ArticlePDF Available

Perlindungan Terhadap Wartawan Perang di Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Daerah Konflik Irak dan Suriah)

Authors:

Abstract

Pekerjaan wartawan di daerah konflik untuk menyampaikan fakta peperangan secara obyektif kerap kali mengancam nyawa. Dalam beberapa perjanjian internasional telah termuat ketentuan tentang perlindungan terhadap wartawan yang bertugas di daerah konflik, namun terdapat beberapa hambatan untuk menegakkan ketentuan perjanjian internasional tersebut. Persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan terhadap wartawan pada konflik bersenjata berdasarkan pada perjanjian internasional dalam hukum humaniter? Dan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melanggar hukum humaniter (perang) dengan cara “membunuh-menganiaya” wartawan perang? Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah hukum normatif (penelitian hukum kepustakaan) dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Data yang diperoleh adalah data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan seperti literatur, artikel dan situs-situs internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap wartawan yang bertugas saat konflik dalam hukum internasional diatur dalam Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977, dan Statuta Roma. Dalam rangka pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pelanggaran HAM terhadap wartawan dalam hal ini yaitu ISIS, terdapat hambatan yurisdiksi yang diatur dalam Statuta Roma. Meskipun demikian, masih terdapat peluang pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran HAM yang dilakukan ISIS terhadap wartawan, yaitu adanya tindakan dan langkah khusus dari Dewan Keamanan PBB. Kata Kunci: Perjanjian, Wartawan, dan Perang
17
Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2019: hlm. 17-30.
Copyright © 2018 Cepalo. Magister Ilmu Hukum,
Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia.
E-ISSN: 2598-3105 Open Access:
http://cepalo.fh.unila.ac.id/index.php/ojs
CEPALO
Perlindungan Terhadap Wartawan Perang di Daerah
Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional
(Studi Kasus Daerah Konflik Irak dan Suriah)
Protection of War Reporters in Armed Conflict Areas Based on
International Law (Case Study of the Iraq and Syria Conflict)
Desia Rakhma Banjarani
Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung
desiarahma7@gmail.com
Sri Sulastuti
Fakultas Hukum, Universitas Lampung
tutiunila@yahoo.co.id
Kisti Artiasha
Fakultas Hukum, Universitas Lampung
kisti_artiasha@yahoo.com
Abstrak
Pekerjaan wartawan di daerah konflik untuk menyampaikan fakta
peperangan secara obyektif kerap kali mengancam nyawa. Dalam beberapa
perjanjian internasional telah termuat ketentuan tentang perlindungan
terhadap wartawan yang bertugas di daerah konflik, namun terdapat
beberapa hambatan untuk menegakkan ketentuan perjanjian internasional
tersebut. Persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah
bagaimana perlindungan terhadap wartawan pada konflik bersenjata
berdasarkan pada perjanjian internasional dalam hukum humaniter? Dan
bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melanggar
hukum humaniter (perang) dengan cara “membunuh-menganiaya”
wartawan perang? Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah hukum
normatif (penelitian hukum kepustakaan) dengan tipe penelitian deskriptif
analitis. Data yang diperoleh adalah data sekunder yang berasal dari
sumber kepustakaan seperti literatur, artikel dan situs-situs internet. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap wartawan yang
bertugas saat konflik dalam hukum internasional diatur dalam Konvensi
Perlindungan Terhadap Wartawan Perang di Daerah Konflik… Desia RB, Sri S, Kisti A
18
Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I Konvensi
Jenewa 1977, dan Statuta Roma. Dalam rangka pertanggungjawaban
pidana bagi pelaku pelanggaran HAM terhadap wartawan dalam hal ini
yaitu ISIS, terdapat hambatan yurisdiksi yang diatur dalam Statuta Roma.
Meskipun demikian, masih terdapat peluang pertanggungjawaban pidana
atas pelanggaran HAM yang dilakukan ISIS terhadap wartawan, yaitu
adanya tindakan dan langkah khusus dari Dewan Keamanan PBB.
Kata Kunci: Perjanjian, Wartawan, dan Perang
Abstract
The work of journalists in conflict zones to convey the facts of war
objectively is often life-threatening. In several international treaties,
provisions regarding the protection of journalists working in conflict areas
have been included, but there are some obstacles to enforcing the provisions
of these international agreements. The issue to be discussed in this research
is how is the protection of journalists in armed conflict based on
international treaties in humanitarian law? And what about criminal
liability for offenders who violate humanitarian law (war) by "killing -
persecuting" war journalists?.
This study uses a normative legal problem approach (library law
research) with a descriptive analytical type of research. The data obtained
are secondary data from sources such as literature, articles and internet
sites. The results showed that the protection of journalists who served during
conflicts in international law was regulated in the 1907 Hague Convention,
1949 Geneva Convention, Additional Protocol I of the 1977 Geneva
Convention, and the Rome Statute. In the context of criminal responsibility
for perpetrators of human rights violations against journalists in this case,
ISIS, there are jurisdictional obstacles set out in the Rome Statute.
Nevertheless, there are still opportunities for criminal liability for human
rights violations committed by ISIS against journalists, namely the existence
of specific actions and steps from the UN Security Council.
Keywords: Agreement, Reporters, and War
Cara Mengutip (How to Cite): Desia Rakhma Banjarani, Sri Sulastuti, Kisti
Artiasha, “Perlindungan Terhadap Wartawan Perang di Daerah Konflik
Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Daerah Konflik Irak
dan Suriah)”, Jurnal Cepalo, 3 (1), (2019).
Jurnal Cepalo Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2019 E-ISSN: 2598-3105
19
A. Pendahuluan
Keberadaan wartawan
1
saat ini memiliki peran penting dalam memenuhi
hak masyarakat untuk mengetahui dan menegaskan hak asasi manusia,
mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat,
akurat,dan seimbang.
2
Untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat,
wartawan kerap kali diharuskan untuk terjun langsung ke lapangan untuk
mengungkap fakta dan peristiwa secara langsung. Sehingga dibutuhkan
seorang wartawan yang berani bertindak dalam menghadapi resiko-resiko
besar yang mungkin saja akan mengancam jiwanya. Begitu pula terhadap
wartawan perang yang berada atau ikut serta dalam medan pertempuran
yang nantinya mungkin akan menemui berbagai rintangan yang tidak diduga
sama sekali.
3
Dengan adanya kemajuan teknologi informasi di era saat ini, semua
orang dianggap selalu butuh informasi setiap saat dari berbagai sudut di
dunia. Oleh karena itu, setiap negara di dunia seolah berlomba-lomba untuk
memberitakan berbagai hal yang terjadi, baik secara regional, nasional
maupun internasional, termasuk pemberitaan tentang terjadinya suatu
konflik dan perang. Setiap terjadinya suatu konflik, beberapa negara di dunia
akan mengirim para wartawan pilihan mereka ke daerah konflik tersebut
untuk memberikan informasi yang berkualitas berdasarkan fakta-fakta
obyektif dengan kualitas berita yang lebih menarik dan lebih cepat untuk
dapat disampaikan kepada masyarakat maka wartawan diperlukan terjun
langsung ke daerah konflik tersebut.
Berita dan artikel dalam peperangan yang ditulis oleh wartawan berisi
tentang perincian menit dan peristiwa yang terjadi dalam peperangan seperti
lokasi geografis di mana mereka berada yang menggambarkan tentang
penderitaan setiap tentara yang gugur dalam peperangan dan kematian
orang-orang yang tidak bersalah.
4
Dengan kata lain, wartawan dalam
peperangan telah menjadi mata dan telinga bagi masyarakat di seluruh dunia.
Peran wartawan yang melaksanakan tugasnya di daerah konflik bukanlah
1
Wartawan merupakan profesi untuk memperoleh informasi dengan mendatangi sumbernya.
Istilah yang di gunakan adalah meliput. Hasil liputan tersebut akan wartawan tulis, kemudian
di serahkan redaktur kemudian di olah lagi dan di sajikan dalam bentuk tulisan di media
cetak, radio, atau televisi. Sulistiono, Senangnya Menjadi Wartawan, Yogyakarta: Citra Aji
Prama, (2012), hlm.2.
2
Ibid.
3
Zurriati, Perlindungan Terhadap Wartawan Perang Ditinjau Dari Hukum Humaniter
Internasional (Suatu Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Konvensi Jenewa 1949 Mengenai
Perlindungan Bagi Wartawan Perang Dalam Meliput Konflik Timor Timur)”, Tesis
Universitas Andalas, Fakultas Hukum, hlm. 1.
4
Vishnu Prabhu K.S dan Dr. Laxmi Dhar Dwivedi, “Journalists’ Reporting Efforts,
Techniques and Trends during War and Crisis Scenarios”, Global Media Journal, Vol 13,
Issue 24, hlm.2.
Perlindungan Terhadap Wartawan Perang di Daerah Konflik… Desia RB, Sri S, Kisti A
20
tanpa adanya resiko, bukan rahasia umum bila pekerjaan di daerah konflik
seperti pekerjaan wartawan akan mengancam nyawa dan jiwa mereka.
Bahkan kerap kali wartawan yang sedang bekerja di daerah konflik harus
mengalami berbagai pelanggaran HAM (hak asasi manusia) seperti luka-
luka, menjadi tawanan perang, bahkan meninggal dunia di daerah konflik.
Salah satu daerah konflik yang memakan banyak korban adalah Suriah
dan Irak, dimana sebagian besar konflik di daerah tersebut didalangi oleh
pasukan (Islamic State of Irak and Syiria) atau ISIS.
5
Beberapa korban dari
serangan ISIS diantaranya adalah wartawan, bahkan berdasarkan laporan
Federasi Wartawan Internasional tahun 2016, Irak adalah negara paling
mematikan di dunia bagi wartawan - dengan lebih dari 300 wartawan tewas
sejak tahun 1990 hingga 2015.
6
Salah satunya wartawan asal Jepang
bernama Kenji Goto yang dipenggal kepalanya pada Januari 2015. Lalu di
tahun 2014, ISIS juga mengeksekusi mati James Foley dan Steven Sotloff,
wartawan asal Amerika Serikat.
7
Adapun wartawan perempuan bernama
Ruqia Hassan yang diculik lalu dieksekusi mati oleh ISIS pada tahun 2016.
8
Setelah mengungkapkan pentingnya keberadaan wartawan di daerah
konflik namun keberadaan wartawan di daerah konflik justru beresiko tinggi
dan mengancam nyawa bahkan mengalami pelanggaran HAM, maka dapat
terlihat bahwa diperlukan adanya perlindungan bagi wartawan yang
melaksanakan tugasnya di daerah konflik. Kesadaran tentang pentingnya
perlindungan keberadaan wartawan dalam daerah konflik bukan merupakan
isu baru, dimana pembahasan tentang isu ini sudah berlangsung cukup lama
yaitu sejak era Perang Dunia terbukti dengan terbentuknya berbagai bentuk
dari perjanjian internasional yang memuat tentang perlindungan kepada
wartawan.
Perjanjian internasional tentang perlindungan terhadap wartawan
termuat dalam hukum humaniter atau hukum perang yang berisi sekumpulan
aturan tentang tata cara berperang dan perlindungan terhadap korban
perang.
9
Bila wartawan berada dalam suatu wilayah yang sedang berperang
5
ISIS (Islamic State of Irak and Syiria) atau Negara Islam Irak dan Syiria adalah gerakan
keagamaan yang berupaya untuk menegakkan pemerintahan atau negara yang berlandaskan
sistem islam (Khilafah Islamiyah) yaitu kelompok ekstremis yang mengikuti ideologi garis
keras Al-Qaidah dan berpedoman kepada prinsip-prinsip jihad global. Devi Aryani,
“Fenomena Radikalisme Gerakan Isis di Indonesia”, Jurnal Universitas Muhammadiyah
Surakarta, (2015), hlm.10.
6
Human Right Watch, “Iraq”, Coutry Summary, January 2017, hlm. 4.
7
https://m.tempo.co/read/news/2015/06/25/115678140/korban-kekejian-isis-dari-wartawan-
hingga-penderita-aids, diakses pada 25 Agustus 2017, jam 16:15 WIB.
8
http://global.liputan6.com/read/2405247/kisah-ruqia-hassan-jurnalis-cantik-yang-dieksekusi-
mati-isis, diakses pada 25 Agustus 2017, jam 16:19 WIB.
9
Adnan Buyung Nasution dan Patra M. Zen, Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi
Manusia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, (2006), hlm. 4.
Jurnal Cepalo Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2019 E-ISSN: 2598-3105
21
atau berkonflik maka dapat dipastikan bahwa wartawan berada dalam
perlindungan hukum humaniter. Perlindungan wartawan dalam hukum
humaniter termuat dalam berbagai perjanjian internasional yang disebut
sebagai konvensi, seperti Konvensi IV Den Haag 1907 tentang
Penghormatan Hukum-hukum Perang serta Kebiasaan Perang di Darat
(Respecting the Laws and Customs of War on Land) dan Konvensi Jenewa
III 1949 serta Protokol Tambahan I 1977. Dengan adanya hukum yang
memberikan perlindungan terhadap wartawan maka tindakan ISIS yang
melanggar HAM para wartawan dengan menculik dan membunuh mereka
merupakan tindakan yang melanggar hukum humaniter.
Pelanggaran dalam hukum humaniter atau disebut sebagai kejahatan
perang merupakan kejahatan internasional yang menjadi yurisdiksi materil
dari Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court
(ICC). ICC adalah pengadilan tetap dan independen yang dibentuk untuk
melakukan penyelidikan dan mengadili setiap orang yang melakukan
pelanggaran terberat terhadap hukum humaniter internasional, seperti
kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, genosida dan tindakan agresi.
10
Atas tindakan-tindakan keji ISIS terhadap wartawan yang melanggar hukum
humaniter, dapat dikatakan sudah seharusnya ICC sebagai pengadilan
permanen untuk menghukum ISIS. Namun untuk memberikan hukuman
kepada ISIS atas tindakannya yang melanggar hukum humaniter bukanlah
perkara yang mudah.
Hal tersebut berkaitan dengan adanya yurisdiksi
11
yang membatasi
kinerja ICC untuk menuntut ISIS, yakni yurisdiksi teritorial.
12
Berdasarkan
Statuta Roma, ICC dapat menjalankan yurisdiksinya atas siapapun (baik
warga dari negara pihak Statuta Roma 1998 ataupun bukan warga)
sepanjang kejahatan dilakukan di wilayah Negara Pihak Statuta Roma 1998
dan ICC juga dapat menjalankan kewenangannya terhadap kejahatan
internasional di wilayah negara manapun (baik wilayah Negara Pihak Statuta
Roma 1998 ataupun bukan negara pihak) sepajang pelakunya adalah warga
dari Negara Pihak.
13
Dalam hal ini kejahatan yang dilakukan ISIS berkisar
diwilayah Irak dan Suriah dimana kedua negara tersebut belum meratifikasi
Statuta Roma sehingga membuat ICC tidak memiliki yurisdiksi atas kedua
10
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional, Mengenal ICC
(Mahkamah Pidana Internasional), Jakarta: IKOHI, (2009), hlm. 9.
11
Yurisdiksi dalam pengertian hukum berarti hak/kekuasaan/kewenangan suatu negara untuk
membuat, mengatur dan menegakkan aturan terhadap orang, benda, dan peristiwa-peristiwa
yang terjadi dalam batas teritorialnya. Abdul Muthalib Tahar, Hukum Internasional dan
Perkembangannya, Bandar Lampung: PKKPUU Unila, (2013), hlm. 92.
12
Yurisdiksi terhadap semua orang dan benda di dalam batas-batas teritorialnya dan dalam
semua perkara perdata dan pidana yang timbul di dalam batas-batas teritorial ini. J. G. Starke,
Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh, Jakarta: Sinar Grafika, (2010), hlm.270.
13
Pasal 12 dan 13 Statuta Roma.
Perlindungan Terhadap Wartawan Perang di Daerah Konflik… Desia RB, Sri S, Kisti A
22
negara tersebut. Meskipun demikian, bukan berarti menjadi
ketidakmungkinan bagi ICC untuk menuntut ISIS berdasarkan Statuta Roma.
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka persoalan yang akan
dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan terhadap
wartawan pada konflik bersenjata berdasarkan pada perjanjian internasional
dalam hukum humaniter? Dan bagaimana pertanggungjawaban pidana dari
pelaku yang melanggar hukum humaniter (perang) dengan cara “membunuh-
menganiaya” wartawan perang? Penelitian ini menggunakan pendekatan
masalah hukum normatif (penelitian hukum kepustakaan) dengan tipe
penelitian deskriptif analitis. Data yang diperoleh adalah data sekunder yang
berasal dari sumber kepustakaan seperti literatur, artikel dan situs-situs
internet.
B. Pembahasan
1. Perlindungan Terhadap Wartawan Perang Menurut Hukum
Internasional
Salah satu sumber hukum internasional adalah perjanjian yang berisikan
instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau
subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama, yang
mana pembuatannya diatur oleh hukum internasional dan menimbulkan
akibat hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya.
14
Perjanjian
dalam hukum internasional dapat mencangkup berbagai aspek seperti
ekonomi, sosial, budaya, bahkan hingga peperangan. Menurut hukum
internasional, perjanjian tentang peperangan
15
disebut sebagai hukum
humaniter yang didalamnya juga mengatur tentang perlindungan wartawan
dalam daerah konflik bersenjata.
Secara umum perjanjian internasional yang mengatur tentang
perlindungan terhadap wartawan di daerah konflik termuat dalam konvensi.
Konvensi merupakan suatu instrumen yang biasanya digunakan dalam
perjanjian-perjanjian multilateral baik terbatas maupun terbuka yang
mengatur hal-hal yang dianggap sangat penting, dan biasanya hal-hal
tersebut bukan hal yang sederhana dan diatur secara mendetail.
16
Dalam hal
ini konvensi yang mengatur tentang perlindungan wartawan di daerah
konflik termuat dalam hukum humaniter. Tujuan dari Hukum Humaniter
14
Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika
Global, Bandung: Alumni, (2008), hlm. 82.
15
Perang adalah konflik antar satu negara dengan negara lain negara untuk kontrol politik atas
orang, wilayah, atau sumber daya. Eric J. Schnitzer, Lieutenant Colonel, USAF, Perfecting
War: Searching for the Silver Bullet, Alabama: Maxwell AFB, (2005), hlm.275.
16
F.A. Whisnu Situni, Identifikasi dan Reformulasi Sumber-Sumber Hukum Internasional,
Bandung: Mandar Maju, (1989), hlm. 10.
Jurnal Cepalo Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2019 E-ISSN: 2598-3105
23
adalah untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang menderita atau
yang menjadi korban dari perang, baik mereka yang secara nyata dan aktif
dalam pertikaian (kombat), maupun mereka yang tidak turut serta dalam
pertikaian (penduduk sipil).
17
Selain itu, hukum humaniter hanya berlaku saat suatu konflik bersenjata
terjadi dan untuk mengidentifikasi keberlakuan hukum humaniter maka
harus dibedakan antara konflik bersenjata internasional dan konflik
bersenjata non-internasional.
18
Tidak hanya mengatur tentang tata cara
berperang yang dimuat dalam hukum Den Haag,
19
tetapi hukum humaniter
internasional juga memberi perlindungan terhadap korban dari perang
tersebut yang termuat dalam hukum jenewa.
20
Pada hukum den haag perlindungan terhadap wartawan diatur dalam
Konvensi IV Den Haag 1907 tentang Penghormatan Hukum-hukum Perang
serta Kebiasaan Perang di Darat (Respecting the Laws and Customs of War
on Land) Pasal 13 yang menyatakan:
21
“Individuals who follow an army without directly belonging to it such as
newspaper correspondents and reporters, sulters and contractors, who fall
into enemy's hands and whom the latter thinks fit to detain, are entiteld to be
treated as prisoners of war, provided they are in possesion of certificate
from the military authorities of the army which they are accompanying”.
Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang jurnalis
(dengan istilah: news paper correspondent and reporters), yang jatuh ke
tangan salah satu pihak berperang dan ditahan oleh salah satu pihak
berperang tersebut maka ia diperlakukan (treated)sebagai tawanan perang
namun jurnalis tersebut juga dapat tidak dianggap sebagai tawanan perang.
Untuk memenuhi syarat diperlakukan sebagai tawanan perang, para jurnalis
harus memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh pimpinan angkatan
17
Haryomataram, Pengantar Hukum Humaniter, Jakarta: Raja Grafindo, (2005), hlm 3.
18
Roberta Arnold, International Humanitarian Law dan Human Rights Law, Boston:
Martinus Nijhoff Publisher, (2008), hlm.357.
19
Hukum Den Haag (The Hague Laws) merupakan sumber hukum humaniter tertulis yang
memiliki fokus pengaturan terhadap tata cara peperangan serta jenis persenjataan yang
diperkenankan untuk dipakai selama masa perang.Hukum Den Haag lebih terkait dengan
peraturan mengenai cara dan sarana bertempur dan memusatkan perhatiannya pada tindakan
operasi militer. C. De Rover, To Serve and To Protect Acuan Universal Penegakan HAM,
Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2000), hlm. 100.
20
Hukum Jenewa atau dalam bahasa inggris disebut The Geneva Laws yaitu hukum yang
mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang.
Secara umum hukum jenewa merujuk pada sekelompok norma Hukum Humaniter
Internasional yang lebih terfokus pada kondisi korban perang. Harry Purwanto, “Hukum
Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia”, Mimbar Hukum,Vol. 18, No. 2,
(2006), hlm 189
21
Convention (IV) 1907 respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex:
Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land.
Perlindungan Terhadap Wartawan Perang di Daerah Konflik… Desia RB, Sri S, Kisti A
24
bersenjata yang mereka ikuti, dengan adanya sertifikat tersebut jika seorang
jurnalis ditahan oleh pihak berperang maka jurnalis itu diperlakukan sebagai
tawanan perang, sebaliknya jika jurnalis tidak memiliki sertifikat dari salah
satu pasukan bersenjata maka bila jurnalis ditahan, maka jurnalis itu dapat
diperlakukan tidak seperti tawanan perang.
Untuk menegaskan kembali perlindungan terhadap wartawan yang
terdapat dalam hukum den haag, maka hukum jenewa sebagai hukum yang
melindungi korban perang kembali menyebutkan perlindungan terhadap
wartawan dalam Pasal 4 Konvensi III Jenewa 1949 tentang Perlakuan
terhadap Tawanan Perang telah ditentukan golongan-golongan yang
dianggap sebagai tawanan perang, dimana jurnalis termasuk dalam golongan
ke-empat. Pasal 4 bagian A (4) dimana dinyatakan:
22
“Persons who accompany the armed forces without actually being
members thereof, such as civilian members of military aircraft crews, war
correspondents, supply contractors, members of labour units or of services
responsible for the welfare of the armed forces, provided that they have
received authorization, from the armed forces which they accompany, who
shall provide them for that purpose with an identity card similar to the
annexed model”.
Berdasarkan pasal tersebut dapat terlihat bahwa tidak terdapat banyak
perbedaan dengan Pasal 13 Konvensi IV Den Haag 1907 yang telah
disebutkan sebelumnya, yakni keberadaan wartawan dalam konflik
bersenjata masih diberikan syarat dengan adanya kartu identitas yang
dikeluarkan oleh salah pihak berperang. Namun adapun terdapat perbedaan,
dimana pada Pasal 13 Konvensi IV Den Haag 1907 istilah untuk wartawan
adalah news corespondents and reporters, sedangkan dalam Pasal 4
Konvensi III Jenewa 1949, istilah wartawan berubah menjadi war
correspondents.
Selain itu, penegasan tentang perlindungan wartawan juga diatur dalam
Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977
23
yang mengatur tentang
perlindungan korban pada perang internasional. Dalam Protokol Tambahan I
perlindungan wartawan diatur secara tegas dalam sub bagian III Pasal 79
ayat (1), (2), (3). Pada ayat (1) menyebutkan bahwa status wartawan dalam
konflik bersenjata harus dianggap sebagai warga sipil, sedangkan dalam ayat
(2) menjelaskan bahwa wartawan akan dilindungi di bawah konvensi
22
Geneva Convention (III) on Prisoners of War, 1949 and its commentary
23
Protokol Tambahan I merupakan pelengkap dari Konvensi Jenewa 1949 yang terdiri dari
Protokol Tambahan I dan Protokol Tambahan II, meskipun hanya bersifat pelengkap Protokol
Tambahan I menjelaskan secara signifikan tentang perlindungan bagi korban-korban perang
seperti warga sipil yang terluka maupun tewas.
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/additional-protocols-1977.htm, diakses
pada 10 September 2016, jam 20:11 WIB
Jurnal Cepalo Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2019 E-ISSN: 2598-3105
25
jenewa dan protokol ini, asalkan mereka tidak mengambil tindakan yang
dapat mempengaruhi dan memberi kerugian pada orang-orang sipil, dan
tanpa mengurangi hak sipil sebagai wartawan perang yang ditugaskan pada
angkatan perang. Adapun dalam ayat (3) menjelaskan tentang syarat
wartawan agar dapat bertugas dalam konflik bersenjata yaitu wartawan harus
memiliki kartu tanda pengenal wartawan yang dikeluarkan oleh pemerintah
negara dari mana wartawan itu merupakan warganegaranya atau negara
wartawan itu bertempat tinggal atau dimana kantor pemberitaan yang
mempekerjakannya berada.
24
2. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku yang Melanggar Hukum
Humaniter (Perang) terhadap Wartawan Perang
Berdasarkan pemaparan di atas dapat terlihat dengan jelas bahwasannya
wartawan dalam konflik bersenjata dilindungi oleh hukum humaniter.
Namun dengan adanya peraturan tersebut tidak menutup kemungkinan dapat
menjadikan wartawan sebagai korban dari konflik bersenjata. Hal tersebut
dapat terlihat pada konflik di Irak dan Suriah yang didalangi oleh Islamic
State of Irak and Syiria atau ISIS. Pada konflik tersebut telah banyak
memakan korban jiwa, korban-korban tersebut salah satunya adalah
wartawan. Sejak 2011 ISIS kerap kali melakukan penyerangan terhadap
wartawan laki-laki maupun perempuan yang berasal dari beberapa negara,
bahkan dilaporkan sejak tahun 2011 ISIS telah mengeksekusi mati 17
wartawan dan menculik 80 wartawan.
25
Bahkan saat para wartawan tersebut
diculik, ISIS kerap kali melakukan tindakan kekerasan dan pelanggaran hak
asasi manusia hingga berakhir dengan eksekusi mati pada wartawan-
wartawan tersebut.
Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa wartawan dalam
konflik bersenjata dilindungi oleh hukum humaniter, bahkan apabila
wartawan telah tertangkap oleh musuh dalam konflik bersenjata maka ia
harus dilindungi sebagai masyarakat sipil, apabila memenuhi syarat tertentu
maka wartawan akan ditetapkan sebagai tawanan perang yang memiliki hak-
hak untuk dilindungi.
26
Namun apa yang terjadi pada wartawan saat konflik
bersenjata di Irak dan Suriah yang dilakukan oleh ISIS telah melanggar
ketentuan dalam hukum humaniter. Sehingga ISIS sebagai tersangka
24
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12
Agustus 1949 Dan Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-
Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) dan Bukan Internasional (Protokol II),
Jakarta: Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, (2003), hlm. 110.
25
https://m.tempo.co/read/news/2015/06/25/115678140/korban-kekejian-isis-dari-wartawan-
hingga-penderita-aids, diakses pada 25 Agustus 2017, jam 16:15 WIB.
26
Pasal 45 dan Pasal 79 Bagian II Protokol Tambahan I 1977 Konvensi Jenewa.
Perlindungan Terhadap Wartawan Perang di Daerah Konflik… Desia RB, Sri S, Kisti A
26
utamanya harus diadili atas kejahatan perang yang telah ia perbuat. Satu-
satunya pengadilan permanen di dunia yang memiliki yurisdiksi untuk
menghukum pelaku kejahatan perang yang melanggar hukum humaniter
adalah Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Dengan kata lain, ISIS
dapat diadili oleh ICC atas kejahatan yang mereka perbuat.
Namun untuk memberikan hukuman kepada ISIS atas tindakannya yang
melanggar hukum humaniter bukanlah perkara yang mudah. Hal tersebut
berkaitan dengan adanya yurisdiksi ICC yang membatasi kinerja ICC untuk
menuntut ISIS, yakni yurisdiksi teritorial. Hal ini didasarkan pada ketentuan
yang termuat dalam perjanjian internasional yang menjadi tonggak kerja ICC
yaitu Statuta Roma.
27
Statuta sendiri merupakan salah satu bentuk dari
perjanjian internasional yang digunakan sebagai instrumen dari perjanjian
yang akan membentuk dan melandasi suatu organisasi internasional.
28
Berdasarkan Statuta Roma, ICC dapat menjalankan yurisdiksinya atas
siapapun (baik warga dari negara pihak Statuta Roma 1998 ataupun bukan
warga) sepanjang kejahatan dilakukan di wilayah Negara Pihak Statuta
Roma 1998 dan ICC juga dapat menjalankan kewenangannya terhadap
kejahatan internasional di wilayah negara manapun (baik wilayah Negara
Pihak Statuta Roma 1998 ataupun bukan negara pihak) sepajang pelakunya
adalah warga dari Negara Pihak. Dalam hal ini kejahatan yang dilakukan
ISIS berkisar diwilayah Irak dan Suriah dimana kedua negara tersebut belum
meratifikasi Statuta Roma sehingga membuat ICC tidak memiliki yurisdiksi
atas kedua negara tersebut. Dengan tidak adanya yurisdiksi ICC pada Irak
dan Suriah maka ISIS tidak dapat dilaporkan kepada ICC dan ICC tidak
dapat begitu saja mengadili ISIS tanpa adanya yurisdiksi. Meskipun
demikian, bukan berarti tidak ada cara bagi dunia untuk mengadili ISIS atas
segala bentuk kehajatan yang mereka perbuat. Karena bagaimanapun, tujuan
dibentuknya ICC adalah untuk meningkatkan keadilan distributif sehingga
akan tidak adil jika ISIS tidak dapat diadili mengingat korban ISIS yang
tidak sedikit.
29
Berdasarkan ketentuan Statuta Roma 1998, ICC memang tidak memiliki
yurisdiksi bagi pelaku kejahatan bukan warga negara dari negara pihak
ratifikasi Statuta Roma, dan kejahatan yang tidak dilakukan di negara pihak.
Namun jika kejahatan internasional dilakukan oleh bukan warga negara dari
27
Statuta Roma adalah perjanjian internasional yang melandasi pendirian Pengadilan Pidana
Internasional (ICC) yang dibentuk berdasarkan Konferensi Internasional di Roma pada tahun
1998. Dengan tujuan melaksanakan yurisdiksinya pada kejahatan yang paling serius dalam
pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional dan humaniter. Coalition for the
International Criminal Court (CICC), Core Crimes Defined in the Rome Statute of the
International Criminal Court, New York: Sally Eberhardt, Media Liaison, (2017), hlm. 1.
28
F.A. Whisnu Situni, Op.Cit., hlm.48.
29
Heni Siswanto, Hukum Pidana Internasional Teori dan Praktik, Bandar Lampung: Aura,
(2016), hlm.31.
Jurnal Cepalo Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2019 E-ISSN: 2598-3105
27
negara pihak ratifikasi Statuta Roma, dan kejahatan yang tidak dilakukan di
negara pihak maka ICC tetap dapat mengadili pelaku kejahatan tersebut
berdasarkan rujukan Dewan Keamanan PBB,
30
sebagai badan yang memiliki
kewajiban untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia.
31
Sehingga ICC
dapat mengadili dan menghukum ISIS namun berdasarkan rekomendasi dari
Dewan Keamanan PBB. Namun hingga saat ini Penuntut Umum ICC belum
juga melakukan penyelidikan terhadap ISIS atas berbagai tindak kejahatan
yang mereka perbuat, sehingga dapat dikatakan Dewan Keamanan belum
mengajukan usulan terhadap Penuntut Umum ICC untuk menyelidiki ISIS.
Namun bukan berarti Dewan Keamanan diam saja atas kejahatan yang
dilakukan oleh ISIS, dalam hal ini Dewan Keamanan telah mengeluarkan
beberapa resolusi terkait atas berbagai kejahatan yang diperbuat oleh ISIS,
seperti pada 16 Desember 2015 Dewan Kemanan mengeluarkan resolusi
S/PRST/2015/25 tentang penyelidikan perdagangan orang, wanita dan anak-
anak yang dilakukan oleh ISIS. Kemudian pada 24 APRIL 2015 Dewan
Kemanan kembali mengeluarkan resolusi S/PRST/2015/10 tentang krisis
kemanusiaan di Suriah. Lalu pada 2015 Dewan Kemanan mengeluarkan
resolusi SC/12090 tentang saran penyelidikan terhadap dana gelap yang
digunakan ISIS serta penyelidikan pada anggota ISIS. Adapun Dewan
Keamanan pada akhirnya membentuk resolusi 21 Desember 2016
A/RES/71/248 untuk mendirikan suatu Mekanisme Internasional yang adil
dan independen untuk membantu penyelidikan dan penuntutan mereka yang
bertanggung jawab atas kejahatan paling serius di bawah hukum
internasional yang dilakukan di Suriah sejak Maret 2011. Resolusi tersebut
dirancang oleh Liechtenstein dan disahkan dengan 105 suara negara yang
mendukung dan 15 negara menolak dan 52 negara abstain.
32
Sejauh ini dapat
terlihat, bahwa upaya nyata Dewan Keamanan dalam melakukan penuntutan
terhadap ISIS belum membuahkan hasil nyata terkait dengan hukuman yang
pantas diterima ISIS atas setiap kejahatan yang mereka lakukan.
C. Penutup
Perlindungan wartawan yang bertugas saat konflik diatur dalam
beberapa perjanjian internasional seperti Konvensi Den Haag 1907,
Konvensi Jenewa 1949, dan Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977,
30
Dewan Keamanan adalah badan utama dari PBB yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris,
Prancis, Uni Soviet, dan Cina sebagai anggota tetap Dewan Keamanan. Dewan Keamanan
memiliki tugas khusus dalam bidang perdamaian dan keamanan internasional dimana lima
negara ini memiliki peranan dalam peperangan melawan fasisme. Sri Setianingsih Suwardi,
Pengantar Hukum Organisasi Internasional, Jakarta: UI Press, 2004, hlm. 252.
31
Pasal 13 Statuta Roma.
32
http://www.securitycouncilreport.org/un-documents/syria/, diakses pada 3 November 2017,
jam 11:02 WIB.
Perlindungan Terhadap Wartawan Perang di Daerah Konflik… Desia RB, Sri S, Kisti A
28
bahkan pelanggaran HAM terhadap wartawan juga termasuk dalam kategori
kejahatan perang yang menjadi salah satu yurisdiksi materil Statuta Roma.
Statuta Roma merupakan salah satu bentuk dari perjanjian internasional yang
telah disepakati oleh negara-negara di dunia dan telah menjelma menjadi
suatu hukum yang harus dipatuhi oleh negara-negara di dunia. Sebagai salah
satu perjanjian yang telah menjadi hukum internasional, dalam hal ini Statuta
Roma juga memiliki kekuatan yuridis dalam menegakkan keadilan dan
menghukum setiap pelaku kejahatan tidak beradab yang terjadi di belahan
dunia manapun, termasuk kejahatan perang yang dilakukan oleh ISIS.
Sehingga kekuatan hukum yang dimiliki Statuta Roma tidak dapat diragukan
lagi dalam rangka menghukum ISIS sebagai pelaku kejahatan perang. Atas
pelanggaran HAM dilakukan ISIS terhadap wartawan, maka ISIS dapat
diadili oleh ICC melalui rujukan oleh Dewan Keamanan PBB berdasarkan
ketentuan yang diatur dalam Statuta Roma 1998.
Daftar Pustaka
A. Buku
Adnan Buyung Nasution dan Patra M. Zen. (2006). Instrumen Internasional
Pokok Hak Asasi Manusia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Arnold, Roberta. (2008). International Humanitarian Law dan Human
Rights Law. Boston: Martinus Nijhoff Publisher.
Coalition for the International Criminal Court (CICC). (2017). Core Crimes
Defined in the Rome Statute of the International Criminal Court. New
York: Sally Eberhardt, Media Liaison.
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2003). Protokol
Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 Dan
Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-Korban
Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) dan
Bukan Internasional (Protokol II), Jakarta: Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia
Eric J. Schnitzer, Lieutenant Colonel, USAF. (2005). Perfecting War:
Searching for the Silver Bullet. Alabama: Maxwell AFB.
Haryomataram. (2005). Pengantar Hukum Humaniter. Jakarta: Raja
Grafindo.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional. (2009).
Mengenal ICC (Mahkamah Pidana Internasional). Jakarta: IKOHI.
Mauna, Boer. (2008). Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan
Fungsi dalam Era Dinamika Global. Bandung: Alumni.
Rover, C. De. (2000). To Serve and To Protect Acuan Universal Penegakan
HAM, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Jurnal Cepalo Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2019 E-ISSN: 2598-3105
29
Siswanto, Heni. (2016). Hukum Pidana Internasional Teori dan Praktik.
Bandar Lampung: Aura.
Situni, F.A. Whisnu. (1989). Identifikasi dan Reformulasi Sumber-Sumber
Hukum Internasional. Bandung: Mandar Maju.
Starke, J. G. (2010). Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh,
Jakarta: Sinar Grafika.
Sulistiono. (2012). Senangnya Menjadi Wartawan, Yogyakarta: Citra Aji
Prama.
Tahar, Abdul Muthalib. (2013). Hukum Internasional dan
Perkembangannya, Bandar Lampung: PKKPUU Unila.
B. Jurnal dan Artikel
Devi Aryani, “Fenomena Radikalisme Gerakan Isis di Indonesia”, Jurnal
Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2015).
Harry Purwanto, “Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi
Manusia”, Mimbar Hukum,Vol. 18, No. 2, (2006)
Human Right Watch, “Iraq”, Coutry Summary, January 2017.
Vishnu Prabhu K.S dan Dr. Laxmi Dhar Dwivedi, “Journalists’ Reporting
Efforts, Techniques and Trends during War and Crisis Scenarios”,
Global Media Journal, Vol 13, Issue 24.
Zurriati, Perlindungan Terhadap Wartawan Perang Ditinjau Dari Hukum
Humaniter Internasional (Suatu Tinjauan Terhadap Pelaksanaan
Konvensi Jenewa 1949 Mengenai Perlindungan Bagi Wartawan
Perang Dalam Meliput Konflik Timor Timur)”, Tesis Universitas
Andalas, Fakultas Hukum.
C. Internet
http://global.liputan6.com/read/2405247/kisah-ruqia-hassan-jurnalis-cantik-
yang-dieksekusi-mati-isis, diakses pada 25 Agustus 2017, jam 16:19
WIB.
http://www.securitycouncilreport.org/un-documents/syria/, diakses pada 3
November 2017, jam 11:02 WIB.
https://m.tempo.co/read/news/2015/06/25/115678140/korban-kekejian-isis-
dari-wartawan-hingga-penderita-aids, diakses pada 25 Agustus 2017,
jam 16:15 WIB.
https://m.tempo.co/read/news/2015/06/25/115678140/korban-kekejian-isis-
dari-wartawan-hingga-penderita-aids, diakses pada 25 Agustus 2017,
jam 16:15 WIB.
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/additional-protocols-
1977.htm, diakses pada 10 September 2016, jam 20:11 WIB.
Perlindungan Terhadap Wartawan Perang di Daerah Konflik… Desia RB, Sri S, Kisti A
30
D. Peraturan
Convention (IV) 1907 respecting the Laws and Customs of War on Land and
its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on
Land.
Geneva Convention (III) on Prisoners of War, 1949 and its commentary
Protokol Tambahan I 1977 Konvensi Jenewa
Statuta Roma
Article
Full-text available
Perang sipil Libya yang terjadi pada tahun 2011 bertemali erat dengan faktor kepemimpinan dan dominasi eksekutif, yakni pemerintahan otokrat Presiden Muammar Khadafi. Otokratis pemerintahan Cara represif Khadafi dalam menghadapi kelompok anti-pemerintah yang menginginkan adanya revolusi dalam tubuh Libya, mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Salah satu korban dalam penembakan tanpa pandang bulu di kota Misrata adalah jurnalis foto Timothy Hetherington yang sedang menjalankan tugas jurnalis dalam perang sipil Libya tahun 2011 tersebut. Kematian Hetherington akibat serangan militer loyalis Khadafi menjadi bukti konkret bahwa hukum humaniter internasional cacat dalam penerapan pemerintah otokratis Libya. Hasil dari tulisan ini menunjukkan adanya pengingkaran Libya yang telah meratifikasi Geneva Convention I-IV maupun Protokol I dan II terkait prinsip pembedaan dan perlindungan terhadap jurnalis dalam situasi konflik bersenjata. Pemerintahan otoriter Libya telah “abai” terhadap Pasal 19 Deklarasi Universal HAM Tahun 1948, Pasal 4A Geneva Convention III, Pasal 4 ayat A sub 4 Konvensi IV Jenewa 1949, Pasal 50 ayat 1 Protokol Tambahan I Tahun 1977, serta Pasal 79 Protokol Tambahan I Tahun 1977.
Article
Space utilization is currently experiencing a very rapid increase. Many countries have carried out various missions by launching space objects. In launching an object into space, the state has several obligations that must be fulfilled, at least according to the author there are three basic obligations namely, registration, supervision, and responsibility when a loss occurs. For this reason, this study aims to provide information on how to carry out these obligations under international law. The method used in this study is the normative judicial approach. A normative juridical approach is a legal research conducted by examining library materials or secondary data as a basis for research by conducting a search of regulations and literature relating to the problem under study. The launch of space objects certainly has a regulation that is used as a standard worthy of launching space objects such as satellites. The launch is regulated in the 1976 Registration Convention and registered with an international institution, the International Telecommunication Union (Article iv (1) 1976 registration convention). In addition to registering space objects, the state must also supervise these space objects to find out the development of the mission they made (Article VI Outer Spece Treaty 1967), and the last is the responsibility of a country when a loss arises due to the space object. This is regulated in the 1967 Outer Space Treaty (Article VII) and the 1972 Liability Convention.
Article
Journalism in theory and real does not confide to closed spaces in the gamut of Journalistic studies. Instead, it remarkably reflects major themes opened to its surrounding. Journalism dealing with core issues has been witnessing tectonic shifts due to changing times in the fast moving world amidst the evolving modern marvels of science. Journalism involves detailed analysis of inextricable relationships between the causes and effects of human experiences. There is no prescribed protocol or predetermined frame of mind for a comprehensive work of journalism to be established. During Wars and Crisis, it requires courage and complete dedication to be part of it and survive efficiently. Journalists reporting on war and crisis often report from the harshest conditions possible known to mankind and sometimes stay over for years in unknown terrains to collate information and thereby keep the world informed. This paper attempts to trace the impact of Journalism and portray its significance on War and Crisis.
International Humanitarian Law dan Human Rights Law. Boston: Martinus Nijhoff Publisher. Coalition for the International Criminal Court (CICC)
  • Roberta Arnold
Arnold, Roberta. (2008). International Humanitarian Law dan Human Rights Law. Boston: Martinus Nijhoff Publisher. Coalition for the International Criminal Court (CICC). (2017). Core Crimes Defined in the Rome Statute of the International Criminal Court. New York: Sally Eberhardt, Media Liaison.
Perfecting War: Searching for the Silver Bullet
  • Eric J Schnitzer
  • Usaf Colonel
Eric J. Schnitzer, Lieutenant Colonel, USAF. (2005). Perfecting War: Searching for the Silver Bullet. Alabama: Maxwell AFB.
Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global
  • Boer Mauna
Mauna, Boer. (2008). Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Bandung: Alumni.
To Serve and To Protect Acuan Universal Penegakan HAM
  • C Rover
  • De
Rover, C. De. (2000). To Serve and To Protect Acuan Universal Penegakan HAM, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Hukum Pidana Internasional Teori dan Praktik
  • Heni Siswanto
Siswanto, Heni. (2016). Hukum Pidana Internasional Teori dan Praktik. Bandar Lampung: Aura.
Fenomena Radikalisme Gerakan Isis di Indonesia
  • B Dan Artikel
  • Devi Aryani
B. Jurnal dan Artikel Devi Aryani, "Fenomena Radikalisme Gerakan Isis di Indonesia", Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2015).
  • C Internet
C. Internet http://global.liputan6.com/read/2405247/kisah-ruqia-hassan-jurnalis-cantikyang-dieksekusi-mati-isis, diakses pada 25 Agustus 2017, jam 16:19 WIB.