ResearchPDF Available

Jaminan Penghasilan Dasar Untuk Semua: Eksperimen-Eksperimen Universal Basic Income di Dunia

Authors:

Abstract

Working Paper Series No 1 Vol 1 April 2020 Indonesian Basic Income Guarantee (IndoBIG) Network
Working Paper Series No. 1
Jaminan
Penghasilan
Dasar Untuk
Semua
Eksperimen - Eksperimen Universal
Basic Income (UBI) di Dunia
Yanu Endar Prasetyo
No 1, Vol 1, April 2020
Editor: Rinto Andhi S.
1
Tentang IndoBIG Network
Indonesian Basic Income Guarantee Network atau IndoBIG Network
merupakan jejaring intelektual, aktivis, pemerhati, dan periset Universal
Basic Income (UBI) pertama di Indonesia. IndoBIG Network berdiri pada
tanggal 27 Oktober 2017, ditandai dengan peluncuran www.indobig.net
sebagai situs berbahasa Indonesia pertama yang khusus mengupas
perkembangan gagasan UBI di tanah air. Jejaring kerja dan ruang lingkup
IndoBIG Network bersifat lokal, nasional, hingga global.
IndoBIG Network terbuka bagi siapa saja yang berminat memperdalam
pengetahuan, pengalaman, dan penelitian terkait dengan basic income di
Indonesia maupun di dunia. Fokus dari kegiatan ini adalah meninjau upaya-
upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia khususnya, dan di negara-
negara lain, serta memformulasikan solusi yang relevan dengan tantangan
spesifik maupun umum dalam pengentasan kemiskinan, pengangguran,
peningkatan kualitas hidup, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia
Indonesia.
Kemajuan teknologi dan revolusi digital sedang dan akan membawa kita pada
wajah dunia yang baru dengan tantangan yang semakin berat. Oleh karena itu,
mencari model-model penanggulangan kemiskinan yang
efektif sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan dan memperkecil
jurang ketimpangan yang diakibatkan oleh ketidakadilan pembangunan itu
sendiri. Cita-cita IndoBIG Network adalah mengembalikan martabat
kemanusiaan, memperjuangkan kemerdekaan individu, serta mengurangi
ketimpangan dan kemiskinan melalui Jaminan Penghasilan Dasar Untuk
Semua.
Freedom, Dignity & Equality!
2
Tentang Working Paper Series
Kertas kerja IndoBIG Network ini merupakan ringkasan berbagai topik
terkait Jaminan Penghasilan Dasar Universal yang disusun sebagai bahan
diskusi dan edukasi publik serta pengembangan wacana UBI secara lebih luas.
Kertas kerja IndoBIG Network dapat diunduh secara gratis dalam bentuk .pdf
dan dapat didistribusikan secara bebas sepanjang untuk keperluan non
komersial. Kertas kerja tersebut dapat berisi kumpulan tulisan atau bahasan
khusus atas satu isu. Dalam kertas kerja pertama ini, IndoBIG Network
mengupas beberapa pertanyaan umum terkait gagasan UBI dan pembahasan
khusus tentang berbagai eksperimen/percobaan implementasi UBI di berbagai
negara.
Saran dan masukan untuk kertas kerja ini dapat dialamatkan melalui email:
indobignetwork@gmail.com
Kutipan dan sitasi untuk kertas kerja ini:
Prasetyo, Yanu. (2020). ”Jaminan Penghasilan Dasar Untuk Semua: Eksperimen-Eksperimen Universal Basic
Income (UBI) di Dunia”, Working Paper Series, IndoBIG Network, No 1,
Vol 01, April 2020.
3
Asbtrak
Jaminan Penghasilan Dasar Untuk Semua atau Universal Basic
Income (UBI) menjadi topik hangat yang diperbincangkan di dunia
internasional saat ini. Ada dua hal yang mendorong ketertarikan
para pemimpin dunia maupun para ahli terhadap konsep ini.
Pertama, kemajuan teknologi – seperti artificial intelligence (AI) – yang
diprediksi akan menggantikan pekerjaan rutin, manual, dan bahkan
kognitif manusia dalam waktu yang tidak lama lagi. Kedua,
munculnya krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang tiba-tiba
mengancam sendi-sendi kehidupan ekonomi maupun sosial seluruh
bangsa dan negara tanpa kecuali. Bahkan negara-negara besar
seperti Amerika Serikat, China, Italia, termasuk negara-negara
Eropa lainnya pun kewahalan dalam mencari solusi menghadapi
pandemi ini. Melonjaknya angka pengangguran akibat teknologi dan
pandemi ini, tentu saja memperdalam tingkat keparahan kemiskinan
yang sebelumnya sudah cukup berat. Oleh karena itu, setiap negara
sedang mencari solusi terbaik untuk meredam dampak dua hal
tersebut. UBI kemudian muncul menjadi alternatif di tengah-tengah
kepanikan ini. Amerika Serikat, Jepang, Hong Kong, Kanada, Korea
Selatan dan negara-negara lain bahkan sudah dan sedang
mengadopsi kebijakan ini. Sebelum mengupas lebih dekat
perkembangan terbaru dalam implementasi UBI ini, ada baiknya
kita melihat kembali eksperimen-eksperimen yang pernah ada
sebelumnya. Dalam dua Working Paper Series No 1 ini (Vol 1 & 2),
IndoBIG Network akan membedah dua pokok tersebut, dimulai
dari pengertian UBI dan pro kontra yang mengikutinya, lalu
dilanjutkan dengan eksperimen-eksperiman basici income yang pernah
ada (No 1) dan perkembangan terkini penerapan UBI tersebut di
tengah pandemic Covid 19 (No 2).
4
Daftar Isi
1
2
3
4
5
6
7
10
17
19
22
26
28
30
32
34
38
42
44
47
49
51
53
55
60
62
63
5
Pengertian Universal Basic Income (UBI)
Merujuk pada hasil Kongres Basic Income Earth Network (BIEN)
1
, definisi awal UBI adalah
sebagai berikut:
“Basic Income is an income unconditionally granted to all
on an individual basis, without means test or work
requirement”
Definisi tersebut kemudian diperbaharui
2
menjadi:
“Basic Income is a periodic cash payment unconditionally
delivered to all on an individual basis, without means test
or work requirement”
Dalam pengertian di atas, melekat lima prinsip penting dari UBI, yaitu:
(1) Tunai. Artinya, UBI dibayarkan dalam bentuk uang tunai yang bisa dijadikan alat
pembayaran yang sah dalam sistem ekonomi.
(2) Periodik. Artinya, pembayaran diberikan secara rutin dan berkala (misal setiap
bulan). Dianjurkan UBI diterapkan dalam jangka panjang atau permanen untuk
melihat dampaknya secara lebih komprehensif.
(3) Indvidual. Artinya, penerima UBI adalah perorangan, bukan rumah
tangga/perwakilan keluarga/kelompok
(4) Tanpa syarat. Artinya, penerima tidak perlu melewati tes/ujian, tidak perlu
mengumpulkan persyaratan administratif yang ketat, dan pembayaran tidak
mempertimbangkan status sosial ekonomi atau latar belakang lainnya
(5) Universal. Artinya, UBI dibagikan kepada semua yang berhak karena ini adalah
bagian dari Hak Dasar yang menjadi hak setiap warga negara tanpa kecuali.
1
https://basicincome.org/
2
Definisi ini disahkan pada kongres BIEN di Soul, Korea Selatan pada tanggal 9 Juli 2016
6
Istilah Lain Untuk UBI
UBI memiliki sebutan lain yang digunakan secara bergantian atau digunakan dalam konteks
tertentu. Meskipun memiliki sebutan berbeda-beda, namun pengertian, prinsip dan
penerapannya relatif sama.
BASIC INCOME GUARANTEE
BASIC INCOME
CITIZENS INCOME
CITIZENS BASIC INCOME
INCOME GUARANTEE
BASIC LIVING STIPEND
GUARANTEED ANNUAL INCOME
MINIMUM INCOME
GUARANTEED MINIMUM INCOME
UNCONDITIONAL CASH TRANSFER
FREE MONEY FOR EVERYONE
HELICOPTER MONEY
UNIVERSAL DEMOGRANT
SOCIAL DIVIDEND
FREEDOM DIVIDEND
PERMANENT DIVIDEND FUND
UNIVERSAL ULTRA BASIC INCOME
BANTUAN (LANGSUNG) TUNAI
JAMINAN PENGHASILAN DASAR UNIVERSAL
7
Para Penggagas UBI
Gagasan dan pemikiran tentang UBI ini kembali menemukan momentumnya di tengah
perkembangan teknologi dan ancaman pandemi saat ini. Namun demikian, gagasan ini sudah
ada sejak abad ke-15 dan sempat beberapa kali menemukan momentum dan muncul kembali
dalam sejarah dunia. Berikut ini adalah sebagian potret ringkas para pemikir, penggagas, dan
pendukung gagasan UBI dengan latar belakang dan argumentasi masing-masing sesuai dengan
masalah dan tantangan di era-nya.
1. Sir Thomas More (7 Februari 1478 – 6 Juli 1535). Sir Thomas More adalah
seorang pengacara, pengarang, filsuf, dan statesman Inggris yang bertugas sebagai
penasihat Henry VIII. Dalam novelnya yang ditulis dalam Bahasa Latin berjudul
Utopia
3
(1516), menuliskan gagasan tentang pendapatan dasar dan konsep berbagi
kekayaan/keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan lahan publik yang yang
menjadi milik pribadi. Novel ini mengangkat sebuah mimpi masyarakat Eropa yang
serba ideal atau yang kemudian dikenal sebagai masyarakat utopia. Gagasan utopia ini
muncul sebagai antitesis atas kekacauan, pergolakan sosial, konflik agama dan krisis
ekonomi yang luar biasa pada masa itu.
2. Thomas Jefferson (13 April 1743 - 4 Juli 1826). Presiden Amerika Serikat ke-3
ini ternyata juga memiliki gagasan yang identik dengan “pemberian cuma-cuma”
kepada warga negara. Tepatnya pada saat Ia bertugas sebagai anggota legislatif di
negara bagian Virginia (1776-1779). Pada saat itu Ia mengusulkan untuk memberikan
lahan seluas lima puluh hektar kepada individu yang tidak memiliki properti untuk
menjamin kelangsungan hidup mereka dan hak mereka sebagai warga negara.
3. Thomas Paine (1737 1809). Paine adalah seorang filsuf keturunan Inggris yang
lahir di Amerika dan menjadi salah satu tokoh di era revolusi. Dalam pamflet
karangannya berjudul “Agrarian Justice”
4
(1797), Ia memandang bahwa tanah adalah
“warisan bersama umat manusia”. Oleh karena itu, setiap tuan tanah/pemilik tanah
berkewajiban untuk membayar “uang sewa tanah” ke dalam “dana nasional.” Pajak
tanah ini kemudian akan didistribusikan kembali kepada seluruh warga negara. Setiap
warga negara Amerika akan menerima pembayaran tunai setiap bulan dari pajak tanah
tersebut pada saat mereka berusia 21 tahun dan pembayaran tahunan ketika mereka
berumur 50 tahun. Dalam gagasannya, pembayaran itu dianggap sebagai “hak” yang
bisa dinikmati oleh warga negara.
3
http://www.gutenberg.org/files/2130/2130-h/2130-h.htm
4
http://www.piketty.pse.ens.fr/files/Paine1795.pdf
8
4. Franklin D. Roosevelt (30 Januari 1882 12 April 1945). Roosevelt adalah
presiden Amerika Serikat ke-32. Dalam pesan tahunan Predisen ke Kongres tertanggal
11 Januari 1944, menyatakan bahwa:
”Kita telah sampai pada pemahaman yang jelas terkait fakta bahwa kebebasan individu sejati
itu mustahil ada tanpa jaminan ekonomi dan kemerdekaan. Orang yang kelaparan dan mereka
yang kehilangan pekerjaannya adalah hasil dari kediktatoran. Pada zaman kita, kebenaran
ekonomi semacam ini telah terbukti dengan sendirinya. Dengan kesadaran itu, Undang-
Undang Hak Asasi kedua yang sedang disusun saat ini haruslah didasarkan pada keamanan
dan kemakmuran baru yang dapat memayungi semua orang (warga negara).”
5. Frederich. A. Hayek (8 Mei 1899 – 23 Maret 1992). Ekonom Abad-19 ini
adalah seorang penerima hadiah Nobel di bidang Ekonomi pada tahun 1974.
Ia seorang pemikir free developmentpengkritik otokrasi atau totalitarianisme ekonomi
seperti yang dijalankan pemerintahan Fasis Jerman pada masa itu. Meskipun ia seorang
libertarian, namun dalam bukunya yang berjudul The Road to Serfdom
5
(1944), Ia
mendukung konsep pemberian “jaminan pendapatan minimum.” dan mengatakan
bahwa:
“Tidak ada keraguan bahwa makanan, tempat penampungan, dan pakaian minimum yang
cukup untuk menjaga kesehatan dan kemampuannya untuk bekerja, harus dipastikan dapat
diperoleh/disediakan untuk setiap orang.”
6. Martin Luther King Jr (15 January 1929 – 4 April 1968). Di buku
terakhirnya, Where Do We Go from Here: Chaos or Community?
6
(1968), menyerukan
pentingnya jaminan pendapatan dasar ini. Ia menganggap UBI ini bukan sekedar
program pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, melainkan lebih dari itu, ia
adalah hak dasar warga sipil untuk mendapat jaminan dari negara atau pemerintah
untuk membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan.
7. Lyndon B. Johnson (27 Agustus 1908 – 22 January 1973). Johnson pernah
membentuk sebuah komisi nasional mengenai kemiskinan dan mengadakan dengar
pendapat di seluruh Amerika Serikat. Hasil laporan mereka bulat, bahwa:
“Rekomendasi utama kami adalah untuk menciptakan program suplemen pendapatan universal
yang dibiayai dan dikelola oleh Pemerintah Federal, melakukan pembayaran tunai kepada
semua anggota masyarakat. Pembayaran akan memberikan dasar bagi keluarga atau individu
yang membutuhkan. Hasil pengamatan kami telah meyakinkan kita bahwa orang miskin tidak
berbeda dengan yang lain. Sebagian besar orang miskin mau bekerja. Mereka ingin
meningkatkan potensi mereka dan dilatih untuk pekerjaan yang lebih baik. Seperti kebanyakan
orang Amerika, orang miskin ingin melakukan sesuatu dengan kehidupan mereka di luar sekedar
bertahan. Dengan menyediakan sistem pendukung berupa jaminan pendapatan dasar, kami
memberi mereka kesempatan untuk melakukan hal-hal itu.”
5
https://cdn.mises.org/Road%20to%20serfdom.pdf
6
https://www.uni-five.com/upload/doc/82818file.pdf
9
Pemerintah Federal AS kemudian melakukan serangkaian percobaan kebijakan jaminan
pendapatan dasar ini di beberapa negara bagian seperti New Jersey, Denver, Seattle, dan
beberapa lokasi lainnya. Sekitar 8.500 keluarga menerima bantuan tunai antara tahun 1968
dan 1975.
Tabel 1. Beberapa Eksperiman Basic Income di AS sejak 1968 sampai sekarang
Negara
Bagian
Tahun
Jumlah
Penerima
Universal
Jangka
Panjang
Kebutuhan
Dasar
RCT*
New Jersey
1968-1972
1.216
X
X
V
V
Seattle &
Denver
1970-1980
4.800
X
X
V
V
Iowa &
North
Carolina
1970-1972
809
X
X
V
V
Gary,
Indiana
1971-1974
1.799
X
X
V
V
Alaska
1982-sekarang
Seluruh
Warga
V
V
X
X
* Randomized Control Trial
Alaska, sebuah negara bagian di AS, juga telah menerapkan jaminan pendapatan dasar sejak
tahun 1982 sampai sekarang. Meskipun jumlahnya kecil, namun setiap penduduk mendapat
cek tahunan yang berasal dari royalti tambang minyak bumi. Jumlahnya berkisar antara
$ 1.000 dan $ 2.000, tergantung pada harga minyak dan faktor lainnya. Manfaat program telah
terdokumentasi dengan baik. Aktivis UBI di seluruh dunia pun menjadikan Alaska sebagai
salah satu referensi untuk penerapan UBI.
10
Peraih Hadiah Nobel Pendukung UBI
Disamping para tokoh penggagas yang pernah muncul dalam sejarah di atas, terdapat deretan
tokoh penerima hadiah Nobel ekonomi dan Nobel perdamaian yang mendukung gagasan UBI
ini. Berikut adalah daftar nama tokoh dan pandangan ringkas mereka terhadap gagasan UBI:
Martin Luther King Jr. (Penerima Hadiah Nobel Perdamaian tahun 1964.
(Baca keterangan tentang MLK di sub bab sebelumnya).
Paul Samuelsen (Penerima Hadiah Nobel Ekonomi tahun 1970).
Pada musim semi 1968, sebuah petisi dikeluarkan dan ditandatangani oleh lebih dari seribu
ekonom, termasuk di dalamnya Paul Samuelson (ekonom dari MIT), yang menyerukan agar
Kongres AS mengadopsi sebuah sistem jaminan pendapatan dalam bentuk Rencana Bantuan
Keluarga (Family Assistance Plan/FAP). FAP ini merupakan sebuah program kesejahteraan sosial
skala besar yang disiapkan oleh senator demokrat, Daniel Patrick Moynihan (1927-2003), atas
nama pemerintahan Presiden Richard Nixon
7
(Republikan).
FAP memberikan penghapusan program bantuan yang menargetkan keluarga miskin dan
memasukkan jaminan pendapatan untuk pekerja yang mendekati skema pajak pendapatan
negatif (Negativa Income Tax/NIT). Gagasan ini diumumkan kepada publik oleh Presiden Nixon
pada bulan Agustus 1969, diadopsi pada bulan April 1970 oleh mayoritas besar di Dewan
Perwakilan Rakyat AS namun kemudian ditolak oleh Komisi Senat AS pada tahun 1972.
Friedrich Hayek (Penerima Hadiah Nobel Ekonomi tahun 1974).
Dalam bukunya berjudul “Law, Legislation, and Liberty (Volume 3): The Political Order of Free
People“, Hayek mengungkapkan pentingnya pembayaran Jaminan Penghasilan Dasar (a certain
minimum income for everyone) ini sebagai bagian penting dalam kehidupan sebuah masyarakat yang
besar dan maju (great society).
Milton Friedman (Penerima Hadiah Nobel Ekonomi tahun 1976).
Ekonom Amerika dan tokoh libertarian terkemuka, Milton Friedman, menganjurkan skema
jaminan penghasilan dasar dalam bentuk pajak penghasilan negatif (Negative Income Tax/NIT)
dalam bukunya Capitalism and Freedom (1962) dan buku lainnya berjudul Free to Choose (1980).
James Meade (Penerima Hadiah Nobel Ekonomi tahun 1977).
Ekonom Inggris ini menguraikan sistem dividen sosial yang kemudian disebutnya sebagai
“sosialisme liberal”. Meade mengadvokasi pembalikan proses nasionalisasi Inggris dalam
periode pasca-Perang Dunia Kedua, di mana industri Inggris banyak yang dinasionalisasi,
7
https://www.jacobinmag.com/2016/05/richard-nixon-ubi-basic-income-welfare/
11
dimiliki serta dikontrol oleh negara. Dalam model pengaturan dividen sosial tersebut, negara
akan bertindak sebagai pemegang saham yang menerima pendapatan residual dari perusahaan
milik negara yang hasilnya akan digunakan untuk membiayai dividen sosial. Manfaat utama
dari sistem Meade adalah pemisahan manajemen mikro pemerintah dari manajemen
perusahaan, pasar tenaga kerja yang fleksibel, dan dividen yang dibagikan secara luas dianggap
akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di antara penduduk.
James Tobin (Penerima Hadiah Nobel Ekonomi tahun 1981).
Ekonom Yale, peraih Nobel dan bapak proposal “Pajak Tobin”, ini adalah satu di antara
akademisi pertama yang menerbitkan makalah teknis tentang pajak penghasilan negatif (NIT)
pada akhir dekade enam puluhan. Dia memilih varian pajak penghasilan negatif yang
kemudian disebutnya sebagai demogran. Ia pun memberikan saran kepada George McGovern
untuk memakai platform ini dalam pemilihan presiden AS tahun 1972. Ia pertama kali tertarik
pada penghasilan dasar atau demogran pada 1965 ketika berusaha menulis artikel untuk jurnal
Daedalus tentang Peningkatan Status Ekonomi kelompok kulit hitam yang kemudian
diterbitkan sebagai buku pada tahun 1966. Salah satu gagasan utama dalam proposal
demogran Tobin ini adalah pemberian jaminan pendapatan universal sebesar $300 untuk
setiap warga negara Amerika.
George Stigler (Penerima Hadiah Nobel Ekonomi tahun 1982).
Dalam ilmu ekonomi, Stigler terkenal karena mengembangkan Teori Ekonomi Regulasi, yang
mengatakan bahwa kelompok-kelompok kepentingan dan para politisi akan menggunakan
kekuatan regulasi dan paksaan pemerintah untuk membentuk undang-undang atau peraturan
yang menguntungkan bagi kelompok mereka. Di University of Chicago, ia sangat dipengaruhi
oleh Frank Knight, supervisor disertasinya, dan Milton Friedman, sahabatnya selama lebih
dari 60 tahun. Stigler merupakan satu dari empat mahasiswa yang berhasil lulus menjadi
doktor di bawah bimbingan Knight (dalam 28 tahun keberadaan Knight di Chicago, hanya
empat mahasiswa yang berhasil lulus dibawah bimbingannya). Bersama sahabatnya ini pula
(Friedman), Stigler meletakkan pondasi untuk kebijakan pajak penghasilan negatif (NIT) yang
dianggap sebagai bentuk lain dari UBI.
Herbert Simon (Penerima Hadiah Nobel Ekonomi tahun 1978).
Dalam sebuah artikel yang ditulisnya untuk Boston Review
8
(2000), Herbert
Simon menunjukkan bahwa Ia adalah salah satu pendukung gagasan Universal Basic Income
(UBI). Ia mengatakan bahwa Ia sangat setuju dengan argumen Philippe Van Parijs – salah satu
pemikir UBI kontemporer – tentang UBI atau “warisan” dimana sebagian dari produk
masyarakat harus dibagikan kepada semua orang yang tinggal di masyarakat itu. Menetapkan
8
http://bostonreview.net/forum/basic-income-all/herbert-simon-ubi-and-flat-tax
12
dana warisan semacam itu sama dengan mengakui kepemilikan bersama atas sebagian besar
sumber daya fisik dan intelektual, yang memungkinkan masyarakat memproduksi apa yang
telah dan mampu dihasilkannya.
Desmond Tutu (Penerima Hadiah Nobel Perdamaian tahun 1984).
Pada Kongres Basic Income Eearth Network (BIEN) ke 11 tahun 2006 di Afrika Selatan, Desmond
Tutu menunjukkan dukungan yang sangat kuat untuk gerakan UBI di seluruh dunia sebagai
upaya untuk mengembalikan martabat dan kesejahteraan umat manusia secara inklusif.
Robert Solow (Penerima Hadiah Nobel Ekonomi tahun 1987).
Dalam sebuah wawancara bersama Paul Krugman (sesama penerima hadiah Nobel) pada
tahun 2015, Robert Solow menjelaskan bahwa mengapa ia juga menyukai universalitas yang
ditawarkan UBI daripada program-program pemberian bersyarat lainnya yang umum
diterapkan dalam pengentasan kemiskinan.
James Mirrlees (Penerima Hadiah Nobel Ekonomi tahun 1996).
Mirrlees memelopori studi tentang pajak penghasilan dan menjadi orang pertama yang
memperoleh teori tentang bagaimana pendapatan tenaga kerja harus dikenakan pajak jika
tujuannya adalah untuk memaksimalkan fungsi kesejahteraan sosial. Ciri dari pendekatannya
adalah bahwa pajak tidak harus linier, yang berarti bahwa tingkat pendapatan yang berbeda
dapat dikenakan pajak pada tingkat yang berbeda pula.
Oleh karena itu, menurut Ghatak & Maniquet (2019), skema perpajakan Mirrlees yang
optimal tak lain adalah skema UBI dimana semua individu yang tidak bekerja menerima
jumlah transfer yang sama (−τ (0)), dan semua individu yang berpenghasilan (> 0) akan lebih
memilih pendapatan mereka dibanding UBI. Skema perpajakan optimal dari Mirrlees
ini berasal dari asumsi bahwa; pertama, semua individu memiliki preferensi yang sama dan, kedua,
tidak ada perangkat seleksi yang memungkinkan pembuat kebijakan untuk membuat
penghasilan dasar tergantung pada kemampuan seseorang untuk menghasilkan pendapatan
(conditionality).
Daniel McFadden (Penerima Hadiah Nobel Ekonomi Tahun 2000).
Pada tahun 2017, beberapa ekonom pemenang hadiah Nobel berpartisipasi dalam pertemuan
Lindau ke-6 tentang ilmu ekonomi di Jerman. Selama diskusi panel, Daniel McFadden
menjelaskan bagaimana peran Kasino di komunitas asli Amerika di sepanjang Rio Grande
yang telah memungkinkan mereka untuk memberikan penghasilan dasar kepada orang miskin
di sekitarnya dan betapa sistem yang sederhana itu telah berhasil mengejutkan banyak pihak:
“Banyak ekonom akan berpikir itu (pembayaran UBI) bukan hal yang baik untuk dilakukan,
tetapi yang terjadi adalah tingkat kekerasan pada anak turun secara drastis, kekerasan dalam
rumah tangga turun secara drastis, kejahatan menurun. Memberikan uang kepada orang miskin
13
adalah hal yang bermanfaat. Kadang-kadang, jenis transfer yang paling sederhana pun, dapat
memutus siklus kemiskinan ini.”
Vernon Smith (Penerima Hadiah Nobel Ekonomi tahun 2002). Dalam sebuah artikel
2017, yang diterbitkan di The Wall Street Journal, Vernon Smith menulis sebuah artikel
berjudul “Trump’s Best Deal Ever: Privatizes the Interstates”. Di dalam tulisannya tersebut, ia
mengangkat persoalan UBI sebagai berikut:
“Anda bisa menggunakan uang dari penjualan jalan raya dan tanah untuk memberi manfaat bagi
semua orang Amerika dengan menciptakan Dana Abadi Warga yang baru lalu berinvestasi dalam
saham, obligasi, dan real estate di seluruh dunia. Setiap warga negara akan memiliki bagian yang
sama besar dengan dividen tahunan dibayarkan secara tunai. Dengan pembangunan jalan raya
yang lebih baik, lebih banyak lahan untuk pengembangan produktif, ditambah dana permanen yang
dikirim langsung ke setiap warga negara, maka Anda (Trump) mungkin akan mampu
mendapatkan suara dari kelompok progresif. Jika Anda pikir itu kue di langit, tanyakan Alaska.
Alaska Permanent Fund, yang dimulai pada tahun 1976 untuk mendistribusikan pendapatan
minyak, memiliki nilai pasar yang saya perkirakan sebesar $ 72.000 untuk setiap warga negara
Alaska. Dividen tahunan dimulai pada tahun 1982, ketika perusahaan publik yang mengelola
dana memotong cek pertama sebesar $ 1.000. Tidak mengherankan bahwa Alaska adalah yang
kedua di antara semua negara bagian dalam kesetaraan pendapatan. Setelah jalan raya, jembatan,
dan areal federal, proyek Anda berikutnya adalah mulai melelang semua hak sumber daya mineral,
minyak dan gas AS untuk disetor ke Dana Abadi Warga tersebut. Aset ini juga milik rakyat, bukan
milik pemerintah. ”
Muhammad Yunus (Penerima Hadiah Nobel Perdamaian tahun 2006). Dalam
sebuah wawancara dengan Hindu BusinessLine
9
(2018), Muhammad Yunus, ekonom dan
pendiri Grameen Bank, mengatakan bahwa akibat lahirnya kecerdasan buatan (AI), sekarang
adalah saat yang paling tepat untuk memperkenalkan UBI.
“Bagi saya AI adalah teknologi yang paling berbahaya. Sementara kita sangat gembira dengan
semua yang AI dapat capai untuk membuat hidup kita lebih indah, pada saat yang sama ribuan
orang akan kehilangan pekerjaan mereka karena diambil alih oleh mesin. AI sekarang berada pada
tahap di mana ia dapat menimbulkan kekacauan, dimulai dengan mobil otonom yang akan membuat
ribuan pengemudi kehilangan pekerjaannya. Manusia pada dasarnya adalah wirausahawan,
pengambil keputusan, pemecah masalah, petani, pemburu, pengumpul, itulah yang dikatakan
sejarah kepada kita. Tetapi, entah bagaimana teori ekonomi meyakinkan kita bahwa satu-satunya
hal yang dapat kita lakukan untuk bertahan hidup adalah mencari pekerjaan. Sistem Pendidikan
berorientasi pada pekerjaan di mana Universitas dengan bangga mengatakan bahwa mereka
menghasilkan orang-orang yang ‘siap kerja’. Mereka kini harus menciptakan anak-anak muda ‘siap
hidup’ yang tahu apa arti dan tujuan hidup ini? Mengapa membiarkan beberapa orang yang
9
https://www.thehindubusinessline.com/news/variety/ai-is-the-most-dangerous-tech-stringent-user-norms-needed/article24314232.ece
14
memiliki uang mempekerjakan Anda untuk menghasilkan uang? Kita semua telah menjadi tentara
bayaran dari seluruh sistem. Kenapa kita harus dan mau menjadi tentara bayaran itu?“
Peter Diamond (Penerima Hadiah Nobel Ekonomi tahun 2010).
Dalam wawancara dengan Steve Schifferes tahun 2017
10
, Peter Diamond mengatakan bahwa
dia sekarang lebih menyetujui UBI karena meningkatnya ketimpangan dan ketidaksetaraan
adalah masalah serius yang harus dihadapi. Diamond percaya bahwa perdebatan tentang
ketidaksetaraan dapat membantu memfokuskan diskusi tentang kegagalan kebijakan: mulai
dari kurangnya investasi dalam pendidikan, penelitian dan infrastruktur, hingga kegagalan
untuk memberi kompensasi kepada mereka yang menanggung biaya globalisasi melalui
kehilangan pekerjaan di industri-industri besar. Dia juga berpendapat bahwa transfer tunai
secara langsung, akan memberi manfaat pada setiap orang, terutama bagi mereka yang
memiliki anak dan UBI itu sendiri akan membantu mengatasi kemiskinan.
Christopher Pissarides (Penerima Hadiah Nobel Ekonomi tahun 2010).
Dalam diskusi panel di Forum Ekonomi Dunia 2016 di Davos, Christopher Pissarides
menyatakan pentingnya UBI sebagai sebuah sistem redistribusi ekonomi yang baru:
“Ketika kue ekonomi semakin besar, tidak ada jaminan bahwa semua orang akan mendapat
manfaat dari itu jika kita membiarkan pasar bekerja sendirian. Bahkan, tidak ada satu pun
orang yang akan mendapat manfaat jika kita membiarkan sistem pasar berjalan sendirian. Jadi,
kita perlu mengembangkan sistem redistribusi baru, kebijakan baru yang akan meredistribusi
kekayaan tersebut kepada mereka yang tertinggal (left-behind) akibat sistem pasar bebas saat ini.
Sekarang, memiliki pendapatan minimum universal adalah salah satu dari cara-cara itu, dan
saya sangat mendukung gagasan itu”
Angus Deaton (Penerima Hadiah Nobel Ekonomi tahun 2015).
Pada sebuah forum di Taipei International Convention Center
11
pada Tahun 2016, Angus Deaton
mengatakan bahwa;
”Pemerintah harus menjaga orang-orang dengan pendapatan rendah dan harus mendorong hibah
pendapatan dasar,” dan bahwa “hibah pendapatan dasar memberi setiap orang saham di negara
mereka”.
10
https://theconversation.com/how-inequality-became-the-big-issue-troubling-the-worlds-top-economists-83171
11
http://www.taipeitimes.com/News/biz/archives/2016/05/19/2003646566
15
Abhijit Banerjee (Penerima Hadiah Nobel Ekonomi tahun 2019).
Setelah berkomitmen untuk membantu mengawal eksperimen UBI GiveDirectly di Kenya
selama dua belas tahun, Abhijit Banerjee menulis pernyataan berikut ini dalam sebuah artikel
di Indian Express
12
untuk mendukung UBI:
”Ini adalah ide lama, kembali setidaknya ke tahun 1970-an, ketika gagasan ini mendapat
dukungan baik dari libertarian sayap kanan seperti Milton Friedman dan Keynesian kiri tengah
seperti John Kenneth Galbraith. Bagi orang-orang di sebelah kanan, daya tariknya adalah dua
kali lipat: Pertama, tanpa syarat, artinya ini tidak menciptakan disinsentif langsung bagi mereka
yang ingin bekerja lebih banyak dan hidup lebih baik. Kedua, dengan membiarkan orang punya
uang dan memutuskan apa yang ingin mereka lakukan dengan uang itu, ia menjauh dari model
‘negara pengasuh’ yang dibenci oleh begitu banyak libertarian.
Di sebelah kiri, dukungan datang dari pengertian bahwa UBI membuat standar minimum hidup
sebagai hak dasar rakyat. Ini adalah sesuatu yang secara pribadi saya temukan sangat menarik:
Jika Anda memikirkan ibu (atau ayah) yang tinggal di rumah untuk merawat anak-anak, tidak
jelas mengapa kita selama ini menganggap mereka tidak melakukan apa-apa, padahal mereka telah
mengorbankan dirinya untuk melakukan salah satu pekerjaan paling penting di tengah masyarakat.
Tetapi, sebelum kita sampai di sana (jika kita benar-benar ingin menerapkan UBI), ada
pertanyaan apakah sistem kesejahteraan yang saat ini yang demikian beragam (uang, makanan,
perumahan, perjalanan, pendidikan, perawatan kesehatan), dengan prioritas dan target mereka
sendiri (muda atau tua, ibu atau anak, miskin atau miskin) masuk akal?
Mengapa kita tidak memiliki satu subsidi dasar universal yang mencakup semuanya (mungkin
kecuali kesehatan dan pendidikan) dan biarkan orang memutuskan bagaimana mereka akan
membelanjakannya?
Daripada mencoba menargetkan subsidi berdasarkan pada pengetahuan kita yang tidak sempurna
tentang apa yang dibutuhkan dan pantas bagi masyarakat itu sendiri “
Esther Duflo (Penerima Hadiah Nobel Ekonomi tahun 2019).
Dalam sebuah wawancara dengan Business Today
13
, tak lama setelah ia dianugerahi hadiah
Nobel ekonomi, Esther Duflo mengatakan hal berikut dalam mendukung UBI:
“(UBI) Ini bukan hanya tentang pengeluaran publik, itu juga soal meningkatkan efektivitasnya.
Penghasilan Dasar Universal menarik sebagai konsep, dan bisa dicoba. Jika Anda miskin, Anda
12
https://indianexpress.com/article/opinion/columns/swiss-voted-against-the-idea-of-a-universal-basic-income-but-the-debate-continues-
2859528/
13
https://www.businesstoday.in/current/economy-politics/corporate-tax-cut-no-answer-india-economic-ills-nobel-laureate-esther-
duflo/story/387236.html
16
selalu dekat dengan bencana. Jadi Anda sangat enggan untuk melakukan kegiatan berisiko. Dan
karena Anda tidak berani melakukan kegiatan berisiko, Anda kurang produktif. Jadi, penghasilan
dasar yang dilakukan adalah memberi orang kepastian. Keamanan semacam itu, saya pikir, akan
memberi orang kepercayaan diri untuk melakukan hal-hal baru untuk meningkatkan kehidupan
mereka. Saya pikir kita harus mencobanya dan bereksperimen, ini mungkin akan berhasil“.
17
Gelombang Ketiga UBI
Sudah menjadi kewajaran jika ada kelompok yang pesimis dan optimis atau pro dan
kontra terhadap gagasan UBI ini. Kelompok pesimis tentu memiliki argumen bahwa UBI
tidak relevan untuk dijalankan karena akan menyebabkan orang menjadi malas bekerja
dan tidak memiliki motivasi. Sebaliknya, kalangan optimis justru berpendapat bahwa UBI
akan mendorong lebih banyak kreativitas karena setiap orang memiliki kebebasan dan peluang
yang sama. Kalangan pesimistik tentu meragukan bahwa UBI mampu mengentaskan
kemiskinan. Malah sebaliknya, ia justru dianggap mempertebal “mental miskin” yang
selama ini sudah berkembang dalam budaya masyarakat kelompok miskin. Bertolak belakang
dari itu, kelompok optimistik dengan telak mengatakan bahwa uang mampu memberdayakan
orang miskin. Argumen mereka, kemiskinan itu bukan soal mentalitas atau karakter saja,
kemiskinan adalah ketiadaan uang tunai (lack of cash) (Bregman, 2017).
Kalangan optimistik percaya bahwa orang miskin juga mampu mengelola keuangannya sendiri
dan keluar dari lingkaran kemiskinan dengan caranya sendiri. Perdebatan di atas tentu tidak
akan pernah berakhir. Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah dengan memperbanyak studi
lapangan atau kajian empiris terhadap penerapan UBI ini. Meningkatnta minal ilmuwan,
aktivis dan pemerintah terhadap peluang UBI ini semakin pesat dalam sepuluh tahun terakhir.
Karl Widerquist menyebut tren ini sebagai gelombang UBI ketiga
14
.
Wacana tentang UBI ini pernah menarik perhatian secara global pada tahun 1910-1940-an,
1960-1970-an, dan kini, setelah tahun 2010-an, UBI kembali mendapatkan perhatian
dan dukungan yang jauh lebih besar daripada dua periode sebelumnya itu.
Meningkatnya perhatian pada konsep dan penerapan UBI ini tidak terlepas dari konteks sosial,
ekonomi dan politik yang dihadapi dunia saat ini. Ketimpangan ekonomi yang semakin tinggi
antara orang miskin dan kaya bukan hanya meluas di negara berkembang, tetapi juga semakin
tinggi di negara maju seperti Amerika Serikat. Bahkan mantan Presiden AS, Barack
Obama, memprediksi AS akan menerapkan UBI pada sepuluh atau dua puluh tahun
mendatang
15
.
Kondisi lain yang mendukung perkembangan UBI adalah kemajuan teknologi (otomasi) yang
mengkhawatirkan banyak negara. Hal ini terkait dengan kekhawatiran akan digantikannya
banyak pekerjaan manusia oleh robot. Bukan hanya negara dan masyarakatnya yang khawatir
akan masa depan pekerjaan, melainkan juga para kapitalis dan perusahaan-perusahaan juga
mengkhawatirkan stabilitas ekonomi di masa mendatang ketika jutaan orang kehilangan
14
https://www.opendemocracy.net/en/beyond-trafficking-and-slavery/basic-income-s-third-wave/
15
https://www.wired.com/2016/10/president-obama-mit-joi-ito-interview/
18
pekerjaan dan penghasilannya. Dalam istilah lain, kemajuan teknologi yang demikian pesat
diprediksi akan menelan sistem ekonomi kapitalis yang saat ini dominan di seluruh dunia.
Banyak aktivis, politisi, akademik dan pemerintah pada level lokal dan regional mulai
mengadopsi dan bergabung dalam jejaring global UBI, salah satunya adalah Basic Income Earth
Network (BIEN), yang memiliki afiliasi cukup besar dari berbagai negara di dunia. Mereka juga
menyelenggarakan konferensi ilmiah secara rutin, menerbitkan publikasi ilmiah,
mengembangkan pilot project, serta bertukar ide-ide tentang UBI secara lebih spesifik sesuai
dengan karakter negara masing-masing. Pada gelombang ini, semua pihak berlomba untuk
menyusun dan mengevaluasi skema UBI yang mereka usulkan secara empirik. Hal ini pula
yang melatarbelakangi kehadiran IndoBIG Network sebagai jejaring bagi mereka yang
berminat mendalami UBI dan menyusun proposal penerapannya di Indonesia.
Di awal tahun 2020, gagasan UBI ini semakin cepat meluas ke berbagai negara di seluruh
dunia, baik di negara maju maupun berkembang, dimana pandemi Covid-19 telah menjadi
musuh bersama yang jauh lebih mengerikan dibanding otomatisasi. Kebijakan lock down dan
pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menyebabkan jutaan orang kehilangan pekerjaan
secara tiba-tiba dan untuk jangka waktu yang tidak pasti. Kelompok pekerja sektor informal
ini yang akan terdampak secara cepat. Kondisi ketakutan dan ketidakpastian ini akhirnya
mendorong gagasan UBI tidak hanya relevan, namun juga menjadi pilihan terbaik untuk
menjaga keberlangsungan ekonomi, kemanusiaan dan peradaban manusia itu sendiri.
19
UBI dan Inflasi
Tim peneliti dari Universitas Oxford
16
merilis hasil survey mereka terhadap ahli-ahli AI dunia
yang memprediksikan bahwa 50% tugas dan pekerjaan manusia akan dapat digantikan oleh
AI dalam 45 tahun mendatang. Bahkan, seluruh pekerjaan manusia diprediksi dapat
diautomatisasi dalam 120 tahun mendatang. Responden ahli dari Asia memprediksi bahwa hal
itu akan berlangsung lebih cepat dari para ahli di Amerika Utara. Apa artinya? bukan saja AI
menjanjikan pekerjaan manusia lebih ringan, akan tetapi juga memunculkan konsekuensi
pekerjaan manusia yang hilang dan tergantikan oleh mesin dan teknologi. Hal ini yang
melatarbelakangi banyak pakar mulai mendorong penerapan UBI.
Namun demikian, sebagian pihak meragukan bahwa UBI adalah solusi terbaik bagi masa
depan ekonomi dunia. Secara mikro, memberikan uang secara cuma-cuma kepada warga
negara dianggap akan menyebabkan kemalasan dan menurunkan produktivitas negara
tersebut. Tetapi hasil eksperiman Presiden Richard Nixon (AS) pada tahun 1968 justru
menunjukkan hal sebaliknya. Pemberian uang tambahan hanya memiliki dampak kecil
terhadap jam kerja para pernerima. Mereka yang mengurangi jam kerjanya karena menerima
UBI justru dapat memanfaatkan waktunya untuk kegiatan sosial yang bernilai. Anak-anak
muda yang menganggur tetapi mendapat uang juga menghabiskan lebih
banyak waktunya untuk menempuh pendidikan. Hal yang sama juga terjadi di
eksperimen Kanada, dimana angka kelulusan SMA juga ikut meningkat dengan
pemberian pendapatan dasar (basic income).
Mendistribusikan uang tunai secara langsung kepada seluruh sebenarnya populasi jauh lebih
efisien dan murah dibandingkan dengan model-model jaminan sosial yang dilakukan oleh
pemerintah saat ini. Contohnya, jika anggaran jaminan sosial di Inggris apabila dibagi kepada
sekitar 50 juta penduduk dewasanya, maka masing-masing akan mendapatkan 5.160
poundsterling/tahun. Lebih sederhana, mudah, dan tepat sasaran dengan biaya proses
dan administrasi yang lebih efisien. Akan tetapi, perhitungan ekonomi modern akan jauh lebih
rumit dari itu. Kenaikan pajak dan inflasi menjadi hantu yang dikhawatirkan
dengan disebarkannya uang tunai langsung kepada masyarakat.
Joseph Stiglitz
17
, penerima hadiah Nobel ekonomi dan mantan vice president Bank Dunia,
menjelaskan bahwa;
“Ketika pemerintah mengeluarkan lebih banyak uang dan menginvestasikannya ke dalam
ekonomi, uang tersebut akan berputar terus menerus. Jadi, (uang/pengeluaran pemerintah itu)
16
https://nickbostrom.com/papers/survey.pdf
17
https://basicincome.org/news/2017/11/ellen-brown-fund-universal-basic-income-without-increasing-taxes-inflation/
20
tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga menciptakan kerja dalam jumlah
yang berlipat”.
Hasilnya adalah ekonomi diprediksi akan tumbuh oleh kelipatan dari pengeluaran awal dan
keuangan publik menjadi lebih kuat. Seiring pertumbuhan ekonomi, pendapatan fiskal
meningkat. Tuntutan kepada pemerintah untuk membayar tunjangan sosial atau mendanai
program sosial ikut menurun. Karena pendapatan pajak naik sebagai akibat pertumbuhan,
dan menurunnya pengeluaran, posisi fiskal pemerintah akan menguat.
Ellen Brown
18
, pendiri Public Banking Institute, menjelaskan dengan panjang lebar prediksi diatas.
Lebih lanjut ia menerangkan, sebagaimana juga dijelaskan oleh Stiglitz, bahwa uang yang
dikeluarkan pemerintah akan kembali dengan mudah melalui kenaikan pendapatan fiskal yang
dihasilkan oleh perputaran UBI itu sendiri. Ini semua tergantung dengan apa yang disebut
sebagai “velocity of money
19
.
Sebuah formula dari Prof. John Harvey menunjukkan bahwa pertumbuhan uang tidak akan
menyebabkan inflasi. Teori ekonomi yang ada selama ini mempercayai bahwa
penambahan uang adalah biang penyebab inflasi. Keyakinan tersebut tertuang dalam
persamaan “MV = Py” yang berarti ketika velocity of money (V) dan jumlah produk/barang yang
terjual (y) konstan, maka penambahan uang (M) akan mendorong kenaikan harga (P). Namun,
Prof. Harvey membatah teori ini.
Menurutnya, V dan y tidaklah konstan. Ketika seseorang memiliki lebih banyak uang
untuk dibelanjakan (M), maka kelebihan uang tersebut akan mengubah V dan akan lebih
banyak barang serta jasa yang ikut terjual (y). Permintaan dan penawaran akan meningkat
bersama-sama dan menjaga harga tetap stabil. JIka permintaan (uang) tidak meningkat, maka
penawaran atau pertumbuhan juga tidak akan meningkat. Oleh karena itu, setiap permintaan
baru akan membutuhkan penawaran baru, dan uang itu harus ada diluar sana untuk
menciptakan permintaan dan penawaran baru tersebut.
Argumen lainnya, dalam sejarah hiperinflasi dunia, kebanyakan disebabkan oleh hutang luar
negeri yang menurunkan nilai tukar mata uang negara tersebut. Masalahnya hampir selalu
terjadi akibat ketegangan mata uang asing, bukan belanja dalam negeri. Dinamika hiperinflasi
yang ditelusuri dalam karya klasik seperti Salomon Flink The Reichsbank dan Economic
Germany (1931), telah dikonfirmasi oleh studi tentang inflasi di Chili dan negara-negara
berkembang lainnya. Pengalaman hiperinflasi Jerman bisa menjadi contoh klasik
untuk masalah ini.
Mula-mula, nilai tukar merosot saat pemerintah harus membayar pengeluaran militer asing
selama perang. Kemudian – dalam kasus Jerman – pengeluaran untuk membiayai rekonstrusi
18
https://ellenbrown.com/author/
19
https://fred.stlouisfed.org/series/M1V
21
pasca perang. Pembayaran ini menyebabkan nilai tukar turun dan meningkatkan harga impor.
Kenaikan harga barang impor ini menyebabkan lebih banyak uang dalam negeri diperlukan
untuk membiayai aktivitas ekonomi pada tingkat harga yang lebih tinggi.
Dalam kondisi ekonomi yang stagnan, UBI dapat menciptakan permintaan yang dibutuhkan
untuk membeli produk sekaligus mendorong produktivitas baru. Robot tentu tidak membeli
makanan, pakaian, atau gadget. Permintaan harus datang dari konsumen (manusia), dan untuk
itu mereka butuh uang untuk dibelanjakan. Ketika kecerdasan buatan mengambil alih
pekerjaan manusia dan pandemi menghalangi manusia dari bekerja, pilihannya adalah
mengucurkan UBI atau membiarkan setengah populasi kelaparan. Perlu diingat, bahwa UBI
memang bukanlah jaminan “kesejahteraan”, tetapi hanya sebuah dividen yang dibagikan agar
seluruh populasi tetap tinggal dan bertahan di abad ke-21.
22
Pro Kontra UBI
Sebagai sebuah gagasan yang dianggap utopis, UBI memiliki pendukung yang tidak sedikit
jumlahnya. Bahkan, para penggagas dan “juru kampanye” ide ini bukanlah orang-orang
sembarangan. Mulai dari mantan Presiden Amerika Serikat, Richard Nixon, tokoh Hak Asasi
Manusia seperti Martin Luther King, Jr. hingga CEO perusahaan global ternama seperti
Facebook dan Tesla adalah sedikit dari para penyokongnya. Alasan UBI ini menarik
diantaranya adalah gagasan ini memang memiliki kelebihan yang orisinal dan menjanjikan
penyelesaian masalah sosial ekonomi di abad 21. Berikut ini adalah beberapa kelebihan atau
keuntungan apabila program UBI diadopsi oleh suatu negara:
1. Mendorong terwujudnya kebebasan dan keadilan sejati. Janji ini yang sering
diungkapkan oleh para pemikir dari kalangan libertarian yang percaya bahwa
pembangunan tidak akan berjalan dengan adil tanpa adanya kebebasan (freedom) dan
pengakuan hak-hak individu. Kebebasan disini berarti memberikan pemenuhan
kebutuhan minimum individu dalam bentuk uang tunai serta memberikan
kebebasan sepenuhnya bagi mereka untuk mengatur uangnya sendiri. Kebebasan
individu dalam mengelola uang yang menjadi miliknya ini dipercaya akan mampu
membangun independensi, kepercayaan diri, kesehatan mental,
dan kebebasan memilih yang selama ini menjadi “barang langka” bagi orang miskin.
2. Menurunkan angka kemiskinan. Para pendukung UBI juga mempercayai
bahwa dengan memberikan uang tunai langsung kepada mereka yang berada di bawah
garis kemiskinan akan mendorong mereka secara perlahan keluar dari lingkaran setan
kemiskinan. Jaminan material semacam ini akan dikelola dan diinvestasikan oleh
keluarga miskin kepada hal-hal yang dianggap mereka menjadi penyebab
kemiskinannya. Mereka lebih tahu apa yang menyebabkan mereka miskin dan kita
hanya perlu memberikan kepercayaan kepada mereka untuk mengubah nasib dengan
tangannya sendiri.
3. Solusi kebijakan yang efisien. Bandingkan dengan program-program
pengentasan kemiskinan lainnya yang keseluruhan biaya pelaksanaannya justru
mengurangi jatah yang seharusnya diterima oleh si miskin. Ada biaya input pada setiap
program, mulai dari biaya perencanaan, gaji konsultan, biaya administrasi, biaya
monitoring dan evaluasi. Dengan skema UBI, semua biaya itu dapat dipangkas dengan
23
efisien dan otomatis menambah alokasi yang seharusnya diterima oleh penerima
manfaat program tersebut.
4. Mempromosikan kesetaraan gender. Para aktivis kesetaraan dan keadilan
gender tentu memahami bahwa hambatan terbesar pengurangan kemiskinan saat ini
adalah ketimpangan gender yang masih tinggi. Perempuan sebagai pihak yang
dirugikan manakala banyak program yang bias gender dan menafikkan kontribusi
mereka. Di tengah masyarakat, terutama di negara-negara berkembang, kontribusi
perempuan dalam pekerjaan dan rumah tangga seringkali tidak mendapatkan
penghargaan yang layak. Dengan prinsip universalisme yang terkandung dalam UBI
ini, maka diharapkan laki-laki dan perempuan akan mendapatkan hak yang sama
dan memiliki kebebasan yang sama pula dalam pemanfaatan dan pengelolaannya.
5. Mengurangi ketimpangan pendapatan. Dengan perkembangan teknologi yang
tidak dapat dibendung serta pandemi yang menyebabkan banyak orang sakit dan
menganggur, maka kompetisi untuk mendapatkan pekerjaan akan semakin sengit dan
sulit. Ketimpangan pendapatan bukannya semakin memudar, tetapi justru semakin
melebar. Mereka yang tidak memiliki ketrampilan dan kemampuan bersaing akan
tersingkir dari kompetisi mendapatkan pekerjaan. Bahkan yang sudah merasa mapan
dengan pekerjaannya juga sewaktu-waktu akan kehilangan posisinya. Dalam
kondisi semacam ini, maka UBI dapat menjadi kebijakan pengaman
dan pengendali ketidakpastian bagi masyarakat.
Selain lima hal diatas yang sering didengungkan oleh para pendukung BIG, salah satu manfaat
UBI lainnya adalah mendorong keterbukaan ekonomi dan politik suatu negara.
Dengan besaran nilai uang tunai yang sama untuk setiap individu, baik kaya maupun miskin,
tua maupun muda, serta sistem penyaluran yang sederhana (dengan bantaun teknologi) dan
tanpa persyaratan apapun, akan sulit bagi birokrasi atau pihak-pihak tertentu untuk
menyelewengkan penyaluran uang tunai tersebut karena masyarakat juga akan dengan mudah
melakukan kontrol serta pengawasan.
Disamping berbagai kelebihan di atas, tak sedikit pula berbagai kritik yang menyoroti
kekurangannya. Salah satu negara yang memiliki kekhawatiran serta pengalaman menolak
gagasan UBI adalah Swiss. Berbeda dengan Finlandia, bagi pemerintah Swiss, UBI dianggap
sangat membebani pengeluaran negara serta diprediski menyebabkan penurunan moral (moral
24
disruptive) dan motivasi warga negara. Berikut ini adalah beberapa alasan yang dianggap
sebagai kelemahan UBI:
1. UBI menyebabkan tekanan finansial pada negara.
Ketika negara memberikan uang tunai secara langsung kepada seluruh warga negaranya,
maka pengeluaran pemerintah akan membengkak dan bahkan beberapa negara mungkin
tidak akan sanggup Unto melakukannya. Bagi negara dengan populasi sangat besar
seperti China, India, Amerika Serikat, Brazil dan Indonesia, tentu membutuhkan anggaran
yang sangat besar. Apabila besaran uang tunai yang diberika terlalu kecil maka akan kurang
efisien dalam mengentaskan kemiskinan. Sebaliknya, jika jumlahnya terlalu besar, tentu akan
mengganggu neraca keuangan negara secara keseluruhan.
2. Hambatan dan tantangan administratif penerapan UBI.
Masalah klasik dalam program-program penanggulangan kemiskinan adalah persoalan
administrasi dan birokrasi dalam menjalankannya. Jika negara, provinsi, atau kota yang
menerapkan UBI tidak ditopang oleh sistem administrasi yang memadai, maka akan terjadi
kebocoran dan inefisiensi. Hal paling mendasar misalnya terkait administrasi atau pendataan
jumlah penduduk yang riil seringkali masih menjadi hambatan di beberapa negara atau
wilayah. Memiliki data tunggal kependudukan, informasi pendapatan warga yang valid,
serta penggunaan teknologi yang efisien menjadi pilar agar UBI menjadi aplikatif dan tepat
sasaran.
3. UBI dianggap akan memberikan insentif yang negatif.
Isu moral ini masih menjadi sentral dalam perdebatan UBI. Banyak kalangan yang
khawatir bahwa ketika seseorang menerima UBI ia akan secara total berhenti bekerja atau
menurun drastis motivasi bekerjanya. Jika terjadi masalah seperti ini, maka masyarakat secara
keseluruhan akan dirugikan serta roda perekonomian akan terhenti. Namun demikian, asumsi
ini juga mendapat sorotan karena melupakan hasrat dasar manusia untuk berinteraksi, bekerja,
dan mendapatkan kepuasannya melalui bekerja. Pada masyarakat modern, letak “martabat”
manusia seringkali berpusat pada pekerjaannya, sehingga kekhawatiran menurunnya motivasi
bekerja dianggap terlalu berlebihan. Beberapa pakar menyarankan “jalan tengah” berupa
pemberian kewajiban tertentu kepada penerima UBI untuk tetap mendorongnya berkontribusi
kepada masyarakat dan lingkungannya. Prinsip ini dikenal sebagai pendekatan timbal balik
(objective reciprocity).
25
4. UBI berdampak negatif terhadap pasar tenaga kerja dan sistem jaminan
sosial.
Sebagian pihak mengkhawatirkan dengan adanya UBI akan mengurangi posisi tawar para
serikat buruh terhadap perusahaannya. UBI juga bisa menjadi faktor pemicu menurunnya
upah minimum yang selama ini menjadi inti perjuangan para buruh. Perubahan struktur
dan kondisi ketenagakerjaan ini pun bisa mengarah pada kemungkinan-kemungkinan yang
semula mungkin tidak diprediksikan, termasuk pemotongan anggaran pemerintah untuk
pengeluaran publik atau digantikannya sistem jaminan sosial yang sedang berjalan sehingga
berdampak negatif kepada kelompok-kelompok rentan atau miskin lainnya.
5. UBI mendorong migrasi penduduk jika tidak dilakukan secara universal.
Beberapa negara di Eropa juga mengkhawatirkan munculnya arus migrasi para pendatang jika
mereka menerapkan UBI. Hal ini tentu dapat dimengerti, mengingat orang akan mendatangi
suatu negara yang bersedia menjamin pendapatan warga negaranya. Kehadiran imigran ini
tentu akan menjadi isu serius dalam keberlanjutan skema UBI ini. Sebagian pakar pro UBI
menyarankan agar ada batas tinggal minimum bagi penerima UBI, tetapi ide ini juga dapat
melahirkan diskriminasi yang berujung pada polarisasi pasar tenaga kerja, dimana imigran
akan menjadi kelas miskin baru karena mereka hanya mampu mendapatkan pekerjaan dengan
pendapatan yang rendah.
Berbagai kekhawatiran maupun optimisme terhadap BIG di atas memang belum benar-benar
terjadi dan masih menjadi perdebatan di kalangan praktisi dan pemerhati kebijakan politik
maupun ekonomi. Banyak faktor yang harus diukur dan menjadi bagian dari pertimbangan.
Untuk memastikan apakah skema UBI ini mampu mendorong perubahan positif
pada masyarakat terutama pada kondisi tingginya pengangguran atau terhentinya ekonomi
akibat pandemi diperlukan lebih banyak inisiatif untuk menerapkannya di lapangan.
26
UBI di Negara Berkembang
Salah satu tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah untuk memahami bagaimana
cara meningkatkan pendapatan orang miskin. UBI itu sendiri secara definisi jelas memiliki
komponen ini. Terlepas apakah akan berdampak “baik” dan “buruk” pada aspek kehidupan
lainnya, yang jelas UBI sebagai sebuah program dan kebijakan memiliki elemen dasar untuk
meningkatkan pendapatan kelompok miskin melalui transfer tunai baik secara langsung dan
sederhana.
Seperti diungkapkan oleh Abhijit Banerjee, Profesor MIT dan penerima hadiah Nobel
Ekonomi tahun 2019, dalam sebuah kertas kerja berjudul “Universal Basic Income in The Developing
World” (2019), mengatakan bahwa persoalan menjadi sedikit lebih rumit dan kompleks
manakala muncul pertanyaan apakah masuk akal untuk menggantikan seluruh program
bantuan, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, pangan, dan lain-lain, yang selama
ini menjadi senjata umum untuk penanggulangan kemiskinan, dengan sebuah sistem
pembayaran tunggal seperti Jaminan Pendapatan Dasar ini? sebab, sumber utama pembiayaan
untuk program ini tentu saja sama-sama berasal dari pajak. Oleh karena itu, bisa jadi UBI
merupakan sebuah kebijakan yang solutif bagi sebagian orang dan negara, namun tidak selalu
tepat untuk semua orang dan semua negara (universally best).
Sayangnya, baru sedikit sekali eksperimen UBI yang tuntas dilakukan di negara berkembang.
Menurut Banerjee, hanya tiga skema eksperimen yang benar-benar bisa diklaim sebagai UBI
di negara berkembang, yaitu eksperimen UBI di Madhya Pradesh-India, Skema Namibia,
dan Bantuan Langsung Tunai di Iran
20
. Sayangnya, tak satu pun dari ketiganya ini yang di
desain dan di evaluasi secara eksperimental. Ketiga program transfer tunai tersebut pun
tidaklah benar-benar “universal”, tetapi masih menyasar kelompok tertentu (targeted). Periode
pembayaran jaminan pun relatif sangat pendek, hanya satu sampai dua tahun. Alhasil, dampak
maupun hasil evaluasi penerapan Jaminan Penghasilan Dasar ini pun masih dianggap belum ideal.
Namun demikian, bukan berarti program transfer tunai ini menjadi tidak efektif. Banyak sekali
program-program penanggulangan kemiskinan di seluruh dunia ini yang menerapkan skema
UBI namun tidak dilabeli sebagai eksperimen UBI. Bank Dunia mencatat ada 552 juta orang
yang tinggal di negara berkembang dan menerima bantuan langsung tunai dalam berbagai
bentuk dan beragam jumlah (2018). Meskipun tidak secara langsung diberi nama UBI,
program-program ini memiliki kesamaan skema dan memberi kebebasan penuh pada
penerimanya untuk memanfaatkan uang yang diterimanya itu.
Evaluasi Banerjee terhadap berbagai program tersebut menunjukkan dua fakta besar. Pertama,
evaluasi umumnya belum menemukan dampak negatif yang ditakuti banyak orang. Evans dan
20
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.646.1816&rep=rep1&type=pdf
27
Popova (2017), seperti dikutip Banerjee, menemukan bahwa program transfer tunai rata-rata
telah mengurangi pengeluaran untuk konsumsi “temptation goods”, seperti alkohol dan rokok
(standar deviasi = 0,18). Dengan kata lain, penerima tampaknya lebih sedikit minum alkohol
dan merokok. Temuan ini tentu sama sekali tidak mengurangi keseriusan penyalahgunaan
minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang sebagai masalah bagi orang miskin, tetapi hal
ini menunjukkan bahwa kekurangan uang mungkin menjadi penyebab penyalahgunaan
narkoba itu sendiri.
Dari sisi ketergantungan, Banerjee juga mengukur efek transfer tunai terhadap pasokan tenaga
kerja yang merupakan ukuran paling nyata dari upaya penerima untuk meningkatkan
kehidupan mereka sendiri. Banerjee lagi-lagi tidak menemukan bukti sistematis yang
menunjukkan bantuan tunai ini menghambat atau mengendorkan semangat mereka dalam
bekerja atau mencari kerja.
Kedua, evaluasi juga telah menemukan berbagai dampak positif yang sangat beragam, termasuk
dalam hal: pendapatan, aset, tabungan, pinjaman, total pengeluaran, pengeluaran untuk
makanan, keragaman makanan, kehadiran di sekolah, hasil tes di sekolah, perkembangan
kognitif, penggunaan fasilitas kesehatan, partisipasi angkatan kerja, migrasi pekerja anak,
kekerasan dalam rumah tangga, pemberdayaan perempuan, perkawinan, kesuburan, dan
penggunaan kontrasepsi.
Hasil eksperimen memang berubah dan bervariasi secara substansial dari satu percobaan ke
percobaan lainnya. Keragaman ini tentu menyiratkan bahwa penerima menghargai
fleksibilitas yang diberikan oleh program transfer tunai. Artinya, jika selama ini para teknokrat
melihat pengeluaran yang dilakukan oleh penerima bantuan dianggap kurang tepat sasaran
karena digunakan diluar tujuan program, misal hanya untuk biaya kesehatan dan pendidikan,
variasi pengeluaran setiap penerima itu (jika dievaluasi lebih detail) justru akan menunjukkan
dimana sebenarnya masalah utama yang dihadapi oleh si miskin.
Sekalipun variasi pengeluaran itu kemudian dianggap “meleset” dari sasaran yang diinginkan
pembuat program, namun di sisi lain, ia bisa menuntun kita pada persoalan dan kebutuhan
utama yang lebih hakiki dari kacamata si penerima bantuan. Pemahaman seperti ini yang
nampaknya masih sulit untuk diterima di negara berkembang, khususnya bagi para teknokrat
yang terbiasa melihat dampak dan hasil sebuah program secara sempit.
28
Alasan UBI harus ”Universal”
Dalam situasi darurat, seperti pandemi Covid-19, kebijakan jaring pengaman sosial seperti
UBI inilah yang kini dianggap cukup rasional dan menjadi norma atau kebijakan baru.
Perdebatan tidak lagi soal penting atau tidaknya UBI ini, namun bergeser menjadi; siapa saja
yang berhak menerima stimulus UBI ini? Apakah hanya yang benar-benar memerlukan atau
kepada semua orang?
Setidaknya ada lima (5) alasan kenapa stimulus berupa uang tunai atau UBI ini harus diberikan
kepada setiap orang tanpa syarat apapun (universal and unconditional), yaitu:
1. Kecepatan (immediacy).
Yang kita hadapi adalah situasi krisis. Hidup dan mati seseorang berlomba dengan waktu. Jika
bantuan dilakukan secara tebang pilih, berapa banyak energi yang harus dihabiskan untuk
memilah dan memilih itu? Berapa banyak waktu yang terbuang percuma hanya untuk
memastikan seseorang layak mendapat BLT atau tidak? Ibaratnya, jika rumah kita sedang
terbakar api, tentu kita tidak perlu menghitung berapa jumlah air yang harus digelontorkan
untuk memadamkan api. Apakah ruang tamu duluan atau kamar tidur yang harus
diselamatkan? Semua harus segera dihujani dengan air agar semakin banyak yang bisa
diselamatkan.
2. Transparan dan sederhana.
Dengan membagikan stimulus atau UBI secara sama dan merata kepada setiap warga negara,
prosedur yang ditempuh menjadi sangat sederhana. Misal dengan data kependudukan yang
akurat atau pembukaan rekening untuk semua orang. Tidak perlu program pendampingan
atau pelatihan. Cukup transfer langsung antar rekening dari negara kepada peenrima.
Penggunaan UBI itu sendiri tidak perlu diatur. Semua diserahkan sepenuhnya pada si
penerima.
3. Menghindari salah sasaran (error of exclusion).
Membeda-bedakan warga negara yang ”layak menerima” dengan yang ”tidak layak menerima”
bantuan itu selain rumit juga tidak efektif. Memang mudah menentukan seseorang itu miskin,
tapi siapa yang bisa menentukan sesorang sudah cukup kaya? Jika garis pemisah kaya dan
miskin itu dipaksa dibuat, maka banyak yang akan melanggar batas itu. Yang kaya akan
mengaku miskin untuk mendapatkan bantuan itu. Ini yang disebut dengan error positive, dimana
yang tidak berhak malah menerima bantuan karena bisa mengakali persyaratan. Sebaliknya,
muncul juga error negative, dimana mereka yang seharusnya menerima, malah tidak masuk
daftar penerima karena tidak bisa menunjukkan kelengkapan administratif. Disinilah kebijakan
yang tebang pilih tadi memiliki celah dan kebocoran yang besar.
29
4. Merangkul semua (inklusif).
Dengan tiga alasan di atas, maka program Jaminan Penghasilan Dasar di masa darurat
(maupun normal) akan menjadi program yang inklusif dan merata. Ibaratnya pemerintah
sedang melakukan redistribusi kekayaan dan pendapatan ke semua level. Tidak ada lagi istilah
kekayaan akan menetes dari atas ke bawah (trickle-down economics) tapi kekayaan baru akan
dibangun dari bawah (trickle-up economics). Kekuatan ekonomi kecil, ekonomi rakyat, hingga
wirausahawan baru yang selama ini hanya jargon bisa menjadi benar-benar terwujud karena
ada modal untuk itu berupa jaminan pendapatan dasar tadi. Tidak ada warga yang tertinggal
karena semua mendapatkan UBI.
5. Memperkuat kohesi sosial.
Pelajaran yang bisa diambil dari kondisi darurat seperti wabah Corona atau ketimpangan
ekonomi adalah pentingnya memikirkan semua orang, bukan hanya diri kita sendiri. Sejalan
dengan semangat itu, Jaminan Penghasilan Dasar juga tidak boleh eksklusif atau hanya untuk
kelompok tertentu saja. Universalitas menjadi keharusan jika kita ingin sebanyak-banyaknya
menyelamatkan rakyat. Jika kapal yang kita tumpangi akan karam di tengah lautan, tentu kita
tidak perlu bertanya apakah sesorang bisa berenang atau tidak untuk diselamatkan. Sebisa
mungkin semua lekas mendapatkan kapal sekoci untuk keluar dari bahaya dan krisis (baca:
kemiskinan).
30
UBI & Negative Income Tax (NIT)
Fokus utama pemerintah di berbagai negara tentu adalah untuk mengangkat warganya dari
kemiskinan. Banyak program inovatif yang digagas, seperti perumahan bersubsidi, bantuan
sosial, pengurangan pajak, dan ratusan program lain yang menyasar beragam kebutuhan
warga. Sebagian besar program itu pun biasanya bersifat parsial, artinya hanya menyasar
kalangan tertentu.
Misalnya, dibuat program khusus lansia, difabel, khusus perempuan, anak, petani, nelayan,
dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan program itu pun banyak sekali persyaratan dan
dokumen yang harus dipenuhi dan diisi oleh calon penerima. Padahal, untuk memenuhi
prasyarat itu, banyak keterbatasan yang dihadapi oleh mereka yang membutuhkan. Belum lagi
soal panjangnya birokrasi dan potensi korupsi di setiap lini yang menyebabkan program
penanggulangan kemiskinan menjadi tidak tepat sasaran.
Oleh karena itu, banyak ekonom dan ahli kebijakan yang kemudian mempertanyakan
efektivitas dari ratusan program-program bantuan pemerintah tersebut: mengapa tidak
langsung saja memberikan uang itu kepada setiap orang yang membutuhkannya? Di beberapa
negara, bentuk “pemberian langsung” itu salah satunya adalah dengan menerapkan Negative
Income Tax (NIT) atau Pajak Penghasilan Negatif. Gagasan di balik NIT adalah
pembayaran subsidi berupa uang kepada orang berpendapatan rendah atau mereka yang
pendapatan bulannya di bawah garis pendapatan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.
Jumlah pembayaran akan bervariasi berdasarkan ukuran dan kebutuhan rumah tangga.
Dengan kata lain, seseorang tanpa penghasilan akan menerima lebih banyak NIT daripada
seseorang dengan sedikit penghasilan, dan seseorang dengan penghasilan menengah atau
tinggi tidak akan menerima NIT sama sekali.
Para pendukung NIT mengatakan kebijakan ini akan memberikan bantuan yang sangat
dibutuhkan bagi orang-orang yang saat ini hidup di bawah garis kemiskinan. Ini akan
membantu mengatasi masalah seperti kerawanan pangan atau kekurangan gizi pada
anak. NIT adalah program kesayangan ekonom konservatif Milton Friedman. Sebaliknya, bagi
orang yang keberatan dengan pemborosan pengeluaran pemerintah atau keberatan dengan
pajak tinggi untuk orang kaya, NIT adalah musuh yang sempurna. Alasan lainnya, para
pengkritik NIT juga kerap mengatakan bahwa program semacam ini bisa membuat orang
malas untuk bekerja atau mempertahankan pekerjaannya.
Sebagai sebuah kabijakan, NIT sering disandingkan dengan kebijakan UBI atau Jaminan
Penghasilan Dasar Untuk Semua. Bahkan, banyak yang menganggap keduanya sama atau
serupa. Padahal tidak demikian. Seperti kita tahu, UBI memberikan kepada setiap orang
jumlah uang yang sama, baik mereka yang bekerja maupun tidak, tetapi mengenakan pajak
secara berbeda berdasarkan berapa banyak penghasilan lain yang dimiliki oleh
seseorang. Sebaliknya, dengan NIT, hanya sebagian warga negara yang akan menerima
31
subsidi, yaitu mereka yang bekerja dan berpenghasilan di bawah jumlah minimum tertentu
yang ditetapkan oleh pemerintah (Widerquist, 2018).
Secara praktik, NIT akan menjadi program yang lebih ramping, namun cakupannya menjadi
kurang universal dan hanya bagi mereka yang mampu bekerja yang akan memperoleh manfaat.
Padahal, jaring pengaman semacam ini dibutuhkan justru oleh mereka yang kehilangan
pekerjaan atau terancam tidak bisa bertahan di pasar kerja. Selain itu, dari segi sasaran, NIT
diberikan kepada rumah tangga, sementara UBI diberikan kepada setiap individu. Manakah
kira-kira yang lebih efektif?
Gagasan seperti NIT atau UBI ini akan terus menarik minat dan perdebatan di antara para
ilmuwan dan praktisi. Sebab utamanya adalah tingkat ketimpangan ekonomi yang terus
meningkat sementara upah mereka yang berpenghasilan rendah dan menengah relatif tetap
atau tidak meningkat. Apakah NIT atau UBI yang lebih baik mengatasi kesenjangan ekonomi
ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, tentu saja perlu lebih banyak keberanian dari pemerintah
untuk bereksperimen dengan keduanya.
32
Sumber Pembiayaan UBI
Dalam proposalnya, Andrew Yang
21
(Amerika Serikat) mengusulkan pendanaan UBI atau ia
sebut sebagai Freedom Dividend – ini dengan menggabungkan beberapa program kesejahteraan
sosial yang sudah ada dan menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%. Beberapa
program bantuan sosial pemerintah AS yang saat ini sedang berjalan antara lain dalam
bentuk: Temporary Assistance for Needy Families (TANF), Supplemental Nutrition Assitance (SNAP),
Women, Infants, and Children (WIC), dan Supplemental Security Income (SSI). Penerima manfaat
program kesejahteraan sosial tersebut nantinya akan diberikan pilihan antara tunjangan
mereka saat ini atau memilih $1.000 tunai tanpa syarat. Perlu dicatat, meski semua bantuan
diatas diuangkan, jumlah sebenarnya tidaklah mencapai $1000/bulan.
Value Added Tax (VAT) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas produksi dan
penambahan nilai barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN
bukanlah hal yang baru. 160 dari 193 negara di dunia sudah memiliki Pajak Pertambahan
Nilai atau yang serupa, termasuk negara-negara di Eropa yang memiliki PPN rata-rata 20
persen.
JIka dirangkum, secara garis besar pendanaan untuk UBI akan datang dari 4 sumber:
Pertama, Pengeluaran Pemerintah. Pemerintah AS saat ini menghabiskan antara $500
dan $600 miliar per tahun untuk berbagai macam program bantuan kesejahteraan sosial.
Mereka yang sudah menerima program bantuan sosial ini, akan diberikan pilihan apakah tetap
menerima dalam bentuk bantuan kesejahteraan atau memilih UBI sebesar $1000/bulan?
Mereka tidak boleh mendapat keduanya dalam waktu yang sama. Konsep ini diyakini akan
lebih efisien dan tepat sasaran.
Selain itu, pemerintah AS juga menghabiskan lebih dari satu triliun dolar untuk fasilitas-
fasilitas perawatan kesehatan, layanan tuna wisma, dan sejenisnya. Dengan memberikan UBI,
diperkirakan akan mampu menghemat $100 – 200+ miliar karena orang akan merawat diri
mereka sendiri dengan lebih baik dan menghindari ruang gawat darurat, penjara, dan institusi-
21
https://www.yang2020.com/policies/the-freedom-dividend/
33
institusi pemerintah lainnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tambahan $1 saja
untuk keluarga miskin, akan mampu menghasilkan penghematan biaya dan pertumbuhan
ekonomi sebesar $7.
Kedua, Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ekonomi AS, sebagai contoh, berada dalam
kisaran $19 triliun, naik $4 triliun dalam 10 tahun terakhir. Dengan menerapkan PPN
setengah saja dari level Eropa yang 20% itu, diyakini akan mampu menghasilkan $800 miliar
tambahan pendapatan baru. PPN akan menjadi semakin penting karena kita tidak dapat
memungut pajak penghasilan dari robot atau perangkat lunak (ketika AI nanti menguasai pasar
tenaga kerja).
Ketiga, Sumber-Sumber Pendapatan baru. Mendistribusikan uang
melalui UBI langsung ke tangan konsumen atau warga negara akan mendorong pertumbuhan
ekonomi. Roosevelt Institute memproyeksikan bahwa ekonomi AS akan tumbuh sekitar $2,5
triliun dan menciptakan 4,6 juta lapangan kerja baru. Ini akan menghasilkan sekitar $800
900 miliar pendapatan baru dari pertumbuhan dan aktivitas ekonomi tersebut.
Keempat, Pajak pada perusahaan/orang-orang terkaya (top earners) dan
penghasil polusi tertinggi. Dengan efisiensi Jaminan Sosial, menerapkan pajak transaksi
keuangan, dan mengakhiri perlakuan pajak yang hanya menguntungkan pemain besar juga
dapat mengurangi spekulasi keuangan sekaligus dapat digunakan mendanai UBI. Pendapatan
dari biaya karbon (carbon fee) sebagian akan juga bisa dialokasikan untuk mendanai UBI ini.
34
Penerapan UBI di Alaska, AS
Ketika Alaska mendapatkan status sebagai salah satu negara bagian Amerika Serikat pada
tahun 1959, ia mendapatkan hak dan ijin untuk menguasai lahan seluas 43 juta hekter (Public
Law 85–508, 72 Stat. 339). Beruntungnya lagi, di dalam lahan seluas itu, ternyata terkandung
begitu banyak sumber minyak bumi dan gas yang melimpah. Karena penduduk Alaska yang
hanya sedikit jumlahnya, tentu tidak mampu mengolah sendirian sumber daya alam yang
melimpah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah setempat pun menyewakan sumber-sumber
minyak Alaska untuk dikelola oleh pihak-pihak lain. Sebagai gantinya, pada tahun 1976,
pemerintah Alaska pun mendapatkan jatah dari royalti pengelolaan tambang minyak tersebut.
Hal ini tertuang dalam amandemen konstitusi Alaska (artikel IX, bagian 15). Negara bagian
mendapatkan sekitar ¼ dari royalti yang kemudian dibagi-bagikan lagi kepada setiap warga
Alaska melalui program bernama Permanent Fund Dividend (PFD).
Kebijakan ini pun mengawali sebuah program populis yang tak lain berupa Universal Basic
Income, yaitu pemberian sejumlah uang secara rutin setiap bulan kepada setiap warga Alaska
tanpa syarat apa pun. Meskipun namanya PFD, namun prinsipnya adalah sama dengan UBI.
Praktik PFD ini pun kemudian banyak dirujuk oleh para ahli dan dunia sebagai salah satu
contoh penerapan UBI yang eksis selama bertahun-tahun, sampai sekarang. Pada tahun 1980,
pemerintah legislatif setempat meluncurkan program PFD ini dan mendapat dukungan dari
kelompok konservatif. Bagi hasil dari keuntungan industri minyak bumi itu pun menembus
angka $60 Milyar dollar pada tahun 2017, yang berarti sekitar $80,000 per penduduk. Siapa
pun warga Alaska, sepanjang ia terdaftar sebagai warga setempat, berhak memperoleh PFD
ini. Tentu jumlah dividen yang diterima oleh warga tidak sama setiap tahun, tergantung
dengan bagaimana keuntungan bisnis minyak yang dijalankan. Besaran PFD yang diterima
warga Alaska sejak tahun 1982 sampai dengan 2016 dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:
35
Gambar 1. Alaska Permanent Fund Dividend (PFD) as Percentage of Personal Income. Source: Permanent
Fund Dividend amount from the Alaska Permanent Fund Dividend Division. Per-capita income
data from U.S. Census Bureau, American Community Survey and 1990 and 2000 Censuses,
and U.S. Bureau of Economic Analysis, Personal Income by State (Berman, 2018).
Seperti terlihat dalam grafik di atas, pada tahun 2015 dividen yang diterima per orang
mencapai $2,072 atau sekitar $8,288 jika di dalam keluarga tersebut memiliki empat orang
anggota keluarga (masing-masing individu menerima). Pada tahun 2017, dividen yang diterima
turun drastis menjadi $1,100 karena bagi hasil yang diperoleh digunakan untuk hal lain oleh
pemerintah. Bahkan, pada saat harga minyak dunia turun, individu hanya akan menerima
sekitar $800-$900/bulan.
Dengan fluktuasi yang demikian tinggi, tentu cukup sulit mengukur dampak atau efek PFD ini
terhadap produktivitas ekonomi Alaska secara keseluruhan. Bisa saja membandingkan kondisi
sebelum dan sesudah program PFD diterapkan. Namun, hal itu juga masih mengandung
banyak kelemahan karena terlalu banyak perbedaan kondisi ekonomi yang disebabkan oleh
berbagai faktor seperti resesi ekonomi Amerika (1981) secara keseluruhan. Para ahli kemudian
mencoba menggunakan pendekatan yang disebut dengan metode “kontrol sintetis” (synthetic
control). Seperti yang dijabarkan dalam penelitian Jones & Marinescu (2018) dimana mereka
mengkombinasikan beberapa negara bagian yang memiliki pola employment, part-time work, dan
statistik lainnya yang relatif mirip dengan Alaska sebelum program PFD diluncurkan. Tentu
dengan mengkombinasikan lebih dari satu negara bagian, akan diperoleh perbandingan yang
lebih kuat.
Seperti terlihat dalam grafik di bawah ini, Nampak tidak banyak perbedaan antara Alaska
dengan negara bagian pembanding lainnya dalam hal employment rate sebelum dan sesudah
tahun 1982 (1977-2014). Artinya, pemberian PFD atau cash-transfer kepada warga ini tidaklah
36
mempengaruhi employment rate seperti yang dikhawatirkan banyak pihak, bahwa ketika
menerima uang cuma-cuma maka mereka akan berhenti bekerja.
Gambar 2. Perbandingan Employment rate di Alaska dan negara bagian lainnya yang mirip dengan Alaska
dari tahun 1977 hingga 2014.
Tidak hanya membandingkan dengan kombinasi beberapa negara bagian yang berbeda, Jones
dan Marinescu juga membandingkan employment rate warga Alaska dengan setiap negara bagian
tersebut. Mereka menggunakan data dari tahun 1977 sampai dengan 2014. Hasilnya, tetap
tidak ada perbedaan yang signifikan (-0.0004) antara Alaska dengan setiap negara bagian
tersebut. Artinya, pemberian PFD tidaklah memberikan dampak buruk bagi employment.
Untuk lebih yakin lagi, Jones dan Marinescu pun menggunakan data lainnya untuk
pembanding. Kali ini adalah data partisipasi angkatan kerja (labor force participation). Hasilnya
juga masih sama. Perbedaan yang mereka temukan adalah ketika membandingkan Alaska
dengan synthetic Alaska dalam hal kerja paruh waktu (part-time rate). Setelah program PFD
dijalankan (pasca 1982) nampak peningkatan rata-rata tingkat kerja paruh waktu di Alaska
dibandingkan dengan negara-negara bagian pembandingnya dengan rata-rata selisih sekitar
1.8 poin. Tidak terlalu besar namun cukup menunjukkan perbedaan seperti terlihat dalam
grafik di bawah ini.
37
Gambar 3. Grafik rata-rata tingkat kerja paruh waktu di Alaska dan negara bagian pembanding.
Mereka menduga perbedaan ini disebabkan oleh setidaknya dua kemungkinan. Pertama, orang-
orang menjadi memiliki keberanian yang lebih untuk keluar dari pekerjaan tetap dan mencoba
pekerjaan freelance karena merasa “aman” telah mendapatkan jaminan bulanan untuk
kebutuhan dasarnya (PFD). Kedua, mereka yang sebelum program PFD diluncurkan adalah
pengangguran, kini memiliki pekerjaan paruh waktu baru karena memiliki modal (PFD) untuk
membayar transportasi, penitipan anak, atau hal-hal lainnya yang sebelumnya tidak mampu
dipenuhi. Kedua hal ini mengindikasikan apa yang disebut sebagai “marginally positive employment
effect” dimana ia menjadi penanda masuknya tenaga kerja baru meskipun dalam bentuk kerja
paruh waktu. Di sisi lain, kerja paruh waktu berarti “jam kerja” yang kemungkinan lebih
pendek dan fleksibel. Ini juga bisa menjadi indikator lain untuk kebebasan mengelola waktu
yang lebih besar dari sebelumnya. Inilah mengapa UBI model Alaska ini menuai banyak pujian
dan dianggap sebagai salah satu yang paling berhasil.
Pertanyaannya kemudian, jika Alaska memiliki minyak bumi dan gas sebagai sumber daya
untuk menerapkan kebijakan UBI, apa yang bisa dimiliki negara lain untuk menjalankan UBI
ini? bukankah tidak semua negara memiliki kekayaan yang sama dengan Alaska. Jawabannya:
“minyak bumi” untuk era sekarang dan masa yang akan datang tidak lain dan tidak bukan
adalah teknologi. Artinya, teknologi otomatisasi dengan kecerdasan buatan serta mesin-mesin
itulah yang akan menjadi sumber daya agar sebuah negara mampu menghasilkan dividen bagi
seluruh warganya.
38
Eksperimen UBI di Madya Pradesh, India
Unicef bekerja sama dengan Sewa Bharat telah menjalankan percobaan penerapan basic
income untuk pengurangan kemiskinan di India pada tahun 2010 yang lalu. Program ini
bernama Madya Pradesh Unconditional Cash Transfer (MPUCT) dan Tribal Village Unconditional Cash
Transfer (TVUCT). Selama 18 bulan, lebih dari 6,000 penduduk menerima pembayaran
bulanan dari program tersebut dan kemudian dievaluasi sebanyak tiga kali, baik melalui survey
maupun studi kasus. Laporan hasil percobaan basic income ini pun dirilis oleh Unicef pada tahun
2014.
Dalam program MPCUT, setiap penduduk di 8 desa menjadi penerima manfaat program
dan 12 desa lainnya sebagai desa kontrol. Sedangkan dalam TVUCT, 1 desa sebagai penerima
dan 1 desa lainnya sebagai kontrol atau pembanding (tidak menerima program). Mereka
menerima uang tunai sebesar 200 rupee per bulan untuk orang dewasa dan 100 rupee per
bulan untuk anak-anak. Setelah satu tahun berjalan, pemberian uang ditambah menjadi
masing-masing 300 rupee dan 150 rupee (sama seperti yang diterima TVUCT) selama
satu tahun. Tujuan program ini adalah untuk mengidentifikasi dampak basic income terhadap
sikap dan perilaku individu serta keluarga, sekaligus sebagai bentuk pemberdayaan
masyarakat.
Temuan dan kesimpulan yang dapat dipetik dari program ini, seperti yang diuraikan oleh Prof.
Guy Standing, antara lain dapat dilihat dari beberapa aspek dan indikator berikut:
Inklusi Keuangan (Financial Inclusion)
Sembilan puluh tiga persen penerima berhasil menerima transfer tunai pada satu bulan
pertama program dimulai.
Dalam beberapa bulan, hampir seluruh penerima basic income berhasil
membuka rekening di Bank maupun koperasi. Mayoritas mengaku tidak ada kesulitan
dalam membuka rekening di Bank
Perempuan nampak lebih mudah untuk mengakses dan mengoperasikan akun koperasi
SEWA dibandingkan dengan akun Bank Nasional
Proyek ini telah mendorong penerima basic income untuk mulai
memiliki rekening dan memanfaatkannya untuk menabung (mengurangi kebiasaan
menyimpan uang di rumah)
Perumahan dan sanitasi
Penerima basic income secara signifikan memperbaiki kondisi perumahan mereka
Perbaikan paling menonjol adalah pada bagian dinding dan atap rumah
Basic income juga telah mendorong rumah tangga menggunakan energi
alternatif untuk memasak
39
Pada Tribal Village, uang tunai telah mereka gunakan untuk membangun rumah
baru (10%), memperbaiki rumah lama, mengganti saluran dan sumber air minum,
dan memperbaiki lampu-lampu.
Nutrisi dan Makanan (diet)
Hasil evaluasi menggunakan index z-score dari WHO, basic income ternyata memiliki asosiasi
dengan pertumbuhan berat badan anak-anak di dalam keluarga penerima program,
terutama untuk bayi perempuan
Basic income telah menambah kecukupan pangan harian secara signifikan
Basic income telah mendorong diversifikasi pangan
dengan memungkinkan mereka mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran
Pada penduduk Tribal Village, kecukupan pangan menunjukkan angka peningkatan yang
paling tinggi mencapai 82%
Penerimaan basic income ternyata tidak menunjukkan gejala
penyimpangan berupa peningkatan konsumsi alkohol atau rokok.
Pengobatan & Kesehatan
Selama pelaksanaan program basic income, jumlah penerima program yang
sakit/menderita penyakit dilaporkan lebih rendah
Basic income memungkinkan mereka untuk mengkonsumsi obat secara lebih rutin (bagi yang
sakit)
Uang tunai memiliki hubungan dengan pengeluaran untuk pengobatan
Fasilitas kesehatan publik mencatat terjadi peningkatan level imunisasi dari masyarakat
penerima program secara impresif
Program basic income mendorong munculnya rumah sakit swasta
dan bertambahnya fasilitas kesehatan lainnya
Dampak Bagi Difabel
Dampak basic income sangat terasa bagi penyandang disabilitas, terutama dalam
membuka akses mereka pada makanan dan fasilitas kesehatan
Beberapa kasus menunjukkan bahwa setelah mereka menerima basic
income, penyandang disabilitas mampu lebih aktif secara ekonomi dan terlibat dalam
kegiatan bermasyarakat secara penuh
Tingkat Kehadiran di Sekolah
Tingkat partisipasi sekolah untuk anak usia 4 sd. 18 tahun di desa-desa penerima basic income
nampak 12% lebih tinggi dari desa non-penerima
Mereka mengeluarkan lebih banyak untuk keperluan sekolah, seperti perlengkapan sekolah,
seragam, dan sepatu
40
Basic Income memiliki asosiasi positif dengan tingkat kehadiran di sekolah. sebanyak 29%
dari keluarga penerima menunjukkan peningkatan kehadiran anak-anak mereka di sekolah
(desa kontrol hanya meningkat 13%)
Setengah (50%) dari anak-anak di keluarga penerima basic income berhasil menyekolahkan
anaknya di sekolah privat, berbanding dengan hanya 30% di desa kontrol.
Basic income memiliki korelasi poitif dengan pengeluaran transpirtasi untuk sekolah anak
Aktivitas Eknonomi dan Produksi
Bertolak belakang dengan kritik yang mengatakan bahwa basic income dapat menyebabkan
kemalasan, dalam program ini justru basic income berhubungan positif dengan peningkatan
produktivitas kerja, bahkan dua kali lipat lebih produktif dibanding keluarga non-penerima
basic income
Pekerjaan masyarakat beralih dari menjadi buruh ke pengerjaan lahan pertanian sendiri,
terutama di Tribal Village.
Beberapa keluarga membelanjakan basic income untuk membeli perlengkapan kecil untuk
memulai usaha, seperti mesin jahit, bibit-bibit tanaman, dan pupuk.
Pada keluarga di Tribal Village, terjadi peningkatan jumlah ternak yang
mereka miliki hingga 70% bahkan mereka mampu membeli bibit, pupuk, dan pestisida
dengan kualitas yang lebih baik dari biasanya.
Penerima basic income tiga kali lebih berpeluang memulai usaha baru dibandingkan
dengan keluarga non-penerima
Hutang dan Pinjaman
Beban hutang dengan kategori sangat berat ditemukan di 3/4 keluarga penerima basic
income, namun setelah menerima basic income terjadi penurunan hutang yang cukup
signifikan. Mereka menjadi lebih mampu untuk menghentikan kebiasaan/ketergantungan
pada hutang.
Seiring berkurangnya hutang kelas berat, kemampuan mereka menabung juga semakin
tinggi. Mereka menjadi lebih mempersiapkan diri untuk menjaga likuiditas keuangannya di
masa depan.
Dampak Kebijakan
Hanya minoritas dari rumah tangga berpendapatan rendah di 20 desa penerima basic income
itu yang kemudian masuk/tetap dalam kategori dibawah garis kemiskinan.
41
Beberapa temuan di atas menunjukkan dampak positif dari UBI bagi masyarakat miskin
pedesaan jika dilaksanakan secara universal dan memberikan kebebasan yang cukup untuk
mereka menentukan pilihannya sendiri. Setiap orang memiliki keinginan dan kebutuhan yang
berbeda, UBI telah memberikan kemungkinan bagi masyarakat miskin untuk menentukan
prioritasnya masing-masing serta meningkatkan kapabilitas mereka untuk mengambil
keputusan sendiri. Proyek UBI di Madya Pradesh, India, ini telah menunjukkan transformasi
yang positif bagi kehidupan individu, keluarga, dan komunitas desa-desa penerima basic income.
42
Eksperimen UBI di Manitoba, Kanada
Lebih dari empat puluh tahun yang lalu, sebuah eksperimen basic income dilakukan di Manitoba,
Kanada. Program jaminan pendapatan tersebut bernama The Manitoba Basic Annual
Income Experiment atau biasa disingkat Mincome. Perhatian pada persoalan kemiskinan
di wilayah Amerika Serikat dan Kanada pada dekade 1960-an, nampaknya adalah hal yang
melatarbelakangi lahirnya beragam eksperimen kebijakan penanggulangan kemiskinan di
wilayah itu, termasuk Program Mincome ini.
Salah satu keunikan Program Mincome ini adalah dalam desain implementasinya. Dari sisi
pendanaan, Mincome didanai dari dua sumber secara bersamaan, yaitu anggaran dari Federal
dan Provinsi. Dari sisi desain, disepakati bahwa format Mincome akan
menggunakan randomized controlled trial (RCT) yang dikenal sebagai metode eksperimen yang
sangat akurat dalam survey dan statistik. Pemerintah Federal Kanada memfokuskan
perhatiannya pada aspek-aspek saintifik program ini, sementara pemerintah Provinsi lebih
fokus tentang bagaimana mengawasi jalannya program di lapangan, khususnya dalam hal
pembayaran dan pengumpulan data.
Partisipan dalam program ini merupakan rumah tangga berpendapatan rendah. Mereka
diambil secara acak dari seluruh wilayah pedesaan di Provinsi Manitoba yang kemudian
dikelompokkan ke dalam rumah tangga yang berhak menerima jaminan pendapatan, baik
salah satu atau seluruhnya (treatment group) dan mereka yang tidak mendapatkan jaminan
pendapatan (non-treatment/control/comparison group).
Tujuan utama dari program ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap dampak sosial
ekonomi dari sebuah program alternatif jaminan kesejahteraan sosial berbasis Negative Income
Tax. Selain itu, program ini juga untuk mengkaji bagaimana respon individu, rumah tangga,
dan tenaga kerja dalam menerima serta memanfaatkan jaminan pendapatan dasar.
Dari berbagai wilayah penerima Program Mincome, yang paling menarik adalah implementasi
program di Dauphin, sebuah desa pertanian di utara Winnipeg. Pasalnya, hampir mayoritas
rumah tangga di Dauphin masuk dalam kategori penerima Mincome. Sekitar 10,000 orang
mendapatkan jaminan pendapatan dasar sepanjang tahun 1975-1978 itu. Analisis terbaru dari
catatan publik dari era itu menunjukkan bahwa hanya remaja putra dan remaja putri yang
menghabiskan waktu lebih sedikit dalam bekerja. Ini bukan dikarenakan mereka malas-
malasan setelah mendapatkan uang secara cuma-cuma, melainkan karena mereka
menghabiskan lebih banyak waktu untuk sekolah atau mengurus anak.
43
Richardson (87 tahun), salah satu penerima program yang saat ini masih tinggal di Dauphin.
Dia mengatakan kepada the Huffington post
22
, bahwa hanya tiga atau empat mantan
penerima Mincome yang masih hidup di antara 8.251 penduduk desa tersebut. Ketika
eksperimen Mincome dijalankan, Richardson adalah ibu dari enam orang anak. Ia memiliki
salon kecil di luar rumahnya yang bernama Fifth Avenue Beauty Chalet. Uang tunai yang ia
hasilkan dari salon tersebut menyumbangkan pendapatan bagi seluruh anggota keluarganya.
Ditambah dengan pendapatan dari suaminya, Gordon, yang bekerja pada perusahaan telepon
setempat.
Ibunya yang sedang sakit juga tinggal serumah dengan keluarganya pada waktu itu. Dia ingat
peneliti Mincome mengunjungi rumahnya secara teratur untuk menghitung berapa banyak
uang yang diperoleh oleh keluarganya. Ia membuat catatan secara rapi tentang
pendapatannya. Kemudian, Mincome akan memberikan tambahan basic income agar
pendapatan keluarganya memenuhi minimum pendapatan dasar untuk hidup layak pada saat
itu.
Ketika studi Mincome berakhir, pemerintah konservatif baru berkuasa. Sayangnya, mereka
tidak berminat untuk melanjutkan program ini. Bahkan tidak mau mendanai analisis riset
untuk program Mincome ini. Akhirnya, para peneliti diminta untuk mengarsipkan data-data
kajian ini di gudang milik pemerintah. Sekitar 1.800 kotak yang berisi hasil survei itu, sebagian
besar dalam bentuk tulisan tangan, masih teronggok di gudang pemerintah selama beberapa
dekade. Pemerintah dan akademisi sempat lupa bahwa mereka memiliki data yang sangat
berharga tersebut. Baru belakangan arsip-arsip ini dibuka kembali dan mulai untuk dianalisis.
Hampir selama lima tahun, Mincome telah membantu ribuan keluarga Dauphin yang berada
di bawah garis kemiskinan mendapatkan penghasilan layak. Ketika program ini berakhir,
penduduk setempat tidak terlalu kaget. Mereka tahu bahwa program ini hanya sementara.
Bagi pemerintah atau sebagian orang, program semacam Mincome ini mungkin hanya
dianggap kegiatan amal belaka. Bahkan dianggap program yang berbau politis. Namun dari
sudut pandang individu dan keluarga miskin, program semacam ini adalah kebutuhan. Bahkan
kebutuhan yang sangat mendesak. Ini adalah soal kemauan politik dan kepercayaan (trust):
If you give people a little bit of money, and you give people
a little bit of trust, people will find a way to live a
reasonable life.
22
https://www.huffingtonpost.ca/2014/12/23/mincome-in-dauphin-manitoba_n_6335682.html
44
Eksperimen UBI di Namibia
Basic Income Grant Coalition (BIGC)
23
telah melakukan eksperimen atau percobaan penerapan
UBI di Namibia. Eksperimen Namibia ini dikenal pula sebagai salah satu yang pertama
dilakukan secara cukup komprehensif di negara berkembang. Gagasan eksperimen ini menarik
karena masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi BIGC ingin memberikan contoh terlebih
dahulu sebelum mendorong pemerintah setempat untuk menerapkan kebijakan ini. Individu
dan organisasi yang tergabung dalam BIGC pun melakukan penggalangan dana secara
mandiri untuk mendanai eksperimen UBI ini. Beberapa kelompok gereja pun ikut
berkontribusi dalam penggalangan dana melalui jejaring mereka, seperti Lutherian World
Federation, United Evangelical Mission, Evangelische Kirche im Rheinland, Evangelische Kirche von Westfalen,
Friedrich Ebert Foundation, Bread for the World, dan lain-lain. Setelah terkumpul, proyek eksperimen
pun dimulai pada Januari 2008.
Komunitas yang dipilih sebagai penerima basic income dalam percobaan ini adalah warga
Otjivero, Omittara. Sebuah desa dengan penduduk miskin dan banyak pengangguran. Kurang
lebih ada 1000 orang partisipan dengan lama eksperimen selama 2 tahun ini. Dalam
eksperimen UBI ini, mereka yang berpartisipasi diberikan uang sejumlah N$ 100 per individu
per bulan. Syaratnya harus berumur di bawah 60 tahun dan tinggal di desa tersebut pada tahun
2007. Eksperimen pun dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip UBI seperti: (1) Universal
(2) diberikan secara tunai sebagai jaminan pendapatan dasar (3) diberikan dalam jumlah yang
sama untuk prinsip keadilan (redistributive justice).
Evaluasi terhadap pelaksanaan eksperimen pun dilakukan secara komprehensif oleh peneliti-
peneliti internasional maupun nasional. Beberapa akademisi penting pun diundang sebagai
advisory board dalam proyek ini, seperti Professor Nicoli Nattrass (South Africa), Professor
Mike Samson (USA), dan Professor Guy Standing (UK). Secara metodologi, evaluasi juga
dilakukan dengan beragam pendekatan, mulai dari survey (November 2007), wawancara
mendalam kepada partisipan, panel survey (Juli dan November 2008) dan studi kasus.
Hasil dari eksperimen ini pun cukup menarik. Setelah satu tahun berjalan, ditemukan
beberapa fakta lapangan yang menggembirakan.
Satu, pengenalan program UBI ternyata berhasil mendorong masyarakat untuk berinisiatif membentuk komite
bersama yang terdiri dari 18 anggota yang bertugas memberikan saran dan nasehat soal bagaimana mereka
membuat pengeluaran secara bijaksana. Para peneliti pun berkesimpulan bahwa pengenalan UBI ternyata
mampu mendorong mobilisasi, pemberdayaan, dan melahirkan inisiatif baru di tengah komunitas.
Dua, pengenalan program UBI di satu desa ini ternyata menarik warga desa lainnya atau keluarga yang
tinggal di luar desa penerima untuk bermigrasi masuk ke desa Otjivero. Hal ini tentu menjadi konsekuensi
dimana mereka melihat adanya peluang yang lebih baik di desa Otjivero dibanding masa sebelum mereka
menerima UBI. Para pendatang dari luar desa itu pun tetap bertahan tinggal di desa Otjivero meskipun mereka
tidak menerima uang dari program. Dengan kata lain, adanya UBI menyebabkan warga yang tinggal tidak
23
http://www.bignam.org/BIG_pilot.html
45
keluar desa dan bahkan bisa menarik kehadiran warga desa lain untuk datang. Sayangnya, akibat dari
masuknya pendatang ini, pada survey berikutnya, pendapatan per kapita warga desa Otjivero menjadi turun
dari $N 89/bulan (Januari 2008) menjadi $N 67/bulan (November 2008).
Tiga, tingkat kemiskinan rumah tangga turun secara signifikan. Satu tahun setelah program berjalan, jumlah
warga yang berada di bawah garis kemiskinan turun menjadi 37% dari 76% pada tahun sebelumnya. Di
antara rumah tangga yang tidak terpengaruh oleh kedatangan keluarga dari luar desa (in-migration), tingkat
kemiskinan turun hingga 16%. Artinya, penerapan UBI ternyata mampu menurunkan angka kemiskinan
rumah tangga secara signifikan. Bukan hanya itu, bahkan aktivitas ekonomi di desa pun meningkat dari 44%
menjadi 55%. Mereka yang semula menganggur mampu memulai wirausaha dan melakukan pekerjaan
produktif lainnya seperti membuat batu bata, berdagang makanan, dan menjahit pakaian. Hipotesis yang
mengatakan bahwa penerima UBI menjadi semakin malas pun terpatahkan oleh hasil eksperimen Namibia
ini.
Empat, nutrisi dan kesehatan anak-anak semakin meningkat. Dari hasil evaluasi yang merujuk teknik
pengukuran WHO, menunjukkan bahwa dalam 6 bulan pasca pemberian UBI, berat badan rata-rata anak
di desa Otjivero pun meningkat secara pesat. Pada November 2017, sekitar 42% anak-anak di desa ini
memiliki berat bada di bawah normal (underweight). Enam bulan kemudian, tinggal 17% anak-anak yang
underweight dan dalam satu tahun (November 2017), hanya 10% saja anak-anak yang masih berada di
bawah ambang normal. Artinya, UBI telah memberikan kemampuan kepada rumah tangga untuk
mengalokasikan makanan yang memadai untuk anak-anak mereka. Bukan hanya anak-anak, para penderita
HIV di desa itu pun juga dikabarkan mampu memenuhi kebutuhan makanan dan akses transportasi untuk
menuju tempat berobat secara lebih baik dibanding sebelum eksperimen dijalankan.
Lima, tingkat kehadiran anak ke sekolah meningkat. Sebelum eksperimen UBI, tingkat ketidakhadiran di
sekolah cukup tinggi mencapai 40%. Banyak alasan penyebabnya, seperti ketidakmampuan orang tua dalam
membayar uang sekolah anak-anaknya. Setelah program UBI berjalan, tingkat kemampuan membayar orang
tua meningkat menjad 90% dan hampir seluruh anak memiliki seragam sekolah masing-masing. Angka putus
sekolah anak pun turun drastis selama program berjalan, mulai dari 40% pada bulan November 2007, 5%
pada Juni 2008, dan 0% pada November 2008. Sungguh sebuah dampak yang sangat menggembirakan dari
UBI terhadap kualitas pendidikan dasar anak.
Enam, pemanfaatan fasilitas kesehatan meningkat. Sejak warga Otjivero menerima UBI, tingkat kehadiran
mereka ke Klinik setempat ikut meningkat. Setiap warga akan diminta membayar $N 4 untuk setiap kunjungan
mereka. Dari sini peneliti dapat melihat angka pemasukan klinik yang meningkat lima kali lipat dari N$ 250
per bulan menjadi N$ 1,300 per bulan. Dapat dibayangkan ketika mereka sebelumnya enggan memeriksakan
kesehatan keluarganya dan berobat akibat tidak memiliki biaya, begitu mereka menerima UBI, mereka menjadi
mampu untuk memeriksakan kesehatannya secara rutin.
Tujuh, UBI membantu mengurangi hutang rumah tangga. Hasil menggembirakan lainnya dari eksperimen
UBI adalah turunnya rata-rata hutang rumah tangga dari N$ 1,215 menjadi $N 772 dalam rentang waktu
satu tahun setelah program berjalan. Bukan hanya rata-rata hutang saja yang menurun, namun rata-rata
tabungan warga pun juga meningkat yang ditandai dengan bertambahnya kepemilikan hewan ternak dan
46
unggas. Dugaan bahwa konsumsi alkohol akan meningkat pesat selama program berhasil ditepis oleh warga
desa dengan menunjukkan bahwa warga miskin pun mampu mengelola keuangan rumah tangga dengan baik
apabila memiliki sumber daya yang cukup, utamanya berupa uang tunai.
Delapan, tingkat kriminalitas di lokasi percobaan menurun hingga 42% selama program berjalan. Tingkat
pencurian hewan ternak yang merupakan kasus umum di desa pun juga mengalami penurunan hingga 43%.
UBI juga dianggap mampu menurunkan angka ketergantungan perempuan kepada laki-laki serta relatif
memiliki kebebasan dari tekanan seksual yang sering menimpa perempuan. Selain dampak-dampak di atas
serta manfaat lainnya, secara keseluruhan, program UBI Namibia pun dianggap berhasil mendorong
pertumbuhan ekonomi lokal, mengurangi angka kemiskinan, serta mendorong pemberdayaan dan keberlanjutan
masyarakat desa. Baik untuk janga menengah maupun panjang.
Meskipun dianggap berhasil, sayangnya program UBI ini belum diadopsi juga oleh pemerintah
Namibia secara Nasional. Kebutuhan finansial untuk mendanai program UBI secara nasional
diperkirakan memerlukan N$ 1,2 hingga N$ 1,6 Milyar per tahunnya atau sekitar 2,2 – 3 %
dari total GDP Namibia. Sebuah angka yang cukup besar. Selain persoalan finansial, tentu ada
persoalan politik dan hal-hal lainnya yang menghambat komitmen pemerintah dalam
mengadopsi program yang terbukti mampu menurunkan angka kemiskinan dengan cukup
signifikan ini.
Setidaknya, para penerima manfaat program sudah berhasil memberikan contoh nyata kepada
dunia bahwa dengan memberikan uang yang ‘kecil’ saja kepada setiap warga, telah
memberikan dampak positif yang demikian banyak bagi keseluruhan komunitas. Dampak
utama dan paling penting tentunya bukan hanya soal ekonomi, kesehatan, dan pendidikan
semata, namun lebih dari itu adalah program ini mampu mengembalikan martabat
kemanusiaan dan mengurangi kesenjangan yang selama ini menjadi hantu menakutkan bagi
kemanusiaan.
47
Eksperimen BI di Ontario, Kanada
Pada pertengahan tahun 2018, gubernur Ontario yang baru saja terpilih dalam pemilu, Doug
Ford, mengumumkan bahwa Ia dan pemerintahan barunya akan menghentikan
program Ontario Basic Income Pilot (OBIP) yang sudah berjalan sejak tahun 2017. Partisipan pun
akan menerima pembayaran terakhirnya pada tanggal 31 Maret 2019. Beberapa aktivis yang
tergabung dalam Ontario Basic Income Network (OBIN) dan The Basic Income Canada Network (BICN)
pun merespon dengan mengeluarkan petisi untuk mencoba menghentikan kebijakan tersebut.
Lebih dari tiga puluh ribu orang turut menandatangani petisi penolakan tersebut. Dari
sejumlah orang yang mendukung petisi tersebut, sekitar seribu lima ratus orang diantaranya
adalah para penerima OBIP. Untuk mengantisipasi agar eksperimen yang telah berjalan tetap
dapat dievaluasi, OBIN and BICN pun menggelar survey kepada para penerima OBIP
tersebut pada Bulan Desember 2018 hingga pertengahan Januari 2019. Di dalam survey ini,
mereka memberikan sekitar 22 pertanyaan, baik terbuka maupun tertutup, kepada setiap
responden. Hasilnya, terdapat 424 responden atau sekitar 9,4% dari total penerima program
yang mengembalikan kuesioner.
Pada bulan Maret 2019, BICN and OBIN pun mengumumkan hasil kajiannya dengan
beberapa kesimpulan sebagai berikut
24
: Satu, dalam hal pemanfaatan uang yang diterima dari
program OBIP, responden menggunakannya dengan cara mereka sesuai permasalahan unik
yang dihadapinya masing-masing. Ada responden yang menggunakan tambahan uang tunai
tersebut untuk membayar hutang-hutangnya, ada yang pergi ke dokter gigi untuk
memeriksakan giginya, ada yang kembali ke sekolah, ada yang mendaftarkan anak-anaknya
untuk mengikuti program rekreasi, dan ada juga yang menyimpannya untuk keperluan tak
terduga di masa mendatang. Temuan paling seragam dalam pemanfaatan uang ini adalah
hamper seluruh partisipan menyatakan bahwa mereka mampu meningkatkan kualitas serta
frekuensi makannya menjadi lebih baik dari sebelum menerima UBI.
Dua, sekitar 80% penerima UBI menyatakan bahwa stres dan kecemasan psikologisnya
menurun setelah menjadi partisipan penerima OBIP. Penurunan kecemasan ini tidak datang
seketika, namun perlahan-lahan mengikuti manfaat lainnya seperti peningkatan rasa percaya
diri, peningkatan performa kerja, dan pengurangan kebutuhan untuk berobat. Artinya, dengan
menerima basic income, partisipan telah menunjukkan gejala positif dari sisi psikologis.
Kepastian bahwa ”besok saya bisa makan”, misalnya, adalah hal penting yang selalu menjadi
masalah bagi orang miskin. Teratasinya persoalan seperti ”uang makan” akan memberikan
dampak positif berlipat dalam diri individu maupun keluarga.
Tiga, dilihat dari respon untuk pertanyaan terbuka survey ini, peneliti menyimpulkan bahwa
OBIP telah turut mendorong seseorang keluar dari isolasi dan meningkatkan koneksi sosial
mereka. Di negara maju seperti Kanada, orang miskin cenderung terisolasi dari pergaualan.
Isolasi ini pula yang dianggap turut mendorong tingginya tingkat stres dan kecemasan karena
mereka tidak mendapatkan dukungan dari sistem sosial di sekitarnya. Dengan menerima UBI,
24
https://assets.nationbuilder.com/bicn/pages/42/attachments/original/1551664357/BICN_-_Signposts_to_Success.pdf
48
mereka menjadi memiliki kemampuan finansial yang lebih untuk meningkatkan nilai
kepantasan sosial mereka semisal dengan membeli pakaian yang lebih baik, mengajak anak-
anaknya untuk mengikuti aktivitas olah raga, menjadi relawan kegiatan sosial, dan lain-lain.
Koneksi sosial ini dapat pula dilihat dari meningkatnya waktu yang mereka habiskan bersama
teman, keluarga, dan anak-anak.
Empat, survey ini menunjukkan bahwa mayoritas pertisipan dalam program ini memiliki
tingkat pendidikan yang cukup terbatas serta memiliki pekerjaan yang tidak berprospek baik
atau tidak memiliki jenjang karir yang lebih tinggi (62,4%). Oleh karena itu, sebagian
responden (32,5%) memutuskan menggunakan basic income yang diterimanya itu untuk
meneruskan kembali sekolahnya atau meningkatkan keterampilan mereka. Ini merupakan
sinyal yang sangat bagus dimana ketika seseorang menerima uang cuma-cuma, mereka tetap
berpikir untuk meningkatkan pendidikan dan pengembangan dirinya. Dengan kata lain, yang
membuat mereka selama ini menyerah dan tidak melanjutkan pendidikan adalah karena
mereka tidak memiliki pilihan lain. Kehadiran UBI telah membuka kembali pilihan itu dan
mereka pun mengambil kesempatan emas itu tanpa ragu.
Lima, sebagian penerima OBIP juga menyatakan bahwa transfer tunai yang diterima dalam
program ini telah membantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan atau kesempatan kerja
yang lebih baik. Mereka mampu memperbaiki kendaraan (mobil) yang selama ini digunakan
untuk bekerja, membeil tiket bus untuk wawancara kerja, membeli bensin untuk kendaraan
mereka, dan lain-lain yang bersifat mendukung peningkatan performa kerja atau pun
kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sayangnya, tiba-tiba saja di tengah
perjalanan pilot OBIP ini, pemerintah menghentikan pendanaan dan membawa
dampak ”buruk” kepada para partisipan.
Dampak negatif tersebut berupa kembalinya kecemasan dan beberapa masalah kesehatan
akibat kehilangan jaminan yang selama beberapa bulan mereka nikmati. Rencana yang telah
mereka susun pun menjadi buyar. Sebagian bahkan keluar lagi dari sekolah karena ingin
mengalihkan uang sekolahnya untuk kebutuhan stok makanan. Mereka yang telah pindah ke
rumah sewa yang baru pun terancam untuk kembali keluar karena tidak lagi mendapatkan
tambahan uang dari OBIP. Mereka yang semula mencicil hutangnya sedikit demi sedikit pun
akhirnya mempercepat pembayaran hutangnya dan menunda rencana lainnya. Sebagian
berjaga-jaga dengan mulai menyimpan yang masih tersisa. Meskipun sebagian responden
mengaku akan mampu mengatasi kehilangan ini, namun hampir semuanya merasa kehilangan
harapan.
Pada akhir pertanyaan survey, para peneliti pun menanyakan dampak negatif dari OBIP ini.
Sebagian responden menjawab bahwa mereka masih mengalami masalah administrasi dan
birokrasi yang dianggap cukup sulit. Namun sebagian besar menyatakan bahwa satu-satunya
dampak negatif dari program ini adalah penghentian program itu sendiri oleh pemerintah. Hal
ini tentu menjadi perhatian para aktivis maupun kritikus UBI, dimana setiap eskperimen perlu
melihat dengan jeli aspek-aspek tak terduga seperti kebijakan politik yang berubah sewaktu-
waktu (mungkin karena pemilu atau pergantian kekuasaan) yang memberi dampak langsung
kepada keberlanjutan program UBI itu sendiri. Ini pula yang bisa menjadi kelemahan jika
program UBI sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah namun tidak didukung oleh
pemerintahan selanjutnya. Memayungi program UBI dalam sebuah Undang-Undang
mungkin akan menjadi salah satu solusi agar kebijakan seperti ini tidak tiba-tiba terhenti di
tengah jalan.
49
Eskperimen Basic Income di Korea Selatan
Di Korea Selatan, tepatnya di kota Daejeon, ada sekelompok generasi milenial yang telah
membuktikan bahwa mereka juga mampu berpikir kompleks dan bereksperimen untuk masa
depan yang lebih baik. Sejak Oktober tahun 2016, anak-anak muda di kota terbesar kelima di
Korea ini telah menginisiasi sebuah proyek bernama “Tio Su-Ki Project” atau sebuah proyek
penerapan basic income bagi warga kota.
Tio Su-Ki Project ini mengumpulan donasi dari 200 relawan yang masing-masing dengan
sukarela memberikan 6,470 Won Korea atau setara dengan 5.7 USD. Dari 200 relawan
tersebut kemudian dipilih tiga orang dengan cara diundi atau lotere. Ketiga orang yang
beruntung tersebut lalu mendapatkan uang tunai bulanan sebagai basic income sebesar 500.000
Won (444 USD) berturut-turut selama 6 bulan. Uang tersebut berasal dari hasil kolektif yang
dikumpulkan 200 relawan tadi. Sangat mirip seperti tradisi arisan yang biasa dijalankan di
Indonesia. Selama proses eksperimen berlangsung, ketiga orang penerima basic income itu
dipantau, diwawancara dan dievaluasi hingga ditemukan kesimpulan apakah dengan
menerima basic income semacam itu memberikan dampak positif atau negatif bagi individu
maupun keluarga mereka?.
Sebagai sebuah eksperimen yang melibatkan kehidupan nyata, proyek Tio Su-Ki ini patut
diapresiasi. Pasalnya, setelah berjalan satu tahun, hasil evaluasi terhadap tiga penerima basic
income ternyata benar-benar memberikan dampak positif yang besar bagi mereka. Dari laporan
yang dirilis, ketiga partisipan menghabiskan uangnya lebih banyak untuk aktivitas kultural
serta merasa mampu meningkatkan kualitas waktu dan kehidupan mereka menjadi lebih baik
dari sebelumnya. Kesuksesan proyek pertama ini akan disusul proyek-proyek serupa lainnya di
kota-kota lain, seperti proyek “The Hankyoreh 21” yang melibatkan 1.120 partisipan dan
“Comma Project” di Provinsi Joenbuk yang melibatkan 680 relawan. Sebuah eksperimen
kekinian yang menarik dan sangat memungkinkan untuk direplikasi di tempat-tempat lain.
Selain di Daejeon, salah satu provinsi di Korea Selatan, Gyeonggi, juga telah menggelar Basic
Income Exhibition pada tanggal 29 hingga 30 April 2019. Dalam acara ini, diluncurkan sebuah
program bertajuk Youth Basic Income, yaitu sebuah program yang memberikan uang sebesar 1
juta Korean Won ($US900) per tahun dalam bentuk mata uang lokal kepada setiap
penduduknya yang berusia 24 tahun. Program dan eksperimen Youth Basic Income ini melibatkan
hampir 170 ribu partisipan.
Program ini merupakan kelanjutan dari ide dan eksperimen Youth Dividend yang digagas
oleh Lee Jaemyung, mantan Walikota Seongnam. Sang walikota itu kini telah terpilih sebagai
Gubernur di Gyeonggi dan kini melanjutkan serta memperluas eskperimen basic income yang
dianggap sukses tersebut. Tentu hal ini menjadi sebuah kemajuan tersendiri bagi
50
perkembangan basic income di Korea. Meskipun belum benar-benar mengadopsi prinsip
universal”, namun beberapa prinsip lainnya seperti pemberian cuma-cuma (unconditional)
nampaknya dipercaya bisa menjadi solusi sekaligus pendorong perekonomian di wilayah
tersebut.
Dalam rangkaian acara yang akan digelar nanti, panitia juga mengundang para pakar basic
income dunia untuk turut berbicara dalam forum seminar dan konferensi, antara lain Annie
Miller (co-founder of BIEN and the chair of UK Citizens’ Basic Income Trust), Kang Namhoon (the chair
of Basic Income Korea Network (BIKN)), Almaz Zelleke (NYU Shanghai), Tomohiro
Inoue (Komazawa University, Japan), Sarath Davala (Vice-chair of BIEN, India), Sam Manning (Y
Combinator, USA), serta pembicara lokal dan nasional lainnya dari Korea Selatan.
Program ini juga membuktikan bahwa dengan political will yang kuat, basic income
sebenarnya bukanlah gagasan yang utopia. Gagasan ini justru dianggap sebagai
bentuk kebijakan ekonomi baru yang relevan dengan berbagai permasalahan di Abad 21 ini.
Namun demikian, salah satu kontroversi dan keterbatasan dalam program Youth Basic Income
ini adalah metode pembayarannya dalam bentuk mata uang lokal, dimana ia hanya bisa
dibelanjakan dalam satu kawasan Provinsi Gyeonggi saja. Tentu ini akan menjadi bahan
diskusi yang sangat menarik bagi para pegiat UBI di seluruh dunia.
51
Eksperimen Basic Income di Finlandia
Upaya perombakan sistem jaminan sosial di Finlandia sebenarnya telah berlangsung cukup
lama. Terutama sejak resesi ekonomi yang parah pada tahun 1990-an. Perdana Menteri Juha
Sipilä (2015-2019) telah berupaya untuk mereformasi sistem jaminan sosial ini agar lebih
sederhana, memberikan lebih banyak insentif untuk bekerja, dan mengurangi kerumitan
birokrasi yang ada saat ini. Pemerintah Finlandia juga berusaha untuk mempromosikan
budaya eksperimen sebagai bagian dari demokrasi yang representatif. Idenya adalah bahwa
dengan mencoba model-model jaminan sosial baru yang berbeda, maka pemerintah akan
mendapatkan informasi yang mungkin berguna untuk melakukan perbaikan secara nasional.
Tujuan utama dari percobaan Jaminan Penghasilan Dasar Finlandia adalah untuk
mempelajari efek dari eksperimen ini terhadap pekerjaan dan penghasilan warganya. Model
yang dipilih oleh Finlandia adalah eksperimen Jaminan Penghasilan Dasar Parsial, yaitu
sebesar 560 euro per bulan dan diberikan secara kondisional. Ini setara dengan jumlah
tunjangan pengangguran bulanan dan subsidi pasar tenaga kerja yang disediakan oleh Kela
(Lembaga Asuransi Sosial Finlandia).
Sekitar dua ribu orang berusia 25–58 tahun yang menerima tunjangan pengangguran dari
Kela pada November 2016, dipilih untuk menjadi partisipan dalam eksperimen ini. Mereka
dipilih secara acak. Lalu, pada bulan Juni 2018, Departemen Sosial dan Kesehatan Finlandia
melakukan evaluasi percobaan pendapatan dasar parsial ini. Eksperimen UBI ini, meskipun
parsial, adalah proyek yang unik dan data yang dihasilkannya diharapkan dapat digunakan
untuk mereformasi sistem jaminan sosial di negara itu. Terlepas dari kekurangannya,
percobaan Finlandia ini menarik karena partisipasi dalam studi ini dirancang sebagai RCT
(randomized controlled trial)
52
Tabel 2. Response Rates dari Survey Evaluasi Percobaan Basic Income di Finlandia (dari tahun
pertama eksperimen berjalan)
Kelompok Sasaran
Jumlah orang yang
dijangkau oleh survey
Jumlah orang yang
berhasil diwawancara
Response Rates (%)
Kelompok penerima
Basic Income
1.869
586
31,35
Kelompok Kontrol
(Tidak Menerima Basic
Income)
5.161
1.047
20.29
Total
7.030
1.633
23.23
Laporan survey dari Kela ini meliputi tahun percobaan 2017 dan 2018. Laporan tersebut berisi
analisis deskriptif tentang berbagai asperk, terutama aspek kesejahteraan pribadi penerima basic
income. Menurut hasil laporan tersebut, terdapat beberapa kesimpulan sementara:
Pertama, penerima pendapatan dasar tidak lebih baik atau lebih buruk dalam menemukan pekerjaan
daripada mereka yang berada dalam kelompok kontrol selama tahun pertama percobaan. Artinya,
tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik antar kelompok penerima dan kontrol.
Kedua, Penerima penghasilan dasar memiliki setengah hari lebih banyak pekerjaan di pasar tenaga
kerja terbuka daripada kelompok kontrol. Mereka lebih sering mendapatkan penghasilan dari pasar
tenaga kerja terbuka daripada mereka yang tidak menerima Basic Income (dengan satu poin
persentase).
Ketiga, kesejahteraan penerima jaminan penghasilan dasar lebih baik daripada kelompok kontrol.
Mereka yang ada di kelompok uji mengalami masalah yang jauh lebih sedikit terkait dengan kesehatan,
stres dan kemampuan untuk berkonsentrasi daripada yang ada di kelompok kontrol. Menurut hasil,
mereka yang menerima Basic Income ini juga jauh lebih percaya diri terhadap masa depan mereka
sendiri dibanding dengan mereka yang tidak menerima Basic Income.
Keempat, mereka yang berada di kelompok uji lebih percaya diri terkait prospek pekerjaan mereka
daripada kelompok kontrol. Mereka juga mendukung Jaminan Penghasilan Dasar ini dan secara
keseluruhan, penerima basic income memiliki pandangan yang jelas lebih positif dari daripada
kelompok kontrol, meskipun, banyak juga mereka yang berasal dari kelompok kontrol mendukung model
jaminan sosial ini.
Kelima, tidak ada perbedaan yang signifikan antar kelompok terkait dengan pekerjaan. Akan tetapi,
hasil survei menunjukkan perbedaan signifikan antar dua kelompok ini untuk aspek kesejahteraan yang
lainnya. Hasi ini tidaklah bertentangan sama sekali. Meskipun Jaminan Penghasilan Dasar tidak
berpengaruh pada status pekerjaan, namun ia memiliki efek signifikan pada kesejahteraan, kesehatan
mental, dan aspek keamanan psikis lainnya.
Hasil yang disajikan dalam laporan ini tentu saja masih pendahuluan, karena baru berasal dari
evaluasi tahun pertama. Oleh karena itu belum bisa ditarik kesimpulan tegas. Kela,
melaporkan bahwa hasil analisis yang lebih rinci akan dirilis pada tahun 2020.
53
Eksperimen Basic Income di Kenya
Sebuah lembaga amal Amerika Serikat, GiveDirectly
25
, meluncurkan percobaan Basic Income
Guarantee (BIG) selama 12 tahun di Kenya dengan nilai program lebih dari 30 juta dollar
Amerika. Proyek ini akan melibatkan lebih dari 26.000 orang penduduk desa miskin di Kenya.
Harapannya, pada tahun 2030 nanti, para periset akan memiliki data tentang bagaimana
pengaruh BIG terhadap penanggulangan kemiskinan disana. Organisasi yang berbasis di New
York ini memilih menerapkan BIG di daerah dengan “kemiskinan ekstrim” untuk lokasi
program mereka dengan tujuan dapat diamati perubahannya dalam waktu yang relatif singkat.
Program Basic Income Kenya ini memiliki desain sebagai berikut: satu, mereka membagi
penerima BIG ke dalam 4 kelompok desa yang dipilih secara acak dan kemudian dibandingkan.
Masing-masing kelompok akan menerima skema BIG yang berbeda:
Kelompok Desa A akan mendapatkan pendapatan dasar jangka Panjang, yaitu 40 desa dengan
masing-masing penduduk menerima sekitar $ 0,75 per orang dewasa per hari, dikirim setiap bulan
selama 12 tahun
Kelompok Desa B akan menerima pendapatan dasar jangka pendek, yaitu 80 desa dengan masing-
masing menerima jumlah bulanan yang sama, namun hanya selama 2 tahun
Kelompok Desa C akan mendapatkan pembayaran kumulatif, yaitu 80 desa dengan masing-masing
penerima menerima pembayaran sekaligus setara dengan nilai total pembayaran aliran jangka
pendek
Kelompok D akan menjadi kelompok kontrol, yaitu 100 desa yang penduduknya tidak menerima
uang tunai
Dua, mereka menggunakan jasa kontraktor independen untuk menjalankan survei atau
penelitian lalu mengumumkan kepada publik hasil penelitian tersebut untuk menjaga
transparansi. Tiga, dengan membandingkan kelompok desa pertama dan kedua akan
menjelaskan peran jaminan pendapatan dasar bagi masa depan mereka dari keputusan yang
mereka ambil hari ini (misalnya mengambil risiko untuk memulai bisnis). Perbandingan antara
kelompok kedua dan ketiga juga akan memberikan pemahaman kepada kita bagaimana orang
miskin memanfaatkan atau membagi uang dalam jumlah yang besar untuk memperbaiki masa
depannya.
25
https://www.givedirectly.org/basic-income/
54
Empat, evaluasi dampak pendapatan dasar terhadap akan ditinjau berdasarkan beragam faktor,
seperti: (1) status ekonomi (pendapatan, aset, standar hidup) (2) penggunaan waktu (pekerjaan,
pendidikan, rekreasi, keterlibatan masyarakat) (3) pengambilan risiko (bermigrasi, memulai
bisnis) (4) relasi gender (terutama pemberdayaan perempuan) serta (5) aspirasi dan pandangan
hidup.
Proyek besar ini digawangi oleh para peneliti dan ahli dari berbagai Lembaga terkemuka
seperti Abhijit Banerjee (pendiri J-PAL, profesor di MIT), Alan Krueger (mantan Ketua
Dewan Penasihat Ekonomi Presiden Obama, profesor di Princeton) dan Tavneet Suri
(Direktur Ilmiah untuk Afrika J-PAL). GiveDirectly juga menerima sumbangan publik di situs
webnya untuk jumlah berapa pun, dan orang dapat memilih untuk mendelegasikan dana
mereka untuk transfer tunai atau untuk eksperimen pendapatan dasar. Mereka memasukkan
91% donasi publik itu ke tangan penerima program di Kenya.
55
Indonesia: Dari BLT, PKH, Hingga UBI
Pemberian bantuan uang tunai secara langsung (cash transfer) dari negara kepada masyarakat
bukanlah hal baru bagi Indonesia. Sebutlah Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program
Keluarga Harapan (PKH) yang sudah dikenal luas serta sempat menjadi kontroversi di tengah
masyarakat dan para pengambil kebijakan. Program BLT merupakan contoh bantuan sosial
yang disebut sebagai Unconditional Cash Transfer (UCT) sedangkan PKH adalah bentuk
dari Conditional Cash Transfer (CCT). Dari penelitian yang dilakukan oleh Kwon & Kim (2015)
berjudul “The Evolution of Cash Transfer in Indonnesia: Policy Transfer and National Adoption” dapat
kita lihat bagaimana evolusi program-program jaminan sosial di Indonesia dua dekade yang
lalu (tahun 1999 s.d. 2008).
Gambar 4. Evolusi program pendampingan sosial di Indonesia (Kwon and Kim, 2015:432).
Dari tabel di atas terlihat bahwa program pendampingan sosial, termasuk di dalamnya skema
BLT, bermula dari krisis ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1997-1998. Pemerintah pada
56
waktu itu tidak memiliki banyak pilihan selain mengikuti saran dan dorongan dari lembaga
internasional, khususnya IMF, untuk menerapkan program-program jaminan sosial yang
bersifat darurat untuk melindungi kelompok masyarakat miskin (menurut kategori BPS) dari
dampak krisis ekonomi. Dari sini kita kemudian mengenal program Jaring Pengaman Sosial
(JPS) yang mencakup aspek kesehatan dan pendidikan serta subsidi beras. Banyak kajian dan
kritik yang menyatakan bahwa program JPS pada waktu itu tidak efektif, efisien, dan tepat
sasaran. Program Raskin (Beras Untuk Masyarakat Miskin) yang kemudian sangat populer
juga muncul pada tahun 2002 dan terus mengalami perbaikan-perbaikan dalam prosesnya.
Pasca krisis 1997-1998, Indonesia kembali menghadapi krisis lainnya pada tahun 2005 ketika
terjadi krisis dan kenaikan harga minyak dunia. Pada periode ini, pemerintah
kembali meluncurkan program untuk mengalihkan subsidi BBM secara langsung
kepada rumah tangga miskin. Dari kebijakan BLT inilah kemudian Indonesia mulai mencoba
membangun infrastruktur dan kelembagaan yang memadai untuk mendata, menjangkau, dan
memonitor evalasi pemberian cash transfer kepada masyarakat miskin di seluruh Indonesia.
Tentu saja banyak persoalan dalam implementasi di lapangan dalam paket kebijakan ekonomi
ini. Namun demikian, tidak sedikit pula pelajaran yang dapat diambil oleh pemerintah dan
masyarakat untuk kemudian berupaya mengintegrasikan bantuan tunai langsung ini dengan
jaminan sosial lainnya di masa mendatang. Termasuk, mempertimbangkan penerapan Basic
Income Guarantee (BIG)/Jaminan Pendapatan Dasar (JPD) yang menuntut kesiapan infrastruktur,
kelembagaan dan sistem yang lebih permanen dan holistik.
Pada tahun 2007, Pemerintah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) yang tak lain
adalah bentuk dari Conditional Cash Transfer (CCT) yang sudah lebih dulu dikenal di negara-
negara lain. PKH ini pada awalnya menyalurkan uang tunai kepada rumah
tangga sangat miskin dengan besaran antara Rp. 200.000,- s.d. Rp. 600.000,- per triwulan.
Desain dan tujuan spesifik dari PKH ini antara lain: (1) meningkatkan kondisi sosio-ekonomi
rumah tangga termiskin (2) meningkatkan tingkat pendidikan anak-anak (3) memperbaiki
status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu melahirkan, dan anak di bawah umur 6 tahun di rumah
tangga termiskin dan (4) meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan,
terutama untuk rumah tangga termiskin. Dibawah Kementerian Sosial, pilot project PKH
diterapkan di 5 Provinsi (Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Nusa
Tenggara Timur) serta 2 provinsi tambahan lainnya yaitu Sumatera Barat dan DKI Jakarta.
57
Gambar 5. Peta Lokasi Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) pada awal
digulirkan (Pilot Project).
Pada tahun 2011, Bank Dunia meliris laporan hasil evaluasi Program Keluarga Harapan
(PKH). Hasil evaluasi Bank Dunia menunjukkan bahwa program PKH ini memberikan
dampak signifikan terhadap peningkatan ekonomi, peningkatan akses dan
pemanfaatan fasilitas kesehatan dasar, dan peningkatan perilaku hidup sehat
pada rumah tangga sangat miskin penerima program. Namun demikian, untuk peningkatan
pemanfaatan layanan pendidikan dasar belum menunjukkan kemajuan yang berarti (Laporan
lengkap dapat diunduh disini). Banyak faktor penyebab ketidakberhasilan program ini di
beberapa tempat, antara lain faktor geografis yang mempengaruhi ketersediaan layanan
dasar kesehatan dan pendidikan, tingkat pendidikan orang tua, jenis pekerjaan
penerima program, tingkat pendapatan, hingga masalah gender.
Namun secara umum, sejak bergulir pada tahun 2007 yang lalu hingga saat ini, Direktorat
Jaminan Sosial mencatat bahwa PKH merupakan program yang dianggap efektif mengurangi
kemiskinan. PKH telah mengangkat sekitar 28,2 persen penerimanya keluar dari garis
kemiskinan. Selain itu, peserta PKH juga telah meningkat angka konsumsinya rata-rata sebesar
14 persen, begitu juga dengan akses mereka terhadap aneka layanan kesehatan dan pendidikan.
Pada tahun 2016, PKH akan menyasar kelompok rentan baru yaitu penyandang disabilitas
berat dan lansia berusia 70 tahun ke atas. Jumlah penerima dan jangkauan sasaran PKH
juga terus ditingkatkan oleh pemerintah. Meskipun, seperti disampaikan oleh Bappenas,
dampak kenaikan jumlah penerima manfaat program ini tentu saja akan berpengaruh
pada besaran uang tunai yang akan diterima.
58
Gambar 6. Cakupan PKH tahun 2007-2017. Sumber: Kementerian Sosial RI.
Dalam kebijakan penerapan PKH tahun 2017 Pemerintah juga mulai menyederhanakan
komponen bantuan untuk meningkatkan transparansi dan menyederhanakan administrasi.
Komponen dan besaran bantuan PKH pada saat ini antara lain: KPM Reguler (Rp.
1.890.000,-), KPM Lanjut Usia (Rp. 2.000.000,-), KPM Penyandang Disabilitas (Rp.
2.000.000,-), dan KPM di Papua dan Papua Barat (Rp. 2.000.000,-). Penyederhanaan
ini menjadi sangat penting mengingat pemerintah berkeinginan untuk terus memperluas
cakupan program ini.
Gambar 7. Cakupan Program Bantuan Langsung Bersyarat di Beberapa Negara Berkembang
(2015).
Disamping terus ditingkatkan kualitas penyelenggaraannya, pekerjaan rumah pemerintah
adalah memperluas cakupan PKH atau CCT ini, mengingat jika dibandingkan dengan negara
berkembang lainnya, cakupan CCT Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan
Brazil, Colombia, dan bahkan Philipina. Atau lebih baik lagi adalah dengan melebarkan
59
program PKH ini menjadi lebih “universal” dan individual (sebagaimana prinsip dan model
UBI). Dengan demikian, program semacam ini tidak hanya tepat sasaran, tetapi
juga tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat administrasi serta lebih penting dari itu
adalah mengurangi potensi penyelewengan atau korupsi (moral hazard) yang selalu menyelinap
dibalik rumitnya birokrasi.
60
Hambatan Penerapan UBI
Pada tahun 2017 lalu, suporter Universal Basic Income (UBI) mendapat angin segar dengan
banyaknya negara, pemerintah, serta donor yang memulai percobaan penerapan UBI ini. Kita
juga sangat antusias menunggu hasil implementasi UBI “model Finlandia” yang dijalankan
selama dua tahun. Ditambah dengan percobaan terbesar saat itu di Kenya yang melibatkan
ratusan desa dan ribuan partisipan. Namun pada tahun 2018, beberapa hambatan dan
“gangguan” mulai muncul terhadap UBI ini. Dimulai dari percobaan UBI Finlandia yang
tidak diperpanjang lagi, percobaan di Kanada yang dihentikan oleh politisi konservatif baru
yang sedang berkuasa, hingga percobaan dari Y-Combinator yang ternyata diundur hingga
2019 ini.
Tertundanya percobaan UBI ini tentu menghambat ketersediaan data yang sangat diperlukan
oleh para peneliti. Dari hasil eksperimen itulah kemudian para peneliti, baik pendukung
maupun kritikus, akan bisa menyampaikan argumennya. Apakah UBI layak untuk diterapkan
atau perlu perbaikan model? atau bahkan tidak layak sama sekali? Laporan dari MIT
technology review yang terbit 2 Januari 2019 lalu mengungkap setidaknya ada tiga masalah
utama yang mengganjal eksperimen UBI ini.
Pertama, Politik. Lagi-lagi kemauan dan political will dari penguasa sangat mempengaruhi
jalannya eksperimen UBI ini. Seperti kasus di Ontario, Kanada dan Finlandia, penghambat
utama adalah kalangan politisi yang menolak gagasan UBI ini. Seperti kita tahu, gagasan UBI
ini cukup sering disuarakan oleh kelompok liberal progressif yang memang mendukung
“kesetaraan untuk semua”. Ketika kelompok liberal ini kalah dalam pemilu dari kelompok
konservatif, maka mereka pun akan membuat kebijakan untuk segera menghentikan
eksperimen UBI ini.
Kedua, Sumber Daya Finansial (Dana). Memberikan uang secara cuma-cuma, meskipun hanya
sebatas untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, perumahan, dan pakaian,
nampaknya masih dianggap sangat mahal dan tidak menjadi prioritas pengeluaran pemerintah.
Mereka lebih setuju untuk memberikan bantuan itu dengan memberikan kategori atau
pengecualian-pengecualian. Memberikan sama rata pada semua warga negara dianggap
sebagai pemborosan. Padahal, UBI yang diberikan langsung kepada warga negara tersebut
61
sejatinya akan kembali ke dalam perekonomian melalui konsumsi rumah tangga. Seperti kita
tahu, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sejatinya mayoritas masih ditopang oleh Konsumsi
Rumah Tangga ini (57%). Bahkan, dengan jalan ini justru Pemerintah akan mampu
meningkatkan daya beli sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan
merata (trickle up economics).
Ketiga, UBI dianggap mengganggu sistem jaminan sosial yang sudah mapan. Seperti kita tahu,
banyak negara di Eropa maupun Amerika Serikat sendiri yang memiliki sistem jaminan sosial
untuk warga negaranya. Termasuk di Indonesia, kita juga memiliki Program Keluarga
Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar, BPJS, dan lain-lain yang menyasar keluarga miskin,
anak-anak, hingga lansia. Kehadiran UBI yang memiliki filosofi berbeda dengan sistem
jaminan sosial yang sudah ada bisa jadi dianggap ancaman atau mengganggu kemapanan.
Padahal kita tidak tahu, apakah sistem jaminan sosial yang dianggap sudah mapan tersebut
benar-benar masih relevan dan tepat sasaran? khususnya dalam menghadapi tantangan jobless
future akibat perkembangan AI dan ancaman pandemi yang lebih dahsyat. Yang wajib kita
ketahui sekarang adalah ketika ketimpangan sosial dan ekonomi semakin lebar, bentuk
jaminan sosial klasik ataukah UBI yang akan lebih dibutuhkan bagi pengentasan kemiskinan?
Bukan hanya kemiskinan dalam angka statistik, melainkan juga mampu memberikan
kemerdekaan bagi individu, menaikkan martabat si miskin, dan melepaskan individu dari
ketergantungan.
Nampaknya, ketiga hal di atas masih akan menjadi tantangan utama yang harus dijawab oleh
para pegiat UBI di seluruh dunia, termasuk para pendukungnya di Indonesia.
62
Daftar Pustaka
Banerjee, Abhijit V & Esther Duflo. 2020. Good Economics for Hard Times. New York: Public Affairs
Banerjee, Abhijit et al. 2019. Universal Basic Income in Developing World. MIT
Bregman, Rutger. 2017. Utopia for Realists: How We Can Build the Ideal World. New York: Little, Brown,
and Company
Friedman, Milton. 1962. Capitalism and Freedom. The University of Chicago Press
Hayek, Friedrich A. 2005. The Road to Serfdom: with The Intellectuals and Socialism. UK: The Institute of
Economic Affairs.
Jones, Damon & Ioana Marinescu. 2018. The Labor Market Impatcs of Universal and Permanent Cash
Transfers: Evidence from the Alaska Permanent Fund. NBER Working Paper No. 24312
Kangas, Olli et al. 2019. The Basic Income Experiment 2017 - 2018 in Finland: Preliminary Results.
Helsinki: Ministry of Social Affairs & Health
King, Martin Luther Jr. 1968. Where Do We Go from Here: Chaos or Community? Boston: Beacon Press.
Kwon, Huck-Ju and Woo-rim Kim. 2015. The Evolution of Cash Transfer in Indonesia: Policy Transfer and
National Adaptation. Asia & Pacific Policy Studies, vol 2, no 2, pp. 425-440
Lampman, Robert J. 1969. Nixon’s Family Assistance Plan. Institute for Research on Poverty. The University
of Wisconsin, Madison, Wisconsin.
Lehto, Otto. 2018. Basic Income Around the World: The Unexpected Benefits of Unconditional Cash Transfers.
UK: Adam Smith Research Trust
Ontario Basic Income Network (OBIN). 2019. Signposts to Success: Report of A BICN Survey of Ontario
Basic Income Recipients. Basic Income Canada Network
Oxford Economics. 2019. How Robots Change the World: What Automation Really Means for Jobs and
Productivity. UK: London
Paine, Thomas. 1795. Agrarian Justice. Digital edition 1999 by www.grundskyld.dk
Rhandawa, Dipinder S. 2019. Universal Basic Income: An Idea Whose Time Has Come. ISAS Insights: No.
566 – 28 May 2019
Widerquist, Karl. 2018. A Critical Analysis of Basic Income Experiments for Researchers, Policymakers, and
Citizens. Palgrave Macmillan
Yang, Andrew. The War on Normal People: The Truth About America’s Disappearing Jobs and Why Universal
Basic Income is Our Future? Hachette Books
63
Tentang Penulis
Yanu Endar Prasetyo. Founder & Koordinator IndoBIG Network. Bekerja sebagai peneliti
di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sejak tahun 2008. Saat ini sedang
menyelesaikan program PhD di Jurusan Sosiologi Pedesaan, University of Missouri, Amerika
Serikat. Penulis adalah life member dan UBI advocates di Basic Income Earth Network (BIEN) sejak
2017, UBI Lab Network (UK) sejak 2019, dan UBI Open Project (USA) 2020. Ia juga tercatat aktif
sebagai program leader untuk Deaton Scholars Program, The Deaton Institute, dan MU African
Interdisciplinary Studies Hub (Africa Hub) di University of Missouri, Columbia, MO.
64
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Should developing countries give all of their citizens enough money to live on? Interest in this idea has grown enormously in recent years, reflecting both positive results from a number of existing cash transfer programs and dissatisfaction with the perceived limitations of piecemeal, targeted approaches to reducing extreme poverty. We discuss what we know (and what we do not) about three questions: what recipients would likely do with the incremental income, whether this would unlock further economic growth, and whether giving the money to everyone (as opposed to targeting it) would be wise. Expected final online publication date for the Annual Review of Cell and Developmental Biology Volume 35 is October 7, 2019. Please see http://www.annualreviews.org/page/journal/pubdates for revised estimates.
Book
At least six different Universal Basic Income (UBI) experiments are underway or planned right now in the United States, Canada, the United Kingdom, Finland, and Kenya. Several more countries are considering conducting experiments. Yet, there seems to be more interest simply in having UBI experiments than in exactly what we want to learn from them. Although experiments can produce a lot of relevant data about UBI, they are crucially limited in their ability to enlighten our understanding of the big questions that bear on the discussion of whether to implement UBI as a national or regional policy. And, past experience shows that results of UBI experiments are particularly vulnerable misunderstanding, sensationalism, and spin. This book examines the difficulties of conducting a UBI experiment and reporting the results in ways that successfully improve public understanding of the probable effects of a national UBI. The book makes recommendations how researchers, reporters, citizens, and policymakers can avoid these problems and get the most out of UBI experiments.
Article
Cash transfers became a subject of international policy transfer, but the underlying policy process is far more complex than simple policy diffusion. In order to understand the development of cash transfers in Indonesia, it is necessary to examine the long-term policy evolution in the context of national politics. This paper analyses the policy evolution of cash transfers in Indonesia, focusing on the policy decision process at the national level since the Asian economic crisis. It tracks three critical conjunctures of social protection for the poor in which Indonesia tried to adapt cash transfer schemes and institutional frameworks, and eventually consolidated the social protection system. Cash transfers have been adapted in Indonesia in keeping with the strong political motivations of top policymakers for popular support in the context of democratisation, but policy transfers of cash transfers provided an important impetus for the development of social protection system in Indonesia.
seperti: (1) status ekonomi (pendapatan, aset, standar hidup) (2) penggunaan waktu (pekerjaan, pendidikan, rekreasi, keterlibatan masyarakat) (3) pengambilan risiko (bermigrasi, memulai bisnis) (4) relasi gender (terutama pemberdayaan perempuan) serta (5) aspirasi dan pandangan hidup
  • Evaluasi Empat
  • Dampak Pendapatan Dasar Terhadap Akan Ditinjau Berdasarkan Beragam Faktor
Empat, evaluasi dampak pendapatan dasar terhadap akan ditinjau berdasarkan beragam faktor, seperti: (1) status ekonomi (pendapatan, aset, standar hidup) (2) penggunaan waktu (pekerjaan, pendidikan, rekreasi, keterlibatan masyarakat) (3) pengambilan risiko (bermigrasi, memulai bisnis) (4) relasi gender (terutama pemberdayaan perempuan) serta (5) aspirasi dan pandangan hidup.
Atau lebih baik lagi adalah dengan melebarkan Daftar Pustaka
  • Colombia Brazil
  • Dan Bahkan Philipina
Brazil, Colombia, dan bahkan Philipina. Atau lebih baik lagi adalah dengan melebarkan Daftar Pustaka
Utopia for Realists: How We Can Build the Ideal World
  • Rutger Bregman
Bregman, Rutger. 2017. Utopia for Realists: How We Can Build the Ideal World. New York: Little, Brown, and Company Friedman, Milton. 1962. Capitalism and Freedom. The University of Chicago Press
The Road to Serfdom: with The Intellectuals and Socialism. UK: The Institute of Economic Affairs
  • Friedrich A Hayek
Hayek, Friedrich A. 2005. The Road to Serfdom: with The Intellectuals and Socialism. UK: The Institute of Economic Affairs.