ArticlePDF Available

EKSISTENSI SASI LAUT DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN BERKELANJUTAN BERBASIS KOMUNITAS LOKAL DI MALUKU

Authors:
JURNAL MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
TRITON
Vol. 5 No. 2
Hlm. 1-66
Ambon, Oktober 2009
ISSN 1693-6493
PENGAMATAN JENIS CACING LAOR (ANNELIDA, POLYCHAETA)
DI PERAIRAN DESA LATUHALAT PULAU AMBON,
DAN ASPEK REPRODUKSINYA
STUDI EKOLOGI KOMUNITAS GASTROPODA
PADA DAERAH MANGROVE DI PERAIRAN PANTAI DESA TUHAHA, KECAMATAN SAPARUA
ASOSIASI INTER-SPESIES LAMUN DI PERAIRAN KETAPANG KABUPATEN SERAM BAGIAN
BARAT
PENGARUH WARNA CAHAYA BERBEDA TERHADAP
KANDUNGAN KARAGINAN Kappaphycus alvarezii VARIAN MERAH
STUDI KEPADATAN Tetraselmis chuii YANG DIKULTUR
PADA INTENSITAS CAHAYA YANG BERBEDA
JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS PATTIMURA
J
U
R
U
S
A
N
M
A
N
I
JURNAL MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
Volume 5, Nomor 1, April 2009
TRITON
Vol. 5
No. 1
Ambon, April 2009
ISSN 1693-6493
VALUASI EKONOMI WISATA SANTAI BEACH DAN PENGARUHNYA DI
DESA LATUHALAT KECAMATAN NUSANIWE
STRUKTUR MORFOLOGIS KEPITING BAKAU (Scylla paramamosain)
PENGENDALIAN CACING POLIKAETA
PADA ANAKAN TIRAM MUTIARA
DENGAN PERENDAMAN DALAM SALINITAS YANG BERBEDA
TINGKAH LAKU PERGERAKAN GASTROPODA Littorina scabra
PADA POHON MANGROVE Sonneratia alba DI PERAIRAN
PANTAI TAWIRI, PULAU AMBON
SEBARAN NITRAT DAN FOSFAT PADA MASSA AIR PERMUKAAN
SELAMA BULAN MEI 2008 DI TELUK AMBON BAGIAN DALAM
APLIKASI TEKNOLOGI REMOTE SENSING SATELIT DAN SIG
UNTUK MEMETAKAN KLOROFIL-a FITOPLANKTON
(Suatu Kajian Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan)
KAROTENOID, PIGMEN PENCERAH WARNA IKAN KARANG
EKSISTENSI SASI LAUT DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN
BERKELANJUTAN BERBASIS KOMUNITAS LOKAL DI MALUKU
JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS PATTIMURA
AMBON
Jurnal TRITON Volume 5, Nomor 1, April 2009, hal. 63 71 63
EKSISTENSI SASI LAUT DALAM
PENGELOLAAN PERIKANAN BERKELANJUTAN
BERBASIS KOMUNITAS LOKAL DI MALUKU
(The Existence of “Sasi Laut” in Management Sustainable Fisheries
as Local Community Based in Molucas)
Husain Latuconsina
Dosen Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Darussalam Ambon
ABSTRACT: Since the establishment of regional autonomy, it gives the
authority to each region to manage and exploit of the sea with all the
fishery resources, include acknowledgment of traditional community
right and management of resources fishery which maximally had
ignored. For example”sasi laut”as a traditional wisdom in contuinity of
management fishery resources on Molucas. However development of
period also influence the ”sasi” existence, namely ;(i) increasing of
market demand had changed the ”sasi” period. (ii) individual right were
lost, (iii) low legitimate of ”sasi” as communal property right, (iv)
rejected of market to many ”sasi” product because it status as protected
marine biota, and (v) reduction of ”sasi laut” practice by Molucas
community. It explained that ”sasi” are not guarantee of conservation if
community had oriented to economic benefit only, and government
supportless to ”sasi” practice. Sasi laut should be acknowledged as de
jure wich surveillance and controlling support, in order that it still exist
and have benefit to community, and to support sustainability of fishery
development.
Key Word: Communal Property Right, Sasi Laut, Fishery Development
Contuinity
PENDAHULUAN
Persoalan umum yang terjadi pada lingkungan pesisir dan laut di masa kini
adalah penurunan daya dukung lingkungan alam yang berbanding terbalik dengan
tekanan akibat peningkatan jumlah populasi manusia (Purba, 2002). Kondisi ini
diperburuk dengan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang sumberdaya hayati
laut, yang mempengaruhi kecintaan masyarakat terhadap lingkungan perairan laut.
Di lain pihak, kebutuhan sumberdaya perikanan yang semakin meningkat baik
kuantitas maupun kualitas, akibat pertumbuhan penduduk serta pergeseran pola
konsumsi masyarakat dunia ke produk perikanan laut yang tinggi protein dan
rendah kolesterol, telah memacu pemanfaatan sumberdaya perikanan laut secara
64 Latuconsina, Eksistensi Sasi Laut Dalam Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan…
tidak terkontrol. Hal ini menyebabkan kemunduran kemampuan sumberdaya alam
terbaharui, sebagai penyangga kehidupan.
Ironisnya, kemajuan pembangunan perikanan di daerah pesisir dengan
teknologi canggih, seperti pembangunan industri kelautan dan perikanan intensif,
ternyata tidak mampu menbuat desa-desa di sekitarnya maju. Sehingga terbentuk
kantong-kantong kemiskinan pada wilayah pesisir. Kondisi ini menyebabkan
masyarakat terus melakukan tekanan secara intensif terhadap lingkungan perairan
pesisir disekitar pemukiman mereka.
Kelemahan atau kegagalan pengelolaan potensi sumberdaya perikanan
selama ini, lebih disebabkan karena sistem administrasi, hukum dan kelembagaan,
disusun berdasarkan asumsi bahwa ekosistem laut serta sumberdaya perikanan
merupakan milik bersama (common property). Dengan demikian dapat
dimanfaatkan secara terus menerus, tanpa usaha pengendalian dan pengontrolan
(Dahuri, 2003). Konsekuensinya adalah laut beserta sumberdaya perikanan dinilai
sebagai harta tak bertuan (open access), dan setiap orang leluasa melakukan
eksploitasi tanpa batas, sehingga mengakibatkan overfishing. Menurut ahli
rencana perikanan pada badan pangan dunia (FAO), Francis T. Kristy, kebijakan
perikanan yang bersifat open access akan mengakibatkan empat dampak buruk
yaitu: (1) pemborosan sumberdaya perikanan secara fisik, (2) inefisiensi secara
ekonomi, (3) kemiskinan nelayan, dan (4) konflik antar pengguna sumberdaya.
Dengan demikian dibutuhkan suatu konsep pembangunan perikanan
berkelanjutan, agar dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang terhadap
sumberdaya perikanan, tanpa menghilangkan kesempatan generasi mendatang
untuk memanfaatkan sumberdaya perikanan tersebut, demi terwujudnya
masyarakat sehat, kuat dan cerdas yang berkesinambungan.
PEMBAHASAN
Pembangunan Perikanan Berkelanjutan di Indonesia
Pembangunan perikanan berkelanjutan adalah suatu konsep pembangunan
yang memberikan semacam ambang batas pada laju pemanfaatan ekosistem
alamiah beserta sumberdaya alamnya. Menurut Elliot (1999) dalam Suseno
(2007), pada tingkat minimum pembangunan berkelanjutan tidak boleh
membahayakan sistem alam yang mendukung semua kehidupan di muka bumi.
Pembangunan berkelanjutan sebaiknya tidak dilakukan secara revolusioner.
Konsep pembangunan berkelanjutan menurut Charles (2001) dalam
Suseno (2007), harus memiliki empat aspek, yaitu;
1. Keberlanjutan ekologi, dengan memelihara keberlanjutan stok sumberdaya
perikanan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas ekosistem alam,
sehingga tidak melewati daya dukung.
2. Keberlanjutan sosial-ekonomi, dengan memperhatian keberlanjutan dan
kesejahteraan pelaku perikanan pada tingkat individu.
3. Keberlanjutan komunitas, dengan memperhatikan kesejahteraan dari sisi
komunitas atau masyarakat secara menyeluruh.
4. Keberlanjutan kelembagaan, menyangkut pemeliharaan aspek finansial dan
administrasi yang sehat.
Jurnal TRITON Volume 5, Nomor 1, April 2009, hal. 63 71 65
Pembangunan perikanan di Indonesia selama ini dinilai belum memenuhi
prinsip berkelanjutan, karena masih memprioritaskan pembangunan ekonomi
melalui eksploitasi sumberdaya perikanan, yang cenderung meningkat dari tahun
ke tahun. Faktor-faktor yang menyebabkannya adalah: (1) Kemiskinan nelayan,
sebagai faktor fundamental dalam pembangunan perikanan di Indonesia. Menurut
Kusnadi (2002), Dahuri (2003) dan Fauzi (2005), nelayan yang hidupnya
termarjinalkan dengan tingkat perekonomian yang rendah, dan tuntutan pasar
yang semakin meningkat terhadap produk perikanan laut, telah memacu mereka
memanfaatkan sumberdaya perikanan secara tidak terkontrol, sehingga
menyebabkan terjadinya krisis. Sumberdaya alam tidak mampu lagi memberikan
keuntungan ekonomi yang maksimal, karena terjadi eksternalitas yang diakibatkan
oleh kegagalan pasar (market failure); (2) Pola pikir masyarakat yang keliru
bahwa sumberdaya perikanan tersedia terus menerus, karena memiliki
kemampuan memperbaharui diri (renewable resources). Padahal secara alamiah
sumberdaya perikanan tidak tak terbatas, dan akan jenuh jika terjadi over
exploitasion; (3) Pola pembangunan perikanan selama ini hanya berbasis
sumberdaya alam (resource based development). Menurut Adisasmita (2006),
kecenderungan pemanfaatan sumberdaya alam secara berlebihan, tidak efisien,
terkonsentrasi pada kelompok tertentu dan berorientasi jangka pendek, akan
menyebabkan pemanfaatan secara tidak terkendali.
Untuk itu dalam perspektif otonomi daerah perlu perombakan mendasar atas
rezim open access terhadap sumberdaya perikanan laut. Menurut Kusumastanto
(2003), perlu pengaturan property right dengan mengembalikan hak pengelolaan
kepada masyarakat, karena sumberdaya perikanan merupakan sumber
penghidupan yang berkelanjutan bagi mereka.
Menurut Beddington dan Rettig (1984) dalam Nikijuluw (2005), perlu
pemberlakuan property right, termasuk territorial use right, traditional dan
indigenous right, yang berarti pemerintah dan para pemangku kepentingan harus
memperkuat kapasitas dan peran masyarakat lokal dalam mengelola sumberdaya,
melalui penyiapan kebijakan yang mendorong kemandirian mereka. Selain itu,
paradigma baru sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi dengan
bergulirnya era otonomi daerah, adalah upaya pengelolaan sumberdaya laut yang
(1) berorientasi pada mekanisme pasar (demand and market driven), (2) berbasis
sumberdaya dan masyarakat (resource and community based development), (3)
sesuai kepentingan dan budaya masyarakat lokal, serta (4) secara adil dengan
memperhatikan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, atau kepentingan
masyarakat menjadi prioritas utama (Adisasmita, 2006)
Kearifan Tradisional dan Hak Masyarakat Adat
Kearifan tradisional adalah segala bentuk pengetahuan, keyakinan,
pemahaman dan kebiasaan, yang menuntun perilaku manusia dalam suatu
komunitas ekologis. Menurut Keraf (2006), kearifan tradisonal menyangkut
pengetahuan, pemahaman dan adat kebiasaan tentang manusia, alam dan relasi
antar penghuni komunitas ekologis yang dihayati, dipraktekan, diajarkan dan
diwariskan dari satu generasi ke generasi lain, sekaligus membentuk pola perilaku
manusia sehari-hari, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap alam dan
yang gaib.
66 Latuconsina, Eksistensi Sasi Laut Dalam Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan…
Bromley dan Cernea (1989) dalam Ginting (1998) menyatakan bahwa,
pemilikan dan penguasaan sumberdaya alam merupakan suatu hak, kewenangan
dan tanggung jawab pribadi pemilik dan hubungannya dengan pribadi pihak lain,
terhadap pemanfaatan yang dijamin pemerintah dan dihargai orang lain dengan
kepentingan yang sama, sesuai kondisi dan karakteristik sumberdayanya. Hak dan
akses untuk memanfaatkan sumberdaya diatur oleh kaidah pengelolaan, sehingga
pemilik dapat mempertahankan sumberdaya alam tersebut dari orang lain.
Sumberdaya milik masyarakat (communal property resources) adalah sumberdaya
alam yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat, yang telah melembaga dan
memiliki ikatan sosial budaya yang relatif erat, dengan ikatan norma-norma atau
hukum yang mengatur pemanfaatan sumberdaya alam tersebut, serta sanksi yang
telah disepakati bersama, sehingga dapat melarang pihak lain untuk
mengeksploitasinya (Ginting, 1998).
Pengakuan kearifan tradisional dan hak masyarakat adat dalam pengelolaan
sumberdaya perikanan dapat direalisasikan dalam bentuk pengelolaan sumberdaya
perikanan berbasis masyarakat. Nikijuluw (2002) mendefinisikannya sebagai
suatu proses pemberian kewenangan, tanggung jawab dan kesempatan untuk
mengelola sumberdaya perikanan sendiri, dengan terlebih dahulu menentukan
kebutuhan, keinginan, tujuan dan aspirasinya. Sistem pengelolaan ini juga
menyangkut pemberian tangung jawab kepada masyarakat, sehingga mereka dapat
mengambil keputusan yang menentukan dan berpengaruh terhadap kesejahteraan
hidup mereka.
Untuk itu, pemerintah secara de jure melalui UU Pemerintah Daerah
No.32/2004 pasal 2 ayat 9 (“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan
Republik Indonesia”) dan UU Perikanan No.31/2004 Pasal 6 ayat 2
(”Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan dan budidaya ikan
harus mempertimbangkan hukum adat atau kearifan lokal serta peran dan
masyarakat”), telah mengakui praktek pengelolaan sumberdaya perikanan dan
hak masyarakat adat, sebagai bentuk kearifan tradisional yang telah dipraktekan
secara turun-temurun.
Sasi Laut: Communal Property Right di Maluku
Masyarakat pesisir di Maluku (Pulau Buru, Seram, Ambon, Kepulauan
Lease, Watubela, Banda, Key, Aru, dan Kepulauan Barat Daya) memiliki sistem
sasi (Monk dkk., 1998). Nikijuluw (2002) mendefinisikan sasi laut sebagai suatu
sistem kelembagaan yang mengatur masyarakat desa untuk tidak menangkap
sumberdaya perikanan dalam suatu periode waktu tertentu, agar dapat
berkembang biak hingga mencapai ukuran konsumsi, dan dapat dimanfaatkan
secara berkelanjutan. Sasi juga memberlakukan sanksi sosial bila terjadi
penyimpangan terhadap aturan sasi. Sanksi yang diberikan bertujuan untuk
membantu penegakan hukum secara efektif. Saat melakukan buka sasi, seluruh
masyarakat desa bersama-sama menentukan jenis alat tangkap dan cara yang
digunakan untuk menangkap sumberdaya perikanan yang disasi. Misalnya:
penangkapan moluska dengan menggunakan tangan saat menyelam, dan
penangkapan ikan menggunakan jaring, atau tidak diperkenankan menggunakan
alat tangkap yang merusak seperti bom, obat bius dan lain-lain.
Jurnal TRITON Volume 5, Nomor 1, April 2009, hal. 63 71 67
Praktek sasi laut berbeda dengan sasi darat. Pada sasi laut, kepemilikan
komunal (communal property right) terkait dengan hak-hak masyarakat adat yang
bervariasi sesuai dengan posisi dan peranannya (Soselisa, 2001). Dengan
demikian, praktek sasi laut bukan milik pribadi namun milik pemerintah desa.
Kepala desa (raja) merupakan pemegang hak, sebagai representasi pemerintah
desa Wahyono dkk. (2000). Hal ini disebabkan karena laut tidak dapat diklaim
sebagai milik pribadi seperti lahan darat.
Praktek sasi laut membuktikan bahwa masyarakat adat di Maluku dapat
mengklaim perairan laut pada periode waktu tertentu sebagai hak eksklusif
(exclusion right) dengan cara melarang masyarakat luar memasuki areal sasi.
Dengan demikian, masyarakat luar harus mendapat izin apabila melakukan
penangkapan sumberdaya perikanan pada wilayah sasi. Kondisi ini berbeda
dengan status sumberdaya perikanan yang bersifat open access, yaitu semua orang
tanpa batas ruang dan waktu, dapat mengeksploitasi sumberdaya perikanan yang
ada.
Studi Kasus Sasi Laut
Sasi laut biasanya diberlakukan bagi sumberdaya perikanan yang bernilai
ekonomis penting atau yang merupakan target konsumsi lokal. Target sasi adalah
biota laut yang tersebar pada perairan pantai (laut dangkal), sehingga mudah
dipantau dan dikontrol. Kegiatan sasi ditargetkan bagi biota laut yang bergerak
lambat (semi mobile), seperti lola (Trochus niloticus), teripang (Holothuridae),
batu laga (Turbo marmoratus), dan japing-japing (Pinctada margaratifera).
Sedangkan target sasi bagi biota yang bergerak aktif adalah ikan lompa dan ikan
make (di Desa Haruku, Maluku Tengah), serta ikan lalosi (di Desa Latuhalat,
pulau Ambon).
Selain itu, ada juga sistem sasi yang ditargetkan bagi semua biota laut
konsumsi yang ditemukan pada areal sasi. Sistem sasi ini dikenal dengan istilah
’sasi labuhan’, yang aktivitasnya dilangsungkan di sepanjang perairan pantai
milik desa. Sistem sasi ini umumnya dipraktekan oleh masyarakat adat di Maluku
dan berlangsung dalam waktu beberapa tahun, tergantung kesepakatan pemerintah
desa sebagai penyelenggara sasi.
Sebelum sasi diberlakukan, biasanya dilakukan kegiatan pelelangan bagi
masyarakat desa setempat, atau mengikutsertakan pihak luar desa yang berminat
atas persetujuan pemerintah desa (jika dianggap perlu). Hasil pelelangan biasanya
digunakan untuk kepentingan pembangunan desa (renovasi rumah ibadah, jalan
serta sarana dan prasarana umum lainnya). Selanjtnya pihak pemenang lelang
mendapat hak penuh untuk mengeksploitasi sumberdaya perikanan yang disasi
pada areal yang ditentukan. Sedangkan masyarakat umum dilarang melakukan
penangkapan atau aktivitas lain pada areal sasi, dengan harapan agar sumberdaya
pada areal sasi tidak terganggu.
Selama periode sasi labuhan’, (misalnya tiga tahun), pihak pemenang
lelang berhak mengeksploitasi sumberdaya pada areal sasi. Dengan demikian
selama tiga tahun periode sasi, pihak pemenang lelang dapat mengeksploitasi
sumberdaya tersebut secara terus menerus tanpa batas. Namun demikian tidak
dibenarkan menggunakan alat atau metode penangkapan yang merusak
lingkungan, serta harus mematuhi peraturan teknis dan nonteknis lainnya yang
telah disepakati.
68 Latuconsina, Eksistensi Sasi Laut Dalam Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan…
Panen lola (Trochus niloticus) di Desa Noloth (Maluku Tengah) sejak dulu,
selalu dilakukan oleh masyarakat adat untuk kebutuhan konsumsi, terutama untuk
dijual. Namun setelah tersedia pasar dengan permintaan dan harga yang tinggi,
maka selalu terjadi perubahan pengalihan kewenangan. Pengalihan hak kepada
masyarakat desa untuk mengeksploitasi lola saat buka sasi, diakibatkan karena
ketidakpuasan mereka terhadap penggunaan dana hasil produksi yang dikelola
pemerintah desa. Namun setelah diberikan hak eksploitasi saat buka sasi, mereka
tidak mampu manangkap semua lola, karena tidak bisa menyelam dan tidak
memiliki peralatan yang memadai. Dengan demikian maka dilakukan lagi
pengalihan hak kepada pengusaha melalui pelelangan. Setelah akses pasar
dikuasai masyarakat, pengalihan hak dikembalikan lagi kepada pemerintah desa,
karena:
1. Jumlah produksi yang dilaporkan pihak pemenang lelang (pengusaha) kepada
pemerintah desa lebih rendah, dibandingkan yang ditangani sendiri.
2. Pengusaha tidak peduli terhadap ukuran cangkang lola minimal yang boleh
dieksploitasi, karena ingin mendapat hasil sebanyak-banyaknya, atau tidak
memperdulikan keberlanjutan sumberdaya.
3. Masyarakat Desa Noloth tidak dilibatkan sebagai tenaga kerja penyelam,
karena pihak pemenang lelang (pengusaha) merekrut penyelam dari luar desa.
Perkembangan produksi lola melalui upaya pengelolaan dengan
menggunakan sistem sasi pada beberapa daerah di Maluku, berdasarkan hasil
kajian Arifin dkk., (1998) dalam Dahuri (2003), tidak sesuai harapan. Jumlah
cangkang lola yang didaratkan dari hasil buka sasi selama 13 tahun (dengan
asumsi lola dipanen setiap tahun), menunjukkan bahwa produksi lola cenderung
menurun. Selama periode tahun 1968-1980, sistem sasi diberlakukan tiap 3-4
tahun dengan produksi rata-rata sekitar 1,0 ton/tahun. Namun mengalami
penurunan produksi selama periode 1981-1993 sebesar 0,5 ton/tahun, setelah
periode sasi diperpendek menjadi 1-2 tahun. Hal ini menunujukkan bahwa sistem
sasi ternyata belum mampu mempertahankan perikanan lola secara berkelanjutan.
Hal ini disebabkan karena: (1) lemahnya informasi dasar tentang aspek biologis
lola (seperti: kebiasaan makan, siklus reproduksi dan tingkat dewasa kelamin), (2)
kuatnya sistem ekonomi pasar yang memaksa pemimipin adat agar melakukan
buka sasi sesering mungkin, (3) pertambahan rata-rata jumlah penduduk, sebesar
2,1 % per tahun, dan (4) eksploitasi lola secara ilegal.
Dalam sistem sasi ikan lompa (Thrisina baelama) dan ikan make
(Sardinella sp) di Desa Haruku, kewenangan diberikan kepada tiap keluarga. Bila
ikan ditangkap oleh kelompok maka hasil tangkapan akan dibagi rata oleh anggota
kelompok. Bila ada keluarga yang tidak dapat melakukan penangkapan ikan saat
buka sasi karena alasan sakit, mereka tetap mendapatkan hasil tangkapan dari
saudara atau tetangga mereka (Soselisa, 2001). Jika ditangkap dengan jaring, hasil
tangkapan ikan akan dibagi dua bagian, yaitu 40 % untuk pemilik jaring dan 60 %
untuk dibagikan kepada masyarakat. Hasil tangkapan yang ditujukan bagi
masyarakat, terlebih dahulu dibagikan kepada anak yatim dan para
janda.Kemudian sisanya dibagikan kepada masyarakat luas secara merata.
Ikan lalosi (Caesio sp.) di Desa Latuhalat, Pulau Ambon, tidak boleh
ditangkap selama masih ada jenis ikan lain yang bisa ditangkap. Apabila jenis
ikan lain sudah berkurang jumlahnya, barulah ikan lalosi boleh ditangkap, hanya
oleh masyarakat desa setempat. Dengan demikian orang luar yang walaupun telah
Jurnal TRITON Volume 5, Nomor 1, April 2009, hal. 63 71 69
mendapat izin menangkap ikan pada kawasan tersebut, tidak boleh menangkap
ikan lalosi (Wahyono dkk., 2000).
Aktivitas sasi ikan lompa (Thrisina baelama), ikan make (Sardinella sp.)
dan ikan lalosi (Caesio sp.) tidak dipengaruhi oleh permintaan pasar, karena
merupakan konsumsi lokal. Meskipun demkian, aktivitas tersebut memiliki nilai
sosial budaya dan ekologis bagi masyarakat adat Desa Haruku dan Latuhalat.
Dengan demikian keberadaannya tetap dilindungi oleh aturan sasi sebagai
instrumen dalam pengelolaan sumberdaya laut, agar terhindar dari eksploitasi
yang berlebihan. Kondisi ini sekaligus dapat mempertahankan tradisi sasi yang
telah dipraktekan secara turun-temurun. Sedangkan aktivitas sasi labuhan,
dipengaruhi oleh permintaan pasar. Hal ini disebabkan karena eksploitasi sangat
tergantung pada keinginan pihak pemenang lelang. Kondisi ini cukup rentan
terhadap eksploitasi yang berlebihan, karena pihak pemenang lelang ingin
mendapatkan keuntungan ekonomi sebesar-besarnya, sebagai konpensasi atas
biaya yang dikeluarkan, untuk memenangkan lelang.
Sasi Laut dan Tantangan Perubahan Zaman
Monk dkk. (1998) melaporkan bahwa pada permulaan tahun 1950, di
Maluku Tengah terjadi peningkatan pemasaran moluska ekonomis penting seperti
lola (Trochus niloticus), kepala kambing (Turbo marmoratus), dan kerang mutiara
(Pteroidae). Hal ini menyebabkan aktivitas buka sasi dilakukan setiap tahun.
Padahal sebelumnya sesuai sistem tradisional, buka sasi dilakukan setiap 3-5
tahun dalam satu periode sasi.
Dalam perkembangannya, aturan sasi semakin mengalami perubahan sesuai
tuntutan zaman, yaitu diantaranya:
Pada awal sasi sebelum zaman penjajahan, diberlakukan hukuman bagi
pelanggaran sasi, yaitu diasingkan dan dipermalukan (bentuk hukuman
kejiwaan). Namun saat ini secara umum hukumannya adalah berupa denda
dalam bentuk uang/materi, sehingga tidak menjamin efek jera bagi pelaku
pelanggaran.
Saat ini, penyerahan areal sasi dan atau hasil sasi kepada pihak pemenang
lelang (pengusaha), telah menyebabkan hilangnya hak individu masyarakat
adat, sebaliknya memberikan keleluasaan bagi pihak pemenang lelang
(pengusaha) untuk mengeksploitasi sumberdaya perikanan tanpa
menghiraukan kelestariannya, demi mengejar keuntungan ekonomi sebagai
kompensasi dari total cost yang dikeluarkan, agar dapat memenangkan lelang.
Saat ini, pelaksanaan sasi telah dipengaruhi oleh ekonomi pasar, sehingga
periode tutup sasi diperpendek, sebaliknya periode buka sasi diperpanjang,
agar eksploitasi sumberdaya menjadi maksimal. Kondisi ini dikhawatirkan
akan menyebabkan penurunan stok sumberdaya perikanan di alam.
Adanya perubahan aturan sasi menunjukkan bahwa sistem sasi bersifat
dinamis dan fleksibel, sesuai perubahan situasi dan waktu. Hal ini berarti
masyarakat adat dapat merubah aturan sasi sepanjang dapat diterima secara
menyeluruh oleh seluruh komponen masyarakat, demi memenuhi kebutuhan
mereka secara individu maupun kolektif.
Dalam beberapa dasawarsa terakhir, semakin banyak nelayan luar daerah
yang melakukan penangkapan di daerah perbatasan dan bahkan masuk dalam
daerah sasi. Sementara secara umum, penerapan sasi beserta sanksinya hanya
70 Latuconsina, Eksistensi Sasi Laut Dalam Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan…
berlaku keras bagi masyarakat adat desa setempat, dan lemah bagi masyarakat
luar. Hal ini menyebabkan legitimasi sasi laut sebagai communal property right
menjadi lemah. Akibatnya sistem sasi pada wilayah yang melebihi satu mil laut,
secara perlahan-lahan mulai tereduksi, dan dengan seenaknya dimasuki orang
luar. Bahkan sistem sasi laut yang sejak dulu dipraktekan pada hampir seluruh
desa adat di Maluku, kini sudah berkurang, akibat terdegradasi oleh modernisasi
perikanan intensif berorientasi komersialisasi.
Diberlakukannya UU Pemerintah Daerah No. 32 Tahun 2004, yang
memberikan keleluasaan bagi nelayan kecil untuk melakukan penangkapan ikan
di luar batas daerahnya, dapat menjadi sumber legitimasi bagi nelayan luar, untuk
bermigrasi secara musiman, termasuk memasuki areal sasi. Padahal menurut
Satria (2005) berdasarkan fakta sosiologis, nelayan kecil dimanapun mempunyai
hak milik de facto (termasuk exclusion right), sehingga walaupun diijinkan melaut
ke seluruh wilayah, tetap harus merujuk pada realitas tersebut.
Kasus lain seperti hasil sasi lola (Trochus niloticus) dari masyarakat Maluku
Tengara Barat, ditolak di pasar nasional karena dinilai termasuk biota laut langka,
berdasarkan SK Menteri Kehutanan R.I No.7 Tahun 1999, tentang biota laut yang
dilindungi. Alasan penolakan tersebut adalah karena lola yang diperoleh bukan
hasil aktivitas budidaya, melainkan hasil sasi yang tergolong aktivitas
penangkapan. Ironisnya, produk hukum yang dikeluarkan pemerintah tentang
biota laut yang dilindungi belum sepenuhnya mempertimbangkan kearifan
tradisional dan hak masyarakat adat yang harus dilindungi, selama aktivitas sasi
laut masih dapat menyeimbangkan kepentingan sosial-ekonomi dan ekologi, serta
mendukung pembangunan perikanan berkelanjutan.
Normalnya, aktivitas buka sasi hanya ditujukan untuk menangkap
sumberdaya perikanan yang memenuhi ukuran pasar, dengan menggunakan
peralatan dan cara tradisional. Namun faktor eksternal seperti pesatnya
perkembangan teknologi, telah mempengaruhi masyarakat adat untuk
meninggalkan teknologi penangkapan tradisional. Sementara faktor internal
seperti kurangnya pengetahuan masyarakat tentang siklus biologis biota laut yang
disasi dan tingginya kebutuhan ekonomi masyarakat, dikhawatirkan berpotensi
merubah sistem sasi laut. Oakerson (1992) dalam Ginting (1998), menyatakan
bahwa salah satu kunci upaya pelestarian milik komunal adalah penetapan laju
pemanfaatan tiap individu untuk memanen atau memanfaatkan sumberdaya
perikanan pada batas-batas yang lestari. Bila faktor-faktor eksternal yang
mempengaruhi laju tingkat pemanfaatan yang telah disepakati tersebut diabaikan
maka sumberdaya akan mengalami degradasi.
KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat ditarik dari kajian ini adalah: (1) sasi laut
memberikan bukti konkrit bahwa communal property right yang dipraktekkan
oleh masyarakat adat di Maluku, tidak menjamin kelestarian sumberdaya tersebut,
bila orientasi masyarakat hanya terpusat pada keuntungan ekonomi semata. (2)
Perlu ada kebijakan struktural dan pengawasan dari pemerintah, sehingga tidak
ada penyimpangan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan.
(3) Jika telah ada sistem sasi maka pemerintah harus berupaya mendukung
legitimasi sasi, membangun koordinasi dalam pengawasan pelaksanaan sasi, dan
Jurnal TRITON Volume 5, Nomor 1, April 2009, hal. 63 71 71
menjembatani kepentingan masyarakat sehingga sumberdaya perikanan yang
disasi dapat dimanfaatkan secara optimal.
DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, R. 2006. Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan . Graha Ilmu.
Yogyakarta.
Dahuri, R., J. Rais., S.P. Ginting, dan M.J. Sitepu. 2001. Pengelolaan Sumberdaya
Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Pradnya Paramita. Jakarta.
Dahuri, R. 2003. Keanekaragaman Hayati Laut; Aset Pembangunan Berkelanjutan.
Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Fauzi, A. 2005. Kebijakan Perikanan dan Kelautan; Isu, Sintesis dan Gagasan. Gramedia
Pustaka Utama. Jakarta.
Ginting, S.P. 1998. Konflik Pengelolaan Sumberdaya Kelautan di Sulawesi Utara Dapat
Mengancam Kelestarian Pemanfaatannya. J. Pesisir dan Lautan 1(2)
Keraf, S.A. 2006. Etika Lingkungan. Buku Kompas. Jakarta.
Kusnadi. 2002. Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumberdaya Alam.
LKiS. Yogyakarta.
Kusumastanto, T. 2003. Ocean Policy; Dalam Membangun Negeri Bahari di Era
Otonomi Daerah. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Monk, A.K., Y. de Fretes, dan J. Tirtosudarmo. 1998. Ekologi Nusa Tenggara dan
Maluku. Prenhalindo, Jakarta.
Nikijuluw, V.P.H. 2002. Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan. Pustaka Cidesindo.
Jakarta.
Nikijuluw, V.P.H. 2005. Politik Ekonomi Perikanan; Bagaimana dan Kemana Bisnis
Perikanan. Fery Agung Coorporation. Jakarta.
Purba, J. 2002. Pengelolaan Lingkungan Sosial. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
Satria, A. 2005. Mengakui Hak Penangkapan Ikan Tradisional, (Online), (www. kompas,
diakses 6 Juni 2007).
Soselisa, H. 2001. Sasi laut di Maluku: pemilikan komunal dan hak-hak komunitas dalam
manajemen sumberdaya kelautan. Di dalam: F. von Benda-Beckmann, Sumber
Daya Alam dan Jaminan Sosial. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Suseno, 2007. Menuju Perikanan Berkelanjutan. Pustaka Cidesindo. Jakarta.
Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Penerbit. Citra
Umbara. Bandung
Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Penerbit. Citra Umbara.
Bandung.
Wahyono, A., R.A. Patji, D.S. Laksono, R. Indrawasih, Sudiyono, dan S. Ali. 2000. Hak
Ulayat Laut di Kawasan Timur Indonesia. Media Pressindo. Yogyakarta.
Widodo, J. dan Suadi. 2006. Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut. Gadjah Mada
University Press. Yogyakarta.
... This concept is different when it is related to the management of fisheries potential so far, which assumes that marine ecosystems and fishery resources are common property, so that they can be used continuously, without any effort to control and control. As a consequence, the sea and fishery resources are considered as open access, and everyone is free to exploit without limits, resulting in overfishing [23] According to Kristy in Latuconsina, fisheries policies that are open access will result in four (4) bad impacts, namely: physical waste of fishery resources, economic inefficiency, fishermen poverty and conflicts between resource users [24]. To prevent these adverse impacts, recognition and enforcement of local wisdom and the rights of indigenous peoples in fisheries resource management through community-based fishery resource management is the right choice. ...
Article
Full-text available
Sasi Laut as a tradition of the people of Maluku Islands in the utilization of natural resources (fisheries) can be used as a non-penal (non-legal) effort to tackle illegal fishing. The purpose of this research is to analyze how sasi laut can be used as a non-penal effort by the community in tackling illegal fishing. The research method used is normative legal research equipped with a socio-legal approach. The approach used in this research is a statutory approach and a conceptual approach. The data sources needed in this study are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Furthermore, the data will be analyzed qualitatively. The results showed that, sea sasi as local wisdom of the Maluku Islands community in the use of natural resources, especially fisheries resources. Sasi laut contains prohibitions on fishing for certain types of fish, prohibitions on using certain fishing gear and prohibitions on damaging other marine biota and marine ecosystems, so that it can be used as a non-penal effort (not using criminal law) in tackling illegal fishing crimes, so that the quality and quantity of fish species remains sustain and can be enjoyed by the next generation.
... Berbagai praktek kegiatan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang bersifat tradisional, memiliki kelembagaan tersendiri pada masyarakat pesisir telah menjadi perhatian para peneliti seperti Sasi di Maluku (Gazper 2000;Latuconsina 2009;Talakua 2011;Supusepa 2012), pola pengelolaan berbasis kearifan lokal di Aceh, Kabupaten Kutai Timur, Warsamdin dan Lopintol, Distrik Teluk Mayalibit, Provinsi Papua Barat (Sulaiman, 2010;Juliani, 2014;Najamuddin et.al., 2015), kearifan tradisional awik-awik di Nusa Tenggara Barat (Irrubai, 2019) telah memberikan nuansa tersendiri dalam membangun paradigma baru pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. ...
Article
Full-text available
Increasing of global awareness related to environmental management, ecosystems, and fisheries resources is a trigger in the reactualization of community traditions and institutions. People of Tidore Islands City, known as indigenous people with their coastal and marine institutional traditions in North Maluku Province, have a local order handed down in the utilization of the coastal and marine resources. This study aimed to analyze the existence of traditions and institutions and their effects on managing coastal and marine resources in the City of Tidore Islands. The research was conducted on June-August 2019 in the city of Tidore Islands. This research encompass 4 Subdistrict and 2 villages namely, Tomalou, Mareku, Soasio and Dowora Subdistrict as well as Mare Gam and Maitara village,. The research applied a qualitative method, which involves in-depth interview techniques, observation, and documentation. Data were analysed using a qualitative descriptive analysis. The results of the study showed that there are five local wisdoms that are maintained by the people of Tidore Islands City nowadays. These local wisdom is a legacy from the ancestors in the management of coastal and marine resources, namely Karo Kahiya (Calling the Dolphins), Fola Sow (Lit. House of Medicine), Jere (Sacred), Cofa (Fish breeding) and Saihu (Leader/Fishing Master). The approach to management of coastal and marine resources with procedures or traditions and institutions contributed a significant impact (very effective) on local communities in relation to the sustainable use of coastal and marine resources. as well as the preservation of local traditions and customary institutions. ABSTRAK Meningkatnya kesadaran global terkait pengelolaan lingkungan, ekosistem dan pemanfaatan sumberdaya perikanan menjadi pemicu dalam reaktualisasi tradisi dan kelembagaan masyarakat. Masyarakat Kota Tidore Kepulauan yang dikenal sebagai masyarakat adat dengan tradisi kelembagaan pesisir dan lautnya di Provinsi Maluku Utara, merupakan masyarakat yang memiliki tatanan lokal yang turun temurun dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut dimaksud. Penelitian ini bertujuan untuk menganlisis eksistensi tradisi dan kelembagaan serta pengaruhnya terhadap pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di Kota Tidore Kepulauan. Penelitian ini dilaksanakan pada Juni- Agustus 2019, di Kota Tidore Kepulauan meliputi 2 desa dan 4 kelurahan yakni, Desa Mare Gam, Desa Maitara, Kelurahan Tomalou dan Kelurahan Mareku, Kelurahan Soasio dan kelurahan Dowora. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang melibatkan teknik-teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan sampai saat ini masih terdapat lima kearifan lokal yang tetap terjaga oleh masyarakat Kota Tidore Kepulauan yang merupakan warisan dari para leluhur dalam pengelolaan sumbedaya pesisir dan laut, yakni Karo Kahiya (Memanggil Lumba Lumba), Fola Sow (Rumah Obat), Jere (Keramat), Cofa (Penangkaran Ikan) dan Saihu (Pemimpin/Nakoda dalam Operasi Penangkapan Ikan). Pendekatan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan dengan tradisi dan kelembagaan telah memberikan dampak yang sangat signifikan (sangat efektif) bagi masyarakat setempat dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan yang berkelanjutan maupun pelestarian tradisi dan kelembagaan adat istiadat setempat. Kata Kunci: Tradisi, kelembagaan, pengelolaan, sumberdaya, Tidore
... Data FAO pada 2012 menunjukkan lebih dari seperempat stok perikanan dunia telah dieksploitasi secara berlebihan (overfishing)(UN, 2016:19). Oleh karena itu, semakin banyak yang mengkampanyekan untuk kembali ke cara-cara tradisional atau adat (customary) dan berbasis masyarakat dalam mengelola sumber daya perikanan dan kelautan secara berkelanjutan.Kusumastanto dalamLatuconsina (2009) menjelaskan, mengembalikan hak pengelolaan kepada masyarakat perlu dilakukan karena sumber daya perikanan merupakan sumber penghidupan yang berkelanjutan bagi mereka. Selain untuk mengembalikan stok perikanan, cara ini dianggap lebih efektif dalam menyelesaikan masalah kelautan dan perikanan lainnya, termasuk illegal fishing, pencemaran lingkungan, dan menjaga keanekaragaman hayati. ...
Article
Full-text available
Sejak era otonomi daerah, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya di daerahnya, termasuk sumber daya kelautan dan perikanan. Adanya otonomi daerah juga berimplikasi pada peran serta masyarakat lokal sesuai dengan adat istiadat yang berlaku, termasuk hak ulayat laut yang dikelola adat (Customary Marine Tenure / CMT). Praktik-praktik CMT yang ada menunjukkan bahwa CMT dapat memberikan solusi terhadap masalah-masalah perikanan, termasuk mencegah munculnya tragedy of the commons yang mengakibatkan hilangnya spesies ikan. Di Kepulauan Maluku dan Papua, salah satu praktik CMT tersebut adalah hukum adat sasi laut yang berisi peraturan dan larangan dalam memanfaatkan sumber daya laut. Jika ditinjau lebih dalam, sasi laut dapat menjadi salah satu upaya tata kelola kelautan dan perikanan yang berbasis partisipasi masyarakat lokal dan memiliki prinsip berkelanjutan. Selain itu, pelaksanaan sasi laut juga membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar keberadaannya dapat membawa manfaat bagi masyarakat, mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan dan kelautan, dan menjaga keanekaragaman hayati. Kata kunci: sasi laut, hak ulayat laut, pengelolaan perikanan, pemerintahan daerah
Article
Full-text available
Indonesia sebagai pemilik keanekagaraman hayati terbesar memiliki pula berbagai kearifan lokal yang didalamnya tersimpan jutaan makna. Sasi merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang berasal dari Maluku. Bentuk kearifan lokal ini yaitu upaya untuk melestarikan sumber daya alam darat maupun laut serta dapat membantu upaya konservasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan sasi sebagai sistem dalam pengelolaan sumber daya laut berbasis kearifan lokal di wilayah pesisir Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi literatur, yaitu membaca, mempelajari, mengkaji, serta menganalisis terkait dengan literatur yang berhubungan dengan peranan sasi sebagai kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya laut Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sasi sebagai kearifan lokal masyarakat adat Maluku adalah modal dan model pengelolaan serta perlindungan lingkungan di tingkat regional, khususnya Maluku dan nasional, di mana penggunaan sumber daya alam harus harmonis dan seimbang fungsi lingkungannya.
Article
Full-text available
p> Stakeholders, who are agents and actors in this matter play an important role in the management of reef fisheries in Wakatobi National Park. This study aims to identify the agents and actors in Wakatobi Regency and to identify similarities and differences of the perception between agents and actors in the management of conservation areas. The method used is Principal Component Analysis (PCA). The result showed that there was a similar perception between agent and actor in which that the conservation gives benefit for the society in Wakatobi and the lack of regulation in Wakatobi Regency. Different perceptions between actors and agents occurred due to fishermen intention to fully utilize the resources for their welfare while the government intent s to limit the fishing area in order to preserve the natural resources and the environment. Therefore, management related to the regulation on legal-size of fish and the effectiveness of marine protected areas are needed. Keywords: Stakeholders, Coral Reef, Conservation, Wakatobi ABSTRAK Pemangku kepentingan sangat berperan penting dalam pengelolaan perikanan karang di Taman Nasional Kabupaten Wakatobi. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi agen dan aktor yang berada di Kabupaten Wakatobi serta melihat persamaan dan perbedaan persepsi antara agen dengan aktor dalam pengelolaan kawasan konservasi. Penelitian ini menggunakan analisis Principal Component Analysis (PCA). Hasil kajian menunjukkan adanya persamaan persepsi antara agen dan aktor yaitu konservasi memberikan manfaat bagi masyarakat yang ada di Wakatobi dan masih kurangnya peraturan di Kabupaten Wakatobi. Perbedaan persepsi pada aktor dan agen karena nelayan ingin memanfaatkan perairan Taman nasional Wakatobi semaksimal mungkin untuk kesejahteraan nelayan sedangkan pemerintah membatasi wilayah penangkapan dalam rangka menjaga sumber daya alam dan lingkungannya sehingga perlu tindakan pengelolaan yaitu penentuan ukuran ikan yang tertangkap dan pengefektifan daerah perlindungan laut. Kata kunci: Pemangku Kepentingan, Perikanan Karang, Konservasi, Wakatobi </p
Article
Full-text available
PENDAHULUAN Penjelasan tentang Penyu Salah satu jenis fauna laut adalah penyu sisik, Eretmachelys imbricata yang didalam dunia konservasi populasinya di alam telah dikatagorikan "nyaris punah" atau "endangered" menurut IUCN Red Data Book (1970). Di Indonesia penyu sisik belum termasuk yang dilindungi undang-undang konservasi hayati, oleh karena itu selain telurnya yang dipungut habis di tempat-tempat persarangannya, binatangnya ditangkap dan dibunuh untuk diambil kulit sisiknya. Pada umumnya daerah tempat bertelurnya penyu sisik adalah pantai pasir di pulau-pulau di perairan laut yang tidak dalam. Penjelasan tentang Lumba-lumba Lumba-lumba adalah mamalia laut yang bernafas dengan paru-paru. Lubang pernafasan external sebagai satu satunya lubang respirasi disebut sebagai blowhole yang berlokasi di dekat apex dari tulang tengkorak (Rommel & Lowenstine 2001). Lumba-lumba memiliki beberapa kantong udara (air sac) sebelum masuk ke internal nares. Kantong udara ini berfungsi untuk menampung sementara nitrogen saat hewan menyelam yang akan dikeluarkan saat ekspirasi (Marshall 2002). Penjelasan tentang keankaragaman Hayati laut Keanekaragaman jenis adalah banyaknya jenis hewan dan/atau tumbuhan yang terdapat dalam suatu kehidupan (Rifai 2004). keanekaragaman hayati (kehati) laut merupakan tantangan tersendiri karena luasnya wilayah perairan di Indonesia. Di samping itu, keahlian tenaga taksonomi kelautan yang sangat kurang sehingga jumlah jenis biota yang terdata di perairan laut Indonesia baru berkisar 6.396, jenis tumbuhan, seperti mangrove, alga, dan lamun maka jumlahnya menjadi jenis. Peran langsung keanekaragaman hayati yang sudah dirasakan adalah dalam bentuk pangan, kesehatan, sumber energi terbarukan, dan layanan
Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan. Graha Ilmu
  • R Adisasmita
Adisasmita, R. 2006. Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan. Graha Ilmu. Yogyakarta.
Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Pradnya Paramita
  • R Dahuri
  • J Rais
  • S P Ginting
  • M J Sitepu
Dahuri, R., J. Rais., S.P. Ginting, dan M.J. Sitepu. 2001. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Pradnya Paramita. Jakarta.
Gramedia Pustaka Utama
  • Aset Pembangunan Berkelanjutan
Aset Pembangunan Berkelanjutan. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Kebijakan Perikanan dan Kelautan; Isu, Sintesis dan Gagasan. Gramedia Pustaka Utama
  • A Fauzi
Fauzi, A. 2005. Kebijakan Perikanan dan Kelautan; Isu, Sintesis dan Gagasan. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Konflik Pengelolaan Sumberdaya Kelautan di Sulawesi Utara Dapat Mengancam Kelestarian Pemanfaatannya
  • S P Ginting
Ginting, S.P. 1998. Konflik Pengelolaan Sumberdaya Kelautan di Sulawesi Utara Dapat Mengancam Kelestarian Pemanfaatannya. J. Pesisir dan Lautan 1(2)
Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumberdaya Alam
  • Kusnadi
Kusnadi. 2002. Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumberdaya Alam. LKiS. Yogyakarta.
  • T Kusumastanto
Kusumastanto, T. 2003. Ocean Policy;
Ekologi Nusa Tenggara dan Maluku
  • A K Monk
  • Y De Fretes
  • Dan J Tirtosudarmo
Monk, A.K., Y. de Fretes, dan J. Tirtosudarmo. 1998. Ekologi Nusa Tenggara dan Maluku. Prenhalindo, Jakarta.
Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan. Pustaka Cidesindo
  • V P H Nikijuluw
Nikijuluw, V.P.H. 2002. Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan. Pustaka Cidesindo. Jakarta.