Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran collaborative governance dalam pengembangan pariwisata sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sinjai, dengan fokus pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengembangan Pariwisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam implementasi kebijakan pariwisata, dengan studi kasus di Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, yang memiliki destinasi wisata Taman Nasional Hutan Mangrove. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta, telah berhasil mendorong pengembangan infrastruktur, promosi destinasi, serta peningkatan kualitas layanan pariwisata. Namun, masih terdapat kendala dalam koordinasi dan partisipasi aktif masyarakat. Penelitian ini juga menemukan bahwa penguatan sinergi antar pihak sangat diperlukan untuk mencapai tujuan peningkatan PAD melalui sektor pariwisata. Dalam hal ini, kolaborasi antara Dinas Pariwisata dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam memperkuat pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk pengembangan pariwisata yang berkontribusi terhadap peningkatan PAD Kabupaten Sinjai. This research aims to analyse the role of collaborative governance in tourism development as an effort to increase Local Own-source Revenue (PAD) in Sinjai Regency, with a focus on Regional Regulation Number 6 of 2013 concerning Tourism Development. This research uses a descriptive qualitative approach to examine the interaction between the government, the community, and the private sector in the implementation of tourism policies, with a case study in Tongke-Tongke Village, East Sinjai District, which has a Mangrove Forest National Park tourist destination. The results showed that collaboration between stakeholders, such as local governments, communities, and the private sector, has succeeded in encouraging infrastructure development, destination promotion, and improving the quality of tourism services. However, there are still obstacles in coordination and active community participation. This research also found that strengthening synergies between parties is needed to achieve the goal of increasing PAD through the tourism sector. In this case, collaboration between the Tourism Office and the community is a key factor in strengthening sustainable tourism development. Thus, the results of this study are expected to provide recommendations for policy makers in formulating more effective strategies for tourism development that contribute to increasing the PAD of Sinjai Regency.