MEMPERTIMBANGKAN WAKAF SEBAGAI SKEMA ALTERNATIF PEMBARUAN TENURIAL

Preprint (PDF Available) · July 2019with 227 Reads
Cite this publication
Abstract
Tulisan ini menjelaskan signifikansi wakaf bagi agenda pembaruan tenurial, khususnya dalam rangka merespons tantangan fragmentasi tanah, diferensiasi agraria, pelepasan tanah akibat berbagai jenis kekuatan eksklusi, dan perubahan penggunaan tanah pertanian baik karena alih komoditas atau konversi lahan pertanian. Kesemua ini adalah persoalan agraria yang tidak mampu dijawab sepenuhnya oleh hak milik individual, bahkan skema hak terakhir ini turut berkontribusi dalam menciptakan dan memperparah persoalan tersebut.
389
MEMPERTIMBANGKAN WAKAF SEBAGAI
SKEMA ALTERNATIF PEMBARUAN TENURIAL
Mohamad Shohibuddin
PERMASALAHAN
Dewasa ini hak atas tanah yang bersifat kolektif/komunal
menjadi aspirasi yang semakin banyak disuarakan oleh berbagai
pihak di tanah air, mulai dari komunitas adat dan serikat tani dari
berbagai penjuru tanah air, hingga para pendukungnya yang berasal
dari beragam kalangan masyarakat perkotaan. Tuntutan semacam
ini mengacu pada skema penguasaan tanah (juga sumber-sumber
agraria lainnya) yang bukan berupa hak milik individual (individual
property rights), melainkan hak penguasaan kolektif dengan subyek
hak berupa masyarakat adat, kooperasi, badan usaha milik desa,
badan hukum milik masyarakat, dan sebagainya.
Tuntutan semacam ini bertolak dari kenyataan bahwa hak
kolektif/komunal dapat memberikan kepada para petani skala kecil
jaminan akses tanah dan juga keamanan tenurial yang tidak kalah
besar/kuat daripada yang dapat diberikan oleh skema hak milik yang
bersifat individual. Secara konkret, tuntutan hak kolektif/komunal
ini didorong untuk dijalankan melalui pembaruan tenurial (tenure
reform) dalam beragam bentuknya. Hal ini tidak terbatas pada tipe
pembaruan yang berupa rekognisi tanah adat dan devolusi kawasan
hutan (yang memang dijalankan dengan skema hak kolektif), akan
tetapi juga pada tipe pembaruan yang selama ini biasa dijalankan
dengan skema hak individual, seperti registrasi dan redistribusi.1
1 Sekurang-kurangnya, ada lima jenis tenure reform yang dapat dibedakan
menurut konteks persoalan agraria yang dihadapi oleh masyarakat, yaitu:
(1) registrasi jika ditujukan untuk mendaftar dan memberi kepastian pada
semua penguasaan tanah yang bersifat informal dan/atau beralaskan adat;
(2) redistribusi jika ditujukan untuk menata ulang struktur penguasaan
tanah yang timpang; (3) rekognisi jika untuk mengakui dan melindungi
tanah yang dikuasai oleh individu atau kelompok masyarakat berdasarkan
hukum adat; (4) restitusi apabila untuk memulihkan dan/atau mengganti
Draft untuk Proofreading
Wakaf Sebagai Skema Alternatif Pembaruan Tenurial
390 | Perjuangan Keadilan Agraria
Konteks utama yang melatarbelakangi lahirnya tuntutan di
atas adalah kecenderungan privatisasi penguasaan tanah yang amat
masifantara lain karena dipromosikan, bahkan diutamakan, oleh
berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah sendiri (lihat Gambar
1). Padahal, skema penguasaan yang berupa hak milik individual ini
bukanlah sesuatu yang bersifat niscaya dan, dalam kondisi tertentu,
juga bukan satu-satunya pilihan terbaik yang tersedia.
Gambar 1. Pembentukan Hak Milik Individual Melalui
Berbagai Skema Kebijakan Agraria (Shohibuddin 2019a: 15)
Sebagaimana penulis pernah tegaskan dalam tulisan lain,2
kecenderungan privatisasi penguasaan tanah (dan sumber-sumber
agraria lainnya) ini secara umum akan berdampak pada peluruhan
“sumber daya bersama” (the commons). Seiring proses peluruhan
ini, maka peran dan kontrol sosial dari klan, komunitas, desa, adat,
dan institusi lokal lainnya, terutama dalam menyelenggarakan dan
rugi harta masyarakat yang rusak atau musnah karena sejarah konflik dan
perampasan di masa lalu; dan (5) devolusi jika untuk membalikkan model
pengelolaan sumber daya alam dari semula bersifat state centrist menjadi
berbasis masyarakat. Lihat: Shohibuddin (2019b) dan Meinzen-Dick et.
al. (2008).
2 Lihat: Shohibuddin (2019a: 15-16). Paragraf ini dan dua paragraf berikutnya
merupakan cuplikan dari rujukan tersebut.
Draft untuk Proofreading
Mohamad Shohibuddin
Perjuangan Keadilan Agraria | 391
mengatur redistribusi berbagai manfaat dari “sumber daya bersama”
setempat, dan juga dalam menjamin keberlanjutan tata gunanya,
akan semakin surut dan bahkan pada akhirnya akan pudar sama
sekali. Sementara itu, negara yang diasumsikan bakal menggantikan
peran berbagai lembaga lokal ini sering kali tidak hadir, atau hadir
dengan peran yang justru merugikan masyarakat.
Begitu hak milik individual diberikan, dengan asumsi bakal
mendorong pemanfaatan tanah secara lebih efisien, apa yang kerap
terjadi sebenarnya adalah bahwa sang pemegang hak itu dilepaskan
sendiri untuk bersaing dalam sistem pasar bebas. Padahal, kapasitas
dan skala usaha dari para pemegang hak milik individual itu tidaklah
sama. Dalam situasi ketika negara (dituntut) semakin mengurangi
intervensi pasar, maka kompetisi dalam sistem pasar bebas itu lebih
sering dialami oleh para pemilik tanah skala kecil dan gurem sebagai
ancaman ketimbang peluang.
Demikianlah, alih-alih dapat memperkuat kedudukan dan
kekuatan pemilik tanah skala kecil dan gurem, hak milik individual
justru sangat rentan untuk dilepaskan secara terpaksa” (distressed
sale) terutama ketika para pemiliknya dihadapkan pada empat
kondisi berikut ini. Pertama, fragmentasi tanah akibat pembagian
harta waris sehingga tanah terlalu sempit untuk dapat diusahakan
secara optimal. Kedua, diferensiasi agraria terutama akibat semakin
komersial dan mahalnya pembiayaan berbagai input dan tahapan
produksi pertanian. Ketiga, tekanan eksklusi melalui empat macam
kuasa, yaitu pasar, regulasi, paksaan (force) dan legitimasi (Hall et
al 2011). Keempat, laju perubahan fungsi lahan pertanian yang sangat
pesat, baik akibat alih komoditas pertanian dari pangan ke non-
pangan atau akibat konversi lahan dari pertanian ke non-pertanian.
Bertolak dari latar belakang di atas, tulisan ini bermaksud
untuk mendiskusikan signifikansi wakaf dalam rangka menjalankan
pembaruan tenurial untuk merespons berbagai tantangan di atas;
yakni sesuatu yang tidak mampu direspons secara adekuat oleh hak
penguasaan individual. Untuk itu, penulis akan membahas terlebih
dulu hakikat wakaf berdasarkan ketentuan hukum Islam dan aturan
perundang-undangan. Lantas, penulis akan membahas signifikansi
wakaf dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya apabila ditujukan
untuk pembaruan tenurial. Hal ini kemudian disusul dengan uraian
Draft untuk Proofreading
Wakaf Sebagai Skema Alternatif Pembaruan Tenurial
392 | Perjuangan Keadilan Agraria
tentang model-model pewakafan untuk agenda pembaruan tenurial.
Terakhir, penulis akan meluruskan salah satu kesalahpahaman yang
banyak berkembang mengenai wakaf, yaitu bahwa skema ini bersifat
eksklusif untuk umat Islam dan tidak berlaku bagi umat agama lain.
WAKAF MENURUT FIKIH DAN ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Secara etimologis, kata “wakaf” berasal dari Bahasa Arab
al-waqf (ﻒﻗﻮﻟا) yang berarti menahan,” “menghentikanataudiam”.
Sedangkan secara terminologis, istilah al-waqf ini dalam literatur
fikih (hukum Islam) didefinisikan dengan formulasi yang beragam.
Meski demikian, secara umum istilah al-waqf dimaksudkan untuk
pengertian sebagai berikut:
Wakaf adalah perbuatan hukum pelaku wakaf (wakif)
untuk melepaskan hak kepemilikannya atas harta benda
tertentu (baik yang bergerak maupun tidak bergerak),
dalam jangka waktu panjang atau selama-lamanya, agar
harta benda itu dapat didayagunakan untuk tujuan-tujuan
kemaslahatan yang wakif tetapkan dan dengan sasaran
para penerima manfaat yang ia tentukan, serta agar dapat
dicegah penggunaan dan pemanfaatan harta benda
tersebut di luar tujuan peruntukan dan penerima manfaat
yang telah wakif ikrarkan itu.3
Beberapa unsur pengertian di atas perlu diulas secara lebih
rinci demi memperoleh pemahaman yang lebih utuh atas hakikat
wakaf ini. Pertama, wakaf adalah suatu bentuk donasi harta benda
yang digerakkan oleh motif keagamaan dengan cara menjadikannya
sebagaiharta benda di luar lalu lintas perdagangan atau pasar” (res
extra-commercium). Dengan kata lain, harta benda yang diwakafkan
itu dilepaskan dari statusnya sebagaihak milik” yang bisa diperjual-
belikan secara bebas (“komoditas), lalu dikembalikan pada hakikat
dasarnya sebagai “harta benda milik Tuhan” yang tidak dapat dijual,
dihibahkan, diwariskan, dan dilepaskan dengan cara apa pun.
Kedua, harta benda yang didonasikan dalam pengertian di
atas haruslah jenis harta benda yang bersifat tahan lama dan dapat
3 Definisi wakaf ini diiformulasikan ulang dari Shohibuddin (2019a: 34).
Bandingkan: Kahf (2003); Darus et al. (2017).
Draft untuk Proofreading
Mohamad Shohibuddin
Perjuangan Keadilan Agraria | 393
dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang. Bahkan kalau bisa,
dapat dimanfaatkan untuk selama-lamanya. Aspek “kelanggengan”
inilah yang membedakan wakaf dari bentuk donasi lainnya, seperti
infak atau sedekah. Pada kasus terakhir, harta yang didonasikan
dapat berupa apa saja, termasuk makanan siap saji umpamanya.
Ketiga, peruntukan harta benda wakaf adalah untuk tujuan
kemaslahatan dalam arti luas sepanjang tidak bertentangan dengan
syariat Islam. Kemaslahatan dimaksud dapat terkait dengan, namun
tidaklah terbatas pada, kepentingan keagamaan (res sacre). Di sinilah
sering terjadi kesalahpahaman di kalangan masyarakat, yakni bahwa
peruntukan harta benda wakaf terbatas hanya untuk kepentingan
keagamaan (Islam) semata, seperti untuk masjid, madrasah, dakwah,
pemakaman umat Islam, dan semacamnya. Padahal, selain untuk
kepentingan keagamaan, peruntukan harta benda wakaf juga dapat
ditujukan untuk kepentingan umum (res publique) maupun untuk
kepentingan kelompok tertentu (res communes).
Keempat, sejalan dengan berbagai jenis peruntukan di atas,
maka penerima manfaat (mawqûf ‘alayh) dari harta benda wakaf itu
juga dapat ditentukan untuk pihak-pihak yang memang relevan.
Sebagai contoh, jika harta benda wakaf itu ditujukan untuk sarana
ibadah Islam, seperti masjid dan musala, maka penerima manfaatnya
adalah umat Islam. Apabila ditujukan untuk kepentingan umum,
misalnya jalan raya, maka penerima manfaatnya adalah publik atau
masyarakat secara luas. Dan apabila ditujukan untuk kepentingan
kelompok tertentu saja, maka penerima manfaatnya adalah anggota
kelompok yang ditentukan oleh pemberi wakaf (wakif) itu sendiri.4
Dalam kesemua kasus ini, wakaf yang dilakukan dinamakan waqf
khayrî; yakni, wakaf untuk kemaslahatan orang banyak. Namun, jika
wakaf tersebut untuk kepentingan kelompok tertentu dan penerima
manfaatnya dibatasi pada sanak kerabat si pemberi wakaf semata,
maka wakaf ini dinamakan waqf ahlî atau waqf dzurrî; dalam arti,
wakaf untuk kesejahteraan umum di lingkungan keluarga semata.
4 Di sini sering berkembang kesalahpahaman lainnya, yaitu bahwa skema
wakaf hanya berlaku bagi umat Islam dan penerima manfaatnya terbatas
pada kalangan Muslim semata. Padahal, jika tujuannya untuk kepentingan
non-keagamaan, maka tidak ada alasan untuk membatasinya pada umat
Islam. Lihat uraian di bagian akhir tulisan ini.
Draft untuk Proofreading
Wakaf Sebagai Skema Alternatif Pembaruan Tenurial
394 | Perjuangan Keadilan Agraria
Terakhir, ketika suatu harta benda telah diwakafkan, maka
ia tidak dapat ditarik kembali oleh pelaku wakaf itu sendiri maupun
ahli warisnya. Begitu juga, seluruh ketentuan yang telah dinyatakan
oleh pelaku wakaf saat mengikrarkan wakafnya (baik menyangkut
peruntukan harta benda wakaf, para penerima manfaatnya, maupun
pihak yang diberi amanah mengelolanya), akan berlaku seterusnya
tanpa dapat dibatalkan ataupun dirubah oleh siapa pun. Tentu saja
dengan catatan bahwa semua aspek pelaksanaan wakaf itu tidak ada
yang melanggar syariat dan aturan perundang-undangan.
Kesemua komponen pengertian di atas juga sejalan dengan
ketentuan di dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 5 Pasal 1
butir 1 UU ini secara khusus mendefinisikan wakaf sebagai berikut:
“Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif [pelaku wakaf]
untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian
harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya
atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan
kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau
kesejahteraan umum menurut syariah.”
Selanjutnya, Pasal 1 butir 5 mengatur harta benda yang boleh
diwakafkan, yaituharta benda yang memiliki daya tahan lama
dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi
menurut syariah.” Jenis-jenis harta benda yang boleh diwakafkan
ini diatur lebih rinci pada Pasal 16. Di sini dinyatakan bahwa harta
benda wakaf dapat mencakup benda-benda tidak bergerak seperti
hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, tanaman, gedung
dan harta benda lain yang terkait tanah. Lebih jauh, ia juga dapat
mencakup benda-benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat
berharga, kendaraan, hak sewa, dan hak atas kekayaan intelektual.
Harta benda bergerak dan tidak bergerak yang lain, sejauh sejalan
dengan syariah dan peraturan perundang-undangan, juga dapat
diwakafkan.
Sesuai definisi di atas, tujuan wakaf adalah agar harta benda
wakaf dapat dimanfaatkansesuai dengan kepentingannya guna
keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.
5 Uraian mengenai wakaf berdasarkan UU No 41 Tahun 2004 ini dicuplik
dari Shohibuddin (2019a: 37-40).
Draft untuk Proofreading
Mohamad Shohibuddin
Perjuangan Keadilan Agraria | 395
Dalam Pasal 22 diatur secara lebih rinci kepentingan apa saja yang
dimungkinkan dalam peruntukan harta benda wakaf. Dalam hal
ini, dibedakan lima jenis peruntukan sebagai berikut:
a. sarana dan kegiatan ibadah;
b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
c. bantuan bagi fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
e. kemajuan kesejahteraan umum lain yang tidak bertentangan
dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
Sebagaimana terlihat dalam lima jenis peruntukan di atas,
apa yang dimaksud dengan kepentingan dalam pemanfaatan harta
benda wakaf tidaklah terbatas untuk tujuan ibadah dalam pengertian
sempit, akan tetapi juga bisa ditujukan untuk kesejahteraan umum.
Kesejahteraan umum yang dimaksudkan di sini dapat dibatasi pada
kelompok tertentu yang keanggotaannya terbatas (termasuk untuk
kerabat sendiri), maupun terbuka untuk masyarakat secara luas.
Di luar dua unsur wakaf yang telah diuraikan di atas (yakni
pelaku wakaf dan harta benda wakaf), UU Wakaf juga mengatur
tiga unsur lainnya, yaitu ikrar wakaf, nazhir, dan saksi. Ikrar wakaf
adalah kehendak wakif dalam mewakafkan harta benda miliknya
yang dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan. Dalam ikrar ini wakif
dapat menyatakan kehendaknya menyangkut beberapa hal sebagai
berikut: (1) apa harta benda yang diwakafkan; (2) apa peruntukan
harta benda wakaf itu; (3) berapa lama jangka waktu pewakafannya;
(4) siapa penerima manfaatnya (mawqûf ‘alayh); dan (5) siapa yang
ditunjuk sebagai nazhir yang bertanggung jawab mengelola dan
mengembangkan harta benda wakaf tersebut.
Ikrar wakaf ini harus dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir
dengan kesaksian dua orang saksi yang beragama Islam di hadapan
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (Pasal 17 ayat (1)). Ikrar wakaf
ini selanjutnya dituangkan ke dalam akta ikrar wakaf (Pasal 17 ayat
(2)) yang paling sedikit harus memuat: (1) nama dan identitas wakif,
(2) nama dan identitas nazhir, (3) data dan keterangan harta benda
wakaf, (4) peruntukan harta benda wakaf, dan (5) jangka waktu
wakaf (Pasal 21 ayat (2)). Begitu telah diikrarkan oleh wakif menurut
prosedur di atas, maka wakaf tersebut tidak dapat dibatalkan lagi
(Pasal 3).
Draft untuk Proofreading
Wakaf Sebagai Skema Alternatif Pembaruan Tenurial
396 | Perjuangan Keadilan Agraria
Adapun yang dimaksud dengan nazhir adalah pihak yang
dipercaya “menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola
dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya” (Pasal 1 butir 4).
Menurut Pasal 9, nazhir ini dapat berupa perseorangan, organisasi,
atau badan hukum. Secara umum, nazhir memiliki beberapa tugas
sebagai berikut: (1) mengadministrasikan harta benda wakaf; (2)
mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan
tujuan, fungsi dan peruntukannya; (3) mengawasi dan melindungi
harta benda wakaf; (4) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada
Badan Wakaf Indonesia (Pasal 11).
Dalam menjalankan tugas, nazhir dapat menerima imbalan
maksimal 10% dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan
harta benda wakaf. Sebaliknya, ketentuan pidana dapat dikenakan
pada nazhir jika melakukan berbagai pelanggaran, seperti melepas
harta benda wakaf, mengubah peruntukan harta benda wakaf di
luar apa yang dinyatakan dalam ikrar wakaf, atau mengambil lebih
10% dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta benda
wakaf (Pasal 67).
Berdasarkan Pasal 40, harta benda wakaf dilarang dijual,
ditukar, dijaminkan, dihibahkan, diwariskan, disita, atau dialihkan
dalam bentuk apa pun. Namun, harta benda wakaf boleh ditukar
ketika ia harus digunakan untuk kepentingan umum sesuai Rencana
Umum Tata Ruang (RUTR) sejauh berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan ketentuan
syariah. Pasal 44 juga melarang keras perubahan peruntukan harta
benda wakaf, terkecuali apabila harta benda wakaf itu benar-benar
tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan
dalam ikrar wakaf.
Namun, penukaran harta benda wakaf maupun perubahan
peruntukannya ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan oleh
nazhir. Apabila harta benda wakaf tersebut harus digunakan untuk
kepentingan umum sesuai RUTR, maka hal itu baru dapat dilakukan
setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri Agama dan dengan
persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Jika hal ini terjadi, maka harta
benda wakaf yang dilepaskan untuk kepentingan umum itu wajib
diganti dengan harta benda wakaf lain dengan manfaat dan nilai
tukar yang melebihi, atau setidaknya menyamai, harta benda wakaf
Draft untuk Proofreading
Mohamad Shohibuddin
Perjuangan Keadilan Agraria | 397
semula (Pasal 41). Sedangkan jika peruntukan harta benda wakaf
harus dirubah (karena peruntukan awalnya benar-benar tidak bisa
diwujudkan), maka hal ini baru bisa dilakukan setelah memperoleh
izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia (Pasal 44).
SIGNIFIKANSI WAKAF UNTUK PEMBARUAN TENURIAL
Berdasarkan uraian hakikat wakaf di atas, terdapat beberapa
signifikansi wakaf bagi agenda pembaruan tenurial untuk menangani
berbagai persoalan agraria yang tercantum di bagian awal tulisan ini.
Itulah persoalan-persoalan kritis yang selama ini skema hak milik
individual kesulitan menjawabnya, bahkan secara langsung maupun
tidak langsung turut berkontribusi menciptakannya. Setidaknya, ada
enam signifikansi wakaf bagi pembaruan tenurial, sebagaimana
disajikan dalam Gambar 2 berikut ini.
Gambar 2. Signifikansi Wakaf bagi Pembaruan Tenurial
Draft untuk Proofreading
Wakaf Sebagai Skema Alternatif Pembaruan Tenurial
398 | Perjuangan Keadilan Agraria
Seperti telah dijelaskan, wakaf pada dasarnya adalah donasi
dengan motivasi keagamaan yang bakal mewujudkan suatu kategori
harta benda dengan ciri “non-komoditas”, yakni terlepas dari hukum
pasar dan lalu lintas perdagangan (res extra-commercium). Ketika
suatu harta benda diputus dari ikatan “hak milik” dan diperuntukkan
bagi tujuan-tujuan kemaslahatan bersama, maka ia bertransformasi
menjadi sebuah “sumber daya bersama”. Pada saat yang sama, karena
harta itu dijadikan sebagai harta benda wakaf yang berada di luar lalu
lintas pasar, maka ia pun terhindar dari proses fragmentasi maupun
ancaman berbagai kekuatan eksklusi. Sebab, ia tidak mungkin lagi
dialihkan kepada, atau diambil alih oleh, pihak mana pun juga.
Apabila harta benda yang diwakafkan tersebut berupa lahan
pertanian, maka dalam ikrar wakaf juga bisa dinyatakan bahwa salah
satu bentuk manfaat dari harta benda wakaf itu adalah penyediaan
akses lahan. Hal ini dapat diberikan dalam bentuk hak garap bergilir
kepada para buruh tani atau petani miskin yang berdomisili di sekitar
lokasi tanah wakaf tersebut.
Dalam ikrar wakaf juga dapat ditentukan secara spesifik apa
bentuk tata guna dari tanah yang diwakafkan. Sebagai misal, tanah
wakaf itu ditentukan untuk lahan pangan berkelanjutan atau untuk
lahan perkebunan abadi. Dengan ikrar demikian, maka proses alih
fungsi lahan pertanian bisa dicegah dan dihentikan. Selain itu, tanah
wakaf juga dapat ditujukan untuk menjamin keberlanjutan layanan
alam yang sangat besar artinya bagi produktivitas pertanian. Sebagai
misal, peruntukan tanah wakaf itu dapat ditetapkan untuk embung
desa, hutan lindung, dan semacamnya.
Last but not least, dengan mengombinasikan wakaf harta
benda tak bergerak dengan harta benda bergerak, maka pembiayaan
pertanian dalam arti luas dapat diupayakan. Sebagai misal, di atas
tanah pertanian yang telah diwakafkan itu dapat dimasukkan pula
wakaf-wakaf lain yang amat dibutuhkan untuk produksi pertanian,
misalnya saja wakaf pohon, wakaf traktor, wakaf mesin pengolahan
pasca-panen, juga wakaf tunai dan wakaf saham, dan sebagainya.
Kunci utama agar berbagai signifikansi yang tersebut di atas
dapat diwujudkan terletak pada prosesi ikrar wakaf itu sendiri. Oleh
karena itu, dalam ikrar wakaf ini harus benar-benar dipastikan agar
agenda pembaruan tenurial tertuang secara rinci dalam lima aspek
Draft untuk Proofreading
Mohamad Shohibuddin
Perjuangan Keadilan Agraria | 399
pewakafan di bawah ini.6 Dengan cara demikian, maka unsur-unsur
kunci dalam pembaruan tenurial terpadu secara utuh dalam tujuan
wakaf yang dikehendaki oleh wakif, untuk selanjutnya dituangkan
dalam akta ikrar wakaf sehingga memiliki kekuatan hukum. Kelima
aspek pewakafan itu adalah:
1. peruntukan harta benda wakaf;
2. penggunaan harta benda wakaf;
3. bentuk-bentuk manfaat dari harta benda wakaf;
4. para penerima manfaat dari harta benda wakaf; dan
5. pengelola harta benda wakaf.
Terkait aspek yang pertama (peruntukan harta benda), wakif
harus menyatakan secara tegas bahwa tujuan pewakafannya adalah
untuk pembaruan tenurialmeski redaksinya bisa diformulasikan
secara bebas dan tidak harus secara harfiah dinyatakan demikian.
Apabila dikaitkan dengan Pasal 22, kehendak wakif untuk tujuan ini
termasuk ke dalam jenis peruntukan “kemajuan dan peningkatan
ekonomi umat (butir d) dan/atau “kemajuan kesejahteraan umum
lainnya” (butir e).
Melalui ikrar wakaf, wakif juga dapat menetapkan bentuk
spesifik dari penggunaan harta benda wakaf (aspek kedua). Sebagai
contoh, tanah yang diwakafkan untuk agenda pembaruan tenurial
itusesuai kondisi agroekologisnyabisa ditetapkan sebagai lahan
untuk produksi pangan, atau untuk produksi komoditas komersial
di bidang perkebunan, kehutanan dan perikanan, atau dapat juga
untuk kombinasi beragam usaha pertanian subsisten dan komersial.
Namun, bukan saja untuk kepentingan produksi, tanah wakaf juga
dapat diikrarkan tata gunanya untuk fungsi konservasi, misalnya saja
untuk hutan lindung, embung penampung air, dan lain sebagainya.
Ikrar wakaf juga bisa menentukan bentuk-bentuk manfaat
yang dapat disediakan dari pengelolaan dan pengembangan harta
benda wakaf (aspek ketiga). Sebagai misal, bentuk manfaat itu bisa
berupa hak garap secara bergiliran di atas tanah wakaf yang boleh
diakses oleh buruh tani dan petani miskin setempat. Atau, bentuk
manfaat itu berupa layanan alam yang disediakan oleh tanah wakaf
6 Uraian mengenai lima aspek pewakafan ini diringkas dari Shohibuddin
(2019a: 41-46).
Draft untuk Proofreading
Wakaf Sebagai Skema Alternatif Pembaruan Tenurial
400 | Perjuangan Keadilan Agraria
yang difungsikan sebagai hutan lindung. Bentuk manfaat lainnya
juga dapat berupa dana sosial untuk penduduk miskin setempat
yang sumbernya diambilkan dari hasil bersih pengelolaan dan
pengembangan tanah wakaf.
Aspek pewakafan yang keempat terkait dengan pihak-pihak
yang berhak menerima berbagai jenis manfaat di atas. Melalui ikrar
wakaf, wakif dapat menetapkan kategori dan kriteria para penerima
manfaat (beneficiaries) dari harta benda wakaf. Tentu saja, sesuai
spirit wakaf itu sendiri, orientasi utama dalam penetapan penerima
manfaat ini harus berdasarkan prinsip keberpihakan dan kepedulian
sosial, termasuk di dalamnya terkait keadilan gender. Sebagai misal,
harta benda wakaf dapat dimaksudkan untuk “kepentingan umum”
(res publique) dengan penerima manfaat yang terbuka bagi siapa
saja. Atau, harta benda wakaf itu dimaksudkan untuk “kepentingan
kelompok tertentu” saja (res communes) dengan penerima manfaat
yang dibatasi pada lingkaran sanak keluarga wakif.
Akhirnya, melalui ikrar wakaf, wakif dapat menunjuk nazhir
yang dipercaya untuk mengelola dan mengembangkan harta benda
wakaf, termasuk mendistribusikan berbagai jenis manfaatnya pada
berbagai pihak yang telah ditentukan. Nazhir di sini dapat berupa
perseorangan (terdiri atas satu atau beberapa orang), organisasi,
atau badan hukum. Apabila harta benda wakaf itu merupakan hasil
wakaf gabungan para petani kecil dalam rangka mengonsolidasikan
lahan pertanian gurem mereka, maka yang lebih tepat bertindak
sebagai nazhir di sini adalah koperasi atau badan usaha lain yang
didirikan secara bersama-sama oleh para petani itu sendiri. Dengan
cara begitu, para petani kecil ini akan sekaligus menjadi penerima
manfaat dari hasil pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf
gabungan tersebut.7 Adapun apa saja bentuk manfaat yang diperoleh
7 Madzhab Syafi’i memang tidak membolehkan wakif menjadi penerima
manfaat dari harta benda yang ia wakafkan. Namun, pendapat berbeda
diajukan oleh madzhab Hanafi yang menyatakan kebolehan hal tersebut
secara mutlak (Nashirulhaq 2018). Penulis cenderung untuk menyatukan
dua pendapat ini, yaitu dengan menerima kebolehan di atas dalam satu
kondisi saja, yaitu jika harta benda wakaf tersebut merupakan hasil wakaf
gabungan dari beberapa wakif. Dengan demikian, manfaat yang diterima
masing-masing wakif tidak melulu bersumber dari harta benda miliknya
sendiri yang telah diwakafkan.
Draft untuk Proofreading
Mohamad Shohibuddin
Perjuangan Keadilan Agraria | 401
dan bagaimana mekanisme distribusinya, dapat ditentukan secara
lebih rinci melalui kesepakatan bersama di antara mereka.
DELAPAN MODEL WAKAF UNTUK PEMBARUAN TENURIAL
Ada banyak kemungkinan untuk menjalankan wakaf dalam
rangka agenda pembaruan tenurial ini, tergantung pada konteks
persoalan agraria yang sedang dihadapi dan hendak diselesaikan.
Pada bagian ini, penulis akan mencontohkan delapan model saja.8
Pertama, pewakafan dalam rangka kontra-fragmentasi, yaitu
pewakafan lahan pertanian yang luasnya di bawah batas maksimum
dengan tujuan untuk menjamin lahan itu tetap utuh, tidak terpecah
karena proses pewarisan, dan memberi manfaat yang berkelanjutan
kepada keturunannya. Pewakafan model pertama ini sejalan dengan
anjuran Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam untuk menghindari proses
pewarisan atas tanah pertanian yang luasnya kurang dari 2 ha, dan
sebaliknya menekankan agar tanah itu “dipertahankan kesatuannya
sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama
para ahli waris bersangkutan. Model pertama dapat menjadi solusi
legal yang tepat untuk menjalankan ketentuan dalam Pasal 189 ini.9
Apa yang harus diindahkan dalam model pertama ini adalah
bahwa luas tanah yang diwakafkan tidak melebihi batas maksimum
penguasaan lahan yang diizinkan.10 Hal ini sebagai antisipasi jangan
sampai model pewakafan pertama ini digunakan sebagai mekanisme
counter-reform. Sebagai misal, ia di(salah)gunakan sebagai skema
untuk memuluskan akumulasi tanah oleh sebuah klan tertentu, atau
untuk menghindarkan tanah-tanah kelebihan batas maksimum dari
sasaran program land reform, atau untuk memperoleh pengurangan
kewajiban pajak dengan cara yang tidak semestinya.11
8 Enam model wakaf yang pertama dirangkum dari Shohibuddin (2019a:
65-73). Dua model terakhir dirumuskan untuk kepentingan tulisan ini.
9 Dalam arti demikian, pewakafan model pertama ini dapat digolongkan
ke dalam kategori waqf ahlî.
10 Ketentuan mengenai batas maksimum ini diatur dalam UU. No. 56 PRP
Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
11 Terima kasih kepada Muhammad Nashirulhaq yang mengingatkan
kemungkinan penyalahgunaan wakaf ini. Lihat: Nashirulhaq (2018).
Draft untuk Proofreading
Wakaf Sebagai Skema Alternatif Pembaruan Tenurial
402 | Perjuangan Keadilan Agraria
Kedua, pewakafan tanah dalam rangka konsolidasi lahan
pertanian. Model ini dilakukan melalui wakaf gabungan beberapa
petani kecil atas lahan pertanian gurem yang mereka miliki, baik
secara berjangka maupun selama-lamanya. Melalui wakaf model ini,
lahan-lahan pertanian yang sempit dan bakal makin terfragmentasi
dapat dikonsolidasi menjadi unit usaha yang lebih besar. Dengan
cara ini, lahan-lahan tersebut bisa diusahakan secara bersama-sama
pada skala ekonomi yang lebih efisien dan menjamin produktivitas.
Untuk mewujudkan model kedua ini, para petani gurem
dapat difasilitasi untuk berembug dan menghasilkan kesepakatan
untuk mewakafkan tanahnya kepada satu lembaga yang mereka
bentuk bersama, entah dalam bentuk koperasi, badan usaha milik
petani, yayasan dan sebagainya. Selanjutnya, lembaga ini menjadi
nazhir yang bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan
tanah wakaf hasil konsolidasi lahan gurem tersebut dan sekaligus
mengatur distribusi manfaatnya secara adil di antara para wakif itu
sendiri dan keturunannya.12
Ketiga, pewakafan oleh donator utama. Dalam model ini,
wakaf atas tanah dan harta benda lainnya dilakukan oleh satu atau
sejumlah kecil donatur utama, baik berupa perseorangan atau badan
hukum/organisasi. Tanah yang diwakafkan bisa berasal dari tanah
milik donator utama itu sendiri, atau dibeli dari para petani gurem
untuk kemudian dikonsolidasikan demi kepentingan petani gurem
yang bersangkutan (kombinasi model wakaf yang kedua). Donatur
utama ini lantas mewakafkan tanah tersebut untuk menjamin hak
garap atau manfaat ekonomi lainnya bagi para petani miskin yang
berdomisili di sekitar lokasi tanah wakaf, atau bagi para petani
gurem yang tanahnya telah dikonsolidasikan tersebut. Wakaf dalam
arti semacam ini termasuk ke dalam kategori waqf khayrî karena
penerima manfaatnya adalah masyarakat umum dan tidak terbatas
sanak keluarga wakif semata.
12 Wakaf model kedua ini diinspirasi gagasan Prof. Sajogyo (1976) yang
pernah mengusulkan agar tanah-tanah sempit dengan luas di bawah 0,2
ha dapat dikonsolidasikan oleh pemerintah (tentu dengan kompensasi).
Tanah-tanah hasil konsolidasi itu lantas dikelola oleh Badan Usaha Buruh
Tani (BUBT) sebagai lembaga yang dibentuk untuk menghimpun para
bekas pemilik tanah itu sendiri.
Draft untuk Proofreading
Mohamad Shohibuddin
Perjuangan Keadilan Agraria | 403
Keempat, pewakafan melalui crowd funding. Dalam model
ini, pengadaan harta benda wakaf dalam rangka pembaruan tenurial
diupayakan melalui penggalangan dana publik. Adapun mekanisme
penggalangan dana publik ini dapat dilakukan secara konvensional,
atau dengan memanfaatkan berbagai jenis media sosial dan platform
online. Sebagai misal, teknologi seperti Blockchain bisa digunakan
untuk memudahkan transaksi wakaf online sekaligus pelaporannya
secara transparan. Dana yang berhasil dihimpun dari dana publik ini
lantas dibelikan tanah atau harta benda lainnya untuk diwakafkan
dalam rangka pelaksanaan agenda pembaruan tenurial.
Dalam model keempat ini, pengembangan usulan proyek
wakaf yang ditawarkan kepada publik sangatlah bergantung kepada
kreativitas dan inovasi dari pihak inisiator itu sendiri. Yang terakhir
ini dapat dilakukan oleh masyarakat sendiri yang membutuhkan
pembaruan tenurial berbasis wakaf, atau organisasi kemasyarakatan,
badan amil zakat, universitas, lembaga swadaya masyarakat, dan
sebagainya.
Kelima, integrasi wakaf dengan program land reform yang
dijalankan oleh pemerintah. Pengalaman telah mengajarkan bahwa
tanah-tanah yang dikuasai oleh gerakan petani dengan susah payah
dan penuh perjuangan pada akhirnya banyak terlepas dari tangan
mereka sendiri, justru pasca pemerintah menjalankan program land
reform di atas tanah-tanah tersebut. Hal ini pada umumnya terjadi
melalui proses diferensiasi yang berlangsung di antara petani itu
sendiri.13 Di sinilah terletak urgensi integrasi skema wakaf dengan
program land reform dalam rangka menangkal proses eksklusi dan
dinamika peralihan tanah yang berlangsung dari bawah ini.
Keluarnya Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang
Reforma Agraria telah memungkinkan redistribusi tanah dengan
hak kepemilikan bersama. Regulasi ini menyediakan pintu masuk
bagi upaya mengintegrasikan wakaf dengan program land reform.
Sebagai misal, para peserta program land reform yang menerima
tanah dengan hak kepemilikan bersama itu dapat difasilitasi untuk
13 Proses semacam ini mengantarkan pada pelepasan tanah pada satu
pihak dan akumulasinya pada pihak yang berbeda. Hall et al. (2011)
menyebut proses ini sebagai “intimate exclusion” karena para pelakunya
adalah sesama petani sendiri yang kebanyakan saling kenal satu sama lain.
Draft untuk Proofreading
Wakaf Sebagai Skema Alternatif Pembaruan Tenurial
404 | Perjuangan Keadilan Agraria
berembug dan menyepakati pewakafan tanah tersebut (baik secara
berjangka maupun selamanya) kepada lembaga atau badan hukum
yang mereka bentuk bersama. Lembaga atau badan hukum inilah
yang sekaligus akan bertindak sebagai nazhir untuk mengelola dan
mengembangkan tanah wakaf tersebut secara produktif dan
berkelanjutan.
Melalui integrasi skema wakaf semacam ini, maka dapat
dilakukan penggalangan harta benda wakaf lainnya (baik bergerak
maupun tidak bergerak) dalam rangka mengoptimalkan produksi
pertanian di atas tanah wakaf tersebut. Penggalangan semacam ini
akan sulit dilakukan apabila tanah tersebut dipertahankan dalam
statusnya sebagai hak kepemilikan bersama semata. Justru di sini
sebenarnya terletak keunggulan wakaf: ia tidak hanya merupakan
skema penataan penguasaan tanah dan penggunaannya semata,
melainkan juga skema pengelolaan dan pengembangannya secara
produktif.
Keenam, pewakafan tanah untuk dijadikan “sumber daya
bersama” desa. Dalam model ini, pemerintah desa menjadi pelaku
utama untuk mewujudkan tanah wakaf desa yang ditujukan untuk
agenda pembaruan tenurial pada skala desa. Hal ini bisa ditempuh
dengan, pertama-tama, menerbitkan landasan legal bagi pengadaan
tanah wakaf desa dan, selanjutnya, ditindaklanjuti dengan langkah-
langkah konkret untuk mewujudkannya.
Sebagai ilustrasi, Peraturan Desa (Perdes) dapat dikeluarkan
yang antara lain memuat rencana pengadaan tanah wakaf desa,
sumber-sumber pendanaannya, jenis manfaat yang akan disediakan,
para penerima manfaatnya, dan pengelolaannya. Atas dasar Perdes
ini, pengadaan tanah wakaf desa bisa dilakukan melalui pembukaan
lahan pertanian baru kalau memang masih memungkinkan. Jika
tidak, tanah wakaf desa itu bisa diupayakan melalui kombinasi dari
beberapa sumber berikut ini: penyisihan sebagian aset tanah milik
desa, hibah atau wakaf tanah dari pihak ketiga, pembelian tanah
guntai atau tanah kelebihan batas luas maksimum di desa (atau
pewakafannya oleh pemiliknya, baik secara berjangka atau untuk
selamanya). Sumber biaya untuk pengadaan tanah wakaf desa ini
dapat disisihkan dari dana desa, dari wakaf, atau dari penggalangan
dana publik lainnya (zakat, infak, sedekah, dan sebagainya).
Draft untuk Proofreading
Mohamad Shohibuddin
Perjuangan Keadilan Agraria | 405
Karena dilaksanakan pada skala desa, tanah wakaf desa ini
dapat diatur penggunaannya untuk sekaligus diintegrasikan dengan
tata ruang desa. Sebagai misal, tanah wakaf itu ditetapkan sebagai
lahan untuk produksi pangan, perkebunan, dan perikanan. Atau
dijadikan sebagai hutan lindung, embung untuk penampungan air,
dan sebagainya. Atau bisa juga untuk kombinasi di antara berbagai
jenis penggunaan tanah tersebut. Adapun penerima manfaat tanah
wakaf desa itu haruslah diprioritaskan bagi petani yang tak bertanah
atau warga desa miskin, perempuan kepala keluarga, keluarga muda
dan kelompok marginal lain yang memang membutuhkan akses
lahan. Nazhir dari tanah wakaf desa ini dapat diperankan langsung
oleh pemerintah desa atau oleh sebuah badan atau lembaga yang
dibentuk khusus untuk tujuan ini melalui Peraturan Desa.
Ketujuh adalah pewakafan tanah hasil konsolidasi lahan di
wilayah perkotaan. Model ketujuh ini serupa dengan model yang
kedua, hanya saja tujuannya adalah untuk pembaruan tenurial dalam
rangka penyediaan hunian murah bagi masyarakat urban. Melalui
model ketujuh ini, lahan-lahan di wilayah kumuh perkotaan dapat
dikonsolidasikan melalui wakaf gabungan oleh para pemiliknya
kepada suatu badan usaha atau badan hukum tertentu yang mereka
bentuk bersama dan yang sekaligus akan bertindak sebagai nazhir.
Tanah wakaf bersama tersebut lantas dialokasikan untuk
pembangunan rumah susun beserta fasilitas pendukungnya dengan
sumber pendanaan dari pemerintah, dari penggalangan wakaf lain,
atau dari sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat. Para
pemilik tanah awal harus dipastikan memperoleh tempat hunian di
rumah susun tersebut. Unit hunian yang tersisa dapat disewakan
oleh nazhir kepada pihak lain secara komersial yang hasilnya dapat
dimanfaatkan sebagai dana pengelolaan dan pengembangan lebih
lanjut.
Kedelapan, wakaf tanah untuk pembaruan tenurial dalam
rangka mitigasi maupun penanganan pasca-bencana. Pembangunan
yang sensitif bencana merupakan suatu keniscayaan bagi Indonesia
sebagai negara kepulauan yang rawan bencana karena dilintasi oleh
jalur gempa bumi dan letusan gunung berapi (ring of fire). Dalam
kaitan ini, salah satu permasalahan yang sering dihadapi adalah
keterbatasan pemerintah untuk mengganti rugi tanah-tanah milik
Draft untuk Proofreading
Wakaf Sebagai Skema Alternatif Pembaruan Tenurial
406 | Perjuangan Keadilan Agraria
masyarakat yang menjadi sasaran dari program penataan ulang
wilayah dalam rangka pembangunan sensitif bencana.
Sebagai contoh, desa-desa di Kota Palu dan Kabupaten Sigi
yang belum lama ini terkena dampak likuifaksi telah ditetapkan
oleh pemerintah sebagai “zona merah” yang tidak boleh ditinggali
lagi sebagai pemukiman. Tetapi yang menjadi persoalan: bagaimana
penyelesaian hak milik rakyat atas tanah-tanah di lokasi tersebut.
Di sinilah wakaf dapat menjadi salah satu skema alternatif bagi
penataan ulang wilayah pasca-bencana. Agar tanah-tanah milik
rakyat tetap terlindungi dan tidak dilepaskan dengan harga yang
sangat murah, maka para pemilik tanah yang saling berdekatan
dapat dikelompokkan untuk menyepakati pembentukan yayasan
atau badan hukum lainnya. Tanah-tanah mereka yang tidak boleh
ditinggali lagi itu lantas diwakafkan kepada lembaga yang dibentuk
bersama itu yang sekaligus akan bertindak sebagai nazhir atas tanah
wakaf tersebut. Di atas tanah wakaf ini, pemerintah dan pihak-
pihak lain diminta untuk mengembangkan program penanganan
pasca-bencana yang menghasilkan manfaat ekonomi bagi pemilik
tanah semula. Misalnya saja, tanah wakaf itu dikembangkan sebagai
kebun buah-buahan yang produktif, atau dikembangkan sebagai
lokasi edu-tourism untuk literasi bencana alam, dan sebagainya.
MELURUSKAN SALAH PAHAM SEPUTAR WAKAF 14
Salah satu anggapan keliru yang selama ini sering dilekatkan
pada wakaf adalah bahwa wakaf bersifat eksklusif untuk pemeluk
Islam dan tidak berlaku bagi umat beragama lain. Anggapan keliru
ini, yang juga berkembang luas di kalangan masyarakat Muslim
sendiri, sebenarnya bersumber dari faktor ketidakmengertian. Oleh
karena itu, bagian ini secara khusus ditujukan untuk meluruskan
kesalahpahaman ini.
Dalam tinjauan sejarah, wakaf yang pertama kali dilakukan
memang ditujukan untuk kepentingan keagamaan, yaitu wakaf Nabi
Muhammad SAW untuk pembangunan Masjid Quba’ ketika beliau
baru hijrah ke Madinah. Namun, sudah sejak jaman Nabi sendiri,
14 Bagian ini diringkas dari Shohibuddin (2019a: 35-36 dan 76-83).
Draft untuk Proofreading
Mohamad Shohibuddin
Perjuangan Keadilan Agraria | 407
wakaf juga dilakukan untuk tujuan kemaslahatan bersama, baik yang
cakupan manfaatnya untuk kepentingan masyarakat secara umum
maupun untuk kepentingan kelompok tertentu. Sebagai misal,
sahabat bernama Mukhairiq telah berwasiat agar tujuh kebun kurma
miliknya diserahkan kepada Nabi SAW. Sesuai wasiat ini, Nabi pun
mengambil ketujuh kebun itu dan lantas mewakafkannya untuk
golongan fakir miskin. ‘Umar bin Khathab tercatat sebagai pelaku
wakaf berikutnya setelah mengikuti anjuran Nabi Muhammad untuk
mewakafkan kebun kurmanya di Khaibar: “…tahanlah pokoknya, dan
sedekahkanlah hasil-hasilnya” (HR. Al-Bukhari dari Ibnu ‘Umar).
Wakaf kebun kurma ini (yang secara genuine dapat disebut
sebagai preseden pertama “wakaf agraria”) semakin berkembang luas
pada masa pemerintahan ‘Umar bin Khathab sebagai Khalifah kedua.
Mengikuti jejak Mukhairiq dan ‘Umar, banyak sahabat lain yang juga
mewakafkan kebun kurmanya. Di antara mereka ada yang memberi
ketentuan bahwa sebagian hasil panen kurma harus disisihkan untuk
keturunannya yang membutuhkan dan sebagian lain disedekahkan
kepada golongan fakir miskin (Esposito 2005; Monzer 1992).15
Dalam hal wakaf yang ditujukan untuk kepentingan non-
keagamaan, tidak ada mazhab fikih yang mempersoalkan kebolehan
non-Muslim untuk terlibat dalam pelaksanaan wakaf, baik dalam
posisi sebagai pelaku wakaf maupun penerima manfaat dari harta
benda wakaf. Dalam posisi pertama, siapa pun baik Muslim atau
non-Muslim dapat melakukan wakaf sejauh tujuannya adalah untuk
kebajikan (al-birr) yang diterima secara universal (Abu Zahroh 1959:
97). Sebaliknya, jika wakaf itu ditujukan untuk sesuatu yang justru
mengandung kemaksiatan, misalnya saja wakaf tanah untuk lokasi
perjudian, maka hal itu tidak dibenarkan sama sekali dan dianggap
batalsiapa pun pelakunya (Abdullah 2005: 49).
“Hak untuk melakukan wakaf tidak terbatas pada umat
Islam saja. Orang non-Muslim pun diperbolehkan untuk
melakukan wakaf dengan ketentuan yang sama seperti
15 Berdasarkan sejarah di atas, maka keliru sama sekali anggapan bahwa
wakaf dibatasi untuk tujuan keagamaan belaka. Sebab, seperti baru saja
diuraikan, sejak awal pelaksanaannya wakaf juga dapat ditujukan untuk
kesejahteraan umum, baik penerima manfaatnya terbuka bagi masyarakat
luas maupun terbatas pada lingkungan keluarga wakif semata.
Draft untuk Proofreading
Wakaf Sebagai Skema Alternatif Pembaruan Tenurial
408 | Perjuangan Keadilan Agraria
wakafnya orang Muslim. Dan apabila wakaf mereka sahih
[yakni valid karena semua syarat terpenuhi], maka wakaf
ini harus diperlakukan seperti wakafnya orang Muslim.
(Abdullah 2005: 48).
“… adalah sah pewakafan yang dilakukan oleh Muslim
maupun non-Muslim yang ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan orang miskin, untuk menyediakan hunian dan
air, dan untuk segala kebajikan yang diterima oleh agama
apa pun dan tidak diingkari oleh syariat mana pun.” (Abu
Zahrah 1995: 97)
Begitu pula, jika wakaf itu ditujukan untuk kebajikan yang
bersifat universal dan tidak untuk kepentingan keagamaan, maka
penerima manfaatnya juga bersifat inklusif, yakni terbuka bagi siapa
saja yang membutuhkan tanpa dibatasi latar belakang agama dan
keyakinannya. Sebagaimana ditegaskan Abu Zahroh (1959: 9798):
“Wakaf yang diberikan untuk kelompok miskin, baik dari
kalangan Muslim atau non-Muslim, merupakan bentuk
qurbah [amal baik untuk mendekatkan diri pada Allah]
dalam pandangan Islam, sebagaimana telah disepakati
para ahli fikih. Jadi, wakaf seorang Muslim kepada kaum
miskin dan penderita sakit dari kalangan non-Muslim
adalah amal baik yang dengannya ia telah mendekatkan
diri (qurbah) kepada Allah SWT serta merupakan sedekah
yang darinya ia berhak mendapat pahala dan penilaian
dari Allah untuk diberikan ganjaran setimpal. Tentang hal
ini, tidak ada perbedaan pendapat antara mazhab Syafi’i
dengan Hanafi, Maliki dengan Hanbali, maupun Sunni
dengan Syi’ah.”
Namun, uraian di atas masih mengesankan bahwa kalangan
non-Muslim dapat menjadi penerima manfaat kalau wakaf tersebut
ditujukan untuk kebajikan universal yang sasarannya memang tidak
boleh dipilih-pilihkan secara eksklusif. Lantas, apakah mereka tetap
berhak menjadi penerima manfaat apabila wakaf itu dikhususkan
oleh wakif untuk sanak keluarganya semata (waqf ahlî)? Apakah
sanak keluarga yang non-Muslim ini akan terhalang dari menerima
manfaat harta benda waqf ahlîseperti kasus terhalangnya mereka
dari mewarisi harta peninggalan seorang Muslim?
Draft untuk Proofreading
Mohamad Shohibuddin
Perjuangan Keadilan Agraria | 409
Para ahli fikih berpandangan bahwa, berbeda dari hukum
waris, seorang non-Muslim dapat menjadi penerima manfaat dari
harta benda yang diwakafkan sebagai waqf ahlî, sejauh dikehendaki
demikian oleh pelaku wakaf. Dengan kata lain, seorang Muslim bisa
memberikan waqf ahlî pada sanak keluarganya yang tidak beragama
Islam. Kebolehan ini merujuk kepada praktik wakaf yang dilakukan
oleh Shafiyyah, istri Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan bahwa
Shafiyyah pernah memberikan wakaf kepada saudara lelakinya yang
beragama Yahudi (Abu Zahroh 1959: 94).
Seperti telah jelas dari pemaparan yang disajikan di atas,
wakaf untuk pembaruan tenurial termasuk ke dalam wakaf yang
ditujukan untuk kebajikan yang bersifat universal. Dengan begitu,
maka para penerima manfaatnya juga dapat mencakup segenap
warga miskin desa, termasuk yang bukan pemeluk Islam. Mereka ini
juga dapat menjadi penerima manfaat dari waqf ahlî, yakni wakaf
yang para penerima manfaatnya dibatasi untuk sanak keluarga wakif
semata (misalnya saja, waqf ahlî pada model pertama yang dilakukan
dalam rangka kontra-fragmentasi).
PENUTUP
Demikianlah, dalam uraian di atas penulis telah berupaya
menunjukkan signifikansi wakaf bagi agenda pembaruan tenurial,
khususnya dalam rangka merespons tantangan fragmentasi tanah,
diferensiasi agraria, pelepasan tanah akibat berbagai jenis kekuatan
eksklusi, dan perubahan penggunaan tanah pertanian baik karena
alih komoditas atau konversi lahan pertanian. Kesemua ini adalah
persoalan agraria yang tidak mampu dijawab sepenuhnya oleh hak
milik individual, bahkan skema hak terakhir ini turut berkontribusi
dalam menciptakan dan memperparah persoalan tersebut.
Wakaf merupakan skema yang mempunyai potensi besar
untuk menangkal berbagai tantangan di atas. Sebab, seperti telah
dibahas sebelumnya, harta benda wakaf dilarang keras untuk dijual,
ditukar, dijaminkan, dihibahkan, diwariskan, disita, atau dialihkan.
Harta benda wakaf juga tidak boleh digunakan untuk sesuatu di luar
peruntukannya atau diberikan manfaatnya kepada pihak di luar yang
dinyatakan dalam ikrar wakaf.
Draft untuk Proofreading
Wakaf Sebagai Skema Alternatif Pembaruan Tenurial
410 | Perjuangan Keadilan Agraria
Memang, pengecualian dari ketentuan ini dapat dilakukan,
misalnya jika tanah wakaf dibutuhkan untuk kepentingan umum
sesuai Rencana Umum Tata Ruang dan tidak melanggar syariah.
Atau, ketika peruntukan harta benda wakaf itu benar-benar tidak
dapat diwujudkan. Jika terjadi kondisi demikian, harta benda wakaf
boleh ditukar guling, atau peruntukannya yang dirubah. Namun,
dua opsi terakhir ini bukanlah proses yang mudah karena disertai
dengan persyaratan yang cukup berat. Kalau harus ditukar guling,
maka hal ini harus mendapatkan izin tertulis dari Menteri Agama
dan dengan persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia. Harta benda
wakaf yang dijadikan pengganti juga harus memiliki manfaat dan
nilai tukar yang melebihi, atau setidaknya menyamai, harta benda
wakaf semula. Sedangkan apabila peruntukannya yang dirubah,
maka hal ini juga harus mendapatkan izin tertulis dari Badan Wakaf
Indonesia. Semua persyaratan ini memberikan perlindungan yang
sangat ketat atas harta benda wakaf dan tujuan peruntukannya.
Selain itu, wakaf juga merupakan skema untuk pengelolaan
dan pengembangan harta benda wakaf supaya betul-betul produktif
dan berkelanjutan. Karena itu, keberadaan tanah wakaf itu sendiri
akan memungkinkan upaya-upaya penggalangan dana lebih lanjut
(misalnya berupa wakaf tunai) untuk diinvestasikandi atas tanah
wakaf tersebut. Dengan begitu, maka tanah wakaf tersebut dapat
berkembang dan menghasilkan manfaat turunan yang lebih banyak
lagi secara berkelanjutan.
Akhirnya, skema wakaf akan memberikan dimensi ruhaniah
yang kental pada aksi filantropi sosial. Dimensi semacam ini, alih-
alih menjadikan wakaf sebagai skema yang eksklusif, justru dapat
membangkitkan motivasi etis-religius yang kuat untuk mewujudkan
“ekonomi solidaritas”. Dimensi ruhaniah ini juga akan melahirkan
kesadaran atas sakralitas harta benda wakaf sebagai jenis harta yang
telah dilepaskan ikatan kepemilikannya dari tangan manusia dan
dikembalikan kepada Tuhan sebagai Sang Pemilik harta benda yang
sejati. Dengan kesadaran ini, maka siapa pun yang bersinggungan
dengan harta benda wakaf akan memiliki rasa tanggung jawab yang
tinggi karena pada hakikatnya ia sedang berhadapan dengan harta
benda milik Tuhan. []
Draft untuk Proofreading
Mohamad Shohibuddin
Perjuangan Keadilan Agraria | 411
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, LH. 2005. The classical Islamic law of waqf: Comparative
approach.” PhD Thesis. Eddinburg (UK): The University of
Edinburg.
Abu Zahroh, M. 1959. Muhâdlarât Fî ’l-Waqf. Ahmad ’Alî
Mukhaymar.
Darus F, Ahmad Shukri NH, Yusoff H, Ramli A, Mohamed Zain M,
& Abu Bakar NA 2017. Empowering social responsibility of
Islamic organizations through waqf. Research in
International Business and Finance, 42: 959-965.
Esposito J. (Ed.) 2003. The Oxford Dictionary of Islam. Oxford (UK):
Oxford University Press.
Hall D, Hirsch P, & Li TM. 2011. Powers of Exclusion: Land Dilemmas
in Southeast Asia. Singapore (SG): NUS Press.
Kahf M. 2003. The role of waqf in improving the ummah welfare.
Paper at The International Seminar on Waqf as a Private
Legal Body, 6-7 January 2003. Medan (ID): The Islamic
University of North Sumatra.
Meinzen-Dick R, Di Gregorio M. & Dohrn S. 2008. Decentralization,
pro-poor land policies and democratic governance. CAPRi
Working Paper No. 80.
Monzer K. 1992. Waqf and its sociopolitical aspects. Jeddah (SA):
The Islamic Research and Training Institute.
Nashirulhaq M. 2018. Menggenapi wakaf dengan perspektif gender
dan kelas. Diakses pada 3 November 2018 dari
http://islambergerak.com/2018/10/melengkapi-wakaf-
dengan-perspektif-gender-dan-kelas.
Sajogyo. 1976. Kata Pengantar. Di dalam Singarimbun M & Penny
DH. (ed.), Penduduk dan Kemiskinan: Kasus Sriharjo di
Pedesaan Jawa. Jakarta (ID): Bhratara Karya Aksara.
Draft untuk Proofreading
Wakaf Sebagai Skema Alternatif Pembaruan Tenurial
412 | Perjuangan Keadilan Agraria
Shohibuddin M. 2019a. Wakaf Agraria: Signifikansi Wakaf bagi
Agenda Reforma Agraria. Yogyakarta dan Bogor (ID): Baitul
Hikmah, Magnum Pustaka Utama dan Sajogyo Institute.
-----------------. 2019b. Memahami dan menanggulangi persoalan
ketimpangan agraria (1). Bhumi: Jurnal Agraria dan
Pertanahan, 5(1): 1-12.
Draft untuk Proofreading
This research hasn't been cited in any other publications.
  • The Oxford Dictionary of Islam
    • J Esposito
    Esposito J. (Ed.) 2003. The Oxford Dictionary of Islam. Oxford (UK): Oxford University Press.
  • The role of waqf in improving the ummah welfare. Paper at The International Seminar on Waqf as a Private Legal Body
    • M Kahf
    Kahf M. 2003. The role of waqf in improving the ummah welfare. Paper at The International Seminar on Waqf as a Private Legal Body, 6-7 January 2003. Medan (ID): The Islamic University of North Sumatra.
  • Waqf and its sociopolitical aspects. Jeddah (SA): The Islamic Research and Training Institute
    • K Monzer
    Monzer K. 1992. Waqf and its sociopolitical aspects. Jeddah (SA): The Islamic Research and Training Institute.
  • Menggenapi wakaf dengan perspektif gender dan kelas
    • M Nashirulhaq
    Nashirulhaq M. 2018. Menggenapi wakaf dengan perspektif gender dan kelas. Diakses pada 3 November 2018 dari http://islambergerak.com/2018/10/melengkapi-wakafdengan-perspektif-gender-dan-kelas.
  • Wakaf Agraria: Signifikansi Wakaf bagi Agenda Reforma Agraria
    • M Shohibuddin
    Shohibuddin M. 2019a. Wakaf Agraria: Signifikansi Wakaf bagi Agenda Reforma Agraria. Yogyakarta dan Bogor (ID): Baitul Hikmah, Magnum Pustaka Utama dan Sajogyo Institute.
  • Muhâdlarât Fî 'l-Waqf. Ahmad 'Alî Mukhaymar
    • M Abu Zahroh
    Abu Zahroh, M. 1959. Muhâdlarât Fî 'l-Waqf. Ahmad 'Alî Mukhaymar.
  • Article
    Full-text available
    Engaging in social responsibility practices is currently being viewed as essential to Islamic organizations. The potential of using waqf as a source of funding for such practices has not been vastly explored. The aim of this study is to provide evidence of the current corporate social responsibility (CSR) practices of Islamic financial institutions (IFIs) and to examine the viability of using waqf for the purpose of CSR. Content analyses of the annual and sustainability reports of twenty-four (24) IFIs in Malaysia for a four (4) year period from 2010 to 2013 were undertaken to provide insights on their current CSR practices. The CSR disclosure items were categorized into vital and recommended items, where the vital elements denote key activities that are essential and are to be undertaken while the recommended items refer to discretionary activities that may be carried out. Semi-structured interviews with three (3) Waqf experts were also carried out to draw their opinions about waqf. The results of the study revealed that for the vital items, the IFIs in Malaysia were focusing their CSR practices on the workplace while for the recommended items the focus was on community issues. Corporate waqf is viewed as a viable alternative that organizations can use to help address social issues of the community. However, there are critical issues that needed to be dealt with to transformed waqf practices in the country.
  • Article
    Full-text available
    "Decentralized approaches to development are gaining increasing prominence. Land tenure reform policy has been affected by many different types of decentralization. However, the literature on land tenure reform rarely explicitly addressed the implications of decentralization, and vice versa. This paper provides a review of how the issues of decentralization are linked to land tenure reform, in theory and practice. Both decentralization and land tenure reform each encompass a number of different, but related concepts and approaches. We begin with clarifying some key terms related to these different approaches, then look in more detail at contending perspectives on decentralization, and how these relate to the United Nations Development Programme's (UNDP) pillars of democratic governance. We then review the different types of land tenure reform in terms of the role of centralized and decentralized institutions, illustrating the strengths and weaknesses, gaps and challenges with experience from a range of developing countries. The final section turns to conclusions and policy recommendations, considering how decentralized approaches to land tenure reform can contribute to goals such as gender equity, social cohesion, human rights, and the identity of indigenous peoples." authors' abstract