BookPDF Available

HANDBOOK PEMERINTAHAN DAERAH

Authors:

Abstract

Kebijakan otonomi daerah di Indonesia yang berjalan sejak kemerdekaan Indonesia, banyak mengalami perubahan paradigma. Paradigma pelimpahan urusan pemerintahan yang tepat diterapkan di Indonesia, masih belum menemukan posisi yang tepat. Tarik menarik urusan pemerintahan antara pusat dan daerah banyak ditentukan oleh kepentingan politik. Belum nyamannya posisi “bandul otonomi daerah” menandakan bahwa belum sepakatnya para ahli mengenai kebijakan desentralisasi di Indonesia. Belum terbentuknya paradigma yang dianggap tepat, tentunya dapat menganggu perkembangan daerah-daerah di Indonesia, dan hal ini juga dapat berpengaruh pada perkembangan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara menyeluruh. Dapat dipahami bahwa memang tidak ada sesuatu yang sempurna dari kebijakan yang dibuat suatu rezim pemerintahan, namun setidaknya diperlukan pemikiran bersama dari para cendikia untuk perkembangan daerah-darah di Indonesia, sehingga diperlukan kebijakan otonomi daerah yang dapat dilengkapi dengan kebijakan turunannya dengan cepat sehingga pemerintah daerah dapat menerapkannya dengan baik. Tentunya pula diperlukan dukungan dari para cendikia untuk memberikan solusi permasalahan dalam penerapan otonomi daerah. Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai paradigma kebijakan otonomi daerah tersebut, kebijakan tersebut harus tetap dilaksanakan sebagai penerapan hasil kesepakatan kepentingan politik di masa kini, maka dari itu buku dengan judul Handbook Pemerintahan Daerah ini memperjelas kebijakan otonomi daerah, hubungan pemerintahan pusat dan daerah, penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, berserta sejarah pemerintahan daerah.
A preview of the PDF is not available
... Di masa globalisasi saat ini dituntut penyelenggaraan pemerintahan yang efektivitas, efesien, demokratis, bersih bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta menjadi perioritas utama bagi rakyat dan pemerintahan Indonesia. Kebijakan pemberian tunjangan jabatan atau tunjangan kinerja pegawai yang meningkatkan jumlah pendapatan mereka dari yang sebelumnya belum dapat menurunkan tingkat korupsi yang diharapkan (Setiawan;2018). Seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pemerintahan yang menyebabkan perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). ...
... Di masa globalisasi saat ini dituntut penyelenggaraan pemerintahan yang efektivitas, efesien, demokratis, bersih bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta menjadi perioritas utama bagi rakyat dan pemerintahan Indonesia. Kebijakan pemberian tunjangan jabatan atau tunjangan kinerja pegawai yang meningkatkan jumlah pendapatan mereka dari yang sebelumnya belum dapat menurunkan tingkat korupsi yang diharapkan (Setiawan;2018). Seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pemerintahan yang menyebabkan perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). ...
Article
Full-text available
This study discusses "analysis of Civil Servant Performance Appraisal in Human Resources Agency and Human Resource Development of Bulungan District of North Kalimantan Province". The purpose of this research is to know and analyze the implementation of Performance Appraisal of Civil Servants, to know and analyze the factors inhibiting the implementation of Performance Appraisal of Civil Servants Employment Agency and Human Resource Development District Bulungan Province of North Kalimantan. This research uses qualitative method by exposing explorative with inductive approach. With data collection techniques are interviews, observation and documentation. Based on the results of observations the author after applying the apprentices concluded that, the implementation of Performance Appraisals of Civil Servants in Human Resources Agency and Human Resource Development District Bulungan Province of North Kalimantan has been done. But there are obstacles, namely where the lack of understanding of a small part of civil servants about the procedure peyusunan Work Objectives Employees and Work Behavior. Recommended recommendations are to provide socialization and consultation with the right target, regarding the preparation of Employee Work Goals and Work Behavior to civil servants who do not understand about the regulation
... The existence of innovation in the government is intended as a solution to bureaucratic problems (Crivits, M. et al., 2014), therefore in this globalization era, many governments are competing to create innovation, including BKIPM Semarang City. The ease of service will have an impact on increasing community participation which can further affect the level of regional income and in the end is expected to improve the welfare of the community itself (Setiawan, 2018). This can be seen from the total value of fishery exports in Central Java which experienced an increasing trend in the number which touched 26,775 tons or worth 1.59 trillion rupiahs (Aris, 2019). ...
Article
Full-text available
The COVID-19 pandemic has resulted in demands for the provision of public services by minimizing face-to-face services. BKIPM Semarang in its efforts to provide good public services to the community continues to strive for innovation. One of the innovations created by BKIPM is the KAU DARANG (Fish Quarantine is for You Now) innovation. This innovation is a public service innovation where people can get a certificate of fishery quality in physical form without having to come to the BKIPM Semarang office because the certificate will be sent to their respective homes even for people whose homes are difficult to reach. The purpose of writing this article is to analyze how the process of the innovation is because the innovation is new and has never been studied before. The research method used in this study is a descriptive qualitative method with library research data collection techniques. The results of the study indicate that this innovation is a process innovation that is reinforcing or reinforcing in nature, which seeks to improve previous innovations because previous innovations only facilitated the delivery of certificates to producers which only covered certain areas. With this innovation, people do not need to crowd at UPT BKIPM Semarang to get a certificate according to their needs, but only need to submit an application online for processing and then wait for the certificate to come to their house.
Article
Allocation of Village Funds including Village Funds in its implementation is carried out by several regional government institutions, namely the first local government itself as the regulator or policy maker of use and utilization, secondly the sub-district government and related technical agencies that play a supervisory, mentoring and facilitator role and the third and final is the village government itself as the recipient, user and user of the fund. the implementation of village fund allocation policies in development in the village of Tatelu Rondor, Dimembe Subdistrict, North Minahasa Regency through physical development in the village did not work well, this condition was based on facts namely lack of proper and correct understanding of village government, unavailability of resources adequate in supporting the smooth implementation of village fund allocation policies, lack of communication in supporting implementation activities, lack of support from some village officials and the community, and bureaucratic structures often hampered.
Article
Full-text available
As one of the regions in the Riau Archipelago Province, Lingga Regency has its potential in the agricultural sector, supporting local food needs to distribute the surrounding area. So far, food needs in Lingga are supplied from Jambi Province or other regions, so that the dependence on food from other regions is very high. So, if the weather changes every year, the supply of food needs will decrease, and prices will be higher. The solution, the production of subsistence farmers, can be used as an alternative to meet food needs. Therefore, local governments encourage subsistence agricultural productivity so that production results are utilized by providing subsidies for agricultural production facilities, supporting farming capital, strengthening farmer institutions, and providing rural transportation. Meanwhile, technology cannot increase productivity, considering that subsistence farmers still use traditional culture, so local farmers cannot use that modern agricultural technology. This study aims to determine how local governments encourage the productivity of subsistence farmers as suppliers of regional food needs. Then this research is qualitative with a study approach that examines the government's efforts to encourage subsistence agricultural production.
Article
Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu tanggal 21 Juni 2001, terbentuklah Kota Batu sebagai daerah otonom baru di Jawa Timur. Sesuai dengan kewenangannya Pemerintah Daerah Kota Batu menetapkan Visi Desa Berdaya Kota Berjaya ke dalam RPJMD Tahun 2017-2022. Penelitan ini mengambil rumusan masalah: Produk hukum daerah apa sajakah yang sudah dan/atau belum dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota Batu sebagai daerah otonom, guna mengatur lebih lanjut UU Desa dan aturan pelaksanaannya untuk mewujudkan Visi Desa Berdaya Kota Berjaya? Bagaimanakah implementasi Visi Desa Berdaya Kota Barjaya, serta produk hukum daerah apa sajakah yang berpengaruh terhadap tercapainya Visi Desa Berdaya Kota Berjaya? Hal ini perlu dikemukakan karena pembahasan tentang Desa tidak lepas dari bingkai regulasi yang mengatur tentang Desa (UU Desa dan Peraturan-Peraturan pelaksanaannya). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yang berbasis pada inventarisasi hukum positif, penemuan asas-asas hukum dan penemuan hukum inconcretto, yang dilengkapi pengamatan operasionalisasi asas-asas hukum secara empiris. implementasi Visi desa Berdaya Kota Berjaya memerlukan komitmen untuk pengaturan lebih lanjut baik secara atributif maupun delegatif sesuai regulasi tentang desa dengan peraturan daerah maupun peraturan walikota. Hal ini menjadi niscaya, karena desa dalam kontek UU Desa sudah bukan lagi sebagai obyek, malainkan ditempatkan sebagai subyek pembangunan. Saran yang bisa penulis sampaikan hendaknya pemerintah daerah melakukan revieu atas RPJMD 2017-2022, mendudukkan regulasi desa sebagaimana mestinya guna terwujudnya Desa Berdaya Kota Berjaya.Kata kunci: Desa Berdaya, Visi, Desa Berdaya Kota Berjaya With the enactment of Law No. 11 of 2001 on the Establishment of Batu City on June 21, 2001, batu city was formed as a new autonomous region in East Java.This research takes the formulation of the problem: What regional legal products have been and/or have not been established by the Batu City Regional Government as an autonomous region, in order to further regulate the Village Law and its implementation rules to realize the Vision of The Empowered Village of BerjayaThe research uses an empirical juridical approach. The research is based on the inventory of positive laws, the discovery of legal principles and the discovery of inconcretto laws, which includes empirical observations of the operationalization of legal principles.From the results of the research, the Vision of Empowered Village of Barjaya City, is realized by increasing the equalization of development in the village with idm indicator (Indek Desa Membangun). In conclusion, the implementation of The Vision of Berdaya Kota Berjaya village requires a commitment to further arrangements both attributely and delegatively in accordance with village regulations with local regulations and mayoral regulations.Keywords: Shared property, polygamy, subdivision
Article
Full-text available
Developing the Nationalism for the Youth in the National Borders through Out of School Educational Program. The study is aimed at determining the socio-economic problems, their cause and effect on their nationalism, and developing an out of school training program to improve the nationalism of the youth in national borders. The research method used in this study is qualitative analysis. The result indicates that the people in the remote areas are poor because of limited infrastructure, health care, and educational services which result in the migration, human trafficking, smuggling, and the nationalism crisis. The study also indicates that the out of school educational program can be effective if the educators guide the learners as the next generation to continue developing the country and train them to have a writing habit to accelerate their educational levels. Abstrak: Pembinaan Nasionalisme Pemuda Perbatasan melalui Program Pendidikan Luar Sekolah. Penelitian ini bertujuan mengetahui permasalahan sosio-ekonomi, berikut penyebab dan pengaruhnya terhadap nasionalisme, dan mengembangkan model pembinaan nasionalisme bagi para pemuda daerah perbatasan negara melalui program pendidikan luar sekolah (PLS). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dari penelitian ini diketahui bahwa masyarakat daerah perbatasan negara banyak yang miskin karena terbatasnya infrastruktur, layanan kesehatan, dan layanan pendidikan sehingga terjadi migrasi, perdagangan manusia, penyelundupan, serta krisis nasionalisme. Program PLS ini mendorong ter­jalinnya kerjasama antar berbagai pihak, brainstorming untuk menemukan krisis nasionalisme dan penye­babnya, focussed group discussion untuk menemukan jalan keluarnya, serta pelibatan warga belajar untuk mengevaluasinya. Hasilnya menunjukkan bahwa program ini bisa efektif jika para pendidik membimbing warga belajar sebagai kader penerus perjuangan bangsa; dan warga belajar membiasakan diri menulis untuk mempercepat mereka menjadi cerdas.
Article
Full-text available
This paper examined the fundamental problems that envelope local government administration in Edo State, and discovered that the challenges are constitutional issues. It also identified problems of graft, poor revenue generation by local authorities, and poor revenue allocation cum fiscal transfer to local governments. Besides, the paper identified erosion of fiscal autonomy and failure of local governments to be responsible for their inability to impact positively on the citizenry. Primarily, information was sourced through the interviews of purposively selected Local Government Officials of Edo State origin, while secondary information was collected through the instrumentality of official publications, records of political associations; relevant books, journals as well as Edo State Local Government Law (2000) and the Federal Republic of Nigeria Constitution of 1999. To stimulate harmonious Inter Governmental Relation (IGR), the Presidency should set up Advisory Commission on Inter governmental relations (ACIR) to be located at the Presidency with any arm of it in the State and Local Government levels, and there should be the complete re-orientation and selfpurgation of the rank and file of Local Government functionaries in order to promote high degree of transparency, probity, responsiveness and accountability. Also, some degree of autonomy in operations and resources for local governments should be guaranteed. It is expedient to amend the 1999 constitution to remove the preposterous super-ordinate/subordinate pattern of relationship between state and Local Governments. We strongly feel that if the forgoing ugly situation is pragmatically arrested, local government administration will enhance meaningful national development in NigeriaLWATI: A Journal of Contemporary Research Vol. 5 2008: pp. 215-226
Article
Full-text available
There has been a growing global movement to condemn corrupt practices, resulting in the removal of some country leaders. In addition, many governments and development agencies have devoted substantial resources and energies to fighting corruption in recent years. Even so, it is not yet clear that the incidence of corruption has declined perceptibly, especially in highly corrupt countries. This article argues that the lack of significant progress can be attributed to the fact that many programs are simply folk remedies or one-size-fits-all approaches and offer little chance of success. For programs to work, they must identify the type of corruption they are targeting and tackle the underlying, country-specific causes, or "drivers," of dysfunctional governance.
Article
Full-text available
Decentralized government institutions are doing more of the work of government than ever before, but there is little agreement about 1) what decentralization means, or 2) how it should be measured. To overcome this confusion, this article builds on standard definitions of decentralization that include three core dimensions: fiscal, administrative, and political. The article offers an empirical test of that definition using factor analysis of data from 1996 for sixty-eight countries. Factor analysis confirms these three core dimensions and generates a score for each case in each dimension, allowing countries to be measured according to their type and degree of decentralization. In future work, these scores can be used for hypothesis testing about the causes and effects of decentralization on important social outcomes. This exercise demonstrates that conceptual confusion need not hamper research when empirical tests can help verify conceptual categories.
Article
SEBUAH ASA DI DESA PERBATASAN NKRI Oleh : Irfan setiawan Abstrack The border area with the next country Malaysia in West Borneo has a pole that related with another border area in West Borneo with Sarawak country, that area related directly with one and another because the land border. The villages in Entikong sub-district that the front fence NKRi in Sanggau District West Borneo. However it's very unfortunate because the socioeconomic conditions is very contrast with "the local governance" in Tebedu, Malaysia. Different conditions one another where Malaysia region relatively is more develop then another area in Indonesia, so there is the tendency of change of orientation activities socioeconomic population in parts of Indonesia to Malaysia. The dependence rurals in border villages Indonesia-Malaysia in West Borneo on next country, need to be fixed little bit especially on infrastructure roads and bridges between villages to the central villages between villages to sub-district. So as, in health and education also economic on rurals. Fulfillment of the needs will be decrease on dependence border rurals with another villages on next country. Rurals as a core on every policies of fulfillment on border that should have a competence to fulfill the needs, take care, and develop so they can take care on its own without rely with Malaysia. Key word: Rural development, Approach in Border villages, Dilema Kondisi Perbatasan Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dapat disebut sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian desa tersebut dapat dimaknai dengan suatu kewenangan otonomi dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di wilayah desa. Pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan untuk mensejahterahkan masyarakat berawal dari tingkat wilayah pemerintahan terkecil yaitu desa dan kelurahan. Berdasarkan pendataan Potensi Desa (Podes) yang dilaksanakan 3 kali dalam 10 tahun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada bulan April 2014 tercatat 82.190 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa yang terdiri dari 73.709 desa , 8.412 kelurahan pada 7.074 kecamatan. Hal tersebut menandakan bahwa pelaksanaan pemerintahan pada tingkat desa dan kelurahan perlu ditata dengan baik sehingga dapat melaksanakan urusan otonomi desanya dengan baik. Berdasarkan Podes 2014 juga teridentifikasi sebanyak 256 desa/kelurahan berbatasan langsung darat dengan wilayah negara lain (desa/kelurahan terdepan), yaitu 60 desa/kelurahan di Nusa Tenggara Timur, 65 desa di Kalimantan Barat, 1 desa di Kalimantan Timur, 81 desa di Kalimantan Utara, dan 49 desa di Papua. Desa perbatasan tersebut
Article
Understanding sources of sustained competitive advantage has become a major area of research in strategic management. Building on the assumptions that strategic resources are heterogeneously distributed across firms and that these differences are stable over time, this article examines the link between firm resources and sustained competitive advantage. Four empirical indicators of the potential of firm resources to generate sustained competitive advantage-value, rareness, imitability, and substitutability are discussed. The model is applied by analyzing the potential of several firm resources for generating sustained competitive advantages. The article concludes by examining implications of this firm resource model of sustained competitive advantage for other business disciplines.
Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. (Edisi. Revisi). Jakarta : Rineka Cipta
  • S Arikunto
Arikunto, S. 2010. Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. (Edisi. Revisi). Jakarta : Rineka Cipta