ArticlePDF Available

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Authors:

Abstract

ABSTRAK Jurnal ini berfokus pada indikator sudut pandang manfaat dan peran penting Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pentingnya suatu izin selalu menjadi isu yang menarik dan masih menimbulkan perdebatan pada permasalahan yang ada. Tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berarti bangunan yang anda dirikan adalah ilegal. Jurnal ini mencoba mengkaji aspek intelektual Akademis terhadap manfaat dan pentingnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kata kunci : Peran, Manfaat, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Izin Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal dengan IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum. Kewajiban setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan diatur pada Pasal 5 ayat 1 Perda 7 Tahun 2009. IMB akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan Tata Ruang yang telah ditentukan. Selain itu, adanya IMB menunjukkan bahwa rencana kostruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama. Izin Mendirikan Bangunan online (IMB online) adalah pelayanan pembuatan IMB dengan sistem online. Semua pendaftaran akan dilakukan secara online melalui www.dppb.go.id sehingga pemohon tidak perlu datang ke kantor Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B). Sistem ini menghubungkan Dinas dengan Suku Dinas P2B hingga tingkat kecamatan. Pemohon tinggal memilih menu IMB rumah tinggal atau non-rumah tinggal. Setelah itu, pemohon memasukkan lampiran data berupa gambar bangunan yang dimaksud. Pengisian data harus lengkap. Jika tidak, permohonan akan tertolak. Selanjutnya, pemohon membayar retribusi ke Bank DKI. Setelah membayar, buktinya dipindai lalu dikirim. Sistem IMB online diterapkan mulai 1 Februari 2014 dan diresmikan oleh Joko Widodo pada tanggal 13 Februari 2014. Penerapan sistem ini diharapkan dapat menekan praktik pencaloan dalam mendapatkan IMB. Menurut Kepala Dinas P2B DKI, Putu Indiana, sistem ini akan mampu memangkas hingga 50 persen waktu yang biasa diperlukan untuk mengurus IMB secara konvensional. Untuk menghindari celah bagi pembuat IMB palsu,
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Oleh : Brianto Putra Tama
NIM : 02011281722241
ABSTRAK
Jurnal ini berfokus pada indikator sudut pandang manfaat dan peran penting Izin
Mendirikan Bangunan (IMB). Pentingnya suatu izin selalu menjadi isu yang menarik dan
masih menimbulkan perdebatan pada permasalahan yang ada. Tanpa memiliki Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) berarti bangunan yang anda dirikan adalah ilegal. Jurnal ini
mencoba mengkaji aspek intelektual Akademis terhadap manfaat dan pentingnya Izin
Mendirikan Bangunan (IMB).
Kata kunci : Peran, Manfaat, Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Izin Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal dengan IMB adalah perizinan yang
diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah,
memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan
administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB merupakan salah satu produk hukum
untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan,
kenyamanan, sekaligus kepastian hukum. Kewajiban setiap orang atau badan yang akan
mendirikan bangunan untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan diatur pada Pasal 5 ayat 1
Perda 7 Tahun 2009.
IMB akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan Tata Ruang
yang telah ditentukan. Selain itu, adanya IMB menunjukkan bahwa rencana kostruksi
bangunan tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan
bersama.
Izin Mendirikan Bangunan online (IMB online) adalah pelayanan pembuatan IMB
dengan sistem online. Semua pendaftaran akan dilakukan secara online melalui
www.dppb.go.id sehingga pemohon tidak perlu datang ke kantor Pengawasan dan
Penertiban Bangunan (P2B). Sistem ini menghubungkan Dinas dengan Suku Dinas P2B
hingga tingkat kecamatan. Pemohon tinggal memilih menu IMB rumah tinggal atau non-
rumah tinggal. Setelah itu, pemohon memasukkan lampiran data berupa gambar bangunan
yang dimaksud. Pengisian data harus lengkap. Jika tidak, permohonan akan tertolak.
Selanjutnya, pemohon membayar retribusi ke Bank DKI. Setelah membayar, buktinya
dipindai lalu dikirim.
Sistem IMB online diterapkan mulai 1 Februari 2014 dan diresmikan oleh Joko
Widodo pada tanggal 13 Februari 2014. Penerapan sistem ini diharapkan dapat menekan
praktik pencaloan dalam mendapatkan IMB. Menurut Kepala Dinas P2B DKI, Putu Indiana,
sistem ini akan mampu memangkas hingga 50 persen waktu yang biasa diperlukan untuk
mengurus IMB secara konvensional. Untuk menghindari celah bagi pembuat IMB palsu,
verifikasi dokumen akan dilakukan saat pemohon mengambil sertifikat IMB di masing-
masing kecamatan, yaitu setelah pemohon selesai membayar retribusi pembuatan IMB. Jika
beberapa dokumen terdeteksi tidak sesuai seperti tujuan penggunaan bangunan, permohonan
dapat ditolak dan pemohon bisa dikenakan sanksi pidana atas tuduhan pemalsuan dokumen.
2. Rumusan Masalah
1. Pengertian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. Manfaat mengurus izin mendirikan bangunan
3. Jenis
4. Fungsi
5. Landasan Hukum Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
PEMBAHASAN
1. Pengertian Izin Mendirikan Bangunan
IMB diatur dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dimana
Undang-undang tersebut menyatakan bahwa untuk mendirikan bangunan gedung di
Indonesia diwajibkan untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan
Selain dalam UU nomor 28 Tahun 2002, IMB diatur dalam Undang-undang nomor 26 tahun
2007 tentang Penataan Ruang adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan
mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas
pemangku kepentingan.Keselarasan atau keserasian adalah bahwa penataan ruang
diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang,
keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan
dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan.
dan
PP nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undan nomor 28 tahun 2002
tentang Bangunan Gedung.Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan
konstruksi yang menyatu dengan tempat
kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air,
yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau
tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun
kegiatan khusus
2. Manfaat mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Manfaat IMB dalam pembangunan rumah dan renovasi yang diberikan oleh pemerintah kota.
Dengan memiliki izin ini Anda akan dimudahkan segala hal yang berhubungan dengan
urusan pemerintah. Untuk itu ada baiknya apabila Anda ingin melakukan pembangunan dan
renovasi beberapa hal yang sebaiknya disiapkan yaitu biaya yang harus disiapkan, bahan
bangunan dan waktu dalam proses pengerjaannya. Sayangnya beberapa orang sering kali
mengesampingkan pengurusan IMB padahal akan memberikan beberapa manfaat antara lain
sebagai berikut ini.
3. Manfaat IMB yang harus diketahui yaitu
Dengan memiliki IMB maka akan memudahkan untuk Anda dalam mendapatkan kepastian
dan juga adanya perlindungan hukum. izin tersebut dilakukan agar bangunan tersebut
mendapatkan kepastikan tidak mengganggu dan juga merugikan kepentingan orang lain.
Sehingga apabila terjadi sesuatu negara akan memberikan perlindungan untuk menjadikan
rumah yang dibangun menjadi lebih aman.
Apabila Anda ingin menjual rumah tersebut umumnya pembeli akan menanyakan mengenai
kepemilikan IMB. Sehingga akan memudahkan dalam menaikkan harga dari rumah tersebut.
Akan tetapi apabila kepemilikan IMB tidak diketahui dan tidak ada. Maka pemilik baru
enggan membeli dengan harga yang bagus. Sehingga sangat pentingnya IMB dalam
membangun atau merenovasi rumah.
Bahkan IMB bisa menjadi jaminan atau pun agunan jika Anda ingin meminjam uang. Hal ini
karena IMB memiliki nilai sama seperti sertifikat tanah. Sehingga usahakan dalam
penyimpan IMB harus dilakukan dengan benar dan tidak boleh sembarangan. Dengan
demikian akan menghindari kemungkinan untuk mencegah terjadinya hal yang tidak
diinginkan.
Tak hanya menjadi syarat dalam jual atau pun beli akan tetapi juga bisa menjadi syarat
mutlak dalam menyewa rumah. Dengan demikian usahakan apabila Anda ingin menyewakan
atau menjual rumah tersebut pastikan untuk memilikinya agar menjadi lebih aman.
4. Jenis Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
IMB rumah baru
Jenis IMB pertama yang bisa Anda urus adalah IMB rumah baru yang dilakukan ketika Anda
membangun sendiri rumah pada sebidang tanah. IMB jenis ini dihitung sekitar 0.3-1% dari
total perkiraan taksiran penjualan rumah baru. Biaya yang dikeluarkan umumnya berkisar
antara Rp 3.500.000,00 atau lebih tergantung kebijaksanaan dari Badan Pertanahan setempat.
Untuk pengurusan, Anda harus menyertakan denah kasar rumah, fotokopi identitas, bukti
pembayaran PBB, surat kepemilikan tanah, dan blueprint denah. Untuk pengurusan IMB
rumah baru umumnya diperlukan waktu sekitar 2 minggu dengan kepengurusan awal
dilakukan di kecamatan.
IMB rumah renovasi
Jenis IMB yang kedua adalah IMB untuk rumah renovasi, dimana untuk persyaratan
pengajuan tidak jauh berbeda dengan kepengurusan IMB rumah baru. Untuk IMB rumah
renovasi perbedaan syarat yang harus disertakan hanya terletak pada denah blueprint sebelum
dan sesudah rumah direnovasi. Pemilik bangunan juga harus ingat bahwa luas tanah yang
tersisa untuk bangunan baru minimal 40% dari luas total tanah yang tersedia. Selain itu,
pemilik rumah juga perlu memastikan bahwa rumah hasil renovasi yang akan dibuat IMBnya
memiliki sisa area yang seimbang di bagian samping kanan, kiri, maupun belakang. Biaya
yang akan dihabiskan untuk kepengurusan IMB rumah renovasi umumnya lebih mahal
sekitar 1-2 juta dari biaya IMB rumah baru. Hal tersebut terjadi karena ada perubahan status
tanah dan perubahan kapling ketika rumah direnovasi dalam bentuk bertingkat. Oleh karena
itu, sebelum Anda merenovasi rumah, akan lebih baik jika Anda mempertimbangkan biaya
pembuatan IMB baru dengan berkonsultasi pada orang yang lebih ahli di bidang pertanahan.
IMB rumah lama
IMB rumah lama memiliki persyaratan yang sama dengan pengajuan pada rumah renovasi.
Hanya saja untuk masalah biaya, pengajuan IMB untuk rumah lama akan memakan biaya
yang lebih besar atau lebih mahal 2-4 juta dari IMB rumah renovasi tergantung dari NJOP
bangunan. Biaya tersebut umumnya diberikan setelah ada perhitungan dispensasi dari Pemda
setempat. Waktu yang diperlukan untuk mengurus IMB jenis ini umumnya juga relatif lebih
lama jika dibandingkan dengan IMB rumah baru maupun renovasi yang bisa memakan waktu
hingga 30 hari. Namun demikian, untuk pengurusan IMB rumah lama yang Anda beli dari
orang lain, akan lebih baik jika Anda paham rumah lama yang dibeli tersebut sudah pernah
melalui proses renovasi atau belum.
IMB bangunan kantor s/d 8 lantai
IMB lain yang juga harus diurus ke Badan Pertanahan Nasional adalah IMB untuk bangunan
kantor, dimana persyaratan yang diperlukan akan sedikit berbeda dengan pengajuan
bangunan rumah tinggal. Untuk pengurusan IMB jenis ini, Anda perlu Surat Ijin Penunjukkan
Penggunaan Tanah (SIPPT) jika luas tanah lebih dari 5Ha, Keterangan Rencana Kota (KRK)
yang didapat dari pemerintah kota, akta pendirian bangunan yang berasal dari pemohon
perorangan maupun lembaga, fotokopi KTP, NPWP, bukti bayar PBB, rancangan denah
lengkap, dan lainnya. Untuk biaya pembuatannya, umumnya Anda akan dikenai dengan
sistem prosentase tergantung dari total nilai NJOP bangunan.
5. Fungsi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
1. Perlindungan hukum maksimal
Keberadaan IMB bertujuan untuk menciptakan tata letak bangunan yang aman dan sesuai
dengan peruntukan lahan. Dengan adanya IMB, pemilik rumah atau bangunan pun bisa
mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal. Dengan begitu ketika bangunan berdiri,
tidak akan mengganggu atau merugikan kepentingan orang lain.
2. Menjadi persyaratan wajib untuk mengubah HGB menjadi SHM
Rumah yang masih berstatus Hak Guna Bangunan (HGB), memiliki status hukum yang lebih
rendah dibandingkan yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Untuk itulah banyak
yang mengubah legalitas tanah dan bangunannya dari HGB menjadi SHM. Nah, IMB adalah
salah satu dokumen persyaratan penggantian HGB menjadi SHM. Tanpa IMB, tentu kamu
tak bisa mengubah status hukum propertimu.
6. Landasan Hukum Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Peraturan dan perundang-undangan yang memuat IMB adalah sebagai berikut:
Undang-undang no. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Undang-undang no. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
PP no. 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang no. 28 tahun 2002
tentang Bangunan Gedung.
UU no. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
BAB IV. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG.
Bagian Pertama: Umum.
Pasal 7, ayat (1): "Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan
persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung."Pasal 7, ayat (2): "Persyaratan
administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan
status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan."
Bagian Kedua: Persyaratan Administratif Bangunan Gedung.
Pasal 8, ayat (1): "Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif yang
meliputi:a. status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;b.
status kepemilikan bangunan gedung; danc. izin mendirikan bangunan gedung; sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."Pasal 8, ayat (4): "Ketentuan
mengenai izin mendirikan bangunan gedung, kepemilikan, dan pendataan bangunan gedung
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah."
UU no. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
BAB IV. TUGAS DAN WEWENANG.
Bagian Kesatu: Tugas.
Pasal 7, ayat (1): "Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat."Pasal 7, ayat (2): "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada
Pemerintah dan pemerintah daerah."Pasal 7, ayat (3): "Penyelenggaraan penataan ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki
orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
BAB VI. PELAKSANAAN PENATAAN RUANG.
Bagian Ketiga: Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
Pasal 35: "Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi,
perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi."Pasal 37, ayat (1):
"Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur oleh Pemerintah dan
pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan."Pasal 37, ayat (2): "Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan
rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut
kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."Pasal
37, ayat (3): "Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak
melalui prosedur yang benar, batal demi hukum."Pasal 37, ayat (4): "Izin pemanfaatan ruang
yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan
rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya."Pasal 37, ayat (5): "Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan
izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada
instansi pemberi izin."Pasal 37, ayat (6): "Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi
akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan
pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak."Pasal 37, ayat (7): "Setiap
pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang
menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang."Pasal 37, ayat (8): "Ketentuan
lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan peraturan pemerintah."
PP RI no. 36 tahun 2005
BAB I. KETENTUAN UMUM.
Pasal 1: "Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:6. Izin mendirikan
bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada
pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi,
dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan
teknis yang berlaku.7. Permohonan izin mendirikan bangunan gedung adalah permohonan
yang dilakukan pemilik bangunan gedung kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan izin
mendirikan bangunan gedung."
BAB II. FUNGSI BANGUNAN GEDUNG.
Bagian Kedua: Penetapan Fungsi Bangunan Gedung.
Pasal 6, ayat (1): "Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung harus sesuai dengan peruntukan
lokasi yang diatur dalam RTRW kabupaten/kota, RDTRKP, dan/atau RTBL."Pasal 6, ayat
(2): "Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung diusulkan oleh pemilik bangunan gedung
dalam pengajuan permohonan izin mendirikan bangunan gedung."Pasal 6, ayat (3):
"Pemerintah daerah menetapkan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah, dalam izin
mendirikan bangunan gedung berdasarkan RTRW kabupaten/kota, RDTRKP, dan/atau
RTBL."
Bagian Ketiga: Perubahan Fungsi Bangunan Gedung.
Pasal 7, ayat (1): "Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dapat diubah melalui permohonan
baru izin mendirikan bangunan gedung."Pasal 7, ayat (4): "Perubahan fungsi dan klasifikasi
bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam izin mendirikan bangunan
gedung, kecuali bangunan gedung fungsi khusus ditetapkan oleh Pemerintah."
KESIMPULAN
Sebagai warga negara yang baik diharuskan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
untuk membangun gedung atau rumah.
IMB diberikan oleh pejabat pemerintah
kepada setiap warga negara yang ingin membangun gedung atau rumah, sebagai bukti
gedung atau rumah tersebut legal. Apabila tidak memiliki IMB itu artinya bangunan yang
dibangun ilegal. Apabila tidak . Manfaat mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) seperti
mendapatkan perlindungan hukum, memudahkan dalam menjual rumah, jaminan jika ingin
meminjam uang, menyewa atau menjual rumah menjadi lebih aman.
Jenis-jenis Izin Mendirikan Bangunan (IMB),IMB rumah baru, IMB rumah renovasi, IMB
rumah lama, IMB bangunan kantor s/d lantai 8. Fungsi IMB , perlindungan hukum maksimal,
menjadi persyaratan wajib untuk mengubah HGB menjadi SHM,
Landasan Hukum Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Undang-undang no. 28 tahun 2002
tentang Bangunan Gedung
Undang-undang no. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
PP no. 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang no. 28 tahun 2002
tentang Bangunan Gedung.
DAFTAR PUSTAKA
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Izin_Mendirikan_Bangunan
https://www.researchgate.net/publication/324280720_PENYELENGGARAN_TATA_RUA
NG_SESUAI_UU_NO26_TAHUN_2007
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjwldHu1L_lAhVIqo8
KHbgiAYAQFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fluk.tsipil.ugm.ac.id%2Fatur%2Fkons
truksi%2FPP36-
2005BangunanGedung.pdf&usg=AOvVaw3qfU1VkJ7LSMfKpVD1_U2D&cshid=15722900
68095
https://www.jasaimbjakarta.com/manfaat-imb/
https://uangteman.com/blog/blog/jenis-imb-dan-biaya-pembuatannya/
https://artikel.rumah123.com/5-fungsi-penting-imb-izin-mendirikan-bangunan-kamu-sudah-
punya-belum-50995
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.