BookPDF Available

Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum (Buku 1: Akar Filosofis)

Authors:

Abstract

Buku ini adalah karya disertasi penulis di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung (2004). Isinya praktis tidak mengubah substansi disertasi tersebut dengan judul "Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan" dan pernah diterbitkan pertama kali oleh CV Utomo, Bandung (2006). Perubahan judul tersebut dipandang lebih sesuai dengan maksud disertasi ini karena menampilkan aspek hukum penalaran dan penalaran hukum. Dua rumusan masalah yang diajukan dalam disertasi ini bernuansa filsafati, yakni: (1) apa karakteristik penalaran hukum itu dan (2) model penalaran hukum apa yang sesuai (ideal) dengan konteks keindonesiaan dewasa ini. Untuk sampai pada dua rumusan masalah ini, penulis menguraikan latar belakang mengenai faktor-faktor ekternal dan internal ilmu hukum, yang menyebabkan rumusan masalah tersebut menjadi relevan untuk dipertanyakan dan urgen untuk dijawab. Penulis menunjukan paling sedikit ada 10 butir karakteristik penalaran hukum dengan berbagai argumentasi pendukungnya. Sementara untuk model penalaran yang sesuai dengan konteks keindonesiaan dewasa ini, penulis menawarkan satu pemaknaan ontologis yang tetap berpegang pada pengertian hukum sebagai norma-norma positif, namun aspek epistemologisnya memfokuskan tidak saja pada penerapan norma-norma positif terhadap kasus konkret melainkan juga pada proses pembentukannya. Norma positif itu diterapkan dengan pola doktrinal dedutif terhadap peristiwa konkret. Pada tahap gerakan simultan terjadi, berlangsung context of discovery, dan pada tahap berikutnya penalaran berada pada context of justification. Aspek aksiologisnya adalah mengarah klepada pencapaian nilai-nilai keadilan dan kemanfaaan secara simultan yang dkemudian diikuti dengan kepastian hukum. Dalam disertasi ini, pembaca akan menemukan tampilan model-model penalaran yang telah dikenal sebagai paradigma klasikal. Model-model itu dipetakan untuk kemudian digunakan sebagai objek sekaligus pisau analisis. Pekerjaan ini mengandung dan mengundang bahaya tersendiri! Peta adalah produk simplifikasi. Ia berfokus pada kerangka “hutan” dengan konsekuensi mengabaikan detail “pohon”. Pembaca memang tidak menemukan kupasan mendetail tentang latar belakang tokoh-tokoh pendukung tiap-tiap aliran, proses kelahiran model-model penalaran tersebut, dan polemik yang menyertainya. Tulisan ini tidak didesain untuk itu! Karya penelitian ini sangat bernuansakan meta-keilmuan hukum dengan mengambil fokus pada kupasan karakteristik penalaran hukum yang menandai benang merah atau soko guru dari setiap model. Dengan cara inilah diharapkan tujuan dan kegunaan kajian ini akan lebih mudah digapai. Kendati demikian, tetap saja semua upaya tadi merupakan petualangan berat, khususnya tatkala ujung pena harus ditorehkan ke persoalan domestik keindonesiaan. Persoalan ini menjadi tawaran menarik yang disajikan penulis pada bab-bab terakhir buku ini. Penulis merencanakan buku ini sebagai akar filosofis dari trilogi hukum penalaran dan penalaran hukum. Buku ke-2 akan membahas tentang landasan teoretis penalaran hukum, dan buku terakhir tentang aplikasi penalaran hukum.
SHIDARTA — v
“A l l e g r o ß e n p o l i t i s c h e n W a n d l u n g e n w a r e n v o n d e r R e c h t s p h i l o s o p h i e v o r b e r e i t e t
oder begleitet. Am Anfang stand die Rechtsphilosophie,
am Ende die Revolution.”
Gustav Radbruch, Rechtsphilosphie (Stuttgart: K.F. Koehler Verlag, 1973),
hlm. 96
Seluruh geger politik disiapkan atau dikawali filsafat hukum.
Bertolak dari filsafat hukum, berujung pada revolusi.
vi — HUKUM PENALARAN DAN PENALARAN HUKUM
SHIDARTA — vii
Duncan Kennedy dengan sinis mengatakan, Teachers teach nonsense
when they persuade students that legal reasoning is distinct, as a method for
reaching correct results, from ethical or political discourse in general. There is never a
‘correct legal solution’ that is other than the correct ethical or political solution to that
legal problem.”* Ucapan provokatif semacam ini tentu menarik untuk
diperiksa ulang, khususnya bagi mereka yang berkecimpung dalam
pengkajian disiplin hukum.
Apa yang disebut “penalaran hukum” (legal reasoning, juridisch redenering)
atau biasa disebut “argumentasi yuridis” memang mulai menggeliat sejak
1980-an di Eropa dan Amerika Serikat. Sayangnya, perhatian terhadap topik
ini kurang mendapat tempat yang proporsional di Tanah Air, bahkan di
kalangan akademisi hukum sendiri.
Saya tidak ingin menebak-nebak apa yang menyebabkan studi di bidang
ini tidak begitu diminati. Hipotesis terburuk adalah karena banyak di antara
penstudi hukum itu sendiri yang terjangkiti “mitos manusia gua” seperti
disinyalir Plato. Suatu mitos yang menceritakan seorang manusia yang duduk
dengan tangan dan kaki terikat menghadap ke dinding gua, sementara di
bibir gua berlalu lalang mahluk-mahluk beraneka rupa. Si manusia hanya
mampu melihat bayangan mahluk-mahluk itu dan meyakini mereka sebagai
realitas mahluk-mahluk itu. Dapat dibayangkan berbahayanya jika para
akademisi hukum kita adalah manusia gua, yang menganggap produk
penguasa yang disebut undang-undang itu sebagai realitas hukum yang
sebenar-benarnya.
PRAKATA
________________________
*Duncan Kennedy, “Legal Education as Training for Hierarchy,” dalam D. Kairys, ed., Politics
of Law (New York: Pantheon, 1982), hlm. 47.
viii — HUKUM PENALARAN DAN PENALARAN HUKUM
Jika dikembalikan kepada ilustrasi mitos manusia gua di atas, maka
tulisan dalam buku ini hanya karya embrional untuk sedikit melonggarkan
tali pengikat tangan dan kaki kita. Alangkah bahagianya jika seterusnya
karya ini dapat melahirkan pemikiran-pemikiran lain yang lebih bernas untuk
membimbing kita keluar dari gua dan melihat realitas hukum yang
multifaset.
Tulisan ini sendiri bermula dari disertasi penulis di Program Doktor
Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Atas
pertimbangan tertentu, ada beberapa bagian kecil yang ditulis ulang, namun
secara keseluruhan tidak mengubah substansi yang ingin dibahas dalam
karya tersebut. Sebelumnya buku ini pernah beredar dengan judul
“Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan” di bawah
penerbit CV Utomo Bandung (2005). Setelah lebih dari tujuh tahun sejak
terbitan pertama, buku ini ternyata masih tetap banyak dicari. Untuk itulah,
dengan beberapa koreksi kesalahan ketikan dan tambahan beberapa uraian
di beberapa tempat, penulis memutuskan untuk menerbitkan kembali buku
ini melalui penerbit Genta Publishing. Judul bab dan subbab tertentu yang
terlalu beraroma akademis, diusahakan untuk diubah. Kendati demikian,
kesan bahwa buku ini adalah sebuah karya penelitian tidak mungkin
tersirnakan. Bahkan, beberapa kalangan meminta agar tujuan dan kegunaan
penelitian, identifikasi permasalahan, kerangka berpikir, dan metode
penelitian, perlu tetap dipertahankan agar para pembaca dapat memahami
secara lebih utuh bagaimana kajian dalam buku ini dijejaki sejak awal.
Demikian juga, bab penutup yang kali ini diberi judul “Napak Tilas”
disajikan secara utuh agar para pembaca dapat menstrukturkan kembali
konsep dan proposisi yang telah dipetakan dalam bab-bab sebelumnya.
Buku ini diberi label sebagai buku kesatu, dan diposisikan sebagai
fondasi dari trilogi “Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum”. Apa yang
dimaksud dengan “hukum” dari kedua konsep tersebut dapat dibaca pada
Bab II dan III dari buku ini. Buku kedua yang akan segera menyusul
kemudian, akan mengupas landasan teoretis dari penalaran hukum. Buku
berikutnya memuat tentang aplikasi penalaran hukum melalui contoh-
contoh dan latihan praktis. Lahirnya trilogi ini sekaligus ingin menjawab
tantangan kelangkaan buku-buku penalaran hukum yang mudah-mudahan
bisa menyentuh penalaran dari ketiga ranah displin hukum sekaligus, yakni
penalaran dalam tataran filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatika hukum.
Tulisan dalam buku kesatu ini menampilkan model-model penalaran
yang telah dikenal sebagai paradigma klasikal. Model-model paradigmatik
SHIDARTA — ix
itu dipetakan untuk kemudian digunakan sebagai objek sekaligus pisau
analisis. Pekerjaan ini mengandung dan mengundang bahaya tersendiri!
Peta adalah produk simplifikasi. Ia berfokus pada kerangka “hutan” dengan
konsekuensi mengabaikan detail “pohon”. Pembaca yang kritis mungkin
dengan jengah akan bertanya tentang ketiadaan varian-varian, buah
kontemplasi para filsuf, mulai dari yang antik ala Cicero sampai kontemporer
gaya Giddens.
Sekali lagi, dalam paparan tulisan ini, pembaca tidak akan menemukan
kupasan mendetail tentang latar belakang tokoh-tokoh pendukung tiap-
tiap aliran, proses kelahiran model-model penalaran tersebut, dan polemik
yang menyertainya. Tulisan ini memang tidak didesain untuk itu! Karya
penelitian ini sangat bernuansakan meta-keilmuan hukum dengan
mengambil fokus pada kupasan karakteristik penalaran hukum yang
menandai benang merah atau soko guru dari setiap model. Dengan cara
inilah diharapkan tujuan dan kegunaan kajian ini akan lebih mudah digapai.
Kendati demikian, tetap saja semua upaya tadi merupakan petualangan
berat, khususnya tatkala ujung pena harus ditorehkan ke persoalan domestik
keindonesiaan.
Terlepas dari keluh kesah saya di atas, tentu ada banyak figur yang
perlu saya curahkan rasa terima kasih mendalam. Pertama dan terutama
adalah Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H. dan Prof. Dr. I. Bambang Sugiharto,
selanjutnya kepada Prof. Dr. H. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M., Prof. Dr.
Soedjono Dirdjosisworo, S.H., M.M., M.B.A., Prof. Dr. Wila Chandrawila
Supriadi, S.H., dan Prof. H. Darji Darmodiharjo, S.H. Semua figur di atas
terlibat secara langsung maupun tidak langsung mengawal kelahiran buku
ini dari rahim Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan. Di
almamater ini pula penulis berkesempatan mengembangkan studi tentang
penalaran hukum ini secara lebih intensif, yang membuat penulis terlibat
untuk mengajar mulai dari Program S-1, S-2, dan S-3 Ilmu Hukum. Cuplikan
dari isi buku ini juga kerap penulis gunakan untuk memperkaya perkuliahan
di Program S-3 Universitas Indonesia, Program S-2 Universitas
Diponegoro, dan Program S-2 Universitas Katolik Soegijapranata. Berkat
bantuan sahabat-sahabat di organisasi HuMa dan Epistema Institute, penulis
bahkan sempat membagi ulasan buku ini dalam beberapa seri lingkar belajar
(learning circle) yang diadakan di sejumlah daerah di Tanah Air.
Apresiasi yang mendalam saya sampaikan kepada Prof. Dr. Mochtar
Kusumaatmadja, S.H., LL.M. yang telah memberi kesempatan kepada saya
untuk mewawancarai beliau. Terima kasih juga untuk perhatian dan
x — HUKUM PENALARAN DAN PENALARAN HUKUM
dukungan semangat dari Alm. Prof. Mr. Roeslan Saleh dan Alm. Prof. Dr.
R.M. Sudikno Mertokusumo, S.H. Beberapa nama lain yang perlu
disinggung di sini sebagai tanda terima kasih penulis antara lain adalah
Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, M..P.A., Prof. Dr. Esmi Warassih, S.H.,
M.S., Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A., dan Prof. Dr. Ir. Dali S.
Naga, MMSI. Demikian juga dengan beberapa kolega yang bersedia
dicantumkan namanya untuk membuat testimoni singkat pada cover
belakang buku ini.
Last but not least, penulis ingin mempersembahkan buku ini untuk
isteriku Imelda Martinelli (mi compañera del alma) dan buah hati kami berdua
Shielda Natasha Shidarta. Kalian berdua tidak sekadar belahan jiwa, namun
juga karunia-Nya yang tak terhingga.
Tentu saja ada demikian banyak kritik, pandangan, masukan, atau
apapun namanya yang sangat berarti dalam memperkaya kajian dalam buku
ini. Kendati demikian, tanggung jawab atas semua guratan tinta pada karya
sederhana ini tetap berada di pundak penulis sepenuhnya.
Tangerang, Maret 2012
Shidarta
SHIDARTA — xi
PRAKATA................................................................................................
DAFTAR ISI ............................................................................................
DAFTAR TABEL ...................................................................................
DAFTAR RAGAAN...............................................................................
BAB I
DUDUK PERSOALAN ............................................. 1
A. Latar Belakang.................................................................... 1
1. Faktor Eksternal Ilmu Hukum................................. 3
2. Faktor Internal Ilmu Hukum.................................... 5
3. Konteks Keindonesiaan ............................................ 6
B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..................................... 9
C. Identifikasi Per masalahan ................................................. 12
D. Kerangka Berpikir ............................................................. 15
E. Metode Penelitian .............................................................. 26
BAB II
HUKUM PENALARAN ........................................... 32
A. Pengantar ............................................................................ 32
B. Sudut Pandang ................................................................... 33
1. Kelompok Ilmu-Ilmu ................................................ 34
2. Modern dan Posmodern ........................................... 51
C. Aspek Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis ......... 60
1. Aspek Ontologis ........................................................ 60
2. Aspek Epistemologis ................................................. 67
3. Aspek Aksiologis .......................................................... 76
DAFTAR ISI
xii — HUKUM PENALARAN DAN PENALARAN HUKUM
D. Model-Model Hukum Penalaran ..................................... 82
1. Positivisme dan Empirisme Logis ........................... 83
2. Rasionalisme Kritis .................................................... 92
3. Empirisme Analitis .................................................... 107
4. Hermeneutika dan Konstruktivisme Kritis ............ 116
BAB III
PENALARAN HUKUM ........................................... 131
A. Pengantar ............................................................................ 131
B. Sudut Pandang ................................................................... 134
1. Keluarga Sistem Hukum ........................................... 134
2. Penstudi Hukum ........................................................ 146
C. Aspek Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis ......... 156
1. Aspek Ontologis ........................................................ 156
2. Aspek Epistemologis ................................................. 165
a. Langkah Pertama ................................................ 168
b. Langkah Kedua ................................................... 170
c. Langkah Ketiga ..................................................... 176
d. Langkah Keempat .............................................. 186
e. Langkah Kelima .................................................. 186
f. Langkah Keenam ................................................ 188
3. Aspek Aksiologis ........................................................ 191
D. Model-Model Penalaran Hukum ..................................... 194
1. Aliran Hukum Kodrat ............................................... 199
2. Positivisme Hukum...................................................... 208
3. Utilitarianisme............................................................. 215
4. Mazhab Sejarah........................................................... 219
5. [American] Sociological Jurisprudence ................... 226
6. Realisme Hukum ........................................................ 231
BAB IV
PENALARAN HUKUM DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN 237
A. Pengantar ............................................................................ 237
B. Sudut Pandang ................................................................... 239
1. Sistem Hukum Indonesia .......................................... 240
2. Penstudi Hukum di Indonesia.................................. 268
a. Pengamat ............................................................. 270
SHIDARTA — xiii
1) Sejarah dan Sejarah Hukum......................... 271
2) Sosiologi dan Sosiologi Hukum .................. 274
3) Antropologi dan Antropologi Hukum....... 277
4) Psikologi dan Psikologi Hukum.................. 279
5) Ilmu Politik dan Politik Hukum .................. 283
b. Pengembanan Hukum Teoretis .......................... 290
1) Kajian Ilmu hukum....................................... 291
2) Kajian Teori Hukum .................................... 294
3) Kajian Filsafat Hukum ................................. 297
c. Pengembanan Hukum Praktis ............................. 299
1) Pembentuk Undang-Undang....................... 299
2) Peradilan ......................................................... 303
3) Bantuan Hukum ............................................ 308
4) Pemerintahan Umum ................................... 311
C. Aspek Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis ......... 316
1. Aspek Ontologis ........................................................ 324
2. Aspek Epistemologis ................................................. 330
a. Ada Tidaknya Musyawarah ............................... 332
b. Hakim Meng abulkan Lebih daripada yang Di-
minta ..................................................................... 334
c. Sumber Hukum yang Digunakan ..................... 337
3. Aspek aksiologis ......................................................... 341
D. Teori Hukum Pembangunan ............................................ 342
BAB V
KARAKTERISTIK PENALARAN HUKUM DAN MODEL YANG
SESUAI UNTUK KONTEKS KEINDONESIAAN ............. 358
A. Pengantar ............................................................................ 358
B. Karakteristik Penalaran Hukum ...................................... 363
1. Aspek Ontologis ........................................................ 378
2. Aspek Epistemologis ................................................... 387
3. Aspek Aksiologis .......................................................... 399
C. Model Penalaran untuk Konteks Keindonesiaan Dewasa
Ini ......................................................................................... 405
1. Aspek Ontologis ........................................................ 410
2. Aspek Epistemologis .................................................. 425
3. Aspek Aksiologis ......................................................... 433
xiv — HUKUM PENALARAN DAN PENALARAN HUKUM
BAB VI
NAPAK TILAS ...................................................... 443
A. Rangkuman .......................................................................... 443
B. Kesi mpul an ......................................................................... 451
1. Karakteristik Penalaran Hukum ................................ 451
2. Model Penalaran untuk Konteks Keindonesiaan ... 456
C. Saran....................................................................................... 457
Daftar Pustaka .......................................................................................... 461
Biodata ....................................................................................................... 479
SHIDARTA — xv
DAFTAR TABEL
Tabel I-1 Hubungan Konsep Hukum, Tipe Kajian, dan Metode
Penelitian .............................................................................. 21
Tabel I-2 Organisasi dalam Sistem Hukum ..................................... 28
Tabel II-1 Perbedaan Ilmu-Ilmu Formal dan Empiris ..................... 37
Tabel II-2 Perbedaan Ilmu-Ilmu Alam dan Kemanusiaan............... 39
Tabel II-3 Perbedaan Ilmu-Ilmu Teoretis dan Praktis ..................... 43
Tabel II-4 Perbedaan Era Modern dan Posmodern ......................... 53
Tabel II-5 Perbedaan Keilmuan Era Modern dan Posmodern ....... 53
Tabel II-6 Perbandingan Keilmuan Hukum Era Modern dan Pos-
modern ................................................................................. 56
Tabel II-7 Perbedaan Tipe Siklus Empiris Nonreflektif dan Reflektif 110
Tabel II-8 Penyataan yang Dibangun Melalui Konstruktivisme Kritis 126
Tabel III-1 Perbedaan Civil Law-Common Law ................................ 144
Tabel III-2 Metode Interpretasi ............................................................ 180
Tabel III-3 Metode Konstruksi ............................................................. 183
Tabel III-4 Kebenaran ............................................................................ 207
Tabel IV-1 Perbandingan Empat Kebudayaan yang Hidup di Indo-
nesia ...................................................................................... 244
Tabel IV-2 Sistem Hukum di Indonesia sebelum Kemerdekaan ..... 255
Tabel IV-3 Perjalanan Historis Sistem Hukum di Indonesia............ 265
Tabel IV-4 Perbandingan Penstudi Hukum dari Ilmu Politik dan
Pengemban Hukum Praktis (Legislatif) ........................... 285
Tabel IV-5 Perbedaan Kekuasaan Kehakiman antara Masa Orde
Lama dan Orde Baru.......................................................... 305
Tabel IV-6 Segi dalam Fungsi Pemerintahan ...................................... 313
Tabel IV-7 Peta Sengketa Kasus Kedung Ombo ............................... 319
xvi — HUKUM PENALARAN DAN PENALARAN HUKUM
Tabel IV-8 Perbandingan Beberapa Hal dalam Putusan (Kasasi)
Zaenal Asikin Kusumah Atmadja dan Putusan (PK)
Purwoto S. Gandasubrata .................................................. 323
Tabel V-1 Contoh RumusanKesesatan Penalaran” dalam Putusan
Hakim ................................................................................... 403
Tabel VI-1 Rangkuman Bab II ............................................................. 446
Tabel VI-2: Rangkuman Bab III ............................................................ 448
SHIDARTA — xvii
DAFTAR RAGAAN
Ragaan I-a Kerangka Berpikir dalam Penelitian ............................ 22
Ragaan I-b Kerangka Berpikir “A ................................................... 23
Ragaan I-c Kerangka Berpikir “B” .................................................. 24
Ragaan I-d Posisi Penstudi Hukum ................................................. 25
Ragaan I-e Alur Analisis Kerangka Berpikir “B” .......................... 25
Ragaan II-a Hubungan Fungsional Antar-Ilmu .............................. 45
Ragaan II-b Siklus Empiris ................................................................. 49
Ragaan II-c Perbandingan Kutub Modern dan Posmodern.......... 56
Ragaan II-d Pola Penalaran Beraspek Ontologis, Epistemologis, dan
Aksiologis ........................................................................ 83
Ragaan II-e Proses Pengembangan Ilmu ......................................... 90
Ragaan II-f Pola Penalaran Empirisme Logis ................................. 91
Ragaan II-g: Proses Pengembangan Ilmu Menurut Rasionalisme
Kritis................................................................................. 95
Ragaan II-h: Pola Penalaran Rasionalisme Kritis.............................. 101
Ragaan II-i: Siklus Empiris Menurut Empirisme Analitis .............. 108
Ragaan II-j Proses Pengembangan Pengalaman Menurut Empirisme
Analitis ............................................................................. 108
Ragaan II-k Pola Penalaran Empirisme Analitis .............................. 112
Ragaan II-l Model Logika Formal Konstruktivisme Kritis........... 124
Ragaan II-m Pola Penalaran Konstruktivisme Kritis ....................... 127
Ragaan III-a Tiga Tataran Disiplin Hukum ....................................... 147
Ragaan III-b Posisi Partisipan dan Pengamat .................................... 155
Ragaan III-c Langkah-Langkah Penalaran Hukum .......................... 168
Ragaan III-d Sumber-Sumber Hukum ............................................... 172
Ragaan III-e Diagram Relasi Empat Sifat Norma ............................ 178
xviii — HUKUM PENALARAN DAN PENALARAN HUKUM
Ragaan III-f Gambaran Metode Abduksi ......................................... 183
Ragaan III-g Bentuk-Bentuk Argumentasi ........................................ 190
Ragaan III-h Pola Penalaran Hukum Beraspek Ontologis, Episte-
mologis, dan Aksiologis ................................................. 196
Ragaan III-i Pola Penalaran Aliran Hukum Kodrat......................... 205
Ragaan III-j Pola Penalaran Positivisme Hukum ............................. 212
Ragaan III-k Pola Penalaran Utilitarianisme ...................................... 217
Ragaan III-l Pola Penalaran Mazhab Sejarah .................................... 221
Ragaan III-m Pola Penalaran [American] Sociological Jurisprudence 228
Ragaan III-n Pola Penalaran Realisme Hukum ................................. 234
Ragaan IV-a Hubungan Sibernetis Sistem Hukum dengan Sistem
Lainnya............................................................................. 241
Ragaan IV-b Kebudayaan Indonesia Asli........................................... 245
Ragaan IV-c Kebudayaan Hindu ........................................................ 246
Ragaan IV-d Kebudayaan Islam .......................................................... 247
Ragaan IV-e Kebudayaan Modern Demokratis ................................ 248
Ragaan IV-f Kebudayaan Modern Totaliter ...................................... 248
Ragaan IV-g Sistem Hukum Pasca-Kemerdekaan............................ 257
Ragaan IV-h Sistem Hukum yang Diharapkan ................................. 258
Ragaan IV-i Sistem Hukum Nasional Indonesia ............................. 260
Ragaan IV-j Bangunan Sistem Hukum ............................................. 262
Ragaan IV-k Bangunan Substansi Hukum ......................................... 264
Ragaan IV-l Posisi Para Penstudi Hukum di Indonesia .................. 270
Ragaan IV-m Hubungan Ilmu Politik dan Ilmu Hukum .................. 289
Ragaan IV-n Pola Penalaran Teori Hukum Pembangunan .............. 356
Ragaan V-a Perbandingan Pola Penalaran Konstruktivisme Kritis
dan [American] Sociological Jurisprudence ................ 362
Ragaan V-b Perbandingan Pola Penalaran [American] Sociological
Jurisprudence dan Teori Hukum Pembangunan ........ 363
Ragaan V-c Karakter Multidisipliner dari Kegiatan Penalaran
Hukum ............................................................................. 373
Ragaan V-d Sistematika Disiplin Hukum Abad ke-19 dan 20 ....... 374
Ragaan V-e Disiplin Hukum dan Kerja Sama Multidisipliner ...... 375
dalam Penalaran Hukum ............................................... 375
Ragaan V-f Perbandingan Penalaran Positivisme & Empirisme
Logis,Positivisme Hukum, dan Utilitarianisme .......... 382
Ragaan V-g Perbandingan Rasionalisme Kritis, Positivisme Hukum,
dan Utilitarianisme ......................................................... 384
SHIDARTA — xix
Ragaan V-h Pemaknaan Hukum dan Model Penalaran.................. 396
Ragaan V-i Pola Penalaran Model Ideal untuk Pengembanan
Hukum dalam Konteks Keindonesiaan ...................... 415
Ragaan V-j Perbandingan Pola Penalaran Aliran Hukum Kodrat,
Positivisme Hukum, dan Utilitarianisme ..................... 426
Ragaan V-k Perbandingan Pola Penalaran Mazhab Sejarah, [Ameri-
can] Sociological Jurisprudence, dan Model Ideal ..... 427
Ragaan V-l Perbandingan Pola Penalaran [American] Socilogical
Yurisprudence, Teori Hukum Pembangunan, dan
Model Ideal .................................................................... 430
Ragaan V-m Konstelasi Nilai-Nilai Budaya Menuju Nilai-Nilai Ideal 436
xx — HUKUM PENALARAN DAN PENALARAN HUKUM
SHIDARTA — 1
A. LATAR BELAKANG
Pertanyaan tentang apakah “ilmu hukum” merupakan suatu ilmu
mungkin dianggap sebagai pertanyaan contradictio in terminis. Sekalipun
demikian, pertanyaan ini menjadi penting karena terkait dengan indikator-
indikator yang dikembangkan oleh para ahli, khususnya mereka yang
berkecimpung dalam bidang epistemologi, yang ternyata mengintroduksi
karakteristik1 keil muan yang cenderung diakui lu as di selu ruh dunia. Sete lah
memperbandingkan karakteristik tersebut, banyak pihak, termasuk dari
kalangan penstudi disiplin hukum (ilmuwan, teoretisi, dan filsuf hukum)
sendiri, mulai “ragu-ragu” terhadap sifat keilmuan dari ilmu hukum itu.2
Suatu penelitian yang komprehensif tentang struktur ilmu hukum
sebagaimana dilakukan oleh Bernard Arief Sidharta, membuktikan bahwa
ilmu hukum masih dapat digolongkan sebagai ilmu. Ia termasuk dalam
kelompok ilmu praktis. Posisi ilmu hukum dapat dikatakan unik, karena
perpaduan antara faktor sejarah yang terbilang tua (bersama dengan ilmu
BAB I
DUDUK PERSOALAN
___________________________
1“Karakteristik” berarti ciri-ciri khusus atau mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan
tertentu. Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus
Besar Bahasa Indonesia, ed. 2, cet. 4 (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 445.
2Sebagai contoh, Paul Scholten setuju bahwa ilmu hukum termasuk dalam kriteria ilmu,
sementara Langemeijer berpendapat sebaliknya. Baca Visser ‘t Hooft, Filsafat Ilmu Hukum,
terjemahan B. Arief Sidharta (Bandung: Penerbitan tidak berkala No. 4 Laboratorium Hukum
FH Unpar, 2002), hlm. 13-14. Dari perspektif di luar disiplin hukum, antara lain muncul
komentar Soetandyo Wignjosoebroto yang mengatakan, “Mengikuti tradisi reine Rechtslehre
atau rechtsgeleerdheid atau jurisprudence, ilmu hukum sebagaimana diajarkan di fakultas-fakultas
hukum di Indonesia itu sesungguhnya tidaklah terbilang ke dalam kerabat sains; ilmu hukum
(di) Indonesia tidaklah ditradisikan dalam alur sains sebagai legal science.” Baca lebih lanjut
Soetandyo Wignjosoebroto, “Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial: Perbedaan Ancangan Konsepsi
dan Konsekuensi Metodenya” (makalah disampaikan dalam Penataran Metodologi Penelitian
Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 4-5 Februari 1994), hlm. 1.
2 — HUKUM PENALARAN DAN PENALARAN HUKUM
kedokteran) dan objek telaahannya berkenaan dengan tuntutan berperilaku
dengan cara tertentu yang tidak sepenuhnya bergantung pada kehendak
bebas pribadi yang bersangkutan.3
Menurut B. Arief Sidharta, pada masa sekarang ini, kedudukan ilmu
hukum lebih khusus lagi, karena objek telaahnya bukan hanya hukum
sebagaimana yang biasa dipahami secara tradisional. Ilmu hukum dewasa
ini dituntut untuk menjalankan tugas menciptakan hukum baru dalam
rangka mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang tumbuh dalam
hubungan kemasyarakatan. Dengan demikian objek telaah ilmu hukum
sekarang harus lebih terbuka dan mampu mengolah produk berbagai ilmu
lain, tanpa berubah menjadi ilmu lain tersebut dengan kehilangan khasnya
sebagai ilmu normatif.4
Kekhasan ilmu hukum sebagai bagian dari kelompok ilmu praktis
dengan latar belakang sejarah yang khas itu membawa dimensi epistemologis
yang memerlukan penelaahan mendasar dan sekaligus menarik untuk diteliti.
Ilmu-ilmu yang dianggap “baku” dewasa ini, terlebih-lebih setelah René
Descartes mempublikasikan tulisannya Le Discours de la Méthode”, mendesak
agar metodologi keilmuan hanya ada satu, yakni seperti yang berlaku pada
ilmu-ilmu alam.5 Penalaran sebagai bagian dari penarikan kesimpulan dalam
metodologi itupun menggunakan pola-pola yang seragam pula. Hal ini
sangat mungkin tidak sepenuhnya dapat diterima karena karakteristik ilmu
hukum itu sendiri sangat khas.
Pada uraian latar belakang ini dibentangkan pengaruh eksternal dan
internal ilmu hukum yang menyebabkan penalaran hukum ini menjadi
menarik untuk diteliti lebih lanjut. Pengaruh eksternal tersebut berhubungan
dengan kondisi epistemologi yang berskala makro, yang menimpa dunia
keilmuan secara global. Fenomena filsafat ilmu pada akhir Abad ke-20 sangat
besar peranannya dalam memunculkan pertanyaan seputar kedudukan
penalaran hukum (legal reasoning; juridisch redenering) dalam konstelasi
penalaran pada umumnya sebagaimana diterapkan oleh ilmu-ilmu lain,
khususnya di kalangan ilmu-ilmu kemanusiaan (humanities a tau human sciences).
___________________________
3Lihat Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang
Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum
Nasional Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 113.
4Ibid., hlm. 113-114.
5Descartes seorang matematikus yang berkeinginan menerapkan metode matematika (gemoetri
dan aljabar) itu pada filsafat dan ilmu-ilmu lainnya. Karyanya Le Discours de la Méthode (1637)
adalah versi yang lebih lunak dari naskah berjudul Traité du Monde, yang dipersiapkan lebih
dulu tetapi tidak jadi diterbitkannya karena pertimbangan politik waktu itu.
SHIDARTA — 3
Selanjutnya diuraikan pula fenomena perkembangan internal ilmu
hukum di Indonesia sebagai pengaruh yang seharusnya ikut diperhitungkan
sebagai latar belakang.Dimensi keindonesiaan ini memberi makna
konstektual pada permasalahan penalaran hukum tersebut karena fakta-
fakta sosio-politik-kultural, ikut memainkan peranan penting dalam
pembentukan ilmu hukum di Indonesia, termasuk penalaran hukum yang
digunakan.
1. Faktor Eksternal Ilmu Hukum
Ilmu pada akhir abad ke-20 menghadapi perubahan yang sangat radikal.
Perubahan tersebut terjadi pada semua aspek. Ontologi ilmu (science),
misalnya, yang semula penuh percaya diri memaknai ilmu dengan
pendekatan mekanistik (non-animistik) semata, sekarang mulai merambah
ke pemaknaan yang dapat disebut sebagai “supranatural” (mystical worldview).
Tepatnya, dari mechanistic science pada era modern berubah ke arah organismic
science pada era posmodern.6
Salah satu tokoh yang menonjol dalam era posmodern ini adalah David
Ray Griffin, yang mengangkat kembali isu-isu kontekstualisasi dalam
pengetahuan manusia. Ia mendasarkan kerangka berpikirnya dari filsuf
Whitehead, Hartshorne, Heidegger, Derrida, dan Wittgenstein.7 Uraian
Griffin menunjukkan adanya berbagai dimensi dari reenchantment of science
itu. Jika dulu dunia ilmu menggunakan dualisme dan reduksionisme sebagai
paradigma, maka sekarang ini dunia ilmu beralih kepada pendekatan
ekologikal.8 Elemen-elemen yang ditelaah oleh ilmu tidak lagi diprioritaskan
pada hubungan internal di antara mereka, melainkan lebih pada hubungan
eksternal elemen-elemen itu secara keseluruhan dengan alam sekitar.
Menurut Griffin, worldview ilmu yang sudah berubah, dengan sendirinya
menuntut perubahan dalam cara kita melihat ilmu. Untuk itu Griffin
___________________________
6David Ray Griffin, ed., The Reenchantment of Science (New York: State University of New York
Press, 1988), hlm. 354.
7Ibid. hlm. 355-372. Mengenai pengaruh Wittgenstein, J.M. Kelly menulis: “ …In the Britain of
the early 1950s, wrote Neil MacCormick, ‘Jurisprudence as the general study of law and legal ideas was in
the doldrums’. What transformed this scene, awakening much interest also outside the common-law world,
was the infusion into jurisprudence of the new philosophy of linguistic analysis which had arisen from the
work both of Ludwig Wittgenstein, an Austrian who worked for some years at Cambridge, and of a group
of Oxford philosophers, notably J.L. Austin and Gilbert Ryle.” Lihat J.M. Kelly, A Short History of
Western Legal Theory (Oxford: Oxford University Press, 1994), hlm. 403.
8Indikasi menguatnya isu-isu ekologis dalam ilmu, misalnya tampak dari diskursus tentang
teori-teori pembangunan berkelanjutan. Aktualisasi isu-isu ekologis ini antara lain dapat dibaca
dalam Anthony Giddens, The Third Way: the Renewal of Social Democracy (Malden: Blackwell,
1999).
4 — HUKUM PENALARAN DAN PENALARAN HUKUM
memberikan sejumlah catatan:(1) ilmu tidak lagi dapat dimengerti dengan
hanya membatasi objek kajiannya pada aspek-aspek fisik yang dapat
diobservasi secara inderawi; (2) ilmu tidak perlu terpaku pada satu model
pengujian, seperti harus melalui eksperimen laboratorium, melainkan
tersedia berbagai model pembuktian yang dapat dilakukan; dan ini berarti
(3) ilmu tidak harus terjebak pada pengejaran satu tipe kebenaran
berdasarkan seperangkat keyakinan tertentu.
Konsekuensi lebih lanjut adalah aspek ontologis, epistemologis, dan
aksiologis dunia ilmu harus juga berubah (dalam kerangka untuk dipelajari,
diajarkan, dan diterapkan). Perubahan paradigma juga terjadi pada dunia hukum.
Ilmu hukum menjadi lebih aktif mengembangkan teknik-teknik penemuan
hukum yang lebih komprehensif daripada berkeras pada penafsiran tekstual-
gramatikal yang sangat mekanistik dan legalistik seperti diperagakan model
penalaran Positivisme Hukum, yang menjadi fenomena zaman modern. Hal
ini dipertegas pula oleh Douglas E. Litowitz, dengan mengatakan: 9
The postmodern reaction to this line of thought is to argue that reason is
not a uniform faculty in all humankind but rather is socially constructed; it
is always situated within existing practices and discourses, and it will therefore
be biased or slanted in favor of existing power relations.
Pengaruh Posmodernisme seperti yang dikemukakan oleh Griffin
sebelumnya, dapat dikatakan telah menempatkan topik penalaran hukum,
seperti halnya bentuk-bentuk penalaran bidang lainnya, menjadi objek kajian
yang tereaktualisasi. Posmodernisme berupaya membalikkan cara pandang
kaum tradisionalis (baca: modernis) terhadap hukum. Posmodernisme tidak
lagi memfigurkan hukum sebagai Dewi Themis yang memegang pedang
dan timbangan dengan mata tertutup. Themis pada kenyataannya senang
bermain mata dengan pedang dan timbangannya. Ia bukan dewi yang tulus,
tetapi sebaliknya culas dan pilih kasih. Atas nama “timbangan” (keadilan),10
ia ayunkan pedangnya kepada kaum miskin dan minoritas yang
___________________________
9Douglas E. Litowitz, Postmodern Philosophy and Law (Kansas: the University Press of Kansas,
1997), hlm. 11. Namun, tidak semua ahli menyetujui paradigma berpikir posmodernisme.
Kritik keras antara lain diberikan oleh Ernest Gellner, Postmodernism: Reason and Religion ( Lond on:
Routledge, 1992) dan Peter Suber, “Legal Reasoning after Post-Modern Critiques of Reason,”
<http://www.earlham.edu/~peters/ writing/leglreas.htm>, 3 Juli 2000. Menurut kedua
penulis ini, relativitas dalam posmodernisme membawa pengaruh besar pada terciptanya
nihilisme. Gellner bahkan memperingatkan akan munculnya fundamentalisme religius, sehingga
ia mengajak untuk “kembali” kepada fundamentalisme rasionalis sebagai standar yang berlaku
lintas budaya.
10 Bahkan diimbuhi kata-kata “... berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
SHIDARTA — 5
termarginalkan. Sidang-sidang pengadilan menjadi sandiwara dengan biaya
mahal demi memberi legitimasi terhadap skenario kekuasaan.11 Charles
Stampford menggambarkan fenomena ini secara pesimistis dengan
memperkenalkan istilah-istilah seperti “disorder of law” dan “legal mêlée”.12
Konsep negara hukum (rechtsstaat atau the rule of law)13 pada akhirnya
menjadi objek gugatan. Keyakinan terhadap eksistensi negara hukum,
dengan equality before the lawsebagai slogan utamanya, adalah roh yang
menghidupi ilmu hukum. Tidak mengherankan, jika roh ini digugat, berarti
keseluruhan bangunan ilmu hukumpun bergetar.
2. Faktor Internal Ilmu Hukum
Perkembangan penalaran senantiasa terkait dengan perkembangan ilmu
yang bersangkutan. Penalaran hukum, dengan demikian, terkait pula dengan
perkembangan internal ilmu hukum. Penalaran hukum adalah persoalan
mendasar yang dari dulu terus menyertai perjalanan diskursus kaum
ilmuwan, teoretisi, dan filsuf hukum dari berbagai aliran pemikiran. Seperti
lazimnya isu-isu yang muncul dalam dunia filsafat, yang terus bergulir
laksana spiral membentuk tema-tema berulang, maka masalah penalaran
hukum pun dapat dianggap sebagai salah satu persoalan klasik yang ternyata
kembali menjadi kajian aktual.
Tentu saja dinamika internal itu memiliki derajat keterpengaruhan yang
bervariasi pada sistem-sistem hukum di berbagai negara. Critical Legal Studies
(CLS), misalnya, yang banyak dianggap sebagai “anak kandung” Legal
Postmodernism dan menolak adanya penalaran hukum yang otonom dan
netral,14 te rbukti belum mampu mengg oya hkan dominasi Positiv isme Hukum
di Indonesia, yang jelas sangat meyakini eksistensi penalaran hukum.
Di dunia Barat, studi tentang penalaran hukum (argumentasi yuridis)
yang berintikan hubungan antara hukum dan logika, mulai berkembang tahun
___________________________
11 Cf. Gary Saalman Jr., “Postmodern Impact: Law,” dalam Dennis McCallum, ed., The Death of
Truth: What’s Wrong with Multiculturalism, the Rejection of Reason and the New Postmodern Diversity
(Minneapolis: Bethany House Publishers, 1996), hlm. 161–177. Baca juga ulasannya dalam
Kurniawan, “Runtuhnya Tafsir Hukum Monolitik: Sk ets a Wacan a Hu kum di Te ngah Mas yar aka t
yang Berubah,” Jurnal Hukum Jentera, edisi 01/Agustus/2002, hlm. 69-79.
12 Charles Stampford, The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory (Oxford: Basil Blackwell,
1989).
13 Istilah “rule of law” dipopulerkan antara lain oleh Dicey di lingkungan keluarga sistem common
law, sementara di lingkungan keluarga sistem civil law, dikenal dengan “rechtsstaaat,” antara lain
oleh Kant, Fichte, dan Julius Stahl.
14 Wacks menyatakan, “It (maksudnya CLS, penulis) rejects the view that there is an autonomous and
neutral mode of legal reasoning. This is described as the principle of antiformalism.” Baca Raymond
Wacks, Jurisprudence, edition 4 (London: Blackstone Press, 1995), hlm. 217.
6 — HUKUM PENALARAN DAN PENALARAN HUKUM
1980-an dan memperleh perhatian lebih besar dan luas pada tahun 1990-an.
Para penstudinya yang berpengaruh antara lain Richard Wasserstrom, Chaim
Perelman, Jurgen Habermas, Neil MacCormick, Robert Alexy, Aulis Aarnio,
Aleksander Peczenik, dan E.T. Feteris.15 Di antara mereka, nama Neil
MacCormick termasuk yang paling banyak dijadikan acuan melalui bukunya
yang penting: Legal Reasoning and Legal Theory.16
Ilmu hukum adalah bagian dari disiplin hukum yang termasuk
kelompok ilmu praktis. Ia menyandang kekhasan, yakni:17
a. tercatat sebagai salah satu ilmu yang paling dulu berkembang (bersama
dengan ilmu kedokteran);
b. sebagai ilmu normatif yang berdampak langsung terhadap kehidupan
manusia dan masyarakat yang terbawa oleh sifat dan problematiknya
(masalah mendesak yang inheren dalam kehidupan sehari-hari manusia);
c. objek telaahannya berkenaan dengan tuntutan berperilaku dengan cara
tertentu yang kepatuhannya tidak sepenuhnya bergantung pada
kehendak bebas yang bersangkutan, melainkan dapat dipaksakan oleh
kekuasaan publik;
d. adanya tuntutan perkembangan masyarakat masa kini agar tugas ilmu
hukum lebih banyak terarah pada penciptaan hukum baru, yang
diperlukan untuk mengakomodasi timbulnya berbagai hubungan
kemasyarakatan.
Adanya tuntutan sebagaimana disebutkan dalam butir terakhir
menjadikan ilmu hukum makin dinamis. Sifat ilmu hukum yang lebih
akomodatif itu membuat ilmu hukum tidak saja harus lebih mengerti ilmu-
ilmu lain, melainkan juga harus lebih dimengerti oleh ilmu-ilmu tersebut.
Unsur yang dapat mempertemukan karakteristik keilmuan dari dua kubu
tersebut adalah segi-segi penalarannya.
3. Konteks Keindonesiaan
Bagi dunia hukum Indonesia, perkembangan yang disampaikan di atas
juga mempunyai relevansi yang sangat erat. Ada pertanyaan besar yang
dapat dipertanyakan, yakni seberapa peka ilmu hukum yang berkembang
di Indonesia telah mampu menyerap perubahan-perubahan tersebut,
khususnya dari aspek penalarannya.
___________________________
15 B. Arief Sidharta dalam kata pengantar cetakan kedua untuk buku Hans Kelsen, Hukum dan
Logika, terjemahan B. Arief Sidharta, cet. 2 (Bandung: Alumni, 2002), hlm. xii–xiii.
16 Terakhir buku ini diterbitkan oleh Oxford University Press, 1994. Tokoh lain yang penting
disebutkan di sini adalah H.L.A. Hart, R. Dworkin, dan Joseph Raz.
17 B. Arief Sidharta, Op. Cit., hlm. 113-114.
SHIDARTA — 7
Pada tahun 1973, misalnya, memang pernah diperkenalkan suatu gagasan
baru dalam pembangunan hukum di Indonesia. Konsepsi tersebut
diintroduksi oleh Mochtar Kusumaatmadja, yang kemudian dikembangkan
di Universitas Padjadjaran, yang lalu diberi nama sebagai Teori Hukum
Pembangunan.18 Konsep ini pun sempat pula dimasukkan ke dalam Garis-
Garis Besar Haluan Negara (1973) dan Repelita I. Sayangnya, konsepsi ini
baru dalam tataran normatif, belum menyentuh pada aspek teoretis-akademis,
sehingga bagaimana perubahan “paradigma” pembangunan hukum itu dapat
membawa pada perubahan penalaran hukum, belum tersentuh sama sekali.
Bahkan, sosiolog Soetandyo Wignjosoebroto menilai, konsep berpikir
kita tentang hukum tidak pernah mengalami perubahan yang berarti, kecuali
mengubah pola “politik sebagai panglima” pada era Orde Lama menjadi
lebih kepada konsep Kelsenian pada era Orde Baru. Dampak dari
perubahan tersebut tidaklah terlalu signifikan karena keduanya tetap
menjadikan hukum mengabdi pada kepentingan-kepentingan politik.
Konsep yang dianut kaum Kelsenian berpandangan bahwa hukum adalah
perintah penguasa (law as a command of lawgivers), sehingga sumber hukum
satu-satunya adalah undang-undang. Aliran filsafat hukum yang disebut
Positivisme Hukum ini menolak identifikasi antara hukum dan moral,
sehingga tujuan hukum hanya satu, yakni kepastian hukum. Soetandyo melihat
jelas bahwa Pemerintahan Orde Baru sangat setia menjalankan kebijakan
demikian. Pada paragraf penutup tulisannya, ia menyatakan: 19
Dalam konstelasi dan konstruksi seperti itu, bolehlah secara bebas dikatakan
di sini bahwa hukum di Indonesia dalam perkembangannya di akhir abad
ke-20 ini benar-benar secara sempurna menjadi government social control dan
berfungsi sebagai tool of social engineering. Walhasil, hukum perundang-
undangan sepanjang sejarah perkembangan pemerintahan Orde Baru telah
menjadi kekuatan kontrol di tangan pemerintah yang terlegitimasi (secara
formal-yuridis), dan tidak selamanya merefleksikan konsep keadilan, asas-
asas moral, dan wawasan kearifan yang sebenarnya, sebagaimana yang
sesungguhnya hidup di dalam kesadaran hukum masyarakat awam.
Konsep social engineering sendiri tidak mungkin dapat dilakukan tanpa
ada penelitian mendalam tentang hukum yang hidup (living law). Sayangnya,
justru penelitian inilah yang masih sangat kurang dilakukan. Walaupun
___________________________
18 Mengenai ini baca: Lili Rasjidi & B. Arief Sidharta, ed., Filsafat Hukum: Mazhab dan Refleksinya
(Bandung: Remadja Karya, 1989).
19 Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Suatu Kajian tentang
Dinamika Sosial-Politik dalam Perekembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840-
1990) (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 247.
8 — HUKUM PENALARAN DAN PENALARAN HUKUM
demikian, problema yang lebih utama tidak sekadar kurangnya penelitian
itu secara kuantitas, tetapi di sini terkait persoalan metodologis, yang di
dalamnya bersinggungan dengan aspek penalaran hukum. C.F.G. Sunaryati
Hartono mengatakan bahwa metode penelitian dan penafsiran hukum
sudah lebih dari 30 tahun diabaikan di Indonesia. Ia mengatakan:20
Tanpa mengingkari perlunya metode penelitian sosiologis untuk mendalami
kenyataan hidup hukum (rechtswerkelijkheid) di tanah air kita, pengalaman-
pengalaman kami, baik di bidang penelitian hukum, tetapi terutama di bidang
pembentukan dan penegakan hukum, apalagi dalam hal perencanaan hukum,
di samping pelaksanaan tugas sehari-hari para hakim, pengacara dan konsultan
menunjukkan bahwa pengabaian metode-metode penelitian hukum yang
notabene justru membedakan sarjana hukum dari sarjana sosial lainnya
R. Subekti dan R.M. Sudikno Mertokusumo sependapat dengan
sinyalemen Sunaryati Hartono. Menurut mereka, para sarjana hukum
memiliki cara berpikir yang khas, yang disebut juridisch denken yang sulit
dimengerti dan diikuti oleh nonyuris. Dengan demikian apa yang oleh
seorang yuris dianggap “logis” (karena berdasarkan konsep, asas, dan
sistematika hukum yang dikenalnya) belum tentu dianggap logis dan
metodologis oleh bukan yuris, yang kerangka berpikirnya berbeda.21
Apa yang dimaksud dengan menalar secara juridisch denken ini dalam
kenyataannya belum jelas benar. Indikator yang paling memungkinkan untuk
memetakan juridisch denken tersebut adalah dengan mengacu pada aliran-
aliran filsafat hukum. Secara klasikal dikenal sedikitnya enam aliran filsafat
hukum, yakni Aliran Hukum Kodrat, Positivisme Hukum, Utilitarianisme
(Utilisme), Mazhab Sejarah, Sociological Jurisprudence, dan Realisme
Hukum. Aliran lain yang disebut Critical Legal Studies (Crits) dan
Freierechtslehre (Ajaran Hukum Bebas) dapat dianggap sebagai kubu
ekstrem dari Realisme Hukum.
Walaupun juridisch denken tersebut dapat dikaitkan dengan aliran-aliran
filsafat hukum tersebut, Irving Copi tetap mencatat sejumlah problema
yang muncul dalam penalaran hukum yang tidak konsisten mengikuti
“hukum-hukum” penalaran yang lazim dipraktikkan ilmu-ilmu lain.22
Dengan demikian terbuka suatu objek penelaahan yang sangat menarik
tentang perbedaan di antara format-format penalaran dari ilmu hukum
___________________________
20 C.F.G. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20 (Bandung:
Alumni, 1994), hlm. v–vi.
21 Ibid., hlm. 28.
22 Lihat Irving Copi, Logika dan Hukum, terjemahan B. Arief Sidharta (naskah yang tidak
dipublikasikan, 2001).
SHIDARTA — 9
dan ilmu-ilmu pada umumnya sebagaimana lazim dibentangkan dalam
epistemologi. Oleh karena aspek filosofis demikian signifikan untuk
menyoroti objek penelaahan tersebut, maka penelitian tersebut lebih tepat
dilakukan dengan menggunakan metode filsafat.
Di samping itu, faktor keindonesiaan juga harus diperhitungkan sebagai
variabel tersendiri dalam penelitian ini. Faktor keindonesiaan tersebut
memberikan lingkup ruang dan waktu yang membingkai tatanan hukum
yang diteliti. Perjalanan sejarah dengan latar belakang budaya, misalnya,
memberi nuansa yang berbeda terhadap penghayatan dan penerapan aliran-
aliran filsafat hukum tersebut di Indonesia, sekaligus membedakan
penalaran hukum yang diperagakan mereka.
Pergantian rezim penguasa dan suasana politik di Indonesia pasca-
tahun 1998 di sisi lain juga memberi warna tersendiri bagi karakteristik
hubungan hukum dengan masyarakatnya. Ini berarti, Indonesia sebenarnya
merupakan “laboratorium” yang menarik untuk melihat bagaimana sistem-
sistem budaya, sosial, politik, dan ekonomi mempengaruhi karakteristik
penalaran hukum di Indonesia. Dari titik ini selanjutnya dapat dimulai
pencarian terhadap model penalaran hukum yang sesuai untuk kebutuhan
Indonesia dewasa ini.
B. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN
Buku ini adalah sebuah karya penelitian yang menggali akar filosif
dari penalaran hukum. Tepatnya, penelitian yang tersaji dalam buku ini
bertujuan untuk mengetahui deskripsi tentang karakteristik penalaran
hukum (legal reasoning) yang diasumsikan memiliki kesamaan sekaligus
kekhasan jika disandingkan dengan hukum-hukum penalaran (laws of
reasoning) sebagaimana dikenal dalam model-model penalaran (teori-teori)
dalam diskursus epistemologi. Tujuan lainnya adalah dalam rangka
menganalisis penalaran hukum apa yang sesuai dengan konteks
keindonesiaan (dewasa ini).23
___________________________
23 “Konteks” berarti situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Lihat Tim Penyusun Kamus
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Op. Cit., hlm. 552. Kata “Indonesia” di sini sengaja
diberi afiks “ke-an” karena dalam tata bahasa baku bahasa Indonesia, afiks demikian dipakai untuk
membentuk nomina dengan arti umum: keabstrakan yang dinyatakan oleh dasar katanya, keadaan,
atau tempat. Lihat Anton M. Moeliono et al., eds. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, cet. 2 (Jakarta:
Balai Pustaka, 1988), hlm. 157. Dengan demikian kata “keindonesiaan” mengandung makna yang
lebih abstrak daripada “Indonesia” yakni berarti segala sesuatu yang terkait dengan Indonesia, hal
Indonesia; bukan sekadar Indonesia dalam makna geografis, melainkan juga budaya, politis, sejarah,
dan sebagainya di mana penalaran hukum mendapatkan konteksnya.
10 — HUKUM PENALARAN DAN PENALARAN HUKUM
Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan secara teoretis
dan praktis. Kegunaan teoretis mengandung arti bahwa penelitian ini
bermanfaat bagi pengkajian konseptual disiplin hukum (pengembanan
hukum teoretis), sedangkan kegunaan praktis mencakup kemanfaatan dari
segi perwujudan hukum dalam kenyataan kehidupan yang konkret
(pengembanan hukum praktis).
Dari segi kegunaan teoretis, penelitian ini terutama merupakan suatu
sumbangan pemikiran di bidang metailmu hukum (teori hukum) yang
disinyalir sangat kurang diminati di Indonesia, sebagaimana terlihat dari
kelangkaan publikasi bidang ini di Tanah Air.24 Penelitian ini dapat
dimanfaatkan oleh para pengemban hukum teoretis dalam mengkritisi
model-model penalaran yang diwacanakan. Pemetaan model-model
penalaran dengan mengaitkan aspek ontologis, epsitemologis, dan
aksiologisnya sekaligus, dapat dikatakan sebagai pendekatan yang orisinal
dari penelitian ini. Pemetaan model-model penalaran tersebut disadari
merupakan suatu simplifikasi, mengingat tiap-tiap kerangka orientasi
berpikir selalu memiliki varian-varian, namun “bahaya” tersebut dapat
diminimalisasi apabila hasil penelitian ini diperlakukan sebagai aktivitas
ilmiah yang embrional, yang harus dikritisi dan disempurnakan melalui
penelitian lanjutan.
Bagi para pembentuk hukum, hasil penelitian ini berguna untuk mengisi
kebutuhan dasar pada saat suatu produk hukum dikonsiderasikan secara
filosofis. Setiap produk hukum membutuhkan pertimbangan filosofis,
sehingga peraturan perundang-undangan itu tidak sekadar berlaku secara
yuridis (juristische Geltung), melainkan juga secara sosiologis (soziologische
Geltung) dan filosofis (filosofische Geltung).25 Padahal, disadari akhir-akhir ini
betapa keringnya wacana filosofis di ruang-ruang parlemen kita seperti
terlihat dari dangkalnya uraian pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi
saat mengantarkan suatu rancangan undang-undang, yang pada gilirannya
juga terlihat pada formulasi minimalis dalam konsiderans “menimbang”
dan penjelasan undang-undang yang bersangkutan. Hasil penelitian ini
mungkin dapat membangkitkan kesadaran tentang betapa pentingnya
landasan filosofis itu diberikan perhatian, termasuk mendorong ke arah
___________________________
24 Sinyalemen demikian juga disampaikan Daniel S. Lev pada sampul belakang Jurnal Hukum
Jentera, Edisi 2, Tahun 2003.
25 Ulrich Klug dalam bukunya “Rechtslucke und Rechtsgeltung” sebagaimana dikutip J.J.H. Bruggink,
Refleksi tentang Hukum, terjemahan B. Arief Sidharta (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm.
148–157 menyebutkan sembilan keberlakuan: (1) yuridis; (2) etis; (3) ideal; (4) riil; (5) ontologis;
(6) sosio-relatif; (7) dekoratif; (8) estetis; dan (9) logikal.
SHIDARTA — 11
diskursus lebih jauh tentang aliran filsafat hukum apa yang sesuai dengan
konteks keindonesiaan saat ini. Apa yang diingatkan oleh Gustav Radbruch,
Alle großen politischen Wandlungen waren von der Rechtsphilosophie vorbereitet oder
begleitet. Am Anfang stand die Rechtsphilosophie, am Ende die Revolution,”26 sangat
relevan untuk kondisi kekinian Indonesia.
Bagi para akademisi hukum, penelaahan terhadap penalaran hukum dapat
mendorong dilakukannya reorientasi pengajaran ilmu hukum di Indonesia,
sesuatu yang sudah beberapa kali direkomendasikan para ahli hukum.27
Dominasi satu model penalaran saja dalam pengajaran ilmu hukum (akibat
pemahaman tunggal tentang kerangka orientasi berpikir yuridis) adalah
sungguh-sungguh “memiskinkan” daya nalar sarjana-sarjana hukum kita.
Disadari atau tidak, penalaran hukum ala “kaca mata kuda” tersebut akan
memberi warna yang tidak kondusif bagi penegakan hukum di Indonesia.
Salah satu contoh dari suramnya warna penegakan hukum itu adalah
sedikitnya putusan-putusan hakim yang dapat dikategorikan sebagai landmark
decision guna mengisi perbendaharaan yurisprudensi Indonesia.
Sementara itu, bagi akademisi ilmu-ilmu nonhukum, kajian ini dapat
bermanfaat sebagai bahan pembanding, sehingga diharapkan mereka dapat
lebih memahami atau bahkan memanfaatkan dalam taraf-taraf tertentu
karakteristik berpikir khas hukum (juridisch denken) tersebut. Dengan pengertian
ini, kesalahpahaman28 yang sel ama ini diten garai muncul terhadap ca ra berpikir
ilmuwan dan praktisi hukum, dapat sedikit demi sedikit diluruskan.
Akhirnya, bagi semua pihak yang berkepentingan, baik para teoretisi
maupun praktisi berbagai disiplin ilmu yang relevan, dapat pula
menggunakan hasil penelitian ini untuk membangun kerangka berpikir baru
dalam rangka mengevaluasi eksistensi dan kinerja sistem hukum Indonesia.
___________________________
26 Gustav Radbruch, Rechtsphilosophie (Stuttgart: K.F. Koehler Verlag, 1973), hlm. 96.
27 Li hat ant ara lai n tu lis an M och tar Kusum aat mad ja, Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan
Profesi (Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi FH Unpad, 1975), hlm. 3-22,
juga hasil studi dengan biaya Bank Dunia yang dilakukan oleh Kantor Hukum ABNR-MKK,
Reformasi Hukum di Indonesia, cet. 4 (Jakarta: Cyber Consult, 2000), hlm. 50-60.
28 Sinyalemen yang paling sering dikutip tentang “kesalahpahaman” ini adalah ucapan Soekarno
(Presiden pertama RI), “Met juristen kunt je geen revolutie maken!” yang disampaikannya di depan
peserta Kongres Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (1961). Ucapan ini dikutipnya dari William
Liebknecht. Kesalahpahaman lain ditunjukkan oleh Apeldoorn ketika mengomentari tulisan
Jerome Frank, Law and the Modern Mind (1949). Frank menyatakan penalaran ahli-ahli hukum
kebanyakan adalah sesuatu wishful thinking. Menurut Apeldoorn, berpikir secara yuridis adalah
berpikir secara normatif, tetapi lain daripada berpikir ilmiah, yang memang mengharuskan
“wishful thinking” seperti dikatakan Frank, karena berpikir yuridis merupakan hal memikirkan
sesuatu yang kita kehendaki sendiri. Baca catatan kaki No. 1 dari L.J. van Apeldoorn, Pengantar
Ilmu Hukum, terjemahan Oetarid Sadino, cet. 22 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hlm. 389.
12 — HUKUM PENALARAN DAN PENALARAN HUKUM
C. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
Penalaran hukum secara umum menggunakan prinsip-prinsip
penalaran yang juga biasa dikenal dalam epistemologi, salah satunya,
misalnya, logika deontik.29 Oleh karena adanya karakteristik struktur
keilmuan ilmu hukum yang sangat khas, kesamaan penggunaan logika
deontik itupun (untuk kasus penalaran tertentu) tidak selalu membawa
kepada kesamaan prinsip-prinsip penalaran di antara ilmu-ilmu itu.
Karakteristik dan keunikan dari masing-masing model penalaran inilah
yang menarik untuk dijadikan sebagai permasalahan pokok (core problem)
pertama dalam penelitian ini. Model-model penalaran hukum sebagaimana
diperlihatkan kerangka orientasi berpikir yuridis itulah yang kemudian
menunjukkan konfigurasi karakteristik penalaran hukum yang khas
tersebut.
Model-model penalaran yang ditampilkan ilmu-ilmu pada era modern
ternyata tidak juga mampu memenuhi harapan untuk menciptakan metode
tunggal bagi semua ilmu. Diferensiasi, bahkan pluralisasi metodologis
bahkan menjadi-jadi setelah era pascamodern melanda konstelasi ilmu-
ilmu tersebut. Hermeneutika dan Konstruktivisme Kritis, yang sebenarnya
bukan hal baru bagi ilmu hukum, kini justru makin dilirik.
Penalaran hukum senantiasa dipengaruhi oleh landasan berpikir
tertentu, yang bersifat sangat mendasar (fundamental). Landasan yang
dimaksud adalah aliran-aliran filsafat hukum. Konfigurasi aliran-aliran
filsafat hukum dengan demikian menjadi permasalahan tersendiri yang
harus diperjelas posisinya dalam mempengaruhi polarisasi penalaran
hukum. Aliran-aliran filsafat hukum yang utama, yang menjadi sorotan
dalam penelitian ini meliputi: (1) Aliran Hukum Kodrat; (2) Positivisme
Hukum; (3) Utilitarianisme; (4) Mazhab Sejarah; (5) [American] Sociological
Jurisprudence; dan (6) Realisme Hukum. Enam aliran filsafat hukum
tersebut adalah arus utama (mainstream) yang membentuk kerangka orientasi
berpikir yuridis. Dengan demikian, setiap aliran memiliki pola penalaran
yuridis tertentu pula.
___________________________
29 Logika deontik adalah logika yang berurusan dengan konsep-konsep seperti kewajiban,
permisibilitas dan nonpermisibilitas, keharusan, kepatutan, kelayakan, ke dalam suatu sistem
koheren. Lihat Lorens Bagus, Kamus Filsafat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm.
530. Ernst Mally (1879–1944) dikenal sebagai orang pertama yang mengelaborasi logika deontik
ini dalam monografnya “Grundgesetze des Sollens: Elemente der Logik des Willens” (The Basic Laws
of Ought: Elements of the Logic of Willing) (1926). Ringkasan dari pemikiran Mally dapat dilihat
dalam Gert-Jan Lokhorst, “Mally’s Deontic Logic,” Stanford Encyclopedia of Philosophy,
<http://plato.stanford.edu/entries/mally-deontic/>, 30 Juni 2003.
SHIDARTA — 13
Keberadaan tatanan (sistem) hukum Indonesia yang terbentuk sejak
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, memberi nuansa partikularistik
bagi penalaran hukum di Indonesia. Periodisasi perkembangan hukum di
Indonesia, sebagaimana diteliti oleh Soetandyo Wignjosoebroto, telah
memberi penekanan pendekatan yang berbeda, tetapi harus diakui periode
sepanjang Pemerintahan Orde Baru adalah masa yang paling berpengaruh
terhadap kondisi dominan penalaran hukum di kalangan fungsionaris
hukum Indonesia.30 Oleh karena itu, dukungan data dan analisis terhadap
kondisi keindonesiaan itu menjadi salah satu masalah yang layak
diindentifikasikan dalam penelitian ini.
Dalam konteks keindonesiaan ini, pola penalaran yang dikembangkan
oleh Mochtar Kusumaatmadja melalui Teori Hukum Pembangunannya,
menjadi fenomena menarik untuk juga diteliti. Mochtar menyebutkan
pendekatan pemikiran hukumnya ini dengan sebutan “normatif
sosiologis”.31 Beberapa ahli hukum menyatakan bahwa konsep tersebut
sebenarnya lebih mendekati pandangan aliran filsafat hukum Sociological
Jurisprudence dan Pragmatic Legal Realism.32 Kendati demikian, melalui
sejumlah kajian tampak bahwa dominasi Sociological Jurisprudence pada
pemikiran Mochtar jauh lebih dominan daripada Realisme Hukum itu.
Mochtar sendiri mengakui ada pengaruh dari Eugen Ehrlich dan William
James dalam pemikirannya, di samping Northrop (culture-oriented approach)
serta Lasswell dan McDougal (policy-oriented approach).33
Teori Hukum Pembangunan yang dikembangkan Mochtar Kusuma-
atmadja merupakan “kerangka orientasi berpikir yuridis” lain yang juga
menjadi fokus dalam penelitian ini. Hal tersebut berangkat dari beberapa
alasan. Pertama, konsep yang disampaikan Mochtar ini didasarkan pada
analisisnya tentang kecenderungan aliran filasafat hukum yang tepat untuk
Indonesia (terlepas ada anggapan konsep ini baru merupakan suatu tawaran
___________________________
30 Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum…, Op. Cit.
31 Lihat Mochtar Kusumaatmadja, “Pengembangan Filsafat Hukum Nasional,Jurnal Pro Justitia,
Tahun XV, No. 1, Januari 1997, hlm. 3.
32 Lihat Lili Rasjidi & B. Arief Sidharta, ed., Op. Cit., hlm. 21.
33 Lihat Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional (Bandung:
Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi FH Unpad, 1976), hlm. 5–10. Tokoh-tokoh
yang mempengaruhinya ini dikonfirmasikan kembali oleh Mochtar dalam wawancara dengan
Shidarta di MKK Law Firm, Jakarta, 3 Juni 2003. Untuk pemikiran Lasswell dan McDougal,
istilah yang disebut Mochtar adalah policy-oriented approach,” namun dalam karya asli dari kedua
penulis itu digunakan istilah “policy-oriented jurisprudence” atau “policy-oriented theory.” Lihat Harold
D. Lasswell & Myres S. McDougal, Jurisprudence for A Free Society: Studies in Law, Science and
Policy, vol. 1 (New Haven: New Haven Press, 1992), hlm. 21, 182.
14 — HUKUM PENALARAN DAN PENALARAN HUKUM
pendekatan saja, bukan teori apalagi aliran). Dengan demikian, pola
penalaran dalam Teori Hukum Pembangunan tadi adalah pola penalaran
yang telah diberi bobot keindonesiaan. Kedua, apa yang disebut Teori
Hukum Pembangunan itupun secara konseptual telah diterima dalam
tataran normatif, tepatnya (pertama kali) dalam Ketetapan MPR Nomor
IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
Teori Hukum Pembangunan tidak dapat dipisahkan dari paradigma
pembangunan yang dijalankan sejak Orde Baru mengambil alih tampuk
pemerintahan di Indonesia. Selama tiga dekade Indonesia mencatat prestasi
yang mengesankan dalam pembangunan ekonominya. Success story ini
ternyata tidak disokong fondasi yang kuat, sehingga sangat rapuh pada
saat ditimpah krisis. Antara tahun 1997 dan 1998 inflasi meningkat dari
6% menjadi 78%, sementara upah riil turun menjadi hanya sekitar sepertiga
dari nilai sebelumnya. Akibatnya, kemiskinan meningkat tajam. Antara tahun
1996 dan 1999 proporsi orang yang hidup di bawah gari kemiskinan
bertambah dari 18% menjadi 24%.34 Pada saat peluncuran manuskrip yang
memuat indeks pembangunan manusia (human development index) Indonesia,
yang menempatkan Indonesia pada urutan 112 dari 175 negara yang
disurvai, Menteri Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas
menandaskan bahwa Indonesia membutuhkan perubahan paradigma
pembangunan.35
Dengan adanya desakan untuk mengubah paradigma pembangunan
ini, menjadi penting pula untuk meninjau seberapa jauh kesesuaian Teori
Hukum Pembangunan tersebut (sebagai suatu model penalaran) dengan
konteks keindonesiaan dewasa ini. Untuk menjawab model penalaran
tersebut, peninjauan tentang konsep-konsep pengembanan hukum36
(rechtsbeoefening) di Indonesia harus termasuk dalam wilayah kajian ini.
Pengembanan hukum di Indonesia adalah kegiatan manusia berkenaan
dengan adanya dan berlakunya hukum di Indonesia, yang secara keseluruhan
meliputi pengembanan hukum teoretis dan praktis. Pengembanan hukum
___________________________
34 BPS-Statistics Indonesia, Bappenas, & UNDP Indonesia, “Toward A New Consensus:
Democracy and Human Development in Indonesia (Indonesia Human Development Report
2001),” <http://www.undp.or. id/publications/ihdr2001/ringkasan_eksekutif.asp>, 14 Juli
2003.
35 M. Taufiqurrahman, “Development Needs Paradigm Shift,” The Jakarta Post, 10 July 2003,
hlm. 1.
36 Dalam penjelasan lisannya, B. Arief Sidharta menyebutkan istilah lain yang berkonotasi sama
yaitu “pereksaan hukum.” Ia sendiri lebih cenderung memilih terminologi “pengembanan
hukum” sebagaimana tampak dari banyak tulisannya. Lihat antara lain B. Arief Sidharta,
Refleksi..., Op. Cit., hlm. 148–155.
SHIDARTA — 15
teoretis adalah kegiatan akal budi untuk memperoleh penguasaan intelektual
tentang hukum atau pemahaman hukum secara ilmiah. Tataran analisisnya
mencakup tiga tingkat abstraksi, yaitu: (1) ilmu-ilmu hukum, baik ilmu
hukum normatif maupun empiris; (2) teori hukum; dan (3) filsafat hukum.
Sementara pengembanan hukum praktis mencakup kegiatan mewujudkan
hukum dalam kenyataan sehari-hari secara konkret, yakni dalam bentuk:
(1) pembentukan hukum; (2) penemuan hukum; dan (3) bantuan hukum.37
Dalam Tabel I-2 terlihat bahwa aktivitas pengembanan hukum praktis ini
mencakup pula kegiatan birokrasi pemerintahan.
Mengingat demikian luas kajian penalaran hukum ini, maka pembatasan
ruang lingkup penelitian tentu perlu dilakukan. Sebagaimana akan
dibentangkan dalam kerangka berpikir di bawah, maka duduk permasalahan
yang ingin diteliti berangkat dari perihal yang paling mendasar dari penalaran
hukum itu sendiri, yakni karakteristiknya. Karakteristik penalaran hukum
ini diperagakan melalui model-model penalaran yang dikenal secara klasikal.
Apabila dihubungkan dengan konteks keindonesiaan dewasa ini, tampaknya
ada kebutuhan untuk menemukan model penalaran, yang di satu sisi tetap
konsisten dengan karakteristik penalaran hukum itu, namun di sisi lain
telah mengakomodasi nilai-nilai keindonesiaan tersebut.
Akhirnya, berdasarkan uraian di atas, dapatlah diformulasikan secara
singkat dua rumusan masalah yang ingin dicari jawabannya dalam penelitian
ini, yakni: (1) apa karakteristik penalaran hukum (legal reasoning) itu; dan (2)
model penalaran hukum apa yang sesuai (ideal) dengan konteks
keindonesiaan dewasa ini?38
D. KERANGKA BERPIKIR
Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam
tiga tataran teori. Pada tataran grand theory ditampilkan teori di bidang
epistemologi. Teori tersebut menyajikan suatu model penalaran. Dalam
model penalaran itu terdapat jalinan pola-pola penalaran. Tataran grand
theory ini memberi dasar pemahaman tentang pola penalaran ilmu-ilmu pada
umumnya (laws of reasoning). Dalam hal ini, dipilih teori (model penalaran)
Hermeneutika dan Konstruktivisme Kritis. Pada tataran middle- range theory,
dipilih suatu kerangka orientasi berpikir yuridis dari salah satu aliran filsafat
___________________________
37 Lihat D.H.M. Meuwissen, “Pengembanan Hukum,” terjemahan B. Arief Sidharta, Jurnal Pro
Justitia, Tahun XII No. 1, Januari 1994, hlm. 61–81.
38 Penjelasan tentang “karakteristik” dan “konteks keindonesiaan”, supra catatan kaki No. 1 dan 22.
16 — HUKUM PENALARAN DAN PENALARAN HUKUM
hukum, yaitu Sociological Jurisprudence, sedangkan pada tataran applied
theory, dipilih Teori Hukum Pembangunan. Alasan pemilihan teori-teori ini
dikemukakan pada akhir subbab ini.
Kerangka berpikir dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab
dua rumusan permasalahan yang telah ditetapkan. Alur pikir dalam ragaan-
ragaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Ada tiga konsep besar yang menjadi pilar bangunan penelitian ini.
Pertama, konsep tentang model-model penalaran hukum (models of legal
reasoning). Pada Ragaan I-a, konsep ini diletakkan pada lingkaran di
tengah. Dalam buku karya J.W. Harris, model-model penalaran hukum
ini disebut dengan istilah models of rationality. Menurut Harris, “By a
‘model of rationality’ is meant a class of reasons which may be cited by an official
in order to justify a legal decision when more than one decision can be given without
infringing legality or constitutionality. It is not a description of the psychological
processes by which officials reach decisions.”39 Konsep penalaran hukum ini
adalah pilar utama bagi keseluruhan objek penelitian ini. Kedua, model-
model hukum penalaran (laws of reasoning) yang diletakkan pada
lingkaran paling kiri. Model-model ini muncul dalam wacana
epistemologi. Ketiga, deskripsi permasalahan penalaran hukum dalam
konteks keindonesiaan, yang diposisikan pada lingkaran paling kanan.
2. Antara konsep pertama dan kedua ini terdapat perbedaan yang
berangkat dari karakteristik masing-masing. Kedua konsep tersebut
dikemukakan melalui pendekatan descriptive study. Dalam ragaan-ragaan
berikut, upaya melakukan descriptive study terhadap dua konsep ini disebut
kerangka berpikir “A”. Kerangka berpikir ini menggiring ke arah
jawaban bagi rumusan permasalahan pertama. Hubungan antara
konsep model-model penalaran hukum dan konsep permasalahan
penalaran hukum dalam konteks keindonesiaan, selanjutnya dibingkai
dengan kerangka berpikir “B”. Kerangka berpikir ini menuntun
analytical study guna menjawab rumusan permasalahan kedua. Kedua
kerangka berpikir yang disinggung pada butir 2 dan 3 di atas
diilustrasikan dalam Ragaan I-a. Selanjutnya, masing-masing pada
Ragaan I-b dan I-c diskemakan lebih jauh tentang kerangka berpikir
A” dan kerangka berpikir “B.”
___________________________
39 J.W. Ha r ri s, Law and Legal Science: An Inquiry into the Concepts Legal Rule and Legal System (Oxford:
Clarendon Press, 1982), Bab V. Dalam terminologi lain, model demikian bisa juga disebut
“paradigma.”
SHIDARTA — 17
3. Pada kerangka berpikir “A,” pada pilar sebelah kiri, diletakkan konsep
hukum penalaran (laws of reasoning). Dalam melihat model-model
penalaran tersebut pertama-tama ditetapkan sudut pandang yang
digunakan. Ada dua sudut pandang yang digunakan untuk meneropong
model-model penalaran tadi, yaitu (1) dari kaca mata kelompok ilmu-
ilmu; serta (2) dari situasi keilmuan pada jaman modern dan posmodern.
Selanjutnya, dikemukakan aspek-aspek ontologis, epistemologis, dan
aksiologis keilmuan, yang kemudian berakhir pada peragaan model-
model penalaran yang dikenal sebagai teori-teori pertumbuhan
pengetahuan ilmiah. Model-model itu meliputi: (1) Positivisme dan
Empirisme Logis; (2) Rasionalisme Kritis; (3) Empirisme Analitis; dan
(4) Hermeneutika dan Konstruktivisme Kritis.
4. Pilar sebelah kanan kerangka berpikir Amenunjukkan konsep
penalaran hukum (legal reasoning), yang penjabarannya juga
menggunakan sudut pandang tertentu dan aspek-aspek konseptual
ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari penalaran hukum tersebut.
Konsep-konsep tersebut terkait dengan pemaknaan hakikat hukum
yang berbeda antara satu penstudi dengan penstudi lainnya (Tabel I-
1). Sudut pandang yang digunakan adalah dari optik keluarga sistem
hukum dan pembedaan partisipan (medespeler) dengan pengamat
(toeschouwer). Mereka semua adalah para penstudi hukum. Ada tiga
kemungkinan posisi partisipan-pengamat ini, yaitu: (1) partisipan; (2)
partisipan sekaligus pengamat; dan (3) pengamat. Khusus untuk
partisipan, terdapat dua kemungkinan posisi, yakni sebagai pengemban
hukum praktis dan pengemban hukum teoretis (lihat Ragaan I-d).
Penjelasan mendalam tentang dasar dan latar belakang pembedaan
posisi-posisi ini diberikan pada bab-bab selanjutnya dari tulisan ini,
namun secara singkat dapat ditunjukkan bahwa penstudi hukum yang
berposisi sebagai pengamat adalah mereka yang bukan berangkat dari
disiplin hukum,40 sekal igus juga tidak menj adika n sis tem h ukum ( suat u
___________________________
40 Ada pandangan yang memasukkan ilmu-ilmu seperti sejarah hukum, sosiologi hukum,
antropologi hukum, psikologi hukum, sebagai bagian dari disiplin hukum juga. Ilmu-ilmu ini
dimasukkan ke kelompok ilmu-ilmu empiris hukum atau ilmu tentang kenyataan hukum.
Dengan demikian disiplin hukum terdiri atas (1) ilmu hukum dogmatis (dogmatika hukum,
ilmu hukum positif), (2) ilmu-ilmu hukum empiris, (3) teori hukum, dan (4) filsafat hukum.
Tampaknya klasifikasi demikian perlu dikritisi, mengingat ilmu-ilmu hukum empiris ini adalah
cabang dari ilmu lain yang nondisiplin hukum, sehingga istilah ilmu-ilmu hukum empiris ini
seharusnya lebih tepat diganti menjadi ilmu-ilmu empiris yang berojekkan hukum (ilmu-ilmu
empiris hukum).
18 — HUKUM PENALARAN DAN PENALARAN HUKUM
negara) sebagai dasar studi mereka. Mereka ini adalah para sejarahwan
hukum, sosiolog hukum, antropolog hukum, psikolog hukum, ahli
politik hukum, dan sebagainya. Sebaliknya, para penstudi yang
berangkat dari disiplin hukum dan menjadikan sistem hukum sebagai
dasar studi mereka adalah para pengemban hukum, baik yang teoretis
maupun praktis. Dasar pembedaan keduanya terletak pada pandangan
mereka terhadap sistem (norma) hukum positif. Sementara itu, pada
posisi antara terletak para penstudi hukum yang menggunakan model
penalaran Sociological Jurisprudence. Mereka berstatus partisipan
sekaligus pengamat. Alasan peletakan posisi inipun menjadi bagian
dari penjelasan bab-bab selanjutnya.
5. Semua deskripsi kemudian bermuara pada model-model penalaran
hukum, yang mencakup: (1) Aliran Hukum Kodrat; (2) Positivisme
Hukum; (3) Utilitarianisme; (4) Mazhab Sejarah; (5) [American]
Sociological Jurisprudence; dan (6) Realisme Hukum. Model-model
penalaran ini sering dikenal sebagai aliran-aliran filsafat hukum yang
menjadi kerangka orientasi berpikir yuridis utama dalam disiplin hukum.
Aliran-aliran filsafat hukum tentu lebih dari enam tersebut, namun
aliran-aliran di atas merupakan konstelasi kerangka berpikir yuridis
klasikal. Beberapa aliran “sempalan” dari aliran klasik tersebut, seperti
Freirechtslehre dan Critical Legal Studies, juga disinggung sekadar
memperkaya uraian atas salah satu mainstream aliran klasikal tersebut.
6. Pilar sebelah kanan pada kerangka berpikir A” selanjutnya dijadikan
pilar sebelah kiri pada Ragaan I-c. Pilar kiri dan kanan ini ditelaah
melalui studi analitis. Pilar kanan tersebut menampilkan konsep
penalaran hukum dalam konteks keindonesiaan. Sudut pandang yang
digunakan adalah para pengemban hukum teoretis dan praktis. Di sini
juga dibicarakan aspek-aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis
yang mengiringi perjalanan sistem hukum Indonesia, serta model-
model yang menandai periode-periode tertentu dalam perkembangan
sistem hukum Indonesia tersebut. Sejak tahun 1973, misalnya, secara
normatif diterima suatu pandangan yang oleh Mochtar Kusuma-
atmadja disebut Teori Hukum Pembangunan. Jika diasumsikan teori
ini sebagai model penalaran, maka teori inipun akan dikritisi dalam
rangka mencari model penalaran hukum yang sesuai (ideal) untuk situasi
Indonesia dewasa ini.
7. Untuk menjawab permasalahan kedua, secara lebih komprehensif, alur
pikirnya dapat diilustrasikan kembali seperti dalam Ragaan I-e. Konsep-
SHIDARTA — 19
konsep penalaran hukum dengan karakteristiknya yang khas tersebut
(yang lahir terutama berkat kolaborasi antara logika dan bahasa41) berada
dalam tataran diskursus grand theories, kemudian diaplikasikan ke dalam
sistem hukum Indonesia dalam tataran diskursus middle- range theory.
Penerapan ini ditangkap secara berbeda-beda antara tiga posisi penstudi
hukum, yaitu partisipan, partisipan sekaligus pengamat, dan pengamat.
Cara melihat hukum ini mempunyai implikasi terhadap pengembanan
hukum, baik pengembanan hukum teoretis dan praktis. Pengembanan
hukum teoretis berkaitan dengan kajian disiplin hukum yakni ilmu
hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Sementara pengembanan
hukum praktis bersentuhan dengan aktivitas pembentukan hukum,
penemuan hukum, bantuan hukum, birokrasi pemerintahan (Tabel 1-
2) dalam tataran diskursus applied theory. 42 Peng embanan hukum prakti s
yang diketengahkan dalam penelitian ini diberi konteks keindonesiaan.
Pengembanan hukum praktis ini dalam derajat tertentu memiliki
hubungan yang erat dengan pengembanan hukum teoretis, khususnya
dalam tataran ilmu hukum. Sebagai akibat lebih lanjut dari perbedaan
konsep (ancangan) dalam sistem hukum dan disiplin hukum itu tadi,
kemudian lahirnya dua kelompok ilmu hukum, yaitu ilmu hukum dalam
persepektif normatif (internal) dan empirikal (eksternal).
Dipilihnya tiga tataran teori: (1) Hermeneutika dan Konstruktivisme
Kritis; (2) Sociological Jurisprudence; dan (3) Teori Hukum Pembangunan,
disertai alasan-alasan tertentu.
1. Sebagaimana digambarkan dalam Bab II, Hermeneutika dan Konstruk-
tivisme Kritis adalah dua model penalaran yang terkait sangat erat.
Konstruktivisme tidak mungkin ada tanpa bangunan hermeneutis di
dalamnya. Oleh karena itu keduanya dibicarakan sec ara bersam aan sebagai
satu kerangka berpikir ilmiah. Dibandingkan dengan model penalaran lain,
Hermeneutika dan Konstruktivisme Kritis memiliki keistimewaan karena
menjadi “state of the art” dalam teori-teori epistemologis era posmodern
dan sejak awal sengaja didesain untuk lebih “akrab” dengan ilmu-ilmu
yang berbasis sosial atau kemanusiaan (ilmu hukum diasumsikan termasuk
dalam kelompok ini). Di sisi lain, Hermeneutika sendiri bukan model
___________________________
41 Hermeneutika dan Konstruktivisme Kritis dapat digunakan untuk penalaran berbagai disiplin
dengan soko guru kajiannya pada logika dan bahasa. Untuk penalaran hukum, logika dan
bahasa ini akan dilengkapi dengan ilmu hukum dan ilmu-ilmu lain nondisiplin hukum. Uraian
mengenai ini dapat ditemukan dalam Subbab A Bab V.
42 Lihat penjelasan ini dalam B. Arief Sidharta, Refleksi …, Op. Cit., hlm. 84 et seq.
20 — HUKUM PENALARAN DAN PENALARAN HUKUM
penalaran yang asing bagi disiplin hukum. Hans-Georg Gadamer dalam
bukunya “Truth and Methods” mengatakan:43
Legal hermeneutics is, then, in reality no special case but is, on the
contrary, fitted to restore the full scope of the hermeneutical problem
and so to retrieve the former unity of hermeneutics, in which jurist and
theologian meet the student of the humanities.
2. Sociological Jurisprudence, sebagaimana diuraikan lebih jauh dalam Bab
III, menunjukkan sifat eklektisnya yang kuat. Model ini berangkat dari
keluarga sistem common law, khususnya Amerika Serikat, namun
kelebihannya dalam mengawinkan antara ketertutupan logika Positivisme
Hukum dan keterbukaan logika Mazhab Sejarah telah menarik perhatian
banyak penstudi hukum di lingkungan keluarga sistem civil law. Bagi sistem
hukum Indonesia, yang sebagian masih disokong oleh unsur hukum
adat, penempatan model penalaran Sociological Jurisprudence ini juga
membuka arah pemahaman yang lebih holistik. Sebagaimana dikatakan
Soetandyo Wignjosoebroto, hukum adat sebenarnya hanya akan
menemukan kelestariannya kalau diperlakukan sebagai common law.44 Ini
berarti, untuk konteks keindonesiaan, cara pandang partisipan sekaligus
pengamat ala [American] Sociological Jurisprudence yang dijiwai keluarga
sistem common law ini merupakan kerangka berpikir yang tepat karena
terhindar dari perspektif satu arah jika hanya menggunakan Positivisme
Hukum yang identik sebagai model penalaran dari keluarga sistem civil
law. Status penstudi Sociological Jurisprudence sebagai partisipan
sekaligus pengamat ini juga menjadi alasan lain untuk menempatkan
aliran ini sebagai kerangka berpikir karena ia menggunakan pola penalaran
yang mungkin paling komprehensif dibandingkan model penalaran
klasikal manapun yang disinggung dalam penelitian ini.
3. Teori Hukum Pembangunan termasuk teori yang lahir karena
ketertarikan Mochtar Kusumaatmadja terhadap Sociological
Jurisprudence (dan Pragmatic Legal Realism). Sebagai model penalaran
hukum, teori ini dijadikan applied theory karena memang dirancang oleh
Mochtar Kusumaatmadja dengan melihat kebutuhan-kebutuhan
pembangunan di Indonesia. Konsep berpikir versi Teori Hukum
Pembangunan ini juga telah diterima secara normatif sebagai konsep
pembinaan hukum di Indonesia sejak 1973. Dengan demikian, Teori
___________________________
43 Gregory Leyh, ed., Legal Hermeneutics: History, Theory, and Practice (Berkeley: University of
California Press, 1992), hlm. xi.
44 Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum..., Op. Cit., hlm. 134–135, 201–202.
SHIDARTA — 21
Hukum Pembangunan memiliki kedekatan dengan grand theories dan
middle-range theory d engan meleta kkannya dalam ruang lingkup keluarg a
sistem civil law, atau lebih khusus lagi, dalam konteks keindonesiaan.
Tabel I-1:
Hubungan Konsep Hukum, Tipe Kajian, dan Metode Penelitian45
___________________________
45 Soetandyo Wignjosoebroto, “Konsep Hukum, Tip e Kaj ian dan Met ode Penel iti ann ya,” m aka lah
disampaikan pada Penataran Metodologi Penelitian Hukum di Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin, Makassar, 4-5 Februari 1994, hlm. 3.
22 — HUKUM PENALARAN DAN PENALARAN HUKUM
Ragaan I-a: Kerangka Berpikir dalam Penelitian
SHIDARTA — 23
Ragaan I-b: Kerangka Berpikir “A”
24 — HUKUM PENALARAN DAN PENALARAN HUKUM
Ragaan I-c: Kerangka Berpikir “B”
SHIDARTA — 25
Ragaan I-d: Posisi Penstudi Hukum
Ragaan I-e: Alur Analisis Kerangka Berpikir “B”
26 — HUKUM PENALARAN DAN PENALARAN HUKUM
E. METODE PENELITIAN
Ada banyak cara mengklasifikasikan sekaligus memberi nama metode-
metode penelitian. Tanpa harus terjebak kepada keragaman teknik
pembedaan dan predikat metodologi demikian, penelitian inipun memilih
terminologi metode penelitiannya dengan istilah studi “deskriptif dan
“analitis”. Jujun S. Suriasumantri menjelaskan penelitian “deskriptif versus
analitis” ini dengan mendasarkan ulasannya pada tiga golongan penelaahan
ilmiah. Golongan pertama disebutnya dengan penelitian deskriptif, dan
dua golongan berikutnya sebagai penelitian analitis. Ia menulis:46
Penelaahan ilmiah pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga
golongan. Golongan pertama adalah penelaahan yang mencoba
mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan kategori tertentu. Kategori ini
dapat mempergunakan berbagai kriteria seperti ukuran atau sistem
nomenklatur.... Pada hakikatnya penelaahan golongan pertama merupakan
upaya untuk mendeskripsikan variabel yang kita teliti secara mandiri tanpa
dikaitkan dengan variabel-variabel lain baik yang bersifat membandingkan
maupun menghubungkan... Penelitian yang bersifat memperlakukan variabel
secara mandiri ini saya namakan penelitian deskriptif.
Di samping penelitian yang bersifat deskriptif ini terdapat penelitian yang
bersifat analitis. Penelitian yang bersifat analitis tidaklah semata mencoba
menemukan variabel secara mandiri tetapi kemudian membandingkan atau
menghubungkannya dengan variabel-variabel lain. Kemajuan di bidang ilmu
pada dasarnya dapat dikembalikan kepada tiga tahap perkembangan yakni
mengklasifikasikan, membandingkan dan menghubungkan. Senapas dengan
pernyataan itu maka kegiatan penelitian pun dapat dibagi ke dalam tiga
golongan yang setara pula yakni deskriptif, komparatif, dan kausal/asosiatif.
Penelitian yang bersifat membandingkan dan menghubungkan mempunyai
perbedaan yang hakiki dengan penelitian yang bersifat mengklasifikasikan.
Perbedaan ini terletak pada adanya analisis yang merupakan dasar penarikan
kesimpulan mengenai ada atau tidaknya perbedaan dan hubungan yang
dimaksudkan. Secara epistemologis kegiatan penelitian ilmiah mempunyai
dua tipe analisis yakni, pertama analisis yang bersifat teoretis yang merupakan
kerangka pikir bagi pengajuan hipotesis dan, kedua, analisis yang bersifat
inferensial yang merupakan penarikan kesimpulan dari data empiris yang
dikumpulkan.
Penelitian ini juga dapat dikatakan menggunakan metode [penelitian]
filsafat. Suatu metode, yang menurut Moh. Nasir, adalah satu dari empat
___________________________
46 Jujun S. Suriasumantri, Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial, dan Politik: Sebuah Dialog tentang
Dunia Keilmuan Dewasa Ini (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 61–62.
SHIDARTA — 27
metode penelitian yang paling banyak digunakan sejak tahun 1914.47 Apa
yang dimaksud dengan metode penelitian filsafat sendiri tentu
membutuhkan penjelasan panjang lebar, namun untuk mudahnya dibedakan
oleh Anton Bakker dan Ahmad Charris Zubair dalam sepuluh macam.
Kesepuluh metode filsafat tersebut adalah: (1) interpretasi; (2) induksi dan
deduksi; (3) koherensi intern; (4) holistik; (5) kesinambungan historis; (6)
idealisasi; (7) komparasi; (8) analogikal; (9) deskripsi; dan (10) heuristika.48
Metode-metode tersebut dapat dirunut akarnya dalam dua tradisi filsafat,
yakni tradisi Kontinental dan Inggris.49 Metode demikian kiranya sejalan
dengan grand theories yang dipilih sebagai pisau analisis dalam penelitian ini,
yaitu Hermeneutika dan Konstruktivisme Kritis. Keduanya tidak dapat
melepaskan diri dari aktivitas tafsir-menafsir (interpretasi). Oleh karena
itu, metode interpretasi merupakan pilihan yang absolut dalam metode
penelitian ini. Di sisi lain, mengingat penelitian ini bersifat deskriptif dan
analitis, maka metode komparasi, analogikal, dan deskriptif juga menjadi
bagian yang tidak terpisahkan.
Terlepas dari itu semua, sangat disadari bahwa pendekatan filsafat yang
holistik tidak pernah membiarkan dirinya terjerumus dalam sekat-sekat
metodologis seperti itu. Sebagai contoh, landasan teoretis yang berada dalam
tataran middle-range dan applied (Soci ologica l Ju risp rudence dan Teori Hukum
Pembangunan) hanya mungkin dipahami apabila ditelaah dengan melihat
kesinambungan historis, idealisasi, koherensi intern, heuristika, dan
seterusnya.
Teori-teori di atas semata-mata dibutuhkan untuk membantu
memberikan pengarahan dalam menjawab kedua rumusan permasalahan.
Teori-teori tersebut dengan demikian merupakan alat bantu untuk melihat
permasalahan secara lebih terfokus. Sekalipun demikian, penelitian ini tidak
bertujuan untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian ini sangat mungkin
justru merupakan “hipotesis” itu sendiri.
___________________________
47 Moh. Nasir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 53.
48 Anton Bakker & Ahmad Charris Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat (Yogyakarta: Kanisius, 1994).
Lihat juga: Anton Bakker, Metode-Metode Filsafat, cet 2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986). Untuk
penjelasan singkat tentang metode filsafat, baca: Shidarta, Dasar-Dasar Filsafat: Pengantar Mempelajari
Filsafat Hukum (Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanagara, 1999), hlm. 5–10.
49 Peter Caws dalam kata pengantarnya menulis: Philosophy in the twentieth century, to oversimplify
matters somewhat, has been split between two traditions, the continental and the British (although a good deal
of recent work in the latter has been done in Warsaw, Vienna, and the United States). The first is rationalist
and methaphysical, the second empiricist and logical; and there has been regrettably little exchange of ideas
between them.” Lihat J.M. Bocheñski, The Methods of Contemporary Thought, terjemahan Peter
Caws (New York: Harper Torchbooks, 1965), hlm. ix-x.
28 — HUKUM PENALARAN DAN PENALARAN HUKUM
Penelitian ini mengandalkan data sekunder dengan studi dokumen
sebagai instrumen utamanya. Sumber data formalnya terutama berupa
pendapat para ahli (doktrin) yang tertulis dalam buku-buku teks di bidang
epistemologi, yang memuat kajian mendalam tentang logika, baik logika
dalam ilmu-ilmu pada umumnya maupun logika hukum. Dengan perkataan
lain, penelitian ini pada akhirnya mempertautkan antara hukum penalaran
dan penalaran hukum. Kategori yang pertama (hukum penalaran)
mengandung arti penalaran-penalaran yang terpola secara umum,
sebagaimana diterapkan pada ilmu-ilmu pada lazimnya. Sementara penalaran
hukum lebih menjurus kepada spesifikasi penalaran di bidang ilmu hukum.
Suatu kajian khas teori hukum yang sangat mengandalkan instrumen logika
dan bahasa.
Konfigurasi pemikiran filsafat, seperti ditampilkan melalui aneka aliran
filsafat hukum menjadi kajian pendukung. Sumber data formalnya juga
berasal dari buku-buku teks di bidang filsafat hukum. Data pendukung
juga berupa wawancara dengan narasumber yang memiliki pemikiran-
pemikiran signifikan terhadap penelitian ini, yakni Mochtar Kusumaatmadja.
Tokoh ini dipilih karena memiliki peran penting dalam perancangan
pembangunan hukum nasional dalam dua dasawarsa terakhir, antara lain
melalui Teori Hukum Pembangunannya.
Terkait dengan segi penalaran hukum sebagaimana diterapkan dalam
praktik sehari-hari, C.J.M. Schuyt menyebutkan empat organisasi
pengemban hukum yang menjalankan aktivitas tersebut, seperti Tabel I-2
di bawah ini.
Tabel I-2
Organisasi dalam Sistem Hukum50
___________________________
50 C.J.M. Schuyt, Recht en Samenleving: Centrale Problemen, Alternatieven en Overzichten (As sen: van Goc um,
1981), hlm. 17 dalam: B.R. Rijkschroeff, Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum, editor Wila
Chandrawila Supriadi, terjemahan F. Tengker (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 114. Kata
“sistem” aslinya ditulis “tatanan.” Terkait dengan organisasi-organisasi dalam tabel tersebut,
SHIDARTA — 29
Untuk keperluan analisis sekitar penalaran hukum praktis dalam
konteks keindonesiaan, tidak semua organisasi di atas dipilih sebagai objek
kajian. Organisasi yang dipilih hanyalah peradilan. Objek kajian peradilan
adalah berupa sebuah putusan hakim51 yang terbit dalam periode terakhir
perkembangan hukum di Indonesia, yakni periode tahun 1966 sampai
sekarang.52 Pemilihan atas putusan hakim sebagai objek kajian dan periode
terakhir ini sebagai lingkup waktu, didasari sejumlah alasan:
1. Penalaran hukum yang paling komprehensif dilakukan pada pekerjaan
hakim di peradilan.53 Dengan mengangkat putusan hakim Indonesia
sebagai contoh penalaran hukum praktis akan memberikan contoh
yang paling konkret tentang bagaimana penalaran hukum tersebut
diaplikasikan dalam konteks keindonesiaan.
2. Suatu aliran filsafat hukum dapat saja memiliki pengaruh besar pada
periode tertentu, namun aliran pemikiran lainnya pun tidak lalu berarti
kehilangan eksistensinya pada periode tersebut. Berdasarkan
pertimbangan tersebut, sesungguhnya keputusan yang arbitrary untuk
memilih periode pasca-1966 dalam penelitian ini diyakini tetap mampu
mengetengahkan konfigurasi orientasi berpikir yuridis sebagaimana
diperlihatkan oleh semua aliran filsafat hukum itu.
_________________________________________________________
perlu juga diperhatikan penjelasan Harold J. Berman, bahwa penalaran hukum tidak hanya
mencakup aktivitas intelektual hakim, melainkan …to include the types of reasoning used in other
kinds of legal activity, such as making laws, administering laws, the trial (and not merely the decision) of cases
in court, the drafting of legal documents, and the negotiation of legal transactions.” Harold J. Be rman , “Legal
Reasoning,” dalam International Encyclopedia of Social Sciences, ed. 1972, hlm. 197.
51 Istilah putusan berbeda dengan yurisprudensi. Secara teknis “putusan” juga dibedakan dengan
“penetapan” karena yang pertama mengacu pada produk peradilan contentieus, sementara yang
kedua produk peradilan voluntair. Tentang pengertian yurisprudensi dan peranannya sebagai
sumber hukum, lihat Lie Oen Hock, “Jurisprudensi sebagai Sumber Hukum,(pidato
pengukuhan guru besar luar biasa dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum dan Pengetahuan
Masjarakat, Universitas Indonesia, Djakarta, 19 September 1959).
52 Ada tiga periode besar perkembangan hukum Indonesia menurut Soetandyo Wignjosoebroto,
yaitu: (1) Bagian I, antara tahun 1840-1890, (2) Bagian II, antara tahun 1890-1940, dan (3) Bagian
III, periode 1940-sekarang. Tiap-tiap bagian ini dipecah lagi menjadi beberapa subbagian. Khusus
pada Bagian III terdapat satu subbagian yang menunjukkan periode Pemerintahan Orde Baru,
antara tahun 1966-1990. Tahun 1990 ini digunakan Soetandyo sebagai batas terakhir tahun
penelitiannya. Lihat lebih lanjut Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum Kolonial…, Op.Cit.
53 Itulah sebabnya aliran seperti Realisme Hukum (Amerika) beranggapan All law is judge-made-
law.” Bahkan, ahli hukum terkemuka dari Jerman, seperti Peter Noll berpendapat, “Die
Rechtswissenschaft ist bis heute eine reine Rechtsprechungswissenschaft geblieben” (Ilmu hukum sampai sekarang
hanyalah tinggal ilmu yang murni tentang peradilan). Ungkapan senada juga dilontarkan oleh
W. G . v a n d e r V e l d e n . M en g e n a i h a l i n i l ih a t A . H a m i d S . A t t a m i m i , “ P e n g a n t a r : I l m u P e r u n d a n g -
undangan (Gesetzgebungslehre) dan Teori Perundang-undangan (Gesetzgebungstheorie) serta
Pengajarannya di Fakultas Hukum,” dalam: Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-
undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. xv-xxv.
30 — HUKUM PENALARAN DAN PENALARAN HUKUM
3. Periode terakhir (pasca-1966) berada dalam kurun waktu yang paling
panjang dan aktual dengan jumlah putusan hakim relatif lebih banyak.
Kondisi tatanan hukum yang tengah disoroti juga dengan sendirinya
dipilih yang mampu dicerminkan oleh putusan tersebut. Kedekatan
periode ini dengan saat penelitian memberi keuntungan dari segi
aktualitas karena situasi tatanan hukum Indonesia dewasa ini terrefleksi
dari putusan tersebut.
Terkait dengan putusan hakim yang diteliti, terdapat dua faktor yang
harus dikontrol. Pertama, objek putusan hakim mencakup bidang hukum
yang sangat luas, sehingga perlu dibatasi. Dalam hal ini, bidang hukum
yang dipilih adalah perdata. Bidang hukum perdata memberi kesempatan
yang lebih lapang bagi para fungsionaris hukum (khususnya hakim) untuk
memberikan penemuan-penemuan hukum (rechtsvinding). Salah satu
keleluasaan yang dimaksud adalah diperbolehkannya penggunaan metode
konstruksi, yang tidak diperkenankan diterapkan dalam bidang hukum
pidana. Pemilahan hukum perdata ke dalam kategori netral dan non-netral
(sensitif dan non-sensitif54), seperti dilakukan oleh Mochtar Kusuma-
atmadja,55 ju ga dipertimbangka n dala m hal p emili han c ontoh kasus seba gai
objek-telaah penelitian ini. Faktor kedua yang perlu diperhatikan adalah
subjek si pembuat putusan. Penalaran dalam putusan hakim adalah aktivitas
subjektif dari si hakim, baik dilihat secara personal (sendiri-sendiri) maupun
secara majelis (bersama-sama). Dengan demikian, figur hakim menjadi
pertimbangan yang penting, sekalipun disadari bahwa peristiwa hukum
yang berbeda sangat mungkin menuntut model penalaran yang berbeda
pula, sekalipun dilakukan oleh subjek-subjek hakim yang sama. Putusan
hakim yang dinilai memenuhi semua syarat-syarat di atas adalah dua putusan
Mahkamah Agung tentang gugatan sejumlah penduduk terhadap
pembebasan tanah mereka untuk pembangunan Waduk Kedungombo, Jawa
Tengah (putusan kasasi perdata Nomor 2263-K/Pdt./1991 dan putusan
perkara peninjauan kembali perdata Nomor 650-PK/Pdt/1994). Kedua
putusan ini mengenai perkara gugatan 34 orang warga Kedungpring
(Kedung Ombo) terhadap Negara (Pemerintah) Republik Indonesia
sehubungan dengan ganti rugi atas tanah mereka untuk keperluan proyek
pembangunan Waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah.
___________________________
54 Istilah “sensitif ” ini dipakai oleh H.R. Otje Salman S. dan Eddy Damian dalam mengantar
buku Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)
(Bandung: Alumni, 2002), hlm. viii.
55 Lihat Mochtar Kusumaatmadja, Hukum..., Op. Cit., hlm. 14.
SHIDARTA — 31
Dari segi penalarannya, kasus ini menarik karena memperagakan pola
penalaran yang bertolak belakang, sekalipun kedua putusan itu dilahirkan
dari satu lembaga peradilan yang sama (Mahkamah Agung), dalam jeda
waktu antara keduanya yang relatif singkat. Kontroversi yang muncul dari
kedua putusan ini adalah seputar penalaran para hakimnya terhadap
sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain Pasal 178 Herziene
Indonesisch Reglement (HIR), Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Keputusan Presiden No. 55 Tahun
1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk
Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun
1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan
Tanah.
Analisis terhadap putusan hakim yang dipilih secara purposif seperti
di atas disadari tidaklah representatif untuk mewakili semua pola penalaran
hukum yang berada dalam konteks keindonesiaan tersebut. Putusan hakim
ini digunakan sebagai contoh untuk menunjukkan aplikasi penalaran hukum
yang terjadi dalam konteks keindonesiaan itu, sehingga disadari ada
kekurangan-kekurangan yang harus diperhatikan dalam mendesain suatu
model penalaran hukum yang sesuai (ideal) dengan konteks keindonesiaan
dewasa ini.
Analisis data dilakukan secara kualitatif. Sejalan dengan metode
penelitian yang digunakan, dalam penelitian inipun terdapat dua tahap studi
yang dilakukan. Pada tahap pertama dilakukan pendekatan descriptive study,
yakni dalam rangka menjawab rumusan pemasalahan pertama. Selanjutnya,
untuk menjawab rumusan permasalahan kedua digunakan pendekatan
analytical study. Untuk hal-hal tertentu, seperti perbandingan antara unsur-
unsur penalaran disajikan dalam bentuk tabel. Dengan demikian, beberapa
analisis dimungkinkan dilakukan dengan cara interpretasi tabel.
32 — HUKUM PENALARAN DAN PENALARAN HUKUM
A. PENGANTAR
Jika ada yang mengatakan, “Bahasa hukum harus tunduk kepada
hukum bahasa!”1 maka analog dengan itu adalah bahwa penalaran
hukumpun wajib tunduk pada hukum-hukum penalaran. Berangkat dari
analogi tersebut, maka bab ini dipandang perlu untuk ditulis.
Kata “hukum” dalam “hukum penalaran” mengandung makna sebagai
dalil-dalil yang digunakan dalam proses penalaran. Elaborasi terhadap dalil-
dalil penalaran ini mempunyai konsekuensi yang tidak sederhana karena ia
menyentuh bidang persoalan yang sangat luas.
Untuk membahas hukum penalaran dalam perspektif yang lebih
sempit, terlebih dulu tentu perlu dibatasi sudut pandang yang akan dipakai
sebagai alat teropong. Dalam konteks pembatasan sudut pandang tersebut
kemudian dipilih perspektif hukum penalaran menurut kaca mata kelompok
ilmu-ilmu serta periodisasi modern dan posmodern. Dua pengelompokan
sudut pandang ini ditempatkan pada Subbab B.
Jika sudut pandang terkait dengan perspektif subjek penstudinya, maka
dilihat dari perspektif objek kajiannya sendiri, terdapat sedikitnya aspek-
aspek yang tidak kalah besar pengaruhnya. Tiga aspek kunci yang disinggung
pada subbab berikutnya adalah aspek ontologis, epistemologis, dan
aksiologis.
Hukum-hukum penalaran yang ingin diperlihatkan dalam bab ini tersaji
dalam model-model penalaran dari aliran-aliran yang dikenal luas. Aliran-
aliran tersebut menyajikan karakteristik penalaran menurut sudut-sudut
BAB II
HUKUM PENALARAN
___________________________
1Penggalan kalimat tersebut sering diucapkan oleh Prof. Dr. R.M. Sudikno Mertokusumo,
S.H. dalam kuliah-kuliahnya di Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
(1991–1993).
SHIDARTA — 33
pandang dan aspek-aspek tertentu. Dengan kondisi tersebut, sudah dapat
diprediksikan bahwa hukum-hukum penalaran tersebut tidak mungkin
tampil seragam. Sekalipun demikian, uraian di bawah berguna untuk
menunjukkan bahwa disunitas karakteritik penalarannya tidak hadir dengan
sendirinya tanpa penjelasan atau pertanggungjawaban. Hukum-hukum
penalaran itu muncul karena ada karakteristik dan kebutuhan khas (konteks)
keilmuan dari [kelompok] ilmu-ilmu yang bersangkutan.
Akhirnya, pendapat “penalaran hukum harus sepenuhnya tunduk pada
hukum penalaran” seperti diutarakan di muka, kembali menjadi premis
yang dipertanyakan. Artinya, sangat mungkin bahwa kebenarannya menjadi
relatif karena harus digantungkan pada karakteristik dan konteks keilmuan
dari ilmu hukum itu sendiri. Hal-hal demikian terilustrasi dengan jelas dalam
bab ini, untuk selanjutnya digunakan sebagai landasan analisis pada Bab V.
B. SUDUT PANDANG
Mengingat terminologi “hukum penalaran” itu sendiri dapat dilekatkan
pada berbagai dimensi, maka ruang lingkup deskripsi hukum penalaran
tersebut perlu dibatasi, antara lain dengan menetapkan sudut pandang yang
dipakai sebagai alat teropong.
Dalam konteks sudut pandang tersebut, pertama-tama dipilih
perspektif hukum penalaran menurut kaca mata kelompok ilmu-ilmu. Posisi
pandang ilmu-ilmu sangat menentukan pendekatan masing-masing dalam
melakukan aktivitas penalarannya. Diskursus berkepanjangan tentang ilmu
yang berkesatuan (unified science atau Einheitwissenschaft) dan pola penalaran
mana yang paling andal antara induksi dan deduksi, adalah contoh masalah-
masalah yang timbul karena dipicu oleh ketidaksepakatan pengelompokan
ilmu-ilmu. Tidak mengherankan apabila akhirnya timbul penafikan
eksistensi suatu kelompok ilmu oleh kelompok ilmu lainnya. Uraian tentang
pengelompokan ilmu-ilmu ini juga menjadi pembuka jalan ke arah
pembahasan tentang posisi ilmu hukum dalam khazanah keilmuan, sekaligus
untuk melihat apakah posisi tersebut berdampak pada karakteristik
penalaran yang digunakannya.
Hukum penalaran yang melekat pada ilmu-ilmu tersebut ternyata juga
tidak statis menghadapi perubahan masa. Sudut pandang akibat dinamika
“sang kala” tersebut diwakilkan oleh uraian tentang masa modern versus
posmodern. Harus diakui bahwa posmodernisme telah memberikan ujian
berat bagi kemapanan ilmu-ilmu dan hukum-hukum penalaran mereka.
Posmodernisme menuntut reorientasi, tidak saja pada sisi pemaknaan
34 — HUKUM PENALARAN DAN PENALARAN HUKUM
ontologis dan aksiologis, tetapi terlebih-lebih pada epistemologis
keilmuannya. Ujian seperti ini tentu juga harus dihadapi oleh sistem
pengetahuan yang bernama “ilmu hukum.”
1. Kelompok Ilmu-Ilmu
It continues to amaze me how many ‘educated’ people do not understand what
science is or what is meant by the term ‘scientific method’,” ungkap J.P. Siepmann,
yang kemudian mengutip pendapat (yang dinilainya arogan) dari pemenang
Nobel di bidang fisika Percy W. Bridgman, No working scientist, when he
plans an experiment in the laboratory, asks himself whether he is being properly scientific,
nor is he interested in whatever method he may be using as method.” J.P. Siepmann
kemudian membedakan “Science(“S” dengan huruf kapital) dengan “science
(“s” dengan huruf kecil). Istilah “Science” menurutnya adalah “...the field of
study which tries to describe and understand the nature of the universe in whole or
part,” sedangkan “science” adalah “...the application of this discipline.”2
Cuplikan pernyataan di atas memberikan ilustrasi singkat betapa sulitnya
memberikan definisi ilmu. Padahal, teknik pengelompokan ilmu-ilmu sangat
ditentukan oleh batasan yang diberikan terhadap terminologi “ilmu” itu sendiri.
Ilmu (sains) dapat diartikan secara luas atau sebaliknya, secara sangat sempit.
Untuk keperluan bab ini, batasan ilmu akan dikaji dari aspek yang luas (“Science
dengan “S” huruf kapital). Dalam rangka ini pula, pengertian tentang ilmu
mula-mula dibedah dari aspek denotasinya, dan kemudian dari segi konotasinya.
Denotasi (isi pengertian) ilmu mencakup unsur-unsur yang terkandung di dalam
pengertian ilmu tersebut. Sementara konotasi (wilayah pengertian) adalah luas
lingkungan realitas yang ditunjuk dengan pengertian tersebut.
Denotasi ilmu dapat dirujuk dengan melihat unsur-unsur definisinya.
Dalam karya besar kamusnya yang legendaris, Samuel Johnson,
menyebutkan unsur-unsur ilmu itu sebagai berikut:3
a. knowledge;
b. certainty grounded on demonstration;
c. art attained by percepts, or built on principles;
d. any art or species of knowledge;
e. one of the seven liberal arts.
___________________________
2J.P. Siepmann, ed., “What is Science,” <http://www.journaloftheoretics.com/Editorials/Vol-
1/el-3.htm>, 9 Mei 2003.
3Samuel Johnson, A Dictionary of the English Language, Vol. II (London: n.p.: 1831), hlm. 569
dikutip oleh The Liang Gie, The Interrelationship of Science and Technology: A Systematic Clarification
for the Development of Science and Technology Policy in Indonesia (Yogyakarta: Yayasan Studi Ilmu
dan Teknologi, 1982), hlm. 15.
SHIDARTA — 35
Unsur-unsur itu menunjukkan denotasi ilmu yang demikian luas,
menyerupai batasan terminologi Wissenschaft dalam bahasa Jerman, yang
mencakup juga ilmu-ilmu kemanusiaan (Geisteswissenschaft). Rudolf Carnap
juga menggunakan batasan ilmu yang kurang lebih sama luasnya, yang
menyatakan ilmu itu:4
...including all theoretical knowledge, no matter whether in the field of natural sciences or
in the field of the social sciences and the so-called humanities, and no matter whether it is
knowledge found by the application of special scientific procedures, or knowledge based on
common sense in everyday life.
Dilihat dari konotasinya, ilmu mencakup aspek proses (scientific research),
prosedural (scientific method), dan produk (scientific knowledge). Ketiganya
membentuk segi tiga konotasi ilmu (the trifold connotations of science). The
Liang Gie menyatakan:5
The three connotations are not fortuitous nor arbitrary. On the contrary, the trifold
connotations present a more logical conception of science from an internal and systematic
point of view. The connotations are logically interrelated as a unified whole depicted by
the area of the triangle.... A discussion on science can begin with any one of the three
vertices and eventually will include the other two if the entire area must be covered. But
the more logical sequence will usually view science successively as a series of activity
(process), a range of method (procedure), and a body of knowledge (product). It is
impossible to discuss science without considering its subject, namely human beings who
have certain aims and cognitive abilities. Thus in the first instance science is a human,
purposeful, and cognitive activity. The activity comprises the subtantive part and the
procedural form of operations that have to be performed. Hence science is a definite
method applied by scientists in their search for new facts or improvement of existing
information concerning particular phenomena. The resulting outcome or product of the
methodical inquiry is a corpus of propositions so that in the last analysis science is
scientific knowledge....
Secara historis, banyak kalangan menyakini ilmu-ilmu, yang konon saat
ini berjumlah 650–700 buah,6 bermula dari filsafat. Diferensiasi ilmu, yang
___________________________
4Rudolf Carnap, “Logical Foundations of the Unity of Science,” dalam Otto Neurath et al.,
International Encyclopedia of Unified Science, cet. 7 (Chicago: University of Chicago Press, 1970),
hlm. 45. Bandingkan dengan Harold Berman yang menyebut “konotasi” ilmu dalam tiga kriteria,
yaitu kriteria metodologikal, nilai, dan sosiologikal. Mengenai hal ini baca ulasannya dalam B.
Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan
dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia,
cet. 2 (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 105-106.
5The Liang Gie, Op. Cit., hlm. 26.
6Mengenai angka ini, lihat Haryono Semangun, “Filsafat, Filsafat Pengetahuan, dan Kegiatan
Ilmiah,” Pidato ilmiah dalam rangka acara pembukaan kuliah Program pascasarjana Universitas
Gadjah Mada, Yogyakarta, semester II Tahun Akademik 1991/1992, 3 Februari 1992, hlm. 4.
36 — HUKUM PENALARAN DAN PENALARAN HUKUM
disebut ilmu-ilmu vak itu sudah dimulai pada era Yunani Kuno dan
dipastikan akan berlanjut sampai sekarang, antara lain sebagaimana terlihat
dari pertumbuhan program-program studi di perguruan tinggi.
Ada banyak sekali metode pengelompokan ilmu-ilmu. Dalam uraian
subbab ini, konstelasi ilmu-ilmu dibedakan dalam dua kelompok utama,
yaitu ilmu formal dan ilmu empiris (ilmu positif). Ilmu-ilmu formal tidak
memfokuskan diri pada gejala-gejala faktual sebagai objek kajiannya.
Sebaliknya yang terjadi pada ilmu-ilmu empiris. Oleh karena itu, ilmu-ilmu
formal digunakan sebagai sarana untuk membantu analisis ilmu-ilmu
empiris. Sebagai contoh, statistika yang pada dasarnya bertumpu pada
matematika, adalah sarana yang paling banyak digunakan untuk keperluan
analisis ilmu-ilmu empiris tersebut. Pusat perhatian ilmu-ilmu formal adalah
sistem-sistem penalaran dan perhitungan.
Oleh karena perhatiannya lebih kepada sistem-sistem penalaran dan
perhitungan itulah, maka kebenaran ilmu-ilmu formal didekati secara formal
pula. Artinya, langkah-langkah (prosedur) penalaran merupakan ukuran
kebenaran atas pengetahuan yang dihasilkan. Hal ini berbeda dengan ilmu-
ilmu empiris karena yang lebih dipentingkan adalah kebenaran material,
sementara metodologinya dapat saja berbeda-beda antara satu penelitian
dengan penelitian lainnya.
Gejala pengetahuan dapat didekati dengan menggunakan dua model
pendekatan. Pertama, manusia (subjek) itu mendekati objek telaahnya dengan
membuat suatu model lahir dan nyata (tiga dimensi). Model ini mungkin
memperkecil ukuran kenyataan tertentu (misalnya dalam astronomi) atau
sebaliknya, memperbesar ukuran sebenarnya (misalnya model atom dari
Rutherford-Bohr). Upaya ini dilakukan dengan sangat menyederhanakan
kenyataan yang dipelajari. Diharapkan, dengan model tersebut objek yang