ArticlePDF Available

Analisis Kepatuhan Atas Penerapan Internet Corporate Reporting (ICR) pada Bank Umum Syariah Di Indonesia

Authors:

Abstract

In the digital business era, having a high-quality and effective website is one of the priority strategies for many companies. Companies that have information on the company's website can make it easier for users to find all the necessary information related to the company without incurring high costs. With corporate reporting, the company will present financial information in a timely manner to convince users of financial statements that the data available is relevant information. In order to increase transparency while increasing the access of shareholders and other stakeholders to the information of issuers or public companies OJK (Otoritas Jasa Keuangan) issues regulations related to the website of the issuer or public company. The results of this study indicate that Islamic banks have not utilized the facilities provided on the website optimally. This is indicated by the ICR index average of Islamic banks which is still in the range of 51.1. The highest ICR index is owned by Bank Muamalat Indonesia with a score of 73.97 and the lowest ICR index is owned by Bank Mega Syariah bank with a score of 36.99.
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN: 2477-6157 ; E-ISSN 2579-6534
Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(03), 2018, 160-167
Analisis Kepatuhan Atas Penerapan Internet Corporate Reporting (ICR)
Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia
Dessy Noor Farida
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo
*Email korenpondensi: dessy_nf@walisongo.ac.id
Abstract
In the digital business era, having a high-quality and effective website is one of the priority strategies for
many companies. Companies that have information on the company's website can make it easier for users to
find all the necessary information related to the company without incurring high costs. With corporate
reporting, the company will present financial information in a timely manner to convince users of financial
statements that the data available is relevant information. In order to increase transparency while increasing
the access of shareholders and other stakeholders to the information of issuers or public companies OJK
(Otoritas Jasa Keuangan) issues regulations related to the website of the issuer or public company. The
results of this study indicate that Islamic banks have not utilized the facilities provided on the website
optimally. This is indicated by the ICR index average of Islamic banks which is still in the range of 51.1. The
highest ICR index is owned by Bank Muamalat Indonesia with a score of 73.97 and the lowest ICR index is
owned by Bank Mega Syariah bank with a score of 36.99.
Keywords: Internet Corporate Reporting, information disclosure, website, compliance, Islamic banking
JEL Clasification: Islamic Accounting
Abstrak
Dalam era bisnis digital, memiliki situs web berkualitas tinggi dan efektif adalah salah satu strategi prioritas
bagi banyak perusahaan. Perusahaan yang memiliki informasi di situs web perusahaan dapat membuatnya
lebih mudah bagi pengguna untuk menemukan semua informasi yang diperlukan terkait dengan perusahaan
tanpa menimbulkan biaya tinggi. Dengan pelaporan perusahaan, perusahaan akan menyajikan informasi
keuangan secara tepat waktu untuk meyakinkan pengguna laporan keuangan bahwa data yang tersedia
adalah informasi yang relevan. Untuk meningkatkan transparansi sambil meningkatkan akses pemegang
saham dan pemangku kepentingan lainnya ke informasi emiten atau perusahaan publik OJK (Otoritas Jasa
Keuangan) mengeluarkan peraturan yang terkait dengan situs web penerbit atau perusahaan publik. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa bank syariah belum memanfaatkan fasilitas yang disediakan di situs web
secara optimal. Ini ditunjukkan oleh rata-rata indeks ICR bank syariah yang masih di kisaran 51.1. Indeks
ICR tertinggi dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia dengan skor 73,97 dan indeks ICR terendah dimiliki
oleh Bank Mega Syariah dengan skor 36,99.
Kata kunci: Internet Corporate Reporting, pengungkapan informasi, situs web, kepatuhan, perbankan syariah
Klasifikasi JEL: Akuntansi Islam
1. Pendahuluan
Pertumbuhan teknologi dan internet yang
semakin cepat membawa perubahan cara bisnis
perusahaan. Teknologi digunakan dengan efektif
dan efisien dalam membantu kebutuhan berbagai
hal oleh para penggunanya termasuk perusahaan.
Pada tahun 2017, menurut eMarketer pengguna
internet di Indonesia mencapai 112 juta orang.
Diperkirakan pada tahun 2018, pengguna internet
di dunia mencapai 3,6 miliar orang, yang
setidaknya akan mengakses internet setidaknya
sekali seiap satu bulan. Kemajuan teknologi dan
semakin berkembangnya penggunaan internet di
masyarakat mendorong perusahaan untuk
melaporkan informasi keuangan dan non
keuangannya secara langsung dan cepat untuk
memenuhi kebutuhan para pengguna laporan
keuangan di seluruh dunia. Hal ini memudahkan
para pengguna laporan keuangan untuk dapat
mengakses informasi yang mereka butuhkan
secepat mungkin.
Dalam era digital business, memiliki website
yang berkualitas tinggi dan efektif menjadi salah
satu strategi prioritas bagi perusahaan (Debei,
2014). Menurut Almilia (2009), menempatkan
informasi pada website perusahaan dapat
mempermudah pengguna informasi dalam mencari
segala informasi yang diperlukan terkait
perusahaan tanpa mengeluarkan biaya yang cukup
tinggi. Perusahaan yang memiliki teknologi tinggi
akan melakukan pelayanan secara online dan
menyajikan informasi keuangan secara tepat waktu
untuk meyakinkan pengguna laporan keuangan
bahwa data yang tersedia merupakan informasi
yang relevan. Menurut Kieso et al (2011) banyak
perusahaan sekarang ini menggunakan internet
untuk menyediakan informasi yang lebih useful
bagi para pengguna laporan keuangan. Perusahaan
akan berusaha untuk memberikan informasi
melalui internet untuk mendapatkan keuntungan
seperti pemasaran yang bersifat global,
mengurangi biaya untuk pendistribusian laporan
keuangan dalam bentuk hard copy, dapat
mengkomunikasikan informasi lebih luas dan
dapat menjadi sarana untuk berinteraksi dengan
para pemegang saham (Chiu, et al., 2002).
Internet dapat dijadikan sebagai media
penyampaian informasi yang penting karena
memiliki berbagai keunggulan seperti mudah
menyebar, tidak mengenal batas, real time,
berbiaya rendah dan mempunyai interaksi yang
tinggi serta diintegrasikan dengan teks, angka,
gambar, animasi, video dan suara. Bagi pihak
perusahaan, hal ini dapat dijadikan sebagai
keuntungan tersendiri, karena internet dapat
dimanfaatkan sebagai media dalam menyediakan
informasi kepada stakeholder mengenai gambaran
kondisi perusahaan, informasi keuangan dan lain
sebagainya melalui website perusahaan (Rizqiyah
& Lubis, 2017). Hal ini memberikan kemudahan
akses bagi para stakeholder perusahaan untuk
mendapatkan informasi lebih cepat dan dimanapun
mereka berada, tanpa harus menunggu atau
menghubungi pihak perusahaan.
Pengungkapan informasi perusahaan di
internet, atau yang sering disebut Internet
Corporate Reporting (ICR), merupakan
penggunaan internet sebagai sarana yang dipilih
oleh perusahaan untuk menyajikan lebih banyak
informasi kepada stakeholder. Pengungkapan ICR
akan lebih meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas perusahaan. Hal ini merupakan salah
satu wujud penerapan good corporate governance
yang berkualitas. Dua hal yang memastikan
manajemen berjalan dengan baik adalah adanya
kemudahan pemegang saham untuk memperoleh
informasi yang benar dan tepat waktu serta adanya
pengungkapan secara akurat, tepat waktu dan
transparan terhadap semua informasi kinerja
perusahaan, kepemilikan dan stakeholder (Kaihatu,
2006).
Pada tahun 2014, Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) dalam “Roadmap Tata Kelola Perusahaan
Indonesia” telah merekomendasikan untuk
mewajibkan perusahaan publik dalam
mengungkapkan informasi material tertentu
melalui website perusahaan, karena Pedoman
Umum Good Corporate Governance (GCG) di
Indonesia saat itu belum mewajibkan atau
mendorong perusahaan untuk mengungkapkannya.
BAPEPAM LK selaku pengatur pasar modal
sebelumnya telah mewajibkan emiten atau
perusahaan publik untuk memiliki situs web dan
menyediakan informasi secara terbatas. Oleh
karena itu, OJK telah menyusun Rancangan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Situs
Web emiten atau perusahaan publik yang dengan
begitu menandakan adanya keseriusan OJK dalam
mengatur penerapan IFR di Indonesia (Rizqiyah &
Lubis, 2017).
Dalam rangka meningkatkan transparansi
sekaligus meningkatkan akses pemegang saham
serta pemangku kepentingan lainnya atas
informasi emiten atau perusahaan publik, maka
OJK pada tahun 2015 telah menerbitkan Peraturan
OJK Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web
Emiten Atau Perusahaan Publik (OJK, 2014).
Dalam peraturan tersebut OJK mewajibkan setiap
emiten untuk memiliki situs web perusahaan.
Setiap emiten harus menyajikan semua informasi
yang telah di atur oleh OJK, yang terdiri atas
informasi umum emiten, infofrmasi bagi pemodal
atau investor, informasi tata kelola perusahaan,
dan informasi tanggung jawab sosial perusahaan.
Di Indonesia, peran perbankan dalam
perekonomian Indonesia lebih besar dibandingkan
dengan lembaga keuangan bukan bank. Peran
perbankan Indonesia mencapai 87% untuk
memenuhi pendanaan khususnya perusahaan besar,
sedangkan peran lembaga keuangan bukan bank
hanya 13% (Hardianto, et al., 2016). Dengan peran
perbankan di Indonesia yang cukup besar, maka
akan banyak stakeholder yang berkepentingan
dengan informasi yang disajikan perbankan.
Fungsi bank sebagai media intermediasi dalam
menghimpun dana dari masyarakat dan
menyalurkannya kembali, menuntut bank untuk
dapat melakukan transparansi mengenai
perkembangan usahanya kepada masyarakat luas.
Menurut Republika (2017), pada tahun 2016
pertumbuhan perbankan syariah mencapai 19,67%
dan pangsa pasar perbankan syariah mencapai 5,12
%, tertinggi sepanjang keberadaan perbankan
syariah di Indonesia. Berdasarkan kajian awal
tahun yang dilakukan oleh ISEFID (Islamic
Economic Forum for Indonesian Development)
perbankan syariah harus terus berbenah dan
memperbaiki kualitas layanan dan jaringan. Hal ini
dikarenakan peluang bank syariah masih cukup
besar dan diharapkan bank syariah berperan dalam
perekonomian nasional. Oleh karena itu, bank
syariah tidak boleh terlepas dari perkembangan
teknologi yang ada, karena dengan menerapkan
ICR secara optimal, maka diharapkan dapat
membantu sektor perbankan syariah dalam
meningkatkan market share-nya.
Penelitian terkait dengan ICR di Indonesia
telah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan
oleh (Almilia, 2009a) tentang analisa kualitas isi
financial and sustainability reporting pada website
perusahaan go public di Indonesia menemukan
bahwa 62% perusahaan telah memiliki website dan
banyak perusahaan yang belum memanfaatkan
secara optimal pengungkapan informasi
perusahaan melalui website baik untuk informasi
keuangan dan keberlanjutan perusahaan. (Fikrisani,
2015) juga melakukan penelitian terkait dengan
faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat
pengungkapan ICR pada perusahaan manufaktur
pada tahun 2013. Penelitian ini membuktikan
bahwa kepemilikan publik, ukuran auditor dan
leverage tidak berpengaruh terhadap tingkat
pengungkapan ICR, sedangkan ukuran perusahan
dan tambahan modal disetor berpengaruh
signifikan terhadap pengungkapan ICR. Penelitian
yang dilakukan oleh Rizqiyah & Lubis (2017)
tentang penerapan internet financial reporting
pada bank umum syariah di Indonesia menemukan
bahwa Bank BNI Syariah berada pada peringkat
pertama dalam skore IFR sebesar 63% darii 70
item yang diujikan, diikuti BSM, BRIS dan Bank
Panin. Rata-rata skor IFR perbankan syariah
adalah 55%.
Penelitian terdahulu dilakukan sebelum di
keluarkannya Peraturan OJK Nomor
8/POJK.04/2015 terkait dengan kewajiban para
emiten untuk memiliki website. Sehingga ketika
penelitian terdahulu dilakukan sifatnya masih
penyajian secara sukarela. Setelah dikeluarkannya
aturan tersebut, maka semua perusahaan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib untuk
memiliki situs web perusahaan. Penelitian ini
dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan
aturan OJK, yang telah di terapkan selama 2 tahun
dari penetapan peraturan tersebut, khususnya di
Bank Syariah yang ada di Indonesia.
1. Rumusan Masalah
Internet Corporate Reporting (ICR)
merupakan salah satu media bagi perusahaan
untuk memberikan informasi kepada stakeholder
secara transparan dan kredibel melalui website
perusahaan. Di Indonesia telah diatur oleh OJK
maupun BAPEPAM LK terkait dengan kewajiban
perusahaan publik untuk memiliki website
perusahaan dan memberikan laporan yang
diperlukan oleh para stakeholder. Sehingga akan
meningkatkan transparansi dan meningkatkan
kepercayaan para pemegang saham terhadap
perusahaan.
Perkembangan bank syariah yang masih
potensial di Indonesia dan peran penting bank
syariah sebagai lembaga intermediasi dalam
menghimpun dana dari masyarakat dan
menyalurkannya kembali, menuntut bank untuk
dapat melakukan transparansi mengenai
perkembangan usahanya kepada masyarakat luas.
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan
permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai
berikut:
a. Bagaimana tingkat kepatuhan Bank Umum
Syariah di Indonesia terkait dengan aturan
kewajiban perusahaan publik untuk memiliki
website?
b. Bagaimana tingkat pengungkapan Bank
Umum Syariah terkait dengan informasi yang
wajib di sajikan didalam website?
2. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah
a. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Bank
Umum Syariah di Indonesia terkait dengan
aturan kewajiban perusahaan publik untuk
memiliki website.
b. Untuk mengetahui tingkat pengungkapan
Bank Umum Syariah terkait dengan informasi
yang wajib di sajikan didalam website.
3. Tinjauan Pustaka
Compliance Theory
Compliance diartikan sebagai suatu
kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan
suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri
dari hukuman yang mungkin dijatuhkan (Kelman,
1956). Menurut Tim penyusun Kamus Pusat
Bahasa, kepatuhan berarti sifat patuh, ketaatan.
Kepatuhan merupakan bentuk perilaku yang
berasal dari dorongan dalam diri manusia.
Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang
untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku.
Demikian juga dengan peraturan yang telah
dikeluarkan oleh OJK, semua perusahaan publik
akan berupaya untuk mematuhi semua aturan yang
berlaku. Dalam aturan tersebut, Otoritas Jasa
Keuangan juga mengatur terkait dengan ketentuan
sanksi yang diberikan kepada pihak yang tidak
mematuhi peraturan. Saksi yang diberikan dapat
berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan
kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha
pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan
pembatalan pendaftaran. Sehingga diharapkan
dengan adanya sanksi tersebut, dapat mengurangi
ketidakpatuhan dari perusahaan publik yang listing
di Bursa Efek Indonesia.
Agency Theory
Jensen & Meckling (1976) menyatakan
bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak
antara manajer dan investor. Dalam teori ini,
investor sebagai principal merupakan pihak yang
memberikan mandat kepada pihak lain yang
disebut dengan agen (manajer) untuk dapat
bertindak atas nama agen tersebut. Perbedaan
antara prinsipal dan agen akan timbul ketika
investor tidak dapat dengan mudah untuk
memantau kinerja manajer. Hal ini dikarenakan
investor tidak memiliki informasi yang cukup
mengenai kinerja agen, maka investor tidak pernah
merasa pasti bagaimana usaha manajemen
memberikan kontribusi pada hasil akhir
perusahaan. Situasi yang demikian disebut sebgaai
asimetri informasi.
Berdasarkan teori keagenan, laporan
perusahaan dibuat oleh pihak manajemen sebagai
bentuk pertanggung jawaban manajemen kepada
para pemegang saham. Dalam kedudukannya
sebagai pihak yang memiliki informasi dan terlibat
secara langsung dalam aktivitas perusahaan,
manajemen memiliki intensif untuk melaporkan
segala sesuatu yag dapat memaksimalkan utilitas
dirinya. Dalam konsep teori keagenan, asimentri
informasi mendorong dan memotivasi manajer
untuk bersikap oportunistis, yaitu memanipulasi
informasi kinerja yang dipublikasikannya.
Signaling Theory
Signaling Theory atau teori signal
menjelaskan bahwa perusahaan harus
memanfaatkan informasi laporan keuangan untuk
memberi sinyal positif maupun negatif kepada
pihak eksternal (Wolk,2001). Dorongan untuk
mengungkapkan informasi ini muncul dari adanya
informasi yang asimetri antara pihak manajemen
dengan para pemegang saham, dimana manajemen
akan mengetahui lebih banyak informasi
dibandingkan dengan pemegang saham. Sehingga
akan memunculkan adanya agency cost. Agency
cost ini akan dapat di minimalisir salah satunya
dengan pengungkapan informasi perusahaan yang
transparan dan akuntabel.
Signaling theory dapat digunakan untuk
memprediksi kualitas pegungkapan perusahaan,
yaitu dengan penggunaan internet sebagai media
pengungkapan perusahaan dapat meningkatkan
kualitas pengungkapan (Almilia, 2009b).
Informasi keuangan maupun informasi non
keuangan akan di ungkapkan oleh perusahaan
untuk memberikan sinyal kepada para investor.
Informasi yang positif dan dapat dipercaya akan
mengurangi ketidakpastian mengenai prospek
perusahaan di masa yang akan datang sehingga
dapat meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas
perusahaan.
Pengungkapan
Secara konseptual, pengungkapan merupakan
bagian integral dari pelaporan keuangan.
Sedangkan secara teknis, pengungkapan
merupakan langkah akhir dari suatu proses
akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk
seperangkat penuh statement keuangan. Menurut
Suwardjono pengungkapan sering pula dimaknai
sebagai penyediaan informasi lebih dari apa yang
dapat disampaikan dalam bentuk statement
keuangan formal (Rizqiyah & Lubis, 2017).
Terdapat dua jenis pengungkapan perusahaan yaitu
pengungkapan wajib (mandatory disclosure) dan
pegungkapan sukarela (voluntary disclosure).
Pengungkapan wajib merupakan jenis
pengungkapan yang telah diatur menurut undang-
undang pada setiap negara. Di Indonesia,
pengungkapan wajib diatur dalam Keputusan
Ketua BAPEPAM-LK Nomor KEP-431/BL/2012
yang menjelaskan tentang penyampaian laporan
tahunan emiten atau perusahaan publik. Peraturan
ini menjelaskan kewajiban perusahaan untuk
memiliki website resmi, maksimal satu tahun sejak
diberlakukannya peraturan ini, serta kewajiban
untuk menyampaikan laporan tahunan dan
memasukkannya ke dalam website perusahaan
(Fikrisani, 2015). Aturan ini juga diperkuat dengan
dikeluarkannya atauran OJK nomor
8/POJK.04/2015 yang berisi kewajiban emiten
untuk memliki situs web dan informasi apa saja
yang harus dimuat dalam website tersebut. Ada 4
informasi yang wajib dimuat dalam situs web
emiten yaitu informasi umum emiten, informasi
bagi pemodal atau investor, informasi tata kelola
perusahaam dam informasi tanggung jawab sosial
perusahaan.
Pengungkapan sukarela merupakan
penyampaian informasi secara lebih luas diluar
pengungkapan wajib. Perusahaan secara penih
memegang kendali mengenai hal apa saja yang
ingin diungkapkan. Berkembangnya kebutuhan
akan informasi yang lengkap, menyeluruh, lebih
detail dan tepat waktu dari investor semakin
mendorong perusahaan untuk mengembangkan
tingkat pengungkapan sukarela. Minat investor
yang tinggi terhadap informasi sukarela dari
perusahaan, biasanya yang bersifat good news,
sangat mempengaruhi keputusan dan pandangan
investor terhadap perusahaan tertentu (Fikrisani,
2015).
Internet Corporate Reporting
Internet Corporate Reporting merupakan
pengungkapan informasi perusahaan melalui
internet. ICR merupakan salah satu contoh
pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh
perusahaan. Dengan menggunakan ICR
perusahaan dapat memberikan informasi baik
keuangan maupun non keuangan kepada
masyarakat luas melalui website pribadi
perusahaan. Sebagaimana karakteristik
pengungkapan sukarela, praktik ICR di berbagai
negara akan berbeda-beda karena disesuaikan
dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing
perusahaan. Pemerintah Indonesia, pada tahun
2015, telah mengeluarkan peraturan terkait dengan
wajibnya perusahaan publik untuk memiliki
website, maka pengungkapan melalui internet
merupakan peraturan yang wajib, bukan lagi
peraturan yang bersifat sukarela. Hal ini
diharapkan dapat meningkatkan transparansi
sekaligus meningkatkan akses pemegang saham
serta pemangku kepentingan lainnya atas
informasi emiten atau perusahaan publik.
ICR memiliki banyak keunggulan seperti
tingginya minat masyarakat terhadap kemajuan
teknologi dan internet, kemudahan dalam
pengoperasian, rendahnya biaya, akses yang cepat
dan fleksibel. Pada penelitian ini ICR dinilai
dengan menggunakan indeks yang menganalisis
kelengkapan isi yang ada didalam website
perusahaan yang berbasis html.
4. Penelitian Terdahulu
Penelitian yang terkait dengan Internet
Corporate Reporting sudah cukup banyak
dilakukan di Indonesia. Penelitian yang dilakukan
oleh (Almilia, 2009b) tentang Analisa Kualitas Isi
Financial dan Sustainability Reporting Pada
Website Perusahaan Go Public Di Indonesia
menemukan bukti bahwa 62% perusahaan telah
memiliki website dan banyak perusahaan yang
belum memanfaatkan secara optimal
pengungkapan informasi perusahaan melalui
website baik untuk informasi keuangan dan
keberlanjutan perusahaan. Penelitian ini mengukur
kualitas isi informasi financial dan sustainability
reporting dengan menggunakan indeks Cheng et al
(2000) dan Lymer et al (1999).
Fikrisani (2015) juga melakukan penelitian
terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi
tingkat pengungkapan ICR pada perusahaan
manufaktur pada tahun 2013. Penelitian ini
membuktikan bahwa kepemilikan publik, ukuran
auditor dan leverage tidak berpengaruh terhadap
tingkat pengungkapan ICR, sedangkan ukuran
perusahan dan tambahan modal disetor
berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan
ICR.
Penelitian yang dilakukan oleh Rizqiyah &
Lubis (2017) tentang penerapan internet financial
reporting pada bank umum syariah di Indonesia
menemukan bahwa Bank BNI Syariah berada pada
peringkat pertama dalam skore IFR sebesar 63%
dari 70 item yang diujikan, diikuti BSM, BRIS dan
Bank Panin. Rata-rata skor IFR perbankan syariah
adalah 55%.
5. Metode Penelitian
Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian studi
deskriptif (descriptive study) yaitu penelitian yang
bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai
kondisi, situasi atau berbagai variabel yang timbul
di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu
berdasarkan apa yang terjadi. Kemudian
mengangkat kepermukaan karakter atau gambaran
tentang ondisi situasi ataupun variabel tersebut
(Bungin, 2008). Berdasarkan jenis penelitian ini,
maka penelitian ini hanya menggambarkan
bagaimana tingkat kepatuhan bank syariah di
Indonesia terkait dengan Peraturan OJK Nomor
8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten Atau
Perusahaan Publik. Peraturan tersebut berlaku per
tahun 2015, dan diharapkan selama kurang lebih 2
tahun merupakan waktu yang cukup untuk emiten
menjalankan peraturan tersebut.
Pemilihan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
bank umum syariah yang ada di Indonesia.
Berdasarkan data statistik Perbankan Syariah per
Januari 2017 jumlah bank Umum Syariah (BUS)
adalah sejumlah 12 bank. Sedangkan teknik
pemilihan sampel yang digunakan adalah dengan
metode purposive sampling dimana peneliti
memberikan kriteria dalam penentuan sampel yang
akan digunakan sebagai berikut :
1. Bank umum syariah yang memiliki website
resmi yang aktif dan tidak dalam perbaikan.
2. Bank umum syariah yang telah berdiri lebih
dari dua tahun.
Data yang digunakan adalah data sekunder
berupa keterangan/ informasi keuangan dan non
keuangan yang bersumber dari website resmi
masing-masing BUS. Alamat website masing-
masing BUS diambil dari statistik data alamat
BUS oleh OJK dan melalui bantuan search engine.
Item Indikator Pengungkapan
Item indikator pengungkapan yang digunakan
adalah berdasarkan Peraturan OJK nomor
8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau
Perusahaan Publik. Informasi yang wajib dimuat
dalam website perusahaan kurang lebih meliputi
empat item yaitu informasi umum emiten atau
perusahaan publik (12 item), informasi bagi
pemodal atau investor (45 item), informasi tata
kelola perusahaan (12 item) dan informasi
tanggungjawab sosial perusahaan (4 item).
Tenik Analisis
Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan
dengan cara scoring. Pada teknik scoring ini tidak
dibedakan bobot untuk setiap item pengungkapan.
Tahapan-tahapan dalam menganalisis data pada
penelitian ini yaitu :
1. Memberikan skor untu setiap item variabel
yang diungkapkan melalui website bank, jika
item tersebut diungkapkan maka diberi nilai
skor satu (1) dan jika tidak diungkapkan akan
diberikan skor nol (0).
2. Skor yang telah diperoleh kemudian
dijumlahkan untuk mendapatkan total skor
pengungkapan masing-masing bank.
3. Menghitung skor kelengkapan pengungkapan
dengan menggunakan metode pehitungan
yang digunakan oleh Khan dan Ismail (2011)
yang cara perhitungannya sama seperti indeks
pengungkapan pada umumnya, yaitu dengan
membagi total skor yang diperoleh dengan
skor maksimal yang dapat diperoleh bank
apabila mengungkapkan keseluruhan item.
Rumus :
ICR Indeks =


4. Melakukan eksplorasi terhadap hasil penelitian
sesuai dengan hasil yang dipaparkan pada
penelitian terdahulu dan memberikan
kesimpulan secara umum dari hasil penelitian.
6. Pembahasan
Bank Umum Syariah mempunyai peran
sebagai lembaga intermediasi dalam menghimpun
dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan
dana dan menyalurkan dana tersebut kepada
masyarakat yang membutuhkan dana. Sehingga
dengan perannya tersebut, bank dituntut memiliki
transparansi yang tinggi terkait dengan
pertanggungjawaban dana tersebut. Dalam rangka
meningkatkan transparansi sekaligus
meningkatkan akses pemegang saham serta
pemangku kepentingan lainnya atas informasi
emiten atau perusahaan publik, maka OJK pada
tahun 2015 telah menerbitkan Peraturan OJK
Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten
Atau Perusahaan Publik. Oleh karena itu, dalam
penelitian ini akan dilihat bagaimana luas
pengungkapan informasi yang telah dilakukan oleh
bank Umum syariah terhadap aturan baru yang
dikeluarkan oleh OJK pada tahun 2015 lalu.
Dari data yang diperoleh, terdapat 1 bank
yang websitenya tidak dapat diakses yaitu bank
panin syariah, sehingga total sampel yang di pakai
dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 Bank
Umum Syariah. Hasil perhitungan skor ICR dari
keseluruhan sampel yang dipakai dapat terlihat
dari grafik 1. Dari data tersebut diketahui skor
yang diraih oleh masing-masing BUS cukup
bervariasi. Dimana ICR index yang tertinggi diraih
oleh Bank Muamalat sebesar 73.97% atau terdapat
54 item yang diungkapkan dalam website dari total
pengungkapan sebanyak 73 item. Kemudian
diikuti Bank Syariah Mandiri dan Bank Jabar
Banten Syariah yang masing-masing mendapatkan
skor ICR Index sebesar 69,86% dan 60,27%.
Sedangkan skor ICR index terendah adalah Bank
Victoria Syariah sebesar 34,25% atau sebanyak 25
item saja yang diungkapkan dalam website
perusahaan. Dari grafik dibawah dapat dilihat
bahwa pengungkapan didalam website perusahaan
masing-masing masih cukup rendah, dimana
mayoritas BUS memiliki ICR Index pada kisaran
51,1%. Hasil ini tentu sangat tidak memuaskan
dan menunjukkan rendahnya BUS dalam
menerapkan aturan baru yang dikeluarkan oleh
OJK. Dalam jangka waktu 2 tahun ternyata masih
banyak yang belum diungkapkan didalam website
sesuai dengan aturan dari OJK.
Grafik 1 . Skor ICR Indeks BUS
Keseluruhan
Sumber : data diolah, 2018
Tabel 1. Data Jumlah Item Pengungkapan di dalam Website Bank Umum Syariah
NO
KETERANGAN
NAMA BANK UMUM SYARIAH
BNI
Syar
iah
Meg
a
Syari
ah
Muamala
t
Indonesi
a
BCA
Syaria
h
BRIS
Jabar
Banten
Syaria
h
Bukopi
n
Syariah
Victori
a
Syariah
Mayb
ank
Syari
ah
1
Jml item yg
diungkapkan
langsung di dalam
website
25
9
17
17
11
17
21
9
9
9
2
jml item yang
diungkapkan tidak
langssung di website
(Annual report/
laporan GCG/RUPS
dll)
18
18
37
34
18
23
23
23
16
19
Total informasi
yang disajikan
43
27
54
51
29
40
44
32
25
28
Sumber : data diolah, 2018
58,90
36,99
73,97
69,86
39,73
54,79
60,27
43,84
34,25
38,36
ICR Indeks
ICR Indeks
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa
tidak semua informasi yang disajikan langsung
dapat di peroleh oleh pengguna informasi. Ada
beberapa informasi yang harus dicari dulu oleh
pengguna informasi, sehingga hal ini dapat
menyulitkan para pengguna dalam mencari
informasi yang dibutuhkan. Seperti dalam tabel
diatas, dapat dilihat bahwa hampir sebagian besar
informasi tersebut tersebar di beberapa laporan
yaitu di annual report, laporan good corporate
governance dan RUPS. Pada Bank Muamalat yang
menyajikan jumlah informasi terbanyak yaitu
sebanyak 54 item, hanya sebanyak 17 item saja
yang langsung bisa diakses di dalam web,
sedangkan sisanya sebesar 37 item terdapat di
annual report, GCG report dan RUPS.
Dari data diatas juga dapat kita lihat hanya
BNI Syariah saja yang lebih banyak
mengungkapkan item langsung diwebsite resmi
yaitu sebanyak 25 item, sedangkan sisanya harus
dicari di laporan perusahaan lainnya sebanyak 18
item. Kemudahan pengguna dalam mencari
informasi juga merupakan hal penting yang perlu
diperhatikan oleh BUS, jika informasi yang di
butuhkan oleh pengguna lebih mudah dicari di
dalam website dan tersedia di dalam menu website,
maka kepercayaan pengguna terhadap BUS akan
semakin tinggi juga.
Dibawah ini adalah rincian hasil perolehan
skor ICR pada masing-masing BUS serta untuk
masing-masing indikator pengungkapan :
Tabel 2. Data Pengungkapan Informasi BUS berdasarkan masing-masing Indikator
NO
INDIKAT
OR
PENGUN
GKAPAN
BANK UMUM SYARIAH
BNI
Syariah
Mega
Syaria
h
Muamal
at
BS
M
BCA
Syaria
h
BRI
S
Jabar
Bante
n
Bukopi
n
Victori
a
Mayb
ank
1
informasi
umum
emiten
atau
perusahaan
publik
item
12
10
10
10
6
8
9
5
5
6
prosentas
e
100%
83%
83%
83%
50%
67%
75%
42%
42%
50%
2
Informasi
bagi
pemodal
atau
investor
item
21
12
30
27
14
19
25
17
14
16
prosentas
e
47%
27%
67%
60%
31%
42%
56%
38%
31%
36%
3
Informasi
tata kelola
perusahaan
item
7
0
10
10
6
7
6
6
4
4
prosentas
e
58%
0%
83%
83%
50%
58%
50%
50%
33%
33%
4
Informasi
tanggungja
wab sosial
perusahaan
item
4
4
4
4
3
4
4
4
2
2
prosentas
e
100%
100%
100%
100
%
75%
100
%
100%
100%
50%
50%
Sumber : data diolah, 2018
Dari data diatas dapat dilihat informasi yang
banyak disajikan masing-masing BUS adalah
pengungkapan terkait informasi tanggungjawab
sosial perusahaan. Hampir semua BUS
mengungkapkan informasi CSR-nya di dalam
website resmi. Terlihat hampir semua BUS
mengungkapkan semua item, sehingga mencapai
prosentase pengungkapan 100%. Sedangkan untuk
informasi umum emiten atau perusahaan publik,
yang mengungkapkan hampir semua item adalah
BNI Syariah, diikuti Bank Mega Syariah, Bank
Muamalat, BSM dan Bank Jabar Banten Syariah.
Untuk indikator informasi bagi pemodal atau
investor, tidak ada BUS yang mencapai
pengungkapan 100%. Hanya ada 2 BUS yang
mencapai pengungkapan diatas 50% yaitu Bank
Muamalah dan BSM yang masing-masing
mengungkapkan sebanyak 67% dan 60%. Hampir
sebagian besar BUS mengungkapkan informasi
bagi pemodal atau investor masih di bawah 50%.
Hal ini tentunya sangat memprihatinkan,
mengingat investor adalah salah satu bagian
terpenting bagi berkembangnya BUS. Di era
teknologi yang sudah cukup tinggi ini, diharapkan
semua informasi yang dibutuhkan oleh investor
dapat diperoleh dengan mudah dan tepat waktu,
sehingga informasi yang investor dapatkan akan
lebih relevan dalam pengambilan keputusannya.
Selain itu semakin banyak informasi yang dapat
diakses oleh investor, maka tingkat transparansi
laporan cenderung lebih tinggi dibandingkan
dengan perusahaan yang menyajikan sedikit
informasi di dalam websitenya.
Informasi Umum Emiten Atau Perusahaan
Publik
Dari data diatas dapat dilihat, dari beberapa
komponen yang harus diungkapkan terkait dengan
informasi umum emiten/ perusahaan public,
komponen yang paling banyak diungkapkan oleh
BUS adalah riwayat singkat perusahaan, nomor
telepon dan alamat surat serta nama dan alamat
kantor pusat atau kantor perwakilan emiten.
Sedangkan untuk informasi terkait dengan akuntan
public, pemeringkatan efek, wali amanat dan biro
administrasi serta dokumen anggaran dasar hanya
adda 3 BUS yang mengungkapkan dalam website
maisng-masing perusahaan. Dapat disimpulkan
bahwa untuk informasi umum emiten sebagian
besar BUS telah mengungkapkan di dalam
website-nya. Hal ini memudahkan banyak pihak
yang berkepentingan untuk mengetahui informasi
umum perusahaan.
Informasi Bagi Pemodal Atau Investor
Komponen informasi bagi pemodal atau
investor merupakan item yang paling banyak
disarankan untuk di ungkapkan dalam website
perusahaan. Untuk pengungkapan laporan
keuangan hampir semua BUS sudah
mengungkapkan dalam website perusahaan,
sedangkan untuk informasi prospek penawaran
umum tidak ada satupun BUS yang
mengungkapkan. Untuk informasi Ikhtisar data
keuangan dalam bentuk perbandingan, banyak
BUS yang sudah mengungkapkan namun
pengungkapannya tidak langsung dapat dilihat di
website perusahaan, tetapi pengguna website harus
membuka annual report terlebih dahulu untuk
mengetahui ikhtisar data keuangan perusahaan.
Untuk informasi RUPS, hanya sebagian BUS
yang menyajikan di dalam websitenya. Item yang
banyak di ungkapkan terkait dengan informasi
RUPS adalah terkait dengan ringkasan risalah
RUPS. Hal ini cukup menyulitkan para investor
untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan
untuk pengambilan keputusan. Demikian juga
untuk informasi saham dan informasi
obligasi/sukuk, tidak banyak BUS yang
mengungkapkan terkait dengan item tersebut.
Untuk informasi terkait aksi korporasi yang
dilakukan oleh emiten juga hanya sedikit BUS
yang mengungkapkan dalam website perusahaan.
Kesimpulan yang dapat diambil dari data yang
diperoleh adalah pengungkapan terkait informasi
bagi pemodal atau investor terlihat sangan minim
sekali diungkapkan oleh BUS. Hal ini cukup
memprihatinkan karena informasi tersebut cukup
penting untuk pengambilan keputusan para
investor.
Informasi Tata Kelola Perusahaan
Dari data yang diperoleh, ada beberapa item
yang tidak diungkapkan BUS dalam websitenya
yaitu kebijakan terkait seleksi pemasok dan hak
kreditur serta kebijakan dalam pemningkatan
kemampuan vendor. Untuk item-item yang lainnya,
ada sebagian BUS yang sudah mengungkapkan,
tetapi tidak secara langsung didalam website, jadi
pengguna laporan keuangan harus membuka
terlebih dahulu annual report perusahaan pada
bagian laporan tata kelola perusahaan. Hal ini
tentunya kurang efektif, dimana pengguna laporan
harus mencari terlebih dahulu informasi yang
mereka butuhkan terkait dengan tata kelola
perusahaan.
Informasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan
Item yang paling banyak diungkapkan oleh
BUS adalah terkait dengan pengungkapan praktik
ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja
serta pegembangan social dan kemasyarakatan.
Sedangkan untuk item lingkungan hidup hanya ada
7 BUS yang mengungkapkan di dalam websitenya.
Dan hanya 8 BUS yang mengungkapkan
tanggungjawab produk dan atau layanan disertai
dengan informasi pendukungnya. Jika dilihat
didalam websitenya, rata-rata perbankan Syariah
sudah mengungkapkan kegiatan yang berhubungan
dengan CSR-nya dengan cukup lengkap, yaitu
terkait dengan bentuk program CSR beserta foto-
foto kegiatan.
Dibawah ini adalah table yang terkait dengan
peringkat pengungkapan informasi di website
masing-masing BUS di Indonesia. Dengan adanya
peringkat di bawah ini, masing-masing BUS dapat
mengetahui kualitas dan kuantitas informasi yang
disajikan di dalam website resmi yang dimiliki
masing-masing perusahaan. Dengan begitu,
diharapkan BUS dapat meningkatkan ataupun
mempertahankan kualitas yang telah dimiliki
dengan cara memaksimalkan penggunaan website
untuk memberikan informasi kepada pemangku
kepentingan. Sehingga informasi yang disajikan
dapat membantu pemangku kepentingan untuk
pengambilan keputusan dengan lebih akurat.
Tabel 3. Peringkat skor ICR BUS di Indonesia
PERINGKAT
NAMA
BANK
ICR
INDEX
(%)
JML
ITEM
1
PT. Bank
Muamalat
Indonesia
73.97
54
2
PT.Bank
Syariah
Mandiri
69.86
51
3
Bank
JABAR
Banten
60.27
44
4
PT. Bank
BNI Syariah
58.90
43
5
PT. Bank
BRISyariah
54.79
40
6
PT. Bank
Syariah
Bukopin
43.84
32
7
PT. Bank
BCA
Syariah
39.73
29
8
PT. Bank
Maybank
Syariah
Indonesia
38.36
28
9
PT. Bank
Mega
Syariah
36.99
27
10
PT. Bank
Victoria
Syariah
34.25
25
Kesimpulan
Dari 10 BUS yang dijadikan sampel
penelitian, rata-rata perusahaan sudah
mengungkapkan beberapa informasi yang harus
diungkapkan sesuai dengan aturan yang telah
dikeluarkan oleh OJK. Dari sampel penelitian, ICR
Index terendah adalah 34,25 % dan yang tertinggi
adalah 73,97%, dengan rata-rata ICR index adalah
51,10% (37 item). Hal ini menunjukkan bahwa
informasi yang diungkapkan di dalam website
perusahaan masih cukup minim jika mengacu pada
aturan OJK. Hal ini terlihat dari rata-rata ICR
index yang masih dikisaran 51,10%.
Jika dilihat dari data yang diperoleh, beberapa
BUS sudah cukup luas dalam mengungkapkan
informasi yang dimilikinya. Hanya ada 5 BUS
yang mencapai ICR Index diatas 50%, sedangkan
sisanya hanya berada di bawah 50%. Hal ini
menunjukkan bahwa BUS kurang dapat
memanfaatkan kelebihan fiture yang disediakan
oleh website. Sebagian besar perusahaan masih
menyajikan informasi didalam annual report dan
dilaporan perusahaan lainnya. Sehingga hal ini
sedikit menyulitkan pengguna laporan keuangan
karena harus mendownload terlebih dahulu
laporan tersebut dan masih harus mencari
informasi yang mereka butuhkan.
Kepatuhan BUS terhadap aturan yang telah
dikeluarkan oleh OJK, yaitu terkait dengan
peraturan OJK Nomor 8/POJK.04/2015 tentang
Situs Web Emiten Atau Perusahaan Publik sudah
cukup baik walaupun masih ada beberapa item
yang belum diungkapkan secara langsung dalam
website perusahaan. Diharapkan Bank Syariah di
Indonesia dapat memaksimalkan penggunaan
website perusahaan untuk memberikan informasi
yang relevan dan akurat serta tepat waktu,
sehingga hal ini dapat meningkatkan transparansi
sekaligus meningkatkan akses pemegang saham
serta pemangku kepentingan lainnya atas
informasi emiten atau perusahaan publik.
Sebagaimana penelitian empiris lainnya, hasil
penelitian ini juga memiliki keterbatasan.
Keterbatasan penelitian ini adalah adanya unsur
subjektivitas peneliti pada saat mengidentifikasi
komponen-komponen ICR dari official website
perusahaan. Sehingga ada peluang terjadi
perbedaan persepsi diantara satu dengan yang lain
saat menentukan apakah item tertentu
diungkapkan atau tidak. Saran yang didasarkan
dari keterbatasan tersebut adalah penggunaan
content analysis untuk penelitian selanjutnya
sebaiknya di lakukan lebih dari satu orang,
sehingga dapat mengurangi subjektivitas peneliti
yang pada akhirnya dapat menyebabkan kurang
maksimalnya hasil penelitian.
Referensi
Almilia, L. S. (2009a). Analisa Komparasi Indeks
Internet Financial Reporting Website
Perusahaan Go Publik di Indonesia. Seminar
Nasional Aplikasi Teknlogi Informasi,
Yogyakarta, 201 Juni 2009.
Almilia, L. S. (2009b). Analisa Kualitas Isi
Financial and Sustainability Reporting Pada
Website Perusahaan Go Publik di Indonesia.
Seminar Nasional Aplikasi Teknologi
Informasi, Yogyakarta, 20 Juni 2009.
Chiu, A., Widjaja, I., & Xiao, X. (2002). Overview
and Principles of Internet Traffic
Engineering.
Debei, M. M. Al. (2014). The quality and
acceptance of websites: an empirical
investigation in the context of higher
education. International Journal of Business
Information Systems, 15(2), 170.
Fikrisani, M. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan
Internet Corpoate Reporting.
Hardianto, J. P., Ulum, I., & Anwar, A. S. H.
(2016). Analisis Faktor-Faktor Yang
Memengaruhi Internet Based Corporate
Governance Disclosure Pada Perusahaan Di
Bursa Efek Indonesia, 6(2), 933940.
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory
of Firm : Managerial Behavior, Agency Cost
and Ownership Structure. Journal of
Financial Economics, 3(4), 305360.
Kaihatu, T. S. (2006). Good Corporate
Governance dan Penerapannya di Indonesia.
Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, 8(1),
19. https://doi.org/10.9744/jmk.8.1.pp. 1-9
Kelman, H. C. (1956). Compliance &
Identification. Conflict Resolution, II(1),
5160.
OJK. (2014). Otoritas jasa keuangan republik
indonesia. Peraturan Ojk No.33, 129.
https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2003.12.112
7
Rizqiyah, R. N., & Lubis, A. T. (2017). Penerapan
Internet Financial Reporting (IFR) Pada
Bank Umum Syariah Di Indonesia.
Akuntansi Dan Keuangan Islam, 5(April),
6382.
Wolk, et al (2001). “Signaling, Agency Theory,
Accounting Policy Choice”. Accounting and
Business Research. Vol. 18. No 69:47-
56.
Lampiran
Item Indikator Pengungkapan ICR
NO
KOMPONEN
ITEM PENGUNGKAPAN
1
Informasi Umum
Emiten Atau
Perusahaan
Publik
Nama, alamat dan kontak kantor
pusat dan atau kantor perwakilan
emiten
Nomor telp, nomor fax, alamat
surat elektornik yang dapat
dihubungi
Riwayat singkat
Struktur organisasi
Struktur kepemilikan
Struktur grup emiten (bagan)
Profil direksi, dewan omisaris,
komite, sekretaris perusahaan
(foto, nama, riwayat jabatan,
riwayat pendidikan dan hubungan
ailiasi anggota direksi dan
anggota dewan komisaris dengan
anggota direksi / dewan komisaris
lainnya
Nama dan alamat : akuntan
publik, pemeringkat efek (jika
ada), wali amanat, biro
administrasi (jika ada)
Dokumen anggaran dasar
menyajikan informasi di website
dalam bahasa indonesia dan
bahasa asing
2
Informasi Bagi
Pemodal Atau
Investor
Prospektus penawaran umum
Laporan tahunan (5 tahun buku
terakhir)
Laporan keuangan tahunan
Laporan keuangan tengah tahunan
Ikhtisar data keuangan penting
dalam bentuk perbandingan
Informasi RUPS
Informasi saham
Infromasi obligasi/ sukuk
Informasi dividen
Informasi untuk pemodal, media,
publik dan analis
Informasi terkait aksi korporasi
yang dilakukan oleh emiten
Informasi atau fakta material
selain yang telah diungkapkan
dalam peraturan OJK
3
Informasi Tata
Kelola
Perusahaan
Pedoman kerja direksi dan dewan
komisaris
Pengangkatan, pemberhentian
atau kekosongan sekretaris
perusahaan
Piagam unit audit internal
Kode Etik
Pedoman kerja komite
Pengangkata dan pemberhentian
anggota komite audit
Uraian prosedur nominasi dan
remunerasi
Kebijakan manajemen resiko
Kebijakan mekanisme sistem
pelaporan pelanggaran
Kebijakan anti korupsi
Kebijakan terkait seleksi pemasok
dan hak reditur
Kebijakan dalam peningkatan
kemampuan vendor
4
Informasi
Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Kebijakan, jenis program dan
biaya yang dikeluarkan, meliputi :
- Lingkungan hidup
- Praktik ketenagaerjaan,
kesehatan dan
keselamatan kerja
- Pengembangan sosial
dan kemasyarakatan
- Tanggungjawab produk
dan atau layanan
disertai dengan
informasi
pendukungnya.
10
10
10
7 8
4 9
4 8
3
3 5
0 2 4 6 8 10 12
Nama, alamat dan kontak…
Riwayar singkat
nama pemegang saham dan…
nama entitas…
profil direksi, dewan…
dokumen anggaran dasar
INFORMASI UMUM EMITEN ATAU
PERUSAHAAN PUBLIK
0 2 4 6 8 10 12
Prospek penawaran umum
ikhtisar data keuangan dalam…
laba per saham,
rasio laba terhadap ekuitas,
rasio liabilitas terhadap…
INFORMASI BAGI PEMODAL ATAU
INVESTOR
Ikhtisar data keuangan dalam bentuk
perbandingan
0 2 4 6 8 10
ringkasan risalah RUPS
pemecahan saham,
perubahan nilai nominal…
hasil pemeringkatan obligasi
Informasi dividen
INFORMASI BAGI PEMODAL/INVESTOR
Informasi RUPS, informasi saham dan
informasi sukuk
0 2 4 6 8
Transaksi afiliasi dan…
Penggabungan usaha atau…
Kuasi organanisasi
Pembagian saham bonus
Pembelian kembali saham…
Informasi atau fakta…
INFORMASI BAGI PEMODAL ATAU
INVESTOR
Informasi terkait aksi korporasi yang
dilakukan oleh emiten
0 2 4 6 8 10
Pedoman kerja direksi dan…
Piagam unit audit internal
Pedoman kerja komite
Uraian prosedur nominasi…
Kebijakan mekanisme…
Kebijakan terkait seleksi…
INFORMASI TATA KELOLA
PERUSAHAAN
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(03), 2018, 14
0 2 4 6 8 10 12
Lingkungan hidup
Praktik ketenagaerjaan,
kesehatan dan…
Pengembangan sosial dan
kemasyarakatan
Tanggungjawab produk dan
atau layanan disertai…
INFORMASI TANGGUNGJAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
1. PENDAHULUAN Perkembangan teknologi yang terjadi sekarang ini sudah berkembang pesat dibanding waktu dulu, misalnya yang terdapat pada bidang komunikasi. Perkembangan pengolahan data merupakan salah satu pengaruh dari teknologi komunikasi tersebut. Berbagai macam alat komunikasi sekarang ini sudah banyak macamnya seperti internet, telpon seluler, dsb. Sejalan dengan cepatnya perkembangan bidang teknologi, perusahaan-perusahaan makin dipacu untuk menggunakan teknologi yang maju sebagai senjata untuk tetap survive dan memenangkan persaingan yang kian hari terasa ketat dan keras. Akhir-akhir ini penggunaan internet yang menjurus kepada cyberspace kelihatannya akan mendominasi seluruh kegiatan di atas permukaan bumi di masa kini dan masa datang dan secara umum akan berubah menjadi alat untuk persaingan antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya. Ini pun akan membawa dampak yang sangat besar bagi setiap perusahaan. Dampak pada aspek persaingan adalah terbentuknya tingkat kompetisi yang semakin tajam. Globalisasi ekonomi juga membuat perubahan menjadi konstan, pesat, radikal, serentak, dan pervasif. Sehingga perusahaan harus memiliki kemampuan yang cepat untuk beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi sehingga perusahaan akan mampu bersaing dengan para kompetitornya. Penggunaan teknologi diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap dunia bisnis yang kompetitif tersebut. Perusahaan yang mampu bersaing dalam kompetisi tersebut adalah perusahaan yang mampu mengimplementasikan teknologi ke dalam perusahaannya. Salah satu jenis implementasi teknologi dalam hal meningkatkan persaingan bisnis dan penjualan produk produk adalah dengan menggunakan website perusahaan untuk memasarkan berbagai macam produk atau jasa, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Dalam penggunaan teknologi tersebut, berbagai pihak yang terkait dengan perusahaan seperti investor, konsumen, pemerintah akan ikut berperan. Penggunaan internet telah mengalami perkembangan yang luar biasa di bidang bisnis terutama pada perusahaan skala besar. Sejak ditemukannya teknologi internet tersebut pada tahun 1990-an penggunaannya meluas karena dipandang memberikan manfaat yang sangat besar bagi kelancaran proses-proses bisnis. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini berusaha mengeksplorasi praktek pelaporan keuangan dan sustainability pada website perusahaan yang go publik di Bursa Efek Indonesia.
Article
Full-text available
The aim of this study is to explain the main factors affecting behavioural intentions of students to regularly use university websites in the future. Universities are investing millions of dollars in developing high quality websites as they believe that this course of action can provide them with significant strategic benefits. Notwithstanding, little is known about what attracts students to regularly use university websites and our understanding in this context is by no means complete. Aiming to advance our knowledge in this domain, this study utilises a novel model that is developed on the basis of three well-established theories in the field of information systems: technology acceptance model, the motivational model, and Delone and Mclean information systems success model. In total, 311 survey questionnaires suitable for data analysis were collected from undergraduate students with majors in IS/IT related disciplines at a large university in Jordan and were then analysed using PLS-SEM. The results indicate that information quality is the main predictor of perceived usefulness, whereas system quality is the main predictor of perceived ease of use and perceived enjoyment. Furthermore, although behavioural beliefs were all found to determine behavioural intentions, perceived usefulness exerts the strongest effect.
Article
Full-text available
Recent experience indicate that it isn`t sufficient for management just to rely on how efficient is the process of managing. It needs a new instrument, Good Cooperate Governance (GCG), to prove that the management is going well. This concept emphasize on two important things, that is : first, the right of shareholder to be provided of right and just on time information, and second, the obligation of company to disclose accurately, just on time, and transparently all information of company`s performance, shareholders, and stakeholders. Various studies by national and international researchers proved the lack of understanding the importance and strategic implication of applying GCG principles by Indonesian entrepreneur. Besides, organization culture also influencing GCG application in Indonesia. Abstract in Bahasa Indonesia : Perkembangan terbaru membuktikan bahwa manajemen tidak cukup hanya memastikan bahwa proses pengelolaan manajemen berjalan dengan efisien. Diperlukan instrumen baru, Good Corporate Governance (GCG) untuk memastikan bahwa manajemen berjalan dengan baik. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Dari berbagai hasil pengkajian yang dilakukan oleh berbagai lembaga riset independen nasional dan internasional, menunjukkan rendahnya pemahaman terhadap arti penting dan strategisnya penerapan prinsip-prinsip GCG oleh pelaku bisnis di Indonesia. Selain itu, budaya organisasi turut mempengaruhi penerapan GCG di Indonesia. Kata kunci: GCG, prinsip-prinsip GCG, budaya organisasi, penerapan di Indonesia.
Article
This study aims to knowing the determinants of internet based corporate governance disclosureby Indonesian Banking Companies Listed. Internet based corporate governance disclosure usedan dependent variable and measured using 22 aspect that disclosure on official website. Size ofCompanies, Age of Companies Listed, and Dispertion Ownership used an independent variable.Size of Company measured using Log of Total Asset. Age Of companies Listed measured usingdifference of date companies listed minus date of research. Dispertion ownership measuredusing ownership of stock e”5%. Analysis techniques data using WarpPLS 3.0. This study foundSize of Companies positively and significantly effect to IBCGD. Age of Companies Listed andDispertion Ownership haven’t effect to IBCGD.Ke ywords: Internet Based Corporate Governance Disclosure (IBCGD), Size of Companies,Age of Companies Listed, Dispertion Ownership
Article
In this paper we draw on recent progress in the theory of (1) property rights, (2) agency, and (3) finance to develop a theory of ownership structure for the firm.1 In addition to tying together elements of the theory of each of these three areas, our analysis casts new light on and has implications for a variety of issues in the professional and popular literature, such as the definition of the firm, the “separation of ownership and control,” the “social responsibility” of business, the definition of a “corporate objective function,” the determination of an optimal capital structure, the specification of the content of credit agreements, the theory of organizations, and the supply side of the completeness-of-markets problem.
Article
This memo describes the principles of Traffic Engineering (TE) in the Internet. The document is intended to promote better understanding of the issues surrounding traffic engineering in IP networks, and to provide a common basis for the development of traffic engineering capabilities for the Internet. The principles, architectures, and methodologies for performance evaluation and performance optimization of operational IP networks are discussed throughout this document.
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Internet Corpoate Reporting
  • M Fikrisani
Fikrisani, M. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Internet Corpoate Reporting.
  • H C Kelman
Kelman, H. C. (1956). Compliance & Identification. Conflict Resolution, II(1), 51-60.
Penerapan Internet Financial Reporting (IFR) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia
  • R N Rizqiyah
  • A T Lubis
Rizqiyah, R. N., & Lubis, A. T. (2017). Penerapan Internet Financial Reporting (IFR) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.