Technical ReportPDF Available

MODEL KEARIFAN DAN PENGETAHUAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI UPAYA PERWUJUDAN KEDAULATAN PANGAN DI ACEH PADA SAAT PANDEMI COVID 19

Authors:

Abstract

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama, merupakan bagian hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pada saat pandemi covid 19, ketersediaan pangan harus lebih memberikan pelindungan, baik bagi pihak produsen maupun masyarakat dengan tetap mmeperhatikan sistem pertanian berkelanjutan, ramah lingkungan, menjunjung tinggi prinsip diversifikasi pangan sesuai dengan budaya lokal masyarakat hukum adat. Perwujudan kedaulatan pangan oleh masyarakat adat di Provinsi Aceh, dirasakan belum optimal, cenderung kurang berkontribusi. Kebijakan yang ada masih menganggap pembangunan hanya bersifat pertumbuhan produksi semata sehingga Provinsi Aceh belum cukup mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Tujuan umum penelitian menjelaskan potensi keberdayaan kearifan dan pengetahuan lokal masyarakat hukum adat Aceh berkaitan dengan pangan sebagai daya ungkit perwujudan kedaulatan pangan. Tujuan khusus penelitian menjelaskan, mengidentifikasikan dan merumuskan potensi, kontribusi dan intervensi strategis model keberdayaan kearifan dan pengetahuan lokal masyarakat hukum adat sebagai daya ungkit perwujudan kedaulatan pangan di Aceh, selanjutya menjelaskan, menganalisis, faktor-faktor yang menjadi penghambat dan tantangan bagi masyarakat hukum adat dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Aceh pada masa pandemi covid -19 serta era new normal, dan menemukan bentuk model kearifan dan pengetahuan lokal masyarakat hukum adat Aceh di bidang kedaulatan pangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yang mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja di dalam masyarakat serta penerapan berbagai peraturan perundang- undangan mengenai masyarakat hukum adat dan ketahanan pangan di Aceh. Pendekatan yang digunakan secara sosiologis, komparatif dan kuantitatif. Data primer penelitian dibangun dari fakta sosial, yang berkaitan dengan bekerjanya berbagai peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data berdasarkan observasi dan kuesioner yang diperoleh dari responden dan informan melalui teknik purposive samping. Data sekunder (library reseach) berupa penelusuran berbagai literatur, dokumentasi dan peraturan perundang-undangan yang relevan, digunakan sebagai data awal pembanding, mengkaji masyarakat hukum adat dan ketahanan pangan. Data yang telah dikumpulkan diolah dengan menggunakan metode deskriptif analitis selanjutnya disajikan dalam bentuk kualitatif. Kegiatan Penelitian dilakukan pada 5 (lima) lokasi sampel yang berada pada Provinsi Aceh yaitu Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tengah serta Kabupaten Aceh Barat Daya. Pemilihan Lokasi penelitian didasarkan keterwakilan purposive sampling antar wilayah di Provinsi Aceh, yang diambil berdasarkan indikasi geografis kawasan Barat, Selatan, Tengah dan Utara, baik berada di wilayah daratan maupun pengunungan. Hasil penelitian diketahui tingkat pemahaman, berupa skill dan kompetensi, kondisi lingkungan strategis, anggaran bagi Dinas terkait yang memadai, sangat berpengaruh terhadap potensi, kontribusi dan intervensi strategis model kearifan dan pengetahuan lokal masyarakat hukum adat sebagai daya ungkit kedaulatan pangan di Aceh. Hal ini kurang diperhatikan oleh Kepala daerah sampel ketika level kepala dinas di bidang pangan. Belum adanya penta helik dan saling bersinergi kebijakan program kepala daerah dengan DPRK. Faktor penghambat dan tantangan, intensitas pelibatan lembaga adat MAA, Keujruen Balang dan Panglima Laot belum maksimal dalam kebijakan program bidang pangan di daerah sampel. Harga bibit yang mahal, serta kondisi tanah yang tidak cocok bagi lahan pertanian, menyebabkan masyarakat kurang berminat melakukan cocok tanam padi. Area persawahan, area tambak terjadi alih fungsi lahan ke bangunan/gedung. Wilayah sampel tidak memiliki lumbung padi yang lengkap dengan lantai jemur. Rekomendasi penelitian dibutuhkan anggaran yang rasional memadai, SDM yang memiliki skill dan komptensi di bidang Ketahanan Pangan. Pelibatan Lembaga Adat, MAA, Keujruen Blang, Panglima Laot harus instensif, kontinyu dalam program kerja di bidang pangan di daerah. Dibutuhkan anggaran pelatihan berbasis keilmuan pangan bagi lembaga adat di bidang pangan, sehingga mereka sebagai penjaga adat dan hukum adat di bidang pangan, dapat berkontribusi dengan kompetensi ilmu yang dimilikinya. Kebijakan yang dihasilkan bersumber hukum adat di daerah, dapat menjadi sesuatu hal yang harmoni, dinamis dan adaptif berlaku menghadapi berbagai tantangan zaman dan kondisi, termasuk pada masa pandemi covid 19 dan era milineal revolusi industry yang bergrak ke arah 5.0. Kata kunci : Model Kearifan Lokal Aceh, Masyarakat Hukum Adat, Kedaulatan Pangan, Covid19
A preview of the PDF is not available
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.