PosterPDF Available

MODEL KEARIFAN DAN PENGETAHUAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI UPAYA PERWUJUDAN KEDAULATAN PANGAN DI ACEH PADA SAAT PANDEMI COVID 19

Authors:

Abstract

SIMPULAN 1. Tingkat pemahaman yang masuk ranah SDM berupa skill dan kompetensi kondisi lingkungan strategis serta anggaran yang besar, sangat berpengaruh terhadap potensi, kontribusi dan intervensi strategis model keberdayaan kearifan dan pengetahuan lokal masyarakat hukum adat sebagai daya ungkit perwujudan kedaulatan pangan di Aceh. Hal ini kurang diperhatikan oleh Kepala daerah sampel ketika menempatkan seseorang sebagai pengambil kebijakan level kepala dinas di bidang pangan. Sinerginya Kebijakan Program Kepala Daerah dengan DPRK menjadi faktor dominan terhadap isu kedaulatan pangan di Aceh. 2. Faktor yang menjadi penghambat dan tantangan bagi masyarakat hukum adat dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Aceh pada masa pandemi covid-19 serta era new normal, adalah intensitas pelibatan lembaga adat MAA, Keujruen Balang dan Panglima Laot belum terlibat maksimal dalam kebijakan program bidang pangan di daerah sampel, harga bibit yang mahal, serta kondisi tanah yang tidak cocok bagi lahan pertanian, menyebabkan masyarakat kurang berminat melakukan cocok tanam padi. Area persawahan, area tambak juga banyak terjadi alih fungsi lahan ke bangunan/gedung. Wilayah sampel tidak memiliki lumbung padi yang lengkap dengan lantai jemur, jika pun dimiliki baru dalam kapasitas kecil, yang diperuntukkan bagi kelompok tani di desa-desa agar dapat menjemur lalu menyimpan langsung pasca panen. Padahal lantai jemur, tempat penyimpanan dan mesin pengering gabah (dryer) kapasitas besar menjadi faktor dominan bagi kedaulatan pangan, sehingga gabah/padi tidak lagi dijual ke Medan dan dimasukkan kembali ke Aceh dalam bentuk beras.-OUTPUT PENELITIAN Tujuan penelitian menjelaskan potensi keberdayaan kearifan dan pengetahuan lokal masyarakat hukum adat Aceh berkaitan dengan pangan sebagai daya ungkit perwujudan kedaulatanpangan, menjelaskan, mengidentifikasikan dan merumuskan potensi, kontribusi dan intervensi strategis model keberdayaan kearifan dan pengetahuan lokal masyarakat hukum adat sebagai perwujudan kedaulatan pangan di Aceh, menjelaskan, menganalisis, faktor-faktor yang menjadi penghambat dan tantangan bagi masyarakat hukum adat dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Aceh pada masa pandemi covid-19 serta era new normal, dan menemukan bentuk model kearifan dan pengetahuan lokal masyarakat hukum adat Aceh di bidang kedaulatan pangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yang digunakan secara sosiologis, komparatif dan kuantitatif. Data primer penelitian dibangun dari fakta sosial, berkaitan bekerjanya berbagai peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data berdasarkan observasi dan kuesioner diperoleh dari responden dan informan di Aceh Besar, Banda Aceh, Aceh Tengah, Nagan Raya dan Abdiya melalui teknik purposive samping. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, dokumentasi dan peraturan perundang-undangan. Data yang telah dikumpulkan diolah dengan menggunakan metode deskriptif analitis selanjutnya disajikan dalam bentuk kualitatif. DOKUMENTASI KEGIATAN REKOMENDASI 1. Intervensi bagi Kedauatan pangan di Aceh, dibutuhkan Anggaran yang yang besar, SDM yang memiliki skill dan komptensi sehingga memahami apa yang menjadi kebutuhan dan sasaran terhadap isu-isu Indeks Ketahanan Pangan di daerahnya 2. Pelibatan Keujruen Blang, Panglima Laot dalam segala aspek ketahanan pangan harus instensif, kontinyu dalam program kerja di bidang pangan di daerah, dibutuhkan anggaran pelatihan berbasis keilmuan pangan bagi lembaga adat di bidang pangan. Kebijakan dan Program idealnya bersumber hukum adat di daerah, sehingga bermanfaat, adaptif terhadap tantangan zaman, termasuk masa pandemi covid 19 dan era milineal revolusi industry yang bergrak ke arah rev industri 5.0. MODEL KEARIFAN DAN PENGETAHUAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI UPAYA PERWUJUDAN KEDAULATAN PANGAN DI ACEH PADA SAAT PANDEMI COVID 19 TIM PENELITI : SRI WALNY RAHAYU, GAUSSYAH, M. RIDHA SIREGAR PENELITIAN UNGGULAN USK, SUMBER DANA: PNBP PENDAHULUAN Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama, merupakan bagian hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pada saat pandemi covid 19, ketersediaan pangan harus lebih memberikan pelindungan, baik bagi pihak produsen maupun masyarakat dengan tetap memperhatikan sistem pertanian berkelanjutan, ramah lingkungan, menjunjung tinggi prinsip diversifikasi pangan sesuai dengan budaya lokal masyarakat hukum adat. Perwujudan kedaulatan pangan oleh masyarakat adat di Provinsi Aceh, dirasakan belum optimal, cenderung kurang berkontribusi. Kebijakan yang ada masih menganggap pembangunan hanya bersifat pertumbuhan produksi semata sehingga Provinsi Aceh belum cukup mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.
SIMPULAN
1. Tingkat pemahaman yang masuk ranah SDM berupa skill dan
kompetensi kondisi lingkungan strategis serta anggaran yang besar,
sangat berpengaruh terhadap potensi, kontribusi dan intervensi strategis
model keberdayaan kearifan dan pengetahuan lokal masyarakat hukum adat
sebagai daya ungkit perwujudan kedaulatan pangan di Aceh. Hal ini kurang
diperhatikan oleh Kepala daerah sampel ketika menempatkan seseorang
sebagai pengambil kebijakan level kepala dinas di bidang pangan. Sinerginya
Kebijakan Program Kepala Daerah dengan DPRK menjadi faktor dominan
terhadap isu kedaulatan pangan di Aceh.
2. Faktor yang menjadi penghambat dan tantangan bagi masyarakat hukum adat
dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Aceh pada masa pandemi
covid -19 serta era new normal, adalah intensitas pelibatan lembaga adat
MAA, Keujruen Balang dan Panglima Laot belum terlibat maksimal dalam
kebijakan program bidang pangan di daerah sampel, harga bibit yang mahal,
serta kondisi tanah yang tidak cocok bagi lahan pertanian, menyebabkan
masyarakat kurang berminat melakukan cocok tanam padi. Area
persawahan, area tambak juga banyak terjadi alih fungsi lahan ke
bangunan/gedung. Wilayah sampel tidak memiliki lumbung padi yang
lengkap dengan lantai jemur, jika pun dimiliki baru dalam
kapasitas kecil,
yang diperuntukkan bagi kelompok tani di desa-desa agar dapat menjemur
lalu menyimpan langsung pasca panen. Padahal lantai jemur, tempat
penyimpanan dan mesin pengering gabah (dryer) kapasitas besar menjadi
faktor dominan bagi kedaulatan pangan, sehingga gabah/padi tidak lagi dijual
ke Medan dan dimasukkan kembali ke Aceh dalam bentuk beras.
- OUTPUT PENELITIAN
Laporan Penelitian
Buku Referensi ISBN Berjudul Hukum Adat Peran Keujrun Blang & Panglima
Laot Terhadap Kedaulatan Pangan Era Pandemi di Aceh
Publikasi jurnal internasional bereputasi dengan
judul
Do
CustomaryInstitutions and Local Wisdom Have Adaptive Power in the
Millennial Era ?
BAHAN
DAN
METODE
Tujuan
penelitian menjelaskan potensi keberdayaan kearifan
dan
pengetahuan lokal masyarakat hukum adat Aceh
berkaitan
dengan pangan sebagai daya ungkit perwujudan
kedaulatan
pangan, menjelaskan, mengidentifikasikan dan
merumuskan potensi, kontribusi dan intervensi strategis model
keberdayaan kearifan dan pengetahuan lokal masyarakat
hukum adat sebagai perwujudan kedaulatan pangan di Aceh,
menjelaskan, menganalisis, faktor-faktor yang menjadi
penghambat dan tantangan bagi masyarakat hukum adat
dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Aceh pada masa
pandemi covid -19 serta era new normal, dan menemukan
bentuk model kearifan dan pengetahuan lokal masyarakat hukum
adat Aceh di bidang kedaulatan pangan.
Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis.
Pendekatan yang digunakan secara sosiologis, komparatif dan
kuantitatif. Data primer penelitian dibangun dari fakta sosial,
berkaitan bekerjanya berbagai peraturan perundang-undangan.
Teknik pengumpulan data berdasarkan observasi dan kuesioner
diperoleh dari responden dan informan di Aceh Besar, Banda
Aceh, Aceh Tengah, Nagan Raya dan Abdiya melalui teknik
purposive samping. Data sekunder diperoleh dari berbagai
literatur, dokumentasi dan peraturan perundang-undangan. Data
yang telah dikumpulkan diolah dengan menggunakan metode
deskriptif analitis selanjutnya disajikan dalam bentuk kualitatif.
DOKUMENTASI KEGIATAN
REKOMENDASI
1. Intervensi bagi Kedauatan pangan di Aceh, dibutuhkan Anggaran yang yang besar, SDM yang memiliki skill dan komptensi sehingga memahami
apa
yang menjadi kebutuhan dan sasaran terhadap isu-isu Indeks Ketahanan Pangan di daerahnya
2. Pelibatan Keujruen Blang, Panglima Laot dalam segala aspek ketahanan pangan harus instensif, kontinyu dalam program kerja di bidang pangan di
daerah, dibutuhkan anggaran pelatihan berbasis keilmuan pangan bagi lembaga adat di bidang pangan. Kebijakan dan Program
idealnya bersumber
hukum adat di daerah, sehingga bermanfaat, adaptif terhadap tantangan zaman, termasuk masa pandemi covid 19 dan era milineal revolusi industry
yang bergrak ke arah rev industri 5.0.
DAFTAR
PUSTAKA
Badan Ketahanan Pangan (2020), Indeks Ketahanan Pangan 202
Sri Walny Rahayu, et.al, (2018), Dinamika Hukum Adat: Kontribusi Pemikiran Ke Arah Pembangunan Hukum
Ada di Indonesia, Banda Aceh : Bandar Publishing.
Baldos ULC, Thomas WH. (2014). Global Food Security In 2050: The Role Of Agriculture Productivity And
Climate Change. Aus J Agr Res Econ. (58), pp. 554- 570.
PENELITIAN-ILMU
MODEL KEARIFAN DAN PENGETAHUAN LOKAL MASYARAKAT
HUKUM ADAT SEBAGAI UPAYA PERWUJUDAN KEDAULATAN
PANGAN DI ACEH PADA SAAT PANDEMI COVID 19
TIM PENELITI : SRI WALNY RAHAYU, GAUSSYAH, M. RIDHA SIREGAR
PENELITIAN UNGGULAN USK, SUMBER DANA: PNBP
PENDAHULUAN
Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling
utama, merupakan bagian hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pada
saat pandemi covid 19, ketersediaan pangan harus lebih
memberikan pelindungan, baik bagi pihak produsen maupun
masyarakat dengan tetap memperhatikan sistem pertanian
berkelanjutan, ramah lingkungan, menjunjung tinggi prinsip
diversifikasi pangan sesuai dengan budaya lokal masyarakat
hukum adat. Perwujudan kedaulatan pangan oleh masyarakat adat
di Provinsi Aceh, dirasakan belum optimal, cenderung kurang
berkontribusi. Kebijakan yang ada masih menganggap
pembangunan hanya bersifat pertumbuhan produksi semata
sehingga Provinsi Aceh belum cukup mampu memenuhi kebutuhan
pangan secara mandiri.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.