ChapterPDF Available

Ruang Lingkup Manajemen Pendidikan

Authors:
  • Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti

Abstract

Pada bab ini menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen pendidikan mencakup manajemen peserta didik dan guru, manajemen kurikulum dan personalia, manajemen sarana dan prasarana dan manajemen tata usaha dan hubungan masyarakat. Pada batasan ini menjadi fokus pembahasan.
25
Teori Dan Aplikasi Manajemen Pendidikan
BAB II
RUANG LINGKUP MANAJEMEN PENDIDIKAN
(Efrida Ita, S.S., M.Pd.)
A. Manajemen Peserta Didik dan Guru
1. Manajemen Peserta Didik
Manajemen peserta didik menduduki tempat yang sangat
penting karena semua kegiatan di sekolah pada akhirnya
ditujukan untuk membantu siswa mengembangkan dirinya
secara optimal. Dikatakan demikian karena pusat layanan
pendidikan di sekolah adalah peserta didik. Peserta didik
menjadi faktor vital bagi sekolah. Karena kehadiran peserta
didik memberi nuansa aktivitas edukatif yang dapat melahirkan
generasi masa depan yang handal dari sebuah bangsa.
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional mendenisikan peserta didik atau siswa
adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan
potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada
jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Denisi dalam
Undang-Undang tersebut dapat dimaknai bahwa potensi yang
dimiliki oleh setiap peserta didik dapat digali dan diasah
melalui proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah.
Lebih lanjut, menurut Hamalik (dalam Prihatin, 2011:
3), peserta didik merupakan suatu komponen masukan dalam
sistem pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses
26 Teori Dan Aplikasi Manajemen Pendidikan
pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai
dengan tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, peserta
didik adalah orang atau individu yang mendapatkan pelayanan
pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya
agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai
kepuasaan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh
gurunya.
Knezevich (dalam Hermino, 2013: 41) mengartikan
manajemen peserta didik atau pupil personnel administration
sebagai suatu layanan yang memusatkan perhatian pada
pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa, baik di dalam
kelas maupun di luar kelas, seperti pengenalan, pendaftaran,
pengembangan minat dan bakat siswa hingga mereka
mencapai tataran yang diharapkan. Selanjutnya, menurut
Hermino, manajemen peserta didik merupakan penataan dan
pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta
didik, mulai dari siswa masuk sampai dengan keluar dari
sekolah. Manajemen peserta didik tidak semata pencatatan
data peserta didik, tetapi meliputi aspek yang lebih luas yaitu
dapat membantu upaya pertumbuhan anak melalui proses
pendidikan di sekolah.
Tujuan umum manajemen peserta didik adalah mengatur
kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan
tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah;
lebih lanjut, proses belajar mengajar di sekolah dapat
berjalan, tertib dan teratur sehingga dapat memberi kontribusi
bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan
secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus manajemen
27
Teori Dan Aplikasi Manajemen Pendidikan
peserta didik adalah untuk: 1) meningkatkan pengetahuan,
keterampilan dan psikomotorik peserta didik, 2) menyalurkan
dan mengembangkan kemampuan umum (kecerdasan), bakat,
minat peserta didik, 3) menyalurkan aspirasi, harapan dan
memenuhi peserta didik, 4) dengan terpenuhinya hal tersebut
diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan
kesejahteraan hidup yang lebih lanjut dapat belajar dengan
baik dan tercapai cita-cita mereka (Prihatin, 2011: 9).
Samani (2009: 85-86) menjelaskan empat prinsip dasar
manajemen kesiswaan, yaitu (1) siswa harus diperlakukan
sebagai subjek dan bukan objek, sehingga harus didorong untuk
berperan serta dalam setiap perencanaan dan pengambilan
keputusan yang terkait dengan kegiatan mereka, (2) kondisi
siswa sangat beragam, ditinjau dari kondisi sik, kemampuan
intelektual, sosial ekonomi, minat dan seterusnya. Oleh karena
itu, diperlukan wahana kegiatan yang beragam, sehingga setiap
siswa memiliki wahana untuk berkembang secara optimal, (3)
siswa hanya akan termotivasi belajar, jika mereka menyenangi
apa yang diajarkan, dan (4) pengembangan potensi siswa tidak
hanya menyangkut ranah kognitif, tetapi juga ranah afektif
dan psikomotor.
Berdasarkan tujuan dan prinsip-prinsip di atas, maka
manajemen peserta didik meliputi beberapa kegiatan antara
lain: 1) Perencanaan Peserta Didik. Perencanaan terhadap
peserta didik menyangkut perencanaan penerimaan siswa
baru, kelulusan, jumlah putus sekolah dan kepindahan, yang
meliputi kegiatan analisis kebutuhan peserta didik, rekrutmen
peserta didik, seleksi peserta didik, orientasi, penempatan
28 Teori Dan Aplikasi Manajemen Pendidikan
peserta didik dan pencatatan dan pelaporan. 2) Pembinaan
Peserta Didik. Pembinaan peserta didik meliputi layanan-
layanan khusus yang menunjang manajemen peserta didik
dan dibutuhkan peserta didik di sekolah antara lain layanan
bimbingan dan konseling, layanan perpustakaan, layanan
kantin, layanan kesehatan, layanan transportasi, dan layanan
asrama. 3) Evaluasi Kegiatan Peserta Didik. Evaluasi adalah
suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari
sesuatu. Tujuan dari evaluasi peserta didik adalah merangsang
kegiatan peserta didik, menemukan sebab-sebab kemajuan
atau kegagalan belajar peserta didik, memberikan bimbingan
yang sesuai dengan kebutuhan, perkembangan dan bakat siswa
yang bersangkutan untuk memperbaiki mutu pembelajaran
atau cara belajar dan metode mengajar. 4) Mutasi Peserta
Didik. Mutasi peserta didik diartikan sebagai proses
perpindahan peserta didik dari sekolah satu ke sekolah lain
atau perpindahan peserta didik yang berada dalam sekolah
yang terdiri dari mutasi ekstern dan mutasi intern. Oleh karena
itu, keseluruhan proses manajemen peserta didik perlu diatur
dengan baik oleh pengelola sekolah bersama dengan para guru
sesuai dengan tahap-tahap manajemen tersebut.
2. Manajemen Guru
Dalam Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 6: “pendidik
adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai
guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor,
instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan
kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan
29
Teori Dan Aplikasi Manajemen Pendidikan
pendidikan.” Selanjutnya, Komariah, dkk (2006: 42)
menegaskan bahwa guru adalah ujung tombak pendidikan.
Penegasan ini menunjukkan bahwa sebagai ujung tombak
guru menjadi salah satu faktor vital dalam dunia pendidikan.
Tombak yang harus diasah ujungnya secara terus menerus
melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan sehingga tidak
tumpul dalam membelajarkan peserta didik; tombak yang
harus selalu tajam agar dapat membelajarkan dan menggali
potensi-potensi peserta didik menjadi optimal. Tanpa
kehadiran guru di lembaga pendidikan, lembaga pendidikan
tersebut dapat mengalami keterpurukan yang mengakibatkan
kehancuran sebuah bangsa. Oleh karena itu, manajemen guru
diperlukan agar faktor guru dapat diperhatikan secara benar
yang berdampak pada kualitas peserta didik dan keberhasilan
lembaga pendidikan.
Manajemen guru adalah aktivitas yang dilakukan mulai
dari pendidik itu masuk ke dalam organisasi pendidikan
sampai akhirnya berhenti, dengan melalui proses perencanaan,
perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi,
penghargaan, pendidikan dan latihan/pengembangan dan
pemberhentian dalam mencapai tujuan yang diharapkan
sebelumnya (Muniroh, dkk, 2017: 165). Lebih lanjut, Ita
mengatakan kegiatan manajemen sumber daya manusia
dalam hal ini, manajemen pendidik terdiri dari perencanaan,
rekrutmen, seleksi, penempatan, penilaian kinerja, pemberian
kompensasi, pemeliharaan guru, dan hubungan kerja antara
guru (2020: 69). Oleh karena itu, manajemen guru mencakup
beberapa fungsi manajemen perlu diatur secara benar oleh
30 Teori Dan Aplikasi Manajemen Pendidikan
pengelola sekolah yaitu kepala sekolah sehingga dapat
meningkatkan kinerja guru dan memajukan organisasi sekolah.
Manajemen guru diawali melalui: 1) tahap perencanaan
yaitu suatu perencanaan yang sistematik tentang perkiraan
kebutuhan dan pengadaan guru, 2) kegiatan rekrutmen
merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh jumlah guru
dalam melaksanakan tugas yang ditentukan, 3) penempatan
artinya pembagian tugas pada personil sekolah, baik yang
lama maupun yang baru dalam lembaga pendidikan yang harus
dilakukan oleh kepala sekolah. Prinsip dasar penempatan dan
penugasan guru adalah kesesuaian tugas dengan kemampuan
yang dimiliki guru tersebut (the right man on the right place),
4) pembinaan dan pengembangan guru merupakan usaha yang
dilakukan demi memajukan dan meningkatkan produktivitas
guru. Pengembangan guru mengacu pada penyeleksian,
pengembangan dan memberi penghargaan pada guru yang
kompeten untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan kegiatan
pengembangan adalah untuk meningkatkan kemampuan
setiap guru yang meliputi pertumbuhan keilmuan, wawasan
berpikir, sikap terhadap pekerjaan dan keterampilan dalam
pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga produktivitas kerja
dapat ditingkatkan, 5) penilaian kinerja merupakan proses
untuk mengukur prestasi kerja. Penilaian kinerja sangat
membantu dalam membuat keputusan manajemen seperti
promosi jabatan, pengembangan karier, mutasi, pemutusan
hubungan kerja, penyesuaian kompensasi, kebutuhan akan
pelatihan dan lain-lain, 6) pemberian kompensasi mengacu
pada penentuan skala penggajian dan benet bagi guru, 7)
31
Teori Dan Aplikasi Manajemen Pendidikan
pemeliharaan bertujuan untuk mempertahankan guru yang
esien dan berpengalaman dalam organisasi sekolah, dan
8) pemberhentian guru merupakan proses yang membuat
guru tidak lagi melaksanakan tugas pekerjaan atau fungsi
jabatannya, baik untuk sementara waktu maupun untuk
selama-lamanya.
Manajemen guru harus diperhatikan secara cermat oleh
pengelola sekolah demi memajukan dan mencapai tujuan
sekolah. Karena kunci keberhasilan dan kegagalan organisasi
sekolah tergantung pada guru. Kinerja, produktivitas dan
kualitas kerja guru akan meningkat jika segala kebutuhan guru
terpenuhi. Sebab guru berkualitas dapat melahirkan peserta
didik berkualitas yang berdampak pada kualitas sekolah.
B. Manajemen Kurikulum dan Personalia
1. Manajemen Kurikulum
Proses pembelajaran tentunya memerlukan materi sehingga
kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan di sekolah. Materi
yang dimaksud adalah kurikulum. Menurut Siregar, dkk (2017:
7), kurikulum adalah jantungnya pendidikan (curriculum is the
heart of education) karena kurikulum merupakan pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran memberikan makna
bahwa di dalam kurikulum terdapat panduan interaksi antara
pendidik dan peserta didik. Undang-Undang Nomor 20 tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendenisikan
kurikulum sebagai “seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang
32 Teori Dan Aplikasi Manajemen Pendidikan
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.”
Suryosubroto mendenisikan kurikulum adalah segala
pengalaman pendidikan yang diberikan oleh sekolah kepada
seluruh anak didiknya, baik dilakukan di dalam sekolah maupun
di luar sekolah. Pengalaman anak didik di sekolah dapat
diperoleh melalui berbagai kegiatan pendidikan antara lain
mengikuti pelajaran di sekolah, praktik keterampilan, latihan-
latihan olahraga dan kesenian, dan kegiatan karya wisata
atau praktik dalam laboratorium di sekolah. Kurikulum juga
didenisikan sebagai “rencana pendidikan dan pengajaran”
atau lebih disingkat dengan “program pendidikan” (2010: 32).
Oleh karena itu, sebagai sebuah pedoman penyelenggaraan
kegiatan pembelajaran, maka kurikulum perlu diatur secara
benar melalui manajemen kurikulum.
Pada manajemen kurikulum kegiatan dititikberatkan pada
kelancaran pembinaan situasi belajar mengajar. Prosedur
manajemen kurikulum antara lain: 1) Perencanaan Kurikulum.
Perencanaan adalah langkah awal sebelum melakukan fungsi-
fungsi manajemen lainnya. Sebagai langkah awal, menurut
Hamalik (dalam Hermino, 2014: 39), suatu rencana yang baik
termasuk juga rencana kurikulum terdiri dari 5 unsur, antara
lain: (1) tujuan dirumuskan secara jelas, (2) komprehensif,
namun jelas bagi staf dan para anggota organisasi, (3) hierarki
rencana yang terfokus pada daerah yang paling penting, (4)
bersifat ekonomis, mempertimbangkan sumber-sumber
yang tersedia, dan (5) layak, memungkinkan perubahan; 2)
Pengorganisasian Kurikulum. Handoko (dalam Usman, 2013:
33
Teori Dan Aplikasi Manajemen Pendidikan
170), pengorganisasian adalah penentuan sumber daya dan
kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi
atau penugasan tanggung jawab tertentu. Pengorganisasian
kurikulum dapat dilihat dari dua pendekatan yakni secara
struktural dalam konteks manajemen, dan secara fungsional
dalam konteks akademik atau kurikulum. Secara struktural,
organisasi sangat diperlukan untuk melaksanakan proses
manajemen, yakni organisasi perencanaan kurikulum,
organisasi dalam rangka pelaksanaan kurikulum, organisasi
dalam evaluasi kurikulum yang melibatkan berbagai pihak
dalam proses evaluasi kurikulum. Selanjutnya secara akademik,
organisasi kurikulum dikembangkan dalam bentuk-bentuk
organisasi yakni kurikulum mata ajaran, kurikulum bidang
studi, kurikulum integrasi dan core curriculum, 3) Kontrol
Kurikulum. Pengontrolan menunjuk pada proses di mana hal-
hal yang direncanakan bisa dilaksanakan sesuai dengan yang
ditargetkan. Kontrol kurikulum dapat dilihat sebagai proses
pembuatan keputusan-keputusan tentang kurikulum di dalam
sekolah atau proses pengajaran yang dibatasi oleh minat-minat
pihak luar, seperti orang tua, karyawan, masyarakat lokal
atau masyarakat luas (Hermino, 2014: 39). Oleh karena itu,
tahap-tahap manajemen kurikulum menjadi acuan sebelum
pengimplementasian program Pendidikan di sekolah.
2. Manajemen Personalia
Peranan personalia dalam suatu organisasi, termasuk
sekolah, sangat penting. Personalia perlu mendapat perhatian
karena merupakan kunci keberhasilan pendidikan. Personalia
adalah semua anggota organisasi yang bekerja untuk
34 Teori Dan Aplikasi Manajemen Pendidikan
kepentingan organisasi yaitu untuk mencapai tujuan yang
sudah ditentukan. Personalia organisasi pendidikan mencakup
para guru, para pegawai, dan para wakil siswa/mahasiswa
(Pidarta, 2011: 112).
Orang-orang dalam organisasi pendidikan merupakan
penentu keberhasilan atau kegagalan pendidikan. Sebab
walaupun sumber pendidikan yang lain lengkap, misalnya
dana mencukupi, media lengkap, bahan pelajaran tersedia,
sarana dan prasarana baik, lingkungan belajar kaya, tetapi
pelaksana-pelaksana pendidikan tidak berkompetensi dan
tidak berdedikasi belum tentu tujuan pendidikan akan tercapai.
Tidak banyak siswa atau mahasiswa mampu belajar sendiri
tanpa guru/dosen. Sebaliknya, bila personalia pendidikan
memiliki kompetensi dan dedikasi yang baik walaupun
sumber-sumber pendidikan yang lain kurang lengkap
atau beberapa diantaranya tidak tersedia, para pelaksana
pendidikan akan tetap dapat melaksanakan tugasnya dengan
inisiatif dan kreativitas mereka akan dapat membawa para
siswa/mahasiswa ke dalam proses belajar yang relatif baik.
Dengan demikian, personalia atau sumber daya manusia akan
optimal jika dikelola dengan baik.
Kepala sekolah memiliki peran sentral dalam mengelola
personalia di sekolah sehingga sangat penting bagi kepala
sekolah untuk memahami dan menerapkan pengelolaan
atau manajemen personalia dengan baik. Menurut Samani
(2009: 75), ada empat prinsip dasar yang harus dipegang
oleh kepala sekolah dalam pengelolaan personalia, yaitu 1)
dalam mengembangkan sekolah, sumber daya manusia adalah
35
Teori Dan Aplikasi Manajemen Pendidikan
komponen paling berharga, 2) sumber daya manusia akan
berperan secara optimal jika dikelola dengan baik, sehingga
mendukung tercapainya tujuan institusional, 3) kultur dan
suasana organisasi di sekolah, serta perilaku manajerial kepala
sekolah sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan
pengembangan sekolah, 4) manajemen personalia di sekolah
pada prinsipnya mengupayakan agar setiap warga (guru, staf
administrasi, siswa, orang tua siswa, dan yang terkait) dapat
bekerja sama dan saling mendukung untuk mencapai tujuan
sekolah.
Pada manajemen personalia, tugas kepala sekolah
mencakup tiga aspek, yaitu 1) pengadaaan tenaga, 2)
pemanfaatan tenaga yang telah dimiliki, dan 3) pembinaan dan
pengembangan tenaga. Tiga aspek tersebut merupakan satu
siklus berkelanjutan yang harus dikerjakan dan hasilnya dikaji
ulang secara periodik sehingga dapat membentuk sumber daya
manusia yang berkualitas yang mampu membawa lembaga
pendidikan pada pencapaian visi lembaga tersebut.
Kegiatan yang harus dikerjakan kepala sekolah dalam
pengadaan tenaga antara lain: (1) Analisis Pekerjaan: analisis
pekerjaan dilakukan untuk mengetahui kebutuhan tenaga yang
sesungguhnya, baik melalui analisis proses maupun analisis
operasional. Analisis proses dilakukan untuk menemukan jenis
pekerjaan/tugas yang harus dilakukan di sekolah atau jabatan
yang harus ada di sekolah, sedangkan analisis operasi untuk
menemukan bagaimana setiap tugas tersebut harus dikerjakan
dan kemampuan yang diperlukan oleh orang yang mengerjakan
tugas atau mengemban jabatan tersebut. Melalui analisis
36 Teori Dan Aplikasi Manajemen Pendidikan
pekerjaan akan diketahui jumlah, jenis, dan kualikasi guru
yang diperlukan di sekolah, (2) Pengadaan Tenaga: pengadaan
tenaga dilakukan berdasarkan hasil analisis pekerjaan yang
dilakukan. Jika hasil analisis pekerjaan menunjukkan bahwa
sekolah kekurangan tenaga, sekolah negeri tidak boleh
merekrut sendiri, tetapi mengusulkan pengangkatan tenaga
baru kepada Kandep/Kanin Depdiknas Kabuoaten/Kodya dan
selanjutnya diteruskan ke Kanwil Depdiknas Provinsi. Untuk
sekolah swasta prosedurnya sesuai yang berlaku di sekolah/
Yayasan pembinanya.
Ada tiga aspek penting yang perlu dilakukan kepala
sekolah dalam mengembangkan tenaga di sekolah, antara
lain: 1) Peningkatan Profesionalisme. Peningkatan
kemampuan guru dan staf administrasi dapat dilakukan
melalui mengikutsertakan guru/staf pada pelatihan yang
sesuai, sekolah perlu menyediakan buku atau referensi yang
memadai bagi guru/staf, dan mendorong dan memfasilitasi
guru/staf untuk melakukan tutorial sebaya, misalnya melalui
kegiatan MGMP untuk guru mata pelajaran dan MGBK
untuk guru bimbingan konseling. Kepala sekolah juga perlu
mendorong pertemuan berkala antarguru mata pelajaran
sejenis di sekolah. 2) Pembinaan Karier. Kepala sekolah
harus membantu, mendorong dan memfasilitasi agar guru
dan staf administrasinya dapat meningkatkan kariernya.
Beberapa langkah yang perlu dilakukan kepala sekolah,
yaitu mengaitkan prestasi guru dan staf dengan peningkatan
jabatan, baik struktural maupun fungsional, mengingat
jabatan fungsional guru terkait erat dengan Penilaian Angka
37
Teori Dan Aplikasi Manajemen Pendidikan
Kredit (PAK), kepala sekolah harus membantu agar PAK
berjalan lancar, jika di sekolah sendiri tidak ada formasi
jabatan struktural yang kosong, kepala sekolah perlu
membantu guru dan staf administrasi yang berprestasi untuk
dipromosikan ke sekolah lain atau ke tingkat yang lebih tinggi.
3) Kesejahteraan. Kesejahteraan harus diartikan material
(misalnya gaji, honorarium, dan fasilitas sik) dan nonmaterial
yang mengarah pada kepuasan kerja. Harus diingat bahwa
personalia sekolah merupakan “orang terdidik,” sehingga
kesejahteraan nonmaterial seringkali sangat diperlukan. Untuk
itu perlu dilakukan upaya-upaya, antara lain: memberikan apa
yang menjadi hak guru dan staf administrasi, misalnya gaji,
honorarium kelebihan mengajar/lembur, dan kenaikan pangkat
tepat pada waktunya, memberikan penghargaan, baik berupa
material maupun non material, bagi setiap staf yang berprestasi
atau telah mengerjakan tugas dengan baik, membina hubungan
kekeluargaan di antara para guru/staf beserta keluarganya, jika
kondisi memungkinkan mengupayakan kesejahteraan guru
dalam RAPBS, sepanjang tidak menyalahi aturan yang berlaku,
memberikan kesempatan dan memfasilitasi agar setiap staf
dapat mengaktualisasikan potensinya, dengan cara memberi
kesempatan kepada staf untuk mengajukan gagasan kemudian
mewujudkannya (Samani, dkk, 2009: 78-79). Oleh karena itu,
seorang kepala sekolah sebagai penanggungjawab tertinggi
di lembaga wajib mempertimbangkan dan memprioritaskan
setiap aspek berkaitan dengan kebutuhan personalia secara
khusus terkait dengan pengembangan personalia.
38 Teori Dan Aplikasi Manajemen Pendidikan
C. Manajemen Sarana dan Prasarana
Pendidikan bermutu dapat dihasilkan melalui transformasi
sebuah sistem pendidikan yang didukung dengan komponen
input yang bermutu pula. Salah satu komponen input tersebut
adalah sarana prasarana. Ketersediaan sarana dan prasarana
merupakan salah satu komponen penting yang harus terpenuhi
dalam menunjang manajemen pendidikan yang baik. Sarana
pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan
perabot yang secara langsung digunakan dalam proses
pendidikan di sekolah, sedangkan prasarana pendidikan
adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara
tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di
sekolah (Hermino, 2014: 55). Komponen penting ini perlu
dimanfaatkan secara efektif dan esien melalui manajemen
sarana dan prasarana sehingga tujuan yang telah ditetapkan
dapat tercapai.
Mulyono menyatakan bahwa manajemen sarana dan
prasarana pendidikan adalah seluruh proses kegiatan yang
direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-
sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap benda-benda
pendidikan, agar senantiasa siap pakai dalam proses belajar
mengajar (2008: 184). Denisi lain terkait manajemen sarpras
dikemukakan oleh Soebagio (dalam Hamiyah, dkk, 2015:
124) ialah proses kegiatan perencanaan, pengorganisasian,
pengadaan, pemeliharaan, penghapusan dan pengendalian
logistik atau perlengkapan. Dengan demikian, manajemen
sarana dan prasarana merupakan serangkaian kegiatan
bertahap dan berkesinambungan agar sarana dan prasarana
39
Teori Dan Aplikasi Manajemen Pendidikan
dalam kondisi siap digunakan untuk proses pembelajaran di
sekolah.
Manajemen sarana dan prasarana bertujuan untuk
mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan
melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-
hati dan seksama, mengupayakan pemakaian sarana dan
prasarana sekolah secara tepat dan esien, dan mengupayakan
pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sehingga
keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai setiap
diperlukan oleh semua personil sekolah (Bafadal, 2004:
12). Oleh karena itu, sarana dan prasarana pendidikan harus
diperhatikan secara benar agar kondisi sarpras tetap terjaga
dan dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan.
Pada garis besarnya, manajemen sarana dan prasarana
meliputi 1) perencanaan: mengidentikasi dan menganalisis
kebutuhan sarana dan prasarana sekolah, baik kebutuhan
sekarang maupun kebutuhan mendatang, mengadakan
seleksi dan sumber anggaran/dana, 2) pengadaan: kegiatan
yang dilakukan untuk menyediakan semua jenis sarana dan
prasarana pendidikan persekolahan yang sesuai dengan
hasil perencanaan kebutuhan, baik berkaitan dengan jenis
dan spesifikasi, jumlah, waktu maupun tempat dengan
harga dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan
dengan cara membeli, membuat sendiri, menerima bantuan/
hibah, menyewa, meminjam, mendaur ulang, menukar dan
memperbaiki dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan,
3) inventarisasi: pencatatan atau pendaftaran barang-barang
milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang
40 Teori Dan Aplikasi Manajemen Pendidikan
secara tertib dan teratur guna memudahkan pengawasan dan
pengendalian sarana dan prasarana, 4) penggunaan: kegiatan
memanfaatkan sarana dan prasarana untuk menunjang proses
pendidikan dan pembelajaran, 5) pemeliharaan/perawatan:
segala daya upaya yang terus menerus untuk mengusahakan
agar peralatan tersebut tetap dalam keadaan baik sehingga
peralatan tersebut siap digunakan, 6) penghapusan: proses
kegiatan bertujuan untuk mengeluarkan/menghilangkan
sarana dan prasarana dari daftar inventaris karena sarana
dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi untuk
kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah, dan 7)
pelaporan: kegiatan melaporkan penggunaan sarana dan
prasarana inventaris sekolah untuk dipertanggungjawabkan
dengan jalan membuat laporan penggunaan barang-barang
tersebut yang ditujukan kepada instansi terkait. Laporan
tersebut sering disebut dengan mutasi barang (Hamiyah, dkk,
2015: 138).
Selain itu, manajemen sarana dan prasarana terbagi dalam
tiga aspek. Pertama, ditinjau dari fungsinya, ada barang
berfungsi tidak langsung (pagar, tanaman dan lain-lain), dan
barang berfungsi langsung (media pembelajaran dan lain-lain).
Kedua, ditinjau dari jenisnya, ada fasilitas sik (kendaraan,
komputer dan lain-lain) dan fasilitas material (manusia, jasa
dan lain-lain). Ketiga, ditinjau dari sifat barangnya, ada
barang bergerak dan barang tidak bergerak (gedung, sumur
dan lain-lain). Ketiga aspek ini menjadi satu kesatuan dalam
memanfaatkan sarana dan prasarana tersebut.
41
Teori Dan Aplikasi Manajemen Pendidikan
Pada hakikatnya peran manajemen sarana dan prasarana
pendidikan sangat terkait dengan kondisi dan ukuran sekolah
yang bersangkutan. Bagi sekolah yang tergolong kecil, maka
sarana dan prasarana dapat langsung ditangani oleh kepala
sekolah atau ditangani oleh guru yang diberi tugas dalam
hal ini, sedangkan untuk sekolah yang tergolong maju dan
besar, maka manajemen sarana dan prasarana harus ditangani
oleh beberapa pegawai yang ahli dalam bidangnya agar dapat
mengelola sarana dan prasarana yang menjadi tanggung
jawabnya secara optimal sekaligus dapat menunjang kegiatan
pendidikan secara efektif dan esien. Manajemen ini dilakukan
demi tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai
secara efektif dan esien.
D. Manajemen Tata Usaha dan Hubungan Masyarakat
1. Manajemen Tata Usaha
Tata usaha sekolah merupakan ujung tombak pelayanan
jasa pendidikan suatu lembaga, yaitu sebagai badan administrasi
sekolah yang secara langsung menangani pelayanan di dalam
internal maupun eksternal sekolah yang mempunyai tugas dan
fungsi melayani pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan operatif
untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi, menyediakan
keterangan-keterangan bagi pucuk pimpinan organisasi untuk
membuat keputusan atau melakukan tindakan yang tepat,
dan membantu kelancaran perkembangan organisasi sebagai
suatu keseluruhan (Sahputra, dkk, 2020: 389). Lebih lanjut,
Daryanto menjelaskan bahwa administrasi tata usaha adalah
kegiatan melakukan pencatatan untuk segala sesuatu yang
42 Teori Dan Aplikasi Manajemen Pendidikan
terjadi dalam sebuah organisasi yang digunakan sebagai bahan
keterangan bagi pimpinan (2010: 95). Dengan demikian, tata
usaha sekolah perlu diatur agar pelayanan terhadap warga
sekolah lebih optimal.
Secara umum inti dari kegiatan tata usaha mencakup enam
pola fungsi (Elviera, dkk, 2019: 2), yaitu 1) menghimpun:
mencari dan mengumpulkan segala data yang diperlukan
untuk digunakan, 2) mencatat: membukukan segala yang
dianggap sebagai data pendukung, seperti mencatat surat
masuk, surat keluar dan surat ekspedisi pada pengantar,
kartu kendali serta ke dalam buku agenda, 3) mengelola:
bermacam kegiatan mengerjakan keterangan dengan maksud
memperbarui agar menjadi data yang valid, seperti mengelola
buku induk kepegawaian dan peserta didik, mengelola surat
masuk dan surat keluar, memberikan disposisi pada lembar
disposisi yang tersedia, 4) menggandakan: memperbanyak le
atau berkas dengan tujuan menjadikannya sebagai arsip atau
pertinggal, 5) mengirim: menyampaikan le atau berkas satu
pihak ke pihak lain, misalnya mengirim surat tugas dan surat
edaran kepada yang diberi tugas maupun kepada pejabat atau
instansi lain, 6) menyimpan: menaruh berbagai le atau berkas
di tempat yang tertentu dan aman, misalnya menyimpan arsip
surat masuk, surat keluar dan surat ekspedisi ke dalam almari
berkas berdasarkan golongan surat.
Sekolah melayani menjalankan segala pekerjaan operatif
dan menyediakan berkas-berkas yang diperlukan. Berkas ini
bertujuan untuk mempermudah mencapai segala urusan yang
berkaitan dengan administrasi. Selain itu, dengan dukungan
43
Teori Dan Aplikasi Manajemen Pendidikan
administrasi yang baik, tata usaha juga berperan dalam
pengambilan keputusan pada suatu forum musyawarah di
sekolah.
2. Manajemen Hubungan Masyarakat (Humas)
Sekolah dapat memerankan fungsinya secara maksimal
apabila didukung oleh semua komponen yang bertanggung
jawab dalam menyelenggarakan pendidikan, yaitu
keluarga, pemerintah dan masyarakat. Lembaga pendidikan
keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan
sebaliknya masyarakat tidak akan maju tanpa adanya lembaga
pendidikan. Agar penyelenggaraan lembaga pendidikan
bisa maksimal, maka perlu keterlibatan semua pihak, baik
pemerintah, keluarga dan masyarakat yang keberadaannya
sangat dibutuhkan oleh sekolah. Pada hakikatnya kualitas
pendidikan tidak terlepas dari adanya bentuk kerja sama antara
sekolah dan masyarakat.
Kerja sama yang baik antara komponen tersebut, baik
dari segi pemikiran, tenaga, pembiayaan, serta pemecahan
masalah yang dihadapi lembaga pendidikan akan memacu
perkembangan pendidikan yang diharapkan. Seperti yang
termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Otonomi Daerah, pemberdayaan masyarakat,
menumbuhkan prakarsa, dan kreativitas dan peningkatan
peran serta masyarakat sangat ditekankan dan diharapkan,
guna peningkatan kualitas pendidikan secara komprehensif.
Keterlibatan masyarakat dalam bidang pendidikan merupakan
upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan bidang
pendidikan, yang berarti mengikutsertakan masyarakat dalam
44 Teori Dan Aplikasi Manajemen Pendidikan
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan.
Masyarakat perlu membantu penyelenggaraan pendidikan agar
kualitas pertumbuhan dan perkembangan pendidikan dapat
dipicu secara cepat, akhirnya kualitas kehidupan masyarakat
dapat meningkat (Hermino, 2014: 63). Oleh karena itu, peran
hubungan masyarakat dalam suatu sekolah sangat dibutuhkan
dan merupakan faktor intens dalam menjalin kerja sama
dengan masyarakat.
Maisyaroh (dalam Hermino, 2014: 64) mendenisikan
hubungan lembaga pendidikan dan masyarakat adalah suatu
proses komunikasi antara lembaga pendidikan dan masyarakat
dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat
terhadap kebutuhan dan praktik pendidikan dan pada akhirnya
bekerja sama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat
terhadap kebutuhan dan praktik pendidikan dan pada akhirnya
bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Selanjutnya, menurut International Public Relations
Association (dalam Henslowe, 2003: 1), humas adalah salah
satu dari fungsi manajemen yang memiliki ciri yang terencana
dan berkelanjutan melalui organisasi dan lembaga swasta atau
publik untuk memperoleh pengertian, simpati, dan dukungan
dari masyarakat.
Tujuan dari hubungan sekolah dan masyarakat adalah
untuk meningkatkan esiensi dan efektivitas kegiatan sekolah
dalam memajukan kualitas pertumbuhan dan perkembangan
proses belajar peserta didik, memajukan kualitas kehidupan
masyarakat dan mengembangkan pengertian serta minat
masyarakat terhadap program kegiatan di lembaga pendidikan.
45
Teori Dan Aplikasi Manajemen Pendidikan
Pada dasarnya humas memiliki peran penting dalam membantu
menginformasikan pada publik internal dan eksternal dengan
menyediakan informasi akurat yang dapat mendorong agar
partisipasi masyarakat meningkat. Oleh karena itu, manajemen
hubungan sekolah dan masyarakat perlu dikelola sehingga
kerja sama dapat terjalin dengan baik.
Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat adalah
proses mengelola komunikasi mulai dari kegiatan perencanaan
sampai pada pengendalian terhadap proses dan hasil
kegiatannya. Proses ini dilakukan dengan prinsip-prinsip yang
perlu diterapkan antara lain: 1) eksibilitas: sekolah hendaknya
mempunyai program yang cukup lentur dan beradaptasi
secara terus menerus dengan perubahan-perubahan layanan
lembaga lain di masyarakat, 2) relevan: peran dan fungsi
lembaga pendidikan hendaknya ditentukan sesuai dengan
kondisi masyarakat yang menjadi latar belakang peserta
didik, 3) partisipasi: sekolah bersama masyarakat hendaknya
mengembangkan program kegiatan dan layanan guna
memperluas, memperbarui, memadukan pengalaman berbagai
kelompok umur semua tingkatan dan perlu memperhatikan
kebutuhan masyarakat, 4) komprehensif: sekolah harus
senantiasa menghubungkan dirinya dengan masyarakat yang
lebih luas, intern bangsa maupun secara internasional, 5)
melembaga: layanan efektif dalam masyarakat pada setiap
warga negara hanya dapat dicapai melalui organisasi, terutama
organisasi pendidikan yang dikelola secara baik.
Manajemen humas dapat dikatakan sebagai penerapan
fungsi-fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian,
penstaffan, pemimpinan dan evaluasi) dalam kegiatan-
kegiatan humas (Hermino, 2014: 72). Manajemen humas
46 Teori Dan Aplikasi Manajemen Pendidikan
mencakup manajemen terhadap seluruh kegiatan kehumasan
yang dilakukan oleh organisasi dan manajemen terhadap
kegiatan-kegiatan kehumasan yang lebih spesifik atau
yang berupa satuan-satuan kegiatan kehumasan. Kegiatan-
kegiatan yang dilakukan, yaitu 1) perencanaan: menentukan
hubungan sekolah dan masyarakat secara jelas, menentukan
program sesuai dengan tujuan serta menentukan prosedur
pengembang program, menentukan jadwal kegiatan hubungan
sekolah dan masyarakat sesuai dengan waktu yang tersedia
di sekolah dan menentukan sumber dan besarnya biaya
yang dibutuhkan untuk tiap kegiatan, 2) pengorganisasian:
mengidentikasi jenis tugas yang mampu dilaksanakan oleh
sekolah, mendistribusi tugas sesuai dengan kemampuan
personil sekolah, merumuskan aturan dan tata hubungan
kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat, 3) penggerakan:
tiap personil mulai melaksanakan kegiatan dan pimpinan
mengusahakan agar semua personil melaksanakan kegiatan
sesuai dengan tujuan sehingga perlu pengarahan, motivasi dari
pimpinan, 4) pengkoordinasian: setiap personil dan semua
yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan hubungan sekolah
dan masyarakat meskipun mendapat tugas yang berbeda namun
tetap dapat melaksanakan ke tujuan yang ditetapkan, dan 5)
pengendalian: keberhasilan program hubungan sekolah dan
masyarakat serta mengetahui hambatan yang muncul untuk
segera dicari pemecahannya melalui kegiatan ini. Dengan
demikian, melalui manajemen hubungan masyarakat yang
baik dapat menjalin kerja sama dan keharmonisan kerja sama
antara sekolah dan masyarakat sehingga keberlanjutan sebuah
lembaga pendidikan memperoleh dukungan dari lingkungan
masyarakat.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.