ArticlePDF Available

ANALISIS PROSEDUR PEMELIHARAAN GEDUNG BANGUNAN PADA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL KOTA MAGELANG

Authors:
Volume 8 Nomor 2 November 2020 | ISSN: 2580-8818
https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/edukasi/article/view/3742
Halaman 77
Analisis Prosedur Pemeliharaan Gedung Bangunan pada Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang
ANALISIS PROSEDUR PEMELIHARAAN GEDUNG BANGUNAN PADA DINAS
TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL KOTA MAGELANG
Oleh:
Rizka Faulinda1, Suci Nasehati Sunaningsih2
1٫2Universitas Tidar
Jl. Kapten Suparman No.39, Tuguran, Potrobangsan, Kec. Magelang Utara, Kota
Magelang, Jawa Tengah
1 Rfaulinda@gmail.com
Sejarah Artikel: Diterima September 2020, Disetujui Oktober 2020, Dipublikasikan November 2020
ABSTRAK
Pemeliharaan gedung bangunan penting dilakukan, untuk menjaga kondisi bangunan agar tidak
mengalami kerusakan fisik. Kualitas gedung bangunan yang baik dapat dilihat dari segi usia
bangunan, dan dari segi setelah bangunan gedung digunakan harus tetap terjaga sesuai dengan kondisi
awal dan pemeliharaan yang tepat untuk gedung bangunan tersebut. Penelitian ini bertujuan
mengetahui prosedur perawatan bangunan di Kantor Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota
Magelang. Penelitian ini dilakukan di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang.
Data yang digunakan adalah data sekunder, diperoleh melalui situs web, serta datang langsung ke
lokasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif melalui observasi (observation),
wawancara (interview) dan dokumentasi (documentation). Hasil penelitian ini menunjukkan prosedur
pemeliharaan gedung di Kantor Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang telah
dilakukan sesuai atau sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Peraturan
Daerah (Perda) Kota Magelang No. 5 Th. 2012 tentang Bangunan Gedung.
Kata Kunci: Bangunan, pemeliharaan, prosedur, peraturan.
ABSTRACT
Maintenance of buildings is important to maintain the building's condition so as not to
experience physical damage. The quality of a good building can be seen in terms of the building's age,
and from the point of view, after the building is used, it must be maintained by the initial conditions
and proper maintenance for the building. This study aims to determine the building maintenance
procedures at the Manpower, Transmigration, and Social Office of Magelang City. This research was
conducted at the Department of Manpower, Transmigration, and Social Affairs of Magelang City. The
data used is secondary data, obtained through the website, and comes directly to the location. The
research method used is the descriptive method through observation, interview, and documentation.
The results of this study indicate that building maintenance procedures at the Office of Manpower,
Transmigration and Social Affairs of Magelang City have been carried out following or in line with
the laws and regulations stipulated by the Regional Regulation (Perda) of Magelang City No. 5 th.
2012 concerning Buildings.
Keywords: Building, Maintenance, Procedure, Regulations.
PENDAHULUAN
Aset tetap yaitu aset berwujud yang
memiliki nilai guna (manfaat) lebih dari dua
belas (12) bulan yang digunakan, atau
dimaksudkan digunakan, dalam kegiatan
pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat
umum (Perwal, 2015). Keberadaan aset tetap
sangat berpengaruh bagi jalannya pemerintahan
dan pembangunan, tetapi dalam pelaksanaan
pengelolaannya bukanlah hal yang mudah
Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi)
Volume. 8 Nomor 2, November 2020 eISSN: 2580-8818
78 Halaman
Analisis Prosedur Pemeliharaan Gedung Bangunan pada Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang
karena sering kali terdapat berbagai persoalan
aset daerah. Contoh konkrit aset tetap yaitu
gedung bangunan yang digunakan untuk
kegiatan operasional kantor milik daerah.
Mengelola gedung dan bangunan
tidaklah mudah, karena diperlukan pengetahuan
yang mumpuni terkait dengan detail
pengelolaan dan pemeliharaan gedung
bangunan tersebut, yang di dalamnya meliputi
pemeliharaan gedung bangunan (Widiasanti &
Nugraha, 2017). Pemeliharaan gedung
bangunan adalah proses menjaga agar aktiva
tetap (gedung) dalam keadaan baik dari waktu
ke waktu. Tujuan dari pemeliharaan gedung
bangunan yaitu 1) memperpanjang usia
bangunan; 2) ketersediaan perlengkapan yang
ada terjamin dan keuntungan dari investasi
yang didapatkan maksimal; 3) menjamin
keselamatan manusia yang menggunakan
bangunan tersebut (123dok, 2017).
Pemeliharaan gedung bangunan yang
baik dan tepat mencakup 1) kurun waktu
pemeliharaan; 2) anggaran atau dana
pemeliharaan; 3) prefensi pemeliharaan; dan 4)
korelasi antara kurun waktu pemeliharaan,
anggaran, dan prefensi (Widiasanti & Nugraha,
2017). Pemeliharaan gedung bangunan yang
tepat dan teratur, akan membuat umur gedung
dan bangunan menjadi lebih lama atau awet,
ditinjau dari aspek fungsional, kekuatan,
keamanan, dan arsitektur bangunan. Kualitas
gedung bangunan yang baik dapat dilihat dari
segi usia bangunan, dan dari segi setelah
bangunan gedung digunakan harus tetap terjaga
sesuai dengan kondisi awal dan pemeliharaan
yang tepat untuk gedung bangunan tersebut.
Dengan berjalannya waktu, gedung bangunan
akan mengalami perbedaan atau perubahan,
entah secara wujud (fisik) ataupun secara
keuangan (finansial) pada gedung bangunan
yang sudah jadi atau ada (Mahfud, 2015). Oleh
sebab itu, diperlukan perhatian lebih terhadap
gedung bangunan tersebut. Hal ini bisa digapai
melalui dilakukannya kegiatan pemeliharaan
gedung bangunan secara teratur atau berkala.
Pemeliharan gedung bangunan pada
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial
Kota Magelang, dimaksudkan untuk menjaga
kondisi gedung tidak mengalami kebobrokan
secara fisik. Upaya pencegahan
kerusakan/kebobrokan fisik pada gedung kantor
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial
Kota Magelang, yaitu dilakukan pemeliharaan
berkala pada gedung. Pemeliharaan gedung
bangunan pada Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang tidak
dapat secara langsung dilaksanakan, akan tetapi
terlebih dahulu melalui beberapa prosedur
kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah
Kota Magelang. Pada penelitian sebelumnya
oleh Amir & Djasuli, 2016 telah melakukan
penelitian serupa dengan mekanisme
pemeliharaan aset pada Dinas Kesehatan
Kesehatan Kabupaten Sumenep. Dimana tujuan
penelitiannya yaitu untuk mengetahui proses
pemeliharaan dan pengelolaan aset daerah,
mengetahui upaya yang dilakukan untuk
mengoptimalkan pemanfaatan di wilayah
pengelolaan aset di Kabupaten Sumenep.
Dari penelitian terdahulu yang telah
disebutkan, yang menjadi pembeda dalam
penelitian ini terletak pada subjek atau
informan itu sendiri (Eldista et al., 2020).
Selanjutnya pada penelitian ini, penulis lebih
menekankan pada pemeliharaan gedung
bangunan di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi
dan Sosial Kota Magelang yang nantinya akan
dikaitan dengan Peraturan Daerah Kota
Magelang. Tujuan dari penelitian ini, yaitu
untuk mengetahui prosedur pemeliharaan
gedung bangunan pada Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang sesuai
dengan aturan yang ditetapkan oleh Perda Kota
Magelang yaitu Perda Kota Magelang No. 5
Tahun 2012 mengenai Bangunan Gedung.
Gedung bangunan adalah mencakup
gedung dan bangunan yang dihasilkan dengan
tujuan digunakan sebagai operasional
pemerintah dengan kondisi siap pakai
(rampung). (Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan, 2014).
Gedung bangunan, adalah bentuk fisik
dari kegiatan konstruksi yang melekat dengan
tempat domisilinya. Sebagian atau seluruhnya
terletak diatas dan/atau berada didalam tanah
dan/atau air, yang digunakan oleh masyarakat
untuk melaksanakan aktivitasnya, baik
digunakan sebagai hunian atau rumah, aktivitas
keagamaan, aktivitas usaha, aktivitas sosial,
budaya, ataupun kegiatan tertentu lainnya
(Peraturan Pemerintah Daerah Kota Magelang
Nomor 5 Tahun 2012).
Gedung utamanya meliputi dua
komponen yaitu komponen bangunan
(konstruksi) fisik, komponen penunjang utama
yaitu mechanical engineering berupa instalasi
listrik dan generator, lift serta fasilitas
pendingin air conditioning, dan penunjang lain
yaitu saluran air dan telepon (Komite Standar
Akuntansi Pemerintahan, 2014). Karena
Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi)
eISSN: 2580-8818 Volume. 8 Nomor 2, November 2020
Halaman 79
Analisis Prosedur Pemeliharaan Gedung Bangunan pada Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang
masing-masing komponen tersebut berbeda,
maka masa manfaat tiap komponen juga
berbeda, sehingga umur penyusutannyapun
berbeda, serta membutuhan model
pemeliharaan yang berbeda pula (Komite
Standar Akuntansi Pemerintahan, 2014).
Pemeliharaan (maintenance) adalah
gabungan dari beragam kegiatan yang
dilaksanakan untuk melindungi suatu barang
(materi) atau memperbaikinya, hingga pada
keadaan yang dapat diterima (Corder, 1996).
Pemeliharaan (maintenance) adalah semua
kegiatan yang yang didalamnya bertujuan untuk
menjaga atau melindungi sistem peralatan
supaya dapat bekerja dengan baik (Jay Heizer,
2001). Manfaat dari adanya pemeliharaan
(maintenance) yaitu 1) perbaikan terus
menerus; 2) meningkatkan kapasitas; 3)
mengurangi persediaan; 4) beban operasi lebih
rendah.
Kegiatan pemeliharaan gedung bangunan
terdiri dari pembersihan/penjernihan, perapian,
pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau
penggantian bahan atau perlengkapan gedung
dan bangunan, dan aktivitas serupa lainnya
yang berasaskan panduan pengoperasian dan
pemeliharaan gedung bangunan (Peraturan
Pemerintah Daerah Kota Magelang Nomor 5
Tahun 2012). Pemeliharaan gedung bangunan
ini, menggunakan penyedia jasa pemeliharaan,
penyedia jasa pemeliharaan gedung bangunan
adalah perorangan atau badan yang kegiatan
utama usahanya menyediakan layanan jasa
konstruksi pada bidang gedung dan bangunan,
yang terdiri dari perencana teknis, pelaksana
konstruksi, pengawas/manajemen konstruksi,
termasuk pengkaji teknis bangunan gedung
serta penyedia jasa konstruksi lainnya
(Peraturan Pemerintah Daerah Kota Magelang
Nomor 5 Tahun 2012). Hubungan kerja antara
penyedia jasa pemeliharaan gedung bangunan
dan pemilik atau pengguna gedung bangunan
harus dilaksanakan berdasarkan ikatan kerja
yang dituangkan dalam perjanjian tertulis sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang
ada (Peraturan Pemerintah Daerah Kota
Magelang No. 5 Tahun 2012) .
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu penelitian deskriptif
kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif
merupakan penelitian yang fokus utamanya
memberikan gambaran atau melukiskan objek
penelitian berdasar fakta-fakta yang ada (Amir
& Djasuli, 2016). Penelitian ini dimaksudkan
untuk menggambarkan atau mendeskripsikan
mengenai fakta, situasi, dan aktivitas yang
berkaitan dengan prosedur pemeliharaan
gedung kantor pada Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang.
Unit Analisis dan Sumber Data
Fokus pada penelitian ini adalah prosedur
pemeliharaan gedung kantor pada Dinas Tenaga
Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang.
Sedangkan sumber data yang dipakai adalah
data primer, diperoleh melalui hasil wawancara
mendalam dengan pegawai dan staf Dinas
Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota
Magelang serta data sekunder berupa dokumen
pendukung berupa Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah Daerah, dan informasi lain yang
bersumber dari literatur serta informasi yang
berhubungan dengan pemeliharaan gedung
kantor yang ada di Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang.
HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Sosial Kota Magelang ialah salah satu
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang
menangani permasalahan ketenagakerjaan yang
ada di Kota Magelang. Sebelum dikenal dengan
sebutan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Sosial Kota Magelang seperti saat ini, dinas ini
beberapa kali mengalami pergantian nama
nomenklatur. Pergantian nama kantor menjadi
dinas dilaksanakan pasca era otonomi daerah di
tahun 2000-an, yang saat itu terdapat beberapa
kewenangan yang menjadi urusan/masalah
pusat, diganti menjadi dilimpahkan kepada
kewenangan daerah.
Urusan ketenagakerjaan yang mana
menjadi urusan/masalah wajib, pada saat
otonomi daerah dilimpahkan kepada
pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Disnaker, 2019). Dalam melaksanakan
kewenangan daerah tersebut, diperlukan suatu
gedung bangunan agar urusan ketenagakerjaan
dapat berjalan dengan baik. Gedung bangunan
yang baik adalah gedung yang secara rutin
dilakukan pemeliharaan.
Pemeliharaan gedung dan bangunan pada
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial
meliputi pemeliharaan jaringan listrik,
pemeliharaan saluran air dan telepon,
pengecatan gedung kantor, pemeliharaan taman
kantor, dan pengecatan pada gedung kantor.
Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi)
Volume. 8 Nomor 2, November 2020 eISSN: 2580-8818
80 Halaman
Analisis Prosedur Pemeliharaan Gedung Bangunan pada Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang
Pemeliharaan tersebut, dapat terlaksana dengan
melalui prosedur atau kebijakan yang telah
ditetapkan atau diatur oleh Peraturan Daerah
Kota Magelang. Prosedur tersebut meliputi:
1. Perencanaan Rencana Kerja
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Sosial Kota Magelang ialah satu dari
beberapa Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) di Kota Magelang, dalam
melakukan pemeliharaan gedung kantor
terlebih dahulu melaksanakan perencanaan
pemeliharaan gedung kantor. Yang dalam
perencanaan tersebut telah diketahui hal-hal
apa saja yang akan dipelihara.
Pemeliharaan gedung kantor biasanya
meliputi semua yang melekat pada gedung
kantor berupa pemeliharaan gedung atau
pengecatan gedung, pemelihaaraan taman
kantor, pemeliharaan air dan listrik.
Kegiatan pemeliharaan gedung kantor
diusulkan atau diajukan sebelum tahun
anggaran atau diajukan satu (1) tahun
sebelumnya. Diputuskan pada akhir tahun
dan dilaksanakan pada awal tahun baru.
Berikut uraian lebih jelas prosedur
perencanaan pemeliharaan sampai
disahkannya rencana kerja tersebut, yaitu:
a. Rencana kerja pemeliharaan gedung
kantor telah ditentukan apa saja yang
akan dipelihara (yaitu gedung kantor
dan taman kantor) kemudian diusulkan
melalui rencana kerja. Setelah disetujui
oleh tim anggaran, rencana kerja
tersebut tertuang dalam bentuk Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA). Dalam
perencanaan ini, penyedia pekerjaan
konstruksi belum diketahui siapa, akan
tetapi Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Sosial Kota
Magelang telah mengetahui jika
pemeliharaan gedung kantor dilakukan
dengan cara pelelangan, penunjukan
langsung, atau pemilihan langsung
(Perwal, 2019). Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) pemeliharaan gedung
kantor juga telah diatur di sistem dan
prosedur (Sisdur) yang di keluarkan
oleh Pemerintah Kota Magelang.
Dalam hal ini, Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
mengacu pada aturan pedoman
pengadaan barang/jasa pada Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota
Magelang yaitu Peraturan Walikota
(Perwal) Magelang Nomor 81 Tahun
2019.
b. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
yang telah selesai, kemudian diajukan
kepada eksekutif dan legislatif
Pemerintah Kota Magelang. Kemudian
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
didesk atau anggaran yang tercantum
dalam rencana kerja disortir atau
dipotong, yaitu hal-hal mana yang
perlu, mana yang tidak perlu, mana
yang jadi prioritas atau hanya sebagai
penunjang. Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) yang telah di-desk,
naik kepada Dewan Perwakilan Daerah
(DPR) Kota Magelang dan didesk juga
oleh anggota DPR lalu disahkan oleh
DPR.
c. Setelah Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) disahkan oleh DPR, RKA
kemudian dinaikan ke provinsi untuk
disahkan oleh gubernur. Setelah
disahkan, kemudian RKA turun
menjadi Peraturan Walikota (Perwal)
yang kemudian dijabarkan atau
diimplementasikan ke dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan
dijalankan. Dana untuk pemeliharaan
gedung kantor sudah tertulis pada
Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA),
sehingga pelaksanaannya harus sesuai
dengan yang di rencanakan di DPA-
nya.
2. Penyedia Jasa Pemeliharaan/Penyedia
Pekerjaan Konstruksi
Pemeliharaan gedung kantor dilaksanakan
oleh penyedia pekerjaan konstruksi atau
pihak ketiga melalui pelelangan,
penunjukkan langsung ataupun pemilihan
langsung oleh Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang
dalam bentuk paket kegiatan atau paket
pekerjaan. Penyedia pekerjaan konstruksi
yang telah terpilih, sebelum melaksankan
pemeliharaan gedung kantor, terlebih
dahulu melengkapi syarat-syarat yang
ditetapkan Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Sosil Kota Magelang.
Contohnya penyedia barang melampirkan
surat keterangan rekening aktif milik
rekening kontraktor yang dikeluarkan oleh
bank yang bersangkutan, melampirkan
Kartu Tanda Penduduk (KTP) direktur
kontraktor, melampirkan Surat Tanda
Tamat Belajar (STTB) direktur kontraktor,
Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi)
eISSN: 2580-8818 Volume. 8 Nomor 2, November 2020
Halaman 81
Analisis Prosedur Pemeliharaan Gedung Bangunan pada Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang
dan melampirkan sertifikat ketrampilan
kerja direktur kontraktor. Baru kemudian
menandatangani kontrak kerja dengan
pihak Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi
dan Sosial Kota Magelang.
Penyedia pekerjaan konstruksi
sebelum melaksanakan pekerjaannya akan
menerima Surat Perintah Kerja (SPK) dari
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Sosial Kota Magelang yang didalamnya
berisi hal-hal terkait paket kegiatan atau
pekerjaan untuk pemeliharaan gedung
kantor seperti jenis kegiatan, paket
pekerjaan, sumber dana pekerjaan, lokasi
kegiatan, jangka waktu penyelesaian,
tanggal penyelesaian dan harga kontrak.
Selain menerima Surat Perintah Kerja
(SPK), penyedia pekerjaan kontruksi yang
selanjutnya disebut penyedia jasa juga
menerima Surat Perintah Mulai Kerja
(SPMK) yang berisi untuk melaksanakan
kegiatan pemeliharaan gedung kantor
dengan ketentuan yang tercantum dalam
SPMK tersebut. Baru setelahnya penyedia
jasa melakukan pekerjaan sesuai dengan
apa yang ada di Surat Perintah Kerja (SPK).
3. Pelaksanaan Dokumen Pelaksana Anggaran
(DPA)
Pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor
harus disesuaikan dengan perencanaan yang
tertera di penganggaran kasnya. Misalnya
pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) pemeliharaan gedung kantor
dilaksanakan di triwulan pertama, hal itu
berarti pemeliharaan gedung kantor harus
dilaksanakan antara bulan Januari-Maret
dengan rincian kas yang digunakan. Dan
dikerjakan sesuai dengan paket kegiatan
atau pekerjaan yang diputuskan pada
kontrak kerja, dalam tenggang waktu yang
telah disepakati oleh penyedia jasa
pemeliharaan sesuai dengan yang tertulis
dalam Surat Perintah Kerja (SPK). Dalam
pelaksanaan pemeliharaan gedung, selain
dikerjakan oleh penyedia jasa
pemeliharaan, juga terdapat mandor dan
tukang.
4. Serah Terima Pekerjaan
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Sosial Kota Magelang pada saat pekerjaan
telah selesai dilaksanakan dan sesuai
dengan jangka waktu penyelesaian dalam
kontrak, akan mengeluarakan berita acara
serah terima hasil pekerjaan yang ditanda
tangani oleh Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang
atau disebut dengan pejabat pembuat
komitmen. Berita acara serah terima hasil
pekerjaan berisi bahwa penyedia jasa
selanjutnya disebut penyedia pekerjaan
konstruksi telah melaksanakan pekerjaan
sebagaimana diatur dalam kontrak, staf
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Sosial Kota Magelang selaku pengawas
teknis dan juga terdapat hasil pekerjaan dari
penyedia pekerjaan konstruksi yang
kemudian diserah terimakan.
5. Pembayaran Penyedia Jasa Pemeliharaan
Tindak lanjut dari serah terima hasil
pekerjaan yaitu penyedia pekerjaan
konstruksi mengajukan tagihan pembayaran
kepada pejabat pembuat komitmen.
Persentase termin pembayaran dan
perincian termin pembayaran berdasarkan
kontrak sudah terlampir pada berita acara
serah terima hasil pekerjaan. Pengajuan
pembayaran langsung (LS) penyedia
pekerjaan konstruksi dilengkapi dengan
dokumen. Dokumen yang disertakan sesuai
dengan ketentuan yang sudah ada. Setelah
dokumen diverivikasi, lalu dibuatkan
pengantar yang dinamakan Surat Perintah
Pembayaran Langsung (SPP LS) kepada
Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD). Setelah diterima
dibagian yang berwenang dan diteliti
dokumen-dokumennya dan tidak ada
kekurangan dokumen, dalam waktu kurang
lebih 2 hari dana pemeliharaaan sesuai
tagihan pembayaran sudah masuk dalam
rekening penyedia pekerjaan konstruksi dan
pajak sudah terbayarkan.
6. Laporan Pemeliharaan
Hasil kegiatan pemeliharaan gedung
dituangkan dalam laporan pemeliharaan
atau Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang
digunakan untuk pertimbangan penetapan
perpanjangan sertifikat laik (layak) fungsi
yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Yang kemudian setiap semester dan akhir
tahun akan ada audit dari Inspektorat
maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
untuk mengaudit laporan pemeliharaan atau
SPJ tersebut.
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah
dipaparkan diatas, dapat ditarik kesimpulan
bahwa, prosedur pemeliharaan bangunan
Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi)
Volume. 8 Nomor 2, November 2020 eISSN: 2580-8818
82 Halaman
Analisis Prosedur Pemeliharaan Gedung Bangunan pada Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang
gedung sudah sesuai dengan Peraturan Daerah
Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang
bangunan gedung. Dimana Dinas Tenaga Kerja
Kota Magelang telah membuat Rencana Kerja
Anggaran (RKA) sesuai dengan kebutuhan
kantor, selanjutnya kegiatan pengelolaan atau
pemeliharaan gedung bangunan dilaksanakan
oleh penyedia jasa pemeliharaan dengan cara
pelelangan, penunjukkan langsung, ataupun
dengan pemilihan langsung. Dengan
memperhatikan syarat-syarat yang telah
ditentukan. Seperti, harus memiliki sertifikat
yang dimiliki oleh penyedia jasa pemeliharaan.
Pembayaran tagihan pemeliharaan gedung
bangunan dibayarkan saat pekerjaan telah
selesai dan dibayar melalui Surat Perintah
Pembayaran Langsung (SPP LS).
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
yang telah sesuai dengan kebutuhan kantor,
kemudian akan diajukan kepada DPR, yang
selanjutnya akan didesk oleh DPR lalu
disahkan. Selanjutnya, Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) akan dinaikan tingkat
provinsi untuk disahkan oleh gubernur yang
kemudian turun menjadi Peraturan Walikota
(Perwal) dan dijabarkan atau
diimplementasikan pada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) dan dijalankan. Langkah
terakhir dalam prosedur pemeliharaan gedung
yaitu, hasil pemeliharaan dituangkan dalam
bentuk laporan pemeliharaan atau Surat
Pertanggungjawaban, yang nantinya akan ada
diaudit oleh Inspektorat maupun Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK).
DAFTAR PUSTAKA
Amir, M. F., & Djasuli, M. (2016). Mekanisme
Pemeliharaan Aset dalam Pengelolaan
Barang Milik Daerah di Dinas Kesehatan
Kabupaten Sumenep. Jurnal Pamator,
9(2), 7277.
Corder, A. . (1996). Teknik Manajemen
Pemeliharaan (2nd ed.). Erlangga.
Disnaker. (2019). Dinas Tenaga Kerja Kota
Magelang. Disnaker Kota Magelang.
http://disnaker.magelangkota.go.id/
Eldista, E., Sulistiyo, A. B., & Hisamuddin, N.
(2020). Mental Accounting: Memaknai
Kebahagiaan Dari Sisi Lain Gaya Hidup
Mahasiswa Kos. Jurnal Akuntansi
Universitas Jember, 17(2), 123.
https://doi.org/10.19184/jauj.v17i2.15393
Jay Heizer, B. (2001). Prinsip-prinsip:
Operations Management. Salemba Empat.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
(2014). Buletin Teknis No. 15 Tentang
Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual. In
Buletin SAP.
Mahfud. (2015). Manajemen Pemeliharaan
Bangunan Gedung Sekolah (Studi Kasus
Gedung SLTA di Balikpapan). JST
(Jurnal Sains Terapan), 1(1), 718.
https://doi.org/10.32487/jst.v1i1.26
123dok. (2017). Tujuan Pemeliharaan
Bangunan Gedung. 123dok.
https://id.123dok.com/document/dy4v23k
y-tinjauan-pustaka-analisis-pemeliharaan-
bangunan-gedung-rumah-sakit-umum-di-
kota-sorong.html
Peraturan Pemerintah Daerah Kota Magelang
Nomor 5 Tahun 2012. (2012). Peraturan
Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun
2012 Tentang Bangunan Gedung (pp. 1
97).jdih.magelangkota.go.id/ildis/www/st
orage/document/PERDA+N0.5+th+2012+
Ttg+Bangunan+Gedung.pdf
Perwal. (2015). Lampiran II Peraturan
Walikota Magelang (Perwal) Nomor 36
Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan
Walikota Magelang No. 17 Tahun 2014
Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah Berbasis Akrual (pp. 121).
Perwal. (2019). Peraturan Walikota Magelang
No. 81 Tahun 2019 (p. 31). Peraturan
Walikota.
Widiasanti, I., & Nugraha, R. E. M. (2017).
Kajian Pengelolaan Pemeliharaan dan
Perawatan Gedung Perguruan Tinggi:
Studi Kasus Universitas Negeri Jakarta.
Jurnal Teknologi Rekayasa, 1(1), 41.
https://doi.org/10.31544/jtera.v1.i1.2016.4
1-46
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
Pemeliharaan dan perawatan bertujuan agar bangunan dapat beroperasi dengan baik sehingga pengguna merasa nyaman, yang selanjutnya akan membantu dalam meningkatkan pendapatan pengelola bangunan. Dalam melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung, banyak hal yang harus dilakukan agar gedung tersebut tetap mempunyai nilai investasi yang tinggi. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai perawatan gedung yang telah dilakukan di lingkungan UNJ. Sementara itu, secara khusus penelitian bertujuan untuk dapat melihat sejauh mana pelaksanaan dan pengelolaan perawatan dan pemeliharaan gedung. Metode yang digunakan adalah survey. Teknik ini digunakan untuk mengukur pengelolaan perawatan gedung yang dilakukan di lingkungan FT UNJ. Populasi penelitian adalah para pengambil keputusan di lingkungan FT UNJ dengan sampel para ketua Jurusan dan ketua Program Studi sebagai pihak yang paling mengetahui kondisi bangunan dan dana yang tersedia untuk pemeliharaan dan perawatan gedung. Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif membandingkan sederhana dan uji Analisis Varian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan dan perawatan gedung di FT UNJ, telah dilakukan dengan baik. Hal ini terlihat juga dari sebagian besar responden yang berpendapat bahwa pelaksanaan tersebut telah dilakukan dengan baik.Kata kunci: pemeliharaan gedung, perawatan gedung
Mekanisme Pemeliharaan Aset dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep
  • M F Amir
  • M Djasuli
Amir, M. F., & Djasuli, M. (2016). Mekanisme Pemeliharaan Aset dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep. Jurnal Pamator, 9(2), 72-77.
Prinsip-prinsip: Operations Management
  • Jay Heizer
Jay Heizer, B. (2001). Prinsip-prinsip: Operations Management. Salemba Empat.
Manajemen Pemeliharaan Bangunan Gedung Sekolah (Studi Kasus Gedung SLTA di Balikpapan)
  • Mahfud
Mahfud. (2015). Manajemen Pemeliharaan Bangunan Gedung Sekolah (Studi Kasus Gedung SLTA di Balikpapan). JST (Jurnal Sains Terapan), 1(1), 7-18. https://doi.org/10.32487/jst.v1i1.26 123dok. (2017). Tujuan Pemeliharaan Bangunan Gedung. 123dok.
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung
https://id.123dok.com/document/dy4v23k y-tinjauan-pustaka-analisis-pemeliharaanbangunan-gedung-rumah-sakit-umum-dikota-sorong.html Peraturan Pemerintah Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2012. (2012). Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung (pp. 1-97).jdih.magelangkota.go.id/ildis/www/st orage/document/PERDA+N0.5+th+2012+
Lampiran II Peraturan Walikota Magelang (Perwal) Nomor 36 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang No
  • Perwal
Perwal. (2015). Lampiran II Peraturan Walikota Magelang (Perwal) Nomor 36 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang No. 17 Tahun 2014
Peraturan Walikota Magelang No
  • Perwal
Perwal. (2019). Peraturan Walikota Magelang No. 81 Tahun 2019 (p. 31). Peraturan Walikota.