ArticlePDF Available

The Inventory Control, Storage Facilities and Distribution at Pharmaceutical Industry in Supporting Drugs Availability of JKN Era

Authors:

Abstract

The drugs availability is still a problem in the health system in Indonesia. The number of JKN participants increasing the need for generic drugs. Pharmaceutical industry has a role to produce affordable and good quality medicines by implementing good supply chain. The purpose of this study was to identify the role of inventory control, storage and distribution facilities in the pharmaceutical industry in supporting drugs availability in the JKN era. This is a descriptive research with qualitative method and uses purposive sampling. Data was collected in depth interview with employees from the PPIC and SCM in Pharma A, Pharma B, Pharma C and Pharma D that collaborated with BPJS Kesehatan and become drug providers in e-catalogue tender. Data analysis consisted of making interview transcripts, interpreting data, and triangulation. The results of the analysis showed that inventory control has an influence in the pharmaceutical industry in supporting the drugs availability due to a mismatch between demand and need, thereby increasing the occurrence of stock over or stock out. Facilities of storage has an influence in the pharmaceutical industry in supporting the drugs availability due to overload storage facilities so that the storage method was not optimal and has to pay other costs to rent warehouses. Distribution has an influence in the pharmaceutical industry in supporting the drugs availability because the costs for distribution must reach a minimum order to be distributed and the choice of transportation modes for distribution may be increased the lead time that caused the drug vacancies.
JMPF Vol 9(1), 2019 | DOI : 10.22146/jmpf.43162 27
JMPF Vol. 9 No. 1 : 27-37
ISSN-p : 2088-8139
ISSN-e : 2443-2946
Pengendalian Persediaan, Fasilitas Penyimpanan dan Distribusi
pada Industri Farmasi dalam Mendukung Ketersediaan Obat
Era JKN
The Inventory Control, Storage Facilities and Distribution at Pharmaceutical Industry in Supporting
Drugs Availability of JKN Era
Satibi1*, Achmad Fudholi1, Eirene Copalcanty Tuko2, Gabriela Larasati Swastiandari2
1. Fakultas Farmasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
2. Magister Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Submitted: 1-30-2019
Revised: 3-14-2019
Accepted: 3-22-2019
Korespondensi : Satibi : Email : satibi@ugm.ac.id
ABSTRAK
Ketersediaan obat masih menjadi masalah dalam sistem kesehatan di Indonesia. Jumlah peserta
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bertambah, secara langsung meningkatkan kebutuhan obat
generik sehingga produsen obat terus berupaya memperoleh pangsa pasar obat JKN. Industri farmasi
berperan dalam memproduksi obat-obat yang berkualitas dan terjangkau dengan menerapkan
manajemen rantai pasok yang baik. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi peran pengendalian
persediaan, fasilitas penyimpanan dan distribusi di industri farmasi dalam mendukung ketersediaan obat
pada era JKN. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif dalam penelitian
ini adalah melakukan wawancara mendalam terhadap karyawan dari bagian Production Planning
Inventory Control dan Supply Chain di empat industri farmasi dan Pedagang Besar Farmasi yang bekerja
sama dengan BPJS Kesehatan serta menjadi penyedia obat pada tender e-Catalogue. Teknik pengambilan
sampel menggunakan purposive sampling. Analisis data terdiri dari pembuatan transkrip wawancara,
interprestasi data dan mengecek keabsahan data dengan triangulasi. Hasil analisis menunjukkan
pengendalian persediaan memberikan pengaruh pada industri farmasi dalam mendukung ketersediaan
obat karena ketidaksesuaian antara permintaan dan kebutuhan sehingga meningkatkan terjadinya
overstock atau stock out. Fasilitas penyimpanan memberikan pengaruh pada industri farmasi dalam
mendukung ketersediaan obat karena fasilitas penyimpanan yang overload menyebabkan metode
penyimpanan berjalan tidak optimal dan harus mengeluarkan biaya lain untuk menyewa gudang.
Distribusi memberikan pengaruh pada industri farmasi dalam mendukung ketersediaan obat karena biaya
untuk distribusi harus mencapai minimum order agar obat dapat didistribusikan dan pemilihan moda
transportasi yang mengakibatkan lead time distribusi menjadi lebih panjang sehingga meningkatkan
terjadinya kekosongan obat.
Kata kunci: ketersediaan, industri, e-catalogue, JKN, manajemen rantai pasok
ABSTRACT
The drugs availability is still a problem in the health system in Indonesia. The number of National
Health Insurance (JKN) participants increasing the need for generic drugs. Pharmaceutical industry has a
role to produce affordable and good quality medicines by implementing good supply chain. The purpose
of this study was to identify the role of inventory control, storage and distribution facilities in the
pharmaceutical industry in supporting drugs availability in the JKN era. This is a descriptive research with
qualitative method and uses purposive sampling. Data was collected in depth interview with employees
from the Production Planning Inventory Control (PPIC) and Supply Chain Management (SCM) in
pharmaceutical industries that collaborated with BPJS Kesehatan and become drug providers in e-
catalogue tender. Data analysis consisted of making interview transcripts, interpreting data, and
triangulation. The results of the analysis showed that inventory control has an influence in the
pharmaceutical industry in supporting the drugs availability due to a mismatch between demand and
need, thereby increasing the occurrence of overstock or stock out. Facilities of storage has an influence in
the pharmaceutical industry in supporting the drugs availability due to overload storage facilities so that
the storage method was not optimal and has to pay other costs to rent warehouses. Distribution has an
influence in the pharmaceutical industry in supporting the drugs availability because the costs for
Pengendalian Persediaan, Fasilitas Penyimpanan
28 JMPF Vol 9(1), 2019
distribution must reach a minimum order to be distributed and the choice of transportation modes for
distribution may be increased the lead time that caused the drug vacancies.
Keywords: availability, industry, e-catalogue, JKN, supply chain management
PENDAHULUAN
Ketersediaan obat masih menjadi
masalah dalam sistem kesehatan di Indonesia.
Selama ini, biaya obat di atas 50% dari total
biaya pengobatan yang seharusnya dapat
ditekan lebih rendah1. Dengan meningkatnya
jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) tentu memberikan dampak kepada
pertumbuhan pasar farmasi, khususnya obat
generik. Ketua umum International
Pharmaceutical Manufactures Group
menyatakan bahwa obat resep dokter di
Indonesia akan mengalami penurunan di
tahun 2015 karena semakin banyak orang
beralih ke obat generik dibawah skema JKN2.
Industri farmasi di Indonesia dituntut
untuk meningkatkan daya saingnya. Banyak
perusahaan yang berlomba untuk memenuhi
persediaan yang dibutuhkan oleh konsumen.
Setiap perusahaan harus melakukan
perbaikan dalam sistem manajemennya,
khususnya dalam hal persediaan bahan baku
supaya proses produksi berjalan dengan
lancar. Salah satu penyebab sistem produksi
tidak berjalan dengan baik adalah tidak
tersedianya bahan baku untuk kebutuhan
produksi. Demand yang fluktuatif dan lead time
yang tidak pasti, mengakibatkan kondisi
persediaan menjadi kurang stabil3.
Pada era JKN ini, banyak industri
farmasi kalah bersaing dengan kompetitornya
dikarenakan tidak terintegrasinya masalah
pengadaan logistik. Salah satu penunjang
keberhasilan penjualan obat bagi perusahaan
farmasi adalah Manajemen Rantai Pasok
(MRP) yang baik. Rantai Pasokan (Supply
Chain) didefinisikan sebagai sekumpulan
aktifitas (dalam bentuk entitas/fasilitas) yang
terlibat dalam proses transformasi dan
distribusi barang mulai dari bahan baku
paling awal dari alam sampai produk jadi
pada konsumen akhir4. Dengan demikian
dapat dikatakan bahwa MRP adalah konsep
pola pendistribusian produk5. Pedagang Besar
Farmasi (PBF) sebagai perpanjangan tangan
industri farmasi adalah perusahaan berbentuk
badan hukum yang memiliki izin untuk
pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran
perbekalan farmasi dalam jumlah besar sesuai
dengan pedoman Cara Pembuatan Obat Baik
(CPOB). PBF memiliki peran penting lainnya
sebagai penggerak rantai pasok terkait
perpindahan obat agar bisa sampai ke tangan
konsumen6.
Kekosongan obat terjadi di apotek
wilayah Bojonegara Kotamadya Bandung.
Secara teknis, obat tersedia di stok apotek,
tetapi bukan dari penyedia pemenang tender
sehingga harganya berbeda. Obat yang tidak
tersedia dengan harga JKN adalah amlodipin
dan metformin dengan permintaan tertinggi.
Pada November 2015 terjadi kekosongan obat
glimepirid7. Hasil wawancara yang dilakukan
oleh Mendrofa dan Suryawati pada Januari
2016 di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Panti
Wilasa Citarum Semarang kepada petugas
gudang farmasi, permasalahan yang ada saat
ini adalah rumah sakit mendapat obat BPJS
yang tidak sesuai dengan harga e-Catalogue,
proses pengiriman obat BPJS lebih lama serta
terjadi kekosongan obat BPJS di distributor8.
Di Puskesmas Siko dan Puskesmas Kalumata
Kota Ternate, obat sering terlambat datang ke
puskesmas, dan sering terjadi kekosongan
obat karena proses perencanaan terlalu lama
bahkan PBF yang di tunjuk kadang tidak mau
menyediakan obat apabila permintaan terlalu
sedikit9. Masalah ketersediaan obat juga
terjadi pada puskesmas di Kabupaten Keerom,
Provinsi Papua. Stok obat-obatan tertentu
mengalami kekosongan pada waktu-waktu
tertentu di puskesmas, yang disebabkan tidak
tersedianya obat yang sama di instalasi
farmasi kabupaten dan keterlambatan
pengambilan/pengiriman obat dari instalasi
farmasi kabupaten oleh puskesmas yang juga
disebabkan karena faktor lokasi geografi
puskesmas yang sulit dijangkau, serta
keterbatasan transportasi10.
Studi ketersediaan obat di era JKN telah
banyak diteliti di fasilitas kesehatan seperti
apotek7,11,12, puskesmas9,10,13 maupun rumah
Satibi, et al
JMPF Vol 9(1), 2019 29
sakit8,14,15 dengan hasil wawancara
menunjukkan bahwa masalah kekosongan
obat publik disebabkan lambatnya proses
pengiriman obat dan waktu tunggu yang lama
dari penyedia dan distributor obat. Namun,
penelitian mengenai peran industri farmasi
dan distributor (PBF) belum banyak
dilakukan. Industri farmasi dan PBF sebagai
aktor penting dalam menjamin ketersediaan
obat publik harus bisa menjaga komitmen
yang telah disepakati antara pemerintah dan
fasilitas kesehatan untuk menjamin
ketersediaan obat publik pada era JKN. Oleh
karena itu, penelitian ini difokuskan untuk
menganalisis faktor pengendalian persediaan,
fasilitas penyimpanan dan distribusi di
industri farmasi dan PBF dalam mendukung
ketersediaan obat publik pada Era JKN untuk
mengatasi keluhan kekosongan obat publik di
fasilitas kesehatan dan dengan harapan dapat
melengkapi penelitian sebelumnya. Pada
penelitian ini dilakukan analisis faktor
pengendalian persediaan, fasilitas
penyimpanan dan distribusi di industri
farmasi dan PBF dalam mendukung
ketersediaan obat publik pada era JKN.
Berkaitan dengan kebaruan penelitian dari
kacamata industri farmasi, penelitian ini
merupakan evaluasi terhadap permasalahan
riil industri farmasi dan PBF dalam mengatasi
keluhan kekosongan obat publik di fasilitas
kesehatan, memberikan pemahaman baru
dalam manajemen rantai pasokan obat serta
menciptakan wawasan kritis bagi Pemerintah
dalam membuat keputusan melalui formulasi
kebijakan yang akan meningkatkan daya
saing global jangka panjang bagi industri
farmasi dan upaya menjamin ketersediaan
obat publik pada era JKN di Indonesia.
METODE
Penelitian ini merupakan penelitian
deskriptif kualitatif. Metode pengambilan
data adalah wawancara mendalam yang
diikuti dengan penelusuran data sekunder.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian
ini adalah pedoman wawancara. Teknik
pengambilan sampel dalam penelitian ini
adalah purposive sampling. Subjek penelitian
adalah PT A, PT B, PT C dan PT D beserta
distributornya yang menjadi penyedia obat
publik pada tender e-Catalogue tahun 2018 di
Jakarta. Narasumber dalam penelitian adalah
karyawan Supply Chain Management,
Production Planning Inventory Control (PPIC)
dan Apoteker Penanggung Jawab PBF.
Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah
karyawan tetap dan telah bekerja minimal 2
tahun pada bidangnya. Kriteria eklusi dalam
penelitian ini adalah karyawan magang dan
karyawan yang mengudurkan diri selama
proses penelitian ini berlangsung. Wawancara
dilakukan dengan informan kunci PT A (AS,
Asisten Manajer PPIC; K, Asisten Manajer
PPIC 2, ASP, Asisten Manajer Gudang; NN,
APJ PBF; YU, APJ Transportasi), PT B (MDP,
Direktur Produksi), PT C (VLK, Manajer
Gudang dan SY, Manajer PPIC) dan PT D (TS,
Senior General Manager Supply Chain). Teknik
analisis data mencakup pembuatan transkrip
wawancara, reduksi data, analisis data dan
interpretasi data kemudian mengecek
keabsahan data dengan triangulasi metode
dan sumber data.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Negara harus memiliki industri farmasi
sendiri untuk menghasilkan obat untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat16. PT A
adalah industri farmasi pertama di Indonesia
yang didirikan oleh pada tahun 1817 dan
memiliki 5 (lima) fasilitas produksi yang
tersebar di 5 (lima) kota di Indonesia yaitu
Jakarta, Bandung, Semarang, Watudakon, dan
Medan. Tahun 1997, PT B dibangun dan
menjadi perusahaan farmasi muda dan
dinamis yang sudah menghasilkan 75 produk
farmasi pada tahun 2005. PT C berdiri pada
tahun 1966 dan berkembang menjadi
perusahaan farmasi terdepan di Indonesia. PT
C telah tumbuh menjadi penyedia solusi
kesehatan melalui empat kelompok divisi
usahanya yaitu obat resep, produk kesehatan,
nutrisi serta distribusi dan logistik. PT D
berdiri sejak tahun 1974 serta memiliki tiga
fasilitas pabrik obat antibiotik Non Beta Lactam,
Penicillin dan Cephalosporin. PT D merupakan
bisnis operasional dari PT C. PT A
Pengendalian Persediaan, Fasilitas Penyimpanan
30 JMPF Vol 9(1), 2019
mendominasi pasar sebagai penyedia obat
publik sebanyak 82 jenis obat dilihat dari
daftar penyedia obat publik. PT B dan PT C
memasok sebanyak 33 dan 34 jenis obat
sementara PT D menjadi penyedia obat publik
dengan 16 jenis obat. Berikut adalah beberapa
obat publik yang diproduksi oleh keempat
industri farmasi berdasarkan jumlah
permintaan terbanyak di Rencana Kebutuhan
Obat (RKO) (Tabel I).
Pengendalian Persediaan
Persediaan memiliki arti sangat penting
dalam operasi bisnis suatu perusahaan guna
memenuhi kebutuhan produksi. Alasan
perlunya persediaan yaitu untuk
mengantisipasi adanya unsur ketidakpastian
permintaan, ketidakpastian pasokan dari
supplier dan ketidakpastian waktu tunggu
pemesanan17. Tujuan diadakannya persediaan
untuk memberikan layanan terbaik pada
pelanggan, memperlancar proses produksi,
mengantisipasi kemungkinan terjadinya
kekurangan persediaan, dan menghadapi
fluktuasi harga. Dalam mencapai tujuan
tersebut, akan menimbulkan kosekuensi bagi
perusahaan yaitu menanggung biaya atau
resiko yang berkaitan dengan keputusan
persediaan18. Salah satu faktor yang
diperlukan dalam pengendalian persediaan
adalah akurasi informasi tentang barang yang
dimiliki antara persediaan secara sistem dan
secara fisik. Dengan melakukan pengendalian
persediaan yang benar, PPIC dapat
melakukan perencanaan produksi,
pengendalian operasional dan pengambilan
keputusan secara tepat17.
Pengendalian persediaan dari bahan
baku, bahan pengemas, obat jadi, dan barang
setengah jadi menjadi tanggung jawab bagian
Production Planning and Inventory Control
(PPIC). Bagian PPIC terus memantau tingkat
persediaan setiap harinya serta mencatat
tingkat persediaan di gudang dengan bantuan
software untuk meningkatkan perlindungan
data-data dan meningkatkan proses
pengendalian persediaan. Dalam menentukan
jumlah pemesanan produk, perusahaan
melakukan pertimbangan berdasarkan jumlah
persediaan yang terdapat di gudang dan
perkiraan persentase kenaikan penjualan
untuk setiap produknya. Berikut adalah hasil
wawancara faktor pengendalian persediaan
yang telah dilakukan terhadap informan PT A,
PT B, PT C dan PT D (Tabel II).
Pengendalian persediaan pada PT A, PT
B, PT C dan PT D dibantu dengan aplikasi
Enterprise Resource Planning (ERP). Aplikasi
ERP membantu menghitung secara otomartis
jumlah kebutuhan masing-masing produk jadi
Tabel I. Obat-Obat Publik oleh Penyedia Dominan
Nama
Penyedia
Nama Obat
Jumlah RKO
PT A
Generik: Vitamin B Kompleks tablet
Generik kombinasi: tablet tambah darah
Generik: Asam askorbat 50mg
841.428.190
665.352.190
360.332.730
PT B
Generik: Parasetamol 500mg
Generik: Amoksisilin 500mg
Generik: Asam Mefenamat 500mg
1.250.108.708
1.136.969.918
556.585.769
53
233
103
PT C
V-BLOC: Karvedilol 6,25mg
BRONSOLVAN: Teofilin 150mg
TAMOFEN: Tamoksifen tab 1 mg
13.188.739
8.339.800
3.491.670
1.560
295
1.862
PT D
OSCAL: Kalsitriol kaps lunak 0,5mcg
Generik: Doksorubisin serbuk injeksi. 10mg
Generik: Siklofosfamid serbuk injeksi.
200mg
3.298.720
978.427
888.173
2.850
44.500
63.690
Catatan: RKO = Rencana Kebutuhan Obat
Satibi, et al
JMPF Vol 9(1), 2019 31
dan bahan baku, lead time kedatangan bahan
baku dan bahan kemasan yang dibutuhkan
berdasarkan target/pesanan marketing
(kebutuhan rutin ataupun e-catalogue), dengan
bantuan software untuk meningkatkan
perlindungan data-data dan meningkatkan
proses pengendalian persediaan. Persediaan
membuat manajemen dapat beroperasi
secara tetap sepanjang musim dan dapat
menghindari biaya produksi yang berubah-
ubah. Penyediaan persediaan bertujuan untuk
menghadapi kondisi ketidakpastian.
Permintaan barang tidak bisa diketahui secara
pasti, oleh karena itu perlu diramalkan untuk
meminimalisir kerugian akibat overstock atau
permintaan yang melampaui ramalan,
perhitungan persediaan harus dilakukan
dengan hati-hati dan teliti19. Berikut adalah
hasil wawancara pada informan PT A, PT B,
PT C dan PT D tentang buffer stock, lead time
dan stock opname (Tabel III).
PT A, PT B, PT C dan PT D melayani
permintaan obat publik dan non e-
catalogue/reguler. Dalam pengendalian
persediaan sering terjadi stock out dan stock
over. Overstock terjadi karena permintaan
rendah tetapi suplainya berlebih. Stock out
terjadi karena permintaan tinggi tetapi
suplainya terbatas. Pada kualitas produk obat
yang dihasilkan PT A, PT B, PT C dan PT D
menjalankan dan menerapkan pedoman
CPOB. Pada tindakan perbaikan kualitas
produk obat telah dilakukan benar dan
tepat waktu oleh bagian PPIC. Perusahaan
harus mampu memenuhi tuntutan pasar
dengan mempertimbangkan kualitas dan
efisiensi produksi. Bahan baku, barang
setengah jadi, dan barang jadi merupakan
bentuk-bentuk dari persediaan yang
setiap satuannya menggambarkan uang yang
terikat sampai persediaan itu meninggalkan
perusahaan sebagai barang yang terjual.
Tabel II. Faktor Pengendalian Persediaan
Indikator
PT A
PT B
PT C
PT D
Demand
Pemesanan
bahan baku
dilakukan saat
pengumuman
pemenang
Tersistem
otomastis dengan
program QAD
MFG/PRO
Ada perencanaan
produksi setiap awal
bulan (closing
biasanya tanggal 30
atau 31 setiap
bulannya, setelah
tanggal 7 baru
melakukan
perencanaan
pemesanan untuk
bahan baku
Perencanaan
pemesanan
untuk bahan
baku dilakukan
setelah tanggal
7 setiap bulan
Reorder level
Dilakukan
sesuai tingkat
persediaan di
gudang baik itu
bahan baku dan
produk jadi
Dilakukan sesuai
tingkat
persediaan di
gudang baik itu
bahan baku dan
produk jadi
Dilakukan sesuai
tingkat persediaan di
gudang baik itu
bahan baku dan
produk jadi
Dilakukan
sesuai tingkat
persediaan di
gudang baik itu
bahan baku
dan produk
jadi
Stock out/
Overstock
Pernah terjadi
stock
out/overstock,
akan dilakukan
clereance product
Stock out dan
overstock masih
terjadi karena
RKO yang tidak
akurat
Stock out dan
overstock masih
terjadi karena
masalah lonjakan
sales
Sering terjadi
over stock dan
stock out
Pengendalian Persediaan, Fasilitas Penyimpanan
32 JMPF Vol 9(1), 2019
Singkatnya, persediaan merujuk pada stok
atau apapun yang dibutuhkan dalam
menjalankan bisnis. Stok ini mewakili satu
bagian besar dari investasi dan harus diatur
dan dikendalikan dengan baik untuk
mendapatkan keuntungan yang maksimal.
Persediaan adalah aset terbesar dalam bisnis.
Jika margin sebesar 50%, maka berarti
bahwa biaya dari produk adalah 50%, yang
artinya 50% dari penjualan bersih
dihabiskan untuk pengendalian dan
pengiriman20.
Garai (2013) mengatakan bahwa persediaan
yang tersimpan dalam jumlah yang banyak
hanya berakhir menjadi waste dan
penggunaan space yang cukup besar21.
Persediaan yang efektif harus dapat menjawab
tiga pertanyaan dasar, yaitu obat apa yang
akan menjadi prioritas untuk dikendalikan,
berapa banyak yang harus dipesan dan kapan
seharusnya dilakukan pemesanan kembali.
Dengan demikian kekosongan obat dapat
dihindari apabila dilakukan koordinasi yang
baik dan tepat antar faskes pada bagian
perencanaan/penentuan kebutuhan obat
publik yang dituangkan dalam RKO sehingga
industri farmasi dapat membuat perencanaan
produksi yang akurat dan menghasilkan obat
publik yang tepat jumlah, tepat waktu dan
tersedia pada saat dibutuhkan22. Di satu sisi
lain perusahaan berusaha mengurangi biaya
dengan mengurangi jumlah persediaan, tetapi
disisi lain tanpa adanya persediaan sebuah
perusahaan tidak menjalankan proses
produksi sehingga konsumen menjadi kecewa
saat barang tidak tersedia. Oleh karena itu
pengelolaan persediaan harus tepat dan
seimbang23.
Fasilitas Penyimpanan
Gudang merupakan sarana pendukung
kegiatan produksi dan operasi industri
farmasi yang berfungsi untuk menyimpan
bahan baku, bahan kemas, dan obat jadi yang
belum didistribusikan. Gudang juga berfungsi
untuk melindungi bahan (baku dan
pengemas) dan obat, untuk menjalankan
fungsi tersebut pengelolaan pergudangan
harus dilakukan secara tepat. Masalah yang
terjadi dalam faktor fasilitas penyimpanan
adalah kapasitas fasilitas penyimpanan yang
masih mengalami kejadian overload di industri
farmasi tertentu24. Ada pula distributor yang
menolak menerima kelebihan produksi
seperti di PT B akan tetapi, PT B sendiri telah
melakukan pembangunan/peningkatan
kapasitas gudang di manufaktur Sukabumi
dalam mendukung ketersediaan obat pada era
JKN ini. Pada PT A, kendala tersebut diatasi
dengan penyewaan gudang, melakukan
koordinasi rutin dengan departemen lainnya
seperti tim pemasaran untuk melakukan
perputaran obat. Berikut adalah hasil
wawancara faktor fasilitas penyimpanan yang
telah dilakukan terhadap informan PT A, PT
B, PT C dan PT D (Tabel IV).
Pengelolaan gudang merupakan faktor
yang penting dalam ketersediaan obat publik
pada era JKN. Munculnya kerusakan barang
bisa terjadi akibat kesalahan penanganan, baik
dalam bentuk kerusakan akibat proses
perpindahan antar sarana transportasi
dan antar gudang maupun akibat kesalahan
proses pengelolaan ruang penyimpanan25.
Industri farmasi memiliki dua jenis gudang
yaitu gudang pabrik yang berada di
dalam manufaktur dan gudang distributor.
Tabel III. Buffer Stock, Lead Time, dan Stock Opname
Industri
Farmasi
Buffer Stock
Waktu Tunggu (Lead Time)
Produksi
Stock Opname
PT A
1 - 3 bulan
30 hari kerja
Setiap 3 bulan
PT B
Kondisional
21 hari kerja
Setiap 6 bulan
PT C
Kondisional
7 - 30 hari kerja
Cycle count setiap
hari by system
PT D
2 - 2,5 bulan
Satibi, et al
JMPF Vol 9(1), 2019 33
Gudang pabrik dari keempat industri farmasi
sudah sesuai dengan persyaratan CPOB.
Gudang pabrik yang biasa disebut sebagai
gudang transit milik PT A akan menyalurkan
produk jadi langsung ke gudang besar
terpusat di National Distribution Center (NDC).
NDC PT A merupakan gudang pusat dari 5
manufaktur (Bandung, Medan, Watudakon,
Jakarta dan Semarang) yang terletak di
sebelah gedung manufaktur Jakarta sebelum
didistribusikan ke cabang.
Gudang di keempat industri farmasi
dapat dikatakan aman karena akses yang
dibatasi hanya untuk karyawan tertentu dan
dilengkapi sistem pengamanan, penerangan
dan HVAC yang memadai. PT B memiliki
gudang di manufaktur (pabrik) dan di
distribusi. Pertimbangan dalam pemilihan
gudang di pabrik yaitu dekat dengan fasilitas
produksi sedangkan gudang di distributor
lebih dekat pelanggan. Faktor yang
mempengaruhi berfungsi atau tidaknya suatu
gudang adalah kapasitas gudang itu sendiri.
Penentuan kapasitas gudang harus
mempertimbangkan keadaan maksimum26.
Gudang mencapai keadaan maksimum
pada saat sediaan pengemas belum dipakai,
terjadi keterlambatan pemakaian bahan,
sedangkan pesanan datang lebih cepat27.
Gudang di PT A sedang overload karena
ketidakseimbangan antara produksi dengan
penjualan sehingga perlu melakukan
perbaikan pada pemasaran untuk
memperbaiki perputaran barang dan
percepatan penjualan. PT B sering mengalami
kejadian overload ketika pabrik dinyatakan
sebagai pemenang tender. Pernah juga terjadi
overload di gudang PT D tetapi hanya
sementara dan kelebihannya segera
didistribusikan ke PBF resmi.
Sumber Daya Manusia (SDM)
merupakan variabel yang penting dalam
pengelolaan gudang. Dalam pemilihan
sumber daya manusia untuk gudang, keempat
industri farmasi sudah memiliki Standard
Operating Procedure (SOP) untuk kualifikasi
karyawan yang dibutuhkan. Diadakan
pelatihan rutin, terutama di manufaktur yaitu
melakukan pelatihan CPOB sehingga dapat
dipastikan bahwa karyawan yang ada di
keempat industri tersebut berkompeten di
bidangnya masing-masing. PT A sering
Tabel IV. Faktor Fasilitas Penyimpanan
Indikator
PT A
PT B
PT C
PT D
Bangunan
Sesuai CPOB
Sesuai CPOB
Sesuai CPOB
Sesuai CPOB
Kapasitas
4.800 pallet,
overload
1.450 pallet,
overload
14.700 pallet, tidak
overload.
2.000 pallet,
pernah
overload
SDM
Sesuai CPOB,
perekrutan
ada SOP
Sesuai CPOB,
perekrutan ada
SOP
Sesuai CPOB,
perekrutan ada
SOP
Sesuai CPOB,
perekrutan
ada SOP
Metode
penyimpanan
Tidak
membedakan
obat publik
dan non
publik
Tidak
membedakan
obat publik dan
non publik
Tidak
membedakan obat
publik dan non
publik
Tidak
membedakan
obat publik
dan non
publik
Informasi
Manual dan by
system, ada
stock opname
By system, stock
opname, dan cycle
count
By system, ada stock
opname, cycle count
By system,
ada stock
opname, cycle
count
CPOB = Cara Pembuatan Obat yang Baik; SDM = Sumber Daya Manusia; SOP = Standard
Operating Procedure
Pengendalian Persediaan, Fasilitas Penyimpanan
34 JMPF Vol 9(1), 2019
melakukan transfer knowledge antara karyawan
lama dan baru agar dapat mengatasi masalah-
masalah terkait penyimpanan. SDM dari PT B
juga dikontrol dengan ketat agar selalu sesuai
dengan standar operasional. SDM harus
memahami CPOB karena industri farmasi
harus melakukan penyimpanan produk sesuai
dengan pedoman CPOB sehingga harus
dilakukan training secara berkala. Kejadian
human error pasti ada tetapi dengan kontrol
dapat diminimalisir. Ada akses khusus bagi
karyawan gudang karena ada obat keras dan
obat injeksi yang perlu pengawasan khusus
dalam penyimpanan sehingga tidak semua
orang diperbolehkan masuk.
Metode penyimpanan obat publik di
keempat industri farmasi ini hampir sama,
tidak membedakan lokasi penyimpanan
antara obat publik dengan obat non publik
tetapi untuk proses pelayanan pemesanannya
sudah pasti berbeda karena harga obat publik
dan non publik tidak sama. Ada pemisahan
antara area penerimaan, penyimpanan,
karantina dan pengiriman dan beberapa
area yang difasilitasi pengatur suhu serta
dimonitor secara rutin. Yang membedakan
adalah dari pencatatan produk obat di
gudang. PT A dan PT B menggunakan
kombinasi antara pencatatan by system dan
manual yang saling mem-backup. Keempat
industri farmasi telah melakukan stock opname
secara berkala untuk mencocokan produk
sehingga mudah ditelusuri.
Distribusi
Fasilitas distribusi adalah sarana yang
digunakan untuk mendistribusikan atau
menyalurkan sediaan farmasi, yaitu pedagang
besar farmasi dan instalasi sediaan farmasi28.
Beberapa faktor yang mempengaruhi
ketersediaan obat, selain karena
keterlambatan pemesanan, kekosongan obat
juga dapat disebabkan juga kekosongan dari
pihak industri farmasi melalui PBF7. Berikut
adalah hasil wawancara faktor distribusi yang
telah dilakukan terhadap informan PT A, PT
B, PT C dan PT D (Tabel V).
Masalah yang terjadi dalam faktor
distribusi adalah membuat daya jangkau dan
biaya menjadi bahan pertimbangan dalam
Tabel V. Faktor Distribusi
Indikator
PBF PT A
PBF PT B
PBF PT C
PBF PT D
Lokasi
Dekat dengan
manufaktur,
daya jangkau
jadi
pertimbangan
Dekat dengan
manufaktur, daya
jangkau jadi
pertimbangan
Dekat dengan
manufaktur,
daya jangkau jadi
pertimbangan
Dekat dengan
manufaktur,
daya jangkau
jadi
pertimbangan
Biaya
Tidak
masalah,
akan tetap
dikirim
Ada minimal order
Berapapun tidak
masalah
Berapapun tidak
masalah
SDM
sesuai CPOB,
perekrutan
ada SOP
sesuai CPOB,
perekrutan ada
SOP
sesuai CPOB,
perekrutan ada
SOP
sesuai CPOB,
perekrutan ada
SOP
Metode
pendistribusian
Sesuai CPOB
Sesuai CPOB
Sesuai CPOB
Sesuai CPOB
Waktu
pengiriman
2 40 hari (ke
Papua)
Pulau Jawa paling
lama 1minggu, ke
Papua 3 bulan
Paling lama 4
hari 1 bulan (ke
Papua)
Paling lama 4
hari 1 bulan
(ke Papua)
CPOB = Cara Pembuatan Obat yang Baik; SDM = Sumber Daya Manusia; SOP = Standard
Operating Procedure
Satibi, et al
JMPF Vol 9(1), 2019 35
penyaluran obat. PT B membutuhkan minimal
order dan menolak kelebihan obat serta
memiliki waktu pengiriman yang paling lama
dikarenakan keterbatasan biaya dan
transportasi. NDC adalah gudang PBF dari PT
A Pusat. Dari semua manufaktur, akan masuk
ke NDC. Untuk pendistribusiannya, PBF PT A
memiliki 47 lokasi. Untuk lokasi PBF PT A di
Jakarta bersebelahan dengan manufaktur
sedangkan untuk di empat manufaktur
lainnya tetap dikirimkan ke Pusat setelah
transit di gudang pabrik. PBF PT B merupakan
distributor utama yang masih satu grup
dengan PT B. Untuk di Pulau Jawa, PBF PT B
menunjuk subdis-subdis dan memiliki tiga
cabang distributor yaitu di Yogyakarta,
Semarang dan Surabaya. Pengiriman barang
dilakukan berdasarkan pesanan, purchase order
dari fasilitas kesehatan ke cabang sehingga
akan dilakukan pengiriman hanya pada saat
ada pesanan dan tidak ada minimum
pemesanan maupun minimum biaya.
Pengiriman obat seperti vaksin dan narkotika
memiliki tarif yang lebih mahal dibandingkan
dengan obat lainnya karena menggunakan
jalur udara29. Meskipun demikian, biaya
distribusi tidak menjadi masalah bagi PBF PT
A, PT C dan PT D. Sementara itu, biaya
menjadi sedikit kendala bagi pendistribusian
di PBF PT B karena ada minimal pemesanan.
Perekrutan SDM dari keempat industri
farmasi di atas sama seperti di bagian gudang
dan lainnya. Ada spesifikasi yang tertulis di
dalam SOP dan diadakan pelatihan rutin
dengan harapan dapat menjalankan proses
distribusi dengan benar sehingga dapat
mengatasi masalah terkait pendistribusian30.
Jumlah SDM di PBF ini sudah cukup
memadai. Sehingga dengan SDM distribusi
yang baik tersebut, dapat mendukung
ketersediaan obat publik pada Era JKN.
Metode pendistribusian dari keempat
industri hampir sama dengan sedikit
perbedaan berdasarkan siapa yang melakukan
pesanan. Pada keempat indsutri farmasi alur
distribusi diawali dari pemesanan dari faskes
cabang, pemesanan dari cabang ke Pusat,
Pusat menyiapkan barang, lalu dilakukan
pengiriman ke daerah. Pada saat PBF PT A
membutuhkan obat dalam keadaan darurat
atau memiliki batas waktu tertentu maka
dapat dikirimkan langsung dari manufaktur.
Selama proses distribusi, keempat industri
farmasi ini tidak mengikutsertakan pengawas
selama perjalanan pendistribusian akan tetapi
pihak ekspedisi terpilih telah memberikan
jaminan terkait obat aman selama perjalanan
(suhu lingkungan terkontrol, aman dari
serangga, hama, pengerat dan kontaminasi)
sehingga layak untuk diberikan kepada
fasilitas kesehatan. Hal yang merugikan
dalam manajemen rantai pasok adalah
munculnya kerusakan barang akibat
kesalahan penanganan (mishandling), baik
dalam bentuk kerusakan akibat proses
perpindahan antarsarana transportasi dan
antargudang, maupun akibat kesalahan
proses pengelolaan ruang penyimpanan
(gudang). Tidak jarang, proses pengkerutan
rantai pasok ini juga diperparah oleh
rawannya jalur pendistribusian terutama di
daerah pelosok. Kejadian obat
tertukar/kurang bisa terjadi sehingga
menambah waktu tunggu. Penyaluran obat
sampai ke pelosok tanah air telah dilakukan
oleh keempat industri farmasi ini. Waktu
pengiriman dari setiap industri berbeda-beda
tergantung dari sarana transportasi yang
digunakannya.
KESIMPULAN
Pengendalian persediaan, fasilitas
penyimpanan dan distribusi memberikan
pengaruh pada industri farmasi dalam
mendukung ketersediaan obat pada era JKN
karena biaya distribusi harus menunggu
pemesanan mencapai minimum order agar obat
dapat disistribusikan, ketidaksesuaian antara
permintaan dan kebutuhan, fasilitas
penyimpanan overload dan pemilihan moda
transportasi yang mengakibatkan lead time
distribusi menjadi lebih panjang sehingga
meningkatkan terjadinya kekosongan obat.
UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih diucapkan kepada DIKTI
atas bantuan dana yang diberikan.
Pengendalian Persediaan, Fasilitas Penyimpanan
36 JMPF Vol 9(1), 2019
DAFTAR PUSTAKA
1. Yunarto N. Revitalisasi Obat Generik:
Hasil Uji Disolusi Obat Generik Tidak
Kalah Dengan Obat Bermerk. Media
Penelit dan Pengemb Kesehat.
2010;XX(4):198-202.
2. Patunrui KIA, Yati S. Analisis Penilaian
Financial Distress Menggunakan Model
Altman ( Z- Score ) Pada Perusahaan
Farmasi Yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Periode 2013-2015. J
Akuntansi, Ekon dan Manaj Bisnis.
2017;5(1):55-71.
3. Dristiana F, Sukmono T. Pengendalian
Persediaan Bahan Baku Obat Dengan
Menggunakan Metode EOQ
Probabilistik Berdasarkan Peramalan
Exponential Smoothing Pada. Spektrum
Ind. 2015;13(2):115-228.
4. Anwar SN. Manajemen Rantai Pasokan
(Supply Chain Management): Konsep
dan Hakikat. J Din Inform. 2011;3(4):92-
98.
5. Rianda A, Oktafani SE, Akmal I,
Khairani Z, Gilang D.P. M. Sistem
Rantai Pasok Produk Obat-Obatan. J
Optimasi Sist Ind. 2011;10(2):160-165.
6. Dwiaji A, Sarnianto P, Thabrany H,
Syarifudin M. Evaluasi Pengadaan Obat
Publik Pada JKN Berdasarkan Data e-
Catalogue Tahun 2014-2015. J Ekon
Kesehat Indones. 2016;1(1):15.
http://journal.fkm.ui.ac.id/jurnal-
eki/article/ view/1933/641.
7. Nurtantijo AN, Kuswinarti, Sunjaya
DK. Analisis Ketersediaan Obat pada
era Jaminan Kesehatan Nasional di
Apotek Wilayah Bojonegara
Kotamadya Bandung Tahun 2015. J Sist
Kesehat. 2016;1(4):165-170.
8. Mendrofa DE, Suryawati C. Analisis
Pengelolaan Obat Pasien BPJS Di
Instalasi Farmasi Rumah Sakit Panti
Wilasa Citarum Semarang. Manaj
Kesehat Indones. 2016;4(3):214-221.
9. Ali FA, Kandou GD, Umboh JML.
Analisis Pelaksanaan Rujukan Rawat
Jalan Tingkat Pertama Peserta Program
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Di
Puskesmas Siko Dan Puskesmas
Kalumata Kota Ternate Tahun 2014. J
Ilmu Kesehat Masy Unsrat. 2015;5(2):221-
237. http://ejournal.unsrat.ac.id/
index.php/jikmu/article/view/7439.
10. Carolien I, Fudholi A, Endarti D.
Evaluasi Ketersediaan Obat Sebelum
dan Sesudah Implementasi JKN pada
Puskesmas di Kabupaten Keerom
Provinsi Papua. J Manaj dan Pelayanan
Farm. 2017;7(1):30-39.
11. Gauthfa A, Kuswinarti, Sunjaya D.
Dampak Implementasi Jaminan
Kesehatan Nasional terhadap
ketersediaan Obat di Apotek Rujukan
Wilayah Cibeunying Kotamadya
Bandung Tahun 2015. J Sist Kesehat.
2016;1(4):159-164.
http://journal.unpad.ac.id/jsk_ikm/artic
le/view/10374/4736.
12. Raharni, Supardi S, Sari ID.
Kemandirian dan Ketersediaan Obat
Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN):
Kebijakan, Harga, dan Produksi Obat.
Media Litbangkes. 2018;28(4):219-228.
13. Septiadi MA. Implementasi Peraturan
Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16
Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan
System Jaminan Kesehatan Daerah di
Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi
Kasus Di Puskesmas Muara Jawa).
eJournal Ilmu Pemerintah. 2013;1(1):16-30.
14. Khariza HA. Program Jaminan
Kesehatan Nasional: Studi Deskriptif
Tentang Faktor-Faktor Yang Dapat
Mempengaruhi Keberhasilan
Implementasi Program Jaminan
Kesehatan Nasional. J Kebijak dan Manaj
Publik. 2015; 3(1):1-7.
15. Agussalim, Hermiyanti, Abd.Rahman.
Analisis Implementasi Kebijakan
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Undata Palu. J Kesehat Tadulako.
2017;3(1):62-70.
16. Honesty AS. Upaya Indonesia dalam
Menangani Pemalsuan Obat melalui
Member State Mechanism tahun 2012-
2016. J Int Relat. 2017;3(1):123-130.
Satibi, et al
JMPF Vol 9(1), 2019 37
17. Bambang P. Bab 6. Manajemen
Produksi & Operasi Industri Farmasi.
In: Manajemen Farmasi Industri.
Yogyakarta: Global Pustaka Utama;
2007.
18. Ketkar M, Vaidya OS. Developing
Ordering Policy based on Multiple
Inventory Classification Schemes. J
Procedia - Soc Behav Sci.
2014;133(Mcdm):180-188.
19. Fang Y. Pharmaceutical policy in China.
J Pharm Policy Ctries with Dev Healthc
Syst. 2017;4(4):169-191. doi:10.1007/978-
3-319-51673-8_9
20. Dzikrillah N, Purba HH, Suwazan D,
Wahjoedi N. Produk Strategi. J Tek Ind.
2016;(29):161-166.
21. Talib A, Garai A. Just in Time Approach
in Inventory Management. J Technol
Manag Bus Entrep. 2013:1-9.
22. Kemenkes. Peraturan Menteri Kesehatan
Tahun 2010 Tentang Kewajiban
Menggunakan Obat Generik Di Fasilitas
Kesehatan Pemerintah. Indonesia; 2010.
23. Santhi G, K K. Recent Review Article on
Pharmaceutical Inventory Models. Int J
PharmaTech Res. 2016;9(5).
24. Shafaat K, Hussain A, Kumar B, ul
Hasan R, Prabhat P K V. An overview:
storage of pharmaceutical products. J
Pharm Pharm Sci. 2013;2(5):2499-2515.
25. Mustamu R. Manajemen Rantai
Pasokan Industri. J Manaj dan
Kewirausahaan. 2007;9(2):99-106.
26. Abdallah AA. Global Pharmaceutical
Supply Chain: A Quality Perspective. J
Bus Manag. 2013;8(17):62-70.
27. Lachman L, Herbert AL, Joseph LK.
Teori Dan Praktek Industri Farmasi Edisi 3.
3rd ed. Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia; 2008.
28. Susandi D, Widianto T. Distribution
Requirement Planning Sediaan Obat
dan Perlengkapan Kesehatan
Konsumen/Agen PT. SBF Cirebon. J Ind
Serv. 2015;1(1):1-6.
29. Aigbogun O, Ghazali Z, Razali R. A
Framework to Enhance Supply Chain
Resilience The Case of Malaysian
Pharmaceutical Industry. J Glob Bus
Manag Res An Int J. 2014;6(3):219-228.
30. Moharana HS, Murty JS, Senapati SK,
Khuntia K. Coordination, Collaboration
and Integration for Supply Chain
Management. J Intersci Manag Rev.
2012;(22):2231-1513.
... The problem of overstock and stockout is a common problem faced by many companies in controlling inventory but it is still difficult to determine the optimal point [3]. One method that is widely used in inventory control is the Min-Max method. ...
Conference Paper
Full-text available
In inventory management, stockout and overstock are problems that always occur in the inventory system. The limitations of the method make it difficult for companies to determine the level of inventory following probabilistic inventory conditions. Ajeng Gallery is a quality bag craft company that has problems in the supply of raw materials where there is always a large stockout and overstock. The research is limited to cow leather material which is the main material based on the results of ABC analysis. This research also integrates Min-Max method which is a deterministic method to determine the level of inventory then the results will be integrated with Monte Carlo simulation which is a probabilistic method so that it can evaluate the amount of stockout and overstock that occurs. The results showed that the company no longer experienced stockout for 1 month and the amount of overstock decreased by 0.42% of the actual system.
Article
Full-text available
National Health Insurance (JKN) is a guarantee program that provides health protection to participants to obtain health care benefits and protection in meeting the basic health needs provided to everyone who pays contributions or whose contributions are paid by the government. Health insurance coverage includes promotive, preventive, curative and rehabilitative including medicines and medical devices. Since the enactment of JKN on 1 January 2014, the demand for generic drugs has greatly increased. JKN drug independence is needed in terms of drug availability, access and affordability of JKN drug.The aimed of this research is to find out the independence and availability of drugs in the JKN era. The study design was cross sectional by conducting interviews, Round Table Discussion, and tracking secondary data documents.The results of this study obtained government policies related to JKN drug price, especially generic drugs, have not fully considered the interest of community and the interest of the pharmaceutical industry, as well as drug price control policies to ensure the availability of drugs both in number and type in the JKN era, especially generic drugs that have not been optimally accessed by the public.The government needs to encourage the independence of JKN drugs, especially generic drugs that have not been fulfilled, with the development of domestic production of medicinal raw materials to support JKN, which is currently mostly imported and the price of imported raw materials continue to rise.The priority of production of medicinal raw materials based on local extractive and fermentative. Abstrak Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), merupakan program jaminan yang memberikan perlindungan kesehatan kepada peserta untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang membayar iuran atau yang iurannya dibayar oleh pemerintah. Jaminan pelayanan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat dan alat kesehatan. Sejak diberlakukannya JKN pada 1 Januari 2014, permintaan obat generik sangat meningkat pesat. Kemandirian obat JKN diperlukan dalam hal ketersediaan obat, akses, dan keterjangkauan obat JKN. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kemandirian dan ketersediaan obat era JKN. Desain penelitian adalah cross sectional, dengan melakukan wawancara, round table discussion, dan penelusuran dokumen data sekunder. Hasil penelitian diperoleh kebijakan pemerintah terkait harga obat JKN khususnya obat generik, belum sepenuhnya mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan kepentingan industri farmasi,serta kebijakan pengendalian harga obat untuk menjamin ketersediaan obat baik jumlah dan jenisnya di era JKN, khususnya obat generik, belum optimal diakses oleh masyarakat. Pemerintah perlu mendorong kemandirian obat JKN khususnya obat generik yang belum terpenuhi, dengan pengembangan produksi bahan baku obat dalam negeri untuk mendukung JKN, yang saat ini sebagian besar masih impor dan harga bahan baku impor yang terus naik. Prioritas produksi bahan baku obat yaitu berbasis sumber daya lokal, ekstraktif, dan fermentatif
Article
Full-text available
Purpose: The purpose of this paper is to investigate the vulnerabilities and the capabilities of the Malaysian Pharmaceutical manufacturing supply chain. This is the first phase of a research to develop a framework for enhancing pharmaceutical supply chain resilience. The grounded theory method was applied from the managerial perspective. Semistructured interviews were conducted with key supply chain personnel of seven Pharmaceutical companies with large manufacturing capacities in Malaysia . The findings of the survey revealed 4 dimensions of supply chain vulnerabilities (Turbulence, external pressures, sensitivity and connectivity) and 6 dimensions of supply chain capabilities (flexibility, visibility, adaptability, collaboration, reserve capacity and supplier dispersity. The survey also revealed that adapting the Halal-Toyyiban Assurance into the Pharmaceutical logistics had a mitigating effect on the supply chain vulnerabilities as well as an enhancing effect on the supply chain capabilities. Since supply chain resilience can be determined from the constructs of supply chain vulnerabilities and supply chain capabilities, the next phase of this research would explore the dimensions of HalalToyyiban Assurance that impact on Pharmaceutical supply chain resilience. The last phase would evaluate the effect of Halal-Toyyiban Assurance in Pharmaceutical logistics, towards the relationship of resilience predictor variables (capabilities and vulnerabilities) and supply chain resilience. This research provides a new understanding in the management of the Pharmaceutical supply chain as well as create critical insights for decision makers through policy formulations and guiding principles that would improve the long term global competitiveness of the pharmaceutical industry
Article
Full-text available
PT. Bayer Indonesia is a global enterprise with core competencies in health, nutrition and high-tech materials. As the core company operations, PT. Bayer Indonesia produces and markets various drugs and over-the-counter, as well as products for the agricultural industry. One of the products produced by this company are Aspirin and Calcium D Redoxon (CDR) Fortos. Material and information flows along the value-added chain becomes more dynamic. Supply Chain Management (SCM) is a method, tool, or approach to management. Demand management of PT. Bayer Indonesia is to capture information related to forecasting (forecasting), order entry, orderpromising, branch warehouse requirements. Forecasting methods used by these companies is a method of MRP (Material Requirement Planning). Supplier selection mechanism is performed by PT Bayer Indonesia is by selecting suppliers, supplier evaluation, supplier optimization, and material ordering and payment. Keywords : PT. Bayer Indonesia, Supply Chain Management, Supplier
Chapter
Full-text available
The Chinese government is implementing a systematic plan to achieve universal access to health care by 2020. One of the key pillars of this policy is to establish the National Pharmaceutical Policy. The aim is perhaps to ensure drug safety, quality, supply, and affordability. The China Food and Drug Administration have established regulatory systems to monitor the drug production process from manufacturing, distribution to safety monitoring, and medicines use. Although China has aspired to be a global manufacturer in the past decades, innovative drug development and generic medicines promotion policies are urgently needed to push China to become a true innovator in global pharmaceutical market. In China, the hospital pharmacies sell about roughly four fifths of all retail medicines sales. Economic incentive from prescribing medicines has been regarded as a factor influencing irrational and over use of drugs. In response to the rapid growth of drug prices and the ineffectiveness of previous price setting policy, the National Development and Reform Commission eliminated price ceilings in June 2015. To improve people’s access to low-cost and high-quality essential medicines, a zero-markup policy will be introduced to all public health care institutions by 2017. With the implementation of Separation of Dispensing from Prescription policy, retail pharmacy will play a much bigger role in drug supply chain. However, pharmaceutical care provision has not been a priority for routine community pharmacy practice; multiple measures are needed to improve the contribution of pharmacists to pharmaceutical care.
Article
Bertambah banyaknya pasien BPJS menyebabkan rumah sakit harus mengatur efisiensi pengeluaran untuk pasien BPJS agar keuangan rumah sakit dapat berjalan dengan baik. Pengelolaan obat BPJS di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum mengalami kendala sehingga perlu dianalisa penyebab permasalahan pengelolaan obat BPJS dan bagaimana kebijakan rumah sakit dalam mengatasi permasalahan pengelolaan obat pasein sehingga penggeluaran biaya pasien BPJS tidak membengkak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan subjek penelitian 1 direksi, 1 kepala instalasi farmasi, 1 petugas gudang, 1 tim verifikator, dan 4 orang petugas farmasi. Variabel penelitian ini adalah perencanaan obat, pengadaan obat, pendistribusian obat, pengendalian obat dan kebijakan rumah sakit. Analisis data yang digunakan content analysis yaitu pengumpulan data, reduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan obat sesuai dengan formularium rumah sakit dan fornas, perencanaan dan pengadaan berdasarkan ROP, dalam instalasi farmasi tidak membuat RPO (Rencana Pengadaan Obat), dan tidak melakukan pengelolaan persediaan dengan cara VEN-ABC. Obat BPJS memiliki lead time lebih lama dibanding obat reguler, sehingga perhitungan ROP obat BPJS dan reguler harus terpisah. Kepatuhan dokter menulis resep sesuai fornas BPJS belum 100%. Pemberian obat BPJS di rumah sakit panti wilasa citarum sesuai fornas. Direksi menentukan pemberian obat diluar fornas yang diresepkan dokter dengan mempertimbangkan apakah pasien memang membutuhkan obat tersebut dan adanya alternatif obat pengganti lain yang masuk BPJS, dan dengan melihat harga obat.Rumah sakit mengatasi perbedaan harga obat adalah dengan penghematan di bagian lain yaitu dengan mengefisienkan pengobatan, BHP, pemakaian alkes yang lebih murah. Penelitian ini merekomendasikan beberapa saran yaitu bagi rumah sakit agar membuat RKO, melakukan perhitungan analisa VEN-ABC, membuat sistem ROP baru untuk obat BPJS, dan membuat pedoman ketetapan untuk pemberian obat pasien BPJS yang diluar fornas.
Article
Tahun 2014 Pemerintah Indonesia melakukan perubahan sistem pembiayaan kesehatan yang disebut dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Salah satu faktor penting yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuan Jaminan Kesehatan Nasional adalah ketersediaan obat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi dampak perubahan sistem pembiayaan kesehatan terhadap ketersediaan obat Jaminan Kesehatan Nasional di apotek rujukan. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan grounded theory. Pengambilan data menggunakan wawancara mendalam terhadap 8 informan yang dianggap memiliki pengalaman dalam perubahan sistem pembiayaan kesehatan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret-Desember tahun 2015. Tempat yang dijadikan objek penelitian adalah 2 apotek di Wilayah Cibeunying Kotamadya Bandung. Hasil Perubahan pembiayaan kesehatan berdampak pada 4 aspek, yaitu: (1) regulasi terkait obat; (2) manajemen apotek dan BPJS Kesehatan; (3) penyediaan obat; dan (4) permintaan obat. Keempat hal tersebut kemudian berdampak kepada ketersediaan obat, yang akan mempengaruhi:(1) kepuasan peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan apotek; dan (2) keuntungan apotek.Perubahan sistem pembiayaan kesehatan dapat berdampak pada apotek yang belum disiapkan untuk berubah. Apotek akan mampu beradaptasi apabila memiliki komitmen untuk terus belajar dan memiliki sumber daya yang memadai. Kesimpulan: Dampak dari perubahan sistem pembiayaan kesehatan perlu disertai dengan kesiapan sektor pemerintah maupun swasta.Kata kunci: apotek, Jaminan Kesehatan Nasional, obat, sistem kesehatan
Article
AbstrakSejak dimulainya JKN, pengadaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) publik dilaku- kan dengan e-Purchasing melalui e-Catalogue. Didasarkan pada RKO dan HPS, penyusunan e-Catalogue dilakukan melalui proses lelang dan negosiasi harga. Rantai proses tersebut akan berdampak pada jenis (molekul) dan jumlah obat yang tayang dalam e-Catalogue maupun jumlah dan volume permintaan oleh faskes publik (e-Order).TujuanPenelitian bertujuan untuk mengevaluasi e-Order menurut kategorisasi obat, yaitu generik (OGB) dan dengan merek dagang (OMD), pada data e-Catalogue 2014-2015.MetodePada penelitian ini dilakukan pula wawancara dengan pegawai LKPP yang berwenang dalam peny- usunan e-Catalogue. Evaluasi dilakukan dengan menganalisis profil penawaran obat JKN (e-Catalogue atau RKO) dan kesenjangannya dengan permintaan oleh fasilitas kesehatan publik, baik pada kelompok OGB maupun OMD.Hasil Penelitian dan PembahasanHasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa dalam e-Catalogue, pada 2014 ditawarkan 800 item obat (50,3% OGB; 49,7% OMD) dari 73 perusahaan farmasi dan, pada 2015, sedikit menurun jadi 795 item obat (40,4% OGB; 59,6% OMD) dari 79 perusahaan farmasi. Di sisi lain, e-Order pada 2014 tercatat Rp1.199,01 miliar (71,9% OGB, 28,1% OMD) untuk 1.928,50 juta satuan obat terkecil (98,2% OGB; 1,8% OMD) dan, pada 2015, mengalami peningkatan jadi Rp3.201,44 miliar (48,4% OGB; 51,6% OMD) untuk 3.175,78 juta satuan obat terkecil (96,8% OGB; 3,2% OMD). Rerata harga OMD pada 2014 dan 2015 itu masing-masing Rp9.978,04 dan Rp15.957,70 per satuan obat terkecil, sekitar 20 sampai 30 kali lipat rerata harga satuan OGB yang hanya Rp454,86 dan Rp504,19 per satuan obat terkecil. Hasil analisis juga menunjukkan adanya kesenjangan antara RKO dan e-Order yang, menurut data kualitatif, terutama berakar dari penetapan RKO dan HPS serta penayangan e-Catalogue yang tidak memberikan cukup waktu bagi pemenang lelang untuk mempersiapkan obat dalam jumlah yang sesuai dengan komitmen, pada saat dibutuhkan oleh fasilitas kesehatan.KesimpulanGuna mengatasi masalah mendasar ini, perlu dilakukan penyempurnaan dalam penetapan RKO dan HPS serta dibuat kesepakatan terkait alur dan jadwal penyusunan e-Catalogue.
Article
This study aims to observe the financial distress assessment for pharmaceutical companies listed on the Indonesia Stock Exchange using the Altman Z-Score model. The sample is selected using purposive sampling method. Ten pharmaceutical companies were selected with the criteria listed in the Indonesia Stock Exchange (BEI) and regularly published financial reports in 2013 until 2015. Secondary data was derived from www.idx.co.id site. The results indicate that the Altman Z-Score model can be implemented in detecting the possibility of financial distress in the pharmaceutical company. Working capital to total assets and book value equity to book value of total debt are two determinant variables which is determining the decrease in Z-score value in this research. One from ten companies have the lowest value of the Z-Score and experiencing financial distress. For two years, the company is in distress zones but in the third year, the company is managed to increase the value of the company and included in the gray zones. This company must continue to strive in order to stabilize the company's financial and asset utilization to obtain maximum profit, and until it was declared as a healthy company.
Article
Maintaining a good level of quality in global supply chains is a real challenge when the level of cooperation islow between partners. In pharmaceutical supply chains, ultimate levels of coordination and quality are sought.This industry cannot afford quality issues of almost any level, which creates costly tests and validation processes.In this paper we reveal some well documented issues and recalls that took place due to imperfect aspects of thedrug supply chain. We also reveal a model to evaluate all tests based on benefits, cost and harm caused by thattest. Lastly, we present a framework used by a Jordanian pharmaceutical company in order to use the proposedmodel in a manner aligned with the organization practices. The presented framework guides organizations tofind various solutions to supply chain quality issues and select the most ideal solution based on benefits andcosts.