BookPDF Available

Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana

Authors:

Abstract and Figures

Berawal dari mengikuti Mata Kuliah Kebijakan dan Manajemen Ekowisata pada saat mengikuti program doktor di IPB, penulis mencoba menulis buku sederhana ini. Meskipun sederhana, buku ini diharapkan akan mampu memberikan pemahaman konseptual kepada mahasiswa-mahasiswa yang tertarik mempelajari ekowisata. Pemahaman konseptual yang sederhana ini perlu bagi mahasiswa-mahasiswa yang baru mempelajari prinsip-prinsip ekowisata. Anda dapat menggali pemahaman yang lebih mendalam setelah konsep sederhana ini dimaknai secara baik. Banyak literatur membahas tentang ekowisata dengan berbagai diskursus dan narasi yang mungkin bisa membingungkan anda, sehingga dengan buku ini diharapkan anda akan mampu berpikir lebih kritis (critical thinking) terhadap konsep dan implementasi ekowisata itu sendiri. Bagian pertama dari buku ini memberikan beberapa pengertian ekowisata dari sekian banyak pengertian yang dapat anda temui. Mendefinisikan sesuatu (termasuk ekowisata) mungkin saja dibangun dari perspektif yang berbeda satu dengan yang lainnya, termasuk dari anda sendiri. Yang paling penting adalah jangan sampai anda terjebak dalam paradigma pariwisata massal (mass tourism). Bagian kedua menjelaskan sedikit tentang kenapa konsep ekowisata belum berkembang baik di Indonesia. Konteks kapasitas menjadi fokus utama dalam menilai kondisi tersebut. Empat kendala dan keterbatasan yang dihadapi merupakan penilaian umum berdasarkan fakta-fakta yang diketahui. Sangat memungkinkan bahwa kendala dan keterbatasan lain dirumuskan menurut kasus-kasus yang anda temui. Bagian ketiga mendeskripsikan proses perencanaan pengembangan ekowisata secara umum. Sisi produk dan pasar memang menjadi pertimbangan utama dalam mengembangkan ekowisata, namun demikian, kepentingan sosial, ekonomi, dan ekologis dari berbagai stakeholder pada kawasan harus menjadi pertimbangan prioritas. Seorang perencana/pengembang ekowisata harus memastikan bahwa komponen prinsip ekowisata dapat dipenuhi dengan optimal. Bagian keempat merupakan pembahasan salah satu komponen ekowisata yang harus menjadi perhatian setiap perencana/pengembang ekowisata, yaitu pelibatan masyarakat lokal. Tantangan utama dalam pengembangan ekowisata adalah bagaimana menciptakan partisipasi masyarakat tersebut sebagai sebuah tujuan. Untuk itu, sangat perlu memperluas kesempatan bagi masyarakat lokal, mendorong kemauannya, dan meningkatkan kemampuannya dalam setiap tahapan pengembangan ekowisata. Bagian kelima mengilustrasikan bagaimana menilai suatu kawasan sebagai salah satu destinasi wisata (termasuk untuk ekowisata). Penilaian kesesuaian dan daya dukung yang dijelaskan pada bagian ini adalah salah satu cara yang sederhana. Tentunya, masih banyak cara lain yang dapat anda gunakan sesuai dengan tujuan pengelolaan kawasan yang anda inginkan. Bagian keenam menerangkan implementasi konsep keberlanjutan dalam wisata yang perlu dipahami bagi anda yang menekuni bidang ilmu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Banyak peran yang bisa dimainkan dalam pengembangan pariwisata pada umumnya dan ekowisata pada khususnya. Bagian ketujuh mengupas tentang peran penelitian ekowisata dalam mempengaruhi kebijakan. Bagian ini dirumuskan dalam bentuk review terhadap suatu tulisan tentang adopsi ilmu pengetahuan. Bagian kedelapan memberikan contoh alternatif kebijakan dalam pengembangan ekowisata di Indonesia. Dengan menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threat), alternatif-alternatif strategi dirumuskan dan diusulkan sebagai pilihan kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah dan pengelola kawasan wisata. Memang diakui bahwa buku ini memberikan penjelasan singkat dengan konsep-konsep yang sederhana. Penulis berharap buku ini dapat membantu anda untuk mengkonstruksikan pola pikir yang memadai dalam melihat ekowisata sebagai salah satu bentuk wisata bertanggung jawab. Konstruksi berpikir anda akan lebih baik bila mampu menggali berbagai aspek dalam pengembangan ekowisata dari sumber-sumber referensi lainnya, baik yang sudah diacu atau yang belum diacu dalam buku ini. Penulis berharap agar anda tetap berpikir kritis dalam mempelajari konsep dan implementasi ekowisata dari berbagai sumber yang anda dapatkan, terutama bagi anda yang sedang menempuh studi S-2 dan S-3.
No caption available
… 
Content may be subject to copyright.
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 2
Penulis:
Ferdinal Asmin
Design Layout
Ferdinal Asmin
EKOWISATA DAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN: DIMULAI DARI KONSEP
SEDERHANA
“Untuk Istri dan Anak-Anakku”
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 3
KATA PENGANTAR
Berawal dari mengikuti Mata Kuliah Kebijakan dan Ma-
najemen Ekowisata pada saat mengikuti program doktor di IPB,
penulis mencoba menulis buku sederhana ini. Meskipun seder-
hana, buku ini diharapkan akan mampu memberikan pemaha-
man konseptual kepada mahasiswa-mahasiswa yang tertarik
mempelajari ekowisata.
Pemahaman konseptual yang sederhana ini perlu bagi ma-
hasiswa-mahasiswa yang baru mempelajari prinsip-prinsip eko-
wisata. Anda dapat menggali pemahaman yang lebih mendalam
setelah konsep sederhana ini dimaknai secara baik. Banyak li-
teratur membahas tentang ekowisata dengan berbagai diskursus
dan narasi yang mungkin bisa membingungkan anda, sehingga
dengan buku ini diharapkan anda akan mampu berpikir lebih
kritis (critical thinking) terhadap konsep dan implementasi eko-
wisata itu sendiri.
Bagian pertama dari buku ini memberikan beberapa pe-
ngertian ekowisata dari sekian banyak pengertian yang dapat an-
da temui. Mendefinisikan sesuatu (termasuk ekowisata) mung-
kin saja dibangun dari perspektif yang berbeda satu dengan yang
lainnya, termasuk dari anda sendiri. Yang paling penting adalah
jangan sampai anda terjebak dalam paradigma pariwisata massal
(mass tourism).
Bagian kedua menjelaskan sedikit tentang kenapa konsep
ekowisata belum berkembang baik di Indonesia. Konteks ka-
pasitas menjadi fokus utama dalam menilai kondisi tersebut.
Empat kendala dan keterbatasan yang dihadapi merupakan pe-
nilaian umum berdasarkan fakta-fakta yang diketahui. Sangat
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 4
memungkinkan bahwa kendala dan keterbatasan lain dirumus-
kan menurut kasus-kasus yang anda temui.
Bagian ketiga mendeskripsikan proses perencanaan pe-
ngembangan ekowisata secara umum. Sisi produk dan pasar
memang menjadi pertimbangan utama dalam mengembangkan
ekowisata, namun demikian, kepentingan sosial, ekonomi, dan
ekologis dari berbagai stakeholder pada kawasan harus menjadi
pertimbangan prioritas. Seorang perencana/pengembang eko-
wisata harus memastikan bahwa komponen prinsip ekowisata
dapat dipenuhi dengan optimal.
Bagian keempat merupakan pembahasan salah satu kom-
ponen ekowisata yang harus menjadi perhatian setiap peren-
cana/pengembang ekowisata, yaitu pelibatan masyarakat lokal.
Tantangan utama dalam pengembangan ekowisata adalah ba-
gaimana menciptakan partisipasi masyarakat tersebut sebagai
sebuah tujuan. Untuk itu, sangat perlu memperluas kesempatan
bagi masyarakat lokal, mendorong kemauannya, dan mening-
katkan kemampuannya dalam setiap tahapan pengembangan
ekowisata.
Bagian kelima mengilustrasikan bagaimana menilai suatu
kawasan sebagai salah satu destinasi wisata (termasuk untuk
ekowisata). Penilaian kesesuaian dan daya dukung yang dije-
laskan pada bagian ini adalah salah satu cara yang sederhana.
Tentunya, masih banyak cara lain yang dapat anda gunakan se-
suai dengan tujuan pengelolaan kawasan yang anda inginkan.
Bagian keenam menerangkan implementasi konsep keber-
lanjutan dalam wisata yang perlu dipahami bagi anda yang me-
nekuni bidang ilmu pengelolaan sumber daya alam dan ling-
kungan. Banyak peran yang bisa dimainkan dalam pengem-
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 5
bangan pariwisata pada umumnya dan ekowisata pada khusus-
nya.
Bagian ketujuh mengupas tentang peran penelitian eko-
wisata dalam mempengaruhi kebijakan. Bagian ini dirumuskan
dalam bentuk review terhadap suatu tulisan tentang adopsi ilmu
pengetahuan. Bagian kedelapan memberikan contoh alternatif
kebijakan dalam pengembangan ekowisata di Indonesia. De-
ngan menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Op-
portunity, and Threat), alternatif-alternatif strategi dirumuskan
dan diusulkan sebagai pilihan kebijakan yang dapat diambil oleh
pemerintah dan pengelola kawasan wisata.
Memang diakui bahwa buku ini memberikan penjelasan
singkat dengan konsep-konsep yang sederhana. Penulis berha-
rap buku ini dapat membantu anda untuk mengkonstruksikan
pola pikir yang memadai dalam melihat ekowisata sebagai salah
satu bentuk wisata bertanggung jawab.
Konstruksi berpikir anda akan lebih baik bila mampu
menggali berbagai aspek dalam pengembangan ekowisata dari
sumber-sumber referensi lainnya, baik yang sudah diacu atau
yang belum diacu dalam buku ini. Penulis berharap agar anda
tetap berpikir kritis dalam mempelajari konsep dan imple-
mentasi ekowisata dari berbagai sumber yang anda dapatkan, te-
rutama bagi anda yang sedang menempuh studi S-2 dan S-3.
Semoga bermanfaat.
Padang, Desember 2017
FA
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 6
DAFTAR ISI
Kata Pengantar 3
Daftar Tabel 7
Daftar Gambar 7
Bagian Pertama: Pengertian Ekowisata 9
Perspektif Perjalanan ke Kawasan Alami 10
Perspektif Bentuk Wisata 11
Perspektif Konsep dan Implementasi yang Berbeda 11
Kesimpulan 12
Daftar Pustaka 12
Bagian Kedua: Fakta Ekowisata di Indonesia 14
Kendala Suplai (Product Driven) 15
Kurangnya Pemahaman terhadap Pasar (Market Driven) 16
Kendala Kelembagaan 16
Kurangnya Dukungan Kebijakan Pemerintah 17
Kesimpulan 18
Daftar Pustaka 19
Bagian Ketiga: Merencanakan Ekowisata 21
Tahapan Perencanaan 22
Tipologi Ecotourist 23
Arahan Pengembangan 25
Kesimpulan 27
Daftar Pustaka 27
Bagian Keempat: Peran Masyarakat Lokal 29
Pentingnya Peran Masyarakat Lokal 29
Cara Meningkatkan Peran Masyarakat Lokal 31
Kesimpulan 32
Daftar Pustaka 33
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 7
Bagian Kelima: Penilaian Suatu Kawasan Wisata 35
Kesimpulan 39
Daftar Pustaka 39
Bagian Keenam: Konsep Keberlanjutan dalam Pariwisata 40
Pembangunan Berkelanjutan sebagai Paradigma 40
Peran Ilmuwan Lingkungan 43
Kesimpulan 45
Daftar Pustaka 45
Bagian Ketujuh: Pengaruh Penelitian Ekowisata 47
Kenapa Peneliti Gagal Mempengaruhi? 47
Bagaimana Kerangka Interaksi dalam Mempengaruhi? 49
Bagaimana Meningkatkan Pengaruh Penelitian? 50
Kesimpulan 53
Daftar Pustaka 53
Bagian Kedelapan: Perubahan Paradigma Kepariwisata-
an di Indonesia 57
Kenapa Perlu Perubahan? 57
Kekuatan dan Peluang Ekowisata 58
Kelemahan dan Ancaman bagi Ekowisata 59
Analisis SWOT untuk Strategi Ekowisata 61
Kesimpulan 62
Daftar Pustaka 63
Biografi Penulis 66
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 8
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1. Arahan Rencana Pengembangan Ekowisata 26
Tabel 4.1. Potensi Dampak Wisata dalam Suatu Masya-
rakat 30
Tabel 8.1. Analisis SWOT Pengembangan Ekowisata 62
DAFTAR GAMBAR
Gambar 3.1. Diagram Tahapan Proses Perencanaan dan
Pengembangan Ekowisata 23
Gambar 3.2. Tipe-Tipe Wisatawan Berdasarkan Tingkat
Minatnya terhadap Lingkungan 24
Gambar 5.1. Diagram Alir Model Pengembangan Eko-
wisata 36
Gambar 6.1. Model Pembangunan Berkelanjutan dalam
Kepariwisataan 42
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 9
BAGIAN PERTAMA
PENGERTIAN EKOWISATA
Pahamilah sesuatu dengan mem-
bandingkannya secara setara
Pariwisata dapat dianggap sebagai sebuah sistem yang me-
mungkinkan wisatawan menikmati objek dan daya tarik wisata
(ODTW) pada suatu wilayah. Sebagai sebuah sistem, pariwisata
terdiri atas elemen-elemen yang saling berinteraksi satu dengan
yang lainnya secara terorganisir. Karena pariwisata merupakan
bentuk perjalanan, maka tidak mungkin wisatawan dapat menik-
mati ODTW tanpa pelayanan dari biro perjalanan. Karena pari-
wisata juga untuk mendapatkan pengalaman, tidak mungkin wi-
satawan mencapai kepuasan tanpa adanya profesionalitas penge-
lola ODTW, dan begitulah seterusnya.
Namun demikian, anda mungkin pernah melihat kawasan
wisata yang kotor akibat sampah yang dibuang secara sem-
barangan, tindakan merusak sumber daya alam dan lingkungan,
munculnya perilaku menyimpang dari norma-norma dan nilai-
nilai universal, dan sebagainya. Akibat, paradigma pariwisata
pun berubah dari pariwisata lama yang bersifat massal (mass
tourism) ke pariwisata baru yang ramah lingkungan, dan ekowi-
sata adalah satu diantaranya.
Tapi anda tidak boleh keliru, karena tidak semua wisata
bentuk baru tersebut dapat dianggap sebagai ekowisata. Anda
harus memahami prinsip-prinsip kunci yang menyusun suatu
pemaknaan ekowisata itu sendiri. Ada beberapa perspektif da-
lam mendefinisikan ekowisata, dan hal tersebut akan dijelaskan
berikut ini.
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 10
Perspektif Perjalanan ke Kawasan Alami
Sekurang-kurangnya ada tiga pengertian ekowisata yang
dirumuskan dalam konteks perjalanan ke kawasan alami seperti
dirangkum oleh Drumm dan Moore (2005:15) dan Wood (2002:
9), sebagai berikut:
1. Definisi yang pertama kali diterima secara luas adalah defini-
si yang diberikan oleh The International Ecotourism Society
pada tahun 1990, yaitu:
“Ekowisata adalah perjalanan bertanggung jawab ke
kawasan alami untuk mengkonservasi lingkungan dan
memperbaiki kesejahteraan masyarakat lokal”
2. Martha Honey pada tahun 1999 juga mengusulkan pengertian
yang lebih detail, yaitu:
“Ekowisata adalah perjalanan ke kawasan rentan,
belum terjamah, dan dilindungi namun berdampak ren-
dah dan skala kecil. Ekowisata mendidik wisatawan,
menyediakan dana untuk konservasi, memberikan man-
faat langsung bagi pembangunan ekonomi dan pember-
dayaan masyarakat lokal, dan mengedepankan respek
terhadap perbedaan budaya dan hak azasi manusia”
3. IUCN pada tahun 1996 memberikan pengertian yang
diadopsi oleh banyak organisasi, yaitu:
“Ekowisata adalah perjalanan bertanggung jawab se-
cara lingkungan dan kunjungan ke kawasan alami, da-
lam rangka menikmati dan menghargai alam (serta se-
mua ciri-ciri budaya masa lalu dan masa kini) untuk
mempromosikan konservasi, memiliki dampak kecil dan
mendorong pelibatan sosial ekonomi masyarakat lokal
secara aktif sebagai penerima manfaat”
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 11
Perspektif Bentuk Wisata
David Bruce Weaver, seorang pengajar pada Fakultas Ma-
najemen Pariwisata dan Perhotelan Universitas Griffith mende-
finisikan ekowisata sebagai suatu bentuk wisata, sebagai beri-
kut:
“Ekowisata adalah suatu bentuk wisata berbasis alam
yang berupaya melestarikannya secara ekologis, sosial
budaya, dan ekonomi dengan menyediakan kesempatan
penghargaan dan pembelajaran tentang lingkungan alami
atau unsur-unsur spesifik lainnya” (seperti ditulis dalam
Weaver 2001:105).
“Ekowisata adalah bentuk wisata yang mengedepankan
pengalaman pembelajaran dan penghargaan terhadap
lingkungan alami, atau beberapa komponennya, dalam
konteks budaya yang berkaitan dengannya. Ekowisata
memiliki keunggulan (dalam praktek terbaiknya) dalam
kelestarian lingkungan dan sosial budaya, terutama dalam
meningkatkan basis sumber daya alam dan budaya dari
destinasi dan mempromosikan pertumbuhan” (seperti di-
tulis Weaver (2002) dalam Dowling dan Fennell 2003:3).
Perspektif Konsep dan Implementasi yang Berbeda
Ekowisata menjelma menjadi sebuah konsep dan imple-
mentasi yang berbeda dengan bentuk wisata lainnya. Ada bebe-
rapa pengertian yang menegaskan perbedaan tersebut, seperti
yang ditulis oleh Ryel dan Grasse (1991:164) sebagai berikut:
“Ekowisata sebagai perjalanan penuh tujuan untuk men-
ciptakan suatu pemahaman sejarah budaya dan alam, de-
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 12
ngan menjaga integritas ekosistem dan menghasilkan
manfaat ekonomi yang mendorong konservasi”
Western (1993:8) juga mencoba menegaskan konsep dan
implementasi ekowisata sebagaimana telah ditulisnya sebagai
berikut:
“Ekowisata adalah hal tentang menciptakan dan memu-
askan suatu keinginan akan alam, tentang mengeksploitasi
potensi wisata untuk konservasi dan pembangunan, dan
tentang mencegah dampak negatifnya terhadap ekologi,
kebudayaan, dan keindahan”
Kesimpulan
Jika Dowling dan Fennell (2003:3) menyebutkan bahwa
lebih dari 80 definisi ekowisata ditemukan dalam berbagai lite-
ratur tentang ekowisata, maka anda berpotensi mengalami pe-
nyimpangan dalam memaknai ekowisata. Oleh karena itu, ber-
pikir kritis adalah salah satu langkah tepat untuk memaknai se-
suatu sesuai perspektif yang menyertainya.
Pengertian yang disampaikan dalam bagian pertama ini
merupakan beberapa pengertian yang dapat kita kelompokkan
dalam perspektif yang berbeda. Tentunya, anda akan lebih me-
mahami pengertian ekowisata bila anda dengan tekun membaca
berbagai pengertian yang sejawat diantara banyak pengertian
yang ada.
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 13
Daftar Pustaka
Dowling RK dan Fennell DA. 2003. The Context of Ecotou-
rism Policy and Planning. Di dalam: Fennel DA dan
Dowling RK (editor). Ecotourism Policy and Planning.
Cambridge. CABI Publishing. Hal 1-20.
Ryel R dan Grasse T. 1999. Marketing Tourism: Attracting the
Elusive Ecotourist. Di dalam: Whelan T (editor). Nature
Tourism: Managing for the Environment. Washington.
Island Press. Hal 164-186.
Western D. 1993. Memberikan Batasan tentang Ekoturisme.
Di dalam: Lindberg K dan Hawkins DE (editor). Ekotu-
risme: Petunjuk untuk Perencana dan Pengelola (terje-
mahan). Jakarta. Private Agencies Collaborating Toge-
ther (PACT) dan Yayasan Alam Mitra Indonesia (ALA-
MI). Hal 15-33.
Weaver DB. 2001. Ecotourism as mass tourism: Contradiction
or reality? Cornell Hotel and Restaurant Administration
Quarterly. 42(2):104-112.
Wood ME. 2002. Ecotourism: Principles, Practices, and Poli-
cies for Sustainability. Paris. United Nation Environment
Programme.
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 14
BAGIAN KEDUA
FAKTA EKOWISATA DI INDONESIA
“Setiap masalah berawal dari
kelemahan kita sendiri”
Perjalanan dan wisata telah menjadi industri yang tumbuh
sangat pesat dan sumber utama pendapatan bagi banyak negara
berkembang (Wood 2002:7), termasuk di Indonesia. Berda-
sarkan data BPS (2013:111), jumlah kunjungan wisatawan man-
canegara ke Indonesia meningkat dari ± 6,3 juta wisatawan pada
tahun 2009 menjadi ± 8 juta wisatawan pada tahun 2012.
Namun demikian, World Economic Forum (WEF) menilai in-
deks daya saing kepariwisataan Indonesia masih berada di ba-
wah rata-rata indeks dunia dan masih kalah dengan negara-
negara kompetitor di Asia Tenggara, seperti Singapura, Malay-
sia, dan Thailand (Ditjen PDP 2012:11).
Sebenarnya, Indonesia memiliki banyak objek dan daya
tarik wisata (ODTW) yang sangat potensial untuk meningkatkan
pendapatan nasional, kesejahteraan masyarakat, dan upaya kon-
servasi melalui pengembangan ekowisata. Buckley (1994) da-
lam Dowling dan Fennell (2003:3) serta Roxana (2012:219) me-
nyebutkan bahwa pada prinsipnya ekowisata peduli pada ke-
alamian ODTW, etika konservasi, pendidikan, dan keberlan-
jutan. Tapi pada kenyataannya, pariwisata massal (mass tou-
rism) yang terbukti telah menyebabkan kerusakan lingkungan
masih mendominasi praktek pengembangan pariwisata pada ba-
nyak daerah di Indonesia.
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 15
Penyebab kurang tergalinya dan terkelolanya objek ekowi-
sata dapat dilihat dalam konteks sistem kepariwisataan itu sen-
diri, yaitu adanya kendala pada sisi suplai (product driven), ku-
rangnya pemahaman terhadap pasar (market driven), banyaknya
kendala dalam kelembagaan, dan kurangnya dukungan kebija-
kan. Secara rinci, kendala dan keterbatasan yang dihadapi dije-
laskan dalam bagian kedua ini.
Kendala Suplai (Product Driven)
Indonesia memiliki ODTW dengan keunikan flora dan
fauna (biodiversitas) sebagaimana ditemui di kawasan cagar
alam, cagar biosfir, kawasan lindung, taman nasional, serta eko-
sistem alami dan buatan lainnya dengan keindahan lanskap yang
menakjubkan. Indonesia juga memiliki ragam warisan budaya
dan pola kehidupan sosial pedesaan dan perkotaan yang me-
ngandung makna pembelajaran dan dapat meningkatkan penga-
laman wisatawan dalam berbagai aspek. Kondisi ODTW terse-
but dapat menjadi penarik (pull factor) dan dapat juga menjadi
alasan wisatawan tidak berkunjung.
Alasan aksesibilitas dan ketersediaan infrastruktur adalah
faktor penentu berkembangnya suatu destinasi wisata. Sebagian
besar ODTW yang kita miliki sangat susah diakses karena tidak
adanya infrastruktur yang mendukung seperti jalur transportasi,
sarana kebersihan, layanan kesehatan, layanan informasi, dan
sebagainya. Sebagian lainnya memang sudah dapat diakses tapi
dengan kualitas infrastruktur yang tidak memadai, seperti sarana
kesehatan dan kebersihan. Ditjen PDP (2012:53) mengakui bah-
wa rendahnya daya saing kepariwisataan Indonesia karena peni-
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 16
laian WEF terhadap aspek kesehatan dan kebersihan serta in-
frastuktur adalah buruk.
Kurangnya Pemahaman terhadap Pasar (Market Driven)
Ekowisata merupakan tipe pariwisata dengan segmen pa-
sar yang memiliki karakteristik spesifik, baik secara demografis,
psikografis, maupun geografis. Ryel dan Grasse (1991:171-172)
menjelaskan bahwa segmen pasar ekowisata adalah wisatawan
yang rata-rata berumur 45-65 tahun, sedangkan Whelan (1991:
5) menyebutkan rata-rata umur ecotourists antara 31-50 tahun
dan pada umumnya berasal dari Eropa, Amerika Utara, dan
Jepang. Kisaran segmen pasar yang beragam menyebabkan pe-
laku wisata (terutama pengusaha wisata) harus mengenal target
wisatawan dengan baik.
Pelaku wisata Indonesia masih kurang memahami target
pasar ekowisata. Pemahaman yang kurang baik terhadap wisa-
tawan menyebabkan diversifikasi atraksi wisata kurang beragam
(paket program yang cenderung monoton) dan tawaran infra-
struktur pendukung yang kurang memuaskan wisatawan itu sen-
diri. Pemerintah, pengusaha wisata, dan masyarakat lokal se-
ringkali terjebak pada konsep pariwisata massal sehingga meng-
abaikan sejumlah atraksi yang seharusnya dapat dikembangkan.
Kendala Kelembagaan
Kapasitas kelembagaan yang rendah merupakan faktor
penghambat perkembangan ekowisata di Indonesia dan terjadi
hampir pada seluruh level stakeholder penyedia jasa pariwisata
itu sendiri (unsur pemerintah, pengusaha, dan masyarakat). Ka-
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 17
pasitas yang rendah dapat diakibatkan oleh persepsi yang be-
ragam dalam memaknai ekowisata karena, menurut Dowling
dan Fennell (2003:3), pengertian ekowisata tersusun dalam 80
pengertian yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ragam ke-
pentingan dan kurangnya kemitraan juga dapat menyebabkan
kapasitas kelembagaan kurang maksimal.
Wang (2010:262) menyebutkan bahwa ekowisata yang
berhasil tergantung pada kualitas penyedia jasa wisata (termasuk
perencana, pengembang, operator, dan pengelola). Drumm dan
Moore (2005:23) juga telah menggambarkan perlunya kemitraan
antara pemerintah, industri pariwisata, masyarakat lokal, pen-
yandang dana, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan wi-
satawan untuk mencapai keberhasilan ekowisata. Untuk kasus
Indonesia, masalah kualitas aparatur pemerintah dan masyarakat
serta jejaring dan kemitraan dalam pengembangan ekowisata
memang masih belum maksimal. Menurut Machnik (2013:93),
kekurangan staf yang berkualitas pada kelembagaan lokal dapat
menghambat pengembangan ekowisata dan upaya pelestarian
sumber daya alam.
Kurangnya Dukungan Kebijakan Pemerintah
Kebijakan pemerintah seharusnya menjadi suatu faktor
pendorong (push factor) bagi pengembangan atraksi ekowisata.
Fonseca (2012:5) menyatakan bahwa suatu aktivitas yang tidak
mendapat dukungan pemerintah atau peraturan yang adil dapat
menenggelamkan potensi sumber daya alam untuk dikembang-
kan menjadi kawasan ekowisata. Bila kita memperhatikan kem-
bali Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional
(RIPPARNAS) tahun 2010-2025 sebagaimana tertuang dalam
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 18
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011, paradigma ekowi-
sata dalam pembangunan kepariwisataan di Indonesia belum
jelas.
Dalam prakteknya, pemerintah (baik pusat dan daerah)
lebih memberikan ruang yang dominan dalam pengembangan
wisata massal (seperti terlihat pada kebijakan anggarannya).
Kelemahan pemahaman terhadap konsep ekowisata dapat men-
jadi penghambat, namun Magio et al. (2013:485) menegaskan
bahwa keberhasilan pengembangan ekowisata juga ditentukan
oleh tujuan pengembangan, pilihan alternatif wisata, dan pening-
katan efektifitas kelembagaan yang biasanya dapat digunakan
sebagai ruang kebijakan (policy space) mendorong pengem-
bangan ekowisata. Strategi pemasaran wisata di Indonesia juga
belum mampu menggali segmen pasar (niche market) yang po-
tensial untuk pengembangan ekowisata dan wisata minat khusus
lainnya.
Kesimpulan
Empat kendala atau keterbatasan dalam pengembangan
ekowisata di Indonesia merupakan beberapa fakta yang dihadapi
oleh berbagai stakeholder. Masalahnya lebih banyak berada pa-
da kapasitas pelaku pariwisata itu sendiri. Kita punya sesuatu
yang bisa dijual, tapi kita tidak punya minimal satu dari tiga hal,
yaitu menangkap kesempatan, menginisiasi kemauan, dan me-
ningkatkan kemampuan.
Peran pemerintah sangat penting dalam mendorong pe-
ngembangan ekowisata. Hal-hal pokok yang harus dimainkan
adalah benar dalam menetapkan tujuan, bertanggung jawab de-
ngan segala resiko dan dampak, cerdas dalam membuat strategi
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 19
dan kebijakan, serta mengajak peran serta aktif dari berbagai pi-
hak.
Daftar Pustaka
[BPS] Badan Pusat Statistik. 2013. Perkembangan Beberapa
Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia: Agustus
2013. Jakarta. Badan Pusat Statistik.
[Ditjen PDP] Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi
Pariwisata. 2012. Rencana Strategis (Renstra) Direktorat
Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata (PDP)
2012-2014. Jakarta. Kementerian Pariwisata dan Ekono-
mi Kreatif.
Dowling RK dan Fennell DA. 2003. The Context of
Ecotourism Policy and Planning. Di dalam: Fennel DA
dan Dowling RK (editor). Ecotourism Policy and Plan-
ning. Cambridge. CABI Publishing. Hal 1-20.
Drumm A dan Moore A. 2005. Ecotourism Development: A
Manual for Conservation Planners and Managers. Volume
I: An Introduction to Ecotourism Planning (Second Edi-
tion). Virginia. The Nature Conservancy.
Fonseca FG. 2012. Challenges and opportunities in the world
of tourism from the point of view of ecotourism. Higher
Learning Research Communications. 2(4):5-22.
Machnik A. 2013. Nature-based tourism as an introduction to
ecotourism experience: A new approach. Journal of Tou-
rism Challenges and Trends. VI(1):75-96.
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 20
Magio KO, Velarde MV, Santillán MAN, Rios CAG. 2013.
Ecotourism in developing countries: A critical analysis of
the promise, the reality and the future. Journal of
Emerging Trends in Economics and Management Sciences
(JETEMS). 4(5):481-486.
Roxana DM. 2012. Considerations about ecotourism and
nature-based tourism: Realities and perspectives. Interna-
tional Journal of Academic Research in Economics and
Management Sciences. 1(5):215-221.
Ryel R dan Grasse T. 1999. Marketing Tourism: Attracting the
Elusive Ecotourist. Di dalam: Whelan T (editor). Nature
Tourism: Managing for the Environment. Washington.
Island Press. Hal 164-186.
Wang X. 2010. Critical aspects of sustainable development in
tourism: Advanced ecotourism education. Journal of Sus-
tainable Development . 3(2):261-263.
Whelan T. 1991. Ecotourism and Its Role in Sustainable Deve-
lopment. Di dalam: Whelan T (editor). Nature Tourism:
Managing for the Environment. Washington. Island
Press. Hal 3-22.
Wood ME. 2002. Ecotourism: Principles, Practices, and Poli-
cies for Sustainability. Paris. United Nation Environment
Programme.
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 21
BAGIAN KETIGA
MERENCANAKAN EKOWISATA
Merencanakan dapat menjadi
awal menggagalkan
Karena tidak ada definisi ekowisata yang definitif, banyak
muncul perbedaan pendapat dalam menentukan ciri-ciri ecotou-
rists (Holden 2000:196). Pengertian ekowisata di Indonesia
dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33
Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Da-
erah, yaitu Ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah
yang bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur pendidi-
kan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konser-
vasi sumber daya alam, serta peningkatan pendapatan masya-
rakat lokal”.
Berdasarkan pengertian tersebut, ekowisata merupakan
bentuk wisata yang harus mengkombinasikan hal-hal sebagai
berikut: (1) perjalanan ke suatu kawasan (seperti hutan alam,
goa, kehidupan bawah laut, kehidupan masyarakat hukum adat,
kehidupan perkotaan, dan sebagainya), (2) aktivitas pembela-
jaran (learning) dalam rangka meningkatkan pengalaman wisa-
tawan, (3) menggalakkan upaya konservasi flora, fauna, dan bu-
daya, serta (4) mengembangkan kepedulian dan kapasitas
masyarakat lokal. Dengan demikian, ecotourist dapat dibedakan
menurut tujuan ODTW yang dipilihnya, jenis pengalaman yang
diinginkannya, tingkat perhatian konservasi sumber daya alam-
nya, dan tingkat partisipasi masyarakat yang diharapkannya.
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 22
Tahapan Perencanaan
Gambar 3.1 memberikan deskripsi proses perencanaan ka-
wasan ekowisata untuk menjawab kebutuhan kawasan itu sen-
diri. Jika suatu kawasan baru teridentifikasi sebagai kawasan
ekowisata yang potensial, maka perlu dilakukan penilaian ka-
wasan (baik sisi produk maupun pasarnya) untuk menentukan
rencana pengelolaan kawasan dan rencana pengembangan usaha
ekowisata. Jika kawasan tersebut telah berkembang dan sedang
menghadapi ancaman kerusakan, maka perlu didiagnosa penye-
babnya sebelum menentukan rencana pengembangan selan-
jutnya. Penyusunan rencana harus memperhatikan 3 (tiga) tuju-
an pengembangan ekowisata yang dijelaskan Drumm dan Moore
(2005:91), yaitu (1) menghindari ancaman terhadap target kon-
servasi, (2) mengalokasikan pendapatan untuk konservasi, dan
(3) mengoptimalkan manfaat bagi masyarakat lokal.
Pengembangan ekowisata juga harus mampu mening-
katkan pengalaman wisatawan itu sendiri dengan memper-
hatikan tingkat minatnya terhadap lingkungan. Pengetahuan ter-
hadap jenis pengalaman yang dibutuhkan wisatawan dapat men-
justifikasi terpenuhinya kebutuhan pengelolaan kawasan secara
maksimal dan penentuan paket wisata yang harus diciptakan.
Mackay (1994) dalam Holden (2000:196) membedakan
ecotourists dengan 3 istilah, yaitu The little “E”, The big “E”,
dan soft adventurer. The little “E” dicirikan dengan keingin-
tahuan bahwa fasilitas yang disediakan mengikuti standar-stan-
dar lingkungan yang dapat diterima. The big “E” ingin menge-
tahui daerah-daerah baru dan suka menerima akomodasi dan
layanan yang ditawarkan masyarakat lokal atau berkemah di
alam terbuka. Soft adventurer juga ingin mengunjungi alam ter-
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 23
buka tapi dengan syarat sifat dan budaya setempat tidak dieks-
ploitasi melalui kegiatan wisata.
Gambar 3.1. Diagram Tahapan Proses Perencanaan dan Pe-
ngembangan Ekowisata (Drumm dan Moore
2005: 61)
Tipologi Ecotourists
Cleverdon (1999) dalam Holden (2000:196-197) juga
memberikan gambaran tipologi wisatawan menurut tingkat
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 24
minat pada lingkungan seperti terlihat pada Gambar 3.2.
Aktivitas wisata yang dipilih oleh wisatawan juga tergantung
pada tingkat minat wisatawan terhadap lingkungan. Tipe
loungers lebih memilih kegiatan relaksasi dan bersenang-
senang. Users tertarik pada aktivitas-aktivitas khusus dan terba-
tas seperti menyelam, surfing, dan sebagainya. Eco-aware lebih
peduli pada isu-isu lingkungan dan ingin melihat bagaimana
komitmen lingkungan tersebut tumbuh dan berkembang. Se-
mentara itu, ecotourists merupakan wisatawan yang ingin terli-
bat aktif dalam perlindungan lingkungan.
Gambar 3.2. Tipe-Tipe Wisatawan Berdasarkan Tingkat Mi-
natnya terhadap Lingkungan (Cleverdon 1999 da-
lam Holden 2000:197)
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 25
Arahan Pengembangan
Arahan pengembangan ekowisata untuk memenuhi
kebutuhan kawasan juga dapat dirumuskan melalui elaborasi
masing-masing komponen ekowisata. Menurut Wood (2002:
10), komponen ekowisata itu adalah: (1) kontribusi terhadap
konservasi biodiversitas, (2) keberlanjutan kesejahteraan masya-
rakat lokal, (3) mencakup interpretasi/pengalaman pembela-
jaran, (4) melibatkan tindakan bertanggung jawab dari wisa-
tawan dan industri pariwisata, (5) berkembangnya usaha skala
kecil, (6) menggunakan sumber daya baru dan terbarukan, dan
(7) fokus pada partisipasi masyarakat, kepemilikan, dan kesem-
patan usaha, khususnya bagi masyarakat pedesaan. Tabel 3.1
memberikan deskripsi arahan rencana untuk masing-masing
komponen tersebut.
Keberhasilan program dan strategi yang disusun oleh
pengelola destinasi wisata ditentukan oleh kemampuan
pengelola untuk mengajak tour operator agar peduli pada
penyediaan biaya dan manfaat konservasi (Monteros 2002:1548)
serta kepedulian akan peningkatan partisipasi masyarakat.
Untuk mengurangi gap antara teori dan praktek, Li (2013:61)
menilai bahwa promosi keberlanjutan ekowisata berdasarkan
komunitas, sumber daya, dan ekonomi dapat mengurangi gap
tersebut.
Hal yang juga penting dari Tabel 3.1 adalah penggunaan
ecolabeling dan ecocertification, karena, menurut Piper dan Yeo
(2011:291), ecolabeling dalam wisata merupakan bagian dari
proses politik yang dapat menyamakan persepsi terhadap
definisi, standar, dan program sertifikasi ekowisata. Pemasaran
dan promosi juga dinilai penting karena perkembangan media
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 26
elektronika saat ini. Ndahimana et al. (2013:54) telah meneliti
pentingnya internet dan televisi sebagai alat promosi wisata
karena jangkauannya luas dan pengiriman pesan lebih cepat.
Tabel 3.1. Arahan Rencana Pengembangan Ekowisata
No.
Komponen Ekowisata
Beberapa Arahan Rencana
1.
Kontribusi terhadap kon-
servasi biodiversitas
Sharing biaya dan manfaat untuk upaya
konservasi, ecolabeling, ecocertifica-
tion, dan kampanye
2.
Keberlanjutan
kesejahteraan masyarakat
lokal
Guide dari tenaga setempat, souvenir
lokal, akomodasi lokal, kegiatan yang
meningkatkan length of stay, jaminan
tenurial, perspektif gender, dan kapa-
sitas pengetahuan/kearifan lokal
3.
Mencakup
interpretasi/pengalaman
pembelajaran
Membuat jalur interpretasi, menyedia-
kan sarana informasi, paket atraksi
yang beragam, inklusi dalam kegiatan
alam terbuka dan sosial masyarakat,
serta kepedulian terhadap kerentanan
4.
Melibatkan tindakan ber-
tanggung jawab dari wisa-
tawan dan industri pari-
wisata
Wisata dalam bentuk kelompok kecil,
evaluasi bersama, keterlibatan multi-
pihak, dan menghindari eksploitasi
atraksi alam dan budaya yang rentan
5.
Berkembangnya usaha
skala kecil
Membentuk kelompok usaha produktif,
kemitraan usaha, dan jaringan pemasa-
ran/promosi
6.
Menggunakan sumber daya
baru dan terbarukan
Penggunaan energi lokal, fasilitas yang
ramah lingkungan, dan introduksi tek-
nologi ramah lingkungan
7.
Fokus pada partisipasi
masyarakat, kepemilikan,
dan kesempatan usaha
Menggunakan tenaga pendamping/
fasilitator, membentuk lembaga
multipihak, memberikan peluang
sebagai tour operator dan pengelola
kawasan, masyarakat sebagai agen
perubahan, jaminan peran tokoh, dan
keberpihakan politik
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 27
Kesimpulan
Secara prinsip, perencanaan ekowisata harus memperha-
tikan konservasi sumber daya alam, menjamin pelibatan masya-
rakat lokal, meningkatkan pengalaman, mencakup kegiatan-
kegiatan yang bertanggung jawab, dan mendorong usaha skala
kecil yang produktif. Perencanaan yang dilakukan harus kom-
prehensif dan holistik dengan integrasi kompleksitas sistem pari-
wisata itu sendiri.
Tujuan perencanaan ekowisata adalah untuk menjamin ke-
mudahan pengorganisasian, efektifitas dan efisiensi pelaksa-
naan, serta koreksi interaktif dalam pengendaliannya. Perencana
ekowisata merupakan orang-orang yang mampu berpikir kritis
dalam kompleksitas sistem yang dihadapinya untuk memenuhi
prinsip-prinsip pengembangan ekowisata.
Daftar Pustaka
Drumm A dan Moore A. 2005. Ecotourism Development: A
Manual for Conservation Planners and Managers. Volume
I: An Introduction to Ecotourism Planning (Second
Edition). Virginia. The Nature Conservancy.
Holden A. 2000. Environment and Tourism. London. Rout-
ledge.
Li J. 2013. Sustainable ecotourism established on local com-
munities and its assessment system in Costa Rica. Journal
of Environmental Protection. Hal 61-66.
Monteros RLD. 2002. Evaluating ecotourism in natural pro-
tected areas of La Paz Bay, Baja California Sur, Me´xico:
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 28
Ecotourism or nature-based tourism? Biodiversity and
Conservation . 11: 15391550.
Ndahimana M, Musonera E, dan Weber M. 2013. Assessment
of marketing strategies for ecotourism promotion: A case
of RDB/tourism and conservation in Rwanda. Journal of
Marketing Development and Competitiveness. 7(2):37-57.
Piper LA dan Yeo M. 2011. Ecolabels, ecocertification, and
ecotourism. Sustainable Tourism: Socio-Cultural, Envi-
ronmental and Economics Impact. Hal 279-294.
Wood ME. 2002. Ecotourism: Principles, Practices, and
Policies for Sustainability. Paris. United Nation Envi-
ronment Programme.
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 29
BAGIAN KEEMPAT
PERAN MASYARAKAT LOKAL
Partisipasi tanpa peran dan
tanggungjawab adalah sia-sia
Pentingnya Peran Masyarakat Lokal
Wisata ramah lingkungan muncul pada saat wisata massal
terbukti menyebabkan dampak negatif yang merusak. Mow-
forth dan Munt (1998:95) menyebutkan bahwa dampak negatif
tersebut meliputi: (1) degradasi lingkungan, sosial, dan budaya,
(2) distribusi manfaat finansial yang tidak adil, (3) promosi peri-
laku paternalistik, dan (4) penyebaran penyakit. Masyarakat lo-
kal merupakan kelompok yang paling rentan mengalami dam-
pak-dampak negatif tersebut. Tabel 4.1 memberikan gambaran
potensi dampak pariwisata bagi masyarakat lokal dan kawasan
wisata itu sendiri.
Drake (1991:132) menegaskan bahwa partisipasi masya-
rakat lokal merupakan salah satu komponen berkelanjutan pada
umumnya dan ekowisata pada khususnya. Dowling dan Fennell
(2003:13) selanjutnya menjelaskan bahwa manfaat penting dari
kebijakan dan perencanaan ekowisata adalah memberikan
manfaat bagi masyarakat lokal dan lingkungan di sekitarnya.
Hal tersebut meliputi pekerjaan baru, tambahan pendapatan,
pasar bagi produk lokal, perbaikan infrastruktur, fasilitas dan
layanan masyarakat, teknologi dan keahlian baru, peningkatan
kepedulian budaya dan lingkungan, perlindungan dan
konservasi, serta perbaikan pola penggunaan lahan.
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 30
Tabel 4.1. Potensi Dampak Wisata dalam Suatu Masyarakat
(Drumm dan Moore 2005:42)
No.
NEGATIF
(Tanpa Partisipasi Masyarakat)
Bagi
masyarakat
Bagi kawasan
Bagi
masyarakat
Bagi kawasan
1.
Pendapatan
berkelanjutan
Ancaman ber-
kurang dan
pembangunan
ekonomi
sesuai
Hilangnya
basis sumber
daya alam
Ketidaksesuaian
pembangunan
ekonomi
2.
Perbaikan
layanan
Ancaman
berkurang dan
pembangunan
ekonomi
sesuai
Meningkatnya
ketidakadilan
ekonomi
Perambahan,
penggunaan
sumber daya se-
cara berlebihan
3.
Pemberdayaan
budaya
Ancaman
berkurang dan
pembangunan
ekonomi
sesuai
Pengikisan
nilai-nilai
budaya
Hilangnya
kearifan lokal
Ekowisata sebagai inti wisata berkelanjutan, menurut
Machnik (2013:94), juga dipahami sebagai bentuk paradigma
pengelolaan wilayah secara mendalam dan hati-hati (terutama
terhadap penduduk setempat, budaya, dan alam). Karena des-
tinasi ekowisata pada umumnya berada pada daerah rentan dan
tersebar pada wilayah pelosok, maka peranan partisipasi masya-
rakat lokal menjadi sangat penting sekali, terutama pada wila-
yah-wilayah terpencil dan kepulauan seperti yang diungkapkan
oleh Fotiou et al. (2002:87).
Tetapi ada juga praktek kelola ekowisata yang gagal mem-
perluas peran masyarakat lokal dalam proses pengembangan
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 31
ekowisata. Contohnya, Ling et al. (2001:47) menemukan pe-
ngembangan ekowisata di Mekong tidak memperlihatkan ada-
nya aktivitas berbasis masyarakat dan skala kecil sehingga pela-
ku industri wisata cenderung lebih mengembangkan wisata mas-
sal. Hill dan Hill (2011:84) menegaskan codes of conduct yang
harus diperhatikan oleh operator perjalanan wisata, yaitu (1)
mengembangkan partisipasi masyarakat lokal, (2) edukasi kepa-
da pengunjung, (3) konservasi lingkungan, dan (4) memini-
malkan kebocoran ekonomi.
Pentingya peran masyarakat lokal dalam wisata dan
kaitannya dengan operator perjalanan juga telah dijelaskan oleh
Self et al. (2010:122). Operator perjalanan harus mampu mem-
berikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya kepada masyarakat
lokal serta mendahulukan pelibatan masyarakat. Standar eko-
wisata juga dirumuskan dalam konteks dampak yang minimum
terhadap budaya masyarakat lokal serta rancangan atraksi dan
akomodasi yang sesuai dengan kondisi setempat.
Cara Meningkatkan Peran Masyarakat Lokal
Ojong et al. (2013:280), jika ekowisata telah ditetapkan,
merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: (1) masyarakat lokal
dalam zona ekowisata harus mendapatkan informasi yang benar
tentang potensi dampak ekowisata, (2) stakeholders industri
wisata harus menyediakan lingkungan yang kondusif untuk
mendorong peran masyarakat lokal, dan (3) kekurangan penge-
tahuan dan kepedulian masyarakat terhadap ekowisata diting-
katkan melalui pendidikan komunitas. Dengan demikian, dalam
konteks pelibatan masyarakat lokal, pendekatan pengembangan
ekowisata merupakan suatu pendekatan partisipatif.
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 32
Apabila pengembangan ekowisata menggunakan pende-
katan partisipatif, menurut Fandeli (2002:242), kesejahteraan
masyarakat akan dapat ditingkatkan dan lingkungan dapat
dipertahankan kualitasnya. Brandon (1993:157) mengemukakan
10 isu spesifik untuk menumbuhkembangkan partisipasi, yaitu
peranan partisipasi lokal, pemberian penguasaan sebagai tujuan,
partisipasi dalam siklus proyek, penciptaan pemegang saham,
mengkaitkan keuntungan dengan pelestarian, menyebaratakan
keuntungan, melibatkan pemimpin masyarakat, menggunakan
agen-agen perubahan, memahami kondisi-kondisi spesifik, serta
pengawasan dan penilaian dari kemajuan.
Karena masyarakat lokal merupakan unsur utama dalam
pengembangan ekowisata, perencanaan partisipasi masyarakat
perlu dilakukan dengan baik sesuai dengan tahapan proses yang
dapat menggali partisipasi masyarakat. Drake (1991:148-156)
telah mengembangkan suatu model yang terdiri atas tahapan
sebagai berikut: (1) menentukan peran partisipasi masyarakat
dalam kegiatan, (2) memilih tim peneliti, (3) melakukan studi
awal, (4) menentukan level partisipasi masyarakat, (5) menen-
tukan mekanisme partisipasi yang tepat, (6) menginisiasi dialog
dan penyuluhan, (7) mengambil keputusan secara kolektif, (8)
membuat rencana aksi dan mekanisme implementasi, dan (9)
monitoring dan evaluasi kegiatan.
Kesimpulan
Berbicara tentang ekowisata adalah salah satunya berbi-
cara tentang masyarakat lokal sebagai subjek. Ekowisata tanpa
partisipasi masyarakat lokal adalah sebuah kekeliruan. Parti-
sipasi harus memberikan kesempatan, mendorong kemauan, dan
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 33
meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengembangan
ekowisata.
Ekowisata merupakan salah satu bentuk pembangunan
yang bersifat partisipatif, terutama dari masyarakat lokal. Akan
tetapi, keberhasilan partisipasi tergantung pada tujuan dan
ideologi dari masing-masing stakeholder (Mohan dan Stokke
2000:263). Peran pemerintah untuk memastikan partisipasi ma-
syarakat lokal merupakan peran yang strategis untuk keber-
lanjutan pariwisata.
Daftar Pustaka
Brandon K. 1993. Langkah-Langkah Dasar untuk Mendorong
Partisipasi Lokal dalam Proyek-Proyek Wisata Alam. Di
dalam: Lindberg K dan Hawkins DE (editor). Ekoturisme:
Petunjuk untuk Perencana dan Pengelola (terjemahan).
Jakarta. Private Agencies Collaborating Together (PACT)
dan Yayasan Alam Mitra Indonesia (ALAMI). Hal 155-
175.
Dowling RK dan Fennell DA. 2003. The Context of Eco-
tourism Policy and Planning. Di dalam: Fennel DA dan
Dowling RK (editor). Ecotourism Policy and Planning.
Cambridge. CABI Publishing. Hal 1-20.
Drake SP. 1991. Local Participation in Ecotourism Projects.
Di dalam: Whelan T (editor). Nature Tourism: Managing
for the Environment. Washington. Island Press. Hal 132-
163.
Drumm A dan Moore A. 2005. Ecotourism Development: A
Manual for Conservation Planners and Managers. Volume
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 34
I: An Introduction to Ecotourism Planning (Second Edi-
tion). Virginia. The Nature Conservancy.
Fandeli C. 2002. Perencanaan Kepariwisataan Alam. Yogya-
karta. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.
Fotiou S, Buhalis D, dan Vereczi G. 2002. Sustainable
development of ecotourism in small islands developing
states (SIDS) and other small islands. Tourism and
Hospitality Research. 4(1):79-88.
Hill JL dan Hill RA. 2011. Ecotourism in Amazonian Peru:
Uniting tourism, conservation and community develop-
ment. Geography. 96(2):75-85
Ling CY, Pleumarom A, dan Raman M. 2001. Cancel the 'Year
of Ecotourism'. Earth Island Journal. 16(3):47
Machnik A. 2013. Nature-based tourism as an introduction to
ecotourism experience: A new approach. Journal of
Tourism Challenges and Trends. VI(1):75-96.
Mohan G dan Stokke K. 2000. Participatory development and
empowerment: The dangers of localism. Third World
Quarterly. 21(2):247268.
Mowforth M dan Munt I. 1998. Tourism and Sustainability:
New Tourism in the Third World. London. Routledge.
Ojong FA, Eja EI, Undelikwo VA, dan Agbor EA. 2013.
Indigenous peoples’ perception of ecotourism in Cross
River State, Nigeria. Part-I: Social Sciences and Huma-
nities. Academic Research International. 4(1):275-281.
Self RM, Self DR, dan Bell-Haynes J. 2010. Marketing tourism
in the Galapagos Islands: Ecotourism or greenwashing?
The International Business & Economics Research Jour-
nal. 9(6):111-125.
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 35
BAGIAN KELIMA
PENILAIAN SUATU KAWASAN WISATA
Sesuatu yang berjalan baik belum
tentu tanpa kekurangan”
Pengembangan suatu kawasan menjadi suatu destinasi
ekowisata diawali dengan menilai situasi dan potensi wisata saat
ini. Boo (1993:15-33) menggunakan istilah diagnosa untuk
mengetahui situasi dan potensi tersebut. Ada beberapa perta-
nyaan yang biasa digunakan dalam diagnosa, antara lain: (1) ba-
gaimana status sumber daya alam, (2) bagaimana tingkat per-
mintaan dan perkembangan pariwisata, (3) siapa yang mendapat
manfaat dari pariwisata, (4) apa saja biayanya, dan (5) apa saja
potensi dari pengembangan pariwisata.
Siklus pengembangan ekowisata seperti Gambar 5.1
menjelaskan tahapan-tahapan dalam pengembangan suatu
kawasan menjadi destinasi wisata. Diagnosa dilakukan terhadap
kawasan itu sendiri (product driven) dan pasar wisata (market
driven). Hasil diagnosa akan menentukan potensi suatu wilayah
dan situasi pariwisata yang diinginkan serta dapat mengiden-
tifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai situasi
tersebut.
Ketika potensi kawasan sudah diketahui, maka selanjutnya
dilakukan penilaian kesesuaian (suitability) dan daya dukung
(carrying capacity) sebagai dasar penyusunan rencana pengem-
bangan kawasan ekowisata. Bila hasil evaluasi terhadap imple-
mentasi bernilai buruk maka perlu dilakukan kembali penilaian
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 36
kesesuaian dan daya dukung, bahkan juga dimungkinkan untuk
mendiagnosa kembali potensi produk dan pasar.
Gambar 5.1. Diagram Alir Model Pengembangan Ekowisata
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 37
Untuk mengilustrasikan penilaian kesesuaian dan daya
dukung (lihat Mowforth dan Munt 1998:107-108), kita anggap
sedang menilai kawasan taman nasional. Penilaian kesesuaian
dilakukan terhadap aspek pasar (wisatawan) dan produk (ka-
wasan taman nasional itu sendiri). Secara umum, kawasan ini
memiliki sejumlah atraksi alami (baik flora, fauna, maupun ke-
indahan lanskap) yang membutuhkan jalur-jalur trekking. Ber-
dasarkan data kelerengan/kemiringan topografi kawasan dan
memperhatikan kriteria kesesuaian menurut US Bureau of Land
Management (1985) dalam Fandeli (2002:158) diketahui kese-
suaian kawasan untuk jalur trekking dapat dikatakan sesuai
karena memiliki kemiringan 0-15 persen.
Asumsi yang digunakan adalah lebar jalur hanya 1 meter
dengan ketentuan 1 orang wisatawan per meter persegi, wisa-
tawan dalam bentuk kelompok yang tidak lebih dari 25 orang
(tiap kelompok dengan satu orang guide), jarak antar kelompok
paling tidak sekitar 100 m, panjang jalur 1.1 km, rata-rata waktu
yang dibutuhkan 1 jam, dan atraksi ini terbuka setiap hari
selama 7 jam. Berdasarkan asumsi tersebut, kita dapat meng-
hitung Physical Carrying Capacity (PCC), yang dihitung menu-
rut ruang yang diperlukan untuk bergerak secara bebas yaitu:
PCC = panjang jalur x jumlah turis/m x lama atraksi
= 1,100 m x 1 turis/m x 7 jam/hari = 7,700 turis/hari
= 7,700 turis/hari x 360 hari/tahun= 2,772,000 turis/tahun
Kemampuan kawasan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor
lain seperti curah hujan, kerentanan dari erosi, dan derajat
kemiringan. Apabila kita mempertimbangkan hal-hal tersebut,
maka kita dapat menghitung Real Carrying Capacity (RCC),
yang merupakan PCC yang terkoreksi dengan faktor-faktor yang
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 38
kita pertimbangkan. Seandainya faktor curah hujan (FP = 1.39
%), kerentanan terhadap erosi (FE = 38.28 %), dan derajat
kemiringan (FS = 38.28 %), maka nilai RCC adalah:
RCC = PCC x (100-FP)/100 x (100-FE)/100 x (100-FS)/100
= 7,770 turis/hari x 0.9861 x 0.6172 x 0.6172
= 2,892 turis/hari
= 2,892 turis/hari x 360 hari/tahun= 1,041,276 turis/tahun
RCC juga dapat dikoreksi akibat perbedaan antara kapa-
sitas manajemen aktual dan kapasitas manajemen ideal (atau di-
lambangkan dengan FM). Koreksi terhadap RCC ini disebut de-
ngan Effective Carrying Capacity (ECC). Jika kapasitas mana-
jemen aktual adalah 10 orang (staf administrasi, penjaga taman,
dan guide) dan kapasitas manajemen yang ideal adalah 39
orang, maka FM dan ECC dapat dihitung sebagai berikut:
FM = (39-10)/39 x 100 = 74.36 %
ECC = RCC x (100-FM)/100
= 2,892 turis/hari x 0.2564 = 741.5 turis/hari
= 741.5 turis/hari x 360 hari/tahun = 266,943 turis/tahun
Dengan memperhatikan kembali Gambar 5.1, bila atraksi
yang dikembangkan bernilai buruk dari hasil evaluasi, maka
koreksi dapat dilakukan terhadap perhitungan daya dukung atau
kriteria kesesuaian, bahkan mendiagnosa kembali produk dan
pasar wisata. Pengelola kawasan ekowisata yang baik akan
selalu memperhatikan penilaian kesesuaian dan daya dukung.
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 39
Kesimpulan
Metode penilaian suatu kawasan wisata sudah semakin
berkembang, baik kesesuaian maupun daya dukung. Setiap
metode tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Hal yang
terpenting anda pastikan adalah bahwa penggunaan metode
dapat dilakukan sepanjang anda mengetahui dengan baik
asumsi-asumsi yang digunakan dan kebutuhan-kebutuhan ka-
wasan yang akan dikembangkan.
Daftar Pustaka
Boo E. 1993. Pelaksanaan Ekoturisme untuk Kawasan-Kawas-
an yang Dilindungi. Di dalam: Lindberg K dan Hawkins
DE (editor). Ekoturisme: Petunjuk untuk Perencana dan
Pengelola (terjemahan). Jakarta. Private Agencies Colla-
borating Together (PACT) dan Yayasan Alam Mitra Indo-
nesia (ALAMI). Hal 15-33.
Fandeli C. 2002. Perencanaan Kepariwisataan Alam. Yogya-
karta. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.
Mowforth M dan Munt I. 1998. Tourism and Sustainability:
New Tourism in the Third World. London. Routledge.
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 40
BAGIAN KEENAM
KONSEP KEBERLANJUTAN DALAM PARIWISATA
Lanjutkan usaha sampai
tujuan yang tak berhingga
Pembangunan Berkelanjutan sebagai Paradigma
Mowforth dan Munt (1998:3) menyebutkan bahwa: (1)
sebagai aktivitas personal, pariwisata dilakukan oleh beragam
penduduk di dunia, (2) sebagai suatu industri, pariwisata adalah
multisektor, dan (3) sebagai alat pertukaran ekonomi dan buda-
ya, pariwisata memiliki banyak jenis dan bentuk. Artinya, kaji-
an kepariwisataan merupakan suatu kajian multidisiplin.
Perkembangan jenis dan bentuk pariwisata saat ini diaki-
batkan oleh 3 isu utama yaitu pembangunan yang tidak merata
dan tidak adil, hubungan kekuasaan, dan globalisasi seperti
dijelaskan Mowforth dan Munt (1998:3-5). Pergeseran para-
digma pariwisata dari wisata massal ke wisata baru dibentuk
dari pertanyaan-pertanyaan kaitan pariwisata dan keberlanjutan
(sustainability).
Seiring dengan perkembangan pariwisata itu sendiri,
menurut Weaver (2001:105), ada tiga unsur kunci dalam men-
definisikan ekowisata (sebagai salah satu bentuk wisata baru),
yaitu (1) fokus atraksi pada lingkungan alam atau kawasan
spesifik, (2) menekankan pada pembelajaran sebagai bentuk
interaksi wisatawan dengan alam, dan (3) harus berkelanjutan.
Ekowisata juga memiliki manfaat penting dalam upaya mem-
perbaiki konsep wisata massal ke arah wisata yang lebih ber-
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 41
tanggung jawab. Weaver (2001:109) dengan baik mengilus-
trasikan hubungan antara ekowisata dan wisata massal, terutama
hal-hal yang menyangkut tentang diversifikasi produk wisata,
membangkitkan wisata yang lebih bertanggung jawab, dan me-
nerapkan prinsip dan praktek keberlanjutan.
Namun demikian, Zhenjia (2008:105) juga mengingatkan
adanya pencemaran pada kawasan destinasi ekowisata itu
sendiri yang mendorong sebuah metode keberlanjutan, bukan
hanya berkaitan dengan manfaat ekonomi tapi juga unsur sosial
politik dan ekosistem kawasan. Isu-isu keberlanjutan menjadi
isu global setelah Komisi Brundtland (World Commission on
Environmental Development/WCED) memperkenalkan pemba-
ngunan berkelanjutan (sustainable development) pada tahun
1985. Munasinghe pada tahun 1993 (Rogers et al. 2008:23)
memperkenalkan tiga pendekatan dalam pembangunan berke-
lanjutan yang dikenal sebagai komponen, yaitu ekonomi, eko-
logi, dan sosial budaya.
Gambar 6.1 menjelaskan kepada kita bagaimana hubungan
3 komponen pembangunan berkelanjutan dalam mendukung
pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism). Gambar tersebut
mengilustrasikan pentingnya pengembangan ekonomi berbasis
masyarakat lokal, keadilan konservasi, dan keterpaduan aspek
ekonomi dan lingkungan.
Pengembangan ekonomi berbasis masyarakat lokal telah
banyak diperkenalkan dalam berbagai penelitian dan diprak-
tekkan pada berbagai destinasi wisata. Contohnya, Chamley
(2005:75) memperkenalkan 3 kondisi mendasar yang harus di-
penuhi dalam pengembangan wisata berkelanjutan seperti eko-
wisata, yaitu: (1) peluang menangkap manfaat ekonomi harus
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 42
distrukturkan dalam cara yang dapat diterima secara budaya
sehingga dapat diakses oleh penduduk, (2) ekowisata harus
mendukung keamanan tenurial dan masyarakat memiliki
kemampuan untuk memutuskan penggunaan lahannya, dan (3)
ekowisata harus mendorong keadilan sosial dan politik yang
lebih nyata.
Gambar 6.1. Model Pembangunan Berkelanjutan dalam
Kepariwisataan (Dorobantu dan Nistoreanu 2012:
262)
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 43
Terkait dengan keadilan konservasi, menurut Sama
(2011:80), ekowisata harus mampu mendorong pelatihan kepada
masyarakat tentang cara-cara konservasi yang diperlukan dalam
perlindungan lingkungan dan keahlian usaha dalam mengem-
bangkan produk-produk lokal. Jadi, upaya konservasi bukan
hanya mencakup hal-hal yang terkait dengan perlindungan eko-
sistem alami dengan segala isinya, tapi juga menyangkut kea-
dilan dan jaminan mata pencaharian bagi masyarakat lokal.
Bahkan Dilly (2003:71) juga telah mendorong bahwa kebijakan
dan program pengembangan ekowisata harus mampu membe-
rikan kesempatan yang adil antara pria dan wanita (perspektif
gender) dalam membangun kerjasama untuk keberhasilan jang-
ka panjang, termasuk dalam upaya konservasi.
Keterpaduan ekonomi dan lingkungan dalam pengem-
bangan ekowisata dijelaskan oleh Sama (2011:80) dengan
menekankan pada distribusi kembali pendapatan dari ekowisata
untuk menciptakan insentif pengendalian dan pengelolaan
sumber daya alam kepada masyarakat untuk menjamin
perlindungan lingkungan jangka panjang. Meskipun ekowisata
berbasis masyarakat tidak selalu menjamin pertumbuhan eko-
nomi dan perlindungan lingkungan, kecuali jika dilembagakan
secara benar, ekowisata dapat menjadi model pengelolaan sum-
ber daya alam bagi negara-negara berkembang untuk mengha-
dapi masa depan.
Peran Ilmuwan Lingkungan
Hal-hal tersebut di atas menjadi tantangan bagi maha-
siswa-mahasiswa master dan doktor Pengelolaan Sumber Daya
Alam dan Lingkungan (PSL). Seorang master dan doktor PSL
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 44
harus mampu mendorong kebijakan pengelolaan yang menjaga
keseimbangan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi dalam setiap
pembangunan, termasuk pariwisata. Dengan demikian, peran
strategis yang harus dimainkan seorang PSL (terutama untuk
level master dan doktor) adalah sebagai berikut:
1. Penilaian status keberlanjutan destinasi wisata (dalam kajian
aspek sosial, ekonomi, ekologi, dan kelembagaan).
2. Pengembangan model kebijakan pariwisata yang menginte-
grasikan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi.
3. Pengembangan usaha wisata berkelanjutan dalam konteks
globalisasi dan perubahan iklim.
4. Peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam pengem-
bangan ekowisata pada kawasan-kawasan rentan dan remote.
Berdasarkan peran yang dimainkan tersebut, seorang PSL
diharapkan berkontribusi dalam mendorong implementasi kebi-
jakan dan memberikan solusi terhadap permasalahan kepari-
wisataan di Indonesia. Beberapa contoh keputusan dan solusi
terkait dengan pengembangan pariwisata adalah seorang PSL
dapat sebagai berikut:
1. Menerapkan kebijakan ecolabeling dan ecocertification se-
cara konsisten dalam pengembangan pariwisata.
2. Memperkenalkan pola dan upaya adaptasi dan mitigasi
dampak pariwisata berbasis capacity building masyarakat
lokal.
3. Menerapkan zonasi kawasan wisata berbasis keberlanjutan
sosial, ekonomi, dan ekologi kawasan.
4. Menginternalisasikan pengetahuan dan kearifan lokal dalam
pengembangan destinasi wisata secara berkelanjutan.
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 45
5. Menerapkan insentif ekonomi bagi perlindungan ekosistem
pada kawasan destinasi wisata.
Kesimpulan
Peran seorang PSL sangat strategis karena aktivitas wisata
merupakan suatu aktivitas yang kompleks dan memerlukan pen-
dekatan sistem dalam memahami perilaku berbagai pihak dan
komponen pembentuk sistem kepariwisataan secara kompre-
hensif dan holistik. Peran tersebut juga sesuai dengan konsep
pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek
sosial, ekonomi, dan ekologi secara baik.
Daftar Pustaka
Charnley S. 2005. From nature tourism to ecotourism? The
case of the Ngorongoro Conservation Area, Tanzania.
Human Organization. 64(1):75-88.
Dilly BJ. 2003. Gender, culture, and ecotourism: Development
policies and practices in the Guyanese rain forest.
Women's Studies Quarterly. 31(3/4):58-75.
Dorobantu MR dan Nistoreanu P. 2012. Rural tourism and
ecotourism: The main priorities in sustainable develop-
ment orientations of rural local communities in Romania.
Economy Transdisciplinarity Cognition. XV(1):259-266.
Mowforth M dan Munt I. 1998. Tourism and Sustainability:
New Tourism in the Third World. London. Routledge.
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 46
Rogers PP, Jalal KF, dan Boyd JA. 2008. An Introduction to
Sustainable Development. London. Glen Educational
Foundation, Inc.
Sama D. 2011. The relationship between common management
and ecotourism regulation: Tragedy or triumph of the
commons? A law and economics answer. Journal of
Advanced Research in Law and Economics. 1(3): 78-81.
Weaver DB. 2001. Ecotourism as mass tourism: Contradiction
or reality? Cornell Hotel and Restaurant Administration
Quarterly. 42(2):104-112.
Zhenjia Z. 2008. Significance of protecting natural sites for
ecotourism development. Management Science and Engi-
neering. 2(1):101-106.
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 47
BAGIAN KETUJUH
PENGARUH PENELITIAN EKOWISATA
Temuan tanpa mempengaruhi seperti
sebuah batu di dalam air laut”
Kenapa Peneliti Gagal Mempengaruhi?
Kita mungkin sering mendengar pernyataan “sudah ba-
nyak penelitian ekowisata yang telah dilakukan, tapi permasa-
lahan pariwisata kita tidak pernah selesai?”. Banyak kontestasi
untuk pernyataan tersebut dan biasanya bermuara pada pene-
litian yang dilakukan belum tepat sasaran dan tepat guna. Perta-
nyaan selanjutnya apakah mungkin penelitian yang sudah begitu
banyak dengan fokus yang sudah mencakup pokok-pokok ba-
hasan faktual dan luas belum mampu menjawab permasalahan
kita.
Court dan Young (2003:9) telah membagi fokus-fokus pe-
nelitian menjadi 5 tipe, yaitu (1) studi kasus yang mencakup ak-
tivitas yang luas, (2) melibatkan pemerintah, Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM), lembaga internasional, perguruan tinggi,
dan pusat-pusat pemikir lainnya, (3) mencakup pengetahuan
yang luas, (4) mempertimbangkan hasil-hasil penelitian dari ber-
bagai belahan dunia, dan (5) fokus pada bagian-bagian khusus
dalam kejadian kebijakan khusus. Lima tipe tersebut dapat kita
maknai sudah menyentuh berbagai aspek dalam kehidupan kita.
Berawal dari hal tersebut di atas, kita mencoba mereview
tulisan Kartodihardjo (2013:1-8) yang berjudul Memahami
Konsep Politik Adopsi Ilmu Pengetahuan sebagai Strategi
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 48
Pengembangan Penelitian”. Kita mencoba menggali pokok-
pokok pikiran dalam tulisan tersebut dan memperkayanya de-
ngan berbagai literatur terkait (baik yang telah diacu dalam tu-
lisan tersebut maupun yang belum) dalam konteks analisis kebi-
jakan.
Young (2008:4) menyebutkan bahwa bukti-bukti dari ha-
sil-hasil penelitian belum memainkan peranan yang penting da-
lam proses kebijakan. Karena kurangnya peran penelitian dalam
proses kebijakan, International Development Research Centre
(IDRC) dan Overseas Development Institute (ODI) telah memu-
lai cara-cara menilai hubungan penelitian untuk mempengaruhi
kebijakan sejak tahun 2000 seperti yang dikemukakan Mably
(2006:7), terutama untuk berbagai isu kebijakan di negara-
negara berkembang.
Kegagalan penelitian memainkan peran untuk mem-
pengaruhi kebijakan dapat kita rumuskan dari saran-saran Karto-
dihardjo (2013:6) yang disampaikan, yaitu:
“Kualitas bukti, argumen dan bagaimana hal itu
dikomunikasikan, serta hubungan antara peneliti-
akademisi-pemikir dan pembuat kebijakan sangat penting.
Meskipun banyak diantara mereka tidak secara eksplisit
tertarik mengubah, memperbaiki atau membentuk
kebijakan publik, sebaliknya cenderung lebih tertarik pada
insentif akademik, penghargaan publikasi akademik,
ketimbang pengaruhterutama bagi peneliti dan
akademisi—hasil kerjanya bagi kebijakan”
Pernyataan tersebut didukung dengan pendapat Court dan
Young (2003:27-28). Dengan menegatifkan pendapat mereka,
kita menilai kegagalan peneliti dalam mempengaruhi kebijakan
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 49
karena (1) kurang memahami konteks, (2) tidak mengenali pe-
laku, (3) tidak menanggapi permintaan, (4) tidak belajar dari pe-
ngalaman (kasus), (5) kurang praktis, (6) tidak memiliki kredibi-
litas, (7) tidak legitimasi, (8) kurang komunikasi, dan (9) tidak
memiliki jaringan.
Bagaimana Kerangka Interaksi dalam Mempengaruhi?
Kegagalan peneliti mempengaruhi kebijakan dapat
dijelaskan dari interaksi dalam mempengaruhi kebijakan itu
sendiri. Mengutip dari Neilson (2001), Kartodihardjo (2013:1-
2) dalam tulisannya tersebut mengemukakan 8 kerangka inte-
raksi yang seringkali menjebak peneliti dalam kegagalan untuk
mempengaruhi, yaitu (1) teori dua komunitas, (2) proses linear
pembuatan kebijakan, (3) proses bertahap pembuatan kebijakan,
(4) proses kebijakan interaktif, (5) jaringan kebijakan, (6) model
agenda-setting, (7) narasi kebijakan, (8) model transfer kebijak-
an.
Kesemua kerangka tersebut, menurut Kartodihardjo (2013:
2), menyumbangkan pemahaman bagaimana proses terjadinya
sebuah kebijakan. Namun yang perlu kita ingat adalah proses
kebijakan bukan suatu proses yang linear atau monolitik karena
prosesnya bisa sangat kompleks, melibatkan multifaktor, dan
terdiri atas berbagai proses seperti diungkapkan Young (2008:6)
dan Ridde (2009:939). Oleh karena itu, Sutton (1999:32) telah
menyebutkan bahwa pembuatan kebijakan harus dipahami seba-
gai sebuah proses politik, bukan semata sebuah analisis atau
pemecahan masalah.
Meijerink (2005:1-30) juga menjelaskan bagaimana 4 teori
(kerangka advocacy coalition, multiple streams, punctuated-
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 50
equilibrium, dan epistemic communities) relevan untuk mene-
rangkan proses pengkondisian stabilitas dan perubahan kebi-
jakan. Penggunaan teori tersebut secara komplementer dapat
meningkatkan pemahaman kita terhadap proses kebijakan.
Shanahan et al. (2011:556) juga telah mengkaji bagaimana ke-
mampuan kerangka advocacy coalition dan narasi kebijakan ser-
ta menyimpulkan bahwa narasi kebijakan lebih mampu mengu-
kur kejadian dan strategi politik yang menuju kehancuran.
Artinya, kerangka interaksi peneliti dan pembuat kebijak-
an dapat menjelaskan bagaimana kapasitas peneliti sebagai aktor
untuk mempengaruhi kebijakan. Karena proses kebijakan itu
sebagai sebuah proses politik, Court dan Cotterrell (2006:9)
mengungkapkan 3 aspek kenapa bukti-bukti penelitian yang
sahih sekalipun seringkali dilupakan. Aspek-aspek tersebut
adalah (1) kegagalan sistem/proses, (2) tidak adanya konsensus,
dan (3) blocking oleh kepentingan tertentu.
Bagaimana Meningkatkan Pengaruh Penelitian?
Kartodihardjo (2013:3) menggunakan kerangka kerja
RAPID (Research and Policy in Development) yang
dikembangkan oleh Court dan Young (2003) untuk menjelaskan
bagaimana bukti-bukti penelitian digunakan. Dalam tulisan
tersebut, ada 3 faktor yang mendorong bukti-bukti penelitian
digunakan oleh pembuat kebijakan, yaitu politik,
bukti/pengetahuan, dan penghubung antara kebijakan dan
penelitian. Tiga faktor tersebut dikondisikan oleh dimensi
pengaruh eksternal, seperti konteks sosial-ekonomi, pengaruh
lembaga donor ataupun kebijakan nasional dan internasional
yang lebih luas.
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 51
Memperhatikan pendapat tersebut, beralasan bagi Young
(2008:7) mengusulkan peningkatan upaya pada level individu
dan lembaga dari semua stakeholder, baik penyedia, pengguna,
maupun kelompok penghubung dari penelitian itu sendiri.
Carden (2005:6) telah mengusulkan agar peneliti seharusnya
memulai penelitian dengan pertanyaan berapa banyak kepen-
tingan yang ada dalam penelitiannya dan bagaimana struktur
dan prosedur yang ada akan mampu mendorong pembuat kebi-
jakan melaksanakan rekomendasi penelitian tersebut. Bahkan
ketika menghadapi kompleksitas, penggunaan pendekatan sis-
tem dapat memperbaiki pemahaman terhadap proses kebijakan
seperti telah dilakukan Hosse et al. (2013:65).
Peneliti yang mengabaikan perbedaan antara keputusan
rasional dan sensitif akan mengalami kegagalan untuk mempe-
ngaruhi faktor-faktor politik dan kelembagaan (Lomas 2000:
144). Peneliti juga harus memahami bagaimana perilaku pem-
buat kebijakan meliputi pendidikan, sikap, kepercayaan, ide,
kesediaan waktu, dan kepribadian pembuat kebijakan tersebut
(Court dan Cotterrell 2006:15). Kartodihardjo (2013:4)
menjelaskan 8 faktor kunci sikap pembuat kebijakan, yaitu na-
rasi kebijakan yang digunakan, informasi hasil penelitian,
informasi atau advokasi dari media atau interest groups, kondisi
sosial-ekonomi-politik, pihak-pihak yang mengalami dampak
kebijakan, epistemic community, peraturan perundangan, dan
orientasi yang lebih tinggi.
Maetz dan Balié (2008:12) juga menyebutkan 6 pendo-
rong sebuah penelitian dapat mempengaruhi kebijakan, yaitu (1)
mengutamakan dialog, (2) advokasi dan peningkatan kapasitas,
(3) jaringan peneliti, (4) kerjasama antar lembaga, (5) publikasi
pada lembaga-lembaga kompeten, dan (6) publikasi pada jurnal-
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 52
jurnal sejawat. Jauh sebelumnya, Weiss (1977) dalam Neilson
(2001:9) telah mengemukakan 7 faktor penggunaan penelitian
oleh pembuat kebijakan, yaitu (1) knowledge-driven, (2) meme-
cahkan masalah, (3) memberikan pencerahan, (4) politis, (5)
taktis, (6) interaktif, dan (7) upaya intelektual.
Mempengaruhi dalam konteks kebijakan dapat kita paha-
mi sebagai proses pertukaran dan transfer pengetahuan yang me-
libatkan proses interaktif antara penyedia dan pengguna pene-
litian (Mitton et al. 2007:729). Pesan yang dibungkus dalam
suatu produk yang berasal dari program penelitian harus diko-
munikasikan melalui berbagai cara kepada pembuat kebijakan
agar mau mengambil tindakan. Oleh karena itu, Weiner (2011:
309) menyarankan promosi dan publikasi harus dilakukan de-
ngan efektif dan pertanyaan-pertanyaan penelitian harus mudah
dipahami dan berguna bagi masyarakat dan peneliti serta mam-
pu memperbaiki teori dan paradigma kebijakan.
Proses cerdas dan teknis harus dilakukan oleh peneliti
untuk menjelaskan kepada pembuat kebijakan tentang kenapa
dan bagaimana suatu rekomendasi itu dilakukan seperti
diungkap oleh Gookins (2008:71-72) dan Nwagboso (2012:59).
Proses mempengaruhi juga harus menyentuh street-level
bureaucrats yang secara positif mempengaruhi nilai-nilai yang
dapat ditransfer kepada kliennya dan juga mempengaruhi
keinginannya untuk melaksanakan kebijakan seperti telah
diungkap Tummers dan Bekkers (2012:17) dan Kartodihardjo
(2013:5).
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 53
Kesimpulan
Sidney (2007:79) menyatakan bahwa perumusan
kebijakan merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan
karena proses ini juga mengekspresikan dan mengalokasikan
kekuasaan diantara kepentingan sosial, politik, dan ekonomi
yang ada. Dalam konteks tersebut, peneliti pasti akan
menghadapi banyak tantangan agar mampu menemukenali dan
menganalisis masalah-masalah yang tepat dan benar seperti
diungkap Kartodihardjo (2013:7). Penting juga diperhatikan
oleh peneliti untuk mengubah cara-cara implementasi kebijakan
yang bersifat top down seperti yang dikemukakan Pülzl dan
Treib (2007:94) menjadi cara-cara yang berakar dari kebutuhan
(bottom up) karena kebijakan itu harusnya juga bersifat dinamis.
Daftar Pustaka
Carden F. 2005. Capacities, Contexts, Conditions: The Influ-
ence of IDRC-Supported Research on Policy Processes.
IDRC’s Evaluation Unit.
Court J dan Cotterrell L. 2006. What political and institutional
context issues matter for bridging research and policy? A
literature review and discussion of data collection
approaches. Working Paper 269. London. Overseas
Development Institute.
Court J dan Young J. 2003. Bridging Research and Policy:
Insights from 50 Case Studies. Working Paper 213.
London. Overseas Development Institute.
Gookins AJ. 2008. The role of intelligence in policy making.
SAIS Review. 28(1):65-73.
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 54
Hosse RS, Sikatzki SS, Schnieder E, dan Bandelow NC.
Understanding policy processes by engineering principles
of systems theory. Systemics, Cybernetics, and
Informatics. 11(2):65-72.
Kartodihardjo H. 2013. Memahami Konsep Politik Adopsi
Ilmu Pengetahuan sebagai Strategi Pengembangan
Penelitian. Ekspose Hasil Penelitian di Balai Penelitian
Kehutanan Banjarbaru pada tanggal 19 September 2013.
Lomas J. Connecting research and policy. Spring Printemps.
Hal 140-144.
Mably P. 2006. Evidence based advocacy: NGO research
capacities and policy influence in the field of international
trade. Working Paper 4, IDRC Globalization, Growth and
Poverty Working Paper Series. Ottawa. International
Development Research Centre.
Maetz M dan Balié J. 2008. Influencing Policy Processes:
Lessons from Experience. Roma. FAO.
Meijerink SV. 2005. Understanding policy stability and change:
The interplay of advocacy coalitions and epistemic
communities, windows of opportunity, and Dutch coastal
flooding policy 1945-2003. Working Paper Series 2005/2.
Research Group Government and Places University of
Nijmegen.
Mitton C, Adair CE, McKenzie E, Patten SB, dan Perry BW.
2007. Knowledge transfer and exchange: Review and
synthesis of the literature. The Milbank Quarterly.
85(4):729768.
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 55
Neilson S. 2001. Knowledge Utilization and Public Policy
Processes: A Literature Review. IDRC-Supported
Research and Its Influence on Public Policy. IDRC
Evaluation Unit.
Nwagboso CI. 2012. Public policy and the challenges of policy
evaluation in the Third World. British Journal of
Humanities and Social Sciences. 5(1):59-76.
Pülzl H dan Treib O. 2007. Implementing Public Policy. Di
dalam: Fischer F, Miller GJ, dan Sidney MS (Editor).
Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and
Methods. New York. CRC Press.
Ridde V. 2009. Policy implementation in an African State: An
extension of Kingdon’s Multiple-Streams Approach.
Public Administration. 87(4):938954.
Shanahan EA, Jones MD, dan McBeth MK. 2011. Policy
narratives and policy processes. The Policy Studies
Journal. 39(3):535-561.
Sidney MS. 2007. Policy Formulation: Design and Tools. Di
dalam: Fischer F, Miller GJ, dan Sidney MS (Editor).
Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and
Methods. New York. CRC Press.
Sutton R. 1999. The policy process: An overview. Working
Paper 118. London. Overseas Development Institute.
Tummers L dan Bekkers V. 2012. Discretion and its effects:
Analyzing the experiences of street-level bureaucrats
during policy implementation. PSG XIII: On Public
Policy. EGPA Conference in Bergen, Norway, 5-8
September 2012.
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 56
Weiner S. 2011. How information literacy becomes policy: An
analysis using the Multiple Streams Framework. Library
Trends. 60(2)297311.
Young J. 2008. Working with complexity: Impact of research
on policy and practice. A Gateway for Capacity
Development. 35:1-16.
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 57
BAGIAN KEDELAPAN
PERUBAHAN PARADIGMA KEPARIWISATAAN
DI INDONESIA
Mengubah sesuatu tidak selalu meng-
gantikannya dengan yang lain
Kenapa Perlu Perubahan?
Indonesia merupakan salah satu destinasi wisata yang
banyak diinginkan oleh beragam wisatawan dari berbagai
belahan dunia. Berdasarkan data BPS (2013:111), jumlah
kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia meningkat dari
± 6,3 juta wisatawan pada tahun 2009 menjadi ± 8 juta wisata-
wan pada tahun 2012. OECD (2012:375) juga mencatat pertum-
buhan wisatawan domestik yang bermalam di hotel sebesar 234
juta orang pada tahun 2010 atau tumbuh sekitar 14.71 % dari
tahun 2006. Untuk periode 2004-2010, PDB dari industri pari-
wisata meningkat sekitar 120 persen atau sekitar 196.18 triliun
pada tahun 2010 (Ditjen PDP 2012:44).
Perkembangan pariwisata memang memberikan dampak
positif pada perekonomian secara makro, namun juga seringkali
ditemui dampak sosial dan ekologis yang cenderung bersifat
negatif. Ditjen PDP (2012:104) mengakui bahwa pariwisata
belum memberikan dampak yang cukup signifikan pada masya-
rakat. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Wood (2002:7)
bahwa pertumbuhan pariwisata dapat memberikan ancaman
signifikan pada budaya dan biodiversitas.
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 58
Pergeseran paradigma pariwisata massal ke pariwisata
berkelanjutan (sustainable tourism) merupakan bentuk respon
terhadap dampak negatif tersebut. Mowforth dan Munt (1998:3-
5) menjelaskan pergeseran tersebut dalam 3 isu utama, yaitu
pembangunan yang tidak merata dan tidak adil, hubungan
kekuasaan, dan globalisasi.
Dalam konteks permasalahan tersebut, Indonesia
seharusnya mengubah paradigma pembangunan kepariwisata-
annya. Namun jika kita memperhatikan Rencana Induk Pem-
bangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) tahun 2010-
2025, perubahan yang diinginkan belum terelaborasi secara
baik. Ekowisata sebagai konsep ramah lingkungan belum
mendapatkan perhatian yang memadai. Kita perlu mendeliniasi
kekuatan dan peluang pengembangannya untuk menghadapi
ancaman dan kelemahan dalam penyelenggaraan pariwisata
nasional.
Kekuatan dan Peluang Ekowisata
Keunggulan komparatif dan kompetitif objek dan daya
tarik wisata (ODTW) merupakan kekuatan terbesar Indonesia
dalam pengembangan wisata pada umumnya dan ekowisata
pada khususnya. Indonesia kaya dengan atraksi alam dan
budaya karena tingginya keanekaragaman hayati dan keragaman
lanskap, selain itu, menurut Henderson (2009:201), Indonesia
merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17,000
pulau. Daya tarik wisata buatan juga sangat banyak, yang
sebagian besar merupakan warisan-warisan bersejarah.
Industri pariwisata Indonesia juga berkembang dengan
baik. Operator wisata tumbuh cukup pesat baik berskala lokal,
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 59
nasional, maupun internasional. Beberapa operator wisata
ternyata memiliki kepedulian terhadap konservasi kawasan.
Contohnya, menurut Steenbergen (2013:208), operator wisata
menyelam di Raja Ampat Papua mampu menempatkan diri
sebagai pembela masyarakat lokal melawan kegiatan illegal
fishing dan pengrusakan habitat.
Kecenderungan peningkatan jumlah wisatawan domestik
sangat potensial dalam peningkatan pendapatan bagi usaha
wisata, termasuk optimalisasi manfaat bagi konservasi dan
masyarakat lokal. Menurut Fajarwati (2012) dalam Hengky
(2013:123), industri pariwisata Indonesia mencapai 123 juta
wisatawan pada tahun 2011 dan jumlah transaksinya mencapai
sekitar 16.35 milyar USD (Faried 2011 dalam Hengky
2013:123).
Tingginya minat wisatawan mancanegara terhadap ODTW
yang dimiliki Indonesia merupakan peluang yang perlu
ditangkap oleh pelaku wisata nasional dan lokal. Penyebaran
paket-paket wisata di berbagai media informasi merupakan salah
satu upaya promosi wisata yang penting dimanfaatkan. Media
informasi yang paling diminati oleh wisatawan mancanegara
adalah internet sebesar 68.71% dan leaflet/brosur sebesar
43.33% responden (PES 2012 dalam Ditjen PDP 2012:50) dikuti
oleh TV sebesar 18.15% dan buku sebesar 15.77 persen.
Kelemahan dan Ancaman bagi Ekowisata
RIPPARNAS 2010-2025 sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 belum mampu
mengedepankan ekowisata sebagai paradigma kepariwisataan di
Indonesia. Hengky (2013:126) telah menyarankan pemerintah
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 60
untuk mendukung pariwisata berkelanjutan seperti wisata ka-
wasan sakral Mbah Kyai Talka and Keramat Tukmudal di Jawa, serta
Adam (1997:318) yang mendorong pemerintah untuk mening-
katkan kapasitas masyarakat Tana Toraja dalam pengembangan
wisata etnik. Hengky (2011:88-89) juga menilai tidak adanya
peran pemerintah dalam menjaga kawasan wisata pantai Anyer
dari pembangunan berbagai hotel yang dinilai merusak nilai
kawasan itu sendiri.
Infrastruktur wisata Indonesia juga sering menjadi
kelemahan utama dalam mendorong pengembangan ekowisata.
Contohnya, Kuffel (1993:18) menyoroti kelemahan Pemerintah
Batam sebagai destinasi wisata pada waktu dulu akibat kurang
mampu menyediakan air bersih. Henderson (2009:206) juga
menyebutkan bahwa sistem transportasi yang efisien sangat
fundamental bagi keberhasilan pengembangan destinasi wisata
secara berkelanjutan dan Indonesia dianggap kurangan memiliki
biaya untuk investasi pengembangan transportasi publik.
Persepsi yang tidak seragam terhadap ekowisata sebagai
konsep pariwisata ramah lingkungan dapat menjadi penghambat
pengembangan ekowisata itu sendiri. Meskipun Hakim et al.
(2011:91) telah menghitung nilai ekonomi ekowisata di
Rawapening, namun prakteknya seringkali kurang sesuai dengan
prinsip-prinsip ekowisata itu sendiri. Buktinya, Walpole dan
Goodwin (2001:160) telah mengemukakan adanya ketidakadilan
distribusi ekonomi di Kawasan Taman Nasional Komodo.
Ancaman kerusakan ODTW alami juga dapat meng-
hambat pengembangan ekowisata. Dari sisi sumber daya hutan
saja, menurut Kemenhut (2012:20), tutupan hutan primer
Indonesia diperkirakan hanya tinggal 46.5 juta ha dari sekitar
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 61
130 juta ha luas kawasan hutan di Indonesia. Perilaku negatif
wisatawan juga dapat mengancam keberlanjutan ekowisata
seperti perilaku wisata seks yang tidak sesuai dengan norma-
norma lokal sebagaimana diulas oleh William et al. (2008:77-
97) dan Demartoto (2013:93-102). Perilaku negatif juga
seringkali diperlihatkan oleh pengelola kawasan dan masyarakat
itu sendiri.
Analisis SWOT untuk Strategi Ekowisata
Berdasarkan faktor pendorong dan penghambat
pengembangan ekowisata di Indonesia seperti diulas di atas,
maka Tabel 1 menyajikan pilihan alternatif strategi yang dapat
diambil. Pilihan-pilihan tersebut disesuaikan dengan konsep
dan prinsip ekowisata itu sendiri. Strategi-strategi dirumuskan
dengan mengkombinasikan kekuatan dan peluang dengan
kelemahan dan ancaman.
Berdasarkan analisis SWOT tersebut di atas, kita
menawarkan 8 strategi yang harus dijalankan. Strategi-strategi
tersebut adalah: (1) Pengembangan ekowisata partisipatif, (2)
Mendorong kebijakan dan politik keberpihakan, (3) Penerapan
ecolabelling dan ecocertification secara konsisten, (4)
Penguatan nilai-nilai dan partisipasi lokal, (5) Pemasaran
ekowisata terintegrasi, (6) Metamorfosis mass tourism dan jenis
wisata lainnya menjadi berkonsep ekowisata, (7) Kampanye
ekowisata bertanggung jawab, dan (8) Evaluasi bersama dan
transparan.
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 62
Tabel 8.1. Analisis SWOT Pengembangan Ekowisata
Faktor
Penghambat
Faktor
Pendorong
Kelemahan
(Weaknesses)
1. Kurangnya
dukungan kebijakan
2. Infrastruktur buruk
3. Pengetahuan
terhadap ekowisata
lemah
Ancaman (Threats)
1. Kerusakan ODTW
2. Budaya konsumtif
3. Perilaku negatif
Kekuatan (Strengths)
1. Potensi ODTW
(alam, budaya, dan
buatan) tinggi
2. Banyaknya
operator Wisata
3. Wisatawan
domestik yang
banyak
STRATEGI S-W
1. Pengembangan
ekowisata
partisipatif
2. Mendorong
kebijakan dan politik
keberpihakan
STRATEGI S-T
1. Penerapan
ecolabelling dan
ecocertification
secara konsisten
2. Penguatan nilai-
nilai dan partisipasi
lokal
Peluang
(Opportunities)
1. Minat Wisatawan
mancanegara tinggi
2. Perkembangan
media
3. Banyak event inter-
nasional
STRATEGI O-W
1. Pemasaran
ekowisata
terintegrasi
2. Metamorfosis mass
tourism dan jenis
wisata lainnya
menjadi berkonsep
ekowisata
STRATEGI O-T
1. Kampanye
ekowisata
bertanggung jawab
2. Evaluasi bersama
dan transparan
Kesimpulan
Komitmen politik yang kuat untuk mendorong ekowisata
sangat diperlukan dalam mengubah paradigma kepariwisataan
nasional. Perubahan tersebut harus disesuaikan dengan kompo-
nen prinsip ekowisata itu sendiri. Menurut Wood (2002:10),
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 63
komponen ekowisata itu adalah: (1) kontribusi terhadap kon-
servasi biodiversitas, (2) keberlanjutan kesejahteraan masyara-
kat lokal, (3) mencakup interpretasi/pengalaman pembelajaran,
(4) melibatkan tindakan bertanggung jawab dari wisatawan dan
industri pariwisata, (5) berkembangnya usaha skala kecil, (6)
menggunakan sumber daya baru dan terbarukan, dan (7) fokus
pada partisipasi masyarakat, kepemilikan, dan kesempatan usa-
ha, khususnya bagi masyarakat pedesaan. Strategi-strategi yang
dikembangkan berdasarkan analisis SWOT merupakan repre-
sentasi dari kombinasi komponen ekowisata tersebut.
Daftar Pustaka
Adams KM. 1997. Ethnic tourism and the renegotiation of
tradition in Tana Toraja (Sulawesi, Indonesia). Ethnology.
36(4):309-319.
[BPS] Badan Pusat Statistik. 2013. Perkembangan Beberapa
Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia: Agustus
2013. Jakarta. Badan Pusat Statistik.
Demartoto A. 2013. The existence and the effect of sex tourism
habitus in Bandungan, Central Java, Indonesia. Asian
Social Science. 9(15):93-102.
[Ditjen PDP] Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi
Pariwisata. 2012. Rencana Strategis (Renstra) Direktorat
Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata (PDP)
2012-2014. Jakarta. Kementerian Pariwisata dan Ekono-
mi Kreatif.
Hakim AR, Subanti S, dan Tambunan M. 2011. Economic
valuation of nature-based tourism object in Rawapening,
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 64
Indonesia: An application of travel cost and contingent
valuation method. Journal of Sustainable Development.
4(2):91-101.
Henderson J. 2009. Transport and tourism destination
development: An Indonesian perspective. Tourism and
Hospitality Research. 9(3):199208.
Hengky SH. 2011. Improving coastal tourism business compe-
titiveness: Using ecotourism’s concept to explore to po-
tential of coastal tourism business Pandeglang and Serang
Districts, Banten, West Java, Indonesia. International
Journal of Business and Social Science. 2(11): 87-90.
Hengky SH. 2013. Envisaged the potential of sustainable
sacred tourism in Java Indonesia. International Journal of
Business and Social Science. 4(12):123-127.
[Kemenhut] Kementerian Kehutanan. 2012. Statistik Kehu-
tanan Indonesia. Jakarta. Kemenhut.
Kuffel C. 1993. Indonesia: Batam turns attention to tourism.
Asian Business. 29(2):18.
Mowforth M dan Munt I. 1998. Tourism and Sustainability:
New Tourism in the Third World. London. Routledge.
[OECD] Organization for Economic Cooperation and
Development. 2012. Tourism Trends and Policies. Paris.
OECD.
Steenbergen DJ. 2013. The role of tourism in addressing illegal
fishing: The case of a dive operator in Indonesia. Contem-
porary Southeast Asia. 35(2):188-214.
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 65
Walpole MJ dan Goodwin HJ. 2001. Local attitudes towards
conservation and tourism around Komodo National Park,
Indonesia. Environmental Conservation. 28 (2):160
166.
Williams S, Lyons L, dan Ford M.. 2008. It's about bang for
your buck, bro: Singaporean men's online conversations
about sex in Batam, Indonesia Asian Studies Review.
32(1):77-97.
Wood ME. 2002. Ecotourism: Principles, Practices, and Poli-
cies for Sustainability. Paris. United Nation Environment
Programme.
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 66
BIOGRAFI PENULIS
Ferdinal Asmin dilahirkan di Padang, pada tang-
gal 23 Juli 1976. Ia menyelesaikan SD, SMP,
dan SMA di kota kelahirannya. Setamat SMA,
ia meneruskan pendidikan S-1 di Fakultas Perta-
nian Universitas Andalas (Unand) pada tahun
1995, tepatnya pada Program Studi Teknik Per-
tanian Jurusan Teknologi Pertanian. Ia menyelesaikan studi S-1
selama 4 tahun dan dinobatkan sebagai lulusan terbaik Fakultas
Pertanian Unand dengan predikat cum laude.
Pada tahun 1999, ia diterima menjadi PNS di Kementerian Ke-
hutanan untuk jabatan Polisi Kehutanan dan dipekerjakan di Di-
nas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2000. Dua
tahun mengabdi di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, ia
mendapatkan kesempatan mengikuti S-2 di Fakultas Kehutanan
Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia menyelesaikan S-2 pada
tahun 2004 dengan predikat cum laude dan mengangkat judul
tesis Perencanaan Pengembangan Ekowisata di Kawasan Ca-
gar Alam Rimbo Panti Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera
Barat”.
Jabatan struktural yang pernah dipegang adalah Kepala Seksi
Penyuluhan dan Pengembangan SDM (2008-2009) dan Kepala
Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (2009-2013) di Dinas Kehu-
tanan Provinsi Sumatera Barat. Saat ini, ia telah mendapatkan
gelar Doktor pada Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumber
Daya Alam dan Lingkungan di Institut Pertanian Bogor (IPB),
dengan dukungan beasiswa Lembaga Pengelola Dana
Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan.
Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana 67
... Regarding the characteristics of the coastal region, the development of Biak Numfor tourism is directed to the development of sustainable ecotourism based on the local wisdom. In its implementation, Ecotourism integrates various elements such as trips to a tourism spots (for example: natural forests, caves, beaches, underwater life, the life of indigenous peoples, etc.), learning activities, in order to increase knowledge and tourist experience, promoting natural resources conservation efforts (flora and fauna), culture, and increase the awareness and capacity of local communities [2]. Community-based ecotourism emphasizes the active role of local communities so that the involvement of local communities is absolute. ...
... Through participatory development patterns, local communities are given the opportunities and are encouraged to improve their ability to develop ecotourism in the area. Fotiou et al, asserts that the role of local community participation is very important, especially in remote areas and islands, because ecotourism destinations are generally located in the vulnerable areas and scattered in remote areas [2]. Furthermore, the success of local community participation depends on the goals and ideology of each stakeholder in the development of ecotourism itself [4]. ...
... The involvement of local communities in ecotourism has a positive impact on the community it self as shown in table 1. Sustainable tourism development means building a community economy based on the potential of local communities as shown in figure 2. Related to the development of sustainable tourism, ecotourism based on local communities must meet 3 basic conditions namely: first, the opportunity to get economic benefits must be formed in a culturally acceptable ways, so that it can be accessed by the community; Second, ecotourism must support tenure security, and local communities have the ability to decide on land use; and Third, ecotourism must encourage more tangible social and political justice [6]. Ecotourism as the core of sustainable tourism, is also understood as a form of deep and cautious regional management paradigm (especially towards local residents, culture, and nature), according to Machnik [2]. ...
... This is supported by an increase in local and foreign visitors, with a total of 16.3 million visits. Therefore, economic development in the tourism sector continues to be intensively carried out, considering Indonesia has great potential by utilizing natural beauty and uniqueness of local culture that is used as a tourist attraction (Asmin, 2018 One type of tourism that currently needs to be developed and sustainable is nature tourism or ecotourism (Erwin, 2013). Ecotourism is also an idea that is present due to the unrest of the development of tourist areas that usually no longer maintain environmental conservation interests, and the issue of globalization is getting worse. ...
... Burns even cited local opinions commenting that "the sky, the oceans, the land and us, we are all one." In Indonesia itself, the development of the ecotourism concept with a local community base has not received more attention but continues to be initiated and is expected to strengthen the tourism sector (Asmin, 2018). In Indonesia, various indigenous communities are developing and still known today, such as Dayak tribes in Kalimantan and Kajang in South Sulawesi. ...
Article
Full-text available
The issue of empowerment in indigenous groups has very little attention. This discussion is critical because empowering the indigenous people of Kajang results from a tourism visit that collided with Pa'pasang ri Kajang’s value. This article bridges the relationship of ecotourism with the values of the Kajang tribe's beliefs. Second, investigating the issue of empowerment of the Kajang Indigenous community that hinders the development of ecotourism. This article uses ethnographic research methods. The data comes from direct interviews with the Ammatoa indigenous people. The Pa'pasang ri Kajang philosophy plays an essential role in the Kajang community's daily activities; however, various problems arise to develop ecotourism. What the Kajang community should get is feedback from tourist visits. Of course, this article provides knowledge implications about travelling to indigenous peoples' areas and providing input to stakeholders to develop ecotourism.
... David Bruce Weaver mendefinisikan ekowisata sebagai suatu bentuk wisata berbasis alam yang berupaya melestarikannya secara ekologis, sosial budaya, dan ekonomi dengan menyediakan kesempatan penghargaan dan pembelajaran tentang lingkungan alami atau unsur-unsur spesifik lainnya (Asmin, 2017 Hal itu berhasil menyedot wisatawan domestik dari berbagai wilayah sehingga secara langsung dan tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Namun, yang perlu dipersiapkan juga adalah sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola promosi melalui media sosial tersebut (Rustam, 2017). ...
... Sayangnya, pengusaha wisata belum mengenal dengan baik target pasar ekowisata. Akibat pemahaman yang kurang baik dalam target wisatawan menyebabkan ragam atraksi wisata juga kurang bervariasi dan tawaran infrastruktur pendukung belum bisa memuaskan wisatawan yang datang (Asmin, 2017). Pada konsep promosi ini adalah melihat keindahan alam yang ada pada lokasi wisata pantai, dan penulusuran tempat-tempat terbaik yang ada di lokasi wisata pantai tersebut. ...
Book
Full-text available
Sejumlah desa dari data BPS berpotensi menjadi tempat wisata alam. Pengelolaan yang baik dapat memaksimalkan pemasukan ekonomi melalui pariwisata. Keterlibatan perangkat desa maupun masyarakat menjadi faktor penting dalam pengelolaan wisata berbasis ekowisata. Ekowisata seperti sebuah sistem dimana bukan hanya perangkat desa yang terlibat mengelola, namun juga masyarakat setempat serta wisatawan yang datang. Bila salah satu tak berfungsi dalam mengelola dengan bijak dan profesional maka ekowisata tak akan bisa berjalan baik. Kehadiran tempat wisata di sebuah desa memang dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia yang mendukung. Namun juga dukungan berupa sarana dan prasarana pariwisata secara umumnya harus memadai. Infrastruktur jalan menuju ke lokasi wisata masih sulit dijangkau melalui jalan beraspal. Transportasi umum yang bisa mengarahkan ke tempat wisata masih minim dan cenderung mahal. Tempat penginapan, rumah makan belum tersedia dengan kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan. Tempat wisata masih belum ditata dengan baik. Tak ada fasilitas toilet dan pondokan untuk istirahat sejenak. Bahkan masih banyak sampah-sampah berserakan. Pemandangan wisata yang minim fasilitas seperti itulah yang mendominasi ketersediaan sarana dan prasarananya di Kutai Kartanegara. Padahal, keberadaan sarana dan prasarana ekowisata akan juga menjadi pendukung yang sangat besar dalam meningkatkan minat wisatawan. Yang terjadi umumnya kondisi sarana dan prasarana kurang mendukung terhadap ekowisata. Hal tersebut dikarenakan belum adanya program kebijakan yang mengarah pada sistem ekowisata.
... By having the richness in nature and culture, it can make the tourism potential becoming a significant economic sector in Indonesia. Indeed, Indonesia is one of tourism destinations which has captured the attention of various tourists all over the world [1]. ...
... And when tourism describes as an opportunity in seeking experience, tourists can obtain their satisfaction within their journey by the presence of the professionality of the manager of tourist objects and attractions, and the other way around. [1] points out that journey and tourism have become an industry with the rapid growth, and main source of income for many developing countries including Indonesia. Indeed, Indonesia has a lot of potential tourist objects and attractions to increase the national income, public welfare, and conservation attempt through ecotourism development. ...
Presentation
Full-text available
Tulisan ini tidak hendak bermaksud untuk menampilkan ‘horor’ kepada pengelola kawasan ekowisata, tetapi bermaksud agar pengelola dari awal dapat mengantisipasi setiap dampak negatif dari pengelolaan kawasan ekowisata. Pesan dari tulisan ini adalah jangan sampai terjebak dengan keindahan saja (terlena dengan gemerlap), namun lupa dengan prinsip-prinsip pengembangan ekowisata itu sendiri. Pengelola dapat menggunakan instrumen-instrumen kebijakan yang memadai untuk meminimalisir dampak negatif potensial yang ditemui. Oleh karena itu, pengelola perlu memperhatikan berbagai aspek dalam pengembangan ekowisata dan sedapat mungkin menyediakan basis pengetahuan (knowledge based) agar pengembangan ekowisata lebih terarah dan mencapai tujuan pengelolaan yang telah ditetapkan.
Article
Full-text available
This article describes on how the implementation of good governance is carried out by Padang City Government in sustainable tourism management. This research is aimed to (1) Overseeing the good governance implementation in Padang City Government in term of the development of sustainable tourism destinations. (2) Analyzing the sustainable tourism management viewing it from agency theory. It is a qualitative descriptive research, and performed in Padang City Culture and Tourism Office. More over, data collection utilizes observation, interview, and documentation. The good governance principle employed in this research are accountability, participation, and transparency. The result shows that the implementation of good governance at Padang City Culture and Tourism Office has been achieved well. It is as a result of the agency relationships occured within local government; the relationship with the executive in the role of Culture and Tourism Office, and with public as the community.
Article
This research aims to determine the role of Pokdarwis in the development of the Sumbur Suma Hill in Telok Kombal, North Lombok. This research uses the case study method. Focus of the research is to examine the role of Pokdarwis with the role indicators presented by Minztberg: Interpersonal roles, Roles related to information, and the role of decision makers. The main data collection by interview was collaborated with the results of observation and documentation. Data were analyzed using an Interactive Model technique that passes through two types of triangulation (data triangulation and methodological triangulation). In an effort to develop the Sumbur Suma Hill ecotourism, Pokdarwis Telok Kombal has performed its role as it should, although it is still faced with various obstacles. For product development, Pokdarwis plays the role of decision maker. In terms of standardization development, Pokdarwis plays two roles, the role associated with information and the role of decision makers. Then community empowerment, Pokdarwis plays two roles, interpersonal role and decision maker role. The stakeholder part, Pokdarwis has been able to carry out its entire role.
Article
Full-text available
This article examines some of the political and symbolic issues inherent in the touristic renegotiation of Torajan ritual and history, chronicling the strategies whereby Torajans attempt to refashion outsider imagery to enhance their own personal standing and position in the Indonesian ethnic hierarchy. The author suggests that the Toraja case challenges the popular assumption that tourism promotion brings a complete loss of agency to indigenous peoples: Torajans not only engage in ingenious political strategies to enhance their group's image, but vigorously contest perceived threats to their identity and power. The author argues that such processes of self-conscious cultural reformulation do not necessarily imply a collapse in meaning or emotive power; rather, the Toraja case lends support to recent calls to rethink the discourse of "authenticity" and "staged authenticity.".
Article
Full-text available
Tackling illegal fishing through traditional state-centred approaches has proven difficult and largely ineffective in the extensive maritime environment of Southeast Asia, and particularly in the archipelagic state of Indonesia. This article focuses on the involvement of a new for-profit actor — a private tourism dive operator — in addressing illegal fishing in a small island archipelago in eastern Indonesia. The case study demonstrates that the dive operator has been able to employ conventional enforcement methods such as patrolling and the capture of illegal fishers, in combination with alternative approaches to addressing the root causes of illegal fishing. It also explores the relationship of the dive operator with civil society actors, non-governmental organizations (NGOs) and various state agencies involved in maritime security and conservation governance in the area. With a particular focus on the dive operator’s relationship with government agencies, the case study shows that local governments are collaborating with private actors and providing opportunities for new kinds of enforcement agents since they themselves lack sufficient resources to patrol waters effectively. The dive operator, however, operates only within a space granted by the district government, and must invest considerably in this relationship to maintain his position.
Article
Full-text available
This research is a qualitative research with case study approach aimed to find out the existence and the effect of sex tourism habitus in Bandungan, Central Java, Indonesia.The data source used in this research was primary data obtained directly from commercial sexual workers, coordinator of commercial sexual workers (procurer or pimp); inn guest escort (mediator) consisting of hotel employees, tukang ojek, tukang sate; as well as apparatus, people surrounding and Local Government. The secondary data used to support the primary data was previous studies relevant to sex tourism, news in printed media, and documentation taken during the research. Techniques of collecting data were in-depth interview, direct observation and documentation. The data analysis was an interactive model of analysis. The prostitutes in Bandungan were called tukang sate (sate seller). Generally they come from outside local areas such as Kendal, Rembang, Semarang, Surakarta, Wonosobo, and so on. Some of them operate openly but some other disguisedly as karaoke guides, beauty salon employees, and massage center employees. They did not hawk themselves directly, but through agent (mediator) connecting them to the tourists. The mediators were hotel employees, tukang ojek and tukang sate. Most sexual tourists came from out of Bandungan. All of them serve as the agent in sex tourism habitus in Bandungan. The large number of hotels, inns, lodgings, and entertainment centers such as karaoke automatically opened the job opportunity for the surrounding people so that they accept their existence. The prostitutes paid sufficiently attention to health problem by routinely having their health examined. When some of them developed Sexual Infectious Disease, they would be referred to Ambarawa Local General Hospital and prohibited from catering the guest except they had been cured.
Article
Full-text available
This research is aimed to find out new potential objects of coastal tourism which can be used as parameter of the competitive advantage coastal tourism business that match with the implementation of ecotourism’s concept. The result of the research founded 3 potentials coastal tourism business could be improved based on ecotourism concept and competitiveness concept in Pandeglang regency which could improve the coastal tourism business. The results of the research indicated that Tanjung Lesung coast is the most competitive of coastal tourism compare to Anyer coast and Carita coast. The potential itself is: view point; landscape; culture; and sacred place.
Article
Full-text available
Indonesian domestic tourism industries reach 123 million tourists in 2011 and contributed $16.35 Billion. This research conducted from July 2011 till December 2012, 304 respondents were collected by purposive and stratified sampling, in Java Island where were inhabited by 58% of total Indonesian peoples. The data was tabulated by content analysis. The objective of this research is to envisage the potential of sustainable sacred tourism in Java Indonesia. Based on sustainable tourism, the carrying out of sustainable sacred tourism in Java Island showed 57.89 percent are sustainable sacred tourism. The rest 42.11 percent of sustainable sacred tourism would be improved by implementing sustainable tourism concept. High-end sustainable operation shares the benefits of sustainable sacred tourism with surrounding communities through employment as trickle-down effects of revenue that result of it. The benefit from sustainable sacred tourism is not only to improve environmental performance, but it is also improving domestic tourist visitation up to 42 percent and market share of domestic tourism as well.
Article
Full-text available
Street-level bureaucrats implementing public policies have a certain degree of freedom – or discretion – in their work. Following the work of Lipsky, the concept of discretion has received wide attention in the policy implementation literature. However, scholars have not yet developed theoretical frameworks regarding the effects of discretion, which were subsequently tested these using large n samples. In this study, we develop a theoretical framework regarding two effects of discretion (client meaningfulness and willingness to implement), in order to increase our understanding of the mechanisms at work. The hypothesized relationships are tested using a Dutch nationwide survey among 1.317 psychologists, psychiatrists and psychotherapists implementing a new reimbursement policy. These are analysed using Confirmatory Factor Analysis (CFA) and Structural Equation Modelling (SEM). The results firstly show a positive effect of discretion on client meaningfulness. Next to this, discretion positively affected the willingness to implement a policy, and this is partially mediated by client meaningfulness. Hence, when street-level bureaucrats experience discretion, this positively influences the value they can deliver to clients, which in turn positively influences their willingness to implement a policy. Implications for policy implementation researchers are discussed.
Article
There is growing recognition that information literacy is a critical skill for educational and workplace success, engagement in lifelong learning, and civic participation. To be considered for allocations of financial and human resources, information literacy must become a policy priority for institutions and societies. Although there has been some progress in this area since 1974, when the term was coined, information literacy is not yet a priority for many organizations or governments. There is no published examination of factors that may influence the adoption of information literacy as a policy priority. This article explores aspects of the policy process from a U.S. perspective that can favor or impede the inclusion of information literacy on political agendas. It examines these questions through the multiple streams framework of policy processes. It proposes recommendations to help those who advocate for information literacy to effect policy changes. It identifies areas for research that would help information literacy policy advocates demonstrate need.
Article
The manner in which countries develop as international tourist destinations is a dynamic and complex phenomenon, to which multiple parties and forces contribute. Safe and efficient transport, affording accessibility from abroad and mobility on arrival, is a critical consideration to facilitate progress whereas its absence acts as a barrier. The paper discusses these issues with reference to Indonesia and the implications of a European Union ban on Indonesian airlines.