ArticlePDF Available

Abstract

Religion was regarded as a source of prejudice against others who are different, even a source of hatred. In fact, as complex teachings, religions had opposite role, reducing prejudice. This study attempted to find religious values that can be useful for prejudice reduction. With a qualitative method, religious values reducing prejudice were explored from five religions, namely Hinduism, Buddhism, Catholicism, Christianity and Islam. Data were collected through studying religious texts, both from the main sources and the works of religious leaders. The finding found that all religions had fundamental values that could reduce prejudice. These values generally were in the form of respect for diversity, prohibition of acting unfairly, and prohibiting acts of violence. This finding was expected to refute the assumption that religion was a source of prejudice, hatred and horizontal conflict.
Jurnal Studi Agama dan Masyarakat ISSN: 1829-8257; E ISSN: 2540-8232
Vol. 16, No 2, Desember 2020, p. 132-148 132
DOI: 10.23971/jsam.v16i2.2252 W : http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/jsam
E : Jsam.iainpky@gmail.com
PREJUDICE REDUCTION
DALAM AJARAN AGAMA-AGAMA
Erham Budi Wiranto
Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta 57162, Indonesia
erhambudi@gmail.com
Phone: 085743213046
ARTICLE INFO
ABSTRACT
Article history:
Received : 2020-09-21
Revised : 2020-12-07
Accepted : 2020-12-21
Religion was regarded as a source of prejudice against others who
are different, even a source of hatred. In fact, as complex teachings,
religions had opposite role, reducing prejudice. This study attempted
to find religious values that can be useful for prejudice reduction.
With a qualitative method, religious values reducing prejudice were
explored from five religions, namely Hinduism, Buddhism,
Catholicism, Christianity and Islam. Data were collected through
studying religious texts, both from the main sources and the works of
religious leaders. The finding found that all religions had
fundamental values that could reduce prejudice. These values
generally were in the form of respect for diversity, prohibition of
acting unfairly, and prohibiting acts of violence. This finding was
expected to refute the assumption that religion was a source of
prejudice, hatred and horizontal conflict.
ABSTRAK
Agama menjadi sumber prasangka terhadap pihak lain yang berbeda,
bahkan sumber kebencian. Padahal sebagai ajaran yang kompleks,
agama-agama justru dapat berperan sebaliknya, mengurangi
prasangka. Kajian ini bertujuan menemukan nilai-nilai keagamaan
yang dapat berguna bagi prejudice reduction (pengurangan
prasangka). Dengan metode kualitatif, nilai-nilai keagamaan yang
mereduksi prasangka dieksplorasi dari lima agama yaitu Hindu,
Buddha, Katolik, Kristen, dan Islam. Data dikumpulkan dengan studi
terhadap teks-teks keagamaan baik sumber utama maupun karya para
tokoh agama. Kajian ini menemukan bahwa semua agama yang
diteliti memiliki nilai-nilai fundamental yang dapat mereduksi
prasangka. Nilai tersebut secara umum berupa penghargaan terhadap
keragaman, larangan berlaku tidak adil, dan larangan tindakan
kekerasan. Temuan ini diharapkan dapat membantah asumsi yang
menyebut agama sebagai sumber prasangka, kebencian, dan konflik
horizontal.
.
Keywords:
multicultural education,
studies of religions,
prejudice,
religious violence
Kata Kunci:
pendidikan multikultural,
studi agama,
prasangka,
agama-agama
I. Pendahuluan
Lebih dari seperempat negara di dunia (56
dari 198 negara, atau setara 28 persen)
melakukan pembatasan oleh pemerintah
(government restriction) yang dipicu oleh
adanya insiden ketegangan, kerusuhan,
hingga kekerasan dan konflik agama,
terorisme, dan pelecehan terhadap
perempuan karena melanggar aturan agama.
Dalam konteks regional Asia, Indonesia
berada di peringkat ke enam, dengan index
7,7. Skor ini termasuk sangat tinggi karena
Jurnal Studi Agama dan Masyarakat 133
Vol. 16, No. 2, Desember 2020, p. 132-148
ISSN: 1829-8257; ISSN: 2540-8232 Erham Budi Wiranto (Prejudice Reduction)
margin 6,6 sudah termasuk kategori very
high. Artinya pemerintah Indonesia termasuk
sangat sering direpotkan dengan ketegangan
dan konflik agama. (Majumdar & Villa,
2020).
Kementerian Agama Republik Indonesia
pada 2019 juga merilis Indeks Kerukunan
Umat Beragama (KUB) yang menunjukkan
bahwa lebih dari 50 persen Propinsi di
Indonesia (18 dari 34) memiliki indeks di
bawah rata-rata KUB (Kementerian Agama,
2019).
Ketegangan antar unsur kultural maupun
antar agama, dalam konteks masyarakat
modern, masih dipicu oleh adanya prasangka
(prejudice). Konflik hingga peperangan dapat
disebabkan oleh prasangka keagamaan.
Meskipun suatu konflik terjadi dengan faktor
yang kompleks, namun agama seringkali
menjadi faktor yang signifikan. Hal ini
karena agama memiliki potensi untuk
memunculkan prasangka (Durrant &
Poppelwell, 2017). Meledaknya huru-hara
selama Arab Springs awalnya juga dipicu
oleh prasangka yang memuncak menjadi aksi
(Wolfsfeld, Segev, & Sheafer, 2013).
Sebaliknya dukungan positif berkontribusi
dalam meredakan bahkan mencegah konflik.
Sebagai contoh, dukungan internasional
melalui media sosial untuk menghentikan
konflik Hamas dan Israel direspon dengan
secara positif oleh pihak yang
bertikai(Zeitzoff, 2018). Dengan demikian,
selain berpotensi memicu prasangka dan
konflik, agama juga memiliki potensi
sebaliknya, yaitu meredam dan mencegah
konflik. Kemampuan mengelola prasangka
menjadi salah satu kunci mencegah konflik
keagamaan. Oleh karena itu, harus ada upaya
untuk mengurangi prasangka demi mencegah
adanya konflik horizontal di masyarakat.
Salah satu cara efektif untuk mengurangi
prasangka adalah dengan melakukan kontak
sosial antar kelompok. Bagaimanapun,
multikultural telah menjadi fakta sosial
(Erawati, 2017) yang tak terbantahkan dan
tidak terhindarkan. Maka kontak antar unsur
kultural yang berbeda harus dapat
diakomodasi.
Oleh karena itu kontak sosial bukan satu-
satunya cara. Ada beberapa cara lain yang
juga efektif untuk prejudice reduction.
Menurut Brown dan Baker cara mereduksi
prasangka selain dilakukan dengan Contact,
cooperation, and intergroup friendship juga
dapat diupayakan dengan Promoting
inclusive and pluralistic theologies dan
Opposing prejudice-supporting
ideologies.(Burch-Brown & Baker, 2016)
Brown dan Baker berbicara dalam konteks
prasangka di kalangan masyarakat beragama.
Selain kontak atau perjumpaan antar
kelompok, menurutnya penyebaran teologi
yang inklusif sangat membantu upaya
prejudice reduction. Teologi yang inklusif
mengajarkan kerukunan dan persaudaraan
universal karena menghargai dimensi
eksoteris atau aspek perbedaan dan kekhasan
tradisi dari semua agama-agama. Teologi
yang inklusif, dengan demikian, lebih
apresiatif terhadap keragaman (Reiss, 2015).
Artikel ini difokuskan pada upaya teologi
ramah keragaman yang dapat dipergunakan
mengurangi prasangka. Penulis berupaya
memaparkan betapa teologi dalam lima
agama (Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, dan
Islam) memiliki nilai-nilai fundamental bagi
prejudice reduction. Namun sebelum itu
perlu dipaparkan terlebih dahulu konsep
prejudice reduction, dan mengapa agama
harus terlibat di dalamnya.
II. Tinjauan Pustaka
Studi tentang prejudice reduction dikenal
setidaknya dalam tiga konteks. Pertama,
dalam konteks psikologi termasuk psikologi
Agama. Prejudice dalam konteks psikologi
sering dibahas dengan isu-isu sosial seperti
diskriminasi, stereotyping, dan ketegorisasi
sosial sehingga lebih ke ranah Psikologi
Sosial; misalnya oleh Leslie Ashburn-Nardo
dkk. (Ashburn-Nardo, Lindsey, Morris, &
Goodwin, 2020), Ashley Lytle (Lytle, 2018),
Arthur D. Marsden & Michael D. Barnett
(Marsden & Barnett, 2020), Junhua Dang,
Zeynep E. Ekim, Sarah Ohlsson & Helgi B.
Schiöth (Dang, Ekim, Ohlsson, & Schiöth,
2020), Harry Farmer & Lara Maister (Farmer
& Maister, 2017), Kite & Whitley Jr..(Kite
& Whitley Jr., 2016).
Selain itu juga banyak dikaji dalam
psikologi Agama dimana prejudice sering
dikaitkan dengan sikap dan orientasi
beragama, misalnya oleh Raymond F.
Paloutzian(Paloutzian, 2016), Joanna Burch-
134 Jurnal Studi Agama dan Masyarakat
Vol. 16, No. 2, Desember 2020, p. 132-148
Erham Budi Wiranto (Prejudice Reduction) ISSN: 1829-8257; ISSN: 2540-8232
Brown dan William Baker (Burch-Brown &
Baker, 2016), Steffen Moritz, Anja S. Göritz,
Simone Kühn, Brooke C. Schneider, Eva
Krieger, Jana Röhlinger & Sarah Zimmerer
(Moritz dkk., 2017), Keith A. Menhinick
(Menhinick, 2019), dan Paul Kasun (Kasun,
2019).
Kedua, dalam bidang Pendidikan,
khususnya Pendidikan Multikultural,
misalnya oleh James A. Banks dan Cherry
A.M. Banks (Banks & Banks, 2010)
Bickmore dkk. (Bickmore, Hayhoe, Manion,
Mundy, & Read, 2017) Harjanatanaya &
Hoon,(Harjatanaya & Hoon, 2020) dan Arsal
(Arsal, 2019). Ketiga, dalam bidang
peacebuilding dan resolusi konflik seperti
oleh Fretheim dkk,(Fretheim, Lai, & Zene,
2017), P J Henry, Jaime L Napier (Henry &
Napier, 2017), Sohad Murrar dan Markus
Brauer (Murrar & Brauer, 2018), dan Hannes
Weber (Weber, 2020).
Prejudice reduction (Pengurangan
Prasangka) adalah upaya untuk mengurangi
sikap (termasuk cara pandang) oleh individu
dalam hubungannya dengan orang lain.
Secara akademis, Prejudice reduction
menjadi minat kajian sejak tahun 1920an
ketika prasangka menjadi masalah serius di
Amerika Serikat. Terutama karena masalah
rasial.
Antara tahun 1920-an dan 1940-an,
prasangka menjadi tema penting dalam isu-
isu publik karena selalu berkaitan dengan
propaganda dan agitasi politik yang
mengantarkan dunia kepada Perang Dunia.
Prasangka dipandang sebagai akar masalah
dalam berbagai problematika besar seperti
apartheid (masalah rasial kulit putih terhadap
kulit hitam), anti-semitisme dan genosida
(terhadap kaum Yahudi), hingga propaganda
Tenoisme Jepang terhadap Amerika dan
Sekutu.
a. Prejudice reduction dalam Konteks
Psikologi
Sejak Gordon Allport menerbitkan
bukunya The Nature of Prejudice pada tahun
1954, maka kajian tentang prasangka
menapaki babak baru yang lebih ilmiah.
Allport memberikan analisis komprehensif
pertama tentang prasangka. Pandangan-
pandangan Allport juga menjadi landasan
bagi studi-studi tentang prasangka selama
beberapa dekade penelitian selanjutnya,
bahkan hingga saat ini.
Gagasan utama Allport, pertama tentang
kecenderungan alami manusia untuk
mengkategorikan dan menyederhanakan
dunianya. Dalam hal ini termasuk
kecenderungan untuk mengelompokkan
manusia dalam kategori tertentu. Manusia
dapat saja mengelompokkan manusia lain
menurut warna kulit, dialek bahasa, cara
berpakaian, aset ekonomi yang dimiliki,
sesembahan yang dipuja, dan sebagainya.
Intinya, bagi Allport, mengelompok orang
adalah bakat alami manusia. Efek dari
kegemaran mengelompokkan ini pada
akhirnya menimbulkan prasangka. Ketika
seorang remaja santri meraih peci dari santri
lainnya, lalu mempermainkannya, mungkin
hanya dipandang sebagai gurauan yang lucu.
Namun jika seorang remaja Kristen
melakukan hal yang sama, maka dapat
dianggap melecehkan simbol agama. Ini
contoh prasangka yang timbul hanya setelah
manusia menyadari kelompok-kelompok
keagamaan.
Kedua, prasangka dapat direduksi dengan
cara mempertentangkan prasangka yang ada
dengan idealisme atau norma tertentu.
Sebagai contoh, terjadi diskriminasi di dalam
masyarakat, kemudian ajaran agama tentang
kesetaraan manusia disuarakan kembali
sebagai prinsip ideal. Maka prasangka akan
terkurangi. Dalam studi Allport, ia
menggunakan contoh ‘Dilema Amerika’;
seolah ia ingin mempertanyakan “bagaimana
mungkin Amerika jatuh pada budaya rasis,
padahal bangsa Amerika didirikan atas
prinsip dan cita-cita kesetaraan?”. Dengan
mempertentangkan antara realitas
diskriminasi kulit berwarna di Amerika
dengan idealisme cita-cita bangsa, maka
prasangka dapat direduksi.
Landasan ketiga sebagai sumbangan
Allport dalam kajian tentang prasangka
adalah tentang manfaat kontak atau
perjumpaan untuk mengurangi prasangka.
Bertemu dengan orang lain yang berbeda
latar belakang budaya dapat membantu
seseorang untuk dua hal: menyadari bahwa
dalam diri dan budaya orang lain juga ada
kebaikan yang sama dengan yang ada pada
budaya sendiri; itu yang pertama, sedangkan
kedua, menyadari bahwa pada diri dan
Jurnal Studi Agama dan Masyarakat 135
Vol. 16, No. 2, Desember 2020, p. 132-148
ISSN: 1829-8257; ISSN: 2540-8232 Erham Budi Wiranto (Prejudice Reduction)
budaya sendiri masih terdapat kekurangan
dan kelemahan jika dibandingkan budaya
lain. Hal ini terjadi terutama jika ia dapat
melihat dan mengakui kelebihan budaya lain.
Dengan tiga asumsi dasar dari Allport
tersebut, studi tentang prejudice reduction
banyak dilakukan kemudian.
Petigrew memberikan revisi bahwa
kontak tetap bermanfaat meskipun tidak
dikondisikan dalam kontrol ideal
sebagaimana disarankan Allport (Pettigrew &
Tropp, 2006) Bahkan kontak tidak langsung,
misalnya kontak online, juga berkontribusi
dalam membangun emosi positif sehingga
dapat mengurangi prasangka (Kim &
Wojcieszak, 2018)
b. Prejudice reduction dalam Konteks
Pendidikan
Dalam konteks kedua, yaitu dunia
pendidikan, prejudice reduction menjadi
salah satu dimensi dari lima dimensi
pendidikan multikultural. James A. Banks
dan McGee Banks menyebut lima dimensi
pendidikan multikultural yang meliputi
integrasi muatan, proses penyusunan
pengetahuan, prejudice reduction,
pembelajaran berimbang, dan pemberdayaan
kultur sekolah serta struktur sosial. Pada
bagian prejudice reduction ini, pendidikan
multikultural berfokus pada karakteristik dan
sikap rasial (dan kultural) siswa dan
bagaimana memodifikasinya melalui materi
dan proses pembelajaran.(Banks & Banks,
2010, hlm. 2025).
Dalam praktiknya di lembaga pendidikan,
prejudice reduction sering dilakukan dengan
cara meminta siswa memeriksa dan
menantang atau mempertanyakan ulang
prasangka mereka sendiri. Kemudian mereka
juga diminta mendengarkan pendapat orang
yang menjadi sasaran prasangka. Pengalaman
ini menumbuhkan empati sehingga prasangka
dapat direduksi. Western Justice Center,
sebagai contoh, menampilkan beberapa video
tanggapan siswa dari berbagai latar belakang
ras dan budaya tentang prejudice. Hal ini
menjadi sarana (school tool) yang sangat
membantu para siswa dalam memahami
orang lain yang berbeda(“Prejudice
Reduction,” t.t.).
Perkembangan metode prejudice
reduction dalam dunia pendidikan juga
cukup dinamis. Seiring perkembangan media
pembelajaran, konsep edutainment
(education-entertainment) juga efektif untuk
mereduksi prasangka. Hubungan antar
kelompok dan pengenalan keragaman cukup
efektif dilakukan dengan edutainmen.
Bahkan Sohad Murrar dan Markus Brauer
mengklaim bahwa ini merupakan metode
terbaik untuk zaman kontemporer (Murrar &
Brauer, 2018).
Meskipun dunia pendidikan memberikan
pengetahuan dan pelatihan untuk mereduksi
prasangka, namun tidak semua kajian
menunjukkan korelasi signifikan antara
pengurangan prasangka dan tingkat
pendidikan. Dengan penelitian yang
berlangsung selama delapan tahun, Hannes
Weber menyimpulkan bahwa pendidikan
bukanlah faktor penting dalam membentuk
pribadi yang positif. Bahkan banyak pula
ditemukan orang-orang yang tidak pernah
kuliah namun juga memiliki prasangka yang
rendah (Weber, 2020). Maka terdapat metode
lain yang juga efektif untuk mereduksi
prasangka.
Abaciouglu dkk menemukan bahwa
keteladanan termasuk metode yang berguna
untuk mempromosikan sikap multikultural
dan mengurangi prasangka. Ia menggunakan
istilah “walk the talk” untuk menggambarkan
keteladanan ini. Meskipun sebenarnya
konsep ini dapat dilihat sebagai
pengembangan studi klasik dari Henry Cohen
ketika ia mempertanyakan can religious
institution teach what can preach?” (Cohen,
1938). Sebuah pertanyaan yang juga menjadi
judul tulisan tentang walk the talk.
(Abacioglu dkk., 2019).
Dengan demikian, konsep prejudice
reduction yang tidak banyak dijelaskan oleh
Banks & Banks dalam bukunya Multicultural
Education, telah dijelaskan oleh beberapa
peneliti dalam banyak artikel.
c. Prejudice reduction dalam Konteks
Peacebuilding
Dalam diskursus Peacebuilding, studi
tentang prejudice dikaitkan dengan
konstruksi imajiner tentang karakteristik
pihak lawan. Prejudice, termasuk di
dalamnya adalah stereotyping, menjadi
hambatan paling nyata bagi upaya bina-
136 Jurnal Studi Agama dan Masyarakat
Vol. 16, No. 2, Desember 2020, p. 132-148
Erham Budi Wiranto (Prejudice Reduction) ISSN: 1829-8257; ISSN: 2540-8232
damai (peacebuilding) dan resolusi konflik
(Fretheim dkk., 2017).
Dunia tanpa prasangka dan rasa tidak
percaya (distrust) seolah sebuah utopia,
karena faktanya kedamaian selalu saja
terkoyak. Namun Jack Barentsen percaya
bahwa prejudice reduction dapat diupayakan
oleh agama (Barentsen, 2018). Agama
termasuk worldview, sedangkan memberikan
informasi tentang keragaman worldview
merupakan cara yang tepat untuk mereduksi
prasangka dan membangun toleransi untuk
membina perdamaian (Halafoff, Lam, &
Bouma, 2019).
Bagi penggiat peace building, masyarakat
yang diidamkan adalah masyarakat tanpa
prejudice. Hal ini dapat terwujud terutama
dengan cara mendukung terciptanya
masyarakat komunikatif sebagai dirumuskan
oleh Jurgen Habermas.
Habermas mengajarkan bahwa
communicative action dapat menciptakan
masyarakat yang terbuka dan tanpa
prasangka. Communicative action
mensyaratkan adanya public sphere dimana
setiap usulan dapat diuji oleh publik secara
rasional. Usulan paling rasional akan
memenangkan keberpihakan masyarakat.
Adanya ruang semacam ini menjadi tujuan
ideal bagi sebuah masyarakat demokratis
(Benson, 2014). Hanya dengan tersedianya
public sphere dan terjadinya communicative
action maka prejudice akan terreduksi.
Gagasan Habermas tampak menjanjikan
terutama untuk konteks masyarakat Barat
yang cenderung sekuler. Namun untuk
masyarakat beragama, prejudice lebih sulit
direduksi kecuali apabila peacebuilding
dikerjakan melalui interreligious dialogue.
Sebuah program yang menempatkan orang-
orang berbeda agama dalam satu kegiatan
bersama terbukti mempermudah mereka
saling mengerti dan menerima satu sama lain,
pada saat yang sama prejudice dapat
direduksi. Dalam upaya ini, peacebuilding
juga dapat dicapai. Perdamaian dunia tidak
dapat tercapai tanpa ada dialog lintas agama.
(Scheffler, 2007). Sebab agama adalah
entitas yang tidak pernah hilang dalam
sejarah.
III. Metodologi Penelitian
Paper ini dihasilkan dari sebuah penelitian
kualitatif dengan sumber data utama dari
studi kepustakaan. Pustaka yang digunakan
berasal dari lima tradisi keagamaan (Hindu,
Buddha, Katolik, Kristen, dan Islam) baik
sumber-sumber primer atau kitab-kitab
utama, maupun pendapat tokoh-tokohnya.
Dari agama Hindu misalnya diambil ajaran
dalam Kitab Bhagavad Gita dan
Atharvaveda. Kemudian dari Agama Buddha
dipertimbangkan beberapa ajaran dalam
Dhammapada dan Vinaya pitaka. Sedangkan
dalam tradisi Katolik, prejudice reduction
dapat banyak diambil dari dokumen-
dokumen hasil Konsili Vatikan II, misalnya
Nostra Aetate, Lumen Gentium, Dignitatis
Humanae, Ad Gentes. Adapun dalam Kristen
sangat penting untuk mengutip pendapat
teolog-teolog kontemporer. Sedangkan dalam
Islam terutama diambil dari ayat Al-Qur’an
dan ajaran nabi dalam Hadits.
Setelah data terkumpulkan, maka akan
dilakukan analisis data. Analisis data
merupakan suatu proses pengorganisasian
data ke dalam pola, kategori, dan satu uraian
dasar, sehingga dapat ditemukan dan
dirumuskan hipotesis kerja. Ada beberapa
tahapan yang dilakukan. Pertama
pereduksian data yang meliputi pemilihan,
kategorisasi, dan pemilahan. Kedua,
dilakukan eksplorasi data untuk memperjelas
dan memperdalam data yang ditemukan.
Ketiga dilakukan verifikasi data untuk
membuktikan akurasi kebenaran data yang
ada, dengan cara melakukan cross-check
dengan data lainnya.
IV. Hasil dan Diskusi
1. Keterkaitan Prejudice reduction
dengan Agama
Salah satu elemen dasar dalam studi
tentang prejudice adalah pengelompokan
sosial. Sebagaimana dinyatakan Allport
bahwa manusia memiliki kemampuan alami
dalam hal mengelompokkan segala sesuatu di
dunia ini, termasuk dalam mengelompokkan
manusia sendiri. Adapun salah satu variabel
pengelompokan manusia yang cukup mudah
ditemui selain berdasarkan ras adalah
berdasarkan kepercayaannya. Manusia dapat
dikelompokkan sesuai jenis keyakinan atau
agamanya.
Jurnal Studi Agama dan Masyarakat 137
Vol. 16, No. 2, Desember 2020, p. 132-148
ISSN: 1829-8257; ISSN: 2540-8232 Erham Budi Wiranto (Prejudice Reduction)
Lebih lanjut, agama sebagai entitas sosial
yang aktif, juga memiliki kontribusi dalam
mengelompokkan manusia (social division).
Bahkan pengelompokan yang dilakukan oleh
agama dapat berjenjang membentuk kasta
(social hierarchy). Sistem kasta dalam
Hinduisme pada awalnya bersifat hierarchy
meski dalam tafsiran kontemporer kasta
hanya bersifat social division, yaitu sebagai
pembagian peran dalam masyarakat antara
agamawan (brahmana), pejabat dan abdi
negara (ksatria), pengusaha (waisya), petani,
nelayan, buruh (sudra). Dalam semua agama
juga selalu ada pembedaan antara kelompok
umat, kelompok pelajar agama, dan
kelompok pemuka agama. Tentu berbeda
antara umat muslim biasa, dengan santri di
pesantren, dan majalis para kyai, habaib, dan
ulama. Berbeda pula antara jemaat, suster
dan brader di seminari, maupun para pendeta
dan pastor. Demikian pula antara umat
awam, samanera di monastery Buddha, dan
perkumpulan para Bikhu atau Bante.
Pembedaan ini meskipun hanya dipandang
sebagai pembedaan peran, namun tidak dapat
dipungkiri bahwa peran itulah yang
menimbulkan jenjang, setidaknya pada
tingkat penghormatan yang diberikan secara
sosial. Pengelompokkan oleh agama juga
terjadi dalam bentuk mazhab, aliran, ordo
dan seterusnya yang tidak terhitung
jumlahnya. Dengan demikian jelas bahwa
agama merupakan salah satu faktor penyebab
terjadinya pengelompokan dan hirarki sosial.
Semakin banyak divisi sosial dan hirarki
sosial yang dibangun oleh agama, semakin
banyak pula peluang terjadinya prejudice
antar kelompok yang ada.
Di sisi lain, agama juga memiliki
kekuatan untuk meruntuhkan hirarki sosial
dan membongkar sekat-sekat divisi sosial
yang telah mapan. Hirarki sosial di Arab
runtuh pada abad ke-7 M ketika Nabi
Muhammad (571-632) mendorong upaya
memerdekakan budak sebagai bentuk ibadah.
Rasisme hilang ketika Bilal bin Rabbah yang
berkulit hitam dan kelas budak disetarakan
derajatnya dengan para pembesar Qurays
melalui diktum bahwa semua manusia sama
di hadapan tuhan, yang membedakan hanya
iman dan takwanya. Di abad modern, muncul
Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948)
yang menggerakkan publik menentang
kolonialisme Inggris dengan semangat
keagamaan dan kebudayaan India. Di
Amerika, muncul pula Marthin Luther King
Jr. (1929-1968) yang dengan inspirasi agama
Kristen memperjuangkan hak-hak warga
kulit hitam agar memiliki kedudukan setara
dengan warga kulit putih. Masih banyak
contoh yang menunjukkan kekuatan agama
dalam mengkritik sekat-sekat sosial, dimana
dalam upaya tersebut seringkali disertai
bentuk-bentuk prejudice reduction melalui
ajaran-ajaran, nilai-nilai, atau idealisme
keagamaan.
Dua alasan di atas menegaskan bahwa di
satu sisi agama berperan dalam pembentukan
prasangka (prejudice formation) namun di
sisi lain agama juga berperan dalam
mengurangi prasangka (prejudice reduction).
Sebenarnya dua alasan tersebut sudah lebih
dari cukup untuk mengkaitkan prejudice
dengan agama. Namun ada satu alasan lain
yang tidak dapat diabaikan. Prejudice justru
semakin harus dikaitkan dengan agama
dengan alasan bahwa abad 21 adalah abad
kebangkitan agama. Setelah Renaisance
hingga abad modern bertabur gagasan
sekularisme, agnostisisme, hingga atheisme,
abad 21 justru disemarakkan dengan
kebangkitan agama di berbagai penjuru. PEW
Research Center melaporkan bahwa hanya
16% warga dunia yang tidak berafiliasi
dengan agama, termasuk di dalamnya adalah
kalangan atheis dan agnostik (Pew Research
Center, 2015). Laporan PEW juga memberi
catatan bahwa mayoritas mereka berada di
Cina yang memang dikenal lekat dengan
ideologi komunisme. Artinya 84% warga
planet bumi berafiliasi pada agama.
Prasangka yang ada pada penduduk bumi ini
sedikit banyak juga dibentuk oleh agama
yang mereka anut. Oleh karena itu
mengkaitkan prasangka dengan isu agama
bukan hanya sebuah kemungkinan, namun
sebuah keharusan. Tidak mungkin dapat
memahami prasangka yang beredar di dunia
ini tanpa memahami pengaruh agama
terhadap manusia.
Studi prejudice dan agama menemukan
landasan kuat pada kajian pertengahan abad
20. Dalam tiga dasawarsa antara tahun 1940-
1970an, terdapat beberapa studi penting
tentang prejudice yang menghasilkan
kesimpulan berupa paradox. Studi yang
dilakukan Allport & Kramer (1946)
menemukan bahwa orang-orang yang rajin
138 Jurnal Studi Agama dan Masyarakat
Vol. 16, No. 2, Desember 2020, p. 132-148
Erham Budi Wiranto (Prejudice Reduction) ISSN: 1829-8257; ISSN: 2540-8232
beribadah, yang ditandai dengan intensitas
pergi ke Gereja, justru memiliki skor yang
tinggi dalam prejudice terhadap ras atau
etnis. Senada dengan itu, beberapa penelitian
lain bahkan mengklaim, semakin seseorang
itu relijius, maka ia juga semakin kuat dalam
hal prejudice. Temuan-temuan ini tentunya
mengejutkan.
Prejudice, sebagai prasangka negatif,
bukanlah sikap yang dibenarkan oleh agama.
Prejudice tidak sesuai dengan ajaran agama
tentang kasih sayang, kemanusiaan, berbuat
baik kepada semua orang, kasih tanpa
pamrih, dan keadilan. Tema-tema itu
merupakan pembahasan sehari-hari dalam
setiap ibadah di gereja. Artinya, orang-orang
yang rajin datang ke gereja telah memiliki
informasi yang memadai untuk mereduksi
prasangka. Semestinya, orang yang rajin ke
gereja justru memiliki prejudice yang rendah.
Oleh karena temuan ini tidak sesuai dengan
idealisme yang diharapkan, maka Allport
menyebut fenomena ini sebagai Grand
Paradox, ketidaksesuaian yang sangat
mengherankan.(Paloutzian, 2016, hlm. 206)
Dua puluh tahun kemudian, melalui
penelitian yang lebih mendalam, Allport
bersama Ross (1967) mempublikasikan kurva
linier prejudice sebagai jawaban atas teka-
teki grand paradox. Penelitiannya
menemukan bahwa ada dua tipe umat
pengunjung gereja. Pertama, tipe consistent
yaitu orang yang datang ke gereja secara
rutin, bahkan tetap datang di ibadat-ibadat
insidentil, bukan hanya yang ibadat rutin
mingguan saja. Kedua, tipe hit-and-miss
yang datang ke gereja, meskipun cukup
sering, namun kurang konsisten. Dua tipe
jemaat ini dicirikan berbeda, tipe consistent
adalah orang-orang yang taat dan saleh
(devout) sedangkan tipe hit-and-miss kurang
taat atau kurang saleh (less-devout). Ketika
kedua tipe ini menjalani pengukuran skala
prejudice, maka didapati hasil yang
distingtif. Jemaat tipe hit-and-miss memiliki
skor prejudice lebih tinggi dibanding mereka
yang berada dalam kategori consistent. Hasil
penelitian tersebut kemudian membentuk
kurva linier setelah didapati pula bahwa
orang-orang yang tidak ke gereja (non-
attenders) juga memiliki level prejudice yang
sama rendahnya dengan umat yang
consistent. Sehingga data tersebut
menghasilkan kurva linier. Sisi kiri kurva
dengan skor rendah prejudice diisi oleh tipe
consistent, bagian tengah sebagai puncak
kurva atau tinggi prejudice tinggi diisi oleh
tipe hit-and-miss, sedangkan sisi kanan kurva
kembali melandai atau rendah prejudice diisi
oleh non-attenders.(Paloutzian, 2016, hlm.
208)
Temuan ini sangat penting untuk
mengklaim bahwa prejudice formation
terjadi pada umat beragama yang
pemahaman keagamaannya setengah-
setengah. Sedangkan mereka yang telah
memiliki pemahaman keagamaan yang baik,
taat, dan saleh justru telah berhasil
melakukan prejudice reduction.
Pemahaman keagamaan yang baik
terbukti telah mampu memberikan kontribusi
bagi prejudice reduction. Ajaran agama
melarang orang berprasangka buruk apalagi
melakukan tindakan diskriminatif. Brown
dan Baker menyatakan bahwa cara
mereduksi prasangka selain dilakukan
dengan Contact, cooperation, and intergroup
friendship juga dapat diupayakan dengan
Promoting inclusive and pluralistic
theologies dan Opposing prejudice-
supporting ideologies.(Burch-Brown &
Baker, 2016) Dengan demikian, ajaran
keagamaan yang perlu terus diulang agar
menginternal dalam diri pemeluknya,
menjadikannya saleh, dan pada akhirnya
mampu mereduksi prasangka, adalah ajaran
atau teologi inklusif dan pluralistik.
2. Prejudice reduction dalam Prinsip-
prinsip Relijius
A. Pluralisme Hindu sebagai Landasan
Prejudice reduction
Sebagai agama tertua yang masih
bertahan, Hindu memiliki banyak prinsip
relijius yang dapat menjadi nilai dan
idealisme bagi prejudice reduction. Karakter
agama Hindu adalah pluralis dan
multikulturalis. Hal ini dapat dilihat dari
banyaknya dewa-dewi yang dipuja oleh umat
Hindu. Banyaknya jumlah dewa-dewi karena
agama Hindu memiliki konsep isadevata dan
adhikara. Isadevata berarti memberikan
kebebasan kepada umat untuk memilih
menifestasi Tuhan Yang Maha Esa (Sang
Hyang Widi Wasa) yang sesuai dengan
Jurnal Studi Agama dan Masyarakat 139
Vol. 16, No. 2, Desember 2020, p. 132-148
ISSN: 1829-8257; ISSN: 2540-8232 Erham Budi Wiranto (Prejudice Reduction)
kemantapan hatinya. Kebebasan memilih
manifestasi Tuhan berarti kebebasan memilih
dewa untuk dipuja. Sedangkan adhikara
berarti memberikan kebebasan untuk
memilih bentuk disiplin atau cara bakti
kepada Tuhan sesuai dengan kemampuannya
serta kemantapan hatinya. Ini berarti bahwa
bentuk peribadatan tidaklah memaksa. Hal
ini pula yang membuat Hindu sangat kaya
dengan berbagai tradisi.
Sikap pluralis Hindu juga muncul dalam
ungkapan filosofis Sad Wipra Bahudha
Wadanti, bahwa Tuhan Yang Maha Esa, oleh
para arif bijaksana diungkapkan dengan
banyak nama.(Agung, 2017, hlm. 89)
Bahkan dalam Kitab Bhagavad Gita dengan
jelas disebutkan:
Ye yatha mam prapadyante tams tathaiva
bhajamy aham mama vartmanuvartante
manusyah partha sarvasah (Bhagawad
Gita 4.11)
Artinya: Bagaimanapun (jalan) manusia
mendekati-Ku, Aku terima, wahai Arjuna.
Manusia mengikuti jalan-Ku pada segala
jalan.
Betatapun beragamnya jalan manusia
menuju Tuhan tetap dibenarkan dalam
Hinduisme. Ini merupakan penghargaan yang
luar biasa terhadap keragaman pemujaan.
Keragaman budaya (multikultur) maupun
keragaman agama juga tetap mendapat
penghormatan dalam Hinduisme, mereka
yang berbeda itu tetap pantas disayangi.
Dalam Kitab Atharvaveda disebutkan:
Janam bibhrati bahudha vivacasam
nanadharmanam prthivi yathaukasam
sahasram dhara dravinasya me duham
dhruveva dhenur anapasphuranti
(Atharvaveda XII.1.4)
Artinya: Bumi pertiwi yang memikul
beban, bagaikan sebuah keluarga, semua
orang berbicara dengan bahasa yang
berbeda-beda dan yang memeluk
kepercayaan (agama) yang berbeda,
Semoga ia melimpahkan kekayaan kepada
kita, tumbuhkan penghargaan diantara
anda seperti seekor sapi betina (kepada
anak-anaknya).
Pedoman tersebut membuat umat Hindu
mampu bersikap inklusif karena perbedaan
baik internal sesama umat Hindu maupun
perbedaan eksternal dengan umat agama lain
sama-sama dihargai. Tentang ini, Hindu juga
memiliki semboyan yang sangat terkenal,
yaitu tat tvam asi, yang secara harfiah berarti
“itu adalah anda”. Prinsip itu seolah berkata:
pohon itu adalah anda, jangan anda rusak;
binatang itu adalah anda, jangan anda lukai,
orang itu adalah anda, jangan anda sakiti,
kamu adalah aku. Dengan prinsip ini,
perbuatan buruk kepada siapapun dapat
dicegah, karena merugikan pihak lain sama
saja merugikan diri sendiri. Oleh karena itu,
dalam bersikap dan beperilaku umat Hindu
berupaya selalu baik dalam hal berpikir
(manacika), berkata (wacika), dan berbuat
(kayika), ketiganya dikenal sebagai Tri Kaya
Parisuda.
Dalam sejarah modern, prejudice
reduction dengan nilai-nilai Hindu telah
dipraktikkan oleh tokoh revolusioner
Mohandas Karamchand (Mahatma) Gandhi.
Ia dikenal karena sikap teguhnya
memperjuangkan kebenaran namun dengan
cara-cara anti kekerasan. Prinsipnya
menegakkan kebenaran dikenal dengan
istilah satyagraha, sebuah konsep kesetiaan
pada rumah sendiri atau kecintaan pada tanah
air, dan ketidakrelaan terhadap penjajahan.
Untuk membela prinsip kebenaran itu,
Gandhi mengajak masyarakat berjuang
namun tanpa menggunakan kekerasan.
Prinsip ini dikenal dengan ahimsa (non-
violence). Apa yang dilakukan Gandhi
merupakan upaya menyudahi kebencian dan
kekerasan yang timbul akibat kolonialisme.
Dengan berhentinya penjajahan maka
memupus kebencian orang India terhadap
penjajah, sekaligus menyudahi kekerasan
penjajah terhadap orang India. Hal ini perlu
dilakukan karena kebajikan dan spiritualitas
tertinggi dalam Hinduisme adalah sirnanya
kebencian, kekerasan, menyakiti (ahimsa
paramo dharma), dan merekahnya kasih
sayang dalam hati.(Mambal, 2016)
B. “Kebahagian Bagi Semua” Melandasi
Prejudice reduction dalam Agama
Buddha
Prejudice reduction dalam Buddhisme
dilandasi oleh moralitas Buddha yang intinya
secara sederhana berbunyi “hindari
kejahatan, perbuat kebaikan, sucikan
140 Jurnal Studi Agama dan Masyarakat
Vol. 16, No. 2, Desember 2020, p. 132-148
Erham Budi Wiranto (Prejudice Reduction) ISSN: 1829-8257; ISSN: 2540-8232
pikiran!” Hal ini tertuang dalam
Dhammapada:
Sabbapapassa akaranam, ku salassa
upasampada, sacittapariyodapanam,
etam buddhana sasanam.
Artinya: tidak melakukan kejahatan,
suburkan kebaikan, sucikan pikiran, itulah
ajaran Sang Buddha.
Cara membedakan kejahatan dan
kebaikan dalam Buddha juga sangat jelas.
Semua perbuatan yang timbul dari sifat
ketamakan dan kebencian, serta dari
khayalan yang muncul dari egoisme
dimasukkan dalam kategori jahat, tercela,
atau buruk. Kategori perbuatan tersebut
diistilahkan Akusala Karma. Sedangkan
antonimnya, kusala karma, adalah semua
perbuatan yang berakar dari kemurahan hati,
kasih dan kebijaksanaan.(Dhammananda,
2002, hlm. 183) Dalam Buddhisme, perhatian
pada dimensi “akar” sangat tinggi, sehingga
perintah penting lain sebagai disiplin Buddha
adalah “sucikan pikiran”. Dengan pikiran
suci maka kehendak atau niat akan
mengarahkan perbuatan kepada kebaikan.
Kesucian pikiran dalam Buddhisme dilatih
melalui disiplin dalam vinaya pitaka.
Ajaran tentang prejudice reduction juga
tampak dalam daftar perbuatan baik yang
diajarkan dalam Buddhisme, yang disebut
Sepuluh Perbuatan Baik, yaitu meliputi: (1)
dana (kemurahan hati), (2) sila (moralitas),
(3) bhavana (mengembangkan mental), (4)
Apachayana (menghargai atau
menghormati), (5)veyyavaccha (melayani
dan menolong), (6) pattidana (melimpahkan
jasa), (7) pattanumodana (bergembira atas
jasa orang lain), (8) dharma desana
(mengajarkan dharma), (9) dharma savana
(mendengarkan pengajaran dharma), (10)
ditthijju (meluruskan pandangan dengan
benar).(Dhammananda, 2002, hlm. 196)
Obyek dari sepuluh perbuatan baik itu
sangat luas, tidak hanya terbatas pada umat
Buddha saja. Buddha dikenal dengan salam
khasnya yang berbunyi Sabbe Sattā
Bhavantu Sukhitattā yang berarti semoga
semua makhluk berbahagia. Kalimat tersebut
termaktub dalam kitab Karaṇīyametta Sutta
(kitab tentang cinta kasih). Di dalam kitab itu
pula disebutkan jenis-jenis obyek yang
diharapkan dapat berbahagia tersebut, yaitu
semua jenis makhluk. Daftarnya meliputi
semua makhluk apapun yang ada (ye keci
pāṇabhūtatthi), yang goyah (tasā), yang
kokoh (thāvarā), tanpa kecuali (anavasesā),
yang panjang (dīghā), yang besar (mahantā),
yang sedang (majjhimā), yang pendek
(rassakā), yang kecil (aṇukā), yang gemuk
(thūlā), yang tampak (diṭṭ), yang tak
tampak (adiṭṭ), yang jauh (dūre vasanti),
yang dekat (avidūre), yang menjadi (bhūtā),
atau pun yang belum menjadi (sambhavesī).
Perlu pendalaman tersendiri untuk mampu
mengenali dan membedakan makhluk-
makhluk tersebut melalui kosmologi
Buddhisme. Namun pada intinya sudah dapat
terbaca bahwa ajaran Buddhisme sangat
menghargai pluralitas dan mengupayakan
agar semua makhluk dapat berbahagia. Hal
ini menjadi landasan yang kuat untuk
mengupayakan prejudice reduction.
C. Inklusivitas Dokumen Konsili Vatikan II
sebaga Spirit Prejudice reduction dalam
Agama Katolik
Meskipun Katolik memiliki catatan
tentang dogmatika yang mendukung
prejudice, namun dalam perkembangannya
Katolik termasuk agama yang paling tegas
menentang prejudice, bahkan iman katolik
memberikan penghargaan tinggi pada
keragaman. Semula Katolik dikenal dengan
semboyannya extra Ecclesiam nulla salus, di
luar gereja tidak ada keselamatan. Extra
Ecclesiam nulla salus muncul pada abad ke-3
dari tulisan St. Cyprian dari Kartago. Meski
banyak perdebatan tentang pengertian gereja
dalam konteks itu, namun semboyan tersebut
memberikan kesan penolakan terhadap
keimanan lain.
Namun Konsili Vatikan II (1962-1965),
semangat eukumene (persatuan kembali)
mendorong Katolik mengembangkan sikap
yang lebih inklusif terhadap keragaman,
bahkan terhadap keimanan lain. Dari 16
dokumen yang dihasilkan dalam Konsili
Vatikan II, Nostra Aetate termasuk dokumen
paling fenomenal. Nostra Aetate merupakan
pernyataan tentang hubungan gereja dengan
agama-agama bukan Kristiani. Sikap inklusif
juga disinggung dalam beberapa dokumen
lain, misalnya dalam Lumen Gentium yang
merupakan konstitusi dogmatis gereja,
Dignitatis Humanae atau dokumen yang
Jurnal Studi Agama dan Masyarakat 141
Vol. 16, No. 2, Desember 2020, p. 132-148
ISSN: 1829-8257; ISSN: 2540-8232 Erham Budi Wiranto (Prejudice Reduction)
berisi pernyataan tentang kebebasan
beragama, dan Ad Gentes yang berisi dekret
kegiatan misi gereja.
Sikap inklusif Gereja Katolik pada iman
lain tertera dalam dokumen Lumen Gentium,
terutama pada bagian 16. Di dalamnya
disebutkan kemungkinan keselamatan bagi
penganut agama lain. Penggalan bagian
penting tersebut sebagaimana diterjemahkan
sebagai berikut:
Rencana keselamatan juga termasuk
mereka yang mengakui Pencipta. Di
antara mereka adalah orang-orang
Muhamad, yang mengaku memegang
iman Abraham dan, bersama kami,
memuja Tuhan yang satu dan
berbelaskasih. Tuhan juga tidak jauh dari
mereka yang, dalam bayangan dan
gambar, mencari Tuhan yang tidak
dikenal. Selain itu, mereka juga dapat
memperoleh keselamatan yang bukan
karena kesalahan mereka sendiri tidak
mengenal Injil Kristus atau Gereja-Nya
dan dengan tulus mencari Tuhan.
Penyelenggaraan Ilahi tidak menyangkal
bantuan yang diperlukan untuk
keselamatan bagi mereka yang, tanpa
menyalahkan pihak mereka, belum
sampai pada pengetahuan eksplisit
tentang Tuhan. Apa pun yang baik atau
benar ditemukan di antara mereka
dipandang oleh Gereja sebagai persiapan
untuk Injil. Beberapa ada yang, hidup dan
mati di dunia ini tanpa Tuhan, terkena
keputusasaan terakhir. Untuk memajukan
kemuliaan Allah dan mendapatkan
keselamatan dari semua ini, Gereja,
dengan memperhatikan perintah Tuhan:
“Mengkhotbahkan Injil kepada setiap
makhluk,” menumbuhkan misi dengan
kepedulian dan perhatian.(VI, t.t.)
Lumen Gentium bukan mengakui semua
agama sama, namun cerminan sikap ramah
gereja terhadap agama lain karena di dalam
agama lain juga terdapat benih-benih
keselamatan yang harus dihargai, meskipun
keselamatan paling ideal tetap melalui gereja
Katolik. Ajaran ini membuka ruang dialog
dan kerjasama yang lebih hangat Katolik
kepada agama lain sehingga mampu
berkontribusi untuk prejudice reduction.
Nostra Aetate merupakan dokumen yang
sangat kuat tentang penghormatan iman
terutama kepada Islam dan Yahudi yang
disebut secara khusus dalam bagian-bagian
tersendiri. Dalam Nostra Aetate juga ada
bagian ‘berbagai agama bukan Kristiani’
yang di dalamnya disebutkan pengakuan
terhadap agama Hinduisme dan Buddhisme.
Dokumen Nostra Aetate ditutup dengan
penegasan:
Maka Gereja mengecam setiap
diskriminasi antara orang-orang atau
penganiayaan berdasarkan keturunan atau
warna kulit, kondisi hidup atau agama,
sebagai berlawanan dengan semangat
Kristus.(Konferensi Waligereja Indonesia,
t.t.)
Sesuai namanya, Nostra Aetate yang
berarti Pada Zaman Kita, merupakan
manifestasi iman pada zaman kini ketika
pluralitas menjadi realitas yang harus
dihargai. Isi dokumen tersebut mengkoreksi
prejudice yang pernah terjadi dalam sejarah,
sehingga menghendaki zaman baru yang
lebih inklusif.
Dalam Dignitatis Humanae Gereja
mengakui hak atas kebebasan beragama.
Dokumen itu ditutup dengan pernyataan para
Bapa Konsili yang berbunyi:
Maka dari itu, supaya hubungan-
hubungan damai dan kerukunan pada
bangsa manusia diperbarui dan
diteguhkan, perlulah bahwa di mana-mana
kebebasan beragama didukung dengan
perlindungan hukum yang tepat guna, dan
bahwa tugas-tugas serta hak-hak manusia
yang tertinggi untuk secara bebas
menghayati hidup beragama dalam
masyarakat dipatuhi.(Konferensi
Waligereja Indonesia, t.t.)
Sedangkan dokumen Ad Gentes, sebagai
dekrit tentang gerakan misi oleh Gereja,
memberikan peraturan detail tentang
pengkabaran Injil dengan memastikan bahwa
gerakan misi tidak boleh menerapkan cara-
cara yang tidak wajar. Pada bagian 12, Ad
Gentes menyebutkan:
Gereja melarang keras, jangan sampai ada
orang yang dipaksa atau dengan siasat
yang tidak pada tempatnya dibujuk atau
dipikat untuk memeluk iman. Begitu pula
142 Jurnal Studi Agama dan Masyarakat
Vol. 16, No. 2, Desember 2020, p. 132-148
Erham Budi Wiranto (Prejudice Reduction) ISSN: 1829-8257; ISSN: 2540-8232
Gereja dengan teguh membela hak
manusia untuk tidak dijauhkan dari iman
melalui ganguan-gangguan yang
melanggar keadilan.(katolisitas.org, t.t.)
Berdasarkan beberapa pernyataan dari
dokumen-dokumen hasil Konsili Vatikan II
tersebut, Agama Katolik telah memiliki
sumber yang sangat kaya untuk prejudice
reduction. Sikap penerimaan terhadap iman
lain dan pembaruan cara-cara yang lebih
ramah, simpatik, dan tanpa paksaan
menunjukkan potensi prejudice reduction
dalam iman Katolik.
D. Teologi Kontekstual sebagai Prejudice
reduction dalam Agama Kristen
Sebagaimana saudara tuanya, Kristen
(Protestan) modern juga memiliki tradisi
beragama yang inklusif, bahkan cenderung
pluralis. Menurut Albertus Patty, dengan
mengadopsi klasifikasi Anselm Min,
setidaknya terdapat enam paradigma pluralis
yang diterapkan oleh tokoh-tokoh Kristen,
yaitu Phenomenalist pluralism, universalist
pluralism, soteriosentrik pluralism,
pluralisme ontologis, Kristosentris pluralis,
dan Kristologi yang Soteriosentris.(Patty,
2007)
Pertama, phenomenalist pluralism.
Paradigma ini memandang realitas
transenden hanya satu namun direspon secara
berbeda-beda sehingga menjadi agama-
agama yang beragam. Dengan demikian,
agama adalah dimensi fenomena (aspek yang
tampak) dari realitas ketuhanan yang numena
(tidak empiris). Tuhan sebagai realitas
mutlak tidak terkungkung dalam satu agama
saja. Dengan demikian keanekaragama
agama bukan berarti Allah itu banyak, namun
yang banyak adalah interpretasi manusia
tentang Allah. Paradigma ini dapat
memandang semua agama sebagai
penyembah Allah yang sama. Sedikit
pengecualian pada Buddhisme Theravada
yang menempatkan nibbana sebagai realitas
mutlaknya. Beberapa teolog Kristen modern
yang dikenal identik dengan paradigma ini
adalah John Hick dan Paul Knitter.
Kedua, universalist pluralism. Konsep
universalis berarti pengakuan terhadap nilai-
nilai universal atau persamaan-persamaan
yang ada dalam agama-agama. Concern
utama pendekatan ini adalah menemukan
persamaan dalam agama-agama. Semakin
banyak persamaan ditemukan, maka terbukti
bahwa agama-agama pada hakikatnya sama.
Meskipun dipandang sebagai pendekatan
yang agak mengabaikan kekhasan amasing-
masing agama, namun pendekatan ini baik
untuk menggalang persatuan dan inisiasi
kerjasama agama-agama. Tokoh Kristen
yang menerapkan pendekatan ini misalnya
Leonard Swidler, Wilffred Cantwell Smith,
dan Ninian Smart.
Ketiga, soteriosentrik pluralism.
Pendekatan ini lebih berorientasi pada tujuan,
terutama pada penegakan keadilan sosial dan
politik. Oleh karena itu pendekatan
pluralisme ini lebih mengedepankan gerakan-
gerakan praktis dan nyata yang dapat
memberikan dampak positif bagi umat semua
agama. Concern pada aksi nyata ini memang
membuat dialog-dialog tentang dogma dan
doktrin kurang hidup di kalangan
soterosentrik pluralis, namun aksi nyatanya
dapat membantu mereduksi prejudice melalui
kontak antar umat beragama. Tokoh yang
dikenal menggunakan pendekatan ini
misalnya Rosemary Ruether, Suchocki, Tom
Driver dan juga Knitter.
Keempat, pluralisme ontologis.
Pluralisme jenis ini bersifat kristosentris
karena menempatkan peran utama Kristus
dalam banyak tradisi keagamaan. Kristus
yang tinggal dianggap mewujud dalam tradisi
lain dan perwujudan yang berbeda-beda. Hal
ini mirip dengan konsep avatara dalam
Hinduisme, misalnya dengan mengatakan
Krisna, Prabu Rama, adalah titisan Dewa
Wisnu. Dalam kristen pluralisme jenis ini
juga mengklaim bahwa Kristus menampilkan
diri dalam agama Hindu sebagai Dewa
Wisnu, di Jawa Bunda Maria diidentifikasi
sebagai Dewi Sri, Di Cina Kristus menjadi
Tao, dan seterusnya. Tokoh kristen yang
dikenal menggunakan pendekatan ini adalah
Raimundo Panikkar.
Kristosentris lainnya juga kuat pada
kategori pluralisme kelima, yaitu Pluralisme
Kristosentris. Tanpa perlu menyama-
nyamakan dengan agama lain, pendekatan ini
justru menekankan Yesus Kristus sebagai
juru selamat. Letak pluralisme dalam
pendekatan ini adanya keharusan untuk
menghormati agama lain. menghormati
agama lain adalah kewajiban karena tanpa itu
Jurnal Studi Agama dan Masyarakat 143
Vol. 16, No. 2, Desember 2020, p. 132-148
ISSN: 1829-8257; ISSN: 2540-8232 Erham Budi Wiranto (Prejudice Reduction)
agama Kristen justru akan bercitra negatif
karena terkesan sombong dengan kualitas
imannya sendiri, dan ini dapat berdampak
buruk bagi Kristen sendiri. Maka Kristen
harus dihadirkan dengan sikap bersahabat
dan merangkul. Tokoh Kristen yang
berparadigma demikian misalnya Hans
Kung, John Cobb, Jurgen Moltmann, dan
Kenneth Surin.
Keenam, Kristologi yang Soteriosentris.
Pendekatan ini berorientasi kepada
keteladanan Yesus Kristus. Sebagai ‘anak
Allah’ yang penuh kasih sayang dan
kepeduliaan, Yesus adalah teladan terbaik
dalam bersikap dan berperilaku. Kembali
kepada Yesus yang otentik dan penuh
keteladanan itu menjadi penting daripada
penafsiran tentang Yesus yang telah banyak
ragamnya. Keteladanan pada Yesus juga
akan menjamin sikap kasih kepada siapapun
termasuk umat lain yang berbeda. Tokoh
utama untuk pendekatan ini adalah Eka
Darmaputera.
Dari beberapa pendekatan pluralisme
Kristen tersebut dapat disimpulkan bahwa
Kristen memiliki kekayaan perspektif untuk
mereduksi prejudice. Teologi yang
dipraktikkan Kristen adalah Teologi
Kontekstual sehingga mampu memberikan
keleluasaan bersikap Kristiani sesuai konteks
zaman yang terus berubah.
Teologi Kontekstual adalah cara
berteologi yang mencari dan mengupayakan
hubungan dialektis antara isi dan setting
teologi. Teologi Kontekstual mengkaryakan
teologi atas dasar keyakinan perlunya
kontekstualisasi yang meliputi attentiveness,
inclusivity, conditioning, dan transforming.
Attentivenes berarti kemauan untuk
mengapresiasi suara minoritas, kaum yang
termarjinalkan, dan orang-orang miskin.
Inclusivity berarti kemauan mendengar
keragaman suara mereka yang termarjinalkan
tersebut dengan penuh keterbukaan. Adapun
conditioning bermula dari kesadaran bahwa
konteks tertentu dapat memberikan pengaruh
bagi teologi. Konteks yang dimaksud
termasuk budaya, gender, konteks historis
dan konteks sosial. Sedangkan transforming
berarti menjembatani keinginan yang muncul
dari berbagai konteks tersebut dengan ajaran
Gospel dan tradisi gereja yang ada (Wiranto,
2013).
E. Larangan Sū’ al-Zhan dan
Perlindungan kepada Zimmi sebagai
bentuk Prejudice reduction dalam
Agama Islam
Nilai-nilai prejudice reduction dalam
Islam dapat diambil setidaknya dari dua hal:
larangan berprasangka dan penghormatan
terhadap pluralitas. Larangan berprasangka
dalam Islam diatur langsung melalui perintah
Allah:
Hai orang-orang yang beriman, jauhilah
kebanyakan berprasangka, karena
sesungguhnya sebagian tindakan
berprasangka adalah dosa dan janganlah
kamu mencari-cari kesalahan orang lain”
[Q.S. Al-Hujurat : 12]
Prasangka, merujuk pada ayat di atas,
juga cenderung menggiring manusia pada
tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain.
Tajassus hanya akan melahirkan
kebencian terhadap pihak lain. Sedangkan
kebencian kepada pihak lain akan membuat
manusia berlaku tidak adil. Perlakuan tidak
adil meliputi stereotyping dan diskriminasi.
Dengan demikian, dalam perspektif Islam,
Al-Qur’an telah mengingatkan bahwa
prejudice akan berakhir pada stereotype dan
diskriminasi. Oleh karenanya, prasangka
dilarang oleh Islam.
Islam tidak menampik bahwa manusia
sangat mungkin memiliki prasangka dan
kebencian pada kelompok lain. Meski
prasangka telah dilarang, namun dalam
keadaan tertentu ketika prasangka tidak juga
reda, maka seseorang harus meneguhkan diri
agar tetap berlaku adil terhadap pihak lain
yang tidak disukai. Hal ini dilakukan untuk
mengantisipasi perilaku diskriminatif. Dalam
Al-Qur’an disebutkan:
Wahai orang-orang yang beriman,
hendaklah kamu menjadi orang-orang
yang selalu menegakkan kebenaran
karena Allah, menjadi saksi dengan adil.
Dan janganlah kebencianmu terhadap
suatu kaum membuatmu tidak berlaku
adil. Berbuat adillah karena ia lebih
mendekati ketakwaan. Dan bertakwalah
kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha
144 Jurnal Studi Agama dan Masyarakat
Vol. 16, No. 2, Desember 2020, p. 132-148
Erham Budi Wiranto (Prejudice Reduction) ISSN: 1829-8257; ISSN: 2540-8232
Mengetahui apa yang kamu kerjakan”
[QS. Al Maa’idah: 8]
Kepada pihak lain yang tidak disukai
sekalipun, Islam mewajibkan umatnya untuk
berlaku adil. Etika ini menjamin perlakuan
yang baik, bahkan terhadap musuh, misalnya
dalam konteks peperangan. Apalagi dalam
situasi damai, maka kewajiban umat muslim
adalah menjaga kehidupan manusia tanpa
memandang perbedaan agama dan budaya.
Nabi Muhammad memberikan peringatan
keras bagi Muslim yang menyakiti umat
agama lain.
“Barangsiapa yang menyakiti atau
membunuh kafir mu‘ahad (kafir dzimmi),
maka dia tidak akan mencium wanginya
syurga (akan jauh dari hak masuk surga)”.
(H.R. Ahmad)
Kafir mu’ahad atau kafir dzimmi adalah
orang non-muslim yang hidup berdampingan
secara damai dengan umat muslim. Mereka
punya hak yang sama sebagai manusia dan
warga negara, sehingga muslim wajib
menggunakan cara-cara yang baik dalam
bergaul dengan mereka.
Selain melalui larangan terhadap
prasangka, prejudice reduction dalam Islam
juga dapat dilihat dalam sikapnya terhadap
pluralitas. Al-Qur’an telah memberikan
maklumat bahwa Tuhan menciptakan
manusia dalam berbagai suku. Dengan
demikian keragaman adalah sunnatullah.
“Hai Manusia, sesungguhnya kami
menciptakan kamu dari seorang lakilaki
dan seorang perempuan yang menjadikan
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku
supaya kamu saling kenal mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia
diantara kamu di sisi Allah adalah orang
yang paling bertaqwa. Sesungguhnya
Allah maha mengetahui lagi maha
mengenal”. (QS. al-Hujurat [49]: 13).
Hal ini semakin kuat dengan adanya
disclaimer dari Allah bahwa seandainya
Allah menghendaki, mudah bagi Allah untuk
menciptakan semuanya seragam, tapi Allah
justru menghendaki keragaman.
Keragaman dalam pandangan Islam
adalah rahmat. Dengan keanekaragaman
maka manusia menghasilkan karya seni,
budaya, membangun transportasi dan alat
komunikasi, menghidupkan ekonomi, dan
sebagainya. Keragaman itulah yang membuat
kehidupan di dunia ini dinamis dan tidak
monoton. Keragama pula yang membuat
orang saling menyapa, saling mengasihi, dan
saling membantu. Pada aktivitas-aktivitas
itulah ibadah terjadi. Ibadah yang berdimensi
horizontal, menebar maslahat bagi semua
umat.
F. Urgensi Prejudice Reduction Di
Indonesia
Indonesia masih tergolong negara dengan
masalah keagamaan yang sangat tinggi, yaitu
peringkat enam di Asia (Majumdar & Villa,
2020). Sementara itu prasangka keagamaan
terus menguat seiring kebebasan bermedia.
Upaya-upaya kontak antar keragaman tidak
lebih kuat dibandingkan upaya provokatif
untuk saling berprasangka. Situs-situs online
yang mengajak kepada sikap moderat juga
kalah dengan situs-situs yang mengarah pada
konservatisme dan radikalisme (“Milenial
‘mudah’ terpapar radikalisme karena situs
organisasi Islam moderat ‘kalah renyah’?,”
2019). Realitas ini menjadikan prasangka
keagamaan sebagai masalah serius yang
perlu direduksi.
Prejudice reduction yang merupakan
bagian inheren dari Pendidikan Multikultural
semestinya telah menjadi menu wajib dalam
kurikulum pendidikan di Indonesia. Hal ini
mengingat Pendidikan Multikultural
bukanlah konsep baru, dan lembaga
pendidikan di Indonesia pada umumnya
menghargai keragaman kultural. Agama,
sebagai worldview yang eskpresi sosialnya
juga menjadi budaya, harus didudukkan
secara kultural dalam bingkai
Multikulturalisme. Oleh karena itu,
pendidikan multikultural di Indonesia
semestinya banyak menyentuh keragaman
agama, bukan hanya keragaman etnis.
Nilai-nilai kemuliaan yang ada pada
agama-agama di Indonesia hendaknya
diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan di
Indonesia baik negeri maupun swasta.
Dengan cara tersebut maka generasi bangsa
dapat mengenal dan menghargai keragaman
Jurnal Studi Agama dan Masyarakat 145
Vol. 16, No. 2, Desember 2020, p. 132-148
ISSN: 1829-8257; ISSN: 2540-8232 Erham Budi Wiranto (Prejudice Reduction)
agama dan pada gilirannya mereduksi
prasangka.
V. Kesimpulan
Prasangka (prejudice) dapat direduksi
melalui kontak antar manusia. Akan tetapi
kontak sosial bukan satu-satunya cara.
Psikologi Agama menemukan, bahwa
prasangka terjadi pada mereka yang kurang
kuat dalam beragama. Oleh karena itu cara
lain yang penting untuk mereduksi prejudice
adalah dengan penguatan keagamaan
terutama dengan mempromosikan nilai-nilai
mulia yang dapat mereduksi prasangka.
Penelitian ini menemukan bahwa ajaran
dalam Hindu, Buddha, Katolik, Kristen dan
Islam telah memberikan panduan yang jelas,
baik dalam bentuk larangan terhadap
prasangka maupun penghargaan yang tinggi
terhadap keragaman.
Kajian ini masih terbatas pada
penelurusan literatur keagamaan, maka akan
sangat baik apabila dikembangkan riset
berikutnya ke arah dimensi praksis dari
prejudice reduction yang dilakukan dalam
setiap agama. Dengan demikian kajian
normatif yang telah dilakukan ini
mendapatkan penguatan dari pengalaman
kehidupan sosial umat beragama.
Daftar Pustaka
Abacioglu, C. S., Zee, M., Hanna, F.,
Soeterik, I. M., Fischer, A. H., &
Volman, M. (2019). Practice what
you preach: The moderating role of
teacher attitudes on the relationship
between prejudice reduction and
student engagement. Teaching and
Teacher Education, 86, 102887.
https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.10
2887
Agung, D. A. G. (2017, April 22). Hindu
adalah Agama yang Menghargai
“Keragaman Keberagamaan.”
Dipresentasikan pada Seminar
Nasional dalam rangka Hari Raya
Nyepi Tahun Saka 1939, Sasana
Budaya Universitas Negeri Malang
Indonesia.
Arsal, Z. (2019). Critical multicultural
education and preservice teachers’
multicultural attitudes. Journal for
Multicultural Education, 13(1), 106
118. https://doi.org/10.1108/JME-10-
2017-0059
Ashburn-Nardo, L., Lindsey, A., Morris, K.
A., & Goodwin, S. A. (2020). Who
Is Responsible for Confronting
Prejudice? The Role of Perceived
and Conferred Authority. Journal of
Business and Psychology, 35(6),
799811.
https://doi.org/10.1007/s10869-019-
09651-w
Banks, J. A., & Banks, C. A. M. (2010).
Multicultural Education: Issues and
Perspectives (7 ed.). USA: Wiley.
Barentsen, J. (2018). The role of religion in
peacebuilding: Crossing the
boundaries of prejudice and distrust.
Practical Theology, 11(4), 365367.
https://doi.org/10.1080/1756073X.20
18.1500166
Benson, R. (2014). Shaping the Public
Sphere: Habermas and Beyond. The
American Sociologist, 40, 175197.
https://doi.org/10.1007/s12108-009-
9071-4
Bickmore, K., Hayhoe, R., Manion, C.,
Mundy, K., & Read, R. (2017).
Comparative and International
Education: Issues for Teachers,
Second Edition. Canadian Scholars’
Press.
Burch-Brown, J., & Baker, W. (2016).
Religion and Reducing Prejudice.
Group Processes & Intergroup
Relations, 19(6), 784807.
Cohen, M. J. (1938). Bloom on “The
Economic Activities of the Jews of
Amsterdam in the Seventeenth and
Eighteenth Centuries.” The Jewish
Quarterly Review, 28(3), 257259.
JSTOR.
https://doi.org/10.2307/1452041
146 Jurnal Studi Agama dan Masyarakat
Vol. 16, No. 2, Desember 2020, p. 132-148
Erham Budi Wiranto (Prejudice Reduction) ISSN: 1829-8257; ISSN: 2540-8232
Dang, J., Ekim, Z. E., Ohlsson, S., &
Schiöth, H. B. (2020). Is there
prejudice from thin air? Replicating
the effect of emotion on automatic
intergroup attitudes. BMC
Psychology, 8(1), 47.
https://doi.org/10.1186/s40359-020-
00414-4
Dhammananda, S. (2002). Keyakinan Umat
Buddha (73 ed.; I. Kurniati, Penerj.).
Pustaka Karaniya.
Durrant, R., & Poppelwell, Z. (2017). The
Dark Side of Religion? Prejudice,
Inter-Group Conflict, and War.
Dalam R. Durrant & Z. Poppelwell
(Ed.), Religion, Crime and
Punishment: An Evolutionary
Perspective (hlm. 89126). Cham:
Springer International Publishing.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-
64428-8_4
Erawati, D. (2017). Interpretasi
Multikulturalisme Agama Dan
Pendidikan. Jurnal Studi Agama dan
Masyarakat, 13(1), 100119.
https://doi.org/10.23971/jsam.v13i1.
594
Farmer, H., & Maister, L. (2017). Putting
Ourselves in Another’s Skin: Using
the Plasticity of Self-Perception to
Enhance Empathy and Decrease
Prejudice. Social Justice Research,
30(4), 323354.
https://doi.org/10.1007/s11211-017-
0294-1
Fretheim, K., Lai, P.-C., & Zene, C. (2017).
The Role of Religion in
Peacebuilding: Crossing the
Boundaries of Prejudice and
Distrust. Jessica Kingsley Publishers.
Halafoff, A., Lam, K., & Bouma, G. (2019).
Worldviews education:
Cosmopolitan peacebuilding and
preventing violent extremism.
Journal of Beliefs & Values, 40(3),
381395.
https://doi.org/10.1080/13617672.20
19.1600113
Harjatanaya, T. Y., & Hoon, C.-Y. (2020).
Politics of multicultural education in
post-Suharto Indonesia: A study of
the Chinese minority. Compare: A
Journal of Comparative and
International Education, 50(1), 18
35.
https://doi.org/10.1080/03057925.20
18.1493573
Henry, P. J., & Napier, J. L. (2017).
Education is Related to Greater
Ideological Prejudice. Public
Opinion Quarterly, 81(4), 930942.
https://doi.org/10.1093/poq/nfx038
Kasun, P. (2019). Educational Differences
among Members of U.S. Catholic
Religious Institutes: Evidence for
Assessing Racial-Ethnic Perspectives
on Racism. Pastoral Psychology,
68(4), 407420.
https://doi.org/10.1007/s11089-019-
00869-2
katolisitas.org. (t.t.). Ad Gentes (AG)
katolisitas.org. Diambil 1 Agustus
2020, dari
https://www.katolisitas.org/ad-
gentes/
Kementerian Agama, R. (2019). Executive
Summary: Survey Indeks Kerukunan
Umat Beragama Tahun 2019.
Diambil 7 Desember 2020, dari
https://simlitbangdiklat.kemenag.go.i
d/simlitbang/spdata/upload/dokumen
-
penelitian/1586237704Exsum_Peneli
tian_KUB_2019.pdf
Kim, N., & Wojcieszak, M. (2018).
Intergroup contact through online
comments: Effects of direct and
extended contact on outgroup
attitudes. Computers in Human
Behavior, 81, 6372.
https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.11
.013
Kite, M. E., & Whitley Jr., B. E. (2016).
Psychology of Prejudice and
Discrimination. Psychology Press,.
Jurnal Studi Agama dan Masyarakat 147
Vol. 16, No. 2, Desember 2020, p. 132-148
ISSN: 1829-8257; ISSN: 2540-8232 Erham Budi Wiranto (Prejudice Reduction)
Konferensi Waligereja Indonesia, D. K. dan
P. (t.t.). Seri Dokumen Gerejawi No.
10, Dignitatis Humanae dan Nostra
Aetate. Diambil 1 Agustus 2020, dari
Dokpenkwi.org website:
http://www.dokpenkwi.org/
Lytle, A. (2018). Intergroup Contact Theory:
Recent Developments and Future
Directions. Social Justice Research,
31(4), 374385.
https://doi.org/10.1007/s11211-018-
0314-9
Majumdar, S., & Villa, V. (2020, November
10). In 2018, Government
Restrictions on Religion Reach
Highest Level Globally in More
Than a Decade. Diambil 7 Desember
2020, dari Pew Research Center’s
Religion & Public Life Project
website:
https://www.pewforum.org/2020/11/
10/in-2018-government-restrictions-
on-religion-reach-highest-level-
globally-in-more-than-a-decade/
Mambal, I. B. P. (2016). Hindu, Pluralitas
dan Kerukunan Beragama. Al-Adyan,
XI(1), 18.
Marsden, A. D., & Barnett, M. D. (2020).
The Role of Empathy in the
Relationship Between Social
Political Ideology and Sexual
Prejudice in Heterosexual College
Students in the U.S. Archives of
Sexual Behavior, 49(5), 18531861.
https://doi.org/10.1007/s10508-019-
01545-5
Menhinick, K. A. (2019). Confronting Racist
Habits: Practical Theological
Implications of William James’s
View of Habit Change. Pastoral
Psychology, 68(6), 667680.
https://doi.org/10.1007/s11089-019-
00885-2
Milenial “mudah” terpapar radikalisme
karena situs organisasi Islam moderat
“kalah renyah”? (2019, Februari 21).
BBC News Indonesia. Diambil dari
https://www.bbc.com/indonesia/indo
nesia-47308385
Moritz, S., Göritz, A. S., Kühn, S.,
Schneider, B. C., Krieger, E.,
Röhlinger, J., & Zimmerer, S.
(2017). Muslims Love Jesus, Too?
Corrective Information Alters
Prejudices Against Islam. Pastoral
Psychology, 66(1), 6577.
https://doi.org/10.1007/s11089-016-
0706-4
Murrar, S., & Brauer, M. (2018).
Entertainment-education effectively
reduces prejudice. Group Processes
& Intergroup Relations, 21(7), 1053
1077.
https://doi.org/10.1177/13684302166
82350
Paloutzian, R. F. (2016). Invitation to the
Psychology of Religion. Guilford
Publications.
Patty, A. (2007, September 11). Paradigma
Teologia Kristen Terhadap
Pluralisme Agama. Diambil 1
Agustus 2020, dari GKI Pondok
Indah website:
https://gkipi.org/paradigma-teologia-
kristen-terhadap-pluralisme-agama/
Pettigrew, T. F., & Tropp, L. R. (2006). A
meta-analytic test of intergroup
contact theory. Journal of
Personality and Social Psychology,
90(5), 751783.
https://doi.org/10.1037/0022-
3514.90.5.751
Pew Research Center, 2015. (2015, April 2).
The Future of World Religions:
Population Growth Projections,
2010-2050. Diambil 23 November
2020, dari Pew Research Center’s
Religion & Public Life Project
website:
https://www.pewforum.org/2015/04/
02/religious-projections-2010-2050/
Prejudice Reduction. (t.t.). Diambil 11
Oktober 2020, dari School Tools
website:
https://www.schooltools.info/prejudi
ce-reduction
148 Jurnal Studi Agama dan Masyarakat
Vol. 16, No. 2, Desember 2020, p. 132-148
Erham Budi Wiranto (Prejudice Reduction) ISSN: 1829-8257; ISSN: 2540-8232
Reiss, M. (2015). Religious and cultural
diversity and inclusive practice.
https://doi.org/10.4324/97813156877
66
Scheffler, T. (2007). Interreligious Dialogue
and Peacebuilding. Die Friedens-
Warte, 82(2/3), 173187. JSTOR.
Diambil dari JSTOR.
VI, P. P. (t.t.). Lumen Gentium, Light of the
Nations, November 21, 1964. 29.
Weber, H. (2020). The educational divide
over feelings about ethnic minorities:
Does more education really lead to
less prejudice? Journal of Ethnic and
Migration Studies, 0(0), 120.
https://doi.org/10.1080/1369183X.20
20.1810540
Wiranto, E. B. (2013). Ragam Pencitraan
Diri Yesus Sebagai Upaya
Kontekstualisasi Dalam Kristen.
Religi: Jurnal Studi Agama-Agama,
IX(2), 213231.
Wolfsfeld, G., Segev, E., & Sheafer, T.
(2013). Social Media and the Arab
Spring: Politics Comes First. The
International Journal of
Press/Politics, 18(2), 115137.
https://doi.org/10.1177/19401612124
71716
Zeitzoff, T. (2018). Does Social Media
Influence Conflict? Evidence from
the 2012 Gaza Conflict. Journal of
Conflict Resolution, 62(1), 2963.
https://doi.org/10.1177/00220027166
50925
Article
Guru Agama Hindu (GAH) di SMA Negeri di Kota Denpasar belum memiliki karakteristik multikultural yang memadai, sehingga belum mampu mengintegrasikan pendidikan multikultural ke dalam standar isi pendidikan Agama Hindu secara optimal. Sehingga penelitian ini bertujuan menganalisa tipe, peran, dan upaya rekonstruksi karakteristik GAH dalam pengintegrasian pendidikan multikultural ke dalam standar isi pendidikan Agama Hindu. Data dikumpulkan melalui teknik observasi non-partisipan, wawancara tidak berstruktur, dan studi dokumen, kemudian dianalisa dengan teknik etnografi model spradley. Pengumpulan dan analisa data mengacu pada teori tindakan sosial Max Weber, pilihan rasional James S. Colemen, dan pendidikan multikultural James S. Banks. Ada tiga temuan penelitian. Pertama, tindakan rasional instrumental adalah tipe karakteristik GAH. Terbentuknya peserta didik yang menyadari dan menghargai keragaman sosial, dengan memanfaatkan keragaman sosial, budaya dan praktek keberagamaan dalam masyarakat Hindu secara internal sebagai strategi (alat) mencapai tujuan, merupakan pertimbangan rasional instrumental GAH. Kedua, karakteristik GAH berperan menentukan keputusan terhadap pilihan menerima atau menolak pengintegrasian pendidikan multikultural ke dalam standar isi pendidikan Agama Hindu di SMA Negeri di Kota Denpasar. Disebut pilihan rasional karena didasarkan pada tujuan, alasan, preferensi, serta upaya optimalisasi keuntungan dan minimalisasi kerugian. GAH adalah aktor sosial yang berupaya mengoptimalkan sumber daya untuk kepentingan sosialnya. Ketiga, karakteristik GAH sangat potensial direkonstruksi melalui upaya pemberdayaan peningkatan pemahaman dan keterampilan terhadap (a) pengintegrasian konten pendidikan multikultural melalui pengembangan dokumen kurikulum (silabus dan RPP) dan materi pembelajaran Pendidikan Agama Hindu, (b) konstruksi pengetahuan, (c) pengurangan prasangka, (d) penciptaan equity pedagogy, dan (e) pemberdayaan kultur sekolah. Simpulannya, GAH di SMA Negeri di Kota Denpasar berkarakteristik tindakan rasional instrumental, yang berperan menentukan keputusan memilih atau menolak pengintegrasian pendidikan multikultural ke dalam standar isi pendidikan Agama Hindu, dan dapat direkonstruksi melalui upaya pemberdayaan peningkatan pemahaman dan keterampilan terhadap lima dimensi pendidikan multikultural.
Article
Full-text available
The purpose of this research is to describe the scientific stance of multicultural counseling and its contribution to Terrorism Studies. Attempts are made by performing a literature study on three topics: multiculturalism, multicultural counseling, and terrorism studies. This study found that Multicultural Counseling can be an appropriate approach in Terrorism Studies because Terrorism Studies currently lack the perspective of terror perpetrators' subjectivity. This need can be filled by Multicultural Counseling with its scientific qualities and distinctive capabilities. Studi ini bertujuan menjelaskan kedudukan keilmuan Konseling Multikultural serta kontribusinya dalam Studi Terorisme. Upaya menjelaskan hal tersebut ditempuh dengan cara melakukan review literatur seputar tiga isu, yaitu multikulturalisme, konseling multikultural, dan studi terorisme. Studi ini menemukan bahwa Konseling Multikultural dapat menjadi pendekatan yang baik dalam Studi Terorisme, sebab studi terorisme saat ini masih kekurangan perspektif subyektifitas pelaku teror. Konseling Multikultural dengan karakteristik keilmuan dan kemampuan khususnya mampu mengisi celah tersebut.
Article
Full-text available
Background: Previous studies showed that anger, rather than sadness, created automatic intergroup bias in a minimal group context. Methods: The current research reports a single study (N = 99) aiming to replicate this finding and further to test whether the intergroup bias manifests as ingroup favoritism, outgroup derogation, or both. Results: Our results failed to replicate the effect of anger on automatic bias. Intriguingly, participants across all emotion conditions exhibited high level of ingroup favoritism, but there was little evidence of outgroup derogation. Conclusion: These results suggest that, when there is no competition or conflict between groups, individuals, even in a bad emotional state such as anger, generally show ingroup love rather than outgroup hate.
Article
Full-text available
While public acceptance of lesbian, gay, and bisexual (LGB) individuals and same-sex relations has grown over the past few decades, there is still opposition to LGB civil rights in the U.S. Previous literature has found links between political ideology and sexual prejudice, while empathy has been linked to both political ideology and sexual prejudice. However, no study has examined the interrelationships between these three variables. For this study, an online survey was administered to a diverse sample of college students in exchange for course credit, and those who self-identified as heterosexual were retained for analyses (N = 1143; 66.1% female; 45.5% White). Mediation analyses were performed to examine whether two subfacets of empathy (empathic concern and perspective taking) mediated the relationship between political ideology and sexual prejudice. Due to gender differences in sexual prejudice and empathy, gender was included in the model as a moderator. The results of moderated mediation analyses indicated both empathic concern and perspective taking were mediators for women, while perspective taking was the only mediator for men. These results suggest that interventions for sexual prejudice may be more effective when using approaches that promote taking the perspective of LGB individuals. Specifically, interventions that utilize empathy training or direct contact with LGB individuals may result in a decrease in sexual prejudice.
Article
Full-text available
Perceived responsibility for responding predicts whether people confront others’ discriminatory behavior, but who is seen as and actually feels responsible for confronting prejudice? Study 1 examined whether people view status-based authority figures, stigmatized targets, or other bystanders as responsible for confronting a witnessed prejudicial remark. Results revealed that participants viewed the authority figure as most responsible for responding, and they reported feeling less personally responsible in the presence of both authorities and targets. Study 2 examined whether being in a position of authority enhances perceptions of responsibility for responding to discrimination and, in turn, facilitates confrontation. Participants who were randomly assigned to a leadership (vs. non-leader control) condition witnessed a racially insensitive remark. Leadership increased perceived responsibility, but did not significantly increase confrontation. Study 3 builds on the previous two studies by showing that leaders in actual organizations feel more responsible for confronting prejudice compared to those who are not conferred authority status. These findings extend previous studies by uncovering an important antecedent (i.e., conferred authority) of feeling responsible for addressing prejudice, which is shown to be a key factor in predicting whether bystanders confront discrimination. Theoretical and practical implications are discussed.
Article
Full-text available
This article conceptualizes racism and privilege as habitual orientations located at the bodily level, not merely at the level of intention and consciousness. Engaging contemporary critical race thinkers, the analysis explores how William James’s psychological-pragmatic perspective on habit opens up fresh insight into the nature and function of racist habits. The author looks specifically at the value of James’s metaphors of “habits as scars” and “habits as grooved pathways” for conceptualizing racism embedded as bodily habit and habitual orientation. He also applies Bourdieu’s notion of habitus to Christian churches in the United States in order to examine the church as a habituating locus of power and to account for the role of social structures in the formation and reproduction of racist habits. Given the difficulty, even implausibility, of completely erasing racist habits, he considers how James’s view of habit change translates into practical theological approaches for confronting Whiteness and developing more racially just pedagogies and practices that gradually orient the body in new habitual ways of being.
Article
Full-text available
A growing body of theological and social science research is examining basic problems of racism within the Catholic Church. The author investigates whether educational differences among new members of Catholic religious institutes vary by race or ethnicity and whether this is indicative of racial or ethnic discrimination. The literature review examines the belief systems that underpin what people believe about the causes of inequality. Blacks and Hispanics are more likely to believe that social structures cause inequality. Whites are more likely to believe that individual efforts cause inequality. The author’s data come from a U.S. national survey of new members of Catholic religious institutes. Blacks and Hispanics had lower levels of education than Whites or Asians when they entered their institute (time one). They also had lower levels of education when they took the survey (time two). However, there are no significant differences between Blacks and Hispanics in educational level acquired as a member of their institute compared to Whites. This article explains the subtlety of racism in religious institutes and suggests that religious institutes recruit more people of color.
Article
Full-text available
The contact hypothesis (Allport, 1954) is one of the most influential and long-standing theories of prejudice reduction. A vast body of research deriving from intergroup contact theory suggests that negative attitudes stem in part from lack of personal and positive contact between groups (Allport, 1954; Pettigrew, 1998). Because social exclusion and stigmatization can occur in intergroup contexts, Allport (1954) proposed four optimal conditions for prejudice reduction: common goals, cooperation, equal status between groups, and institutional support. Research accordingly finds positive intergroup contact as an effective means for reducing negative attitudes toward individuals with disabilities, mental health issues, racial/ethnic minorities, sexual minorities, and more (Davies, Tropp, Aron, Pettigrew, & Wright, 2011; Pettigrew & Tropp, 2006). Intergroup Contact Theory: Recent Developments and Future Directions edited by Loris Vezzali and Sofia Stathi provides an extensive overview of intergroup contact theory, the empirical evidence supporting the tenets of intergroup contact theory, and directions for future research. Divided into ten chapters, leading intergroup contact researchers describe landmark studies as well as current research, provide constructive critiques of the existing research, and offer ways to advance the field with suggestions for future research. The benefits of intergroup contact theory are illustrated, while contributors simultaneously elucidate the issues and concerns that warrant additional research and consideration. For scholars of intergroup contact theory, individuals passionate about social justice, and policy makers interested in applying this research to real-world contexts, this book is an essential read. https://rdcu.be/4IPQ
Article
Virtually all studies on inter-ethnic attitudes in Western Europe and North America find that higher educated individuals report greater tolerance towards migrants and ethnic minorities. The overwhelming evidence on this link has even led scholars to call for educational expansion as a policy measure to increase social cohesion in today’s ever more diverse societies. But most of this evidence comes from cross-sectional correlations, and it is still unclear whether increasing education actually causes greater levels of tolerance. In this study, we follow a cohort of students aged 15 years over a period of 8 years from the German Children of Immigrants Longitudinal Survey (CILS4EU-DE). We focus on students who change from lower tracks into upper secondary and later tertiary education (the ‘treatment’ group) and compare them to a control group of similar students who stay in the lower track and leave school without entering university. Matching and fixed-effects panel regressions provide no evidence for a causal effect of changing into a higher educational track on subsequent prejudice towards ethnic minorities. We conclude that the descriptive difference between educational groups in their attitudes towards ethnic minorities is evident, but attending higher education per se does not seem to cause this difference.
Article
Since the mid-2000s soft power approaches to counter and prevent violent extremism (C/PVE) have increasingly been implemented by civil society, state actors and UN agencies internationally. Education is a critical and previously undervalued component in PVE, as it has only recently begun to attract significant scholarly and policy attention. This article briefly reviews the emerging field of education and PVE, and argues that it could benefit from drawing on insights from research on education about diverse religious and non-religious worldviews and PVE in Australia. Our research indicates that these types of educational initiatives can assist with addressing religious vilification, discrimination and interreligious tensions, and also with building religious literacy and social inclusion of young people, thereby minimising risks of alienation and vulnerability to extremism. We also argue that a critical approach to education about religions can assist young people to identify religions’ ambivalent role in contributing to both cultures of violence – direct and structural – and cultures of peace. We present a case study on learning about diverse worldviews in Victoria, Australia in this article to illustrate our arguments and finally make a series of recommendations regarding religion, education and PVE, and cosmopolitan peacebuilding strategies more broadly.
Article
Purpose This study aims to examine the effect of critical multicultural education on the multicultural attitudes of preservice teachers in a teacher education program. Design/methodology/approach The study sample consisted of 76 preservice teachers enrolled in a teacher preparation program. This study used a pretest–posttest quasi-experimental research design with pretest-posttest. The multicultural content integration was implemented in an experimental group for one semester, and data were collected using the teacher multicultural attitude survey. Findings Analyses indicated that preservice teachers who were exposed to the critical multicultural education program showed significantly greater progress in their multicultural attitudes compared with teachers in the control group. The results of this study indicate that the integrating critical multicultural education content into teacher education program has a positive effect on fostering preservice teachers’ multicultural attitudes. Practical implications Teacher education program planners should integrate multicultural content, materials and activities into teaching methods courses to promote change in preservice teachers’ multicultural attitudes. Originality/value This study contributes to the multicultural studies on teacher education.