4), 271-289.
Etzioni, Amitai, “e Asian Infrastructure Bank: A Case Study of Multifaceted
Containment”, Asian Perspective (2016), 40 (2), 173-196.
Fahrizal, Muhammad, Yudilla, Artha, and Sundari, Rio, “Implementasi
Konsep Kebijakan One Belt One Road (OBOR) China dalam
Kerangka Kerjasama Pembangunan Infrastruktur di Indonesia, Journal
of Diplomacy and International Studies (2019), 2 (2).
Fairclough, Norman, Critical Discourse Analysis: e Critical Study of
Language, London: Longman, 1995.
Fallon, eresa, “e New Silk Road: Xi Jinping’s Grand Strategy for Eurasia”,
American Foreign Policy Interests (2015), 37 (3), 140-147.
Ferdinand, Peter, “Westward ho-the China Dream and ‘one belt, one road:
Chinese foreign policy under Xi Jinping”, International Aairs (2016), 92
(4), 941-95.
Flockhart, Trine, “Constructivism and Foreign Policy”, In Steve Smith, Amelia
Hadeld and Tim Dunne, eds., Foreign Policy: eories, Actors, Cases,
Oxford: Oxford University Press, 2012, 78-93.
Fontana, Benedetto, “Power and democracy: Gramsci and hegemony in
America”, In Joseph Francese, ed., Perspectives on Gramsci: Politics,
culture, and social theory, New York: Routledge, 2009, 80-96.
78
NEO-GRAMSCIANISME DAN GELIAT TIONGKOK DI INDONESIA
Gabuev, Alexander, “Crouching Bear, Hidden Dragon: “One Belt One Road”
and Chinese-Russian Jostling for Power in Central Asia”, Journal of
Contemporary East Asia Studies (2015), 5 (2), 61-78.
Gabusi, Giuseppe, “Crossing the River by Feeling the Gold: e Asian
Infrastructure Investment Bank and the Financial Support to the Belt
and Road Initiative”, China & World Economy (2017), 25 (5), 23-45.
Gao, May, “Globalisation 5.0 Led by China: Powered by Positive Frames for
BRI”, In Zhang Wenxian, Ilan Alon, and Christoph Lattemann, eds.,
Chinas Belt and Road Initiative: Changing the Rules of Globalization,
Cham: Palgrave, 2018, 321-335.
Garcia-Herrero, Alicia, Gavilla, Sergio, and Santabarbara, Daniel, “Chinas
Banking Reform: An Assessment of its Evolution and Possible Impact”,
CESifo Economic Studies (2006), 52 (2), 304-363.
Germain, Randall, and Kenny, Michael, “Engaging Gramsci: International
Relations eory and the New Gramscians”, Review of International
Studies (1998), 24 (1), 3-21.
Giddens, Anthony, e Constitution of Society, Cambridge: Polity, 1984.
Gill, Stephen, American hegemony and the Trilateral Commission,
Cambridge:
Cambridge University Press, 1990.
Gill, Stephen, “Globalization, Market Civilisation, and Disciplinary
Neoliberalism”, Millenium (1995), 24 (3), 399-423.
Gill, Stephen, Gramsci, Historical Materialism, and International Relations,
New York: Cambridge University Press, 1993.
Gill, Stephen, Power and Resistance in the New World Order, London:
Macmillan-Palgrave, 2008.
Gill, Stephen, “e Emerging World Order and European Change: e
Political Economy of European Union”, In Ralph Miliband and Leo
Panitch, eds., e New World Order: Socialist Register, London: Merlin
Press, 1992.
Gill, Stephen, and Law, David, “Global Hegemony and the Structural Power
of Capital”, International Studies Quarterly (1989), 33 (4), 475-449.
Daftar Pustaka
79
Gill, Stephen, and Law, David, e global political economy: perspectives,
problems, and policies, Baltimore: John Hopkins University Press,
1988.
Gilpin, Robert, Global Political Economy: Understanding the International
Economic Order, New Jersey: Princeton University Press, 2001.
Godehardt, Nadine, “No End of History: A Chinese Alternative Concept of
International Order”, SWP Research Paper (2016), 1-24.
Godement, Francois, “‘One Belt, One Road’: China’s Great Leap Outward”,
European Council on Foreign Relations (2015), 1-2.
Goldstein, Judith, and Keohane, Robert, Ideas and Foreign Policy: Beliefs,
Institutions, and Political Change, Ithaca: Cornell University Press,
1993.
Goodhart, Charles, and Zeng, Xiaosong, “Chinas Banking Reforms: Problems
and Potential Solution”, Journal of Chinese Economic and Business
Studies (2007), 4 (3), 185-198.
Gow, Michael, “e Core Socialist Values of the Chinese Dream: towards a
Chinese integral state”, Critical Asian Studies (2016), 49 (1), 92-116.
Gramsci, Antonio, Pre-prison writings, New York: Cambridge University
Press, 1994.
Gramsci, Antonio, Selections from the Prison Notebooks, London: Lawrence
and Wishart, 1971.
Green, Fergus, and Stern, Nicolas, “Chinas ‘new normal’: better growth,
better climate”, ESRC Centre for Climate Change Economics and
Policy (2015), 1-36.
Grimm, Sven, “A new Silk Road - China’s soft-power”, e Current Column
(2015), 9, 1-2.
Gu, Bin, “Chinese Multilateralism in the AIIB”, Journal of International
Economic Law (2017), 1 (1), 137-158.
Guo, Baogang, “Political legitimacy and China’s transition”, Journal of
Chinese Political Science (2003), 8 (1), 1-25.
80
NEO-GRAMSCIANISME DAN GELIAT TIONGKOK DI INDONESIA
Gwiazda, Adam, “e sluggish internationalization of the renminbi”, Bank I
Kredyt (2017), 48 (5), 483-494.
Habermas, Jurgen, e Structural Transformation of the Public Sphere: An
Inquiry into a Category of Bourgeois Society, Massachusetts: MIT
Press, 1991.
Habova, Antonia, “Silk Road economic belt: Chinas Marshall plan, pivot to
Eurasia or Chinas way of foreign policy”, KSI (2015), 8 (1), 64-70.
Hakans, Erik, and Hynes, Phill, “China’s Challenge to the World Economic
Order”, Global Research (2017).
Hameiri, Shahar, and Jones, Lee, “China challenges global governance?
Chinese international development nance and the AIIB”, International
Aairs (2018), 94 (3), 573-593.
Hameiri, Shahar, and Jones, Lee, “Rising powers and state transformation:
e case of China”, European Journal of International Relations (2015),
22 (1), 72-98.
Han, Enze, and Paik, Christopher, “Ethnic Integration and Development in
China,” World Development (2017), 93, 1-12.
Harpaz, Marcia, “Chinas Coherence in International Economic Governance”,
Journal of Chinese Political Science (2016), 21 (2), 123-147.
Harris, Tobias, “e U.S. Response to the Asian Infrastructure Investment
Bank”, In Daniel Bob, ed., Asian Infrastructure Investment Bank:
China as Responsible Stakeholder?, 2015.
Harrod, Jerey, Power, Production, and the Unprotected Workers, Surrey:
Columbia University Press, 1987.
He, Alex, e Dragons Footprints: China in the Global Economic Governance
System, McGill: Queens University Press, 2016.
He, Baogang, “e Domestic Politics of the Belt and Road Initiative and its
Implications”, Journal of Contemporary China (2018), 1-18.
Helleiner, Eric, States and the reemergence of global nance: from Bretton
Woods to the 1990s, London: Cornell University Press, 1994.
Daftar Pustaka
81
Henderson, Jerey, Applebaum, Richard, and Ho, Suet Ying, “Globalisation
with Chinese Characteristics: Externalisation, Dynamics and
Transformation”, Development and Change (2013), 44 (6), 1221-
1253.
Hilpert, Hanns and Wacker, Gudrun, “Geoeconomics Meets Geopolitics:
Chinas New Economic and Foreign Policy Initiatives”, SWP Comments
(2015), 33, 1-7.
Hines, Lincoln, “(Re)Negotiating Authority: China, the AIIB, and the
Strategic Utility of Inclusive International Institutions”, Cornell
University, (2016), 1-28.
Hoare, Quintin, and Smith, Georey, Antonio Gramsci: Selections from the
Prison Notebooks, New York: International Publishers, 1971.
Holman, Otto, and van der Pijl, Kees, “Structure and Process in Transnational
European Business”, In Alan Cafruny and Magnus Ryner, eds., A
Ruined Fortress. Neoliberal Hegemony and Transformation in Europe,
Lanham: Rowman & Littleeld, 2003.
Holman, Otto, and van der Pijl, Kees, “e Capitalist Class in e European
Union”, In George Kourvetaris and Andreas Moschonas, eds., e
Impact of European Integration: Political, Sociological, and Economic
Changes, 1996, London: Praeger, 55-74.
Hong, Eunsuk, and Sun, Laixiang, “Dynamics of internationalization and
outward investment: Chinese corporations’ strategies”, e China
Quarterly (2006), 187, 610-634.
Hong, Yu, “Motivation behind China’s ‘One Belt, One Road’ Initiatives and
Establishment of the Asian Infrastructure Investment Bank”, Journal of
Contemporary China (2017), 26 (105), 353-368.
Hongoh, Joseph, “e Asian-African Conference (Bandung) and Pan-
Africanism: the challenge of reconciling continental solidarity with
national sovereignty”, Australian Journal of International Aairs (2016),
70 (4), 374-390.
Hsu, Jinn-yuh, “Geopolitical economics of China’s ‘One Belt, One Road,’”
e Quarterly Changbi (2016), 44 (3), 476-493.
82
NEO-GRAMSCIANISME DAN GELIAT TIONGKOK DI INDONESIA
Huang, Heidi, “Gramsci and Cultural Hegemony in Post-Mao China”,
Literature Compass (2015), 12 (8), 404-413.
Huang, Yiping, “Understanding China’s Belt & Road Initiative: Motivation,
framework, and assessment”, China Economic Review (2016), 40, 314-
321.
Hui, Sio-Ieng, “e Gramscian Approach to the Chinese State”, In Hui Sio-
Ieng, ed., Hegemonic Transformation: e State, Laws, and Labour
Relations in Post-Socialist China, Palgrave Macmillan, 2018, 43-68.
Hung, Ho-fung, “America’s Head Servant? e PRC’s Dilemma in the Global
Crisis”, New Left Review (2009), 60 (2), 5-25.
Ihsan, Rizky, Analisis Realisme Neoklasik terhadap Hubungan Indonesia-
Tiongkok,Transnasional (2016), 11 (1), 15-25.
Ikenberry, John, and Lim, Darren, “China’s emerging institutional statecraft:
e Asian Infrastructure Investment Bank and the prospects for counter-
hegemony”, Brookings Institute (2017), 1-23.
Ives, Peter, “Language, Agency and Hegemony: A Gramscian Response to
Post-Marxism”, Critical Review of International Social and Political
Philosophy (2005), 8, 455-468.
Ives, Peter, and Short, Nicola, “On Gramsci and the international”, Review of
International Studies (2013), 39 (3), 621-642.
Iyob, Ruth, “Regional Hegemony: Domination and Resistance in the Horn
of Africa”, e Journal of Modern African Studies (June, 1993), 31 (2),
257-276.
Jakobowski, Jakub, “China’s foreign direct investments within the ‘16+1’
cooperation formula: strategy, institutions, results”, OSW Commentary
(2015).
Jash, Amrita, “China’s ‘One Belt, One Road’: A Roadmap to ‘Chinese
Dream’?”, IndraStra Global (2016), 2, 1-4.
Jessop, Bob, “Accumulation Strategies, State Forms, and Hegemonic Projects”,
Kapitalistate (1983), 10 (11), 89-112.
Jessop, Bob, State eory: Putting the Capitalist State in its Place, Cambridge:
Polity Press, 1990.
Daftar Pustaka
83
Jiang, Hepeng, “e ree Represents Campaign: Reform the Party or
Indoctrinate the Capitalists?”, Cato Journal (2004), 24 (3), 261-275.
John, Wong, and Bo, Zhiyue, China’s Reform in Global Perspective, Singapore:
World Scientic Publishing Co. Pte. Ltd., 2010.
Johnston, Alastair, “Is China a Status Quo Power?”, International Security
(2003), 27 (4), 5-56.
Jones, Steve, Antonio Gramsci (Routledge Critical inkers), New York:
Routledge, 2006.
Kaczmarski, Marcin, “e New Silk Road: a versatile instrument in China’s
policy”, OSW Commentary (2015), 161.
Kartz, Agatha, “Chinas AIIB: A triumph in public policy”, In Francois
Godement, ed., “One Belt, One Road”: China’s Great Leap Outward
(2015), 14-16.
Kelly, Dominic, Japan and the Reconstruction of East Asia, London: Palgrave
Macmillan, 2002.
Kelly, Dominic, “e social origins of Japanese nuclear power: a Gramscian
analysis”, International Politics (2017), 54 (2), 182-202.
Kennedy, Scott, and Parker, David, “Building Chinas “One Belt, One Road””,
Center for Strategic and International Study (2015).
Keohane, Robert, After Hegemony: Cooperation and Discord in the World ~
Political Economy, Princeton: Princeton University Press, 1984.
Kilminster, Richard, Praxis and Method, Oxon: Routledge, 2014.
Kirkham, Ksenia, “e formation of the Eurasian Economic Union: How
successful is the Russian regional hegemony?”, Journal of Eurasian
Studies (April 2016), 1-18.
Kon, Michael, Hsu, Shu-Ming, and Kung, Long-Sheng, “Why Did China
Take e One Belt and One Road (OBOR) Strategy and Initiate the
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)?”, International Journal of
Economics, Commerce and Research (2016), 6 (2), 39-45.
Kubalkova, Petra, “Asian Infrastructure Investment Bank: New Asian
Opportunity or China’s Hidden Strategy?”, China Quarterly of
International Strategic Studies (December, 2015), 1 (4), 667-685
84
NEO-GRAMSCIANISME DAN GELIAT TIONGKOK DI INDONESIA
Lacher, Hanness, and Germann, Julian, “Before Hegemony: Britain, Free
Trade, and Nineteenth-Century World Order Revisited”, International
Studies Review (2012), 14 (1), 99-124.
Lam, Peng, “China’s Asian Infrastructure Investment Bank: East Asian
Responses”, East Asian Policy (2014), 6 (4), 127-35.
Lan, Gao, “Reconstructing maritime Silk Road & China’s marine diplomacy
with neighboring countries”, History Research (2014), 2 (3), 11-14.
Larionova, Marina, and Shelepov, Andrey, “Potential Role of the New
Development Bank and Asian Infrastructure Investment Bank in the
Global Financial System”, Herald of PFUR, International Relations
(2016), 16 (4), 702-718.
Larson, Deborah, “Will China be a New Type of Great Power?”, e Chinese
Journal of International Politics (2015), 8 (4), 323-348.
Lee, Hyun-Tai, and Kim, Junyoung, “AIIB Development: Forecast and
Implications”, World Economy Brief, (2016), 6 (22), 1-5.
Len, Christopher, “Chinas 21st Century Maritime Silk Road Initiative,
Energy Security and SLOC Access”, Maritime Aairs (2015), 11 (1),
1-18.
Levy, David, and Egan, Daniel, A Neo-Gramscian Approach to Corporate
Political Strategy: Conict and Accommodation in the Climate Change
Negotiations”, Journal of Management Studies (2003), 40 (4), 803-
829.
Li, Junpeng, “e Making of Liberal Intellectuals in Post-Tiananmen China”,
Columbia University, 2017.
Li, Minqi, e Rise of China and the Demise of the Capitalist Economy,
London: Pluto Press, 2008.
Li, Xing, “Interpreting and Understanding “e Chinese Dreamin a Holistic
Nexus”, Fudan Journal of Humanities and Social Sciences (2015), 8,
505-520.
Liao, Steven, and McDowell, Daniel, “Redback Rising: Chinas Bilateral Swap
Agreements and Renminbi Internationalization”, International Studies
Quarterly (2015), 59 (3), 401-22.
Daftar Pustaka
85
Lim, Tai Wei, Chan, Lee, Tseng, Hui-Yi, and Lim, Xin, China’s One Belt One
Road Initiative, London: Imperial College Press, 2016.
Liu, Bingyu, “e Role of Chinese Financial Institutions in Promoting
Sustainable Investment under the One Belt One Road Initiative”, Asia
Pacic Dispute Resolution Project, 18, 1-30.
Liu, Fu-Kuo “e Implications of the Maritime Silk Road Initiative for
Chinas Geostrategic Advance to South and Southeast Asia”, Prospect
Journal (2015), 10 (1), 75-100.
Liu, Haiquan, “e Security Challenges of the “One Belt, One Road” Initiative
and Chinas Choices”, CIRR (2017), 13 (78), 129-147.
Liu, Jiangyong, “e ‘Maritime and Continental Power Cooperation’
Approach Geopolitics in Sustainable Security for One Belt One Road”,
Journal of International Security Studies (2015).
Liu, Kang, “Hegemony and Cultural Revolution”, New Literary History
(1997), 28 (1), 69-86.
Liu, Kang, “Is ere an Alternative to (Capitalist) Globalization? e Debate
about Modernity in China”, Boundary (1996), 23 (3), 193-218.
Liu, Weidong, and Dunford, Michael, “Inclusive globalization: unpacking
Chinas Belt and Road Initiative”, Area Development and Policy (2016),
1 (3), 323-340.
Macartney, Huw, Variegated neoliberalism: EU varieties of capitalism and
International Political Economy, London: Routledge, 2011.
Mann, Geo, “Should political ecology be Marxist? A case for Gramsci
historical materialism”, Geoforum (2009), 40 (3), 335-44.
Martins, Nuno, “Spatial dimensions of Antonio Gramsci’s contribution,”
Regional Science Policy and Practice (2017), 9 (2), 83-99.
Marx, Karl, “A Contribution to the Critique of Political Economy”, In J.F.
Sitton, eds, Marx Today, New York: Palgrave Macmillan, 2010.
Mayer, Maximilian, Rethinking the Silk Road: Chinas Belt and Road Initiative
and Emerging Eurasia Relations, Singapore: Palgrave Macmillan,
2018.
86
NEO-GRAMSCIANISME DAN GELIAT TIONGKOK DI INDONESIA
Mayer-Clement, Elena, Party Hegemony and Entrepreneurial Power in China,
Oxon: Routledge, 2015.
Mearsheimer, John, “Chinas Unpeaceful Rise”, Current History (April,
2006), 105, 160-162.
Medeiros, Evan, China’s International Behavior: Activism, Opportunism, and
Diversication, Washington D.C.: Rand Corporation, 2009.
Miao, Ji, “Expectations and Realities: Managing the Risks of the “Belt and
Road” Initiative”, China Quarterly of International Strategic Studies
(2015), 1 (3), 497-522.
Ming, Wan, “e AIIB versus the World Bank and the ADB”, In e Asian
Infrastructure Investment Bank: e Construction of Power and the
Struggle for the East Asian International Order, 2016.
Modelski, George, Long Cycles in World Politics, Seattle: University of
Washington Press, 1987.
Morris, Scott, “Responding to AIIB: U.S. Leadership at the Multilateral
Development Banks in a New Era”, Center for Global Development
(2016), 1-2.
Morton1, Adam, “Social Forces in the Struggle over Hegemony: Neo-
Gramscian Perspectives in International Political Economy”, Rethinking
Marxism (2003) 15 (2), 153-179.
Morton2, Adam, “Structural Change and Neoliberalism in Mexico: passive
revolution in the global political economy”, ird World Quarterly
(2003), 24 (4), 631-53.
Morton, Adam, “On Gramsci”, Politics (1999), 19 (1), 1-8.
Morton, Adam, Unraveling Gramsci: Hegemony and Passive Revolution in
the Global Economy, London: Pluto Press, 2007.
Moue, Chantal, Gramsci and Marxist eory, London: Routledge, 1979.
Murphy, Craig, International Organisation and Industrial Change: Global
Governance since 1850, Cambridge: Polity, 1994.
Nathan, Andrew, “Domestic Factors in the Making of Chinese Foreign
Policy”, China Report (2016), 52 (3), 179-191.
Daftar Pustaka
87
Neufeld, Mark, e Restructuring of International Relations eory,
Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
Neufeld, Mark, “eorising Globalisation: Towards a Politics of Resistance -
A Neo-Gramscian Response to Mathias Albert”, Global Society (2001),
15
Nicolas, Francoise, “e Economics of OBOR: Putting Chinese Interests
First”, In Alice Ekman, Nicolas Francois, John Seaman, and Gabrielle
Desarnaud, ree Years of Chinas New Silk Roads: From Words to (Re)
action, 2017.
Nordin, Astrid, and Weissmann, Mikael, “Will Trump make China great
again? e belt and road initiative and international order”, International
Aairs (2018), 94 (2), 231-249.
Overbeek, Henk, Transnational Historical Materialism: eories of
Transnational Class Formation and World Order”, In Ronen Palan,
ed., Global Political Economy: Contemporary eories, London:
Routledge, 2000, 168-83.
Pass, Jonathan, “Gramsci meets emergentist materialism: Towards a neo neo-
gramscian perspective on world order”, Review of International Studies
(2018), 44 (4), 595-618.
Patomaki, Heikki, and Wight, Collin, “After Postpositivism? e Promises
of Critical Realism”, International Studies Quarterly (2000), 44 (2),
212-237.
Payne, Anthony, “e New Political Economy of Area Studies”, Millenium
(1998), 27 (2), 253-273.
Pedersen, omas, “Cooperative hegemony: power, ideas and institutions in
regional integration”, Review of International Studies (2002), 28, 677-
96.
Peng, Zhongzhou, and Tok, Sow, “e AIIB and China’s Normative Power
in International Financial Governance Structure”, Chinese Political
Science Review (2016), 1, 736-753.
Pereira, Jorge, “Hierarchical regional orders: An analytical framework”, Journal
of Policy Modeling (2014), 36 (1), 26-46.
88
NEO-GRAMSCIANISME DAN GELIAT TIONGKOK DI INDONESIA
Pitakdumrongkit, Kaewkamol, “Shaping the Future of East Asian Economic
Architecture: Views from ASEAN”, Joint U.S.-Korea Academic Studies
(2016), 248-261.
Pop, Irina, “Strengths and Challenges of China’s “One belt, One road
Initiative”, Centre for Geopolitics and Security in Realism Studies
(2016), 1-11.
Putri, Sindy, and Ma’arif, Dairatul, “Kerja Sama Ekonomi-Politik Indonesia
dan Cina pada Implementasi Program Belt and Road Initiative, Jurnal
Kajian Lemhanas RI (2019), 39.
Rana, Pradumna, “ASEAN+3 Financial Cooperation and AIIB: Next Steps
Forward”, RSIS Commentary (2016), 1-3, 234.
Reisen, Helmut, “Will the AIIB and the NDB Help Reform Multilateral
Development Banking?”, Global Policy (September, 2015), 6 (3), 297-
304.
Ren, Xiao, “China as an institution-builder: the case of the AIIB”, e Pacic
Review (2016), 29 (3), 435-442.
Renard, omas, “e Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB): China’s
new multilateralism and the erosion of the West”, Security Policy Brief
(2015), 65, 1-7.
Roberts, Georey, and Edwards, Alistair, A New Dictionary of Political
Analysis, London: Edward Arnold, 1991.
Robinson, William, A eory of Globalization, Baltimore: JHUP, 2005.
Robinson, William, “(Mal)Development in Central America: Globalization
and Social Change”, Development and Change (1998), 29 (3), 467-
497.
Robinson, William, Promoting Polyarchy: Globalisation, US Intervention,
and Hegemony, Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
Robinson, William, “Social eory and Globalisation: e Rise of a
Transnational State”, eory and Society, (2001), 30 (2), 157-200.
Robinson, William, “eories of Globalization”, In George Ritzer, ed., e
Blackwell Companion to Globalization, 2008.
Daftar Pustaka
89
Roden, Mark, “US-China Relations in the Contemporary Era: An International
Political Economy Perspective”, Politics, (2003), 23 (3), 192-199.
Rucki, Sheila, “Global Economics Crisis and Chinas Challenge to Global
Hegemony: A Neo-Gramscian Approach”, New Political Science
(2011), 33 (3), 335-355.
Rupert, Mark, “Producing Hegemony: State/Society Relations and the Politics
of Productivity in the United States”, International Studies Quarterly
(1990), 34 (4): 427-456.
Rupert, Mark, Producing Hegemony: e Politics of Mass Production and
American Global Review, Cambridge: Cambridge University Press,
1995.
Ryan, John, “Chinese Renminbi Arrival in the “Tripolar” Global Monetary
Regime”, China & World Economy (2015), 23 (6), 44-55.
Sevilla, Henelito, “Chinas New Silk Route Initiative: Political and Economic
Implications for the Middle East and Southeast Asia”, Asian Journal of
Middle Eastern and Islamic Studies (2017), 11 (1), 83-106.
Shields, Stuart, “e European Bank for Reconstruction & Development
(EBRD) as organic intellectual of neoliberal transition”, In Susan Park
and Jonathan Strand, eds., Global Economic Governance and the
Development Practices of the ‘Other’ Multilateral Development Banks,
London: Routledge, 2016, 167-186.
Shields, Stuart, “e European Bank for Reconstruction and Development
and the lessons from Eastern Central Europe for Middle East/North
African Transition”, Spectrum Journal of Global Studies (2016), 7 (2),
45-67.
Shields, Stuart, e International Political Economy of Transition: Transnational
Social Forces and Eastern Central Europes Transformation, London:
Routledge, 2012.
Shilliam, Robbie, “Hegemony and the Unfashionable Problematic of
‘Primitive Accumulation”, Millenium: Journal of International Studies
(2004), 32 (1), 59-88.
90
NEO-GRAMSCIANISME DAN GELIAT TIONGKOK DI INDONESIA
Sidaway, James, and Woon, Chih Yuan, “Chinese Narratives on “One Belt,
One Road” in Geopolitical and Imperial Contexts”, e Professional
Geographer (2017), 69 (4), 591-603.
Simon, Roger, Gramsci’s Political ought, London: Lawrence and Wishart,
1982.
Sinclair, Timothy, “Robert W. Cox’s Method of Historical Structures Redux”,
Globalizations (2016), 13 (5): 510-519.
Sitton, John, Marx Today, New York: Palgrave Macmillan, 2010.
Smith, Hazel, “e Silence of the Academics: International Social eory,
Historical Materialism and Political Values”, Review of International
Studies (1996), 22 (2), 191-212.
Solinger, Dorothy, “e Fifth National People’s Congress and the Process of
Policy Making: Reform, Readjustment, and the Opposition”, Asian
Survey (1982), 22 (12), 1238-1275.
Sorensen, Camilla, “e Signicance of Xi Jinping’s “Chinese Dream” for
Chinese Foreign Policy: From “Tao Guang Yang Hui” to “Fen Fa You
Wei”, JCIR (2015), 3 (1), 53-73.
Spicer, Andre, and Bohm, Steen, “Moving Management: eorizing Struggles
Against the Hegemony of Management”, Organization Studies (2007),
28 (11), 1667-1698.
Stokes, Doug, and Raphael, Sam, Global Energy Security and American
Hegemony, Baltimore: JHU Press, 2010.
Strange, Susan, States and Markets, New York: Pinters Publishers, 1994.
Su, Xiaobo, “Revolution and Reform: e Role of Ideology and Hegemony
in Chinese Politics”, Journal of Contemporary China (2011), 20 (69),
307-326.
Su, Xiaobo, “Transnational Regionalisation and the Rescaling of the Chinese
State”, Environment and Planning A (2012), 44 (6), 1327-1347.
Suzuki, Shogo, “Will the AIIB Trigger O a New Round of Rivalry in
Economic Diplomacy Between China and Japan?”, CSGR Working
Paper Series (2015), 1-17.
Daftar Pustaka
91
Talani, Leila, “Neo-Gramscians and IPE: A Socio-Economic Understanding
of Transnationalism, Hegemonic, and Civil Society”, In Alan Cafruny,
Leila Talani, and Martin Gonzalo, eds., e Palgrave Handbook of
Critical International Political Economy, London: Palgrave Macmillan,
2016.
Tanaka, Osamu, “Economic Reform and Economic Policy of the Xi Jinping
Leadership”, Public Policy Review (2015), 11 (1), 1-44.
Tanji, Miyume, and Broudy, Daniel, Okinawa Under Occupation:
Mcdonaldization and Resistance to Neoliberal Propaganda, Singapore:
Palgrave Macmillan, 2017.
Wenxian, Ilan Alon and Christoph Latteman, eds., Chinas Belt and Road
Initiative, Cham: Palgrave Macmillan, 2018.
Todd, Nigel, “Ideological Superstructure in Gramsci and Mao Tse-tung”,
Journal of the History of Ideas (1974), 35 (1), 148-156.
Tucker, Nancy, e China reat: Memories, Myths, and Realities in the
1950s, New York: Columbia University Press, 2014.
van Apeldoorn, Bastiaan, and Hager, Sandy, “e social purpose of new
governance: Lisbon and the limits to legitimacy”, Journal of International
Relations and Development (2010), 13 (3), 209-238.
van der Pijl, Kees, “A Survey of Global Political Economy”, University of
Sussex (2009), 1-280.
van der Pijl, Kees, “Capital and the state system: a class act”, Cambridge
Review of International Aairs (2007), 20 (4), 619-637.
van der Pijl, Kees, “Is the East Still Red? e Contender State and Class
Struggles in China”, Globalizations (2012), 9 (4), 503-516.
Waltz, Kenneth, eory of International Politics, Massachussets: Addison-
Wesley Pub. Co, 1979.
Waltz, Stephen, “International Relations: One World, Many eories”,
Foreign Policy (Spring, 1998), 29-46.
Wan, Ming, “Xi Jinpings China Dream: Same Bed, Dierent Dreams?”, e
Asian Dream (2013).
92
NEO-GRAMSCIANISME DAN GELIAT TIONGKOK DI INDONESIA
Wan, Ming, e Asian Infrastructure Investment Bank: e Construction
of Power and the Struggle for the East Asian International Order, New
York: Palgrave Macmillan, 2016.
Wang, Yong, “Oensive for Defensive: e Belt and Road Initiative and
Chinas New Grand Strategy”, e Pacic Review (2016), 29 (3), 455-
463.
Wang, Zheng, “Chinas Institution Building: Leading the Way to Asian
Integration, Georgetown Journal of Asian Aairs (2015).
Wang, Zheng, “e Chinese Dream: Concept and Context”, Journal of
Chinese Political Science (2014), 19 (1), 1-13.
Weaver, Catherine, “e Rise of China: Continuity or Change in the Global
Governance of Development?”, Ethics & International Aairs (2015),
29 (4), 419-431.
Wendt, Alexander, “Anarchy Is What States Make of It: e Social
Construction of Power Politics”, International Organisation (1992), 46
(2), 391-425.
Wendt, Alexander, “Collective Identity Formation and the International
State”, American Political Science Review (1994), 88 (2), 284-396.
Wendt, Alexander, Social eory of International Politics, New York:
Cambridge University Press, 1999.
Wendt, Alexander, “Why a World State is Inevitable?”, European Journal of
International Relations (2003), 9 (4), 491-542.
Wihtol, Robert, “Beijing’s Challenge to the Global Financial Architecture”,
Georgetown Journal of Asian Aairs (Spring, 2015).
Wijaya, Hendriyanto, Aktualisasi Kebijakan China One Belt and One Road
di Indonesia melalui Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung,
Jurnal Dinamika Global (2020), 5 (1).
Wilson, Jerey, “What does China want from the Asian Infrastructure
Investment Bank”, Indo-Pacic Insight Series (2017), 5, 1-12.
Wishanti, Dewa, “Kebangkitan China dalam Kerjasama Ekonomi Internasional
di Kawasan Asia Timur”, Transformasi Global.
Daftar Pustaka
93
Wolf, Jonathan, Why Read Marx Today, Oxford, Oxford University Press,
2002.
Woods, Ngaire, “Economic Ideas and International Relations: Beyond
Rational Neglect”, International Studies Quarterly (1995), 39, 161-
180.
Xia, Siqi, “Path Selection of Renminbi (RMB) Internationalization under “e
Belt and Road” (B & R) Initiative,” American Journal of Industrial and
Business Management (2018), 8 (3), 667-685.
BAXifra, Jordi., and Heath, Robert, “Reputation Propaganda, and Hegemony
in Assyriologie Studies: A Gramscian View of Public Relations
Historiography”, Journal of Public Relations Research (2015), 27 (3),
196-211.
Xin, Zhang, “Chinese Capitalism and the Maritime Silk Road: A World-
Systems Perspective”, Geopolitics (2017), 22 (2), 310-331.
Yagci, Mustafa, A Beijing Consensus in the Making: e Rise of Chinese
Initiatives in the International Political Economy and Implications for
Developing Countries”, Perceptions (2016), 11 (2), 29-56.
Yagci, Mustafa, “Rethinking Soft Power in Light of China’s Belt and Road
Initiative”, Uluslararasi Iliskkiler (2018), 15 (57), 67-78.
Yaman, Murat, “Intellectual Hegemony of Justice and Development Party
in Turkey: A Gramscian Perspective”, e Middle East Technical
University (Published esis), 2012.
Yee, Albert, “e causal eects of ideas on policies”, International Organization
(1996), 50 (1), 69-108.
Yilmaz, Serafettin, “China, Historical Blocs, and International Relations”,
Issues & Studies (2014), 50 (4), 191-222.
Yu, Heidi, “Gramsci and Cultural Hegemony in Post-Mao China”, Literature
Compass (2015), 12 (8), 404-413.
Yu, Jie, “e belt and road initiative: domestic interests, bureaucratic politics,
and the EU-China relations”, Asia Europe Journal (2018), 1-14.
94
NEO-GRAMSCIANISME DAN GELIAT TIONGKOK DI INDONESIA
Yudilla, Artha, “Kerjasama Indonesia-Cina dalam Belt and Road Initiative:
Analisa Peluang dan Ancaman untuk Indonesia”, Journal of Diplomacy
and International Studies (2019).
Zhai, Fan, “China’s belt and road initiative: A preliminary quantitative
Assessment”, Journal of Asian Economics (2018), 55, 84-92.
Zhang, Feng, “China as a Global Force”, Asia & the Pacic Policy Studies
(2016), 3 (1), 120-128.
Zhang, Liqing, and Tao, Kunyu, “e Benets and Costs of Renminbi
Internationalisation”, Asia Development (2014), 481, 1-25.
Zhang, Yunling, “One Belt, One Road: A Chinese View”, Journal of the East
Asia Foundation (2015), 10 (3).
Zhang, Yongjin, China’s Emerging Global Business: Political Economy and
Institutional Investigations, New York: Macmillan, 2003.
Zhao, Dingxin, e Power of Tiananmen: State-Society Relations and the
1989 Beijing Student Movement, Chicago: University of Chicago
Press, 2001.
Zhao, Suisheng, “Chinese Foreign Policy as a Rising Power to nd its Rightful
Place”, PERCEPTIONS (Spring, 2013), 18 (1), 101-128.
Zhao, Suisheng, “e China Model: Can It Replace the Western Model of
Modernization?”, Journal of Contemporary China (2010), 19 (65),
419-436.
Zhou, Weifeng, and Esteban, Mario, “Beyond Balancing: China’s approach
towards the Belt and Road Initiative”, Journal of Contemporary China
(2018), 27 (112), 487-501.
TENTANG PENULIS
95
TENTANG PENULIS
Muhammad Zulkar Rakhmat adalah dosen di Program Studi Hubungan
Internasional, Universitas Islam Indonesia. Zulkar meraih gelar doktor di
bidang ekonomi politik internasional dari e University of Manchester,
Inggris, setelah sebelumnya menempuh pendidikan magister di universitas
yang sama. Ia menamatkan pendidikan S1 jurusan Hubungan Internasional
di Qatar University. Zulkar aktif mengajar dan meneliti di bidang politik
kerjasama internasional, khususnya hubungan trilateral Tiongkok, Indonesia,
dan Timur Tengah.
ISBN : 978-623-256-520-3
Sosial
NEO-GRAMSCIANISME
DAN GELIAT TIONGKOK
DI INDONESIA
Muhammad Zulkar Rakhmat
NEO-GRAMSCIANISME DAN GELIAT TIONGKOK DI INDONESIA
Keterlibatan dan peran Tiongkok yang kian berkembang di Indonesia selama beberapa
tahun terakhir telah mendorong lahirnya berbagai macam studi, baik yang dilakukan oleh
peneliti domestik, maupun internasional. Studi-studi tersebut mencoba memberikan
pemahaman dengan menganalisis pergerakan Tiongkok di Tanah Air. Kendati
demikian, penelitian-penelitian tersebut hanya berhasil memperkaya pemahaman
sampai batas tertentu saja, karena seringkali interpretasi yang disuguhkan tidak cukup
komprehensif. Masih banyak dimensi dari hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok
yang masih belum terungkap. Topik seperti analisis politik dalam negeri Tiongkok,
peran aktor-aktor penting lainnya di luar aktor negara, serta pendekatan soft-power
budaya untuk melegitimasi kepentingan Tiongkok di negara mitra merupakan contoh
isu menarik yang belum banyak didiskusikan. Banyak ragam topik yang masih belum
tersentuh kemudian membuat studi tentang Tiongkok yang ada saat ini masih sangat
lemah dan perlu studi-studi lanjutan untuk menginvestigasi dan mengungkap berbagai
pertanyaan mengenai topik ini secara lebih mendalam. Oleh karena itu, buku ini hadir
untuk memberikan landasan teori alternatif dengan mengelaborasi perspektif neo-
Gramscianisme yang mampu menyelesaikan keterbatasan-keterbatasan yang terdapat
pada teori-teori ortodoks guna memahami secara lebih mendalam hubungan Indonesia
dan Tiongkok.
---------------------------------------
Muhammad Zulkar Rakhmat adalah dosen di Program Studi Hubungan Internasional,
Universitas Islam Indonesia. Zulkar meraih gelar doktor di bidang ekonomi politik
internasional dari e University of Manchester, Inggris, setelah sebelumnya menempuh
pendidikan magister di universitas yang sama. Ia menamatkan pendidikan S1 jurusan
Hubungan Internasional di Qatar University. Zulkar aktif mengajar dan meneliti
di bidang politik kerjasama internasional, khususnya hubungan trilateral Tiongkok,
Indonesia, dan Timur Tengah.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
The Asan Forum 1, 1 (July/August 2013), <http://www.theasanforum.org/xi-jinpings-china-dream-same-bed-different-dreams/>. Chinese leader Xi Jinping has been promoting the notion of the “China Dream” since shortly after assuming the top position of the Chinese Communist party (CCP) in November 2012. Xi has been unusually fast by the standards of the CCP leaders in asserting theoretical influence. The PRC leaders readily assume that their version of China means both the state and the nation. The “China Dream” has seen little adaptation in the domestic context. The core thinking has not changed, namely that the CCP should lead the Chinese nation in achieving the goal of national revival and the Chinese should be patriotic and realize their individual dreams through the realization of the national dream. This privileges national identity centered on the party and the state over individual or group identity. It also leaves open the extent of sinocentric claims that will satisfy the quest for China’s revival in Asia. The “China Dream” taps into the Chinese national identity as a great nation that fell hard as the victim of the West, a historical narrative that served as the backdrop of Xi’s initial remarks. There are at least two problems with that. One is that a rising China that still feels victimized is causing concern in some countries. The other is that such a top-down, hegemonic discourse on what the “China Dream” should be has diminishing utility for a better educated and more wired citizenry. The people of China have different visions about what China should be and what the Chinese dream should be. Moreover, where the PRC government does not have direct control such as Hong Kong, people are more alienated from China. Beijing’s call for patriotism is driving many away. The “China Dream” is likely to have significant implications for Chinese foreign policy. Chinese nationalism has already been rising, leading to a more assertive foreign policy since around 2008 with the government responding more to popular nationalism and now also adding state nationalism to the mix. The officially sanctioned “China Dream” may well encourage China to overshoot. The leadership may think that it can channel this sentiment productively, but recent experience says otherwise.