Available via license: CC BY-SA 4.0
Content may be subject to copyright.
14
DIFUSI MODEL PERUMUSAN KEBIJAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK
DI TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
Mami Hajaroh, L. Andriani Purwastuti, Rukiyati, dan Bambang Saptono
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta Indonesia
email: mami_hajaroh@uny.ac.id
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap hasil difusi model dan mengukur kriteria model
sebagai inovasi. Penelitian ini adalah penelitian difusi, model perumusan kebijakan sekolah
ramah anak di tingkat satuan pendidikan. Penelitian ini menggunakan mixed qualitrative-
quantitative method. Partisipan penelitian ini 10 Sekolah Dasar, total 53 orang.Data dikumpulkan
melalui wawancara, kuisioner, dokumen, dan diskusi terfokus. Teknik analisis data statistic
deskriptif dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model perumusan
kebijakan sekolah ramah anak memenuhi kriteria bagus sebagai inonasi karena sesuai
dengan lima kriteria inovasi yakni keunggulan relatif (relative advantage), kompatibilitas
(compatibility),kerumitan (complexity), kemampuan diujicobakan (trialability), dan kemampuan
diamati (observability). Hasil difusi juga menunjukkan bahwa sekolah mengadopsi model
analisis perumusan kebijakan pendidikan sebagai inovasi. Model ini efektif untuk diterapkan
di sekolah untuk menginterpretasi kebijakan dari tingkat makro dan meso ke dalam kebijakan
mikro (satuan Pendidikan). Keefektifan tercapai karena adanya kolaborasi yang sinergis antara
Tri Pusat Pendidikan (sekolah, masyarakat, dan keluarga) pada tahap intepretasi kebijakan dan
program, serta pada tahap pengorganisian dan aplikasi kebijakan sekolah ramah anak.
Kata kunci: kebijakan, difusi inovasi, sekolah ramah anak, satuan pendidikan
THE DIFFUSION OF CHILD-FRIENDLY SCHOOL POLICY FORMULATION MODELS
AT THE EDUCATION UNIT LEVEL
Abstract
This study aimed to reveal the results of the diff usion models and measure the criteria of the
models as an innovation. This study is diff usion research, a model for formulating child-friendly
school policies at the education unit level. This study used a mixed qualitative-quantitative
method. The participants of this study were 10 elementary schools, a total of 53 people. The
data were collected through interviews, questionnaires, documents, and focused discussions.
The data analysis techniques were descriptive statistics and qualitative analysis. The results
show that the model for formulating child-friendly school policies met the good criteria as
an innovation since it complied with fi ve innovation criteria, namely relative advantage,
compatibility, complexity, trialability, and observability. The results of the diff usion also show
that schools adopt an analytical model of education policy as an innovation. This model is
eff ective to be applied in schools to interpret policies from the macro and meso levels into
micro policies (Education units). Eff ectiveness is achieved due to synergistic collaboration
between the Three Education Centers (schools, communities, and families) at the policy and
program interpretation stage, as well as at the stage of organizing and applying child-friendly
school policies.
Keywords: policy, diff usion of innovation, child-friendly school, education unit
JURNAL KEPENDIDIKAN
Volume 5, Nomor 1, 2021, Halaman 14-30
P-ISSN: 2580-5525│E-ISSN: 2580-5533
https://journal.uny.ac.id/index.php/jk/
15
PENDAHULUAN
Masyarakat yang sedang membangun
berkepentingan dengan adanya inovasi,
karena inovasi yang berupa gagasan,
ide-ide, tindakan, bahkan kebijakan baru
merupakan pangkal tolak terjadinya
perubahan dalam masyarakat. Dinamika
kehidupan dan kebutuhan masyarakat
yang terus berkembang, serta akselerasi
pembangunan yang tidak dapat dibendung
seiring dengan perkembangan teknologi,
informasi, dan komunikasi yang sedemikian
cepat mendorong adanya penemuan-
penemuan baru (inovasi). Inovasi saling
susul menyusul muncul dalam berbagai
bidang ilmu dan kehidupan. Dalam konteks
kehidupan semacam ini inovasi bukan
lagi merupakan sesuatu yang langka.
Penggalian dan penemuan segala macam
inovasi diharapkan dapat mengubah dan
memperbaharui kehidupan masyarakat
ke arah yang lebih baik. Akan tetapi,
segala macam penemuan inovasi seperti
apapun hebatnya menjadi tidak berarti dan
tidak akan membawa perubahan dalam
masyarakat. Jika tidak didifusikan kepada
sebagian besar anggota masyarakat dan
diadopsi, inovasi hanya tersimpan tidak
memberikan manfaat apapun.
Inovasi dari hasil-hasil penelitian
pendidikan yang berupa ide-ide, metode
maupun teknologi pembelajaran tidak akan
meningkatkan kualitas pendidikan ketika
inovasi tidak diadopsi oleh pengguna karena
tidak dilakukan difusi. Demikian halnya
dengan inovasi kebijakan pendidikan, sebaik
apapun kebijakan pendidikan yang disusun
jika difusi yang dilakukan tidak mencapai
tahap adopsi oleh para implementator
kebijakan, maka kebijakan baru tidak akan
dapat memberikan perubahan pendidikan
secara optimal.
Untuk dapat memastikan bahwa inovasi
kebijakan pendidikan yang dilakukan telah
diadopsi oleh implementator dan pengguna
inovasi, penting dilakukan penelitian difusi
kebijakan pendidikan. Difusi sebagai
rangkaian Research, Development, dan
Diff usion (R,D and D) merupakan salah
satu model dari diseminasi-pemanfaatan
(dissemination-utilization) dari inovasi
(Havelock et al., 1971). Dalam paradigma
baru penelitian difusi dan praktek (Dearing
& Singhal, 2020) para ahli menempatkan tiga
arah baru, yakni diseminasi, implementasi
dan difusi. Ketiga konsep ini memiliki
perbedaan-perbedaan positif. Para peneliti
dan praktisi terus menggunakan dan
berkontribusi pada konsep dan gagasan
difusi meski dalam jalur ini tidak banyak
dilakukan oleh para sarjana.
Difusi adalah proses mengkomunikasi-
kan inovasi melalui saluran tertentu dari
waktu ke waktu pada anggota-anggota
dari sebuah sistem sosial (Rogers, 2010;
Dearing & Singhal, 2020). Tujuan utama
proses difusi adalah diadopsinya suatu
inovasi oleh anggota sistem sosial tertentu.
Anggota sistem sosial dapat berupa
individu, kelompok informal, organisasi
dan atau sub sistem. Dearing dan Cox
(2018) menyebutkan bahwa variabel
dependen yang khas dalam penelitian
difusi adalah waktu adopsi. Namun,
ketika pengadopsi adalah organisasi
yang kompleks, penerapan selanjutnya
adalah variabel ukuran perubahan yang
lebih bermakna. Difusi dapat dinilai dari
individu-individu seperti anggota sistem
sosial tertentu, organisasi, atau kolektivitas
yang lebih besar seperti kota dan negara
bagian. Rogers (2010) menjelaskan difusi
merupakan studi dari berbagai disiplin.
Studi difusi dimulai dari riset bidang
komunikasi dan menyebar pada ilmu-ilmu
sosial, teknologi, pendidikan, kesehatan
publik, dan bidang-bidang yang lain.
Dalam catatan Dearing (2009), sejak
tahun 1950-an para peneliti difusi telah
mulai menerapkan pengetahuan kolektif
Hajaroh, M. dkk.: Difusi Model Perumusan Kebijakan ..
16
yang dipelajari tentang difusi naturalistik
dalam menguji proses intervensi untuk
mempengaruhi penyebaran inovasi. Saat
ini tujuan difusi telah memberikan bentuk
pada diseminasi science dalam praktik yang
berbasis bukti yang dirancang dengan pra
anggapan bahwa difusi tidak hanya untuk
menghasilkan validitas internal tetapi untuk
meningkatkan kemungkinan validitas
eksternal. Choudrie et al. (2012) meneliti
tentang difusi kultur dan gender di Nigeria
dengan pendekatan kualitatif. Penelitian
ini memberikan pemahaman yang kaya
dan mendalam tentang dampak budaya
dan gender dalam difusi e-government
pada kelompok etnis asli Nigeria. Harting
et al. (2009) meneliti difusi inovasi teori
dengan mengaplikasikan pendekatan
kualitatif untuk menguji kepatuhan terhadap
pedoman terapi fi sik. Graham, Shipan, dan
Volden (2013) menulis Difusi Penelitian
Difusi kebijakan ( The Diff usion of Policy
Diff usion Research) tentang pentingnya
melakukan difusi terhadap penelitian
difusi kebijakan. Hal ini menunjukkan
bahwa penelitian difusi kebijakan perlu
disebarluaskan hingga diadopsi oleh para
peneliti. Inovasi merupakan variabel
dependent dari difusi yang mempunyai
banyak makna.
Inovasi adalah implementasi produk
baru atau yang ditingkatkan secara signifi kan
berupa layanan atau proses, metode
pemasaran baru, atau metode organisasi
baru dalam praktik bisnis, organisasi
tempat kerja atau hubungan eksternal.
Rogers (2010) menyatakan bahwa inovasi
adalah suatu ide, praktek atau obyek yang
dianggap sebagai sesuatu yang baru oleh
seorang individu atau satu unit adopsi lain.
Havelock et al. (1971) mengatakan inovasi
adalah membuat keputusan perubahan
dan dengan sikap penuh harapan untuk
memperbaiki cara melakukan sesuatu
dengan menggunakan sesuatu yang baru.
Inovasi bukan sekadar penciptaan sesuatu
yang baru tetapi juga obat mujarab untuk
solusi masalah yang luas. Istilah inovasi
semakin sering digunakan oleh pembuat
kebijakan, spesialis pemasaran, spesialis
iklan dan konsultan manajemen. Dalam
Organisation for Economic Co-operation
and Development (OECD)/Eurostat (2018)
disebutkan an innovation defines an
innovation as a new or improved product
or process (or combination there of) that
diff ers signifi cantly from the unit’s previous
products or processes and that has been
made available to potential users (product)
or brought into use by the unit (process).
Lima karakteristik inovasi meliputi:
keunggulan relatif (relative advantage),
kompatibilitas (compatibility), kerumitan
(complexity), kemampuan diuji cobakan
(trialability), dan kemampuan diamati
(observability) (Rogers, 2010; Ismail,
2006). Damanpour (1996) menyatakan
bahwa inovasi dapat dipelajari pada
level fi rma, industri atau level individual.
Inovasi pada level organisasi didefi nisikan
sebagai adopsi ide-ide atau perilaku baru
bagi organisasi pengadopsi. Inovasi dalam
layanan dan organisasi adalah sesuatu
yang baru dalam perilaku, kebiasaan
sehari-hari dan cara-cara dalam bekerja
yang menunjukkan peningkatan pada
kesehatan, efi siensi administrasi, efektivitas
biaya atau pengalaman pengguna dan
inovasi diimplementasikan dengan tindakan
yang direncanakan dan dikoordinasikan
(Greenhalgh et al., 2004).
Teori difusi inovasi memainkan peran
penting dalam menentukan penetrasi
inovasi atau produk di masa depan dengan
memahami karakteristiknya (Kumar,
2015). Penelitian difusi model pendidikan
nilai yang dilakukan oleh Hajaroh dan
Rukiyati (2019) bertujuan mendifusikan
inovasi dalam pendidikan kepada pengguna
yakni guru. Sebagian besar studi tentang
JURNAL KEPENDIDIKAN, Volume 5, Nomor 1, 2021, Halaman 14-30
17
difusi kebijakan, yaitu proses pembuatan
kebijakan di satu pemerintah mempengaruhi
pembuatan kebijakan di pemerintah lain.
Berfokus pada adopsi kebijakan (Gilardi et
al., 2021). Secara sederhana, difusi inovasi
mengacu pada proses yang terjadi saat
orang mengadopsi ide baru, produk, praktik,
fi lsafat, dan sebagainya (Kaminski, 2011).
Difusi model Inovasi dalam penelitian ini
berupa model analisis perumusan kebijakan
merupakan ide dan praktik baru dalam
mengintepretasi kebijakan makro atau meso
ke dalam kebijakan di satuan pendidikan
(mikro).
Kebijakan Sekolah Ramah Anak
(SRA) di Indonesia yang dikeluarkan oleh
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2014 merupakan ratifi kasi
dari kebijakan global Child Friendly
School (Unicef, 2009; Wright et al., 2009)
bertujuan untuk memenuhi, menjamin, dan
melindungi hak anak melalui lingkungan
sekolah. Peraturan Menteri ini dimaksudkan
sebagai acuan bagi sekolah dalam meng-
implementasikan kebijakan SRA. Dalam
kerangka konseptual implementasi ke-
bijakan diperlukan langkah-langkah
interpretasi, tahap pengorganisasian, dan
tahap aplikasi (Widodo, 2010). Berbasis
kerangka konsep tersebut disusun sebuah
model analisis perumusan kebijakan SRA
di tingkat satuan pendidikan melalui sebuah
penelitian pengembangan dengan produk
model analisis perumusan kebijakan
sekolah ramah anak.
Pengembangan model ini dengan
asumsi bahwa kebijakan sekolah perlu
dirumuskan dalam bentuk kebijakan dan
program yang sesuai dengan konteks
sosio-kultural sekolah atau masyarakat di
sekitar sekolah. Konteks setiap sekolah
di Indonesia yang luas dan majemuk ini
tidak ada yang sama. Meskipun kebijakan
dan program SRA meski dikembangkan
berbasis pada situasi kondisi setempat
namun tetap berpegang pada kebijakan
nasional. Model ini merupakan inovasi
dalam pengembangan kebijakan pendidikan
di tingkat satuan pendidikan dan oleh
karena model perlu diuji kepada masyarakat
pengguna dalam hal ini guru di Sekolah
Dasar apakah inovasi ini memenuhi
karaktersistik inovasi dan bisa diadopsi oleh
sekolah sebagai pengguna.
Tahapan proses difusi untuk peng-
ambilan inovasi pada level individu
sebagaimana dijelaskan oleh Rogers (2010)
meliputi lima tahap, yakni: knowledge,
peruasion, decision, implementation,
dan confi rmation. Tahapan dalam proses
memutuskan untuk inovasi (adopsi inovasi)
pada level individu, sebagaimana disajikan
pada Gambar 1.
Tahap pengetahuan terjadi ketika
individu atau unit pembuat keputusan
dalam hal ini guru dan sekolah terbuka
pada keberadaan inovasi (model analisis
perumusan kebijakan) dan bersedia
menambahkan pemahamannya pada fungsi
inovasi tersebut. Sikap setuju atau tidak
setuju terhadap inovasi merupakan tahap
yang terjadi setelah individua mengetahui
unit pembuat keputusan mendapatkan
pengetahuan. Keputusan menerima atau
menolak inovasi terjadi ketika individu
atau unit pembuat keputusan merasa terikat
dalam aktivitas yang memandu pada pilihan
mengadopsi atau menolak inovasi. Ketika
pembuat keputusan menggunakan inovasi
dalam aktivitasnya saat itu bermakna
sebagai mengimplementasikan inovasi.
Pada saat adopter menambahkan tindakan
untuk memperkuat keputusan mengadopsi
inovasi yang difusikan atau mengubah
keputusan menolak inovasi karena pen-
jelasan bertentangan pesan inovasi maka
saat ini disebut tahap konfi rmasi.
Model analisis kebijakan SRA di
tingkat satuan merupakan inovasi strategi
Hajaroh, M. dkk.: Difusi Model Perumusan Kebijakan ..
18
implementasi kebijakan. Model ini penting
didifusikan kepada sekolah dan stakeholder
agar sekolah sebagai unit pembuat keputusan
mengadopsi model untuk diimplemen-
tasikan di satuan pendidikan. Penelitian
ini menguji karakteristik model sebagai
inovasi dan mendeskripsikan proses difusi
inovasi sesuai tahap pengetahuan, persuasi,
keputusan, implementasi, dan konfi rmasi.
METODE
Penelitian ini merupakan penelitian
difusi untuk memahami proses penyebar-
luasan model analisis perumusan kebijakan
SRA secara lebih luas di sekolah-sekolah
dasar di kawasan pesisir. Penelitian difusi
(Katz, 2001) adalah upaya untuk melacak
adopsi ide atau inovasi saat menyebar-
luaskan, seiring waktu, di antara komunitas
calon adopter yang memperoleh informasi
melalui media atau komunikasi satu sama
lainnya. Penelitian ini melibatkan 10
Sekolah Dasar yang berada di Kecamatan
Tanjungsari Gunungkidul. Setiap sekolah
melibatkan unsur guru, orang tua wali,
dan anggota masyarakat yang berjumlah
53 subyek.
Data dikumpulkan melalui wawan-
cara, angket, dokumen, dan diskusi
terfokus. Observasi digunakan untuk
mengumpulkan data proses perumusan
kebi jakan ya ng dilakukan dengan
work shop. Angket digunakan untuk
mengumpulkan penilaian peserta terhadap
model. Dokumen analisis perumusan
kebijakan menjadi sumber informasi untuk
keputusan menggunakan adopsi inovasi.
Data wawancara dikumpulkan untuk
menggali implementasi kebijakan SRA
di sekolah, kendala yang dihadapi, dan
potensi yang dapat dikembangkan oleh
para pemangku kepentingan sekolah. Data
kuantitatif dianalisis secara deskriptif dan
data kualitatif dianalisis secara deskriptif
JURNAL KEPENDIDIKAN, Volume 5, Nomor 1, 2021, Halaman 14-30
Gambar 1
Model Tahap Proses Keputusan Inovasi pada Individu
1.
Knowledge 2.
Persuasion 3.
Decision 4.
Implementa on 5.
Confi rma on
Prior Condi on:
1. Previus prac ce
2. Felt needs/
problems
3. Innova veness
4. Norm of the
social system
Characteris c
of the Decision
Making Unit:
1. Socio economics
characteris cs
2. Personality
variables
3. Communica on
behavior
Perceived
Characteris c of the
Innova on:
1. Rela ves
Advantages
2. Compa bility
3. Complexity
4. Trialability
5. Observability
1. Adop on
2. Rejec on
Con nued Adop on
Later Adop on
Discon nued
Con nued Rejec on
Keterangan: sumber Roger, 2010
19
kualitatif (Miles et al., 2018) dengan
langkah-langkah: pengumpulan data,
kondensasi data, penyajian data, dan
kesimpulan.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Model analisis perumusan kebijakan
SRA merupakan kerangka konsep
yang digunakan sebagai acuan dalam
mengembangkan kebijakan dan program
di tingkat satuan pendidikan dalam rangka
implementasi kebijakan. Sekolah berperan
sebagai implementator kebijakan. Model
ini merupakan inovasi yang dikembangkan
dalam penelitian pengembangan (develop-
ment research). Sebagai produk riset
penting untuk mendifusikan model ini agar
diadopsi oleh pengguna.
Kebijakan pendidikan, khususnya
kebijakan sekolah ramah anak, tidak
hanya dibahas dalam konteks nasional,
tetapi sudah menjadi agenda kebijakan
di tingkat propinsi, kabupaten/kota,
kecamatan dan paling kecil tingkat satuan
pendidikan. Kebijakan di tingkat sekolah
sangat erat terkait dengan Otonomi Daerah,
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) atau
Manajemen Berbasis Masyarakat (MBM)
(Hajaroh dkk., 2017). Oleh karena itu,
dalam implementasi kebijakan penting
melibatkan Tri Pusat Pendidikan (sekolah,
orang tua, dan masyarakat). Sebagaimana
ditulis oleh Suranto, Hajaroh, dan Hastasari
(2020) bahwa peran Tri Pusat Pendidikan di
sekolah didukung dengan dikembangkannya
konsep MBS. Manejemen implementasi
kebijakan sekolah ramah anak berbasis
proses kebijakan disajikan pada Gambar 2.
Gambar 2 menunjukkan bahwa analisis
perumusan kebijakan sekolah merupakan
sebuah proses mengimplementasikan
kebijakan dari atas (makro dan meso) ke
dalam kebijakan mikro (satuan Pendidikan).
Satuan Pendidikan sebagai implementator
kebijakan menerapkan menejemen berbasis
sekolah dengan melibatkan orang tua dan
komite sekolah atau tokoh masyarakat
sebagai tiga unsur dalam pendidikan (Tri
Pusat Pendidikan). Tri Pusat Pendidikan
berpartisipasi aktif dalam tahap interpretasi
kebijakan, tahap implementasi maupun
tahap evaluasi. Dalam desain model pada
tahap perumusan kebijakan mikro ketiga
unsur tripusat pendidikan duduk bersama
untuk merumuskan kebijakan dan program
sekolah melalui workshop. Workshop
analisis perumusan kebijakan sekolah
menjadi media untuk mengembangkan
kebijakan dan program SRA. Dalam tahap
pengorganisasian dan evaluasi ke 3 unsur
akan selalu berada dalam kerja kolaboratif.
Interpretasi adalah tahap penguraian
pok ok dar i suat u ke bi jak an atau
program yang bersifat abstrak agar
lebih operasional dan mudah dipahami
sehingga dapat dimengerti oleh para
pelaku dan sasaran kebijakan (Widodo,
2010). Dalam melakukan interpretasi
kebijakan SRA penting memperhatikan
berbagai karakteristik kawasan. Selain juga
berdasarkan kebijakan nasional (Permen
KPPPA Tahun 2014) dan berbagai variabel
dan indikator SRA di kawasan pesisir
DIY (Hajaroh et al., 2017). Kebijakan
Nasional digunakan sebagai arah utama
yang diinterpretasi oleh sekolah untuk
merumuskan kebijakan dan program
sekolah dalam rangka mewujudkan SRA
di kawasan wisata pesisir di Gunungkidul.
Alur pengembangan kebijakan dan
program sekolah dalam dalam kerangka
implementasi SRA mengharuskan sekolah
memperhatikan kontek sosio-kultural
sekolah.
Gamba r 3 menunjukkan tahap
perumusan kebijakan dan program SRA di
tingkat satuan pendidikan di kawasan pesisir.
Kawasan pesisir memiliki masyarakat
bersifat spesifik, karena kawasan ini
memiliki lima karakteristik (Hajaroh et
Hajaroh, M. dkk.: Difusi Model Perumusan Kebijakan ..
20
al., 2017). Pertama, lingkungan alam
merupakan kawasan rawan dengan gempa,
terlebih daerah pesisir jika terjadi gempa
dengan kekuatan besar menjadi kawasan
rawan tsunami. Seiring dengan perubahan
pengelolaan kawasan pesisir menjadi
kawasan wisata seperti di Gunungkidul
membawa perubahan secara perlahan
dan sinifi kan terhadap perubahan sosial
ekonomi masyarakat. Perubahan sosial
ekonomi ini bisa positif maupun negatif.
Kedua, kondisi budaya ekonomi dan
kesempatan kerja serta ketenagakerjaan.
Alih fungsi lahan memunculkan lapangan
kerja baru yang berdampak pada pelibatan
anak menjadi pekerja. Ketiga, kondisi
budaya sosial kemasyarakatan, kedatangan
wisatawan domestik maupun asing dengan
budayanya memberikan dampak pada
perubahan nilai-nilai, cara berpikir, pola-
pola perilaku, dan gaya hidup yang positif
maupun negatif. Keempat, kondisi budaya
politik dan kekuasaan. Kawasan pesisir
yang tengah mengalami perubahan untuk
mengantisipasi dampak negatif pada
pendidikan anak diperlukan kebijakan dari
pemerintah, organisasi kemasyarakatan
maupun organisasi politik. Komponen-
JURNAL KEPENDIDIKAN, Volume 5, Nomor 1, 2021, Halaman 14-30
Gambar 2
Menejemen Sekolah Ramah Anak di Satuan Pendidikan
Implementasi Kebijakan SRA
Satuan Pendidikan
Interpretasi Kebijakan SRA
Menejemen Berbasis Sekolah: Par sipasi
Kolabora f Tri Pusat Pendidikan
Merumuskan Kebijakan dan Program SRA di
sekolah:
1. Analisis situasi masalah
2. Merumuskan masalah
3. Membuat alterna f solusi masalah
4. Menyusun kebijakan, program dan kegiatan SRA
di sekolah
Pengorganisasian Implementasi
Program SRA di sekolah
Tindakan pengaturan, dan penetapan
pembagian tugas:
1. Pelaksana kebijakan, program dan kegiatan.
2. Penetapan anggaran
3. Kebutuhan sarana dan prasarana
4. Penetapan tata kerja
5. Pengelolaan pelaksanaan kegiatan
Aplikasi program dan kegiatan Sekolah
Ramah Anak
Pelaksanaan Program dan kegiatan sesuai
dengan rencana yang ditetapkan:
1. Monitoring pelaksanaan kegiatan
2. Monitoring kesesuaian antara
perencanaan dan pelaksanaan
3. Melakukan Evaluasi
21
komponen pemilik kekuasaan dan politik
perlu dilibatkan dalam pengembangan
sekolah dan pendidikan ramah anak.
Kelima, kondisi lingkungan komunikasi,
dan teknologi informasi dan komunikasi.
Perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi yang sangat cepat dialami pula
oleh anak-anak di kawasan pesisir. Hal
ini memberikan peluang anak-anak untuk
mengakses informasi. Hanya saja informasi
yang diakses oleh anak-anak seringkali
negatif yang merugikan bahkan merusak
mental dan moral.
Model analisis perumusan kebijakan
ini menunjukkan alur bagaimana kebijakan
dikembangkan dengan cara yang tepat.
Dalam perumusan kebijakan di tingkat
satuan pendidikan diawali dengan
menganalisis issu-issu pendidikan dalam
konteks sosial budaya masyarakat untuk
menemukan masalah-masalah yang tepat
yang memerlukan solusi dengan kebijakan
dan program pendidikan sekolah ramah
anak. Dua langkah ini yakni menganalisis
isu-isu kebijakan dan merumuskan masalah-
masalah kebijakan yang tepat merupakan
langkah terpenting dalam serangkaian
perumusan kebijakan. Santoso (2012)
menyebutkan bahwa dalam proses kebijakan
lebih sering terjadi kesalahan dalam
merumuskan masalah daripada salah dalam
menemukan solusi masalah. Kesalahan
dalam perumusan masalah meskipun
mendapatkan solusi yang tepat tetapi tidak
akan dapat menyelesaikan masalah yang
sebenarnya dalam masyarakat. Membuat
kebijakan pendidikan yang menyeluruh
yang terintegrasi dapat mengakomodasikan
seluruh elemen untuk mempromosikan
atau mewujudkan lingkungan sekolah yang
aman, nyaman, friendly, untuk belajar dan
ramah bagi penghuninya.
Penelitian difusi merupakan salah
satu bentuk dari dissemination-utilization
dari ilmu pengetahuan. Konsep dasar
model knowledge dissemination and
utilization menurut (Havelock et al., 1971)
dalam menyebarkan dan memanfaatkan
ilmu pengetahuan ditentukan oleh Proses
Transfer Ilmu Pengetahuan (the knowledge
Hajaroh, M. dkk.: Difusi Model Perumusan Kebijakan ..
Gambar 3
Alur Pengembangan Kebijakan dan Program Sekolah
Permen PPPA Nomor 8 tahun 2014
tentang Sekolah Ramah Anak
Variabel dan Indikator Sekolah Ramah Anak
Interpretasi untuk pengembangan
kebijakan dan program sekolah
ramah anak di satuan pendidikan
Kondisi budaya ekonomi,
kesempatan kerja serta
ketenagakerjaan
Kondisi budaya
lingkungan teknologi,
informasi dan
komunikasi
Kebijakan dan Program
Sekolah Ramah Anak
Kondisi budaya poli k
dan kekuasaan
Kondisi sosial budaya
kemasyarakatan
Lingkungan alam
22
transfer process) dan Sistem Alur Ilmu
Pengetahuan (the knowledge fl ow system).
Elemen dasar dari proses transfer ilmu
pengetahuan disajikan dalam Gambar 4.
Proses transfer ilmu pengetahuan (the
knowledge transfer process) dipahami
sebagai interaksi atau hubungan antara
”user” yang potensial dengan”resource”
yang potensial pula. Keduanya dapat
dianalisis dengan enam kategori atau
problem dengan formula who says what to
whom by what channel to what eff ect for
what purpose. Proses difusi (transfer ilmu
penegtahuan) tentang model perumusan
kebijakan sekolah ramah anak digambarkan
pada Tabel 1.
Dalam proses transfer ilmu pengetahu-
an atau difusi inovasi saluran komunikasi
menjadi bagian penting. Rogers (2010)
menejlaskan empat elemen dalam difusi
inovasi yakni: inovasi, saluran komunikasi,
waktu, dan sistem sosial. Model perumusan
kebijakan sebagai inovasi, workshop sebagai
saluran komunikasi, waktu dilakukan di
tahun 2017 dan sekolah sebagai sistem
sosial yang melibatkan guru, orang tua, dan
masyarakat sebagai tri pusat Pendidikan.
Sebuah inovasi dapat diadopsi oleh sebuah
sistem sosial ditentukan oleh individu-
individu anggotanya. Oleh karena itu,
adopsi oleh individu mengawali penelitian
difusi pada organisasi sistem sosial.
Dalam difusi model ini, workshop
merupakan saluran komunikasi kepada
sistem sosial. Informasi tentang kebijakan
sekolah ramah anak, strategi implemetasi ke
tingkat satuan pendidikan dan pentingnya
keterlibatan Tri Pusat Pendidikan dalam
keseluruhan proses sekolah ramah anak
disampaikan di dalam workshop. Tahap
pengetahuan terjadi ketika individu atau
unit pembuat keputusan dalam hal ini guru
dan sekolah menerima informasi-informasi
baru. Melalui saluran komunikasi yang
disediakan mereka memahami bahwa
dalam kerangka pelaksanaan kebijakan
dari atas sekolah perlu melakukan analisis
perumusan kebijakan sebagai interpretasi
terhadap kebijakan dengan analisis
yang kontektual sesuai dengan kondisi
satuan pendidikan. Manajemen berbasis
sekolah menjadi penggerak utama dalam
implementasi kebijakan. Antusiasme
peserta dalam berdikusi menunjukkan
bahwa mereka terbuka terhadap informasi
pengetahuan baru. Mereka memiliki
persepsi yang sama bahwa sekolah, orang
tua, dan masyarakat bertanggung jawab
untuk mengimplementasikan SRA di
masing-masing sekolahnya. Informasi yang
diperoleh selama workshop merupakan
pengetahuan yang relatif baru bagi peserta.
Selain itu, terlihat keterampilan meng-
analisis situasi sekolah dan masyarakat
JURNAL KEPENDIDIKAN, Volume 5, Nomor 1, 2021, Halaman 14-30
Gambar 4
Basic Elements of the Proses of the Knowledge Transfer (Havelock et al., 1971)
By what
WHAT?
Channels?
Who
Resource To:Whom; To what eff ect (User)
23
Tabel 1
Proses Transfer Model Perumusan Kebijakan Sekolah Ramah Anak
Who transfer what to whom by what channel to what eff ect for what purpose
Satu tim
penelitian
dari UNY
Model analisis
perumusan
kebijakan
sekolah ramah
anal
Kepala
sekolah,
guru, orang
tua, anggota
masyarakat
(Tri Pusat
Pendidikan)
Packaging
model,
publikasi, dan
men-setting
program
workshop
Pemahaman dan
orientasi sinergi peran
Tri Pusat Pendidikan
salam SRA.
Ketrampilan análisis
perumusan kebijakan
di satuan pendidikan
Tersusun
kebijakan dan
program sekolah
ramah anak
Mewujudkan
sekolah ramah
anak.
untuk menemukan masalah mendasar
yang terjadi di kawasan pesisir wisata.
Ketajaman peserta dalam mengeksplorasi
masalah-masalah mendasar di kawasan ini
menjadi bagian penting yang menunjukkan
bahwa mereka memahami dan mampu
mengkritisi situasi di lingkungan mereka
yang memungkinkan anak menjadi tidak
aman dan nyaman. Mereka terlihat terbuka
pada keberadaan inovasi (model analisis
perumusan kebijakan) dan bersedia
menambahkan pemahamannya pada fungsi
inovasi tersebut dengan berdiskusi lebih
lanjut untuk merumuskan solusi atas
masalah-masalah yang mereka temukan.
Kesediaan menambah pengetahuan dan
ketrampilan baru ini menjadi karakteristik
dari tahap pengetahuan dalam difusi
individu (Rogers, 2010). Cowan dan Jonard
(2009) mengatakan difusi pengetahuan
terjadi ketika seorang agen menyiarkan
pengetahuannya kepada agen yang
terhubung langsung dengannya. Penciptaan
pengetahuan muncul ketika agen menerima
pengetahuan baru yang dikombinasikan
dengan stok pengetahuan mereka yang ada.
Dengan demikian pembuatan dan difusi
adalah kegiatan yang bergantung pada
jaringan. Dalam hal ini difusi pengetahuan
terjadi antar a tim penelit i dengan
warga sekolah, penciptaan pengetahuan
terjadi ketika tim melakukan penelitian
pengembangan model. Pengembangan
dan difusi model ini bergantung kepada
jaringan antara perguruan tinggi dengan
dinas Pendidikan dan lembaga-lembaga
pendidikan dasar di kabupaten/kota.
Pengetahuan merupakan pintu masuk
sebuah inovasi. Pengetahuan ini mendorong
munculnya sikap setuju - tidak setuju
terhadap inovasi. Sikap atau kecenderungan
setuju-tidak setuju terhadap sebuah model
inovasi dipengaruhi oleh pengetahuan dan
persepsi terhadap karakteristik inovasi yang
memiliki karakter kebaruan. Kebaruan
model dilihat dari lima karakteristik
inovasi (Rogers, 2010) yakni: keunggulan
relatif, kompatibilitas, kompleksitas, dapat
diujicobakan, dan dapat diamati. Hasil uji
keinovatifan model pada guru, orang tua
dan anggota masyarakat yang terlibat dalam
proses difusi disajikan pada Tabel 2 dan 3.
Skor perolehan dalam penilaian model
analisis perumusan kebijakan SRA dari
5 kriteria inovasi menunjukkan bahwa
model sangat bagus dan bagus. Dalam
aspek keunggulan relatif skor yang paling
tinggi adalah dengan model ini mendorong
kepala sekolah, guru, orang tua, dan tokoh
masyarakat berpikir akademis dalam
menyusun kebijakan dan program sekolah.
Pada aspek kesesuaian menunjukkan
bahwa model ini cocok digunakan dalam
perumusan kebijakan pendidikan di tingkat
satuan pendidikan dengan melakukan
kolaborasi antara Tri Pusat Pendidikan.
Hajaroh, M. dkk.: Difusi Model Perumusan Kebijakan ..
24
Tabel 2
Penilaian Model Analisis Perumusan Kebijakan SRA dalam Keunggulan Relatif,
Kecocokan Model, dan Kompleksitas
No Variabel Karakteristik Inovasi Skor Penilaian
1Keunggulan Relatif (relative advantage) 21,28 Sangat bagus
a. Melakukan analisis perumusan kebijakan di sekolah ini
merupakan hal yang baru bagi saya 4,22 sangat bagus
b. Model analisis perumusan kebijakan melalui workshop
ini memiliki keunggulan untuk pengembangan kebijakan
sekolah 4,25 sangat bagus
c. Strategi workshop untuk merumuskan kebijakan SRA ini
tepat dilakukan di sekolah-sekolah 4,30 sangat bagus
d. Aktifi tas workshop ini mendorong kepala sekolah, guru,
orang tua, dan tokoh masyarakat berpikir akademis dalam
menyusun kebijakan dan program sekolah. 4,38 sangat bagus
e. Dengan workshop ini kebijakan dan program sekolah sesuai
dengan konteks budaya masyarakat sekitar sekolah 4,11 sangat bagus
2Kecocokan Model (compatibility) 20,5 sangat bagus
a. Perumusan kebijakan dan program dalam workshop ini
tepat/cocok untuk dilakukan di semua sekolah 3,88 bagus
b. Cara-cara dan metode workshop unutk perumusan kebijakan
ini cocok untuk dilakukan oleh kepala sekolah, guru, orang
tua wali, dan tokoh masyarakat secara bersama-sama 4,11 sangat bagus
c. Model analisis ini cocok untuk memasukkan nilai-nilai lokal
dalam kebijakan dan program sekolah 4,11 sangat bagus
d. Model analisis ini cocok untuk membiasakan perilaku
kolaboratif antara sekolah, keluarga dan masyarakat dalam
pendidikan anak 4,27 sangat bagus
e. Dengan model ini, sinergi nilai-nilai dalam pendidikan
keluarga dan sekolah dan masyarakat akan terwujud 4,16 sangat bagus
3Kompleksitas (complexity) 20,5 Sangat bagus
a. Model analisis perumuskan kebijakan di sekolah ini
merupakan model yang sederhana dapat dilakukan di
sekolah-sekolah 4,19 sangat bagus
b. Model ini yang memiliki karakteristik sederhana (tidak
kompleks) menunjukan bahwa model itu efektif 4,11 sangat bagus
c. Alur merumuskan kebijakan dan program sekolah ini mudah
dipahami oleh kepala sekolah, guru, orang tua wali maupun
tokoh masyarakat. 4,22 sangat bagus
d. Menyusun kebijakan dan program sekolah dengan cara ini
mengoptimalkan potensi-potensi tripusat pendidikan 3,16 bagus
e. Merumuskan kebijakan dan program dengan cara seperti ini
tidak sulit bagi sekolah 4,11 sangat bagus
Keterangan: Kriteria: sangat bagus: skor 4-5; bagus: skor 3-4; jelek: skor 2-3; sangat
jelek: skor 1-2
JURNAL KEPENDIDIKAN, Volume 5, Nomor 1, 2021, Halaman 14-30
25
Juga mereka menyatakan bahwa cara-cara
dan metode dalam perumusan kebijakan
ini cocok untuk dilakukan oleh kepala
sekolah, guru, orang tua wali, dan tokoh
masyarakat. Kompleksitas (complexity)
yang dimaksud yaitu kesederhanaan sebuah
inovasi. Dengan kesederhanaan, inovasi
akan lebih mudah dipahami dan digunakan.
Pada aspek ini skor tertinggi pada penilaian
bahwa alur merumuskan kebijakan dan
program sekolah ini mudah dipahami oleh
kepala sekolah, guru, orang tua wali maupun
tokoh masyarakat. Karakteristik inovasi
ini juga memenuhi karakteristik dapat
diujicobakan/dipraktikkan (trialability)
dengan kategori sangat bagus. Oleh karena
itu, dapat disimpulkan bahwa model analisis
perumusan kebijakan pendidikan dengan
strategi workshop dapat menjadi sebuah
inovasi dalam merumuskan kebijakan SRA
di tingkat satuan pendidikan.
Model ini efektif dilakukan di sekolah
untuk menginterpretasi kebijakan nasional
(makro) dan kebijakan daerah (meso)
pada saat mengimplementasikan ke satuan
pendidikan (mikro). Workshop yang ada
Tabel 3
Penilaian Model Analisis Perumusan Kebijakan SRA dalam Trialability dan
Observability
No Variabel Karakteristik Inovasi Skor Penilaian
1Dapat diuji cobakan (trialability) 20,9 Sangat bagus
a. Merumuskan kebijakan dan program dengan workshop
seperti ini dapat diprktekan di sekolah-sekolah 4,08 sangat bagus
b. Ketika saya mengikuti proses workshop, saya merasa bisa
berkontribusi dalam mengembangkan sekolah 4,05 sangat bagus
c. Semua sekolah dapat merumuskan kebijakan dan program
sekolah dengan cara seperti ini. 3.86 bagus
d. Merumuskan kebijakan dan program sekolah dengan cara
seperti ini menarik bagi saya 4,11 sangat bagus
e. Mengikuti aktifi tas merumuskan kebijakan seperti ini saya
merasa lebih diberberdayakan dan saya bisa melakukannya 4,07 sangat bagus
2Dapat diamati (observability). 20,5 Sangat bagus
a. Saya sekarang paham cara mengembangkan kebijakan dan
program di sekolah. 3,91 bagus
b. Partisipasi sekolah, keluarga, dan masyarakat dapat dilihat
pada saat merumuskan kebijakan dan program dengan cara
seperti ini 4,14 sangat bagus
c. Sinergi tripusat pendidikan dapat dilihat sejak merumuskan
kebijakan dan program. 4,22 sangat bagus
d. Perilaku partisipatif dari elemen tripusat pendidikan dapat
dilihat dalam workshop ini 4,08 sangat bagus
e. Saya mendapatkan hasil/rumusan kebijakan dan program
yang disusun dalam workshop ini bermakna bagi sekolah,
orang tua dan masyarakat. 4,19 sangat bagus
Keterangan: Kriteria: sangat bagus: skor 4-5; bagus: skor 3-4; jelek: skor 2-3; sangat
jelek: skor 1-2
Hajaroh, M. dkk.: Difusi Model Perumusan Kebijakan ..
26
dalam model ini membangun kolaborasi
yang sinergis antara tripusat pendidikan
(sekolah, masyarakat, dan keluarga)
dalam pengelolaan pendidikan di sekolah.
Sinergitas Tri Pusat Pendidikan tidak hanya
pada saat mengintepretasikan kebijakan dan
program, tetapi juga pada pengorganisasian
dan aplikasi kebijakan sekolah ramah anak.
Gambar 5 menunjukkan persuasi atau sikap
guru, orang tua, dan wakil masyarakat
terhadap model analisis perumusan
kebijakan. Mayoritas dari mereka 69,70%
setuju terhadap model ini dan 21,13%
sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa
mereka menyetujui bahwa model analisis
perumusan kebijakan sekolah ramah anak
sebagai inovasi.
Pengetahuan dan persuasi berdampak
pada keputusan mengadopsi atau menolak
inovasi (Rogers, 2010; Fry et al., 2018)
Persuasi juga berdampak pada difusi
informasi (Das et al., 2014). Keputusan
terjadi ketika individu atau unit pembuat
keputusan terikat dalam aktivitas yang
memandu pada pilihan mengadopsi atau
menolak inovasi. Hal ini terlihat ketika
(kepala sekolah, guru, orang tua murid, dan
tokoh masyarakat) secara bersama kompak
mendiskusikan solusi terhadap berbagai
masalah dan menyusun ke dalam kebijakan
dan program sekolah untuk mewujudkan
sekolah ramah anak. Perumusan kebijakan
dan program SRA yang demokratis berisi
rencana tindakan dengan manajemen
berbasis sekolah. Manajemen ini digunakan
sejak merumuskan masalah-masalah
kebijakan, menentukan solusinya, meran-
cang pengorganisasian dan aplikasi serta
rencana evaluasi. Setiap sekolah yang terlibat
memiliki keputusan untuk merancang sebaik
mungkin kebijakan dan program SRA
yang sesuai dengan situasi dan kondisi
sekolah sehingga SRA di setiap sekolah
memiliki karakteristik yang berbeda-beda.
Keunikan berbasis pada realitas yang ada ini
menujukkan bahwa mereka berparadigma
pada fenomenologi bukan paradigma
positisvisme (Rukiyati, 2016). Rencana
tindakan menjadi bentuk keputusan peserta
untuk sekolah mengadopsi model inovasi.
Tabel 4 menyajikan kebijakan, program, dan
kegiatan yang dirumuskan.
Gold (Alashwal et al., 2014) ber-
pendapat pemanfaatan pengetahuan yang
efektif umumnya dianggap dicapai setelah
pengetahuan diciptakan. Kebijakan dan
program sekolah ramah anak sebagai
pengetahuan baru yang dikreasi atau
JURNAL KEPENDIDIKAN, Volume 5, Nomor 1, 2021, Halaman 14-30
Gambar 5
Persuasi terhadap Model Analisis Perumusan Kebijakan Pendidikan
27
Tabel 4
Kebijakan, Program dan Kegiatan Sekolah Ramah Anak di Kawasan Pesisir
No Kebijakan Progam dan Kegiatan
1 Menciptakan lingkungan sekolah
yang aman dari gangguan,
ancaman, intimidasi, kekerasan,
ketidakadilan pada anak
1. Menyambut kedatangan anak dengan berjabat tangan.
2. Berdoa pada saat sebelum dan sesudah belajar.
3. Efektivitas pendampingan anak pada waktu istirahat.
4. Penyuluhan hak-hak dan kewajiban anak di sekolah.
5. Sosialisasi hak-hak dan kewajiban anak di sekolah setiap
awal semester.
6. Diskusi menemukan dampak positif dan negatif industri
pariwisata.
7. Menerapkan budaya 3S (salam, senyum, sapa)
8. Pendampingan siswa dalam penggunaan alat/bahan
menghadapi bencana tsunami
2 Menciptakan pembelajaran
berbasis kearifan lokal
masyarakat di kawasan pantai
Gunungkidul.
1. Melaksanakan pembelajaran muatan lokal karawitan.
2. Melaksanakan pendidikan kewirausahaan (pengolahan
hasil laut, pembuatan cenderamata khas setempat).
3. Melaksanakan pendidikan berbasis global bahasa Inggris.
3 Memanfaatkan IPTEK sebagai
daya dukung pembelajaran. 1. Menggunakan handphone/komputer sebagai media sumber
belajar.
2. Mengadakan ekstrakurikuler fotografi .
3. Pengolahan promosi wisata lewat internet.
4 Meningkatkan kompetensi guru
tentang pembelajaran di kawasan
pantai Gunungkidul.
Diklat IT, Bahasa Inggris, fotografi , dan kewirausahaan untuk
guru.
5 Meningkatkan partisipasi
aktif wali/masyarakat untuk
mengembangan potensi siswa.
1. Workshop parenting.
2. Membentuk paguyuban wali murid di setiap kelas.
3. Membentuk relawan efektivitas pendampingan siswa
ketika istirahat.
4. Membuat buku penghubung pantauan tumbuh kembang
anak di rumah.
5. Memberikan pelatihan dalam pengolahan hasil laut.
Memberikan pelatihan pengolahan limbah olahan hasil
laut.
6. Memberikan pelatihan manajemen pemasaran hasil olahan
laut dengan menggunakan IT bagi guru dan siswa.
dihasilkan oleh sistem sosial (sekolah)
sebagai respons terhadap keputusan
menerima/mengadopsi. Kebijakan dan
program dan telah dirumuskan menjadi
acuan dalam pengembangan SRA dan
akhirnya akan terjadi peningkatan mutu di
setiap sekolah. Sekolah berkualitas menjadi
salah satu tujuan akhir dari kebijakan
SRA. Glasser (1992, p. 1) mengatakan
pendidikan yang berkualitas merupakan
satu jawaban dari masalah-masalah sekolah.
Bahkan kualitas Pendidikan menjadi salah
satu masalah utama pendidikan nasional
dan tentunya menjadi masalah sekolah.
Tersusunnya rumusan kebijakan, program
dan kegiatan ini juga menunjukkan bahwa
model konseptual perumusan kebijkan
ini telah digunakan oleh user (sekolah)
berkolaborasi dengan Tri Pusat Pendidikan.
Model dapat diimplementasikan melalui
workshop kepada pihak-pihak pengguna dan
dapat menghasilkan keputusan kebijakan di
level mikro sekolah. Tahap implementasi
inovasi terjadi ketika adopter menggunakan
Hajaroh, M. dkk.: Difusi Model Perumusan Kebijakan ..
28
inovasi dalam aktivitasnya (Rogers, 2010).
Dalam hal ini sekolah menggunakan
model analisis perumusan kebijakan unutk
merumuskan kebijakan SRA bagi satuan
pendidikan.
Konfi rmasi inovasi merupakan tahap
adopter menambahkan tindakan untuk
memperkuat keputusan mengadopsi atau
mengubah keputusan dengan menolak
inovasi (Rogers, 2010). Mengorganisasikan
sumber daya sekolah dan mengaplikasikan
program dan kegiatan yang telah diputuskan
merupakan upaya konfi rmasi yang dilakukan
oleh sekolah. Observasi yang dilakukan
pascaworkshop di sekolah menggambarkan
sekolah mengaplikasikan kebijakan dan
program yang diputuskan ke dalam berbagai
kegiatan.
Komitmen terhadap kebijakan yang
telah dirumuskan menjadi penentu bagi
sekolah untuk memperkuat adopsi, meski-pun
tidak terlepas dari berbagai kendala. Seperti
perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan
karena secara mendadak ada kegiatan
dari dinas yang harus dilakukan sekolah
sehingga jadwal pelaksanaan tidak sesuai
dengan action plan-nya. Faktor penentu
kedua adalah kepala sekolah yang menjadi
ujung tombak implementasi. Kepala sekolah
yang memiliki kemampuan mengelola
dan memimpin semakin mem-perkuat
keberhasilan implementasi. Dukungan
orang tua dan masyarakat yang konsisten
juga menentukan keberhasil-an aplikasi
kebijakan. Hal ini terlihat pada sekolah yang
mendapat dukungan secara konsisten dari
unsur orang tua dan masyarakat menunjukkan
keberhasilan yang lebih baik dari pada
sekolah yang kurang mendapat dukungan.
Partisipasi orang tua dalam memberikan
pelatihan kewirausahaan pada anak cukup
menarik dan perhatian anak-anak karena
adanya keterikatan emosi dengan guru yang
melatih. Kegiatan kewirausahaan dengan
menggali dan mengembangkan kearifan
lokal lebih mendapat perhatian anak-anak
menjadi salah satu faktor yang menentukan
keberhasilan aplikasi kebijak-an dan program.
Ketika anak-anak diberi tugas untuk menjual
hasil karyanya dengan menawarkan pada
wisatawan dan melaporkannya kepada guru
kelas menjadi pengalaman berharga bagi
anak dalam menjual hasil karya tersebut.
Dalam aplikasi program memerlukan
tahap pengorganisasian yang melibatkan
berbagai pihak dalam sistem sekolah dan
peran dari lembaga pengawas sekolah untuk
senantiasa memberikan dukungan yang terus
menerus agar pemanfaatan inovasi menjadi
efektif. Havelock (tth: 11-4) menjelaskan
bahwa efektivitas pemanfaatkan ilmu
pengetahuan membutuhkan tingkat pem-
bagian kerja, koordinasi dan kolaborasi dalam
sistem sosial. Peran government/lembaga
dalam memonitor alur ilmu pengetahuan
yang “natural” bermakna mendukung,
memfalisitasi, dan mengkoordinasikan
aktivitas secara keseluruhan sehingga sistem
berfungsi secara efektif.
SIMPULAN
Proses difusi inovasi yang berupa
model analisis perumusan kebijakan
sekolah ramah anak menghasilkan adopsi
inovasi oleh satuan pendidikan (sekola
dasar) di kawasan pesisir. Adopsi ditunjuk-
kan adanya rumusan kebijakan, program
dan kegiatan SRA dan aplikasi kebijakan
di sekolah. Kolaborasi Tri Pusat Pendidikan
dalam proses kebijakan menjadi faktor
penentu keberhasilan adopsi. Model ini
efektif dilakukan oleh sekolah untuk
menginterpretasi kebijakan makro dan
meso ke dalam kebijakan mikro. Dengan
menggunakan tahapan analisis perumusan
kebijakan sebagaimana dalam model, maka
diimplementasikan kebijakan makro dan
meso menjadi efektif dalam melakukan
interpretasi dan merumuskan kebijakan
baru di tingkat satuan pendidikan. Work-
JURNAL KEPENDIDIKAN, Volume 5, Nomor 1, 2021, Halaman 14-30
29
shop sebagai saluran komunikasi dalam
model ini mampu membangun kolaborasi
yang sinergis antara Tri Pusat Pendidikan
(sekolah, masyarakat, dan keluarga)
dalam pengelolaan pendidikan di sekolah.
Sinergitas tripusat pendidikan tidak hanya
pada saat mengintepretasikan kebijakan dan
program tetapi juga pada pengorganisian
dan aplikasi kebijakan SRA.
Dari hasil penelitian ini direkomendasi-
kan pada sekolah agar mengagendakan
aktivitas analisis kebijakan pendidikan
dengan melibatkan Tri Pusat Pendidikan.
Bagi pemerintah, Lembaga atau Yayasan
pemilik satuan Pendidikan pentingnya
melakukan pendampingan ke sekolah-
sekolah dalam implementasi sekolah
ramah anak. Hal penting dilakukan agar
pemanfaatan pengetahuan oleh sumber daya
dapat dimonitor. Perlu ada difusi model
analisis kebijakan SRA dan kebijakan
pendidikan lainnya secara lebih luas
agar diseminasi dan pemanfaatan ilmu
pengetahuan hasil penelitian dapat optimal.
DAFTAR PUSTAKA
Alashwal, A. M., Abdul-Rahman, H., &
Radzi, J. (2014). Knowledge utili-
zation in construction projects: A
conceptual framework. Knowledge
Management International Conferen-
ce, August 2014, 1-6. https://doi.
org/10.13140/2.1.4849.6961
Choudrie, J., Umeoji, E., & Forson, C.
(2012). Diff usion of e-government in
Nigeria: A qualitative study of culture
and gender. Third Annual SIG Globdev
Workshop, Toronto, 1-33. http://uhra.
herts.ac.uk/handle/2299/8743.
Cowan, R., & Jonard, N. (2001). Knowledge
creation, knowledge diffusion and
network structure. Dalam A. Kirman &
J-B. Zimmermann (Eds.), Economics
with heterogeneous interacting agents
(pp. 327-343). Springer.
Damanpour, F. (1996). Organizational
complexity and innovation: Developing
and testing multiple contingency
models. Management Science, 42(5),
693-716.
Das, A., Gollapudi, S., & Kiciman, E.
(2014). Effect of persuasion on
information diffusion in soc ial
networks (Issue MSR-TR-2014-69).
research.microsoft. com/pubs/217325/
persuasion_2014-05-19. pdf.
Dearing, J. W. (2009). Applying diff usion
of innovation theory to intervention
development. Research on Social Work
Practice, 19(5), 503-518.
Dearing, J. W., & Cox, J. G. (2018). Diff usion
of innovations theory, principles,
and practice. Health Affairs, 37(2),
183-190. https://doi.org/10.1377/
hlthaff .2017.1104.
Dearing, J. W., & Singhal, A. (2020).
New directions for diffusion of
innovations research: Dissemination,
implementation, and positive deviance.
Human Be havior and Emerging
Technologies, 2(4), 307-313. https://
doi.org/10.1002/hbe2.216.
Fry, A., Ryley, T., & Thring, R. (2018).
The influence of knowledge and
persuasion on the decision to adopt
or reject alternative fuel vehicles.
Sustainability (Switzerland), 10(9),
1-20. doi.org/10.3390/su10092997.
Glasser, W. M. D. (1992). The quality school:
Managing students without coersion
(2nd expanded ed.). HarperCollins
Publishers.
Gilardi, F., Shipan, C. R., & Wüest, B.
(2021). Policy diff usion: The issue‐
defi nition stage. American Journal of
Political Science, 65(1), 21-35.
Graham, E., Shipan, C., & Volden, C. (2013).
The diffusion of policy diffusion
research. British Journal of Political
Science, 43(3), 673-701.
Hajaroh, M. dkk.: Difusi Model Perumusan Kebijakan ..
30
Greenhalgh, T., Robert, G., Macfarlane,
F., Bate, P., & Kyriakidou, O. (2004).
Diffusion of innovations in service
organizations: Systematic review
and recommendations. The Milbank
Quarterly, 82(4), 581-629.
Hajaroh, M., & Rukiyati. (2019). Difusi
model pendidikan nilai pada anak usia
dini melalui lagu dan permainan tradi-
sional. Jurnal Kependidikan, 3(1), 1-14.
Hajaroh, M., Rukiyati, Purwastuti, L. A., &
Saptono, B. (2017). Analisis kebijakan
sekolah ramah anak di kawasan pesisir
wisata. Andi Off set.
Harting, J., Rutten, G. M., Rutten, S.
T., & Kremers, S. P. (2009). A
qualitative application of the diff usion
of innovations theory to examine
determinants of guideline adherence
among physical therapists. Physical
Therapy, 89(3), 221-232.
Havelock, R. G., Guskin, A., Frohman,
M., Havelock, M., Hill, M., & Huber,
J. (1971). Planning for innovation
through dissemination and utilization
of knowledge. Centre for Research on
Utilization of Scientifi c Knowledge.
Ismail, S. (2006). Detailes review of
Roger’s diffusion of innovations
theory and educational technology. The
Turkish Online Journal of Educational
Technology, 5(2), 14-23.
Kaminski, J. (2011). Theory in nursing
informatics column. Canadian Journal
of Nursing Informatics, 6(2), 1-7.
Katz, E. (2001). Media effects. Dalam
N. J. Smelser & P. B. Baltes (Eds.),
International encyclopedia of the
social & behavioral sciences (pp.
9472–9479). Pergamon. https://doi.
org/https://doi.org/10.1016/B0-08-
043076-7/04350-3.
Kumar, N. (2015). review of innovation
diffusion models. Working Paper,
1, 01. https://doi.org/10.13140/
RG.2.1.2413.0728.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña,
J. (2018). Qualitative data analysis: A
methods sourcebook. Sage publications.
OECD, & Eurostat. (2018). Oslo Manual
2018. Dalam Handbook of Innovation
Indicators and Measurement (Issue
October). http://oe.cd/oslomanual.
OECD/Eurostat. (2018). Oslo manual 2018:
Guidelines for collecting, reporting
and using data on innovation (4th
ed.). The Measurement of Scientifi c,
Technol ogical and Innovation
Activities, OECD Publishing. https://
doi.org/10.1787/9789264304604-en.
Per atu ran Men ter i Pe mbe rdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah
Ramah Anak.
Rogers, E. M. (2010). Diffus i on of
innovations. Simon and Schuster.
Santoso, B. (2012). Kunci keberhasilan
proses pengambilan keputusan.
Manajerial, 8(16), 28-33.
Suranto, Hajaroh, M., & Hastasari, C.
(2020). Sistem komunikasi tri pusat
pendidikan. Tan Kinira. http://avina.
lecture.ub.ac.id/files/2012/06/9.1-
sistem-komunikasi-kelompok.pdf.
Unicef. (2009). Child friendly schools.
UNICEF.
Widodo, J. (2010). Analisis kebijakan
publik: Konsep dan aplikasi analisis
proses kebijakan publik. Media Nusa
Creative (MNC Publishing).
Wright, C. A. H., Mannathoko, C., & Pasic,
M. (2009). Child friendly schools
manual. UNICEF.
JURNAL KEPENDIDIKAN, Volume 5, Nomor 1, 2021, Halaman 14-30
