ArticlePDF Available

ANALISIS POTENSI DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Authors:
Article

ANALISIS POTENSI DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Abstract

According to the law number 28 year 2009 on local taxes and levies, building and land tax is 5 types namely P2 and P3. PBB P2 is the rural and urban areas, PBB P3 is the agricultural sector, fisheries, and mining. PBB P2 central tax formerly be transferred to local taxes. The regulation is effective from the beginning of 2014. Several regions had already been made since the transitional PBB P2 2012. One of the regions that conducted the transfer is in Yogyakarta. The purpose of this research was to study, analyze and concluded about potential of tax in Kabupaten Gunungkidul PBB P2 in 2014 and about the contribution of the PBB P2 in Kabupaten Gunungkidul last year until the year 2014. Based on calculations on the results of potential PBB P2 2104 year, the determination of the target and the realization of tax revenue PBB P2 in 2014 is far from the existing potential. A comparison of potential PBB P2 and the target of PBB P2 is 24,49 %, it means the determination of the target of PBB P2 is far from the existing potential. A comparison of the potential and the PBB P2 is 21,06 percent, it means the realization of tax revenue PBB P2 is far from the existing potential. In accordance with the results of the calculation of the potential research Abdullah (2012) said that when the budget income, the head of units tend to determine the target under the potential income actually. The calculation on the contribution indicate the percentage of PBB P2 in Kabupaten Gunungkidul from 2011 up to 2013 has been steadily declining. It means the role of PBB P2 or other contributions to the local revenue starting the year 2011 up to 2013 the less. This is because the realization of local revenue in Kabupaten Gunungkidul from 2011 until 2013 also rose, so as to cause the contribution of PBB P2 to local government revenue decline, although the realization of tax revenue PBB P2 increase from year 2011 up to 2013 .
130
ANALISIS POTENSI DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Fitriani Hatta
Dewi Amalia
ABSTRACT
According to the law number 28 year 2009 on local taxes and levies, building
and land tax is 5 types namely P2 and P3. PBB P2 is the rural and urban areas, PBB
P3 is the agricultural sector, fisheries, and mining. PBB P2 central tax formerly be
transferred to local taxes. The regulation is effective from the beginning of 2014.
Several regions had already been made since the transitional PBB P2 2012. One of
the regions that conducted the transfer is in Yogyakarta. The purpose of this
research was to study, analyze and concluded about potential of tax in Kabupaten
Gunungkidul PBB P2 in 2014 and about the contribution of the PBB P2 in
Kabupaten Gunungkidul last year until the year 2014. Based on calculations on the
results of potential PBB P2 2104 year, the determination of the target and the
realization of tax revenue PBB P2 in 2014 is far from the existing potential. A
comparison of potential PBB P2 and the target of PBB P2 is 24,49 %, it means the
determination of the target of PBB P2 is far from the existing potential. A
comparison of the potential and the PBB P2 is 21,06 percent, it means the
realization of tax revenue PBB P2 is far from the existing potential. In accordance
with the results of the calculation of the potential research Abdullah (2012) said that
when the budget income, the head of units tend to determine the target under the
potential income actually. The calculation on the contribution indicate the
percentage of PBB P2 in Kabupaten Gunungkidul from 2011 up to 2013 has been
steadily declining. It means the role of PBB P2 or other contributions to the local
revenue starting the year 2011 up to 2013 the less. This is because the realization of
local revenue in Kabupaten Gunungkidul from 2011 until 2013 also rose, so as to
cause the contribution of PBB P2 to local government revenue decline, although the
realization of tax revenue PBB P2 increase from year 2011 up to 2013 .
Keywords: land and building tax sector rural and urban areas (PBB P2), the
potential, the contribution of, local revenue.
PENDAHULUAN
Perpajakan merupakan salah satu bagian terpenting dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini terbukti besarnya kontribusi
penerimaan pajak dalam mendanai APBN setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2014
kontribusi pajak dalam mendanai APBN sebesar 43,56%. Berdasarkan peraturan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah,
salah satu jenis dari penerimaan pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB
131
terdapat 5 jenis yaitu P2 dan P3. PBB P2 adalah sektor pedesaan dan perkotaan, dan
PBB P3 adalah PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
PBB yang dialihkan menjadi pajak daerah hanya PBB sektor Pedesaan dan
Perkotaan (P2), sementara PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan
(P3) masih menjadi pajak pusat. Peralihan PBB P2 dari pajak pusat ke pajak daerah
tentunya memberikan peluang dan tantangan tersendiri dalam memaksimalkan
penerimaan PBB P2. Peluang yang bisa diperoleh dari peralihan PBB P2 dari pajak
pusat ke pajak daerah untuk pemerintahan kabupaten/kota sendiri adalah penerimaan
dari PBB sebesar 100% akan masuk ke pemerintah kabupaten/kota. Peluang tersebut
tentunya akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah apabila tidak
mempersiapkan diri dengan baik.
Pengelolaan potensi PBB P2 yang baik dapat membantu pemerintah daerah
untuk menetapkan target PBB P2 sesuai dengan potensi yang ada. Penetapan target
tersebut diharapkan dapat meningkatkan realisasi penerimaan PBB P2. Hal ini
ditujukan agar penerimaan pajak tersebut dapat memberikan kontribusi yang
maksimal terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Gunungkidul.
Kabupaten Gunungkidul juga merupakan salah satu daerah yang telah
melakukan persiapan peralihan PBB P2 sejak tahun 2012. Oleh karena itu, penulis
semakin tertarik untuk mengetahui seberapa besar potensi dan kontribusi dari PBB
P2 di Kabupaten Gunungkidul. Hal tersebut diharapkan agar aparat pemerintah yang
ada di Kabupaten Gunungkidul dapat mengelola dengan baik potensi PBB P2 yang
ada untuk memaksimalkan penerimaan PBB P2 di Kabupaten Gunungkidul.
Penerimaan PBB P2 yang maksimal tentunya akan memberikan kontribusi yang
maksimal pula terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Gunungkidul.
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metoda
analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metoda ini dapat membantu
pembaca untuk lebih memahami maksud dari data yang ditampilkan mengenai
variabel-variabel yang diteliti serta dapat membandingkan target dan realisasi PBB
P2. Hal ini dilakukan agar dapat mengetahui potensi dan tingkat kontribusi PBB P2
di Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan latar belakang yang ada penulis tertarik
untuk melakukan penelitian tentang analisis potensi dan kontribusi pajak bumi dan
bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Gunungkidul.
132
TINJAUAN PUSTAKA DAN HASIL-HASIL PENELITIAN TERDAHULU
Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan
terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam
arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau
bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya
pajak.
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak
atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh
orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang
meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan
adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah
dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2012
tentang pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, besarnya tarif Pajak
ditetapkan sebagai berikut:
a. 0,08% (nol koma nol delapan per seratus) untuk NJOP sampai dengan
Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
b. 0,175% (nol koma seratus tujuh puluh lima per seratus) untuk NJOP di atas
Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2012
tentang pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dasar pengenaan pajak
adalah NJOP. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
133
Pendapatan Asli Daerah
Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka
18 bahwa pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang
diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan.
Abdullah (2012) menyatakan bahwa ketika menganggarkan pendapatan, kepala
SKPD cenderung menentukan target di bawah potensi pendapatan yang sebenarnya.
Selisih antara potensi pendapatan yang sesungguhnya dengan target pendapatan yang
diusulkan oleh kepala SKPD disebut senjangan atau kesenjagan anggaran (budget
slack). Pada konsep penganggaran pendapatan digunakan asas minimal, yakni
penetuan target pendapatan sebagai batas terendah yang harus dicapai oleh unit kerja
atau pemerintah daerah. Konsep tersebut sering dikenal dengan istilah under
estimated untuk pendapatan.
Potensi
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2011: 1096), potensi adalah
kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan,
kesanggupan, daya. Perhitungan potensi ditujukan agar pemerintah Kabupaten
Gunungkidul dapat menentukan target penerimaan PBB P2 dengan tepat. Hal ini
diharapkan dengan pemahaman yang baik mengenai potensi dari PBB P2,
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dapat meralisasikan target penerimaan PBB P2
dengan maksimal.
Kontribusi
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2011: 730), pengertian kontribusi
adalah sumbangan. Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan
pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Kontribusi yang
dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan PBB
134
P2 terhadap besarnya penerimaan pendapatan asli daerah yang diperoleh oleh
Kabupaten Gunungkidul.
Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu
Penelitian Sucipto (2013) tentang potensi PBB P2 di Kota Yogyakarta tahun
2012 adalah sebesar Rp45.705.243.283. Jika melihat target penerimaan PBB P2
tahun 2012 yaitu sebesar Rp32.000.000.000 maka dapat diketahui bahwa target
penerimaan PBB P2 tahun 2012 adalah sebesar 70,01% dari potensi PBB P2 Kota
Yogyakarta. Selisih potensi dan target yang cukup besar ini menandakan bahwa
target PBB P2 yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta belumlah optimal
dan masih bisa ditingkatkan. Jika membandingkan realisasi penerimaan PBB P2
tahun 2012 yaitu sebesar Rp44.116.129.388 dengan besarnya potensi PBB P2 Kota
Yogyakarta tahun 2012 sebesar Rp45.705.243.283 maka dapat diketahui bahwa
realisasi penerimaan PBB P2 Kota Yogyakarta tahun 2012 adalah sebesar 96,52%.
Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBB P2 tahun 2012 sudah hampir
maksimal sesuai dengan besar potensi PBB P2 yang ada di Kota Yogyakarta. Target
dan realisasi penerimaan PBB P2 tahun 2012 juga mengalami peningkatan dari tahun
sebelumnya.
Kharisma (2013) penerimaan PBB dalam kurun waktu empat tahun dari tahun
2008-2011 terus mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2009. Namun, dari
target yang diberikan kepada KPP Pratama Manado sudah terealisasikan secara
efektif. PBB di KPP Pratama Manado dinilai sudah efektif karena persentasenya di
atas 90%. Hasil penelitian adalah Kontribusi PBB dari data empat tahun terakhir
tahun 2008-2011 yaitu persentase rata-rata 5%, kecuali pada tahun 2010 yaitu 6%.
Penelitian ini memiliki metoda yang sama yaitu metoda deskriptif dan memiliki
metoda analisis data yaitu analisis kontribusi.
Hasil penelitian Indah (2013) menunjukkan bahwa pelaporan PBB yang
dilakukan oleh DPPKAD di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah dilakukan dengan
baik. Mekanisme sudah terselesaikan sebelum tanggal jatuh tempo dan dapat
dilaporkan ke pusat dengan target pencapaian 100%. Kontribusi PBB terhadap
pendapatan daerah dari tahun 2008-2012 berdasarkan pengukuran kinerja sudah
135
memberikan kontribusi positif yang terus meningkat. Penelitian ini memiliki metoda
analisis data yaitu analisis kontribusi.
METODA PENELITIAN
Objek Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gunungkidul. Objek penelitian dalam
penelitian ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan
(PBB P2). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui potensi dan kontribusi dari
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Gunungkidul.
Sumber Data
Data sekunder dalam penelitian ini adalah tabel target dan realisasi
penerimaan pajak di DPPKAD Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2011 sampai
tahun 2013. Instansi yang terkait adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Kabupaten Gunungkidul, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten
Gunungkidul, dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(DPPKAD) Kabupaten Gunungkidul.
Definisi Operasional dan Pengukuran
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui potensi dan kontribusi PBB P2
terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Gunungkidul. Berikut ini penjelasan
definisi dan pengukurannya:
1. Potensi PBB P2 adalah besarnya kemampuan suatu wilayah untuk menghasilkan
PBB P2 dan memiliki kemungkinan untuk dikembangkan di Kabupaten
Gunungkidul. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung potensi PBB P2 yaitu
dengan cara sebagai berikut (Mardiasmo, 2002: 268):
Keterangan:
PBB P2 : Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan.
Tarif Pajak : Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 26
Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Potensi PBB P2 = Tarif pajak x [NJOPKP]
136
Perkotaan, tarif pajak Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebagai
berikut:
1) 0,08% untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,-
2) 0,175% untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,-
Tarif pajak PBB P2 Kabupaten Gunungkidul akan dikelompokkan sebagai
berikut:
1) Kelompok I, tarif 0,08% untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000.
2) Kelompok II, tarif 0,0175% untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000.
Sebelum menghitung besarnya potensi PBB P2 di Kabupaten Gunungkidul,
berikut ini adalah tahapan yang dilakukan untuk mengetahui potensi PBB P2
(dalam Adi, 2013):
a. Menghitung total luas Wilayah Potensi Pajak (WPP) di Kabupaten
Gunungkidul. Rumus untuk menghitung total luas wilayah potensi pajak
sebagai berikut:
b. Melihat data rekap realisasi berdasarkan NJOP dari DPPKAD Kabupaten
Gunungkidul untuk mengetahui jumlah wajib pajak dan besar NJOP.
3) Menghitung NJOP rata-rata Kabupaten Gunungkidul dengan
menggunakan rumus sebagai berikut:
4) Menghitung NJOP Bumi yaitu dengan rumus:
5) Menghitung NJOP bangunan yaitu dengan rumus:
c. Menghitung besarnya NJOPTKP di Kabupaten Gunungkidul.
d. Menghitung besarnya NJOPKP di Kabupaten Gunungkidul.
e. Menghitung besarnya potensi PBB P2.
NJOP rata-rata =
∑ NJOP rata-rata per Kecamatan
N
NJOP Bumi = Luas WPP x NJOP rata-rata
NJOP Bangunan = Total NJOP Bangunan x Persentase WP
137
Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)
ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib
pajak. NJOPKP adalah nilai jual objek pajak kena pajak, yaitu besaran nilai
yang akan dikenai pajak (Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor
26 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan).
2. Kontribusi
Menurut Mahmudi (2007: 131), rasio ini bermanfaat untuk mengetahui
tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah. Rasio
ini dihitung dengan cara membandingkan penerimaan daerah dari hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan total penerimaan
pendapatan asli daerah. Rasio kontribusi PBB P2 dianggap baik apabila rasio ini
minimal 1 atau 100%. Semakin besar rasio ini maka semakin baik.
Rasio kontribusi ini untuk mengetahui seberapa besar kontribusi PBB P2
terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Gunungkidul, maka digunakan rumus
sebagai berikut, Mahmudi (2007: 131):
Besarnya persentase hasil perhitungan menunjukkan seberapa besar
kontribusi PBB P2 terhadap PAD. Semakin besar persentase kontribusi yang
diperoleh menunjukkan semakin besar pula peranan PBB P2 terhadap PAD.
Begitu juga sebaliknya, semakin kecil persentase kontribusi yang diperoleh
menunjukkan semakin kecil pula peranan PBB P2 terhadap PAD di Kabupaten
Gunungkidul.
TEKNIK ANALISIS DATA
Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah metoda analisis deskriptif
kuantitatif. Penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kuantitatif berupa
pengumpulan dan pengukuran data yang berbentuk angka. Menurut Cooper (2006:
172) studi deskriptif yang paling sederhana berhubungan dengan pertanyaan atau
hipotesis yang bervariasi tunggal. Hal ini membuat peneliti mempertanyakan tentang
atau menyatakan suatu tentang, ukuran, bentuk, distribusi, atau eksistensi suatu
variabel. Menurut Kuncoro (2009: 12) penelitian deskriptif meliputi pengumpulan
Kontribusi PBB P2 =
Realisasi Penerimaan PBB P2
x 100%
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
138
data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari
subjek penelitian.
HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Perhitungan Potensi
Berdasarkan cara perhitungan yang telah dijabarkan sebelumnya, berikut ini
adalah cara perhitungan potensi:
1. Deskripsi Luas Wilayah Potensi Pajak
Diketahui bahwa dari 1.485.360.000 m2 total luas wilayah Kabupaten
Gunungkidul, yang menjadi wilayah potensi pajak di Kabupaten Gunungkidul adalah
sebesar 78.650.000 m2. Berdasarkan perhitungan dapat dilihat bahwa dari 18
Kecamatan yang ada di Kabupaten Gunungkidul, luas wilayah potensi pajak yang
paling besar berasal dari Kecamatan Semin yaitu sebesar 19.430.000 m2 dengan luas
wilayah 78.920.000 m2. Setelah itu ada Kecamatan Gedangsari dengan luas wilayah
potensi pajak sebesar 13.040.000 m2 dan luas wilayahnya sebesar 68.140.000 m2.
Kemudian setelah itu ada Kecamatan Playen, Ngawen, Ponjong, Karangmojo,
Nglipar, Playen, Semanu, Purwosari, Wonosari, Paliyan, Panggang, Tanjungsari,
Girisubo, Saptosari, Rongkop, dan terakhir Tepus.
Tabel 1
Deskripsi Luas Wilayah Potensi Pajak Di Kabupaten Gunungkidul
Tarif
(%)
Wajib Pajak
(Orang)
Persentase WP (%)
(a)
Luas WPP (m2)
(c)=(a)*(b)
Kelompok I
578.711
99,96
78.618.540
Kelompok II
255
0,04
31.460
Total
578.966
100
78.650.000 (b)
Sumber: Data sekunder (2015), diolah.
Berdasarkan tabel 1, tarif NJOP sebesar 0,08% dengan wajib pajak 578.711
orang memiliki luas wilayah potensi pajak sebesar 78.618.540 m2. Tarif NJOP
sebesar 0,175 dengan wajib pajak 255 orang memiliki luas potensi pajak 31.460 m2.
2. Klasifikasi Tarif Pajak dan Jumlah Wajib Pajak
Persentase wajib pajak diperoleh dengan cara mengklasifikasikan tarif pajak dan
jumlah wajib pajak berdasarkan nilai jual objek pajak yang telah ditetapkan di
139
Kabupaten Gunungkidul. Hasil persentase tersebut diperoleh dengan cara
membandingkan wajib pajak berdasarkan klasifikasi nilai jual objek pajak yang telah
ditetapkan dengan total seluruh wajib pajak yang terdaftar di DPPKAD Kabupaten
Gunungkidul. Setelah itu, hasil perbandingan tersebut kemudian dikalikan 100%.
Tarif NJOP Kabupaten Gunungkidul ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan Perkotaan.
Tabel 2
Klasifikasi Tarif Pajak dan Jumlah WP Berdasarkan NJOP
NJOP
(Rp)
Tarif
(%)
Wajib Pajak (Orang)
(a)
Persentase WP (%)
(c)=(a) : (b) *100%
0-1.000.000.000
Kelompok I
578.711
99,96
>1.000.000.000
Kelompok II
255
0,04
Total
578.966 (b)
100
Sumber: Data sekunder (2015), diolah.
Berdasarkan tabel 2, tarif pajak dan jumlah wajib pajak diklasifikasikan
berdasarkan nilai jual objek pajak yang ada di Kabupaten Gunungkidul. NJOP Rp0
sampai dengan Rp1.0000.000.000 dengan tarif pajak sebesar 0,08% memiliki jumlah
wajib pajak 578.711 orang dengan persentase wajib pajak 99,96%. NJOP di atas
Rp1.000.000.000 dengan tarif pajak sebesar 0,175% memiliki wajib pajak 255 orang
dengan persentase wajib pajak 0,04%.
3. NJOP rata-rata Kabupaten Gunungkidul
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gunungkidul, Nilai Jual Objek
Pajak rata-rata di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Gunungkidul sebesar
Rp979.000.
4. NJOP Bumi
Nilai jual objek pajak bumi di Kabupaten Gunungkidul diperoleh dengan cara,
luas wilayah potensi pajak yang telah diklasifikasikan sesuai dengan tarif pajak
kemudian dikalikan dengan nilai jual objek pajak rata-rata di Kabupaten
Gunungkidul yaitu sebesar Rp979.000. NJOP Bumi yang dirinci berdasarkan besar
tarif yang dikenakan dan jumlah WP:
140
Tabel 3
NJOP Bumi Di Kabupaten Gunungkidul
Tarif
(%)
Wajib
Pajak
(Orang)
Luas WPP (m2)
(a)
NJOP rata-rata (Rp)
(b)
NJOP Bumi (Rp)
(c)=(a)*(b)
Kelompok I
578.711
78.618.540
979.000
76.967.550.660.000
Kelompok II
255
31.460
979.000
30.799.340.000
Total
578.966
78.650.000
76.998.350.000.000
Sumber: Data sekunder (2015), diolah.
Berdasarkan hasil perhitungan tabel 3, dapat diketahui bahwa tarif pajak
sebesar 0,08% dengan luas wilayah potensi pajak 78.618.540 m2 memiliki nilai jual
objek pajak bumi sebesar Rp76.967.550.660.000. Tarif pajak sebesar 0,175% dengan
luas wilayah potensi pajak 31.460 m2 memiliki nilai jual objek pajak bumi sebesar
Rp30.799.340.000. Total nilai jual objek pajak bumi di Kabupaten Gunungkidul
sebesar Rp76.998.350.000.000.
5. NJOP Bangunan
Berdasarkan data yang diperoleh dari DPPKAD Kabupaten Gunungkidul, nilai
jual objek pajak bangunan Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp713.417.262.040.
Tabel 4
NJOP Bangunan
Tarif
(%)
Wajib Pajak
(Orang)
Persentase WP (%)
(a)
NJOP Bangunan (Rp)
(c)=(a)*(b)
Kelompok I
578.711
99,96
713.131.895.135
Kelompok II
255
0,04
285.366.905
Total
578.966
100
713.417.262.040 (b)
Sumber: Data sekunder (2015), diolah.
Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4, NJOP bangunan sebesar
Rp713.131.895.135 diperoleh dari hasil perkalian persentase wajib pajak 99,96%
dengan NJOP Bangunan Rp713.417.262.040. NJOP bangunan sebesar
Rp285.366.905 diperoleh dari hasil perkalian persentase wajib pajak 0,04% dengan
NJOP Bangunan Rp713.417.262.040.
6. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)
NJOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga
objek pajak yang tidak dikenakan pajak. NJOPTKP yang telah ditetapkan di
Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp10.000.000 per wajib pajak. Penetapan tersebut
141
sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2012
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan. Nilai jual objek pajak tidak
kena pajak diperoleh dengan cara, wajib pajak diklasifikasikan berdasarkan tarif
NJOP kemudian dikalikan dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak per wajib
pajak.
Tabel 5
Perhitungan NJOPTKP Dirinci Berdasarkan Besar Tarif
Tarif
(%)
Wajib Pajak (Orang)
(a)
NJOPTKP per WP (Rp)
(b)
NJOPTKP (Rp)
(c)=(a)*(b)
Kelompok I
578.711
10.000.000
5.787.110.000.000
Kelompok II
255
10.000.000
2.550.000.000
Total
578.966
5.789.660.000.000
Sumber: Data sekunder (2015), diolah.
Berdasarkan perhitungan NJOPTKP dari tabel 5, dapat diketahui bahwa tarif
NJOP sebesar 0,08% dengan wajib pajak 578.711 orang memiliki NJOPTKP
Rp5.787.110.000.000. Tarif NJOP sebesar 0,175% dengan wajib pajak 255 orang
memiliki NJOPTKP Rp2.550.000.000.
7. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak (NJOPKP)
Tabel 6
Perhitungan NJOPKP Dirinci Berdasarkan Besar Tarif
Tarif
(%)
NJOP Bumi (Rp)
(a)
NJOP Bangunan (Rp)
(b)
NJOPTKP (Rp)
(c)
NJOPKP (Rp)
(d)=(a+b)-(c)
Kelompok I
76.967.550.660.000
713.131.895.135
5.787.110.000.000
71.893.572.555.135
Kelompok II
30.799.340.000
285.366.905
2.550.000.000
28.534.706.905
Total
76.998.350.000.000
713.417.262.040
5.789.660.000.000
71.922.107.262.040
Sumber: Data sekunder (2015), diolah.
Berdasarkan hasil perhitungan NJOPKP pada tabel 6, tarif NJOP sebesar 0,08%
memiliki NJOPKP sebesar Rp71.893.572.555.135. Tarif NJOP sebesar 0,175%
memiliki NJOPKP sebesar Rp28.534.706.905.
8. Potensi PBB P2 Kabupaten Gunungkidul
Perhitungan potensi ditujukan agar pemerintah Kabupaten Gunungkidul dapat
menentukan target penerimaan PBB P2 dengan tepat sesuai dengan potensi yang ada.
Hal ini diharapkan agar dengan potensi tersebut Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
dapat meralisasikan target penerimaan PBB P2 dengan maksimal. Menghitung
142
besarnya potensi PBB P2 menggunakan rumus sebagai berikut (Mardiasmo, 2001:
240):
Tabel 7
Perhitungan Potensi PBB P2 Di Kabupaten Gunungkidul
Tarif (%)
(a)
NJOPKP (Rp)
(b)
Potensi PBB P2
(c)=(a)*(b)
0,08
71.893.572.555.135
57.514.858.044
0,175
28.534.706.905
49.935.737
Total
71.922.107.262.040
57.564.793.781
Sumber: Data sekunder (2015), diolah.
Berdasarkan hasil perhitungan potensi PBB P2 di Kabupaten Gunungkidul pada
tabel 7, dapat diketahui bahwa tarif NJOP 0,08% dengan NJOPKP
Rp71.893.572.555.135 memiliki potensi sebesar Rp57.514.858.044. Tarif NJOP
0,175% dengan NJOPKP Rp28.534.706.905 memiliki potensi sebesar Rp49.935.737.
Total potensi PBB P2 Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2014 Rp57.564.793.781.
a. Perbandingan potensi dan target penerimaan PBB P2
Berdasarkan tabel 5.10, perhitungan potensi PBB P2 di Kabupaten
Gunungkidul sebesar Rp57.564.793.781. Hal ini menunjukkan bahwa jika
dibandingkan dengan target penerimaan PBB P2 Kabupaten Gunungkidul pada
tahun 2014 yaitu Rp 14.100.000.000, maka persentase potensinya hanya sebesar
24,49%. Hasil perhitungan menunjukkan target penerimaan PBB P2 Kabupaten
Gunungkidul yang ditetapkan tahun 2014 masih jauh dari potensi yang ada.
b. Perbandingan potensi dan realisasi penerimaan PBB P2
Berdasarkan data yang diperoleh dari DPPKAD Kabupaten Gunungkidul
realisasi penerimaan PBB P2 Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2014 sebesar
Rp12.122.565.337. Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan hasil perhitungan
potensi sebesar Rp57.564.793.781, maka akan menunjukkan persentase potensi
sebesar 21,06%. Hal ini menunjukkan realisasi penerimaan PBB P2 Kabupaten
Gunungkidul pada tahun 2014 masih kurang jika dibandingkan dengan potensi
yang ada. Oleh karena itu, diharapkan pada tahun selanjutnya para aparat pemda
bisa meningkatkan target penerimaan PBB P2 di Kabupaten Gunungkidul sesuai
Potensi PBB P2 = Tarif pajak x NJOPKP
143
-
20.000.000.000
40.000.000.000
60.000.000.000
Potensi PBB P2 Target PBB P2 Realisasi PBB P2
dengan potensi yang ada agar realisasi penerimaan PBB P2 bisa lebih maksimal
dan sesuai dengan potensi yang ada.
Lebih jelasnya, berikut ini adalah grafik 1 yang menunjukkan perbandingan
potensi PBB P2 terhadap target dan realisasi PBB P2 di Kabupaten Gunungkidul
pada tahun 2014:
Grafik 1
Perbandingan Potensi dengan Target dan Realisasi PBB P2
Berdasarkan hasil perhitungan dan grafik 1, menunjukkan bahwa penetapan
target dan realisasi PBB P2 masih jauh dari potensi PBB P2 yang ada. Penetapan
target penerimaan PBB P2 pada tahun 2014 masih belum maksimal, padahal aparat
Pemda Kabupaten Gunungkidul bisa lebih meningkatkan lagi target penerimaan PBB
P2.
Hasil perhitungan tersebut sesuai dengan penelitian (Abdullah, 2012) yang
menyatakan bahwa ketika menganggarkan pendapatan, kepala SKPD cenderung
menentukan target di bawah potensi pendapatan yang sebenarnya. Selisih antara
potensi pendapatan yang sesungguhnya dengan target pendapatan yang diusulkan
oleh kepala SKPD disebut senjangan atau kesenjangan anggaran (budget slack).
Diharapkan pada tahun selanjutnya aparat pemda Kabupaten Gunungkidul bisa
meningkatkan taget penerimaaan PBB P2 agar realisasi PBB P2 bisa maksimal
sesuai dengan potensi yang ada. Peningkatan realisasi PBB P2 juga akan berdampak
pada meningkatnya kontribusi PBB P2 terhadap PAD Kabupaten Gunungkidul.
144
Perhitungan Kontribusi
Tabel 8
Perhitungan Kontribusi PBB P2
Di Kabupaten Gunungkidul
Tahun
Realisasi PBB P2
(Rp)
Realisasi PAD
(Rp)
Kontribusi
(%)
2011
8.872.512.780
54.462.418.772
16,3
2012
9.253.321.043
67.050.781.893
13,8
2013
10.436.886.053
83.427.447.822
12,5
Sumber: Data sekunder (2015), diolah.
Berdasarkan perhitungan kontribusi PBB P2 terhadap PAD di Kabupaten
Gunungkidul pada tabel 8, dapat diketahui bahwa pada tahun 2011 kontribusi PBB
P2 sebesar 16,3%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kontribusi PBB P2 terhadap
PAD Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2011 masih kecil, artinya pada tahun
tersebut PBB P2 belum maksimal dalam memberikan sumbangan terhadap PAD
Kabupaten Gunungkidul. Tahun 2012 kontribusi PBB P2 sebesar 13,8%, artinya
kontribusi PBB P2 terhadap PAD Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2012 masih
kecil. Angka tersebut jika dibandingkan dengan tahun 2011, persentase kontribusi
PBB P2 tahun 2012 menurun sebanyak 2,5%. Kemudian untuk tahun 2013,
kontribusi PBB P2 terhadap PAD Kabupaten Gunungkidul sebesar 12,5%. Artinya
kontribusi PBB P2 masih kecil atau belum maksimal. Dibandingkan dengan tahun
2012, kontribusi PBB P2 pada tahun 2013 menurun sebesar 1,3%.
Berdasarkan tabel tersebut, tingkat kontribusi PBB P2 mulai tahun 2011
sampai dengan tahun 2013 terus mengalami penurunan. Artinya peranan atau
sumbangan PBB P2 terhadap pendapatan asli daerah masih kecil. Hal ini disebabkan
karena realisasi pendapatan asli daerah di Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2011
sampai dengan tahun 2013 juga meningkat, sehingga menyebabkan kontribusi PBB
P2 terhadap PAD menurun, walaupun realisasi penerimaan PBB P2 meningkat dari
tahun 2011 sampai dengan 2013.
SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya
mengenai analisis potensi dan kontribusi PBB P2 di Kabupaten Gunungkidul, berikut
ini adalah simpulan dari peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang ada:
145
1. Potensi PBB P2 di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2014 sebesar
Rp57.564.793.781.
2. Tahun 2011 kontribusi PBB P2 terhadap PAD di Kabupaten Gunungkidul
sebesar 16,3%. Tahun 2012 kontribusi PBB P2 sebesar 13,8%. Tahun 2013,
kontribusi PBB P2 terhadap PAD Kabupaten Gunungkidul sebesar 12,5%. Hasil
perhitungan tingkat kontribusi PBB P2 terhadap pendapatan asli daerah di
Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 terus
mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena realisasi pendapatan asli daerah
di Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 juga
meningkat, sehingga menyebabkan kontribusi PBB P2 terhadap PAD menurun.
Terdapat beberapa hambatan yang ditemui peneliti selama melakukan riset ini
yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian berikutnya agar
mendapatkan hasil yang lebih baik lagi:
1. Data realisasi penerimaan PBB P2 pada tahun 2014 masih bersifat sementara.
Laporan realisasi penerimaan PBB P2 baru selesai diaudit pada bulan Agustus
2015.
2. Data tentang rincian luas wilayah tanah dan/atau bangunan yang dapat
dikenakan PBB P2 di Kabupaten Gunungkidul tidak ada, sehingga dalam
penelitian ini, besarnya potensi dihitung berdasarkan total luas wilayah
Kabupaten Gunungkidul dikurangi dengan luas wilayah untuk RTHP atau bukan
merupakan objek pajak bumi dan banguan sektor perdesaan dan perkotaan. Hal
ini belum menggambarkan besarnya potensi PBB P2 di Kabupaten Gunungkidul
secara akurat.
Berdasarkan simpulan dan keterbatasan yang telah dikemukakan, peneliti
menyarankan halhal sebagai berikut:
1. Aparat pemerintah daerah sebaiknya menaikkan lagi target penerimaan PBB
P2 sesuai dengan potensi yang ada pada tahun selanjutnya. Hal ini bertujuan
agar realisasi penerimaan PBB P2 pada tahun selanjutnya lebih maksimal.
2. Pemda Kabupaten Gunungkidul sebaiknya memenuhi kelengkapan pendataan
mengenai objek pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Gunungkidul untuk
meningkatkan target PBB P2 di tahun selanjutnya.
146
3. Meningkatkan kegiatan pendataan guna kelengkapan data mengenai Ruang
Terbuka Hijau Publik (RTHP). Sebaiknya data mengenai RTHP diperbaharui
setiap tahun.
4. Penetapan target penerimaan PBB P2 di Kabupaten Gunungkidul sebaiknya
didasarkan pada besarnya potensi luas wilayah tanah dan/atau bangunan yang
dapat dikenai pajak sehingga akan lebih memacu untuk menghasilkan PAD
yang lebih besar.
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Syukry. 2012. Analisis Varian Anggaran Pemerintah Daerah: Penjelasan
Empiris dari Perspektif Keagenan. Didapatkan:
https://www.academia.edu/9531618/ANALISIS_VARIAN_ANGGARAN_P
EMERINTAH_DAERAH_Penjelasan_Empiris_dari_Perspektif_Keagenan
[30 Mei 2015].
Sucipto, Adi. 2013. Analisis Potensi PBB P2 di Kota Yogyakarta. Yogyakarta:
Universitas Ahmad Dahlan.
Atmasari, Nina. 2014. Harian Jogja [Online]. Didapatkan:
file:///D:/kuliah/data%20skripsi/Harian%20Jogja%20%20%20Tunggakan%2
0PBB%20di%20Gunungkidul%20Ada%20yang%20Mandeg%20di%20Peran
gkat%20Desa%20- 0pajak% 20bumi% 20bangunan% 20gunungkidul%
20penyebab% 20tunggakan% 20pbb% 20tunggakan% 20PBB%
20gunungkidul% 20-Jogjapolitan.htm [14 November 2014].
Cooper dan Wiliam. 1996. Metode Penelitian Bisnis. Edisi 5. Jakarta: Erlangga.
Cooper, Donald. 2006. Metode Riset Bisnis Jilid 1. Jakarta: PT Media Global
Edukasi.
Halim, Abdul. 2004. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: AMP YKPN.
Halim, Abdul. 2012. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
http://kamusbahasaindonesia.org/potensi/miripKamusBahasaIndonesia.org[11 Maret
2015].
Indah. 2013. Analisis Pelaporan dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan pada
Dinas PPKAD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Manado: Universitas Sam
Ratulangi. Didapatkan: http: //ejournal. unsrat.ac.id/ index.php/ emba/ article/
view/3401 [26 Maret 2015].
147
Departemen Pendidikan Nasional. 2011. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi
Keempat. 2011. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
Kharisma. 2013. Analisis Efektivitas dan Kontribusi PBB terhadap Penerimaan Pajak
di KPP Pratama Kota Manado. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
Didapatkan: http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1737 [26
Maret 2015].
Kuncoro, Mudrajad. 2009. Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi. Jakarta: Erlangga.
Mahmudi. 2007. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta:
Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Mardiasmo. 2002. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset.
Media Keuangan Vol. V No. 40/Desember/2010. Hal. 8. Didapatkan: file:///Page
%208%20 - % 20mk %20 desember % 202010.htm[6 Januari 2015].
Munawir. 1998. Pokok-pokok Perpajakan. Yogyakarta: Liberty.
Pedoman Umum Pengelolaan yang Dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan
Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Resmi, Siti. 2014. Perpajakan. Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
Situs resmi Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Gunungkidul. Didapatkan:
http://humasprotokol-gunungkidul.org/halkategori-48-5.html [14>November
2014]
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Jakarta.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Jakarta.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah
Waluyo dan Wirawan. 2000. Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
Wikipedia. Didapatkan: file:///D:/kuliah/data%20 skripsi/Kabupaten%20
Gunungkidul%20-%20 Wikipedia%20 bahasa%20 Indonesia,%20
ensiklopedia%20bebas.htm [ 14>November 2014].
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Conference Paper
Full-text available
Penentuan target penerimaan dan pengalokasian sumberdaya ke dalam belanja mengandung masalah keagenan (Abdullah, 2012; Fozzard, 2001; Halim, 2001; Smith & Bertozzi, 1998) berupa senjangan anggaran (budget slack), sehingga dibutuhkan penjelasan empiris bagaimana bentuk hubungan diantara kedua komponen anggaran ini (Marlowe, 2009). Besaran senjangan anggaran ex-post dapat dilihat dari selisih anggaran (budget variances). Studi ini menemukan bahwa varian pendapatan berpengaruh terhadap varian belanja yang dihitung dari selisih antara anggaran awal (APBD murni) dengan anggaran perubahan (APBD-P), sedangkan untuk varian APBD perubahan dan APBD realisasi tidak demikian. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan anggaran mempunyai kandungan informasi yang penting tentang self-interest dari budget actors dalam penganggaran daerah, yang selama ini bersifat tersembunyi (latent). Kata-kata Kunci: Masalah keagenan, penganggaran, APBD, varian pendapatan, varian belanja, moral hazard.
Analisis Potensi PBB P2 di Kota Yogyakarta
  • Adi Sucipto
Sucipto, Adi. 2013. Analisis Potensi PBB P2 di Kota Yogyakarta. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
  • Wiliam Cooper Dan
Cooper dan Wiliam. 1996. Metode Penelitian Bisnis. Edisi 5. Jakarta: Erlangga.
  • Abdul Halim
Halim, Abdul. 2004. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: AMP YKPN.
Analisis Pelaporan dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas PPKAD Kabupaten Kepulauan Sangihe
  • Indah
Indah. 2013. Analisis Pelaporan dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas PPKAD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Manado: Universitas Sam Ratulangi. Didapatkan: http: //ejournal. unsrat.ac.id/ index.php/ emba/ article/ view/3401 [26 Maret 2015].
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Keempat
  • Nasional Departemen Pendidikan
Departemen Pendidikan Nasional. 2011. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Keempat. 2011. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
Analisis Efektivitas dan Kontribusi PBB terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Kota Manado
  • Kharisma
Kharisma. 2013. Analisis Efektivitas dan Kontribusi PBB terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Kota Manado. Manado: Universitas Sam Ratulangi. Didapatkan: http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1737 [26 Maret 2015].
Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
  • Mahmudi
Mahmudi. 2007. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset
  • Mardiasmo
Mardiasmo. 2002. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset.
Pokok-pokok Perpajakan
  • Munawir
Munawir. 1998. Pokok-pokok Perpajakan. Yogyakarta: Liberty.