PreprintPDF Available

Jaminan Penghasilan Dasar Untuk Semua: Basic income di Era Pandemi COVID-19

Preprints and early-stage research may not have been peer reviewed yet.
Preprint

Jaminan Penghasilan Dasar Untuk Semua: Basic income di Era Pandemi COVID-19

Abstract

UBI Working Paper Series No 1, Vol 02, Agustus 2020, IndoBIG Network
1
Tentang IndoBIG Network
Indonesian Basic Income Guarantee Network atau IndoBIG Network
merupakan jejaring intelektual, aktivis, pemerhati, dan periset Universal Basic
Income (UBI) pertama di Indonesia. IndoBIG Network berdiri pada tanggal 27
Oktober 2017, ditandai dengan peluncuran www.indobig.net sebagai situs
berbahasa Indonesia pertama yang khusus mengupas perkembangan gagasan
UBI di tanah air. Jejaring kerja dan ruang lingkup IndoBIG bersifat lokal,
nasional, hingga global.
IndoBIG Network terbuka bagi siapa saja yang berminat memperdalam
pengetahuan, pengalaman, dan penelitian terkait dengan Basic Income di
Indonesia maupun di dunia. Fokus dari IndoBIG Network adalah meninjau
upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia khususnya, dan di
negara-negara lain, serta memformulasikan solusi yang relevan dengan
tantangan spesifik maupun umum dalam pengentasan kemiskinan,
pengangguran, peningkatan kualitas hidup, serta pengembangan kualitas
sumber daya manusia Indonesia.
Kemajuan teknologi dan pandemic COVID-19 sedang dan akan
membawa kita pada wajah dunia yang baru dengan tantangan yang semakin
berat. Oleh karena itu, mencari model-model penanggulangan kemiskinan
yang efektif sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan dan memperkecil
jurang ketimpangan yang diakibatkan oleh ketidakadilan pembangunan itu
sendiri. Cita-cita IndoBIG Network adalah mengembalikan martabat
kemanusiaan, memperjuangkan kemerdekaan individu, serta mengurangi
ketimpangan dan kemiskinan melalui Jaminan Penghasilan Dasar Untuk
Semua.
Freedom, Dignity & Equality!
2
Tentang Working Paper Series
Kertas kerja IndoBIG Network ini merupakan ringkasan berbagai topik terkait
Jaminan Penghasilan Dasar Universal yang disusun sebagai bahan diskusi dan
edukasi publik serta pengembangan wacana UBI secara lebih luas. Kertas kerja
IndoBIG Network dapat diunduh secara gratis dalam bentuk .pdf dan dapat
didistribusikan secara bebas sepanjang untuk keperluan non komersial. Kertas
kerja IndoBIG dapat berisi kumpulan tulisan atau bahasan khusus atas satu isu.
Dalam kertas kerja No 1 Volume 2 ini, IndoBIG Network mengupas
perkembangan UBI di masa Pandemi COVID-19 ini dari berbagai negara.
Saran dan masukan untuk kertas kerja ini dapat dialamatkan melalui email:
indobignetwork@gmail.com
Kutipan dan sitasi untuk kertas kerja ini:
Prasetyo, Yanu. (2020). ”Jaminan Penghasilan Dasar Untuk Semua (2): Basic Income di Era
Pandemi COVID-19”, Working Paper Series, IndoBIG Network, No 1,
Vol 2, Agustus 2020
3
Abstrak
Jaminan Penghasilan Dasar Untuk Semua atau Universal Basic
Income (UBI) menjadi topik hangat yang diperbincangkan di dunia
internasional saat ini. Ada dua hal yang mendorong ketertarikan
para pemimpin dunia maupun para ahli terhadap konsep ini.
Pertama, kemajuan teknologi – seperti artificial intelligence (AI) – yang
diprediksi akan menggantikan pekerjaan rutin, manual, dan bahkan
kognitif manusia dalam waktu yang tidak lama lagi. Kedua,
munculnya krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang tiba-
tiba mengancam sendi-sendi kehidupan ekonomi maupun sosial
seluruh bangsa dan negara tanpa kecuali. Bahkan negara-negara
besar seperti Amerika Serikat, China, Italia, termasuk negara-negara
Eropa lainnya pun kewahalan dalam mencari solusi menghadapi
pandemi ini. Melonjaknya angka pengangguran akibat teknologi dan
pandemi ini, tentu saja memperdalam tingkat keparahan kemiskinan
yang sebelumnya sudah cukup berat. Oleh karena itu, setiap negara
sedang mencari solusi terbaik untuk meredam dampak dua hal
tersebut. UBI kemudian muncul menjadi alternatif di tengah-tengah
kepanikan ini. Amerika Serikat, Jepang, Hong Kong, Brasil, Jerman
dan negara-negara lain bahkan sudah dan sedang mencoba
mengadopsi pendekatan ini. Sebelum mengupas lebih dekat
perkembangan terbaru dalam implementasi UBI ini, ada baiknya
kita melihat kembali eksperimen-eksperimen yang pernah ada
sebelumnya. Dalam dua Working Paper Series ini (Vol 1 & 2),
IndoBIG Network akan membedah dua pokok tersebut, dimulai dari
pengertian UBI dan pro kontra yang mengikutinya, lalu dilanjutkan
dengan eksperimen-eksperiman Basic Income yang pernah ada (Vol
1) dan perkembangan terkini terkait gagasan UBI tersebut di tengah
pandemi COVID-19 (Vol 2).
4
Daftar Isi
Tentang IndoBIG Network
1
Tentang Working Paper Series
2
Abstrak
3
Daftar Isi
4
Sistem Jaminan Sosial: Tinjauan Singkat
5
Mengapa Proyek Percontohan UBI Penting?
10
Hasil Percobaan Basic Income di Finlandia
13
Simulasi Universal Basic Income di China
15
Basic Income di Era Pandemi COVID-19
20
Bantuan Tunai Lebih Efektif Mengatasi Krisis
23
Usulan Helicopter Money di Uni Eropa
26
The CARES Act di Amerika Serikat
30
Renda Basica Emergencial di Brasil
35
Bantuan Tunai di Hong Kong
37
Bantuan Tunai di Jepang
38
Eksperiman Basic Income di Jerman
40
Usulan Temporary Basic Income (TBI) dari UNDP
41
COVID-19 & Social Democratic Capitalism
42
Daftar Pustaka
44
Tentang Penulis
45
5
Sistem Jaminan Sosial: Tinjauan Singkat
Konsep Jaminan Sosial
Mendiskusikan konsep jaminan sosial sebenarnya sama rumitnya dengan membahas
praktek atau realitasnya di lapangan. Sebab, banyak konsep yang memiliki kesamaan nama
atau istilah, namun berbeda penafsiran dan penerapannya di setiap negara. Sebagai contoh,
konsep social security dan social assistance dipahami berbeda di AS dengan di negara-negara Eropa,
Asia, Afrika, dan Amerika Latin (Walker, 2005).
Perbedaan definisi dan makna ini tentu berimplikasi pada perbedaan skema Jaminan
Sosial di lapangannya. Ada puluhan skema berbeda di tiap-tiap negara. Skema ini pun terus
berubah-ubah mengikuti dinamika politik, ekonomi, dan demografi masing-masing negara.
Maka sangat lumrah jika text book tentang jaminan sosial ini cepat sekali "usang". Begitu sebuah
buku atau jurnal baru tentang jaminan sosial terbit, substansi yang dibicarakan bisa jadi sudah
hilang atau berganti bentuk dengan yang lainnya.
Menurut para sarjana social policy, perbedaan tersebut dipengaruhi oleh rezim
kesejahteraan yang dianut oleh negara tersebut. Setidaknya ada empat rezim kesejahteraan
yang selama ini dikenal di dalam literatur jaminan sosial: (1) rezim liberal, (1) social democratic,
(3) konservatif, dan (4) rezim alternatif lainnya.
Dalam rezim liberal, peran pasar adalah yang paling sentral. Bagi rezim social democratic,
Negara-lah yang memiliki peran sebagai pengendali utama. Sementara itu, dalam rezim
konservatif, keluarga dan komunitas (misalnya kelompok tani, kelompok militer, kelompok
buruh, kelompok ilmuwan, dan lain-lain) menjadi pilar utama dalam sistem jaminan sosial atau
yang lebih dikenal dengan istilah corporatism.
Setiap rezim yang dianut ini tentu memiliki panduan dan mekanisme yang berbeda
untuk memutuskan bentuk kongkrit kebijakannya. Untuk menguji ada pada posisi mana
sebuah negara, maka kita bisa mengajukan tiga (3) pertanyaan mendasar:
1. Siapakah yang seharusnya mengelola dan menyelenggarakan jaminan sosial?
(a) Negara, (b) Pasar, atau (c) Masyarakat?
2. Apa bentuk jaminan sosial yang paling tepat untuk diberikan?
(a) uang tunai (benefit in cash),
(b) layanan dasar (benefits in kind, termasuk dalam bentuk program-program, kartu-kartu,
voucher, dll),
(c) transfer pendapatan dari negara (income transfer) atau
(d) kombinasi ketiganya?
3. Apakah jaminan sosial akan diberlakukan secara (a) universal (kepada semua warga negara)
atau (b) selektif (hanya menyasar kelompok tertentu)?
6
Dengan menjawab ketiga (3) pertanyaan di atas, kita akan mampu mengidentifikasi
rezim kesejahteraan sebuah negara. Pun ketika kita ingin menawarkan sebuah rezim dan
skema baru, seperti Universal Basic Income (UBI) atau Jaminan Penghasilan Dasar Untuk Semua,
maka kita tahu bagian mana dari skema jaminan sosial yang ada itu - baik secara hukum,
filosofis, dan sosiologis - yang perlu dirombak dan diubah haluannya.
Tujuan, Sasaran, dan Fungsi Jaminan Sosial
Dalam kondisi ideal, Sistem Jaminan Sosial setidaknya harus memiliki tiga hal pokok.
Pertama, ia harus memiliki seperangkat tujuan (aims) dan sasaran (objectives) yang diartikulasikan
dengan jelas sehingga di dalamnya tertuang siapa sasaran penerima (kelompok target/populasi)
dan apa manfaat bagi penerimanya? Kedua, sistem jaminan sosial yang baik harus memiliki
badan atau organisasi administratif yang dipercaya untuk mempromosikan dan menjalankan
sistem ini secara transparan. Ketiga, memiliki struktur yang akuntabel baik dari segi desain
implementasi, pengawasan, hingga evaluasi dan sistem pendanaannya.
Tujuan yang dimaksud disini adalah seperangkat nilai yang disusun oleh otoritas atau
kelompok tertentu – seperti negara, perusahaan, atau komunitas – yang merefleksikan niatan
politik, cita-cita, gagasan, hingga kepentingan kelompok tersebut dalam menyusun sebuah
Sistem Jaminan Sosial. Tujuan ini biasanya ambisius dan berguna sebagai landasan
moral/rasional kolektif atau semacam raison d’etre dari sistem yang hendak dibangun tersebut.
Tujuan dan sasaran biasanya saling berkaitan erat. Namun sasaran sifatnya lebih
kongkrit dan lebih mudah diidentifikasi karena berkaitan langsung dengan skema dan manfaat
jaminan sosial tersebut. Sasaran ini biasanya disusun oleh eksekutif atau pengambil kebijakan
yang lebih operasional. Sasaran ini juga dapat diartikan sebagai pernyataan politik dan
biasanya ditampilkan dalam bentuk target berupa angka-angka atau jangka waktu tertentu
secara eksplisit.
Selain memiliki tujuan dan sasaran, sebuah Sistem Jaminan Sosial juga harus memilki
fungsi yang dapat diidentifikasikan dengan apa yang menjadi luarannya. Fungsi ini terkait
dengan dampak yang diharapkan ketika sebuah kebijakan atau program diterapkan. Misalnya
berupa perubahan dari sisi kesejahteraan maupun perilaku serta dampaknya pada individu,
keluarga, hingga masyarakat yang ada di dalam yuridiksi Sistem Jaminan Sosial tersebut secara
keseluruhan.
Sebuah Sistem Jaminan Sosial yang matang, biasanya memiliki lebih dari satu tujuan
sekaligus. Setidaknya terdapat delapan (8) tujuan Sistem Jaminan Sosial yang paling sering
mengemuka:
1. Mengentaskan kemiskinan.
2. Menjaga stabilitas pendapatan
3. Memperkuat kohesi sosial
4. Perlindungan terhadap resiko
5. Redistribusi dan keadilan sosial
6. Kompensasi
7. Efisiensi ekonomi
8. Mengubah perilaku masyarakat
7
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN): Asas, Tujuan, dan Prinsip
1
Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah menjalankan beberapa program
jaminan sosial, seperti Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) untuk Pegawai Negeri
Sipil (PNS); Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) untuk Prajurit
TNI, Anggota Polri, dan PNS di Kementerian Pertahanan/TNI/Polri beserta keluarganya;
Asuransi Kesehatan (Askes) bagi PNS/Penerima Pensiun/Perintis Kemerdekaan/Veteran dan
anggota keluarganya; dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) untuk tenaga kerja swasta.
Namun program jaminan sosial tersebut baru mencakup sebagian kecil masyarakat. Sebagian
besar rakyat belum memperoleh perlindungan yang memadai. Disamping itu, pelaksanaan
pelbagai program jaminan sosial tersebut belum mampu memberikan perlindungan yang adil
dan memadai kepada para peserta sesuai dengan manfaat program yang menjadi hak peserta.
Pemikiran mendasar yang melandasi penyusunan SJSN bagi penyelenggaraan jaminan sosial
untuk seluruh warga negara adalah:
1. Penyelenggaraan SJSN berlandaskan kepada hak asasi manusia dan hak
konstitusional setiap orang; sebagaimana tercantum dalam UUD Negara RI Tahun
1945 Pasal 28H ayat (3) menetapkan, “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang
memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang
bermanfaat.”
2. Penyelenggaraan SJSN adalah wujud tanggung jawab negara dalam pembangunan
perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial; sebagaimana tercantum dalam
UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 34 ayat (2) menetapkan, “Negara
mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan
masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”
3. Program jaminan sosial ditujukan untuk memungkinkan setiap orang mampu
mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat;
sebagaimana dalam UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (3), “Setiap
orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinan pengembangan dirinya secara
utuh sebagai manusia yang bermanfaat.”
Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menyusun SJSN yang mampu
mensinkronisasikan penyelenggaraan pelbagai bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh
1
https://djsn.go.id/asas-tujuan-dan-prinsip-sjsn dikutip secara utuh dan diakses pada tanggal 7 Mei 2020 pukul
11.30 pm (central time, USA)
8
beberapa penyelenggara agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta
memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap peserta.
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah suatu tata cara penyelenggaraan program
jaminan sosial oleh beberapa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). SJSN
diselenggarakan berdasarkan 3 (tiga) asas, yakni asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Asas kemanusiaan berkaitan dengan
penghargaan terhadap martabat manusia. Asas manfaat merupakan asas yang bersifat
operasional menggambarkan pengelolaan yang efektif dan efisien. Asas keadilan merupakan
asas yang bersifat ideal. Ketiga asas tersebut dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan
program dan hak peserta.
SJSN merupakan program Negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan
kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. SJSN bertujuan untuk memberikan
jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota
keluarganya. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan
dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau
berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan
pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.
SJSN diselenggarakan berdasarkan pada 9 (sembilan) prinsip:
1. Kegotong-royongan; prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung
beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta
membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah atau penghasilannya.
2. Nirlaba; prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil
pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh
peserta.
3. Keterbukaan; prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar dan
jelas bagi setiap peserta.
4. Kehati-hatian; prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman dan tertib.
5. Akuntabilitas; prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang
akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Portabilitas; prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta
berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
7. Kepesertaan bersifat wajib; prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk
menjadi peserta jaminan sosial, yang dilaksanakan secara bertahap.
8. Dana amanat; bahwa iuran dan pengembangannya merupakan dana titipan dari
peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial.
9. Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) dipergunakan seluruhnya
untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan
peserta; bahwa hasil dividen dari pemegang saham yang dikembalikan untuk
kepentingan peserta jaminan sosial.
9
Kritik & Pekerjaan Rumah SJSN
Secara umum, baik Jaminan Sosial di bidang kesehatan maupun ketenagakerjaan,
pesoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah adalah soal penyebarluasan akses
informasi. Hasil kajian Pusat Penelitian Kependudukan LIPI (2009)
2
di enam (6) provinsi
3
menunjukkan bahwa keikutsertaan pekerja sektor informal dalam program jaminan dan
perlindungan sosial ini masih rendah. Salah satu alasannya adalah minimnya informasi yang
sampai kepada kelompok masyarakat di sektor informal ini, termasuk untuk masyarakat di
pedesaan. Hasil penelitian LIPI menunjukkan bahwa pengetahun masyarakat pedesaan
terhadap program jaminan sosial pemerintah ini masih rendah, sehingga diperlukan strategi
sosialisasi dan diseminasi yang lebih baik lagi, termasuk melakukan kajian secara menyeluruh
mengingat tingkat segmentasi di sektor informal yang tinggi dan tingkat kerentanan yang
berbeda-beda.
Pemerintah sendiri sebenarnya telah mengakui bahwa manajemen dan perhitungan BPJS
Kesehatan, misalnya, belumlah dilakukan dengan baik. Selama ini Pemerintah menanggung
lebih dari 150 juta masyarakat yang masuk dalam PBI
4
pemerintah pusat sebanyak 96 juta dan
PBI Pemerintah Daerah sebanyak 37 juta jiwa serta Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)
atau masyarakat biasa yang bukan pegawai pemerintah sebanyak 17 juta jiwa. Selain
menanggung pembayaran tersebut, pemerintah juga masih terus menyuntikkan anggaran ke
BPJS Kesehatan untuk menutupi defisitnya
5
.
Oleh karena itu, Menteri Keuangan pun memberikan beberapa catatan untuk
memperbaiki masalah tata kelola BPJS Kesehatan ini, antara lain: Masalah kepesertaan
(sebanyak 26 juta) harus dibersihkan dan masuk ke dalam kelompok yang betul-betul miskin.
Masalah kategorisasi di rumah sakit yang harus benar-benar sesuai. Selama ini banyak yang
datang ke RS tidak sesuai kelasnya. Contoh, peserta bayar kelas III tapi ingin dilayani di kelas
II atau bayar kelas II ingin dilayani di kelas I. Selain itu, Perbaikan hubungan dan tata kelola
dengan lebih dari 2.500 rumah sakit dan 23 ribu puskesmas di seluruh Indonesia juga
mendesak Unto diperbaiki.
Skema UBI memang belum tertuang dalam rumusan SJSN, namun bukan mustahil
untuk diadopsi mengingat tujuan, sasaran, dan fungsi dasar dari UBI ini sejalan dengan SJSN.
UBI dapat diadopsi sebagai pelengkap di luar maupun di dalam SJSN tersebut. Jika UBI berdiri
sendiri di luar SJSN, maka UBI bersifat melengkapi skema jaminan sosial yang sudah ada.
Penerima SJSN dapat mengikuti atau menerima keduanya. Namun jika UBI diadopsi sebagai
pengganti atau berada di dalam SJSN, maka perlu banyak kajian dan perhitungan yang
matang karena menyangkut sistem yang sudah berjalan. Jangan sampai adopsi UBI justru
merugikan lebih banyak pihak yang selama ini sudah mendapat manfaat dari SJSN yang sudah
ada.
2
https://www.cnbcindonesia.com/news/20190906132702-4-97613/ya-ampun-begini-ternyata-kondisi-parahnya-bpjs-kesehatan
3
http://lipi.go.id/siaranpress/lipi-petakan-permasalahan-jaminan-sosial-di-sektor-informal/21912
4
PBI adalah Penerima Bantuan Iuran, yaitu peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan
UU SJSN yang iurannya dibayari Pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan
5
https://www.cnbcindonesia.com/news/20190906132702-4-97613/ya-ampun-begini-ternyata-kondisi-parahnya-bpjs-kesehatan
Mengapa Proyek Percontohan UBI Penting?
Proyek Percontohan Basic Income
Dalam penyusunan sebuah kebijakan, kita mengenal istilah evidence-based policy”, yaitu
sebuah kebijakan dibuat berdasarkan berbagai pertimbangan dan bukti empiris di lapangan
yang mendukung kebijakan tersebut. Untuk mendapatkan berbagai bukti ekmpiris tersebut,
kita memerlukan pendekatan yang disebut research-based policy”, dimana kebijakan yang baik
dan benar semestinya juga memiliki landasan ilmiah yang memadai. Dengan dua pedoman
tersebut, maka dapat dikatakan pentingnya sebuah riset ilmiah untuk mengetahui apakah
Jaminan Penghasilan Dasar Untuk Semua memang layak dan tepat untuk dijadikan sebuah
kebijakan?
Oleh karena itu, beberapa pegiat UBI sangat mendorong dilakukannya beragam pilot
project percontohan UBI di berbagai negara berbeda. Tujuannya adalah untuk mengetahui
secara lebih pasti kendala-kendala di lapangan, mengamati lebih dekat penerimaan serta
memastikan perubahan perilaku atau efek dari kebijakan ini dapat berjalan sesuai dengan yang
diharapkan. Meskipun di sisi lain, banyak juga aktivits UBI yang menganggap pilot project tidak
harus dilakukan mengingat prinsip UBI sebagai bagian dari Hak Dasar setiap Manusia sudah
cukup menjadi alasan untuk implementasi kebijakan ini.
Landasan Moral dan Etis UBI
Dalam buku terbarunya, Battling Eight Giants: Basic Income Now (2020) Prof. Guy Standing
berpendapat bahwa Universal Basic Income (UBI) itu penting karena alasan etika dan moral.
UBI memang sering didengungkan sebagai kebijakan untuk mengurangi kemiskinan dan
ketimpangan ekonomi. Namun lebih dari itu, misi UBI tak lain adalah untuk mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kekayaan dan kesejahteraan yang kita nikmati hari ini,
sebenarnya adalah hasil jerih payah generasi yang datang sebelum kita. Kita menerimanya
sebagai warisan sosial. Banyak sumber daya – yang berasal dari alam atau sosial – diwariskan
secara turun temurun selama berabad-abad. Sayangnya, dalam perjalanan sejarah manusia,
telah terjadi penjarahan terorganisir dan besar-besaran terhadap “the commons” milik bersama
tersebut oleh segelintir kelompok (sebut saja para oligrakhi/penguasa/pengusaha/elit yang
memiliki akses terbesar atas sumber daya itu).
Mereka yang telah menikmati untung besar dari penjarahan ini secara moral wajib untuk
memberikan kompensasi kepada rakyat jelata (the commoners) atas kerugian sosial, ekonomi, dan
lingkungan yang dihasilkan dari setiap aktivitas ekonomi mereka. Karena kita semua pada
dasarnya adalah the
commoners itu sendiri, maka kompensasi harus dibayarkan kepada semua,
sama rata dan tanpa syarat. Dorongan etis kedua adalah, berapa pun jumlahnya, penghasilan
dasar atau UBI akan meningkatkan kebebasan pribadi dan masyarakat. UBI akan memperkuat
kemampuan orang untuk mengatakan ‘tidak’ kepada majikan yang eksploitatif atau menindas
dan untuk menghentikan hubungan sosial atau kontrak kerja yang merugikan. Inilah yang
sering disebut sebagai republican freedom”, yaitu kemampuan individu untuk membuat
keputusan tanpa harus meminta izin dari orang-orang yang duduk di posisi kekuasaan.
Justifikasi etis ketiga adalah bahwa UBI akan memberikan keamanan dasar bagi setiap
individu penerima, keluarganya, serta komunitas mereka. Keamanan (security), menurut Guy
Standing, adalah natural public good”. Kurangnya rasa aman dan keamanan ini akan
mengurangi kemampuan seseorang untuk membuat keputusan rasional dan bahkan dapat
menjadi ancaman serius bagi diri sendiri maupun komunitas. Penghasilan dasar universal juga
akan memperkuat solidaritas sosial dan hubungan antar manusia. UBI akan menjadi simbol
bahwa kita semua adalah bagian dari satu bangsa dimana setiap anggotanya mampu berbagi
manfaat dari kekayaan nasional yang digerakkan secara kolektif. Sangat penting untuk
menghidupkan kembali etos solidaritas sosial yang telah terkikis dalam beberapa dekade
terakhir oleh individualisme dan persaingan yang berlebihan.
Meskipun UBI dibayarkan secara individual, tidak berarti individualistis. Tidak seperti
bantuan sosial umumnya, pendapatan dasar universal akan mencegah pembelahan antara
‘kami” dan ”mereka” serta mengkonfirmasi bahwa kita semua memiliki nilai yang sama. Ketika
UBI dibayarkan sama kepada semua individu, manfaatnya juga bersifat sosial karena mampu
meningkatkan hubungan intra-keluarga, kohesi komunitas, dan solidaritas nasional. Secara
ringkas, menurut Guy Standing, UBI dianggap mampu mengobati setidaknya delapan (8)
penyakit kronis yang selama ini dianggap menghambat terwujudnya Good Society: inequality,
insecurity, debt, stress, precarity, automation, populism, and extinction (ecological crisis).
Skema Dasar Basic Income
Dalam rancangan percobaan Basic Income, sebaiknya desain dan penentuan jumlah uang
tunai yang akan diberikan dapat mengikuti beberapa prinsip di bawah ini (Standing, 2017):
Bentuk jaminan berupa uang tunai
Dibayarkan kepada individu, bukan keluarga, rumah tangga, atau kelompok
Jumlahnya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup paling dasar individu tersebut
disesuaikan dengan ukuran-ukuran lokal atau nasional
Dibayarkan secara regular dengan jumlah yang stabil. Hal ini akan memberikan
harapan yang pasti bagi penerima untuk mengatur jaminan penghasilan yang akan
diperolehnya.
Hak dasar setiap orang. Jaminan Penghasilan dasar atau Basic Income adalah hak
semua dan bukan untuk kalangan tertentu saja, misal hanya orang miskin. Sekalipun
kemiskinan adalah musuh terbesar yang ingin disasar, namun pendekatan dalam
Jaminan Penghasilan Dasar adalah model inklusif, bukan eksklusif. Disamping itu,
menetapkan target dan seleksi biasanya akan membuat banyak peluang kesalahan,
korupsi, nepotisme, dan konflik atau kecemburuan sosial.
Penerima tidak perlu menunjukkan dokumen atau persyaratan diluar bukti bahwa
dia adalah warga negara yang sah atau telah tinggal di wilayah itu dalam waktu
tertentu
Kebijakan tidak boleh berubah-ubah, sebab stabilitas, konsistensi, dan transparansi
adalah modal utama untuk keberlanjutan jaminan sosial dasar ini.
Selain prinsip di atas, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam sebuah
proyek percontohan:
Ketersediaan Anggaran. Jumlah anggaran yang tersedia, baik yang dikumpulkan oleh
pemerintah maupun non-pemerintah (crowd-funding, swasta, yayasan, dll) sangat menentukan
keberlanjutan proyek percobaan UBI ini. Jumlah anggaran ini akan mempengaruhi durasi
percobaan, jumlah penerima, serta evaluasi dampak ekonomi dan sosial yang diharapkan.""
Ketimpangan antar wilayah. Apakah percontohan dibuat untuk skala Nasional,
Provinsi, Kab/Kota, atau Desa dan Komunitas? Setiap skala di atas memerlukan perhitungan
yang berbeda, khususnya untuk negara atau wilayah dengan ketimpangan ekonomi yang masih
lebar seperti Indonesia.
Untuk menghitung perkiraan kemampuan pemerintah Kab/Kota dalam
menyelenggarakan percobaan Jaminan Penghasilan Dasar, dapat dilakukan simulasi melalui:
http://indobig.net/kalkulator/
Durasi Proyek Percontohan UBI
Dampak sebuah proyek percontohan biasanya akan menjadi patokan bagi negara lain
untuk menimbang apakah kebijakan Basic Income ini layak atau tidak diterapkan di negara
mereka? Ada banyak dampak jangka pendek maupun panjang dari Basic Income yang bisa
dilihat melalui riset. Efek itu sendiri memiliki beragam bentuk. Ada yang disebut dengan
impact effect”, yaitu dampak langsung yang dihasilkan seketika pembayaran pertama diterima
oleh partisipan. Kedua, dampak asimilasi (assimilation effect) yaitu dampak ketika peserta telah
terbiasa menerima basic income. Efek lainnya adalah wearing off effect dan learning effect, yakni efek
UBI dalam jangka agak panjang ketika UBI mulai menjadi bagian penting dari kehidupan
partisipan. Oleh karena itu, durasi pilot project atau pembayaran UBI sebaiknya minimum satu
tahun (12 bulan) sehingga penelitian dapat melihat efek jangka pendek maupun panjang dari
eskperimen ini. Percobaan UBI Kenya adalah contoh menarik yang menggabungkan efek
jangka pendek dengan nominal besar (satu kali pembayaran/lump sum) dengan jangka panjang
dengan nominal pembayaran lebih kecil (hingga 12 tahun pembayaran. Sementara itu
percobaan di Ontario, Kanada dan Finlandia masing-masing adalah 2 tahun. Percobaan Basic
Income di Jerman direncanakan selama 3 tahun.
Hasil Eksperimen Basic Income di Finlandia
Eksperimen Jaminan Penghasilan Dasar telah dijalankan di Finlandia selama dua
tahun (2017-2018). Dalam percobaan tersebut, 2.000 orang pengangguran yang dipilih secara
acak berusia antara 25 dan 58 tahun menerima pembayaran bulanan sebesar 560, tanpa
syarat dan tanpa tes. Untuk mengevaluasi efek dari program tersebut, sebanyak 2.000 orang
kelompok penerima program dibandingkan terhadap kelompok kontrol yang terdiri dari
173.000 orang yang tidak menerima pembayaran Basic Income. Eksperimen ini diluncurkan
untuk lebih memahami bagaimana dampak jaminan penghasilan dasar terhadap status
pekerjaan dan kesejahteraan para peserta.
Dalam laporan akhir yang terbit tanggal 6 Mei 2020
6
tersebut, tim peneliti mempelajari
dampak Basic Income dari berbagai perspektif dengan beragam sumber data. Pertama, efek
ketenagakerjaan dari pendapatan dasar dievaluasi dalam berbagai analisis statistik. Kedua,
dampak percobaan pada kesejahteraan subjektif dianalisis dari hasil data survei yang
dikumpulkan menjelang akhir percobaan. Ketiga, studi kualitatif berdasarkan hasil wawancara
mendalam dengan penerima program juga digunakan untuk menjelaskan detail kehidupan
mereka sehari-hari setelah menerima Basic Income. Keempat, liputan media tentang eksperimen
ini dan beragam opini populer tentang pendapatan dasar juga dianalisis menjadi dua studi
tambahan lainnya. Evaluasi eksperimen pendapatan dasar di Finlandia ini dilakukan oleh Kela
bersama dengan VATT Institute for Economic Research, University of Turku, University of Helsinki,
Labour Institute for Economic Research, the Finnish Association for Mental Health dan think-tank Tänk.
Berikut ini adalah beberapa catatan dari hasil eksperimen Basic Income di Finlandia:
Jumlah Rata-Rata Hari Kerja Meningkat
Meskipun pada laporan awal menunjukkan tidak ada pengaruh ketenagakerjaan yang
signifikan selama tahun pertama percobaan, pada periode pengamatan keseluruhan
(November 2017 hingga Oktober 2018), terlihat dampaknya berupa peningkatan hari kerja
dengan rata-rata sekitar enam (6) hari lebih banyak pada kelompok penerima Basic Income
dibanding dengan kelompok kontrol (mereka yang tidak menerima Basic Income). Pada tahun
2018, terjadi amandemen UU tentang tunjangan pengangguran di Finlandia. Tim peneliti
menyimpulkan bahwa efek positif terhadap ketenagakerjaan di tahun kedua ini adalah efek
gabungan dari Basic Income dan amandemen UU tunjangan pengangguran tersebut.
Kesejahteraan Subjektif Meningkat
Gambaran tentang kesejahteraan subyektif diperoleh dari hasil survei yang mencakup
pertanyaan tentang kesejahteraan sosial, kondisi finansial, status kesehatan (subjektif), aktivitas
pencarian kerja, dan sikap umum responden terhadap Basic Income. Survei ditargetkan pada
6
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162219
2.000 orang penerima pendapatan dasar dan 5.000 orang dari kelompok kontrol. Tingkat
responnya (response rate) sebesar 31% pada kelompok penerima dan 20% pada kelompok kontrol.
Secara umum, kelompok penerima Basic Income menilai kesejahteraan mereka lebih
positif daripada responden dalam kelompok kontrol. Penerima Basic Income mengalami lebih
sedikit stres dan gejala depresi dibanding kelompok kontrol. Selain itu, kesejahteraan finansial
penerima Basic Income juga dilaporkan lebih baik. Mereka mengaku lebih mampu membayar
tagihan mereka tepat waktu.
Tingkat kepercayaan diri penerima Basic Income juga lebih tinggi. Tingkat kepercayaan
mereka terhadap orang lain dan lembaga sosial juga lebih tinggi dibandingkan dengan
responden kelompok kontrol. Selain itu, mereka juga merasa lebih percaya diri terhadap
kemungkinan masa depan mereka dan merasakan proses birokrasi yang lebih pendek selama
menerima Basic Income.
Aspek Ekonomi dan Kisah Pribadi Lebih Menonjol Dalam Liputan Media
Eksperimen Finlandia ini menarik minat dan perhatian yang sangat besar di seluruh
dunia. Banyak sekali liputan media pada eksperimen Finlandia ini, baik sebelum, selama
maupun setelah percobaan. Analisis media menunjukkan bagaimana media internasional
membingkai eksperimen ini dan bingkai mana yang paling menonjol? Data terdiri dari artikel
yang diterbitkan di media-media Nasional (Finlandia) dan Internasional. Lima bingkai yang
berbeda berhasil diidentifikasi: bingkai ekonomi, bingkai masa depan, bingkai konflik,
kerangka personal (human-interest), dan kerangka politik. Kerangka yang paling menonjol dalam
data adalah kerangka ekonomi. Kisah-kisah personal para penerima Basic Income juga cukup
dominan mewarnai keseluruhan liputan media tentang eksperimen Finlandia ini.
Dukungan Publik Terhadap Basic Income
Sikap publik terhadap Basic Income ini diukur melalui survei populasi. Hasilnya, 46%
responden setuju atau agak setuju bahwa Basic Income harus diperkenalkan
sebagai bagian permanen dari sistem jaminan sosial Finlandia. Kesulitan untuk
memenuhi kebutuhan hidup dan ketidakamanan di pasar tenaga kerja memiliki hubungan
yang kuat dengan besarnya dukungan terhadap Basic Income ini. Lebih rinci, responden
pendukung partai-partai politik yang mempromosikan Basic Income memang cenderung
memandang bahwa kesulitan finansial dan rasa tidak aman (insecurity & uncertainty) terhadap
pasar tenaga kerja ini lebih tinggi dibandingkan dengan pendapat responden pendukung partai
lain yang kurang setuju terhadap Basic Income.
Simulasi Universal Basic Income di China
Empat dekade setelah reformasi, China telah membuat lompatan sejarah yang luar
biasa. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, menurut IMF, China telah
berkontribusi hampir 39 persen pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2016. Dari tahun
1990 hingga tahun 2011, sekitar 400 juta orang diklaim telah terangkat dari garis kemiskinan
(dihitung dengan garis kemiskinan $1,25 per hari). Dalam lima tahun terakhir, lebih dari 10
juta penduduk pedesaan berhasil keluar dari kemiskinan setiap tahunnya (UNDP, 2019).
China juga memiliki populasi dan sumber tenaga kerja terbesar di dunia. Pada tahun
2030 nanti, China diperkirakan memiliki 1 miliar penduduk perkotaan (70 persen dari total
populasi). Pada 2050, populasi di atas usia 65 akan mencapai 31 persen dari total penduduk.
Perkembangan seperti ini tidak hanya menghadirkan peluang, namun juga menghadirkan
tantangan yang tak mudah. Menegosiasikan transisi semacam itu akan membutuhkan jaminan
sosial yang kuat sebagai sistem pengaman bagi masyarakat di negeri tirai bambu ini.
Pandemi, kemiskinan, dan kesenjangan ekonomi yang terus melebar telah mendorong
para pembuat kebijakan di China untuk menemukan solusi kebijakan yang inovatif.
Sehubungan dengan masalah ini, gagasan Universal Basic Income (UBI) dianggap sebagai salah
satu alternatif yang menarik. UBI dianggap bisa menjadi komponen kebijakan baru dari sistem
jaring pengaman sosial dan redistribusi pendapatan di China.
Konsep UBI sendiri masih relatif baru untuk China. Untuk lebih mendalami gagasan
ini, UNDP dan Lembaga penelitian dari Beijing Normal University meluncurkan studi inovatif
untuk menganalisis prospek kebijakan dan tantangan implementasi UBI di China dari
perspektif ekonomi dan perilaku sosial
7
. Studi ini menghasilkan data yang cukup menjanjikan,
terutama karena kajian ini mengadopsi pendekatan survei tradisional dan game online
untuk menjelajahi preferensi publik terhadap UBI.
Secara umum, laporan tersebut menyimpulkan bahwa sebagian besar orang China
memiliki preferensi tinggi untuk UBI. Namun demikian, China belum siap untuk
mengimplementasikan kebijakan UBI ini dalam jangka pendek, terutama karena kekuatan
ekonomi dan prioritas yang belum mendukung, Meskipun demikian, China dapat
mempertimbangkan untuk melakukan proyek percontohan di area tertentu dan melanjutkan
dialog tentang bagaimana UBI dapat masuk ke dalam sistem perlindungan sosial yang telah
ada dan yang mungkin terjangkau secara fiskal.
Fokus Kajian UBI di China
Salah satu pendekatan yang sering digunakan untuk mengukur dampak kebijakan
adalah dengan model prediksi, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, eksperimental
maupun teoritis. Sayangnya, sebagian besar model prediksi ini dianggap rapuh, terutama
karena mereka berakar pada satu disiplin ilmu saja dan fokus pada aspek tunggal. Banyak para
7
https://www.cn.undp.org/content/china/en/home/library/innovation-/universal-basic-income-in-
china.html
sarjana telah menggarisbawahi bahwa model ekonometrik tradisional sulit membantu
memahami sisi “tidak rasional” dari kinerja ekonomi.
Implementasi UBI sendiri juga sering dibahas dari perspektif "rasional" ini — dengan
upaya untuk memperkirakan hasil kebijakan mengikuti teori matematika dan ekonomi yang
canggih. Padahal, beberapa masalah terkait perilaku, seperti motivasi bekerja dan sentimen
seputar keadilan sosial, bukanlah sesuatu yang murni rasional. Dengan kata lain, logika
ekonomi hanya dapat membantu menjelaskan beberapa aspek dari hasil kebijakan. Oleh
karena itu, juga harus dipertimbangkan penjelasan sosial dan perilaku individu.
Pengambilan keputusan individu seringkali bersifat kontekstual. Terlebih ketika orang
membuat keputusan di mana mereka tidak memiliki pengalaman sebelumnya (seperti skema
UBI), maka mereka cenderung mengandalkan kepercayaan sebelumnya yang sangat
dipengaruhi oleh hegemoni kultur dan budaya setempat. Budaya sendiri sebenarnya adalah
"pemrograman pikiran kolektif" yang dapat kita gunakan untuk menangkap esensi dari
berbagai kepercayaan, adat istiadat, tata krama, ritual, dan tradisi yang orang ikuti dalam
kehidupan sehari-hari mereka.
Dalam dekade terakhir, sejumlah studi telah berusaha untuk menghubungkan budaya
dengan ketimpangan pendapatan, sistem pajak, tingkat pertumbuhan, kekayaan bangsa dan
perilaku konsumen (Schwidetzky dan Eicke, 2015). Hal ini tidak mengejutkan, mengingat
penjelasan budaya bukanlah sebuah fenomena baru. Kedua ekonom klasik seperti Adam
Smith (1759) dan John Stuart Mill (1843), serta ekonom non-tradisional seperti Banfield (1958)
dan Hirschman (1967) semuanya berusaha untuk melihat faktor budaya di dalam teori mereka.
Baru-baru ini minat dalam memahami unsur-unsur psikologis dalam pengambilan keputusan
ekonomi telah memberikan kontribusi lebih lanjut pada meningkatnya peran sosial dan budaya.
Laporan studi UNDP dan Beijing Normal University ini merupakan upaya penting untuk
mengaitkan proyeksi implementasi UBI kaitannya dengan nilai-nilai budaya lokal.
Hasil Studi
Studi dari UNDP China ini telah berhasil mewawancarai sekitar 1.130 rumah tangga.
Survei yang dilakukan mencakup 800 rumah tangga perkotaan dan mengumpulkan sebanyak
2.040 sampel penduduk. Disamping wawancara dan survey, studi ini juga membuat game online
bernama "24 bulan". Game ini dirancang berdasarkan kuesioner survey. Pemain di dalamnya
dapat mengontrol "kehidupan" dari karakter yang dihasilkan. Pemain memiliki kendali atas
pilihan karakter yang terkait dengan karir, keluarga dan teman, dan menghabiskan waktu dan
uang.
Pilihan tercermin dalam perubahan kesehatan, kebahagiaan, hubungan keluarga,
status karier, dan lain-lain yang masing-masing diwakili oleh persentase. Setelah periode waktu
yang ditentukan, karakter akan secara acak mendapatkan jatah bulanan dalam bentuk UBI.
Dengan cara ini, tim peneliti berharap untuk melihat apakah para pemain akan mengubah
perilaku mereka setelah menerima jatah UBI atau tidak. Hasil studi dari survey dan permainan
ini cukup menarik:
Responden dengan pendapatan tahunan lebih tinggi cenderung kurang tertarik
menerima UBI
Responden dengan kualifikasi akademik yang lebih tinggi juga cenderung kurang
tertarik menerima UBI.
Responden dengan jam kerja lebih lama (per minggu) kurang bersedia menerima
UBI
Responden dengan beban keluarga yang berat lebih cenderung bersedia untuk
menerima UBI.
Pengeluaran tahunan dasar rumah tangga tidak memiliki dampak yang jelas pada
kesediaan untuk menerima UBI.
Kelompok berpendapatan tinggi cenderung menginginkan UBI yang lebih rendah
daripada UBI kelompok berpenghasilan terendah.
Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam preferensi untuk jumlah UBI di antara
orang-orang dengan latar belakang pendidikan yang berbeda.
Responden yang bekerja lebih lama lebih memilih jumlah UBI yang besarannya
lebih rendah.
Keluarga dengan tanggungan muda lebih suka pembayaran UBI lebih tinggi.
Orang dengan pendidikan tinggi cenderung menikmati lebih banyak waktu luang.
Mereka yang memiliki jam kerja lebih pendek dan lebih rendah pendapatan
tahunannya, cenderung memilih untuk mengurangi jam kerja mereka
Individu dengan pendapatan tahunan di atas 120.000 RMB memiliki probabilitas
lebih tinggi untuk memilih UBI.
Individu dengan gelar sarjana muda atau pendidikan tinggi secara signifikan lebih
mungkin untuk memilih UBI.
Individu yang telah bekerja lebih dari 10 bulan dalam setahun secara signifikan
lebih cenderung memilih UBI.
Beban keluarga tidak secara signifikan mempengaruhi pilihan UBI dan tunjangan
subsisten.
Individu dengan pengeluaran rumah dasar antara 50.000 RMB dan 80.000 RMB
cenderung memilih UBI.
Selain masalah kekhasan budaya, Implementasi UBI juga menghadapi tantangan
lainnya. Pertama, sumber dana. Meskipun pembiayaan untuk sebagian besar proyek
percontohan UBI memiliki berasal dari dana fiskal independen, yayasan atau LSM, begitu
kebijakan dipromosikan ke seluruh masyarakat, dibutuhkan dana tetap dalam jumlah yang
besar. Kedua, apakah UBI ini akan menjadi program pengganti atau pelengkap? Setelah
beberapa dekade pembangunan, China telah membangun sistem jaminan sosial dasar,
termasuk sistem tunjangan subsisten dan kebijakan pengentasan kemiskinan lainnya.
Kebijakan ini memiliki rekam jejak yang terbukti dalam mengurangi kemiskinan dan
penyempitan kesenjangan pendapatan. Pertanyaannya adalah, apakah implementasi UBI
berarti alternatif dari kebijakan serupa ini atau apakah itu hanya menjadi pelengkap kebijakan?
Dengan tunjangan subsisten, tantangan untuk mengidentifikasi keluarga
berpenghasilan rendah tidak diragukan lagi akan menambah kesulitan implementasi dan
membengkaknya biaya administrasi. Jika prosedur peninjauan dapat disederhanakan dengan
langsung menggunakan nomor ID pribadi sebagai identitas tunggal, maka pemerintah pusat
dan daerah dapat dilepaskan dari kerumitan administrasi ini. Dengan demikian, UBI bisa jadi
alternatif yang baik. Namun sayangnya, kesenjangan pendapatan dan biaya hidup antar
daerah juga masih cukup lebar. Efek sirkulasi dari UBI di daerah kaya (pesisir timur) bisa jauh
berbeda dengan di daerah miskin (barat laut). Hal ini juga menjadi masalah yang perlu
perhatian serius ketika ingin membuat desain implementasinya.
Kesimpulan
Secar garis besar, studi tentang penerimaan dan simulasi penerapan UBI di China ini
menyimpulkan bahwa:
Saat ini, penerapan UBI di Cina belum efisien secara ekonomi dan masih akan menghadapi
kendala fiskal yang serius. Di luar alasan ekonomi, budaya tradisional sepertinya memiliki
efek yang besar berdampak pada reaksi orang-orang terhadap kebijakan UBI.
Kebijakan tunjangan subsisten Tiongkok masih lebih ekonomis dibanding UBI. Jika dana
tunjangan subsisten digunakan untuk menyediakan UBI untuk semua orang, pendapatan per
kapita akan menjadi hanya sebesar 244 RMB per tahun, jelas tidak bisa memenuhi kebutuhan
hidup dasar. Jika UBI dikeluarkan untuk seluruh populasi sesuai dengan standar dari
tunjangan subsisten, maka pengeluaran negara akan menjadi 25 kali lipat dari tunjangan
subsisten.
Budaya kerja keras dapat membantu mengurangi dampak disinsentif terkait pekerjaan,
khususnya di antara kelompok yang lebih berpendidikan dan berpenghasilan tinggi. Hampir
setengah dari responden yang memilih untuk mempertahankan pekerjaan mereka setelah
menerima UBI, dengan alasan seperti karier yang lebih tinggi dan keinginan untuk terus
meraih prestasi.
Nilai-nilai budaya tradisional yang berpusat pada keluarga dapat memperburuk efek
disinsentif pada pekerjaan sampai batas tertentu. Responden dengan beban keluarga yang
lebih berat yang menerima UBI cenderung mengalihkan lebih banyak waktu dari pekerjaan
ke keluarga. Namun, sebagian besar responden juga mengalokasikan lebih banyak uang untuk
dukungan keluarga setelah menerima UBI, dengan fokus pada pendidikan untuk anak-anak
dan merawat orang tua.
Faktor budaya yang menekankan guanxi (koneksi pribadi) dan mianzi (reputasi) dapat
menjadikan UBI alternatif yang disukai. Mianzi menentukan identifikasi orang dalam sistem
sosial (prestise, status dan pengakuan sosial). Akibatnya, mereka yang menerima tunjangan
subsisten dapat dilabeli sebagai "miskin", yang terlihat tidak dapat ditoleransi oleh orang-
orang Cina yang menghargai mianzi dalam hubungan sosial mereka.
Menariknya, data yang dikumpulkan melalui aplikasi game menunjukkan bahwa para
pemain cenderung untuk menyimpan sebagian besar uang UBI mereka, mencerminkan
preferensi orang China untuk menabung. Data dari permainan juga mencerminkan data
survei dalam hal kebiasaan kerja dan kecenderungan untuk tetap mempertahankan pekerjaan
yang dimiliki saat meski nantinya menerima UBI. Hal ini menunjukkan bahwa eksperimen
melalui permainan memiliki potensi bagus untuk studi di masa depan sebagai pelengkap
teknik survei tradisional.
Rekomendasi
Jangka pendek: Meskipun sebagian besar responden menunjukkan preferensi untuk UBI, namun
kenyataannya adalah bahwa kondisi untuk menerapkan UBI di Cina ini saat ini belumlah tepat.
Ekonomi China belum cukup kuat untuk mendukung kebutuhan dana yang sangat besar.
Ketimpangan regional juga masih menimbulkan kesulitan. Menggunakan dana terbatas di
area yang paling dibutuhkan adalah pilihan untuk mengoptimalkan efisiensi modal. UBI di
China masih perlu proses diskusi dan analisis yang intensif, ditambah dengan analisis yang
cermat tentang bagaimana faktor budaya China akan mempengaruhi perilaku penerima UBI
ini.
Jangka panjang: UBI telah terbukti efektif dalam mempromosikan keadilan sosial dalam banyak
percobaan. Hal ini dianggap sebagai sarana yang bermanfaat untuk melakukan redistribusi
dan menutup kesenjangan pendapatan. UBI dapat menjadi terobosan penting untuk
melengkapi kekurangan tunjangan subsisten dan sistem bantuan sosial lainnya. UBI dapat
membantu orang untuk mengembangkan potensi diri sejalan dengan tren perkembangan
manusia di masa depan.
Basic Income di Era Pandemi COVID-19
Wabah virus Korona atau dikenal dengan COVID-19 yang melanda dunia saat ini
bukan hanya menandakan krisis besar di sektor kesehatan, namun juga telah mendorong dunia
ke arah krisis ekonomi yang diperkirakan juga akan menyebabkan terjadinya resesi global.
Menurut IMF dan Bank Dunia (2020), ada empat alasan utama yang menyebabkan krisis
COVID-19 ini mampu menyebabkan resesi ekonomi:
Pertama, melemahnya “mesin-mesin” utama perekonomian dunia seperti Amerika
Serikat, China, dan Eropa. Menurut prediksi Goldman Sachs, pertumbuhan ekonomi China
akan turun hingga -9% pada kuartal pertama 2020 dan -6% untuk PDB AS pada kuartal kedua
2020. Penurunan ini jauh lebih buruk dibanding situasi krisis ekonomi 2008 yang lalu.
Kedua, penyebaran virus ini bukan hanya berpengaruh pada pusat-pusat ekonomi global,
namun juga menyebar ke seluruh negara di dunia. Harga-harga komoditas akan turun,
termasuk harga minyak bumi yang sudah mencapai 0 atau negatif pertama kali dalam sejarah
dunia
8
.
Ketiga, hampir seluruh negara di dunia akan terpukul oleh COVID-19 ini dan mereka
harus menyiapkan biaya langsung yang tidak sedikit untuk memeranginya, terutama untuk
sektor kesehatan, jaminan sosial, dan biaya-biaya terkait ketidakpastian ekonomi lainnya (biaya
tidak langsung) seperti meningkatnya pengangguran, turunnya produktivitas ekonomi, dan
lain-lain.
Keempat, jika penanganan pandemi COVID-19 ini tidak berhasil atau tidak dilakukan
dengan serius, maka dampak lanjutannya adalah akan terjadi krisis finansial di dunia
perbankan, turunnya sektor-sektor terkait (pariwisata, penerbangan, perhotelan, dan lain-lain),
dan krisis ekonomi makro sebagai puncaknya.
Kondisi shock di atas kemudian menyebabkan perekonomian dunia membeku (freeze)
atau cenderung berhenti untuk waktu yang tidak pasti. Hal ini terjadi karena tiba-tiba
penawaran barang dan jasa menurun bersamaan waktunya dengan permintaan. Produsen
berhenti memproduksi karena adanya pembatasan sosial dan penutupan pabrik-pabrik untuk
mencegah penyebaran virus, sementara di sisi lain konsumsi dan daya beli konsumen juga
menurun karena setiap orang terpaksa mengisolasi diri di rumah masing-masing. Kelas
menengah dan ekonomi bawah adalah yang paling terpukul dengan kondisi semacam ini.
Meningkatnya angka kematian (mortality) dan kecenderungan terkena penyakit (morbidity)
telah menyebabkan penurunan aktivitas kerja dan produktivias ekonomi. Pembatasan fisik dan
sosial juga menambah berat situasi. Sayangnya, tidak semua negara akan mampu melakukan
mitigasi secara berkelanjutan (sustainable mitigation) seperti tes massal, karantina, dan perawatan
di rumah sakit mengingat fasilitas kesehatan publik, kapasitas fiskal, kondisi ketenagakerjaan,
8
https://www.cnbc.com/2020/04/26/why-oil-prices-went-negative-and-why-they-can-go-
negative-again.html
dan tata kelola pemerintahan yang berbeda-beda. Bank Dunia memperkirakan banyak negara
berkembang yang akan kesulitan menghadapi perang melawan COVID-19 ini.
Kondisi di negara-negara berkembang juga menjadi sorotan utama dunia Internasional.
Mengingat jumlah populasi yang padat dan infrastruktur yang lebih terbatas dibanding dengan
negara-negara maju. Bank Dunia memperkirakan bahwa negara berkembang yang
mengandalkan ekonominya pada perdagangan dan pariwisata akan sangat terpukul dengan
COVID-19 ini. Termasuk negara berkembang yang selama ini bertumpu pada komoditas
ekspor, perdagangan, dan remittances dari luar negeri.
Setidaknya ada empat hal utama yang menyebabkan negara berkembang akan
kesulitan menghadapi perang melawan COVID-19 ini. Pertama adalah sistem dan kapasitas
kesehatan yang rendah. Banyak penduduk di negara berkembang yang belum terjangkau
dengan fasilitas kesehatan primer. Bahkan jika fasilitas kesehatan seperti rumah sakit itu ada,
peralatan di dalamnya masih belum mendukung, seperti ketersediaan ventilator, alat pelindung
diri (APD), dan ruang rawat inap. Kedua, besarnya tenaga kerja informal yang tergantung pada
pekerjaan harian. Mereka yang bekerja di sektor informal ini adalah pihak yang paling terpukul
ketika kebijakan pembatasan sosial atau karantina wilayah diterapkan. Jumlahnya luar biasa
besar. Kelompok ini rentan mengalami kelaparan karena kehilangan pendapatan harian.
Ketiga, ruang fiskal yang terbatas. Negara berkembang biasanya memiliki ruang fiskal
yang sempit. Banyak korporasi, orang kaya, dan warga negara yang tidak patuh membayar
pajak menyebabkan sumber pendapatan negara yang penting ini menjadi sangat terbatas.
Keempat, tata kelola yang belum transparan dan efektif. Birokrasi yang gemuk, data yang
tumpang tindih, dan budaya korupsi menjadi faktor utama buruknya tata kelola di negara-
negara berkembang. Kondisi ini tentu menghambat penanganan COVID-19 yang butuh
kecepatan ekstra. Penegakan hukum dan regulasi yang lemah semakin melengkapi tantangan
berat yang dihadapi oleh negara berkembang.
UBI dan Kelompok Rentan COVID-19
International Labour Organization (ILO) memperkirakan tingkat pengangguran global akan
meningkat antara 5,3 juta hingga 24,7 juta pada tahun 2020 ini. Sebagai perbandingan, krisis
keuangan global tahun 2008 yang lalu juga telah berdampak pada naiknya tingkat
pengangguran hingga 22 juta. Meskipun perkiraan ini berasal dari data prediksi dan simulasi,
namun tren yang ada memang menunjukkan kenaikan substansial dalam pengangguran global.
Disamping naiknya angka pengangguran, pekerjaan di sektor informal juga cenderung
mengalami peningkatan tajam selama krisis berlangsung.
Penurunan aktivitas ekonomi dan pembatasan aktivitas sosial juga telah secara nyata
berdampak pada industri jasa dan manufaktur. Data terbaru dari China
9
menunjukkan bahwa
total nilai tambah perusahaan industri manufaktur di Tiongkok ini turun 13,5 persen selama
dua bulan pertama tahun 2020. Pasokan tenaga kerja ini menurun disebabkan oleh kebijakan
karantina dan penurunan kegiatan ekonomi secara umum. Kerugian terbesar tentu dihadapi
oleh kaum buruh dan pekerja. Menurut perhitungan ILO, nilai kehilangan pendapatan para
pekerja ini berkisar antara 860 hingga 3.440 miliar USD.
9
http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202003/t20200316_1732244.html
Hilangnya pendapatan tenaga kerja ini akan berimbas langsung pada konsumsi barang
dan jasa yang turun. Bukan hanya konsumsi akan menurun, namun para pekerja ini juga
rentan jatuh dalam kategori miskin atau hidup di bawah garis kemiskinan. Sayangnya, krisis
ekonomi yang dipicu oleh pandemi ini kemudian diperparah oleh ketimpangan sosial ekonomi
yang sebelumnya sudah sangat dalam. Dampak ekonomi COVID-19 ini menjadi tidak
proporsional pada segmen populasi tertentu, yaitu bagi mereka yang termasuk kelompok
paling rentan. ILO mengidentifikasi setidaknya ada lima (5) kelompok masyarakat yang paling
terpukul dengan adanya Pandemi COVID-19 ini.
Pertama, mereka yang memiliki masalah kesehatan dan berusia lanjut. Golongan
pertama ini lebih terancam keselamatan jiwanya lebih daripada kelompok sosial yang lain.
Keterbatasan fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan kapasitas atau akses perawatan kesehatan
menyebabkan sulitnya penanganan untuk kelompok pertama ini.
Kedua, kelompok usia produktif. Jika kelompok usia lanjut terancam dari sisi daya tahan
kesehatan dan penanganan penyakitnya, maka mereka yang masuk golongan muda terancam
menjadi pengangguran terbuka dan terselubung. Kelompok kedua ini lebih rentan terhadap
penurunan permintaan tenaga kerja sebagai efek dari penurunan aktivitas ekonomi global.
Mereka yang masih bertahan di pasar tenaga kerja pun terancam penurunan jam kerja yang
berimbas pada penurunan penghasilan.
Ketiga, kelompok perempuan. Banyak perempuan yang bekerja di garda depan
penanganan COVID-19 ini yang terancam keselamatan jiwanya, seperti para suster, dokter,
dan tenaga kesehatan lainnya. Jumlah perempuan yang bekerja di sektor jasa (58,6%) juga
lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki (45,4%), sehingga ketika sektor jasa ini turun,
maka perempuan inilah yang paling pertama terdampak. Perempuan juga kurang memiliki
akses ke perlindungan sosial dan akan menanggung beban yang kurang proporsional.
Keempat, pekerja informal yang tidak memiliki jaminan sosial dan asuransi. Termasuk
dalam kelompok ini adalah wiraswasta dan pekerja lepas yang kemungkinan tidak memiliki
akses ke mekanisme cuti berbayar atau sakit, dan kurang terlindungi oleh mekanisme jaminan
sosial konvensional.
Kelima, buruh migran. Kelompok terakhir ini sangat rentan terhadap dampak krisis
COVID-19 ini karena mereka kemungkinan tidak dapat lagi mengakses tempat kerja mereka
di negara tujuan atau untuk kembali ke keluarga mereka di tanah airnya.
Penurunan produktivitas ekonomi dan meningkatnya jumlah pengangguran ini tentu
membutuhkan perhatian yang sangat serius dari negara-negara di seluruh dunia. Tuntutan
perlindungan dan jaminan sosial meningkat tajam sekaligus mengalami koreksi besar-besaran,
baik dalam hal sistem maupun mekanismenya.
Salah satu tuntutan yang paling besar adalah permintaan penerapan Jaminan
Penghasilan Dasar Universal atau Universal Basic Income (UBI) sebagai salah satu solusi jangka
pendek (darurat) maupun jangka panjang (permanen) untuk persoalan pandemi dan resesi
ekonomi global yang sudah di depan mata ini.
Bantuan Tunai Lebih Efektif Mengatasi Krisis
Memberikan uang tunai dalam situasi bencana atau krisis kemanusiaan ternyata lebih
banyak manfaatnya dibandingkan dengan memberikan bantuan dalam bentuk non-tunai. The
Power of Financial Aid, sebuah situs yang didedikasikan untuk mengumpulkan fakta dan data
tentang bantuan tunai ini merangkum berbagai alasan dan temuan lapangan yang
memperkuat argumentasi ini. Tentu saja, bantuan tunai tidaklah selalu menjadi solusi terbaik,
namun dampaknya pada korban bencana tersebut terbukti jauh lebih besar dibanding bantuan
non-tunai. Berikut ini adalah beberapa alasan dan temuan di lapangan tersebut:
Keluarga dapat membeli apa yang menjadi kebutuhan mendesaknya dan
meminimalisir uang yang terbuang sia-sia.
Setiap individu dan keluarga memiliki prioritas kebutuhan yang berbeda, baik di masa
normal maupun di tengah bencana. Maka tidak heran jika bantuan tunai akan merefleksikan
pemenuhan skala prioritas ini secara lebih baik dibandingkan dengan bantuan non-tunai.
Sebaliknya, banyak bantuan non-tunai, semisal bahan pangan, yang seringkali kurang tepat
sasaran. Sekitar 95% dari dana kemanusiaan dihabiskan untuk makanan dan barang-barang
lainnya. Terkadang, bentuk bantuan itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan korban, tapi
juga seringkali meleset. Sebuah survey yang dilakukan di lima negara di Timur Tengah (World
Humanitarian Council, 2015) tentang seberapa sesuai dan tepat bantuan non-tunai ini
mengungkapkan bahwa dengan skala maksimum 10, rata-rata penerima bantuan menjawab
di skala 3. Artinya, bantuan non-tunai yang diberikan tersebut sangat jauh dari harapan dan
kebutuhan si penerima.
Barang-barang bantuan yang tidak diinginkan tersebut pada akhirnya akan dijual
kembali (lebih dari 50%). Bahkan dijual dengan harga sangat murah untuk kemudian hasilnya
mereka belanjakan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya. Tentu saja hal ini mengurangi
dampak positif dari bantuan tadi, baik secara nilai maupun ketepatgunaannya. Lebih jauh,
sebuah studi di Lebanon juga menunjukkan sekitar 80% penerima bantuan kemanusiaan lebih
memilih uang tunai dibanding jenis bantuan lainnya. Hanya 5% saja yang menginginkan
bantuan barang dan 15% yang meminta kombinasi keduanya.
Bukan hanya penerima bantuan yang lebih suka bentuk tunai, namun para ekonom –
seperti Amartya Sen - juga cenderung mendukung bantuan tunai ini karena dianggap akan
mampu meningkatkan kadar kesejahteraan si penerima dibanding dengan pemberian non-
tunai dengan nilai yang sama. Dampak bantuan tunai ini akan berlipat-lipat manakala
penerima bantuan juga mampu membelanjakannya dengan tepat. Dan berbagai kajian,
termasuk eksperimen UBI, telah membuktikan kecenderungan ini. Di mana asupan nutrisi,
kesehatan, akses pada pendidikan, dan insentif pada tenaga kerja akan ikut meningkat melalui
bantuan tunai tersebut.
Komunitas lokal akan menjadi lebih tercukupi secara ekonomi (self-sufficient) dan
mengurangi ketergantungan mereka pada bantuan dari luar.
Layaknya mendapat suntikan ”darah segar”, distribusi uang ke dalam perekonomian akan
mampu menghasilkan efek ekonomi berganda yang ujungnya akan membantu memperkuat
dunia usaha, meningkatkan konsumsi, dan menciptakan lapangan kerja baru yang
menguntungkan bagi seluruh anggota masyarakat. Banyak studi mencatat bahwa multipliers of
financial aid biasanya antara 1.5 hingga 2.5. Artinya, setiap uang tunai masuk sebesar 1 Triliun
rupiah, misalnya, akan mampu menciptakan pendapatan 1,5 – 2.5 Triliun.
Studi kasus di Meksiko menunjukkan bahwa konsumsi barang-barang meningkat hingga
12% dari program bantuan tunai pemerintah. Uang tersebut tidak hanya habis dikonsumsi,
namun juga akan diinvestasikan ke dalam aset produktif lainnya seperti binatang ternak atau
tanah. Investasi ini akan mampu meningkatkan konsumsi hingga 24% bahkan setelah program
bantuan tunai itu berakhir. Sebagian pihak mungkin mengkhawatirkan adanya inflasi sebagai
dampak bantuan tunai skala besar. Namun demikian, studi Bank Dunia terhadap 30 program
bantuan finansial ini menunjukkan bahwa tidak terjadi inflasi yang signifikan. Sebaliknya,
masuknya bantuan dalam bentuk baranglah yang justru akan berdampak langsung pada pasar
lokal.
Pemerintah lokal dapat mengumpulkan pajak lebih banyak sehingga mampu
menyiapkan dana untuk mengatasi krisis di masa depan dengan lebih baik
Transfer tunai biasanya diberikan kepada rumah tangga melalui rekening Bank, transfer
elektronik, atau saluran formal lainnya yang mudah dilacak oleh pemerintah setempat. Artinya,
bantuan finansial dapat secara langsung mendorong warga negara untuk masuk dalam sistem
finansial formal tersebut, sehingga memudahkan pemerintah dalam mengumpulkan pajak.
Meskipun bantuan uang tunai itu sendiri bebas pajak, namun aktivitas lanjutannya memiliki
kemungkinan untuk diambil pajaknya oleh pemerintah.
Ada sekitar 2 milyar orang di negara berkembang yang belum terjangkau sistem keuangan
formal ini. Wajar jika kemudian negara berkembang biasanya hanya mampu mengumpulkan
12% GDP nya dari pajak, bandingkan dengan negara anggota OECD yang rata-rata mampu
mengumpulkan pajak hingga 33%. Dengan kata lain, transfer tunai dari negara kepada warga
negara atau rumah tangga akan mampu menjadi pendorong perekonomian secara menyeluruh.
Pembayar pajak di luar negeri dan lembaga donor lainnya akan mampu menyimpan
anggaran lebih besar karena efisiensi yang dihasilkan dari program transfer tunai
Selain lebih disukai, lebih tepat sasaran, dan mampu menggerakkan roda perekonomian,
bantuan tunai juga jauh lebih efisien dibanding bantuan barang. Pendeknya jalur distribusi
dan birokrasi membuat transfer tunai juga meminimalisir potensi korupsi. Di Ethiopia, World
Food Program menemukan bahwa transfer tunai lebih hemat 25% - 30% dibanding dengan
bentuk bantuan lainnya. Di negara-negara lainnya, penghematan bisa mencapai 13% sampai
23%. Penggunaan teknologi telepon genggam, misalnya, adalah pendorong utama
penghematan ini. Selain itu, penggunaan teknologi biometrik sebagai metode klaim bantuan
juga telah memangkas banyak biaya administrasi dan modus-modus pencurian bantuan sosial
lainnya.
Dukungan untuk program-program transfer tunai di seluruh dunia juga semakin
meluas
Lebih dari 200 juta orang di planet bumi ini yang rutin terdampak berbagai bencana alam,
perang, dan krisis kemanusiaan lainnya. Belum termasuk mereka yang terdampak oleh
pandemi COVID-19. Sayangnya, hanya sekitar 6% dari total 25 Triliun USD bantuan
kemanusiaan ini yang berbentuk transfer tunai. Tentu banyak ahli yang sepakat dan terus
mendorong agar persentase bantuan tunai ini bisa terus ditingkatkan. Seharusnya proporsi
bantuan tunai ini bisa tujuh kali lebih besar dari yang ada sekarang atau sekitar 10 Milyar USD
(37% - 42%). Alasan utamanya adalah bantuan tunai ini dinilai cocok untuk segala bentuk
bencana, apalagi jika ada kombinasi dengan bantuan non-tunai lainnya sebagai pendamping
atau pelengkap.
Proposal Helicopter Money (HM) di Uni Eropa
Helicopter Money (HM) ini adalah istilah yang digunakan untuk sejumlah uang baru yang
dicetak dan didistribusikan kepada masyarakat untuk merangsang ekonomi selama
resesi atau ketika suku bunga turun ke nol.
Istilah Helicopter Money (HM) dikenalkan oleh ekonom abad ke-20, Milton Friedman.
HM merupakan kebijakan moneter yang tidak konvensional, dimana bank sentral mencetak
uang tambahan dan mendistribusikannya langsung kepada warga negara. Tujuan kebijakan
ini adalah untuk meningkatkan pengeluaran konsumen sebagai upaya pemulihan ekonomi
selama resesi. Di Eropa, wacana dan perdebatan tentang perlu tidaknya kebijakan ini juga
cukup hangat.
Seperti kita tahu, The European Central Bank (ECB) telah mengambil langkah-langkah
beragam untuk mengurangi dampak krisis COVID-19 ini, termasuk berjanji untuk membeli
750 miliar Euro ($ 815 miliar) dalam bentuk obligasi pemerintah di tahun 2020 ini. Namun,
data yang dirilis menunjukkan bahwa kebijakan ECB ini hanya akan kuat sampai bulan
Oktober 2020 jika ECB terus membeli obligasi negara anggota dengan kecepatan seperti saat
ini.
Para ahli khawatir bahwa HM ini akan mempengaruhi independensi bank sentral,
investasi asing (karena akan mendevaluasi mata uang), dan ketidakjelasan tentang bagaimana
orang akan menggunakan uang tunai tambahan tersebut? Di sisi lain, jika EBC terus membeli
obligasi negara dalam beberapa bulan ke depan dan hasilnya masih tetap kecil, maka pilihan
yang tersedia adalah mencoba HM ini.
Di Uni Eropa sendiri, secara umum ada dua langkah utama yang sudah dilakukan
untuk merespon dampak COVID-19 ini. Pertama adalah langkah jangka pendek dan kedua
berupa langkah-langkah jangka menengah. Dalam strategi jangka pendek, negara-negara di
Uni Eropa berusaha menahan dampak ekonomi COVID-19 dengan cara memberikan
bantuan pada rumah tangga dan bisnis. Pemerintah menawarkan berbagai macam subsidi
dalam bentuk keringanan pajak, penangguhan pembayaran utang dan pajak, skema
pengangguran parsial, dan kebijakan dukungan pendapatan bagi pekerja dan orang-orang
yang secara langsung terkena dampak COVID-19 ini.
Pada tingkatan makro, strategi ini akan didukung oleh dua langkah utama. Pertama,
para kepala negara dan menteri-menteri keuangan di Uni Eropa telah menyetujui untuk
mengaktifkan "General Escape Clausedari Pakta Stabilitas dan Pertumbuhan (SGP). Hal ini
berarti pemerintah dapat memompa uang ke dalam ekonomi sebanyak yang mereka butuhkan.
Kedua, ECB telah mengumumkan program quantitative easing sementara yang baru sebesar
750 bn. The Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) juga akan berlangsung hingga akhir
tahun 2020. Berkat PEPP ini, maka ECB akan memiliki banyak kelonggaran untuk melakukan
intervensi di pasar obligasi untuk mengendalikan imbal hasil obligasi negara. Dengan cara ini,
ECB secara tepat telah mencegah krisis utang di Eropa.
Namun demikian, sangat penting untuk memahami bahwa kombinasi aturan fiskal dan
Quantitative Easing (QE)
10
tambahan ini bukan merupakan stimulus dari sisi permintaan. Strategi
ini prioritasnya bukan untuk ekspansi pertumbuhan ekonomi lewat konsumsi, tetapi hanya
untuk memastikan bahwa perusahaan dan bisnis tidak tutup serta rumah tangga yang rentan
tidak semakin terpuruk.
Dalam strategi jangka menengah, pembuat kebijakan perlu memberikan paket stimulus
besar untuk memastikan ekonomi kembali pulih. Sejauh ini, respon Uni Eropa masih berkisar
pada dorongan agar setiap negara anggota membelanjakan lebih banyak anggaran nasional
mereka. Tetapi sulit dipastikan bahwa negara-negara anggota akan menggunakan kelonggaran
ruang fiskal yang telah diberikan kepada mereka itu secara memadai.
Pertama, karena aktivasi "General Escape Clause” dari Pakta Stabilitas dan Pertumbuhan
(SGP) itu dimaksudkan hanya untuk sementara. Oleh karena itu, pemerintah negara anggota
mungkin berhati-hati dan waspada karena takut meningkatkan utang publik di masa depan.
Kedua, mengingat sejarah manajemen krisis di Eropa, ada kekhawatiran bahwa setelah krisis
pandemi, UE akan memaksa semua negara anggota untuk mengurangi utang mereka dengan
pajak masa depan dan langkah-langkah penghematan yang salah arah.
Inilah sebabnya mengapa pembicaraan tentang Eurobonds atau "Corona Bonds" sangat
relevan. Dengan menyetujui instrumen fiskal bersama, dan khususnya dengan menerbitkan
bersama utang dalam skala besar, UE dapat memberikan stimulus yang lebih kuat dalam
jangka menengah. Tetapi proses politik untuk mengeluarkan Eurobonds bisa sangat lama dan
sulit untuk diselesaikan secara tepat waktu.
Terlepas dari tantangan dan konsekuensinya, beberapa negara justru telah mengadopsi
gagasan Friedman ini. Hong Kong memutuskan pada bulan Februari
11
lalu untuk memberikan
bantuan tunai kepada penduduk tetapnya sekitar $ 1.200. Ini dimaksudkan untuk mendukung
ekonomi setelah pandemi, serta setelah banyak protes yang terjadi pada tahun 2019 lalu.
Makau dan Singapura, dan Amerika Serikat, juga telah mengumumkan skema serupa.
Usulan dari Positive Money
Dibandingkan dengan kebijakan fiskal konvensional lainnya, HM dianggap sebagai
pilihan yang sangat menarik karena dapat dengan cepat diputuskan dan diimplementasikan.
Keputusan ini tergantung sepenuhnya pada ECB untuk memutuskan jumlah pasti uang yang
harus dicetak dan disuntikkan ke dalam perekonomian. Positive Money
12
- sebuah lembaga Think
Thank dan riset non-profit yang berbasis di Brussels - mengusulkan agar ECB membayarkan
satu kali transfer (bantuan tunai) sebesar EUR 1000 kepada semua warga di Zona Euro,
dengan total 341 miliar Euro dan setara hampir 3% dari PDB total zona euro.
Usulan mereka, pembayaran harus dilakukan per kapita. Demi kesederhanaan dan
kecepatan, transfer harus dilakukan secara universal untuk semua warga negara, tanpa syarat
atau pengujian. Kalau pun harus menggunakan target tertentu, mereka menganjurkan sebisa
mungkin daftar penerima manfaat harus tetap sangat luas (mewakili setidaknya 80% dari total
10
Pelonggaran kuantitatif adalah kebijakan moneter non-konvensional yang dipakai Bank Sentral untuk
mencegah penurunan suplai uang ketika kebijakan moneter standar mulai tidak efektif
11
https://www.cnbc.com/2020/04/23/could-europe-opt-for-helicopter-money-to-deal-with-coronavirus.html
12
https://positivemoney.org/
populasi), dan bahwa kriteria pemilihan harus hanya didasarkan pada cara yang paling
sederhana yaitu dengan mengecualikan orang-orang paling kaya.
Prinsip-prinsip itu akan memastikan bahwa pendistribusian bantuan tunai ini tidak
tertunda atau tesendat oleh panjangnya birokrasi, dan bahwa skema tersebut menguntungkan
sebagian besar masyarakat dan tidak malah menimbulkan kecemburuan. Positive Money
mengusulkan pembayaran harus dilakukan setelah puncak krisis kesehatan masyarakat mampu
dilewati. Tetapi rencana ini harus diumumkan sebelumnya sesegera mungkin oleh ECB, untuk
menciptakan sinyal positif dan efek kepercayaan publik dan pasar.
Keuntungan nyata dari uang helikopter ini adalah dapat secara langsung
menempatkan uang kepada setiap orang yang membutuhkan sehingga mereka dapat langsung
membelanjakannya kembali ke dalam perekonomian. Seperti dituangkan dalam kajian
Claudia Sahm
13
dan Stanley Fischer
14
, HM bisa bertindak sebagai stabilisator ekonomi yang
cukup kuat. Meskipun efek pasti dari kebijakan ini sulit diperkirakan, namun efek minimalnya
dapat diprediksi berdasarkan kecenderungan marginal rata-rata terhadap marginal propensity to
consume (MPC), yang setidaknya 40% di zona euro.
Berdasarkan asumsi ini, uang helikopter sebesar 1.000 Euro untuk semua warga di 78
zona euro diprediksi akan mampu meningkatkan perekonomian hingga 1,2%. Tetapi angka
ini harus dilihat sebagai batas bawah karena tiga alasan. Pertama, MPC kemungkinan akan
jauh lebih tinggi karena orang-orang baru saja dilepaskan dari masa karantina yang panjang.
Kedua, angka ini tidak memperhitungkan efek pengganda fiskal apa pun, yang harus menjadi
subjek lebih lanjut untuk dianalisis. Ketiga, efektivitas transfer dapat lebih ditingkatkan dengan
mempertimbangkan kriteria uji coba, seperti mengecualikan kelompok terkaya dalam populasi.
Catatan terpenting dari kebijakan HM ini adalah kebijakan ini tidak boleh
menggantikan kebijakan jaminan sosial yang sudah ada. Sebaliknya, HM akan berkontribusi
untuk mengisi kesenjangan dari program jaminan sosial dan bantuan sosial yang ada. Oleh
karena itu, HM dan kebijakan fiskal lainnya ini tidak boleh berdiri sendiri-sendiri, melainkan
harus diimplementasikan sebagai bagian dari skenario paket stimulus yang lebih besar sebagai
bagian dari langkah-langkah penguatan. Jika HM fokus untuk merangsang agregat permintaan,
maka diperlukan kebijakan lain untuk merangsang investasi dari sisi penawaran.
Selain itu, program stimulus ekonomi apa pun harus juga memiliki skenario mitigasi
perubahan iklim dan dampak jangka panjang terhadap lingkungan di dalamnya. Kita harus
membangun keseimbangan antara pemulihan pertumbuhan ekonomi dan dampaknya
terhadap lingkungan. Dengan semangat ini, kebijakan HM di masa depan juga perlu
mempertimbangkan penetapan harga karbon (carbon price), untuk menghindari peningkatan
karbon yang berlebihan akibat konsumsi barang dan jasa yang intensif.
Manfaat Helicopter Money (HM)
Keuntungan pertama dari ”Helicopter Moneyadalah mendistribusikan uang langsung
ke tangan setiap orang dimana uang itu sedang sangat dibutuhkan dan dengan mudah dapat
segera dihabiskan. Namun demikian, momentum atau waktu adalah kunci utama kegagalan
13
https://www.hamiltonproject.org/assets/files/Sahm_web_20190506.pdf
14
https://www.suerf.org/docx/f_77ae1a5da3b68dc65a9d1648242a29a7_8209_suerf.pdf
atau keberhasilan kebijakan semacam ini. Memilih saat yang tepat untuk bertindak adalah
yang terpenting untuk mendapatkan dampak terbaik dari kebijakan ini.
Mentransfer uang tunai kepada warga negara melalui skema HM di tengah pandemi
ini tentu juga akan mengirimkan pesan yang bertentangan dengan prinsip pembatasan sosial
(social distancing), karena orang-orang dalam waktu bersamaan dihimbau untuk tidak keluar
rumah (stay at home). Akibatnya tentu orang akan kesulitan untuk membelanjakannya.
Meskipun di era sekarang konsumen punya pilihan untuk berbelanja online, tetapi kemudian
kebijakan itu akan menguntungkan perusahaan-perusahaan teknologi besar saja dan kurang
berpihak pada usaha kecil atau UMKM.
Mengingat hal di atas, beberapa pakar merekomendasikan pemerintah agar menunggu
waktu yang paling tepat untuk mengaktifkan HM ini, yaitu setelah krisis kesehatan dan badai
pandemi mulai terkendali. Dampak uang helikopter dapat lebih ditingkatkan dengan
mengumumkan jumlahnya. Hal ini untuk menciptakan efek kepercayaan pada bisnis dan pasar.
Sebagai contoh, jika Bank Sentral mengumumkan sebelumnya bahwa transfer tunai akan
dilakukan pada titik tertentu di masa depan, ini akan mendorong bisnis untuk meningkatkan
kapasitas produktif mereka (atau setidaknya tidak memberhentikan karyawan) untuk
mengantisipasi peningkatan konsumsi.
Meskipun sulit diprediksi secara tepat, suntikan uang helikopter ini akan meningkatkan
PDB setidaknya 1,2% akibat dari peningkatan konsumsi
15
. Bahkan, kecenderungan orang
untuk mengkonsumsi mungkin lebih tinggi setelah berbulan-bulan dalam masa karantina.
Bahkan, Uang Helikopter diprediksi dapat mengurangi utang swasta, karena rumah tangga
yang rentan dapat menggunakannya untuk melunasi utang, tagihan, sewa atau tunggakan
hipotek mereka.
Bagi negara-negara yang rentan secara finansial, muncul kekhawatiran bahwa
kebijakan HM ini akan meningkatkan utang negaranya menjadi sangat besar. Gagasan ini juga
biasanya akan ditentang oleh para ekonom ortodoks. Intervensi cepat Bank Sentral untuk
meredam goncangan di pasar akibat spekulasi COVID-19 adalah langkah jangka pendek yang
penting dan tepat. Namun itu saja tidak cukup. Pemerintah perlu mulai mengambil
pendekatan jangka menengah dan panjang lainnya, termasuk mempertimbangkan kebijakan
HM (helicopter money) ini – tentu dengan disertai berbagai analisis dan perhitungan yang sangat
matang.
15
https://www.positivemoney.eu/2020/03/helicopter-money-covid19-recession/
CARES Act di Amerika Serikat
Amerika Serikat (AS) termasuk negara yang memberlakukan pembatasan sosial skala
besar atau semi-lockdown dalam menghadapi COVID-19. Meskipun banyak kritik akibat
lambatnya pemerintah Federal merespon pandemi ini, namun akhirnya beberapa kebijakan
penting yang cukup drastis dan ketat diambil oleh AS. Tiga minggu setelah penutupan seluruh
negara bagian, dampak finansial dari puluhan ribu orang yang kehilangan pekerjaan dan
pendapatan ini pun semakin terlihat. Bahkan, tingkat pengangguran akibat pandemi di AS ini
pun akhirnya memecahkan rekor terburuk sepanjang sejarah, yaitu mencapai 20.5 juta jiwa
atau meningkat hingga 14.7%
16
Gambar 1. Klaim Jaminan Sosial Pengangguran per minggu di AS. Jumlah pengangguran di AS
mengalami peningkatan yang luar biasa semenjak pandemic COVID-19. Grafik di atas menunjukkan
bahwa hampir sepuluh juta orang menganggur hanya dalam waktu dua minggu (sumber grafik: CSBS
17
)
Salah satu kebijakan yang penting dalam sejarah pandemi di AS tahun 2020 ini adalah
diloloskannya Coronavirus Aid, Relief, dan Economy Security Act (CARES Act) atau dikenal dengan
paket stimulus senilai $ 2 triliun. Kebijakan ini diambil untuk mendistribusikan dana darurat
16
https://www.nbcnews.com/business/economy/u-s-economy-shed-record-20-5-million-jobs-last-n1202696
17
https://www.csbs.org/covid-19-ravages-us-employment
kepada mereka yang terdampak oleh krisis kesehatan dan ekonomi COVID-19. Penduduk
dengan pendapatan kotor hingga $ 75.000 (atau $ 150.000 untuk pasangan yang sudah
menikah) akan mendapatkan tunjangan sebesar $ 1.200 (atau $ 2.400 untuk pasangan). Bukan
hanya itu, bagi mereka yang mendaftar untuk unemployment benefit (tunjangan pengangguran)
akan berhak pula menerima tambahan $ 600 per minggu selama 13 minggu
18
.
Mereka yang menerima Jaminan Sosial (baik pensiun atau disabilitas) tetapi tidak
mengajukan pengembalian pajak pada tahun 2018 atau 2019, juga tetap berhak menerima cek
stimulus ini. Warga AS tidak harus mendaftar untuk menerima cek stimulus ini. Proses
pembayarannya otomatis melalui transfer ke rekening maupun cek (pos) langsung kepada
warga AS yang memenuhi syarat tadi. Untuk individu yang menerima dana melalui transfer
rekening, pembayaran telah mereka terima sejak tanggal 13 April 2020. Namun untuk orang
Amerika yang menerima cek melalui pos, maka masa penantiannya akan jauh lebih lama
(hingga lima bulan).
Meskipun stimulus bantuan ini cukup besar, namun hanya diberikan satu kali. Muncul
berbagai usulan dan tekanan kepada pemerintah bahwa itu tidak cukup. Apalagi jika
pembatasan sosial masih diberlakukan terus-menerus. Angka kematian di AS akibat COVID-
19 ini memang masih yang paling tinggi di dunia. Efek pandemi terhadap kondisi ekonomi AS
juga tak kalah mengkhawatirkan. Beberapa anggota Kongres AS pun menyadari bahwa
banyak orang masih berjuang dan mungkin memerlukan bantuan keuangan tambahan.
Setidaknya muncul dua proposal lanjutan yang kemudian beredar di Kongres AS:
1. Emergency Money for the People Act akan menyediakan cek stimulus bulanan sebesar $ 2.000
hingga satu tahun
2. Rancangan Undang-undang Pembatalan Sewa dan Hipotek yang menginginkan
pembatalan/penghapusan pembayaran sewa dan hipotek pemilik rumah hingga satu
tahun penuh.
Usulan Bantuan Tunai $ 2.000 per bulan selama 12 bulan
Rancangan Undang-Undang Emergency Money for the People diperkenalkan oleh politisi
Partai Demokrat dari California, Ro Khanna, dan Ohio, Tim Ryan. Mereka berencana akan
memberikan cek stimulus bulanan sebesar $2.000 ($4.000 untuk pasangan yang sudah menikah)
selama12 bulan. Tidak seperti CARES Act, semua warga negara yang berusia 16 tahun ke atas
berhak menerima pembayaran penuh, asalkan mereka berpenghasilan kurang dari $130.000
per tahun ($ 260.000 untuk pasangan menikah). Proposal ini juga mengusulkan tambahan
$500 per anak (maksimal untuk tiga anak).
Penerima Stimulus Bulanan ini rencananya adalah:
Orang Amerika berusia di atas 16 tahun dan berpenghasilan kurang dari $130.000 per
tahun.
Pasangan suami istri yang berpenghasilan kurang dari $ 260.000 akan menerima
$ 4.000 per bulan.
18
https://www.forbes.com/sites/ryanguina/2020/04/21/second-stimulus-payment-proposals/#3727adac15d8
Keluarga yang memenuhi syarat akan menerima tambahan $ 500 per anak (maksimal
untuk tiga anak).
Mereka yang menganggur atau tidak memiliki penghasilan juga dipertimbangkan
untuk menerima pembayaran ini, termasuk bagi mereka yang baru-baru ini
menganggur akibat dari pandemi.
Jika berhasil lolos, maka pembayaran akan dilakukan melalui setoran langsung, cek,
kartu debit pra-bayar, atau platform digital lainnya seperti Venmo, Zelle, atau PayPal.
Usulan RUU Penghapusan Pembayaran Sewa atau Hipotek hingga Satu Tahun
Selain dukungan yang luas untuk menyediakan Basic Income, Rancangan Undang-
undang Pembatalan Sewa dan Hipotek juga diperkenalkan oleh para politis dan anggota
parlemen AS lainnya, Ilhan Omar (D-MN). Ia mengusulkan akan membatalkan pembayaran
sewa atau hipotek untuk tempat tinggal hingga satu tahun.
RUU ini akan mencakup:
Pembayaran sewa penuh atau pengampunan pembayaran hipotek untuk tempat
tinggal utama selama satu tahun.
Tidak ada akumulasi utang untuk penyewa atau pemilik rumah
Tidak ada tanda negatif di riwayat kredit pemilik rumah
RUU ini juga mencakup Rental Property Relief Fund dan the Home Lenders Relief Fund.
Keduanya dikelola oleh Departemen Perumahan dan Pengembangan Perkotaan AS. Dana ini
akan membayar tuan tanah dan pemegang hipotek untuk menutupi kerugian yang terkait
dengan penyewa dan pemilik rumah yang tidak membayar sewa atau pembayaran hipotek
mereka. Pemilik properti/tanah dan pemberi pinjaman akan diminta untuk mengikuti
pedoman pemerintah Federal untuk praktik peminjaman dan penyewaan yang adil selama
lima tahun agar memenuhi syarat untuk menerima dana melalui Rancangan Undang-Undang
Pembatalan Sewa dan Hipotek.
Solidaritas Masyarakat Sipil Untuk Penerapan Basic Income
Program Emergency Basic Income tidak hanya dimotori oleh politisi dan pemerintah AS,
namun juga digalang oleh para tokoh, seniman, dan yayasan sosial lainnya. Salah satunya
adalah sebuah program penggalangan bernama Project100. Melalui program penggalangan
dana selama seratus hari ini, sekitar 100.000 keluarga ditargetkan akan menerima uang tunai
masing-masing sebesar 1.000 USD
19
.
Sasaran utamanya adalah keluarga berpendapatan rendah penerima Suplemental
Nutrition Assistance Program (SNAP), sebuah program subsidi pemerintah AS untuk
membantu keluarga berpendapatan rendah memperoleh makanan sehat dan bergizi.
Penerima Project100 dipilih acak sesuai data penerima SNAP yang dimiliki pemerintah.
19
http://indobig.net/para-tokoh-dan-artis-as-luncurkan-project100/
Inisiator Project100 ini adalah para tokoh dan artis seperti Andrew Yang (mantan
kandidat capres partai Demokrat pengusung UBI), Ariana Grande, Julia Louis-Dreyfus, Halsey,
Chris Meloni, dan beberapa pemain NFL. Penggalangan dana dan penyalurannya dikelola
oleh GiveDirectly dan Propel (perusahaan perangkat lunak pencipta aplikasi Fresh EBT).
Beberapa lembaga donor lainnya juga menyokong projet100 ini, seperti Yayasan
Keluarga Schusterman, Blue Meridian, Google.org, Rihanna’s Clara Lionel Foundation, Blue
Haven Initiative, The Late Show with Stephen Colbert, dan lain-lain. Project100 ini
dilatarbelakangi oleh keprihatinan akan dampak COVID-19 terhadap orang miskin di
Amerika Serikat. Bukan hanya mereka yang miskin, kondisi krisis keuangan rumah tangga kini
benar-benar dialami oleh sebagian besar rumah tangga di AS.
Dalam buku The Financial Diaries yang ditulis oleh Morduch & Schneider (2018), sekitar
tujuh puluh delapan persen orang Amerika mengatakan mereka hidup dengan mengandalkan
gaji mingguan atau dikenal dengan istilah paycheck-to-paycheck. Bahkan, lebih dari setengahnya
tidak mampu membayar jika tiba-tiba mendapat tagihan darurat lebih dari 400 USD.
AS juga telah mencatat rekor tertinggi dalam masalah kesehatan mental, depresi,
kecemasan, penyalahgunaan obat-obatan, overdosis obat terlarang, dan angka bunuh diri.
Tentu ini masalah yang tidak sederhana untuk dipecahkan, sekalipun untuk negara maju
seperti Amerika Serikat. Jaminan Penghasilan Dasar Darurat seperti Project100 ini adalah
sedikit upaya diluar pemerintah untuk membantu mereka yang terdampak agar tetap mampu
membeli makanan, membayar sewa rumah, dan memberikan harapan bawah mereka
belumlah benar-benar kehilangan masa depan.
HudsonUP Project
Disamping Project100, The Spark of Hudson dan Humanity Forward juga mengumumkan
tahap awal program percontohan pendapatan dasar universal (UBI) yang akan diluncurkan di
Hudson, N.Y. akhir tahun ini. Percobaan ini akan memberikan uang sebesar 500 USD per
bulan kepada 20 penduduk Hudson selama lima tahun. Total anggaran percobaan ini sebesar
$ 600.000 yang bersumber dari The Spark of Hudson dan Humanity Forward. Hudson sendiri
merupakan sebuah kota dengan populasi sekitar 6.000 penduduk. Pendapatan rata-rata rumah
tangga adalah $ 35.439 dan tingkat kemiskinan mencapai 19,2%. Kondisi umum ini
menjadikan Hudson kota yang ideal untuk program percontohan UBI.
Selain dukungan dari pemerintah kota setempat, proyek percobaan ini juga telah
mengumpulkan dukungan luas dari para pemimpin dan organisasi masyarakat lainnya.
Mereka menyambut proyek percobaan ini dan berharap dapat menolong penerima program
untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Andrew Yang, mantan kandidat presiden dan pendiri
Humanity Forward, percaya bahwa proyek HudsonUP akan meningkatkan kesehatan mental
penerima dan memberdayakan mereka untuk merasa lebih aman di masa depan mereka.
Melalui UBI, diharapkan orang akan mulai membuat rencana jangka panjang yang lebih
bermakna. Tidak lagi hanya terkungkung memikirkan tagihan bulan depan atau kebutuhan
mendesak jangka pendek lainnya.
Pendiri The Spark of Hudson, Susan Danziger dan Albert Wenger, adalah pendukung
lama UBI. Mereka berharap program yang dirancang selama lima tahun ini akan
menunjukkan dampak jangka panjang yang dapat dirasakan oleh komunitas. Menurut
Danziger, UBI akan memberikan kebebasan pada seseorang untuk menjadi wirausaha,
mencalonkan diri dalam pemilu, tinggal di rumah bersama anak-anak, merawat orang tua
yang sakit, meninggalkan hubungan atau pekerjaan yang kasar, dan membantu komunitas di
saat krisis.
The Spark of Hudson sendiri adalah pusat belajar dan pelatihan yang didedikasikan
untuk pengembangan dunia pendidikan. Sedangkan Humanity Forward adalah organisasi
yang didirikan oleh mantan kandidat presiden Andrew Yang. Organisasi ini didedikasikan
untuk melanjutkan gerakan dan kampanye kepresidenan Yang tahun 2020 serta untuk
mewujudkan ide-ide intinya, salah satunya termasuk UBI ini.
Andrew Yang dan kawan-kawan selebritis ini tahu bahwa menyerahkan uang langsung
ke tangan orang yang memerlukan adalah cara termudah dan tercepat untuk membuat orang
mampu melewati krisis ini. “Bukan hanya untuk masa krisis, bahkan di saat normal kita memerlukan
program semacam ini” ungkapnya dalam wawancara dengan Forbes. Project100 ini sungguh bisa
menjadi inisiatif yang bisa ditiru di tempat lain. Seperti halnya berbagai penggalangan dana
oleh artis dan para tokoh lainnya, akan sangat baik apabila dikoordinasikan dan disalurkan
menjadi program Jaminan dalam bentuk tunai dan langsung seperti Project100 ini.
Di tanah air, kita juga telah melakukan berbagai penggalangan dana swadaya
masyarakat semacam ini, baik melalui platform kitabisa.com maupun yayasan kemanusiaan
lainnya. Akan tetapi, penyalurannya masih didominasi dalam bentuk makanan atau sembako.
Kita memerlukan model bantuan tunai yang lebih banyak, sehingga memberikan keleluasaan
bagi penerima untuk menggunakan dana bantuan itu sesuai kebutuhannya yang paling
mendesak.
Saat ini, kita berada di tengah-tengah krisis pandemi yang menewaskan ratusan ribu
orang dan menghilangkan jutaan pekerjaan di dunia. Siapa pun yang memiliki kapasitas untuk
membantu, harus memberikan apa yang mereka bisa dengan semaksimal mungkin. Lebih dari
itu, bantuan yang sudah terkumpul, juga harus mampu sampai ke tangan yang membutuhkan
dengan cepat dan tepat.
Renda Basica Emergencial di Brasil
Puluhan juta warga Brasil juga telah menerima pembayaran pendapatan dasar darurat
untuk mengatasi dampak sosial dan ekonomi COVID-19
20
. Pembayaran ini merupakan hasil
desakan masyarakat sipil kepada Kongres dan pemerintah yang telah dimulai sejak akhir Maret
2020 lalu. Salah satu tagar yang menjadi trending di media sosial selama masa kampanye itu
adalah #PagaLogoBolsonaro (artinya: segera bayar Bolsonaro!)
Seperti krisis lainnya, pandemi COVID-19 membantu membuat ketidaksetaraan sosial
dan ekonomi menjadi lebih kentara di seluruh dunia. Data terakhir (5 Mei 2020), Brasil
mencatat sebanyak 110.156 kasus dan 7.485 kematian (seperti halnya Indonesia, angka
aktualnya kemungkinan lebih tinggi dari itu). Kelompok masyarakat bawah dan paling rentan
tentu saja adalah yang paling merasakan dampak buruk pandemi ini. Ditambah, sumber daya
yang mereka miliki untuk sekedar bertahan hidup dan melindungi diri sangatlah terbatas.
Menyikapi situasi tersebut, sebuah koalisi yang terdiri lebih dari 160 organisasi dan
gerakan masyarakat sipil Brasil, mencoba bergerak dengan kampanye pentingnya Basic Income
dengan nama A Renda Básica Emergencial (Jaminan Penghasilan Dasar Darurat). Diluncurkan
pada tanggal 20 Maret 2020, kampanye ini dengan cepat membangun dukungan lebih dari
500.000 warga dan 3.000 influencer media sosial. Gerakan ini juga mendapat dukungan dari
lima organisasi utama: Rede Brasileira de Renda Básica (Jaringan Penghasilan Dasar Brasil),
Coalizão Negra por Direitos (Koalisi Hitam untuk Hak), Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade
Sosial (Institut Etos untuk Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial), Nossas, dan INESC – Instituto de
Estudos Socioeconômicos (Institut Studi Sosial Ekonomi).
Kampanye ini menyajikan proposal kebijakan yang rinci kepada beberapa anggota
Kongres Nasional Brasil, yang kemudian dimasukkan ke dalam agenda pembahasan di sidang
legislatif. RUU ini disetujui dengan suara bulat oleh Deputi dan senator Federal pada tanggal
30 Maret 2020. Tiga hari kemudian, RUU ini pun disetujui oleh Presiden Jair Bolsonaro.
Tanggal 9 April 2020, permintaan para aktivis dan warga sipil itu pun akhirnya menjadi
kenyataan. Pembayaran pertama sebesar R$ 600 (lebih dari rata-rata setengah upah bulanan
minimum Brasil) dikirim kepada 59 juta warga berpendapatan rendah di Brasil. Secara tidak
langsung, lebih dari separuh populasi negara itu diperkirakan akan turut merasakan dampak
positif dari kebijakan ini. Pembayaran penghasilan dasar darurat ini akan berlanjut setidaknya
selama tiga bulan.
Kampanye dan tekanan masyarakat sipil kepada pemerintah Brasil ini nampak sangat
efektif dalam melahirkan UU Jaminan Penghasilan Dasar Darurat. Krisis akibat pandemi
COVID-19 secara langsung telah membantu mempercepat terlaksananya sebuah kebijakan
yang sangat sulit diwujudkan pada masa normal. Dengan disahkannya undang-undang baru
ini, maka jalan untuk hak penghasilan dasar bagi setiap warga negara di Brasil semakin terbuka.
Penghasilan Dasar Darurat ini kelak diharapkan menjadi kebijakan yang lebih permanen
setelah pandemi COVID-19 mereda. Ada juga harapan bahwa jaminan penghasilan ini akan
20
https://www.opendemocracy.net/en/democraciaabierta/covid-19-brazil-implements-basic-income-policy-following-massive-civil-society-
campaign/
menjadi lebih universal, tidak hanya terbatas pada mereka yang memenuhi kriteria seperti
yang ditetapkan dalam undang-undang saat ini.
Bahkan, Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) – Partai sayap kiri Brasil – sudah lantang
menyerukan agar pembayaran Jaminan Penghasilan Dasar Darurat ini diperpanjang hingga
Desember 2020. Selain itu, PSOL juga mengkritik keras pemerintah Bolsonaro yang dianggap
sengaja memperlambat dan menunda pembayaran jaminan penghasilan dasar ini. Mereka
khawatir lambannya birokrasi pemerintah ini akan memperburuk krisis di lapangan. Masih
banyak masyarakat yang mengeluh mengenai lambatnya respon pemerintah dan panjangnya
antrian untuk mendapatkan pembayaran renda ini.
Pelajaran Penting
Pencapaian luar biasa di Brasil ini adalah pengingat bahwa krisis dapat membuka
ruang politik bagi masyarakat sipil untuk mendorong perubahan kebijakan yang biasanya sulit
atau hampir mustahil untuk dicapai pada situasi normal. Ketika perhatian publik beralih pada
kebutuhan yang sangat mendesak dan darurat, politisi menjadi lebih sensitif terhadap seruan
untuk mengambil kebijakan atau terobosan yang lebih berani. Undang-undang penghasilan
dasar darurat di Brasil ini adalah bukti kekuatan rakyat sipil efektif dalam mendorong kebijakan
untuk mengurangi ketimpangan.
Meskipun penguasa Brasil saat ini, seperti halnya Amerika Serikat, merupakan
pemerintahan administrasi sayap kanan (konservatif), bukanlah penghalang yang membuat
kebijakan progresif ini menjadi mustahil. Pengalaman Brasil ini menjadi sebuah contoh kasus
yang menarik tentang bagaimana masyarakat sipil dapat menemukan peluang untuk
melakukan konsolidasi agenda yang progresif selama krisis COVID-19. Tidak hanya menuntut
jaminan pendapatan dasar, sekarang adalah waktu yang tepat untuk mendorong kebijakan
kunci lainnya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan sosial yang lebih baik.
Bantuan Tunai di Hong Kong
Kebijakan bantuan tunai juga ditetapkan oleh pemerintah Hong Kong dalam
menangani dampak COVID-19. Pemerintah Hong Kong termasuk negara yang paling awal
mengadopsi paket bantuan tunai ini meski hanya satu kali pembayaran. Hong Kong telah
memberikan pembayaran sebesar HK $ 10.000 ($ 1.284) untuk setiap penduduk tetap yang
berusia 18 tahun ke atas. Selain bantuan tunai di atas, berikut ini adalah beberapa rincian
kebijakan lain yang diambil pemerintah Hong Kong untuk penanganan COVID-19
21
:
(a) Langkah-langkah bantuan untuk membantu dunia usaha, termasuk pinjaman
berbunga rendah dengan jaminan 100% disediakan oleh pemerintah, dengan batas
maksimum HK $ 2 juta, dan pengurangan pajak laba sebesar 100% untuk HK
$ 20.000 pertama.
(b) Melonggarkan biaya perijinan usaha, memperluas subsidi untuk listrik dan air dan
tagihan pengelolaan air limbah.
(c) Disiapkan anggaran sebesar HK $ 700 juta untuk mempromosikan pariwisata begitu
pandemi coronavirus berlalu.
(d) Untuk warga negara, langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengurangan
pajak gaji 100% untuk HK $20.000 pertama, menghapuskan tarif pada properti HK
$ 1.500 per kuartal, dan satu bulan sewa untuk penyewa berpenghasilan rendah.
(e) Total anggaran sebesar HK $ 75 miliar diberikan kepada Otoritas Rumah Sakit pada
tahun 2020-2021.
Defisit keuangan di negara ini diperkirakan akan mencapai rekor sebesar HK $ 139,1
miliar di tahun fiskal mendatang. Namun demikian, mereka juga optimis, jika manfaat dari
pemberian uang tunai dan potongan pajak didistribusikan tahun ini serta semua orang
membelanjakannya tahun ini juga, maka dorongan ekonomi bisa mencapai 0,5% hingga 1%
dari PDB.
21
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/hong-kong-residents-cash-handout-coronavirus-unrest/
Bantuan Tunai di Jepang
Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, resmi memperluas keadaan darurat virus corona
di luar Tokyo, Osaka dan lima prefektur lainnya menjadi ke seluruh negara (16/04/20).
Perluasan kondisi darurat ini sebagai lanjutan untuk mencegah penyebaran virus corona yang
berpotensi melumpuhkan sistem perawatan kesehatan di negeri Samurai ini. Darurat
kesehatan ini kini mencakup 47 prefektur di negara berpenduduk sekitar 126 juta orang jiwa
itu. Abe mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan tunai 100.000 yen ($ 930) kepada
semua warga negaranya sebagai kompensasi kebijakan darurat kesehatan tersebut.
Penyebaran virus yang tak terkendali tentu akan melemahkan perekonomian Jepang.
Negara ini sendiri sebenarnya sudah di ambang resesi menyusul kenaikan pajak konsumsi
tahun lalu. Beberapa gubernur pun akhirnya meminta pemerintah pusat untuk memasukkan
prefektur mereka sebagai wilayah darurat di tengah kekhawatiran akan infeksi virus corona
yang terus meningkat. Abe mengingatkan bahwa untuk mengakhiri situasi darurat ini, sangat
penting bagi setiap orang Jepang untuk mengurangi kontak dengan orang lain, setidaknya 70
hingga 80 persen.
Banyak orang Jepang pergi ke kota asal mereka dan melakukan perjalanan selama
liburan Golden Week yang biasanya berlangsung dari akhir April hingga awal Mei. Sebuah
situasi yang mirip dengan dilema pengendalian mudik di tanah air. Warga yang bergerak bebas
melintasi prefektur ini dikhawatirkan akan menyebarkan infeksi virus corona lebih luar lagi.
PM. Abe meminta partai-partai yang berkuasa untuk menyetujui proposal bantuan 100.000
yen ini kepada semua warga yang terkena dampak pandemi ini. Kompensasi ini diberikan
karena mereka akan diminta pemerintah untuk menahan diri dari liburan dan kegiatan luar
lainnya.
Pengumuman itu datang seminggu setelah Abe mendapat kritik bertubu-tubi karena
dianggap lamban merespon kondisi darurat corona. Menteri revitalisasi ekonomi Jepang,
Yasutoshi Nishimura, pun mengatakan bahwa darurat kesehatan untuk seluruh negeri ini
adalah masalah mendesak. Mengingat jumlah kasus kumulatif telah mencapai 100 di Hokkaido,
Ibaraki, Ishikawa, Gifu, Aichi dan Kyoto.
Setelah deklarasi darurat kesehatan ini, maka masing-masing gubernur prefektur
memperoleh wewenang untuk mengambil alih tanah dan bangunan pribadi untuk menambah
fasilitas perawatan medis. Mereka juga dapat meminta pasokan medis dan makanan dari
perusahaan dan menghukum mereka yang menimbun atau tidak mematuhi permintaan
tersebut. Permintaan tinggal di rumah ini pun lantas memicu seruan untuk penyediaan
kompensasi negara atas hilangnya pendapatan, atau yang selama ini dikenal sebagai Jaminan
Penghasilan Dasar.
Pemerintah sebenarnya telah menyusun paket stimulus ekonomi senilai 108 triliun yen
yang mencakup skema untuk memberikan 300.000 Yen kepada rumah tangga yang terdampak
wabah virus. Namun, rencana tersebut nampaknya harus berubah dan berganti haluan dengan
pemberian uang tunai langsung kepada semua warga negara. Oleh karena itu, Abe
menginstruksikan Partai Demokrat Liberal yang berkuasa untuk mempertimbangkan
penyusunan ulang anggaran tambahan untuk rencana anggaran 2020, terutama untuk
membatalkan rencana paket stimulus sebelumnya yang terlalu terbatas itu.
Krisis coronavirus global telah menimbulkan seruan untuk stimulus ekonomi, tetapi
Jepang berhati-hati tentang mengambil utang baru untuk membiayai langkah-langkah
pengeluaran yang berani karena kesehatan fiskal negara itu adalah yang terburuk di antara
negara-negara maju karena jumlah utangnya mencapai 149 persen dari PDB nya (2019).
Kebijakan PM Abe yang dikenal luas sebagai “Abenomics” itu kini menghadapi ujian yang
berat. Dalam beberapa waktu ke depan, kita akan melihat apakah terobosan pemerintah
Jepang ini akan benar-benar efektif dan mampu memberikan dampak positif bagi
perekonomian Jepang? Atau justru sebaliknya, membawa Jepang ke dalam resesi ekenomi yang
semakin dalam.
Usulan Temporary Basic Income (TBI) dari UNDP
Pemberian Temporary Basic Income (TBI) kepada orang-orang termiskin di dunia dapat
memperlambat lonjakan kasus COVID-19 saat ini, demikian argumen dari UNDP yang dirilis
pada tanggal 23 Juli 2020. TBI ini akan memungkinkan tiga miliar orang mampu bertahan
dan tetap tinggal di rumah masing-masing. Dalam laporan tersebut, UNDP memperkirakan
bahwa diperlukan biaya atau anggaran mulai dari $ 199 miliar per bulan untuk menyediakan
TBI untuk 2,7 miliar orang yang hidup di bawah atau tepat di garis kemiskinan di 132 negara
berkembang.
Laporan UNDP juga menyimpulkan bahwa langkah tersebut layak dan sangat
dibutuhkan, terutama di negara-negara berkembang, mengingat COVID-19 sudah menyebar
pada tingkat yang lebih parah dan luas (sekitar 1,5 juta kasus baru per minggu). Alasan lainnya
adalah bahwa TBI ini penting karena statistik menunjukkan bawah tujuh dari sepuluh pekerja
di negara berkembang bekerja di sektor informal dan tidak dapat menghasilkan uang jika
mereka hanya diam di rumah. Sehingga tidak ada pilihan lain selain jaminan sosial dalam
bentuk Basic Income dari pemerintah untuk membantu mereka.
UNDP telah melakukan kajian dan evaluasi tentang dampak sosial ekonomi COVID-
19 di lebih dari 60 negara dalam beberapa bulan terakhir dan temuan mereka menunjukkan
bahwa pekerja yang tidak memiliki asuransi dan tidak terjangkau oleh program perlindungan
sosial tidak dapat tinggal di rumah tanpa penghasilan sama sekali. TBI atau Penghasilan Dasar
Sementara ini akan memberi mereka sarana untuk membeli makanan dan membayar biaya
kesehatan dan pendidikan. Dana talangan dan rencana stimulus pemulihan ekonomi tidak
boleh hanya fokus pada pasar bisnis besar saja. TBI memungkinkan pemerintah untuk
menyuntikkan uang kembali ke ekonomi lokal untuk membantu menjaga usaha kecil tetap
bertahan sekaligus memperlambat penyebaran COVID-19.
Menurut UNDP, salah satu cara bagi negara-negara untuk membayar TBI ini adalah
dengan menggunakan kembali dana yang akan mereka gunakan tahun ini untuk membayar
utang mereka. Negara berkembang diperkirakan akan menghabiskan $ 3,1 triliun untuk
pembayaran utang tahun ini. Kemacetan utang yang menyeluruh untuk semua negara
berkembang, akan memungkinkan setiap negara untuk menggunakan kembali dana-dana ini
sebagai langkah-langkah darurat untuk memerangi dampak dari krisis COVID-19.
Beberapa negara telah mengambil langkah-langkah untuk memperkenalkan TBI ini.
Pemerintah Togo, misalnya, telah mendistribusikan lebih dari $ 19,5 juta dalam bentuk
bantuan keuangan bulanan kepada lebih dari 12 persen penduduknya melalui program
bantuan tunai, sebagian besar untuk wanita yang bekerja di sektor informal. Spanyol baru-
baru ini menyetujui anggaran bulanan 250 juta untuk menambah penghasilan 850.000
keluarga rentan dan 2,3 juta individu hingga batas minimum.
COVID-19 juga telah memperburuk ketidaksetaraan global dan nasional yang ada dan
telah menciptakan kesenjangan baru. Lebih dari 100 juta orang terdorong ke dalam
kemiskinan ekstrem pada tahun 2020, 1,4 miliar anak-anak terdampak langsung oleh
penutupan sekolah, tingkat pengangguran pun naik pesat. UNDP memperkirakan bahwa
indeks pembangunan manusia global akan menurun tahun ini untuk pertama kalinya sejak
konsep tersebut diperkenalkan.
Eksperimen Basic Income di Jerman
Setelah Finlandia, kini Jerman menjadi negara berikutnya yang meluncurkan
eksperimen jaminan penghasilan dasar tanpa syarat selama tiga (3) tahun. Tujuannya adalah
untuk mendapatkan bukti-bukti empiris dan menetapkan standar baru penerapan basic income,
khususnya di Jerman. Eksperimen ini digawangi oleh Mein Grundeinkommen association, Max Planck
Institute for Research on Collective Goods, dan University of Cologne. Pendanaan untuk studi ini bukan
berasal dari pajak atau dana pemerintah, tetapi dari sumbangan sekitar 140.000 donatur atau
donor.
Fase pertama eksperimen basic income ini akan dimulai pada pertengahan Agustus 2020
berupa penjaringan calon penerima basic income. Siapa pun penduduk tetap Jerman yang
berusia minimal 18 tahun dapat mendaftar untuk berpartisipasi dalam studi ini. Pelamar harus
mengisi kuesioner online yang memberikan informasi kontak, jenis kelamin, jumlah orang
dalam rumah tangga, jumlah anak dalam rumah tangga, dan beberapa informasi tambahan
tentang situasi kehidupan pelamar secara keseluruhan, seperti pendidikan, pendapatan bersih,
dan jaminan sosial yang pernah diterima.
Sekitar 1.500 orang akan direkrut untuk eksperimen ini. Dari jumlah itu, 120 orang
diantaranya akan dipilih secara acak untuk menerima “gaji” sebesar 1.200 euro (Rp. 21 juta)
per bulan selama tiga tahun tanpa syarat apa pun. 1.380 peserta studi yang tersisa akan
berfungsi sebagai kelompok kontrol/pembanding untuk memastikan dampak basic income dapat
diukur dengan baik.
Eksperimen yang memiliki slogan We want to knowini akan segera dimulai setelah satu
juta orang Jerman mendaftarkan dirinya. Jika jumlah pelamar tidak mencapai itu, maka pada
tanggal 10 November 2020, program akan tetap dimulai dengan melibatkan jumlah orang
yang terdaftar hingga tanggal tersebut. Jumlah pelamar yang sangat banyak ini diperlukan
untuk meningkatkan kualitas data sekaligus memungkinkan diperolehnya profil penerima yang
semakin beragam.
Rencananya, penghasilan dasar akan dibayarkan mulai musim semi tahun 2021.
Selama studi tiga tahun tersebut, setiap peserta akan mengisi enam kuesioner online yang
mencakup pertanyaan tentang beberapa aspek seperti pekerjaan, penggunaan waktu, perilaku
konsumen, nilai-nilai, dan kesehatan.
COVID-19 & Social Democratic Capitalism
Negara manakah yang paling berhasil dan selamat mengarungi berbagai badai sosial,
ekonomi, dan politik di era modern ini? Menurut Lane Kenworthy (2020), pemenangnya
adalah negara-negara yang menerapkan kapitalisme dalam sistem ekonominya, mengadopsi
demokrasi dalam sistem politiknya, dan memiliki sistem jaminan sosial yang unggul untuk
melindungi seluruh warga negaranya (negara kesejahteraan). Integrasi ketiga pilar utama inilah
yang kemudian disebut Kenworthy sebagai sistem Social Democratic Capitalism (SDC). Sistem ini
dianggap telah mampu meningkatkan standar dan kualitas hidup bagi sebagian besar
penduduknya, serta mendorong kesetaraan di berbagai bidang kehidupan. Perpaduan antara
pertumbuhan ekonomi, kebebasan, dan jaminan perlindungan sosial (di masa sulit maupun
normal) ini, menyuguhkan sebuah tata kehidupan masyarakat yang dianggap ”ideal” di tengah
ketidaksempurnaan sistem ekonomi dan politik global hari ini.
Kampiun SDC ini disandang oleh negara-negara Skandinavia seperti Denmark,
Finlandia, Norwegia, and Swedia. Kesuksesan negara-negara ini dalam menjaga kesejahteraan
ekonomi di satu sisi dan stabilitas sosial-politik di sisi lainnya, telah memunculkan mitos bahwa
sistem SDC ini hanya dapat berhasil di negara-negara ini. Tidak mungkin untuk direplikasi di
negara lain, apalagi negara-negara dengan penduduk besar seperti Amerika Serikat atau
bahkan Indonesia. Namun benarkah SDC tidak dapat direplikasi? Kenworthy menyebut
pemikiran seperti itu hanyalah mitos belaka. SDC sesungguhnya sangat mungkin diadopsi dan
bahkan kini telah diadopsi sebagian – atau setengah hati - oleh negara-negara kapitalis maju
lainnya.
Ketika masyarakat industri modern di Barat semakin maju, ternyata arah pertumbuhan
dan perkembangan negara-negara Skandinavia memiliki karakteristik yang berbeda jika
dibanding dengan negara-negara kapitalis maju lainnya. Termasuk, bagaimana pendekatan
mereka warga negara dan para pemimpin politiknya dalam menyikapi berbagai
permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi?
Sebagai contoh, ketika pertumbuhan ekonomi nasional meningkat, pendapatan warga
negara naik, maka warga Skandinavia ini berlomba-lomba untuk membeli asuransi demi
meminimalisir kehilangan (potential loss) di masa depan. Dengan permintaan asuransi yang
demikian pesat, pemerintah di negara-negara ini pun tidak lantas menyerahkan sepenuhnya
pada mekanisme pasar, namun berlomba menyediakan program asuransi publik yang ramah
terhadap warganya, terutama kelompok yang paling rentan dan berpendapatan rendah.
Tak hanya dalam soal pensiun, dalam hal asuransi kesehatan dan pendidikan, negara-
negara Nordik ini pun terus meningkatkan anggaran publik mereka seiring dengan
meningkatnya kekayaan atau pertumbuhan ekonomi negaranya. Banyak pengeluaran
pemerintah yang dibelanjakan untuk mendanai asuransi publik ini. Mereka ingin memastikan
bahwa setiap warga negara dapat dilindungi ketika mereka mengalami kesulitan, seperti
jaminan hari tua, subsidi pengangguran, jaminan kesehatan, subsidi untuk transportasi,
dukungan untuk penyandang disabilitas, dan lain sebagainya.
Semakin kaya negara itu, semakin besar porsi anggaran mereka untuk welfare. Semakin
sejahtera negara itu, ada kecenderungan untuk semakin demokratis. Semakin demokratis,
maka tentu akan semakin inklusif (terhadap perempuan, imigran, dan menjunjung tinggi
kebebasan individu). Menurut Kenworthy, kesejahteraan (wealth) itu merupakan hasil dari
beberapa sebab (sistem ekonomi pasar, pemerintahan yang stabil dan berpihak pada warga,
serta ilmu pengetahuan) dan konsekuensi dari pilihan tersebut (hasrat untuk melindungi diri
dari kerugian, kesetaraan/non-diskriminasi, dan kebebasan individu).
Social Democratic Capitalism (SDC), seperti diungkapkan di atas, mengandung ciri
demokrasi, kapitalisme, pendidikan yang maju, perlindungan sosial yang luas, dan serapan
tenaga kerja yang tinggi. Ciri-ciri yang melekat pada sistem dan kelembagaan Social Democratic
Capitalism inilah yang sejauh ini dianggap sebagai contoh paling baik dalam sistem bernegara
di era modern ini.
Daftar Pustaka
Bartsch, Elga et. al. 2019. Dealing with the next downturn: From unconventional monetary
policy to unprecedented policy coordination. SUERF Policy Note No 105
Busch, Janine. 2020. Basic Income Pilot Project: How Does A Basic Income Change Our
Society? We Want to Know”. Mein Grundeinkommen e.V. (non-profit)
ILO. 2020. How will COVID-19 affect the world of work? 19 March 2020.
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-
responses/WCMS_739047/lang--en/index.htm
Jourdan, Stanislas. 2020. Helicopter Money: As a Response to the COVID-19 Recession in
the Eurozone. Positive Money Europe
Kenworthy, Lane. 2020. Social Democratic Capitalism. Oxford University Press
Loayza, Norman V & Steven Pennings. 2020. Macroeconomic Policy in the Time of
COVID-19: A Primer for Developing Countries. World Bank Group
Research & Policy Brief from the World Bank Malaysia Hub
Mudiyono. 2002. Jaminan Sosial di Indonesia: Relevansi Pendekatan Informal. Jurnal Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik. Vol 6. No 1. 67-78
Olli, Kangas. et al. 2020. Suomen perustulokokeilun arviointi. SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖN RAPORTTEJA JA MUISTIOITA 2020:15.
Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki 2020
Parijs, Philippe Van. 2020. Basic Income and the Left: A European Debate. Social Europe
Edition.
Standing, Guy. 2020. Battling Eight Giants: Basic Income Now. I.B. Tauris, Bloomsbury
Publishing
Standing, Guy. 2015. Basic Income: And How We Can Make It Happen. Pelican, Penguin
Books
Satanding, Guy. 2011. The Precariat: The New Dangerous Class. Bloomsbury Academic
Sahm, Claudia. 2019. Direct Stimulus Payments to Individual. Board of Governors of the
Federal Reserve System.
https://www.hamiltonproject.org/assets/files/Sahm_web_20190506.pdf
United Nations Development Programme (UNDP). 2019. Universal Basic Income in China.
file:///Users/User/Downloads/Universal%2520Basic%2520Income%2520i
n%2520China.pdf
United Nations Development Programme (UNDP). 2020. Temporary Basic Income:
Protecting Poor and Vulnerable People in Developing Countries. UNDP
Global Policy Network.
Walker, Robert. 2005. Social Security and Welfare: Concepts and Comparisons. Open
University Press.
Tentang Penulis
Yanu Endar Prasetyo. Founder & Koordinator IndoBIG Network. Bekerja sebagai peneliti
di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sejak tahun 2008. Saat ini sedang
menyelesaikan program PhD di Jurusan Sosiologi Pedesaan, University of Missouri, Amerika
Serikat. Penulis adalah life member dan UBI advocates di Basic Income Earth Network (BIEN) sejak
2017 dan UBI Lab Network (UK) sejak 2019. Ia juga tercatat aktif sebagai program leader pada
Deaton Scholars Program - The Deaton Institute (2019-2020), dan MU African Interdisciplinary Studies
Hub (Africa Hub) di University of Missouri, Columbia, MO.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Dealing with the next downturn: From unconventional monetary policy to unprecedented policy coordination
  • Elga Bartsch
Bartsch, Elga et. al. 2019. Dealing with the next downturn: From unconventional monetary policy to unprecedented policy coordination. SUERF Policy Note No 105
Basic Income Pilot Project: How Does A Basic Income Change Our Society? We Want to Know
  • Janine Busch
Busch, Janine. 2020. Basic Income Pilot Project: How Does A Basic Income Change Our Society? We Want to Know". Mein Grundeinkommen e.V. (non-profit)
How will COVID-19 affect the world of work?
  • Ilo
ILO. 2020. How will COVID-19 affect the world of work? 19 March 2020. https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-andresponses/WCMS_739047/lang--en/index.htm
Helicopter Money: As a Response to the COVID-19 Recession in the Eurozone. Positive Money Europe Kenworthy, Lane. 2020. Social Democratic Capitalism
  • Stanislas Jourdan
Jourdan, Stanislas. 2020. Helicopter Money: As a Response to the COVID-19 Recession in the Eurozone. Positive Money Europe Kenworthy, Lane. 2020. Social Democratic Capitalism. Oxford University Press Loayza, Norman V & Steven Pennings. 2020. Macroeconomic Policy in the Time of COVID-19: A Primer for Developing Countries. World Bank Group Research & Policy Brief from the World Bank Malaysia Hub Mudiyono. 2002. Jaminan Sosial di Indonesia: Relevansi Pendekatan Informal. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol 6. No 1. 67-78
Suomen perustulokokeilun arviointi
  • Kangas Olli
Olli, Kangas. et al. 2020. Suomen perustulokokeilun arviointi. SOSIAALI-JA TERVEYSMINISTERIÖN RAPORTTEJA JA MUISTIOITA 2020:15. Sosiaali-ja terveysministeriö, Helsinki 2020
Basic Income and the Left: A European Debate
  • Philippe Parijs
  • Van
Parijs, Philippe Van. 2020. Basic Income and the Left: A European Debate. Social Europe Edition.
Bloomsbury Academic Sahm, Claudia. 2019. Direct Stimulus Payments to Individual. Board of Governors of the Federal Reserve System
  • Guy I B Standing
  • Tauris
Standing, Guy. 2020. Battling Eight Giants: Basic Income Now. I.B. Tauris, Bloomsbury Publishing Standing, Guy. 2015. Basic Income: And How We Can Make It Happen. Pelican, Penguin Books Satanding, Guy. 2011. The Precariat: The New Dangerous Class. Bloomsbury Academic Sahm, Claudia. 2019. Direct Stimulus Payments to Individual. Board of Governors of the Federal Reserve System. https://www.hamiltonproject.org/assets/files/Sahm_web_20190506.pdf United Nations Development Programme (UNDP). 2019. Universal Basic Income in China. file:///Users/User/Downloads/Universal%2520Basic%2520Income%2520i n%2520China.pdf United Nations Development Programme (UNDP). 2020. Temporary Basic Income: Protecting Poor and Vulnerable People in Developing Countries. UNDP Global Policy Network.
Social Security and Welfare: Concepts and Comparisons
  • Robert Walker
Walker, Robert. 2005. Social Security and Welfare: Concepts and Comparisons. Open University Press.
Founder & Koordinator IndoBIG Network. Bekerja sebagai peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sejak tahun 2008. Saat ini sedang menyelesaikan program PhD di Jurusan Sosiologi Pedesaan
  • Prasetyo Yanu Endar
Yanu Endar Prasetyo. Founder & Koordinator IndoBIG Network. Bekerja sebagai peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sejak tahun 2008. Saat ini sedang menyelesaikan program PhD di Jurusan Sosiologi Pedesaan, University of Missouri, Amerika
Penulis adalah life member dan UBI advocates di Basic Income Earth Network (BIEN) sejak
  • Serikat
Serikat. Penulis adalah life member dan UBI advocates di Basic Income Earth Network (BIEN) sejak