BookPDF Available

Outlook Energi Indonesia 2015: Pengembangan Energi untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Authors:

Abstract and Figures

Various energy problems nowadays and that may emerge in the future require appropriate solutions with a comprehensive approach. Proper planning and development of energy as well as analysis about implementation of the existing policies should be continued in order to realize the application of clean energy technology that is reliable, sustainable and affordable in order to support the preparation of the General Plan of National Energy (RUEN) and the General Plan for Regional Energy (RUED) as mandated by Law No. 30 of 2007 on energy. In addition, it is important to support the government policy in Presidential Decree No. 61 of 2011 on the National Action Plan for Reducing Emissions of Greenhouse Gases (RAN GRK) in efforts to implement environmentally sound development. For that purpose, BPPT attempt to contribute by publishing Indonesia Energy Outlook annually. Indonesia Energy Outlook 2015 (BPPT-OEI 2015) discusses the energy balance, demand and supply of energy, as well as long-term energy infrastructure for the period 2013-2050 with taking into account the energy reserves and resource, economic growth and other influencing factors. BPPT-OEI 2015 does not propose government policies, but provides analysis of various long-term options and efforts needed to achieve the target set.
Content may be subject to copyright.
ISBN 978-602-1328-04-0
OUTLOOK ENERGI
INDONESIA ENERGY OUTLOOK 2015
Pengembangan Energi untuk Mendukung
Pembangunan Berkelanjutan
Energy Development in Supporting Sustainable Development
Editor:
Agus Sugiyono
Anindhita
M. Sidik Boedoyo
Adiarso
This publicaon is available on the WEB at:
www.bppt.go.id
PUSAT TEKNOLOGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ENERGI
CENTER FOR ENERGY RESOURCES DEVELOPMENT TECHNOLOGY
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
AGENCY FOR THE ASSESSMENT AND APPLICATION OF TECHNOLOGY
INDONESIA 2015
ii
OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2015
OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2015
INDONESIA ENERGY OUTLOOK 2015
Pengembangan Energi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan
Energy Development in Supporting Sustainable Development
ISBN 978-602-1328-04-0
© Hak cipta dilindungi oleh undang-undang / © All rights reserved
Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya / May be cited with crediting the source
Diterbitkan oleh / Published by
Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Energi (PTPSE)
Center for Energy Resources Development Technology
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
Agency for the Assessment and Application of Technology
Gedung BPPT II, Lantai 11
BPPT Building II, 11th floor
Jl. M.H. Thamrin 8, Jakarta 10340
Telp. : (021) 7579-1357
Fax : (021) 7579-1357
email : agus.sugiyono@bppt.go.id
Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Library of Congress Cataloging-in-Publication Data
Outlook energi indonesia 2015 : pengembangan
energi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan =
Indonesia energy outlook 2015 : energy development in
supporting sustainable development / tim penyusun, M. Sidik
Boedoyo ... [et al.] ; editor, Agus Sugiyono ... [et al.]. --
Jakarta : Pusat Teknologi Pengembangan Sumberdaya Energi
BPPT, 2015.
103 hlm. ; 29 cm.
Bibliografi : hlm. ....
ISBN 978-602-1328-04-0
1. Politik energi. 2. Teknologi energi. I. Sidik Boedoyo, M.
II. Agus Sugiyono.
354.4
iii
2015 INDONESIA ENERGY OUTLOOK
Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Allah SWT, saya menyambut gembira Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi (BPPT) dapat menerbitkan buku Outlook Energi Indonesia (OEI) 2015 ini. BPPT secara
berkala telah dan akan menerbitkan buku OEI dan BPPT-OEI 2015 ini merupakan terbitan yang ketujuh. Secara
umum buku OEI membahas tentang permasalahan energi saat ini serta memberi gambaran kebutuhan dan
pasokan energi di masa mendatang untuk kurun waktu tertentu. Berbagai aspek dalam pengembangan energi
nasional yang merupakan isu-isu penting dipertimbangkan dan dikupas secara khusus dalam buku BPPT-OEI.
BPPT-OEI 2015 membahas antara lain proyeksi energi dalam kurun waktu 2015 sampai 2050, dengan
mengangkat topik bahasan “Pengembangan Energi untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan”.
Penyusunan buku ini juga mempertimbangkan keterkaitan antara sektor energi dengan pembangunan
ekonomi, kebijakan serta teknologi yang prospektif untuk dikembangkan di masa mendatang.
Mudah-mudahan hasil pembahasan yang dituangkan dalam buku ini dapat menjadi masukan yang
bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat serta pihak terkait lainnya dalam pembangunan ekonomi
Indonesia, serta secara khusus bagi pihak yang mengelola dan mengembangkan sektor energi di Indonesia.
Tak lupa saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun serta semua pihak
yang telah memberi dukungan dan bantuan sehingga buku ini bisa diterbitkan. Kami menyadari
adanya kekurangan dan keterbatasan pada buku ini, untuk itu diharapkan sumbang saran maupun
kritik yang membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan pada penerbitan buku berikutnya.
Jakarta, November 2015
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Kepala
Dr. Ir. Unggul Priyanto, M.Sc.
SAMBUTAN
iv
OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2015
FOREWORD
With praise and gratitude to Allah SWT, I warmly welcome the publication of Indonesia Energy Outlook
(OEI) 2015 by the Agency for the Assessment and Application of Technology (BPPT). BPPT has been published
OEI periodically and BPPT-OEI 2015 is the seventh edition. In general, OEI discusses the current energy problems
and illustrates supply and demand of energy in the future. Various aspects in development of national energy are
important issues to be considered and studied specically in BPPT-OEI.
BPPT-OEI 2015 discusses, among others, energy projection in 2015-2050 periods with topic “Energy Development
in Supporting Sustainable Development”. BPPT-OEI 2015 also considers linkages between energy sector with
economic development, policies and prospective technologies to be developed in the future.
I am optimist that results of discussion which are outlined in BPPT-OEI 2015 will be a useful input for the
government, society and other stakeholders in the economic development of Indonesia, and in particular for those
who manage and develop the energy sector in Indonesia.
I would like to extend my appreciation and thanks to the authors and editors and all parties that have supported
and provided assistance so that this book can be published. We are aware of the limitations in this publication
and so we welcome all feedbacks as well as constructive criticisms for improvement and renement of the next
publication.
Jakarta, November 2015
Agency for the Assessment and
Application of Technology
Chairman,
Dr. Ir. Unggul Priyanto, M.Sc.
v
2015 INDONESIA ENERGY OUTLOOK
PENGARAH / STEERING COMMITTEE
Kepala BPPT
Chairman of BPPT
Dr. Ir. Unggul Priyanto, M.Sc.
Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material (TIEM)
Deputy Chairman for Information, Energy and Material Technology
Dr. Ir. Hammam Riza, M.Sc.
PENANGGUNGJAWAB / PERSON IN CHARGE
Direktur Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Energi (PTPSE)
Director of Center for Energy Resources Development Technology
Dr. Adiarso
KOORDINATOR / COORDINATOR
Kepala Bidang Perencanaan Energi
Head of Energy Planning Division
Ir. Agus Sugiyono, M.Eng.
TIM PENYUSUN / AUTHORS
Kebijakan Energi : Prof. Ir. M. Sidik Boedoyo, M.Eng.
Energy Policy Ir. Agus Sugiyono, M.Eng.
Kebutuhan dan Penyediaan Energi : Ira Fitriana, S.Si, M.Sc.
Energy Demand and Supply Dra. Nona Niode
Minyak dan Gas Bumi : Ir. Erwin Siregar
Oil and Gas Ari Kabul Paminto, S.T.
Batubara : Ir. Endang Suarna, M.Sc.
Coal
Ketenagalistrikan : Drs. Yudiartono, M.M.
Electricity
Pembangunan Berkelanjutan : Ir. La Ode M. Abdul Wahid
Sustainable Development Prima Trie Wijaya, S.Kom.
Suryani, S.Si.
Database dan Pemodelan : Anindhita, S.Si, M.S.
Database and Modelling Ira Fitriana, S.Si, M.Sc.
Drs. Yudiartono, M.M.
Grak dan Layout : Nini Gustriani, A.Md.
Layout and Graphic
INFORMASI / INFORMATION
Bidang Perencanaan Energi
Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Energi (PTPSE)
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
Gedung 625, Klaster Energi, Kawasan Puspiptek, Kota Tangerang Selatan
Telp./Fax. (021) 7579-1357
Email: agus.sugiyono@bppt.go.id
TIM PENYUSUN
AUTHORS
vi
OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2015
Kami mengucapkan terima kasih kepada para
profesional di bawah ini yang telah bersedia menjadi
narasumber maupun memberikan data-data terkini.
• Ir. Sidqi Lego Pangesti Suyitno, MA, Plt. Direktur
Perencanaan Makro, Bappenas.
• Ir. Hendry Ahmad, M.T., Direktur BBM, Badan
Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.
• Ir. Agus Cahyono Adi, M.T., Direktur Pembinaan
Program Migas, Direktorat Jenderal Minyak dan
Gas Bumi, Kementerian ESDM.
• Naufal Noor Rochman, ST. MOGE, Kepala Seksi
Pemanfaatan Minyak dan Gas, Divisi Perencanaan
Program, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas
Bumi, Kementerian ESDM.
• Bapak Albert Maknawi, Direktur Utama PT.
Listrindo Kencana, Tempilang, Bangka Barat.
UCAPAN TERIMA KASIH
ACKNOWLEDGMENT
We would like to express appreciation to the following
professionals who have shared their valuable
knowledge and providing the latest data.
Ir. Sidqi Lego Pangesti Suyitno, MA, Director
of Macro Planning Ad-interim, National
Development Planning Agency.
Ir. Hendry Ahmad, M.T., Director of Fuel, Oil and
Gas Downstream Regulatory Agency.
Ir. Agus Cahyono Adi, M.T., Director of Oil and
Gas Program Development, Directorate General
of Oil and Gas, Ministry of Energy and Mineral
Resources.
Naufal Noor Rochman, ST.MOGE, Section Head of
Development Program of Oil and Gas, Directorate
General of Oil and Gas, Ministry of Energy and
Mineral Resources.
Mr. Albert Maknawi, Director of PT. Listrindo
Kencana, Tempilang, West Bangka.
vii
2015 INDONESIA ENERGY OUTLOOK
Sambutan / Foreword . . . . . . . . . .
Tim Penyusun / Authors . . . . . . . . . .
Ucapan Terima Kasih / Acknowledgment . . . . . . .
Daftar Isi / Table of Contents . . . . . . . . .
Bab 1 Pendahuluan / Introduction . . . . . . . .
1.1 Latar Belakang / Background . . . . . . .
1.2 Model dan Pemutakhiran Data / Model and Data Update . . . .
1.2.1 Model Kebutuhan Energi / Energy Demand Model . . . .
1.2.2 Model Penyediaan Energi / Energy Supply Model . . . .
1.2.3 Pemutakhiran Data / Data Update . . . . .
1.3 Skenario dan Kasus / Skenario and Case . . . . . .
1.3.1 Skenario Energi Berkelanjutan / Sustainable Energy Scenario . .
1.3.2 Kasus / Case . . . . . . . .
Bab 2 Kondisi dan Permasalahan Energi Saat Ini / Current Energy Conditions and Issues . .
2.1 Produk Domestik Bruto dan Penduduk / Gross Domestic Product and Population .
2.2 Konsumsi Energi Final / Final Energy Consumption . . . . .
2.2.1 Konsumsi Energi Final per Sektor / Final Energy Consumption by Sector .
2.2.2 Konsumsi Energi Final per Jenis / Final Energy Consumption by Type .
2.3 Ketenagalistrikan / Electricity . . . . . .
2.4 Potensi Sumber Daya Energi / Energy Resource Potential . . . .
2.4.1 Potensi Sumber Daya Energi Fosil / Fossil Energy Resource Potential .
2.4.2 Potensi Sumber Daya Energi Baru dan Terbarukan / New and Renewable
Energy Resource Potential . . . . . .
2.5 Permasalahan Energi Saat Ini / Current Energy Issues . . . .
2.5.1 Permasalahan Umum / General Issues . . . . .
2.5.2 Permasalahan Sektor Transportasi / Transportation Sector Issues . .
2.5.3 Permasalahan Ketenagalistrikan / Electricity Issues . . . .
2.6 Kebijakan Energi Terkini / Recent Energy Policy . . . . .
2.6.1 Kebijakan Energi Nasional/ National Energy Policy . . . .
2.6.2 Program 35.000 MW / Program of 35,000 MW . . . .
2.6.3 DiversikasiEnergi/ Energy Diversication . . . .
2.6.4 Konservasi Energi / Energy Conservation . . . . .
2.6.5 Subsidi Energi / Energy Subsidy . . . . . .
2.6.6 Feed-in Tari . . . . . . . .
2.6.7 Persentase Minimal Penjualan Batubara Domestik / Domestic Market
Obligation of Coal . . . . . . .
Bab 3 Proyeksi Kebutuhan Energi / Energy Demand Projection . . . . .
3.1 Kebutuhan Energi Per Jenis / Energy Demand by Type . . . .
3.2 Kebutuhan Energi Per Sektor / Energy Demand by Sector . . . .
3.2.1 Sektor Industri / Industry Sector . . . . . .
DAFTAR ISI
TABLE OF CONTENTS
iii
v
vi
vii
1
2
4
4
4
5
6
6
7
9
10
11
11
12
14
15
15
15
17
17
18
20
21
21
22
22
23
24
26
28
31
32
34
35
viii
OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2015
3.2.2 Sektor Transportasi / Transportation Sector . . . .
3.2.3 Sektor Rumah Tangga / Household Sector . . . . .
3.2.4 Sektor Komersial / Commercial Sector . . . . .
3.2.5 Sektor Lainnya / Other Sector . . . . . .
Bab 4 Proyeksi Penyediaan Energi / Energy Supply Projection . . . . .
4.1 Minyak Bumi dan BBM / Crude Oil and Oil Fuels . . . . .
4.1.1 Neraca Minyak Bumi / Crude Oil Balance . . . . .
4.1.2 Neraca Bahan Bakar Cair / Liquid Fuels Balance . . . .
4.1.3 Pemanfaatan Bahan Bakar Cair / Liquid Fuels Utilization . . .
4.2 Gas Bumi, LNG dan LPG / Natural Gas, LNG and LPG . . . .
4.2.1 Gas Bumi / Natural Gas . . . . . . .
4.2.2 LNG . . . . . . . . .
4.2.3 LPG . . . . . . . . .
4.3 Batubara / Coal . . . . . . . . .
4.3.1 Neraca Batubara / Coal Balance . . . . . .
4.3.2 Pemanfaatan Batubara / Coal Utilization . . . . .
4.4 Energi Baru dan Terbarukan / New and Renewable Energy . . . .
4.5 Energi Primer / Primary Energy . . . . . . .
4.5.1 Penyediaan Energi Primer / Primary Energy Supply . . . .
4.5.2 Neraca Energi / Energy Balance . . . . . .
Bab 5 Proyeksi Kebutuhan dan Penyediaan Energi di Sektor Ketenagalistrikan / Projection of
Energy Demand and Supply in Electricity Sector . . . . . .
5.1 Proyeksi Kebutuhan Listrik Per Sektor / Projection of Electricity Demand by Sector .
5.2 Proyeksi Kapasitas Pembangkit Listrik / Power Plant Capacity Projection . .
5.3 Proyeksi Produksi Listrik / Projection of Electricity Production . . .
5.4 Proyeksi Kebutuhan Bahan Bakar Pembangkit Listrik / Fuel Demand Projection for
Power Plant . . . . . . . . .
5.5 Tambahan Kapasitas Pembangkit / Additional Capacity of Power Plant . .
Bab 6 Pengembangan Energi untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan / Energy
Development in Supporting Sustainable Development . . . . .
6.1 Ruang Lingkup / Framework . . . . . . .
6.2 Sektor Penghasil Emisi, Jenis Emisi, dan Faktor Emisi GRK / Emission Producing
Sector, Emissions Type, and Emission Factor of GHG . . . .
6.3 Emisi Baseline / Baseline Emission . . . . . .
6.4 Emisi Mitigasi / Mitigation Emission . . . . . .
6.5 Intensitas Emisi GRK / GHG Emission Intensity . . . . .
6.6 Optimalisasi Mitigasi GRK / Optimization of GHG Mitigation . . .
Bab 7 Penutup / Closing . . . . . . . . .
Daftar Pustaka / References . . . . . . . . .
Photo Credits . . . . . . . . . . .
36
38
39
40
41
42
42
44
45
46
46
49
49
51
51
52
54
56
56
59
63
64
66
70
72
74
75
76
77
78
79
80
81
89
93
95
Daftar Isi
Bab 1. Pendahuluan
Chapter 1. Introduction
2
OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2015
1.1 Latar Belakang
Background
Konsumsi energi nal di Indonesia meningkat dari 778 juta
SBM pada tahun 2000 menjadi 1.211 juta SBM pada tahun
2013 atau tumbuh rata-rata sebesar 3,46% per tahun.
Selama kurun waktu 2000-2013, pertumbuhan konsumsi
energi ini dibayangi oleh pemberian subsidi energi yang
terus meningkat dan membebani anggaran belanja negara.
Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan berbagai
kebijakan untuk mengurangi subsidi tersebut.
Kebijakan yang diambil pemerintah dalam bidang energi
antara lain adalah konversi minyak tanah dengan LPG untuk
sektor rumah tangga, penggunaan bahan bakar gas (BBG)
untuk sektor transportasi, dan mandatori penggunaan
bahan bakar nabati (BBN), yang berlaku untuk industri,
transportasi dan pembangkit listrik. Namun demikian masih
banyak kendala yang dihadapi dalam implementasinya
mengingat kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dari
tahun ke tahun terus meningkat.
Kebijakan lain adalah pengendalian subsidi, khususnya
subsidi energi melalui kebijakan penyesuaian harga BBM
bersubsidi dan tarif tenaga listrik, serta pengendalian
volume konsumsi BBM bersubsidi melalui substitusi BBM
dengan menggunakan bahan bakar alternatif. Penerapan
kebijakan ini diharapkan dapat menurunkan konsumsi
BBM bersubsidi pada RAPBN-P 2015 yang mencapai
Rp81.815,9 miliar, atau penurunan sebesar Rp194.197,3
miliar dibandingkan dengan pagunya Rp276.013,2 miliar
pada APBN tahun 2015.
Sementara itu, beban subsidi listrik dalam RAPBN-P tahun
2015 diperkirakan mencapai Rp76.619,8 miliar, yang berarti
mengalami peningkatan sebesar Rp7.930,1 miliar bila
dibandingkan dengan pagunya dalam APBN tahun 2015
sebesar Rp 68.689,7 miliar.
Berbagai permasalahan energi saat ini dan yang mungkin
muncul dimasa depan memerlukan solusi yang tepat
dengan pendekatan yang komprehensif. Perencanaan
dan pengembangan energi serta analisis terhadap
pelaksanaan kebijakan yang ada perlu terus dilanjutkan
guna merealisasikan penerapan teknologi energi bersih
yang andal, berkelanjutan, dan terjangkau dalam rangka
Final energy consumption in Indonesia increased from 778
million BOE in 2000 to 1,211 million BOE in 2013, growing
by an average of 3.46% per year. During the period 2000-
2013, energy consumption growth was overshadowed by
energy subsidy that continues to rise and burden the national
budget. Therefore, the government issued various policies to
reduce such subsidies.
Policies taken by the government in energy sector include the
conversion of kerosene to LPG in household sector, the use of
CNG in transport sector, and the mandatory use of biofuels,
which applies to industry, transport and power generation
sectors. However, there are still many obstacles encountered
in its implementation considering the rapid growth of oil fuel
demand.
One of the policies taken is the subsidies control, especially
in energy subsidies through the price adjustment policy of
oil fuel subsidy and electricity taris, as well as control the
volume of subsidized oil fuel through fuel substitution by using
alternative fuels. Implementation of this policy is expected to
reduce consumption of subsidized oil fuel as stated in the
Revised National Budget 2015 reached Rp81,815.9 billion,
a decrease of Rp194,197.3 billion compared with the limit
Rp276,013.2 billion in National Budget 2015.
Meanwhile, the electricity subsidy in the Revised National
Budget 2015 is estimated to reach Rp76.619,8 billion, which
represented an increase of Rp7.930,1 billion compared with
the Rp68.689,7 billion budget.
Various energy problems nowadays and that may emerge in
the future require appropriate solutions with a comprehensive
approach. Proper planning and development of energy as
well as analysis about implementation of the existing policies
should be continued in order to realize the application
of clean energy technology that is reliable, sustainable
and aordable in order to support the preparation of the
Introduction
3
2015 INDONESIA ENERGY OUTLOOK
mendukung penyusunan Rencana Umum Energi Nasional
(RUEN) maupun Rencana Umum Energi Daerah (RUED)
sesuai amanat UU No. 30 tahun 2007 tentang energi.
Disamping itu, perlu mendukung kebijakan pemerintah
dalam Perpres No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana
Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN
GRK) dalam upaya melaksanakan pembangunan yang
berwawasan lingkungan.
Untuk tujuan itu, BPPT berusaha memberikan kontribusi
melalui penerbitan secara berkala Buku Outlook Energi
Indonesia. Outlook Energi Indonesia 2015 (BPPT-OEI 2015)
memuat neraca energi, kebutuhan dan penyediaan energi,
serta infrastruktur energi jangka panjang untuk kurun waktu
2013-2050 dengan mempertimbangkan potensi cadangan
dan sumber daya energi, pertumbuhan ekonomi serta
faktor-faktor yang berpengaruh lainnya. BPPT-OEI 2015
tidak berisi tentang kebijakan pemerintah di masa depan
namun berisi analisis untuk melihat berbagai opsi untuk
jangka panjang dan upaya-upaya yang perlu dilakukan
untuk mencapai target yang ditetapkan.
Model energi untuk membuat proyeksi dengan
jangka waktu yang sangat panjang akan menghadapi
ketidakpastian yang cukup besar. Hal ini terkait dengan
adanya transisi masyarakat yang cepat yang didorong oleh
perubahan sosial, ekonomi, lingkungan, dan teknologi.
Masa depan jangka panjang dapat didominasi oleh
faktor-faktor yang sangat berbeda dari kondisi saat ini
dan sulit untuk dibayangkan berdasarkan pengalaman
saat ini. Model akan membantu untuk menentukan
komponen kunci dari interaksi sistem yang berubah dari
waktu ke waktu. Pembuatan skenario dalam model akan
menyediakan kerangka pikir dalam menjawab pertanyaan
what-if mengenai berbagai kemungkinan tentang masa
depan yang mengandung ketidakpastian.
General Plan of National Energy (RUEN) and the General
Plan for Regional Energy (RUED) as mandated by Law No.
30 of 2007 on energy. In addition, it is important to support
the government policy in Presidential Decree No. 61 of
2011 on the National Action Plan for Reducing Emissions
of Greenhouse Gases (RAN GRK) in eorts to implement
environmentally sound development.
For that purpose, BPPT attempt to contribute by publishing
Indonesia Energy Outlook annually. Indonesia Energy
Outlook 2015 (BPPT-OEI 2015) discusses the energy
balance, demand and supply of energy, as well as long-term
energy infrastructure for the period 2013-2050 with taking
into account the energy reserves and resource, economic
growth and other inuencing factors. BPPT-OEI 2015 does
not propose government policies, but provides analysis of
various long-term options and eorts needed to achieve the
target set.
Energy model used to make projections with a long period of
time will have a considerable uncertainty factor. This is related
to the rapid transition of people who are driven by changes
in social, economic, environmental, and technological. Long-
term future may be dominated by factors which are very
dierent from the current conditions. The model will help
determine the key components of the system interactions
that change from time to time. Making the scenario in the
model will provide the framework in answering “what if
question about the various possibilities of the future.
4
OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2015
1.2.1 Model Kebutuhan Energi
Proyeksi kebutuhan energi dalam buku ini dilakukan
dengan menggunakan model BPPT-MEDI (BPPT Model
of Energy Demand for Indonesia). Asumsi-asumsi yang
dipakai dalam BPPT-MEDI adalah sebagai berikut:
Data konsumsi energi tahun dasar 2013 diperoleh
dari Handbook of Energy and Economic Statistics of
Indonesia 2014, Kementerian ESDM.
Pertumbuhan penduduk untuk periode 2013-2035
mengikuti proyeksi jangka panjang dari Bappenas
dan BPS, sedangkan pertumbuhan untuk periode
2036-2050 disesuaikan dengan trend pertumbuhan
sebelumnya.
Rasio elektrikasi dan elastisitas kebutuhan listrik
untuk periode 2013-2024 mengikuti Rencana Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT. PLN (Persero).
Sedangkan pertumbuhan kebutuhan listrik untuk
periode 2025-2050 disesuaikan dengan trend
pertumbuhan sebelumnya.
Proyeksi pertambahan kereta api (baik kereta
penumpang maupun barang) mengikuti rencana PT.
KAI.
Angkutan masal yang dipertimbangkan adalah Mass
Rapid Transit (MRT) dan proyeksi pertambahannya
mengikuti rencana PT. MRT Jakarta.
Kebutuhan BBM tidak dibedakan antara BBM subsidi
dan non subsidi.
1.2 Model dan Pemutakhiran Data
Model and Data Update
1.2.2 Model Penyediaan Energi
Untuk memenuhi kebutuhan energi, sumber-sumber
energi primer yang ada di Indonesia dioptimasi dengan
menggunakan model penyediaan energi. Asumsi penting
yang dimasukkan ke dalam model penyediaan energi
adalah:
Pasokan dan kebutuhan gas bumi mengikuti Peta
Jalan Kebijakan Gas Bumi Nasional 2014-2030
(Kementerian ESDM), sedangkan untuk 2031-2050
mengikuti trend gas delivery dan proyeksi temuan
eksplorasi. Ekspor gas bumi juga mengikuti Peta Jalan
Kebijakan Gas.
1.2.1 Energy Demand Model
Projections of energy demand in this outlook are done
by using BPPT-MEDI (BPPT Model of Energy Demand for
Indonesia) model. Assumptions used in BPPT-MEDI are as
follows:
Data of energy consumption at base year 2013 is
obtained from the Handbook of Energy and Economic
Statistics of Indonesia 2014, Ministry of Energy and
Mineral Resources (MEMR).
The population growth for the period 2013-2035
follows the long-term projections of Bappenas and
BPS, while for period 2036-2050 the growth is adjusted
to the previous growth trend.
The electrication ratio and demand elasticity of
electricity for the period 2013-2024 follow the Electrical
Power Supply Business Plan (RUPTL) PT. PLN (Persero).
As for the period 2025-2050, the electricity demand
growth is adjusted to the previous growth trend.
Projections on additional trains, both passenger and
freight trains, are following PT. KAI’s plans.
Public transport being considered is the Mass Rapid
Transit (MRT) and its development projection follows
the plan of PT. MRT Jakarta.
The demand for oil fuel is not dierentiated between
subsidized and non-subsidized fuel.
1.2.2 Energy Supply Model
To meet the energy demand, primary energy resources in
Indonesia are optimized by using energy supply model.
Important assumptions incorporated into the energy supply
model are:
The demand and supply of natural gas follow the
Roadmap of National Gas Policy 2014-2030 (M EMR),
and for 2031-2050 it follows the trend of gas delivery
and projection of gas exploration nding. Export of
natural gas also follows the gas roadmap.
Introduction
5
2015 INDONESIA ENERGY OUTLOOK
1.2.3 Pemutakhiran Data
Sektor energi merupakan sektor yang dinamis. Banyak
perubahan yang terjadi hanya dalam selang waktu satu
tahun, baik dari segi sumber daya, sosial-ekonomi,
maupun kebijakan. Oleh karena itu pemuktahiran data
sangat diperlukan. Data-data yang telah dimutakhirkan
dalam BPPT-OEI 2015 adalah data PDB, demogra, kilang
minyak, FSRU (Floating Storage Regassication Unit),
cadangan strategis dan potensi sumber daya energi, baik
fosil maupun EBT, serta data ketenagalistrikan.
Data cadangan batubara diperoleh dari Badan
Geologi tahun 2013. Sementara data minyak bumi
mengikuti data Kementerian ESDM tahun 2014.
Cadangan minyak yang dipertimbangkan adalah
cadangan terbukti. Sedangkan cadangan batubara
yang dipertimbangkan adalah cadangan terkira dan
cadangan terbukti.
Harga minyak mentah (harga berlaku) berdasarkan
data tahun 2014 sebesar 97,5 dolar per barel dan
diasumsikan naik secara bertahap menjadi 189 dolar
per barel pada tahun 2050.
Pengembangan CBM berdasarkan data dari IATMI
(Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia) yang
dipresentasikan dalam The 5th International
Indonesia CBM 2014.
Teknologi coal to liquid (CTL) yang dipertimbangkan:
proses indirect coal liquefaction dengan kapasitas
produksi 50 ribu barel per hari. CTL diasumsikan
mulai beroperasi tahun 2030.
Penambahan kilang minyak baru berdasarkan Renstra
Kementerian ESDM tahun 2015-2019. Setelah tahun
2025, penambahan kilang diasumsikan berlangsung
setiap lima tahun dengan kapasitas 300 ribu barel per
hari.
Pembangkit listrik super-critical boiler untuk PLTU
batubara 1000 MW di wilayah Jawa mulai beroperasi
tahun 2018.
Konservasi energi di sisi kebutuhan maupun di
sisi penyediaan sudah dipertimbangkan melalui
pemanfaatan teknologi yang esien.
1.2.3 Data Update
Energy sector is one of the dynamic sectors in Indonesia.
Many changes take place in the interval of one year, such
in energy resources, socio-economic, and energy policy.
Therefore, data updating is necessary. The data updated
in BPPT-OEI 2015 are GDP, demographics, oil renery
installations, FSRU (Floating Storage Unit Regassication),
strategic reserves and potential data of energy resources,
both fossil and renewable energy, as well as electricity data.
Data on coal reserves is obtained from the Geological
Agency in 2013. While the data of crude oil follows
the 2014 data from the MEMR. Oil reserves being
considered are the proven reserves and for coal
reserves are the probable and proven reserves.
Crude oil price is based on 2014 data with 97.5 dollar
per barrel (current price) and it assumed to rise
gradually to 189 dollar per barrel in 2050.
Development of CBM is based on data from IATMI
(Association of Indonesian Petroleum Engineers)
presented at the 5th International Indonesia CBM
2014.
Technology for coal to liquid (CTL) that is considered
includes indirect coal liquefaction process with
production capacity of 50 thousand barrels per day.
CTL is assumed to operate starting 2030.
Addition of new oil reneries follows the Resources
Strategic Plan 2015-2019 of MEMR. The addition after
2025 is assumed to take place every ve years with a
capacity of 300 thousand barrels per day.
Super-critical boiler power plant for 1000 MW coal
power plant in Java region is to be utilized starting
2018.
Conservation of energy on demand and supply side
has been considered through the use of ecient
technologies.
6
OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2015
1.3.1 Skenario Energi Berkelanjutan
Tahun dasar yang digunakan sebagai acuan dalam
model adalah tahun 2013 dengan kurun waktu
proyeksi 2014-2050.
Pembahasan dalam BPPT-OEI 2015 mencakup
skenario energi berkelanjutan (skenario EB) dan kasus
emisi baseline.
Skenario EB sudah mempertimbangkan substitusi
minyak tanah ke LPG, realisasi program percepatan
pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW tahap
pertama untuk pembangkit berbahan bakar batubara,
tahap kedua untuk mendorong penggunaan EBT,
serta program 35.000 MW.
Pada skenario EB pertumbuhan PDB
mempertimbangkan skenario progressive reform
2015-2019 dari Bappenas. Pada kurun waktu tersebut
PDB meningkat rata-rata pertumbuhan sebesar 5,3%
per tahun. Pertumbuhan PDB untuk kurun waktu
2020-2050 mengikuti trend tahun sebelumnya.
1.3.1 Sustainable Energy Scenario
The base year is 2013 with the projection period of
2014-2050.
The discussion in BPPT-OEI 2015 covers the sustainable
development scenario (SE scenario) and the baseline
emissions case.
SE scenario considered several policies which include
the kerosene to LPG substitution program, realization
of 10,000 MW coal-red power plants from the rst
phase of fast track power development program, the
second phase that encourage the use of renewable
energy in power generation sector, and the 35,000 MW
program.
GDP growth in SE scenario considers the progressive
reform scenario 2015-2019 of Bappenas. GDP growth
in that period increases by an average of 5.3% per year.
The growth for period 2020-2050 is adjusted to the
trend of previous years.
1.3 Skenario dan Kasus
Scenarios and Cases
Tabel 1.1 Asumsi pertumbuhan populasi, harga energi dan PDB
Table 1.1 Growth assumptions for population, energy price, and GDP
Catatan/ Note : *) Brent Price **) Australian Coal ***) CIF on Japan
Sumber: Diolah berdasarkan World Bank (2015), IMF (2015) dan Knoema (2015) /
Source: Calculated based on World Bank (2015), IMF (2015) and Knoema (2015)
Keterangan / Note Satuan / Unit
Tahun /
Year
2013 2016 2020 2025 2050
Populasi / Population Juta / Million 248.7 258.6 271.1 284.8 328.5
Pertumbuhan rata-rata /
%/tahun /
1.38 1.22 1.16 0.98 0.41
Average growth %/year
Harga Minyak* / USD/barrel 108.6 71.1 79.1 91.1 188.9
Crude oil price (current price)
Harga Batubara** / USD/ton 84.6 69.7 81.9 98.1 210.7
Coal price Current Price
Harga LNG*** / USD/MMBTU 17.3 16.3 16.6 18.2 29.0
LNG price (current price)
PDB / GDP Triliun Rupiah/ Trillion Rupiah
constant 2010
7,955
9,272
17,952
94,205
current Price
9,087
13,026
30,472
128,879
Pertumbuhan PDB / %/tahun / 5.21 5.70 8.00 7.79 6.00
GDP Growth %/year
Introduction
7
2015 INDONESIA ENERGY OUTLOOK
1.3.2 Kasus 1.3.2 Case
Kasus yang akan dibahas dalam BPPT-OEI 2015 adalah
kasus emisi baseline. Pembahasan kasus ini difokuskan
pada perkiraan proyeksi emisi gas rumah kaca (GRK) tanpa
mempertimbangkan pemanfaatan teknologi mitigasi
dalam kurun waktu 2014-2050 yang dapat menyebabkan
terjadinya penurunan emisi GRK. Hasil analisis diharapkan
dapat menjadi sumbangsih sektor energi dalam mendukung
komitmen pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi
GRK pada tahun 2020 sebesar 26% dengan upaya sendiri
dan sebesar 41% apabila ada dukungan internasional.
The case discussed in the BPPT-OEI 2015 is case of baseline
emissions. The discussion in this case is focused on projected
emission levels of greenhouse gases (GHG) without any
mitigation technologies in the period 2014-2050 which could
lead to a decrease in GHG emissions. Results of the analysis
are expected to be considered as contribution of energy
sector in supporting Indonesian government’s commitment
to reduce GHG emissions in 2020 by 26% by its own eorts
and by 41% if there is international support.
Gambar 1.1 Asumsi pertumbuhan ekonomi
Figure 1.1 Assumptions of economic growth
Sumber : CDIEMR (2014) dan asumsi sendiri /
Source : CDIEMR (2014) and own assumption
Pendapatan per
kapita / Income per
capita
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2050
Pendapatan
Tinggi /
High Income
Pendapatan
Menengah Atas/
Upper Middle Income
Pendapatan
Menengah Bawah /
Lower Middle Income
Pendapatan
Rendah / Lower
Income
2000
$ 706
$12,616
$1,036
$4,086
2005
$ 1,284
Middle income trap
2010
$ 3,006
2050
$220,120
2020
$ 6,727
Catatan / Note: 2015-2050: 1$ = Rp12,000
2025
$ 12,317
2030
$ 22,415
2013
$ 2,997
Pendahuluan
8
OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2015
Halaman kosong / blank page
Bab 2. Kondisi dan Permasalahan Energi Saat Ini
Chapter 2. Current Energy Conditions and Issues
10
OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2015
2.1 Produk Domestik Bruto dan Penduduk
Gross Domestic Product and Population
Produk domestik bruto (PDB) meningkat dari 1.390
triliun rupiah (harga konstan tahun 2000) pada tahun
2000 menjadi mencapai 2.770 triliun rupiah pada tahun
2013. Pertumbuhan PDB selama kurun waktu 2000-2013
rata-rata mencapai 5,45% per tahun. Pada tahun 2013,
pertumbuhan ekonomi nasional meningkat menjadi
sebesar 5.78% per tahun. Pada tahun 2015 Bank Indonesia
memprediksi pertumbuhan ekonomi sekitar 5.4% - 5.8%
per tahun yang lebih optimis dari pada prediksi dari IMF
yang hanya sebesar 5,1%, Bank Dunia 5.2% dan INDEF
antara 5.3 %-5,6% (Setjen DPR, 2015).
Penduduk Indonesia mencapai 205 juta jiwa pada tahun
2000 dan meningkat menjadi lebih dari 254 juta jiwa pada
2013. Pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu 2000-
2013 tersebut rata-rata sebesar 1,66% per tahun.
PDB per kapita (harga berlaku) meningkat dari 6,78 juta
rupiah per kapita pada tahun 2000 menjadi 36,52 juta rupiah
per kapita pada tahun 2013. PDB per kapita dalam dolar
terjadi penurunan dari 3.469 dolar per kapita pada tahun
2012 menjadi sebesar 2.997 dolar per kapita pada tahun
2013. Penurunan ini disebabkan karena kenaikan kurs dolar
terhadap rupiah dari sebesar 9.670 rupiah per dolar pada
tahun 2012 menjadi 12.189 rupiah per dolar pada tahun
2013. Berdasarkan kriteria Bank Dunia, Indonesia pada
tahun 2013 termasuk negara berpendapatan menengah
bawah.
Gross domestic product (GDP) increased from 1,390 trillion
rupiah (constant 2000) in 2000 to reach 2,770 trillion rupiah
in 2013. GDP growth over the period 2000-2013 reached an
average of 5.45% per year. In 2013, the national economic
growth increased to 5.78% per year. Bank Indonesia in 2015
predicts economic growth of around 5.4% - 5.8% per year
that is more optimistic than predictions of the IMF which is
only 5.1%, the World Bank 5.2% and INDEF between 5.3%
-5.6% (Setjen DPR, 2015).
Indonesia’s population reached 205 million in 2000 and
increased to more than 254 million by 2013. The average
population growth on the period 2000-2013 is 1.66% per
year.
GDP per capita (current price) has increased from 6.78
million rupiah per capita in 2000 to 36.52 million rupiah
per capita in 2013. GDP per capita in dollar decreased from
3,469 dollar per capita in 2012 amounted to 2,997 dollar
per capita in 2013. The decrease is due to the increase in the
exchange rate of dollar against rupiah from 9,670 rupiah per
dollar in 2012 to 12,189 rupiah per dollar in 2013. Based
World Bank criteria, Indonesia in 2013 was included in the
lower middle income countries.
Gambar 2.1 Pertumbuhan produk domestik bruto dan penduduk
Figure 2.1 Gross domestic product and population growth
1,390
1,751
2,314
2,770
4.86%
5.69%
6.22%
5.78%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2000 2005 2010 2013
Triliun Rupiah / Trilliun Rupiah
PDB / GDP Pertumbuhan / Growth
205
220
239
249
6.78
12.62
27.03
36.52
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0
50
100
150
200
250
300
2000 2005 2010 2013
Juta Jiwa / Million People
Penduduk / Population
Juta Rp. per kapita / Million Rp. per Capita
(a) PDB / GDP (b) Penduduk / Population
11
2015 INDONESIA ENERGY OUTLOOK
764
835
1,011
1,152
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
2000 2005 2010 2013
Juta SBM / Million BOE
Lainnya / Other
Komersial / Commercial
Transportasi / Transportation
Rumah Tangga / Household
Industri / Industry
Total
2.2 Konsumsi Energi Final
Final Energy Consumption
2.2.1 Konsumsi Energi Final per Sektor
Konsumsi energi nal (termasuk biomassa) pada periode
2000-2013 meningkat dari 764 juta SBM pada tahun 2000
menjadi 1.151 juta SBM pada tahun 2013 atau meningkat
rata-rata 3,20% per tahun. Konsumsi energi nal tersebut
tidak mempertimbangkan other petroleum products, seperti
pelumas, aspal, dan lainnya, di sektor industri.
Pada tahun 2013 pangsa terbesar penggunaan energi
adalah sektor industri (37,17%) diikuti oleh sektor rumah
tangga (29,43%), transportasi (28,10%), komersial (3,24%),
dan lainnya (2,04%). Selama kurun waktu 2000-2013,
sektor transportasi mengalami pertumbuhan terbesar yang
mencapai 6,71% per tahun, diikuti sektor komersial (4,65%),
dan sektor industri (3,35%). Sedangkan untuk pertumbuhan
di sektor rumah tangga hanya sebesar 1,03%, dan sektor
lainnya mengalami penurunan sebesar 1,65%.
Tingginya pertumbuhan konsumsi energi sektor
transportasi disebabkan pesatnya pertumbuhan kendaraan
bermotor sebesar 13,99% per tahun dalam kurun waktu
2000-2013 yang didominasi oleh kendaraan pribadi dan
tranportasi komersial (bis dan truk). Sektor rumah tangga
mempunyai pertumbuhan konsumsi energi yang rendah
karena adanya pemanfaatan peralatan dan teknologi yang
lebih esien seperti penggunaan LPG dan listrik.
2.2.1 Final Energy Consumption By Sector
Final energy consumption (including biomass) in the period
2000-2013 increased from 764 million BOE in 2000 to 1,151
million BOE in 2013 or grow an average of 3.20% per year.
The nal energy consumption does not take account of
other petroleum products, such as lubricant, asphalt, etc., in
industry sector.
In 2013, the largest share of energy demand was
industry sector (37.17%) followed by household (29.43%),
transportation (28.10%), commercial (3.24%), and other
sector (2.04%). During the period 2000-2013, transportation
sector experienced the largest growth reached 6.71% per
year, followed by commercial sector (4.65%), and industry
sector (3.35%). The growth in household sector amounted to
only 1.03%, and other sectors decreased by 1.65%.
The high rate growth of nal energy consumption in
transportation sector due to the rapid growth of motor
vehicles to reach about 13.99% per year in the period
2000-2013, which was dominated by private vehicles and
commercial transport (bus and truck). Energy consumption
growth of household sector is low due to eciency
improvement in equipment and technologies such as the use
of LPG and electricity.
Gambar 2.2 Konsumsi energi nal per sektor
Figure 2.2 Final energy consumption by sector
Kondisi dan Permasalahan Energi Saat Ini
12
OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2015
2.2.2 Konsumsi Energi Final Per Jenis
Konsumsi energi nal menurut jenis selama tahun 2000-
2013 masih didominasi oleh BBM (bensin, minyak solar,
IDO, minyak tanah, minyak bakar, avtur dan avgas). Selama
kurun waktu tersebut, total konsumsi BBM meningkat dari
315 juta SBM pada tahun 2000 menjadi 399 juta SBM pada
tahun 2013 atau meningkat rata-rata 1,83% per tahun.
Pada tahun 2000, konsumsi minyak solar mempunyai
pangsa terbesar (38,7%) disusul minyak tanah (23,4%),
bensin (23,0%), minyak bakar (9,6%), IDO (3%) dan avtur
(2,2%). Selanjutnya pada tahun 2013 menjadi minyak solar
(45,4%), bensin (44,5%), avtur (6,1%), dan minyak tanah
serta minyak bakar masing-masing sebesar 1,9%.
Perubahan pola konsumsi BBM tersebut disebabkan oleh
tingginya laju konsumsi bahan bakar untuk kendaraan
pribadi dan pesawat udara. Konsumsi BBM di sektor
transportasi memiliki pangsa yang sangat tinggi yaitu
81% dari total konsumsi BBM. Sedangkan di sektor yang
lain sudah dilakukan berbagai program untuk mengurangi
BBM seperti diversikasi energi di sektor industri dan
program substitusi minyak tanah dengan LPG di sektor
rumah tangga.
Konsumsi batubara meningkat pesat dari 36,1 juta SBM
pada tahun 2000 menjadi 178,8 juta SBM pada tahun 2013
atau meningkat rata-rata 13,1% per tahun. Sebagian besar
batubara tersebut digunakan untuk memasok kebutuhan
energi sektor industri serta mendukung proyek pembangkit
listrik 35 ribu MW karena sebagian besar bahan bakar
pembangkit berasal dari batubara.
Konsumsi gas bumi periode 2000-2013 meningkat dengan
laju pertumbuhan rata-rata 2,8% per tahun. Rendahnya
pertumbuhan tersebut disebabkan keterbatasan
infrastruktur jaringan gas nasional yang mengakibatkan
pasokan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan industri
terbatas. Besarnya konsumsi gas bumi untuk kebutuhan
domestik mencapai 59,45% dan sisanya dialokasikan untuk
ekspor. Pemanfaatan gas bumi diharapkan memproritaskan
kebutuhan dalam negeri dengan mempertimbangkan
ketersediaan infrastruktur, cadangan dan keekonomian
yang didukung oleh regulasi pemerintah.
2.2.2 Final Energy Consumption By Type
Final energy consumption by type, during the years 2000-
2013, was dominated by oil fuel (gasoline, diesel oil, IDO,
kerosene, fuel oil, avtur and avgas). During this period, the
total oil fuel consumption increased from 315 million BOE
in 2000 to 399 million BOE in 2013, increased of an average
of 1.83% per year. In 2000, the consumption of diesel oil
has the largest share (38.7%) followed by kerosene (23.4%),
gasoline (23.0%), fuel oil (9.6%), IDO (3%) and avtur (2.2%).
Subsequently in 2013 the order is shifted into diesel oil
(45.4%), gasoline (44.5%), avtur (6.1%), kerosene (1.9%), and
fuel oil (1.9%).
Patterns change on oil fuel consumption is due to the high
rate consumption of gasoline by private cars and aircraft.
The oil fuel consumption in the transport sector has a very
high share of 81% of total oil fuel consumption. Meanwhile,
other sectors have been carried out various programs to
reduce oil fuel such as energy diversication in the industrial
sector and substitution of kerosene with LPG program in the
household sector.
Coal consumption increased from 36.1 million BOE in 2000
to 178.8 million BOE in 2013, rise with an average of 13.1%
per year. The consumption of coal is mainly used to meet the
energy demand of industry sector and supports the project
of 35 thousand MW power plant as most plant fuel comes
from coal.
Consumption of natural gas in period 2000-2013 increased
with an average growth rate of 2.8% per year. Limitation in
infrastructure and distribution of national gas transmission
has also limited natural gas supply to meet the demand
of industry. Consumption of natural gas for domestic
consumption reached 50.3% and the remainder is allocated
for export. Utilization of natural gas is expected to prioritize
domestic demand with taking into account the availability of
infrastructure, reserves and economics which are supported
by government regulation.
Current Energy Conditions and Issues
13
2015 INDONESIA ENERGY OUTLOOK
764
835
1,011
1,151
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2000 2005 2010 2013
Juta SBM / Million BOE
BBM / Fuel
Batubara / Coal
Gas
LPG
Listrik / Electricity
Biomassa / Biomass
Total
Konsumsi listrik dalam kurun waktu tahun 2000-2013
mengalami pertumbuhan rata-rata 6,8% per tahun, masih
lebih rendah dibanding batubara (13,1%), dan LPG (14,5%).
Hal ini menyebabkan rasio elektrikasi nasional masih
80,4% pada tahun 2013 yang berarti 19,6% penduduk
Indonesia belum dialiri listrik. Kondisi lain juga terlihat pada
konsumsi listrik per kapita di Indonesia yang masih rendah
dibandingkan beberapa negara ASEAN. Konsumsi listrik di
Indonesia sebesar 733 kWh/kapita, Thailand (2.479 kWh/
kapita), Malaysia (4.313 kWh/kapita), Singapura (8.690
kWh/kapita), dan Brunai Darussalam (8.944 kWh/kapita).
Adanya rencana pembangkit 35 ribu MW diharapkan
dapat memenuhi kekurangan elektrikasi dan mendorong
perekonomian nasional.
Electricity consumption during the period 2000-2013
had an average growth of 6.8% per year, which was still
lower than coal (13.1%), and LPG (14.5%). This led to the
national electrication ratio that only reach 80.4% in 2013.
This means that 19.6% of the Indonesian population has
not been electried yet. Electricity consumption per capita
in Indonesia was also still low compared to some ASEAN
countries. Electricity consumption in Indonesia was 733
kWh/capita as to Thailand (2,479 kWh/capita), Malaysia
(4,313 kWh/capita), Singapura (8,690 kWh/capita), and
Brunai Darussalam (8,944 kWh/capita). The planned 35
thousand MW power plant is expected to meet the shortage
of the electrication and stimulate the national economy.
Gambar 2.3 Konsumsi energi nal per jenis
Figure 2.3 Final energy consumption by type
14
OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2015
2.3 Ketenagalistrikan
Electricity
Dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional,
penyediaan tenaga listrik di Indonesia tidak hanya semata-
mata dilakukan oleh PT PLN (Persero) saja, tetapi juga
dilakukan oleh pihak swasta, yaitu Independent Power
Producer (IPP), Private Power Utility (PPU) dan Ijin Operasi
(IO) non BBM.
Pada tahun 2013 kapasitas total pembangkit nasional (PLN,
IPP, PPU, IO non BBM) di wilayah Indonesia adalah sebesar
45,3 GW. Sekitar 74% diantaranya berada di wilayah Jawa
Bali, 15% di wilayah Sumatera, 3% di wilayah Kalimantan
dan sisanya di wilayah Pulau Lainnya (Sulawesi, Maluku,
NTB-NTT, dan Papua). Dilihat dari segi input bahan bakar,
pembangkit berbahan bakar batubara dan gas mempunyai
pangsa yang paling tinggi, yaitu masing-masing sebesar
44% (20 GW) dan 26% (12 GW), diikuti kemudian oleh
pembangkit berbahan bakar minyak dengan pangsa
sekitar 15% (6,8 GW). Masih tingginya pangsa pembangkit
BBM diimbangi dengan makin meningkatnya pangsa
pembangkit berbahan bakar energi terbarukan, seperti
PLTP, dengan pangsa mendekati 3% (1,3 GW), serta PLTA
dengan pangsa dikisaran 11% (5,1 GW). Disamping itu,
pembangkit listrik EBT lainnya (PLTS, PLTB, PLTSa, PLTMH,
PLTU Biomassa) juga sudah mulai banyak beroperasi
dengan kapasitas total 148 MW.
Selanjutnya, dari sisi penyediaan tenaga listrik, pada tahun
2013 tersebut pembangkit listrik PLN masih mendominasi
dengan pangsa lebih dari 76% (34,2 GW), pembangkit listrik
IPP dikisaran 17% (7,7 GW), serta sisanya diisi pembangkit
listrik PPU dan pembangkit listrik IO non BBM dengan
pangsa dikisaran 7% (3,4 GW).
To meet the national electricity demand , supply of electricity
in Indonesia is not merely done by PT PLN (Persero), but also
by the private sector, namely Independent Power Producer
(IPP), Private Power Utility (PPU) and Operation Permit (IO)
non oil fuel.
In 2013 the total national power generation capacity (PLN
IPP, PPU, and IO non oil fuel) in Indonesia was of 45.3 GW.
Approximately 74% of them are in Java and Bali, as well
as 15% in Sumatera, 3% in Kalimantan. The rest are in
Other Islands (Sulawesi, Maluku, NTB-NTT, and Papua). In
terms of input fuel, coal-red plants and gas has the highest
share, which amounted to 44% (20 GW) and 26% (12 GW),
followed by oil-red plants with a share of around 15% (6.8
GW). The still high share of oil fuel plants was balanced by
the increasing share of renewable energy power plants, such
as geothermal, with a share of close to 3% (1.3 GW), as well
as hydro-based generation with a share of 11% (5.1 GW). In
addition, other NRE pp such as solar pp, wind pp, landll pp,
micro hydro pp, biomass pp have also started operating with
a total capacity of 148 MW.
Furthermore, in terms of electricity supply, by 2013 electricity
generation by PLN still dominates with a share of more than
76% (34.2 GW), IPP power plants with a share of 17% (7.7
GW), and the rest lled with the PPU and IO non oil fuel
power plants, with a share of 7% (3.4 GW).
15
2015 INDONESIA ENERGY OUTLOOK
2.4 Potensi Sumber Daya Energi
Energy Resources Potential
2.4.1 Potensi Sumber Daya Energi Fosil
Indonesia memiliki potensi energi fosil yang cukup
beragam yaitu minyak bumi, gas bumi dan batubara.
Cadangan terbukti minyak bumi sebesar 3,6 miliar barel,
gas bumi sebesar 100,3 TCF dan cadangan batubara sebesar
31,35 miliar ton. Bila diasumsikan tidak ada penemuan
cadangan baru maka minyak bumi akan habis dalam 13
tahun, gas bumi 34 tahun dan batubara 72 tahun. Energi
fosil telah menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi
Indonesia dimasa lalu dan saat ini, dimasa depan masih
ada potensi energi lainnya seperti coal bed methane, shale
gas, dan energi baru terbarukan yang perlu dioptimalkan
pemanfaatannya.
2.4.1 Fossil Energy Resource Potential
Fossil energy potential in Indonesia is quite diverse, namely
oil, natural gas and coal with proven oil reserves of 3.6 billion
barrels, 100.3 TCF of natural gas and 31.35 billion tonnes
of coal specically. Assuming there is no discovery of new
reserves, the oil will run out in 13 years, natural gas in 34
years and coal in 72 years. Fossil energy has been the driving
force of economic growth in Indonesia. Moreover there are
still abundant energy potential such as coal bed methane,
shale gas, and renewable energy that their utilization still
needs to be optimized.
Tabel 2.1 Sumber daya energi fosil
Table 2.1 Fosil energy resources
No.
Jenis Energi/
Energy Type
Satuan /
Unit
Sumber Daya /
Resource
Cadangan /
Reserve
1 Minyak Bumi / Miliar Barel / 151 Proven 3.6
Oil Billion Barrel
+Potential
7.4
2 Gas Bumi / TSCF 487 Proven 100.3
Gas
+Potential
149.3
3
Batubara /
Coal
Miliar Ton /
Billion Ton
120.5
31.35
Sumber / Source: KESDM (2015)
2.4.2 Potensi Sumber Daya Energi Baru dan
Terbarukan
Selama ini peranan energi fosil masih mendominasi
pemanfaatan energi Indonesia. Diperlukan adanya
perubahan paradigma pengelolaan energi yang
mengedepankan diversikasi dan konservasi energi
sehingga peran EBT akan lebih maksimal. EBT diharapkan
dapat menjadi penopang utama penyediaan energi
nasional di masa depan. Oleh karena itu sebagai langkah
awal, proses pemetaan potensi EBT Indonesia penting
untuk dilakukan.
2.4.2 New and Renewable Energy Resource
Potential
Role of fossil fuels still dominate the energy utilization in
Indonesia. A paradigm shift that emphasizes diversication
of energy management and energy conservation is necessary
so that the role of renewable energy can be maximized. NRE
is expected to be the main pillar of the national energy
supply in the future. Therefore, as a rst step, the process of
mapping the potential of NRE in Indonesia is indispensable.
Kondisi dan Permasalahan Energi Saat Ini
16
OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2015
Tabel 2.2 Sumber daya energi baru dan terbarukan
Table 2.2 New and renewable energy resources
Sumber / Source: Ditjen EBTKE, 2014 / Directorate General of NRE&EC, 2014
*) Ditjen EBTKE, 2013 / Directorate General of NRE&EC, 2013
**) KESDM, 2013 / MEMR, 2013
No
Jenis energi/
Energy type
Sumber daya/
Resources
Cadangan/
Reserve
Kapasitas terpasang/
Installed capacity
1
Panas bumi/
Geothermal 12,386 MWe 16,524 MWe 1,343 MW
2 Hidro /
Hydro 75,000 MW 8,671 MW
3
Biomassa /
Biomass 32,654 MWe
1,626 MWe (
Off Grid
)
90.5 Mwe (On Grid)
4 Energi surya/
Solar energy 4.80 kWh/m2/day* 19.2 MW
5
Energi angin/
Wind energy 970 MW 1.96 MW*
6
Uranium/
Uranium 3000 MW** 30 MW**
7 Gas metana batubara/
Coal bed methane 456.7 TSCF**
8 Shale gas 574 TSCF**
9 Gelombang laut/
Wave energy
1.995,2 MW
(Potensi Praktis /
Practical Potential)
11
Energi panas laut/
OTEC (Ocean Thermal
Energy Conversion)
41.012 MW
(Potensi Praktis /
Practical Potential)
12 Pasang surut/
Tide and tidal power
4.800 MW
(Potensi Praktis /
Practical Potential)
17
2015 INDONESIA ENERGY OUTLOOK
2.5 Permasalahan Energi Saat Ini
Current Energy Issues
Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2013
mencapai 242 juta jiwa meningkat dari 205 juta jiwa
pada tahun 2000 dengan pertumbuhan rata-rata
1,24% per tahun. Sekitar 57% penduduk tinggal di
pulau Jawa dengan luas wilayah 129.438 km2 atau
sekitar 6,7% wilayah daratan Indonesia.
Produksi minyak terus menurun sementara permintaan
BBM terus tumbuh yang menyebabkan peningkatan
impor minyak mentah dan produk olahan. Sampai
tahun 2014 subsidi energi terus meningkat, yang
disebabkan oleh peningkatan konsumsi domestik,
kenaikan harga minyak internasional dan penurunan
nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan valuta
asing lainnya. Dalam rangka mengoptimalkan
anggaran untuk kesejahteraan rakyat, sejak tahun
2015 Pemerintah melaksanakan pengendalian
subsidi, khususnya subsidi energi melalui kebijakan
penyesuaian harga BBM bersubsidi dan tarif dasar
listrik, serta volume konsumsi BBM bersubsidi.
Sehingga alokasi pengurangan subsidi dapat
dimanfaatkan untuk peningkatan infrastruktur dan
kebutuhan lainnya.
Potensi gas bumi yang dimiliki Indonesia cukup besar
tetapi pemanfaatan gas bumi dalam negeri masih
belum optimal. Terminal penerimaan dan regasikasi
LNG serta Floating Storage and Regasication Unit
(FSRU) perlu diperluas di beberapa tempat untuk
meningkatkan pemanfaatan gas dalam negeri.
Pemanfaatan LPG untuk kapal perikanan nelayan kecil,
pemanfaatan gas untuk transportasi serta perluasan
jaringan pipa gas kota merupakan beberapa hal
yang perlu mendapat perhatian. Distribusi gas di
daerah terpencil dalam bentuk LPG dan gas bumi
akan memerlukan sistem distribusi yang memadai
termasuk infrastruktur pemasok dan pengguna gas,
agar pembangunan di daerah bisa berjalan dengan
baik.
The population of Indonesia in 2013 reached 242
million increased from 205 million in 2000 with an
average growth of 1.24% per year. Approximately 57%
of the population lives on the island of Java with an
area of 129,438 km2, or about 6.7% of Indonesia’s
land.
Oil production continues to decline while the demand
for oil fuel continues to grow which causes an increase
in imports of crude oil and rened products. Therefore,
in 2014, fuel subsidies were relatively high, due to
the increase in domestic consumption, the increase in
international oil prices and the decline of the rupiah
against the US dollar and other foreign currencies. In
order to optimize the budget for public welfare, in 2015
the Government is planned to control the subsidies,
especially energy subsidies through price adjustment
policy of oil fuel subsidy and electricity taris, as well
as the volume of subsidized oil fuel consumption. So
that the allocation of subsidy reduction can be utilized
for the improvement of infrastructure and other needs.
The potential of natural gas owned by Indonesia
is quite large but its domestic utilization is still not
optimal. Floating Storage and Regasication Unit
(FSRU) need to be built to improve the utilization of
gas in the country.
Utilization of LPG for small shing boats, the use of gas
for transportation as well as the expansion of city gas
pipeline network need special attention. Distribution of
natural gas in remote areas in the form of LPG and
gas will require adequate and reliable gas distribution
system, including infrastructure for gas suppliers and
users, in order to smooth regional development.
2.5.1 Permasalahan Umum
Secara umum sektor energi saat ini menghadapi tantangan
baik secara global maupun dalam lingkup nasional.
Beberapa permasalahan aktual saat ini diantaranya :
2.5.1 General Issues
In general, energy sector is currently facing challenges in
both global and national scope. Some actual problems are:
Kondisi dan Permasalahan Energi Saat Ini
18
OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2015
Mengingat pengembangan energi terbarukan
memiliki kendala yang cukup berat, antara lain
potensi yang kecil dan tersebar, investasi yang tinggi
dan letak kebutuhan energi jauh dari lokasi potensi
energi. Target pengembangan energi terbarukan
yang relatif tinggi akan memerlukan perhatian dalam
pelaksanaan pembangunannya.
Dalam program kelistrikan target pengembangan 35
GW dalam 5 tahun memerlukan perhatian, khususnya
dalam perijinan, pembebasan lahan, investasi, serta
alih teknologi dalam rangka kemandirian energi.
Peningkatan pembangkit listrik tenaga uap batubara
akan memerlukan jaminan dalam pembiayaan. Hal
ini disebabkan lembaga nansial seperti World Bank
segan untuk memberikan bantuan pendanaan sejalan
dengan kecenderungan dunia untuk mengurangi
penggunaan batubara yang dianggap sebagai
pengotor lingkungan.
Dalam kaitan pengembangan cadangan energi
nasional yang terdiri dari cadangan strategis,
cadangan penyangga dan cadangan operasional,
maka saat ini Indonesia hanya memiliki cadangan
operasional BBM yang hanya untuk 13 - 33 hari
(premium, avtur, dan FO 13 hari, solar 15 hari, dan
minyak tanah 33 hari) tidak termasuk cadangan untuk
operasional kilang adalah sangat mengkuatirkan.
Sementara itu gagasan untuk mengembangkan
cadangan operasional rata-rata 30 hari akan sulit
direalisir dan harus direncanakan secara hati hati dan
konsisten karena meliputi perencanaan luas yang
meliputi lokasi, volume penyimpanan, penyiapan
infrastruktur baik pelabuhan, tanki minyak dan BBM,
kapal, pendanaan dan lainnya.
Development of renewable energy has a fairly severe
constraints, i.e. the potency is small and scattered, high
investment and the energy demand location is far from
energy potential location. The development target
of renewable energy is high, thus it will need extra
attention in the implementation of its development.
In the electricity program, development targets of 35
GW in the next 5 years require attention, particularly
in the permitting, land acquisition, investment,
and technology transfer in the context of energy
independence.
Development of coal red power generation will require
a guatartee for funding. Financial institutions such as
the World Bank are reluctant to provide nancial loan
considering the world’s trend to reduce the use of coal
which is considered as environment pollutant.
Relating to the development of national energy
reserves that consist of strategic reserves, reserve
buer and operational reserves, Indonesia has only
13-33 days of operational reserves of oil fuel (gasoline,
avtur, and FO for 13 days, HSD 15 days, and kerosene
33 days) excluding the crude oil reserves for renery’s
operations which is very worrying. Meanwhile, the
idea to develop a operation reserve at an average of
30 days will be dicult to be realized and should be
planned carefully and consistently because it includes
extensive planning, including the location, the volume
of storage, preparation of infrastructure such as ports,
crude oil and oil fuels tankers, ship, funding and others.
2.5.2 Permasalahan Sektor Transportasi
Sektor yang langsung berpengaruh dan dipengaruhi
oleh pembangunan ekonomi melalui pengembangan
industri, pertumbuhan penduduk dan pertambangan dan
pertumbuhan sektor komersial adalah sektor transportasi.
2.5.2 Transportation Sector Issues
Sectors that directly aect and are aected by economic
development through industrial, mining and commercial
sector development, population growth is the transportation
sector.
Current Energy Conditions and Issues
19
2015 INDONESIA ENERGY OUTLOOK
Sektor transportasi merupakan sektor pengguna energi
nal komersil terbesar kedua setelah sektor industri. Saat
ini hampir seluruh konsumsi energi di sektor transportasi
berupa BBM dan sekitar 89% konsumsi BBM di sektor
transportasi merupakan konsumsi sub sektor transportasi
darat. Pemanfaatan BBM pada kendaraan bermotor
menyebabkan konsumsi BBM terus meningkat dan
menjadi salah satu faktor penentu dalam RAPBN yang
meliputi subsidi energi dan impor minyak bumi dan BBM.
Kenaikan volume impor minyak bumi dan BBM ini diyakini
menyebabkan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap
dollar Amerika dan valuta asing lainnya.
Di DKI Jakarta, jumlah kendaraan pribadi mencapai 96,5%
yang melayani 44% perjalanan, sedangkan jumlah angkutan
umum mencapai 3,5% yang melayani 56% perjalanan
(diantaranya 3% dilayani kereta api / KRL Jabodetabek).
Penyebab utama tingginya pertumbuhan kendaraan
bermotor dan konsumsi BBM pada sub sektor transportasi
darat adalah harga bensin premium dan minyak solar
ditetapkan oleh Pemerintah dengan harga subsidi. Hal
ini menyebabkan penggunaan energi alternatif sebagai
substitusi BBM seperti BBG dan biofuel (bioethanol dan
biodiesel) menjadi terhambat.
Kondisi ini haruslah diperbaiki dengan mengubah
pola transportasi dari penggunaan utama kendaraan
pribadi menjadi angkutan massal. Sementara subsidi
BBM harus dialihkan untuk perbaikan infrastruktur serta
aktitas perekonomian dan sosial yang lebih bermanfaat.
Pemanfaatan bahan BBN dan BBG harus lebih didorong
dengan mengikutkan seluruh institusi terkait baik dari
industri, keuangan, pertanian, perdagangan, pengelola
energi maupun dari sosial dan masyarakat.
Pengalihan subsidi bahan bakar minyak yang mencapai
130 triliun rupiah pada APBN 2015 diharapkan akan dapat
mendukung program perbaikan infrastruktur transportasi,
serta pengembangan energi alternatif pengganti BBM.
Transportation sector is the second largest sector using
commercial nal energy after industry sector. Currently,
almost entire energy consumption in the transportation
sector is in the form of oil fuel and about 89% of it is the
consumption of road transportation sub-sector. Utilization
of oil fuel in motor vehicle causes oil fuel consumption
continuing to rise and become one of the determining factors
in the draft budget which includes energy subsidies and
import of crude oil and oil fuel. The increase in volume of
imports of crude oil and oil fuel is aecting the weakening of
rupiah against US dollar and other foreign currencies.
In Jakarta, the number of private vehicles is 96.5%, which
serve 44% of commutation, while the number of public
transport reaches 3.5%, which serve 56% of the commutation
(of which 3% fullled by train / KRL Jabodetabek).
The main cause of high growth of motor vehicles and oil
fuel consumption in the road transport sub-sector is the
price of premium gasoline and diesel oil that are set by
the government at subsidized rates. This led to the use of
alternative energy as oil fuel substitution such as CNG and
biofuels (bioethanol and biodiesel) to be obstructed.
This condition should be improved by changing transportation
pattern from the primary use of private vehicles into mass
transportation. While oil fuel subsidies should be diverted
for infrastructure improvements as well as in economic and
social activities advancement. Biofuel and gas utilization
should be encouraged as to include the entire relevant
institutions both from industry, nance, agriculture, trade,
energy managers as well as from social and community.
The transfer of fuel subsidies that reached 130 trillion rupiah
in the 2015 state budget is expected to be able to support
the improvement of transport infrastructure, as well as the
development of alternative energy as substitute of oil fuel.
Kondisi dan Permasalahan Energi Saat Ini
20
OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2015
2.5.3 Permasalahan Ketenagalistrikan
Menurut PT PLN (Persero), dalam lima tahun terakhir
pertumbuhan pembangunan pembangkit listrik, sebesar
6,5% per tahun, tidak dapat mengejar pertumbuhan
permintaan listrik yang sebesar 8,5%. Ketertinggalan
ini akibat terkendala berbagai permasalahan, seperti
pembebasan dan penyediaan lahan untuk pembangkit
tenaga listrik, tumpang tindih penggunaan lahan,
koordinasi lintas sektor di pemerintahan pusat maupun
daerah, proses negosiasi harga yang alot antara PLN
dan IPP, proses penunjukan dan pemilihan IPP, kinerja
sebagian developer dan kontraktor yang tidak sesuai
target, serta pengurusan izin yang lambat di tingkat
nasional dan daerah terkait dengan dokumen lingkungan,
pengadaan tanah, dan kompensasi untuk jalur transmisi.
Hambatan lainnya adalah masalah ketersediaan peralatan,
material, maupun sumber daya manusia (SDM) akibat
pembangunan yang dilakukan secara serentak. Untuk
menyelesaikan permasalahan tersebut, semua pihak terkait
seperti Kementerian ESDM, Badan Pertanahan Nasional
(BPN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK), serta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) harus
duduk bersama mencapai satu kesepakatan. Selain itu juga
berupaya yang lebih keras untuk bisa saling berkoordinasi,
sehingga permasalahan yang bersifat koordinatif dapat
segera dicarikan jalan keluar. Kemudian, pemberlakuan
UU Nomor 2 Tahun 2012 terkait pembebasan lahan harus
dilakukan secara konsisten.
2.5.3 Electricity Issues
According to PT PLN (Persero), in the last ve years, growth
in the construction of power plants, amounting to 6.5% per
year and it can not compensate the growth in electricity
demand of 8.5%. The lag is due to variety of problems, such
as land acquisition and provision for power generation, cross-
sector coordination at central and regional government, the
tough process of price negotiation between PLN and IPP, the
process of appointment and election of IPP, the performance
of most developers and contractors that did not meet targets,
and slow permit process at the national and regional levels
related to environmental documents, land acquisition and
compensation for transmission lines. Another obstacle is
the problem of the availability of equipment, materials,
and human resources (HR) as a result of the simultaneous
construction. To solve these problems, all related parties such
as the Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR), the
National Land Agency (BPN), Ministry of Environment and
Forests (KLHK), as well as the State Electricity Company (PLN)
must sit together to achieve an agreement. It also important
to be able to coordinate with each other, so that problems
can be quickly resolved. Moreover the application of Law No.
2 of 2012 on land acquisition should be done consistently.
21
2015 INDONESIA ENERGY OUTLOOK
EBT/
NRE
8%
Minyak
Bumi/
Crude
36%
Gas
Bumi/
Gas
22%
Batubara
/ Coal
34% 164
MTOE
EBT /
NRE
23%
Minyak
Bumi /
Crude
25%
Gas
Bumi /
Gas
22%
Batubara
/ Coal
30% 400
MTOE
EBT/
NRE
31%
Minyak
Bumi/
Crude
20%
Gas
Bumi/
Gas
24%
Batubara/
Coal
25%
1000
MTOE
2050
2025
2013
Pembangkit /
Power Plant: 45.3 GW
Konsumsi Energi /
Energy Consumption: 0.64 TOE/cap
Konsumsi Listrik /
Electricity Consumption: 764 kWh/cap
Rasio Elektrifikasi /
Electrification Ratio: 80.4%
Catatan: 2013 tidak memasukkan other petroleum product /
Note: 2013 excluded other petroleum product
Pembangkit /
Power Plant: 115 GW
Konsumsi Energi /
Energy Consumption: 1.4 TOE/cap
Konsumsi Listrik /
Electricity Consumption: 2500 kWh/cap
Rasio Elektrifikasi : mendekati 100%/
Electrification Ratio : near to 100%
Pembangkit /
Power Plant: 430 GW
Konsumsi Energi /
Energy Consumption: 3.2 TOE/cap
Konsumsi Listrik /
Electricity Consumption: 7000 kWh/cap
2.6.1 Kebijakan Energi Nasional
Pemerintah telah mengeluarkan Kebijakan Energi Nasional
(KEN) seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 79
tahun 2014. KEN mengamanatkan prosentase pemanfaatan
energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional
minimal sebesar 23% pada 2025 dan menjadi 31% pada
tahun 2050. Dengan target tersebut pengembangan EBT
dapat dioptimalkan sekaligus dapat memanfatkan energi
yang ramah lingkungan dan mendukung pembangunan di
daerah-daerah terpencil dan terisolasi.
KEN juga mentargetkan bahwa rasio elektrikasi mendekati
100% pada tahun 2025. Pembangkit listrik diharapkan
dapat mencapai sekitar 115 GW pada tahun 2025 dan 430
GW pada tahun 2050. Sedangkan konsumsi energi per
kapita pada tahun 2025 ditargetkan sekitar 1,4 TOE/kapita
(10,07 SBM/kapita) dan 3,2 TOE/kapita (23,02 SBM/kapita)
pada tahun 2050.
2.6.1 National Energy Policy
The Government has issued a National Energy Policy (KEN)
as stipulated in Government Regulation No. 79/2014. KEN
mandated percentage of new and renewable energy (NRE)
utilization in the national energy mix with minimum of 23%
in 2025 and 31% in 2050. With these targets, development
of NRE can be optimized and at the same time it can take
advantage of environmentally friendly energy and support
regional development in remote and isolated area.
KEN also expects that the electrication ratio close to 100%
in 2025. The power plant is expected to reach about 115 GW
by 2025 and 430 GW by 2050. While energy consumption
per capita in 2025 is targeted to be approximately 1.4 TOE/
capita (10.07 BOE/capita) and 3.2 TOE/capita (23.02 BOE/
capita) in 2050.
2.6 Kebijakan Energi Terkini
Recent Energy Policy
Gambar 2.4 Target dari Kebijakan Energi Nasional (KEN)
Figure 2.4 National Energy Policy (KEN) target
Kondisi dan Permasalahan Energi Saat Ini
22
OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2015
2.6.2 Program 35.000 MW
Pemerintah menetapkan 109 proyek yang masuk dalam
program pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35
GW selama periode 2015 hingga 2019. Di antara proyek
pembangunan pembangkit listrik itu ada 74 proyek
pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 25 GW
yang dikerjakan dengan skema pengembang listrik swasta
(Independent Power Producer/IPP) dalam lima tahun ke
depan, dan 35 proyek lainnya berdaya 10 GW dikerjakan
PLN. Proyek pembangunan pembangkit listrik tersebut
dilakukan di wilayah Jawa-Bali (52%), Sumatera (28%),
Sulawesi (10%), Kalimantan (7%), Nusa Tenggara (2%),
Maluku (1%), dan Papua (1%). Total kebutuhan pendanaan
untuk pembangunan pembangkit listrik selama 2015-2019
sebanyak 1.127 triliun rupiah, dengan 512 triliun rupiah di
antaranya dari PLN dan 615 triliun rupiah dari swasta dalam
skema IPP.
Saat ini, kapasitas listrik terpasang nasional adalah dikisaran
50 GW. Dengan tambahan 35 GW, maka rasio elektrikasi
meningkat dari 84 persen pada 2015 menjadi 97% pada
2019. Selanjutnya dari sisi kebijakan, pemerintah telah
menerbitkan beberapa peraturan agar proyek 35 GW cepat
terealisasi. Peraturan tersebut adalah memberlakukan
UU No. 2/2012 tentang penyediaan lahan, Permen ESDM
No. 3/2015 tentang penetapan harga patokan tertinggi
untuk IPP dan excess power, serta Perpres No 30/2015
tentang perubahan atas Prepres No. 71/2012 tentang
penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan
umum.
2.6.3 Diversikasi Energi
Untuk mendorong peningkatan pemanfaatan biofuel,
Kementerian ESDM menetapkan Permen ESDM No.
12/2015 dengan campuran biodiesel mencapai 15%
(usaha mikro, transportasi, dan industri) dan 25% untuk
pembangkit listrik pada April 2015 dan meningkat menjadi
30% mulai Januari 2025. Peningkatan pangsa campuran
biodiesel terhadap minyak solar akan mengurangi impor
minyak solar dan menghemat devisa negara. Harga
biodiesel dalam negeri masih disubsidi oleh Pemerintah
sebesar Rp1.000/liter yang diberikan ke konsumen.
2.6.2 Program of 35,000 MW
The government sets the 109 projects included in the
development program of power plant capacity of 35 GW over
the period 2015 to 2019. Among the projects there are 74
power plants with a capacity of 25 GW done with the scheme
of private power developers (Independent Power Producer /
IPP) in the next ve years, and 35 other projects undertaken
by PT PLN Persero (10 GW). Power plant construction
project is done in Java-Bali (52%), Sumatera (28%), Sulawesi
(10%), Kalimantan (7%), Nusa Tenggara (2%), Maluku (1%),
and Papua ( 1%). The total funding requirement for the
construction of power plants during 2015-2019 amounted
to 1,127 trillion rupiah, of which 512 trillion rupiah is from
PT PLN (Persero) and 615 trillion rupiah from private sector
in the IPP scheme.
Currently, the national power plant capacity is in the range
of 50 GW. With the addition of 35 GW, the electrication
ratio increased from 84 percent in 2015 to 97% in 2019.
Furthermore, from the policy side, the government has issued
a number of regulations in order to accelerate realization of
the 35 GW program. The enacting regulations are Law No.
2/2012 on land supply, MEMR Regulation No. 3/2015 about
the pricing benchmark for the IPP and excess power, as well as
Presidential Regulation No. 30/2015 on amendments to the
Presidential Regulation No. 71/2012 on the implementation
of land acquisition for public purposes.
2.6.3 Energy Diversication
To encourage the increase in biofuels utilization, the MEMR
set Regulation No. 12/2015 with the mandatory biodiesel
blend of 15% (micro business, transportation, and industry)
and 25% for electricity generation in April 2015 and
increased to 30% from January 2025. The increase in the
share of mix biodiesel is expected to reduce imports of diesel
oil and save foreign exchange. Domestic biodiesel prices are
still subsidied by the Government of Rp1,000/liter which is
given to the consumer.
Current Energy Conditions and Issues
23
2015 INDONESIA ENERGY OUTLOOK
Selanjutnya, pemerintah membentuk Badan Pengelola
Dana Perkebunan melalui PP 24/2015, Perpres 61/2015,
dan Permen Keuangan 113/PMK.01/2015 yang bertugas
mengelola pungutan ekspor minyak sawit mentah sebesar
USD 50 per ton dan produk turunannya antara USD 10 per
ton – USD 40 per ton. Dana hasil pungutan akan digunakan
untuk sejumlah hal diantaranya untuk pengembangan
biodiesel dan produsen biodiesel akan mendapat
dukungan sekitar Rp600-700 per liter, tergantung harga
CPO dunia. Dengan tambahan dana on-top dari dana
subsidi pemerintah diharapkan sasaran pemanfaatan
biodiesel dapat tercapai.
Pada tahun 2014, Kementerian ESDM juga menetapkan
kebijakan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dan
PT PGN (Persero) untuk menyediakan dan mendistribusikan
BBG untuk transportasi. PT Pertamina (Persero) mendapat
tugas untuk membangun 22 unit SPBG dan 7 unit Mobile
Refueling Unit (MRU), serta menyediakan gasnya termasuk
untuk 23 unit SPBG eksisting. Selanjutnya, PT PGN (Persero)
mendapat tugas untuk membangun 12 unit SPBG dan 2
unit MRU, serta menyediakan gasnya termasuk untuk 1
unit SPBG dan 1 unit MRU eksisting. Total alokasi gas bumi
untuk seluruh SPBG dan MRU tersebut mencapai 48,2
MMCFD atau ekuivalen dengan 556.284 kl bensin atau
504.060 kl minyak solar.
Dalam rangka diversikasi energi di sektor rumah tangga,
pemerintah membangun jaringan gas ke rumah tangga
untuk mensubstitusi konsumsi minyak tanah dan atau LPG
dengan gas bumi. Dengan Permen ESDM 20/2015 dan
Kepmen ESDM 3337.K/12/MEM/2015 menugaskan kepada
PT PGN (Persero) untuk melaksanakan pengoperasian
jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga yang
dibangun oleh pemerintah. Terdapat 11 lokasi distribusi
dengan 43.337 sambungan rumah tangga.
2.6.4 Konservasi Energi
Pemerintah menetapkan Permen ESDM 18/2014 tentang
pembubuhan label tanda hemat energi untuk lampu
swaballast sebagai pengganti Permen ESDM 06/2011.
Permen ESDM ini dibuat sebagai penyempurnaan
permen sebelumnya. Permen ESDM 18/2014 mengatur
Furthermore, the government established the Fund
Management Board of Plantation through Government
Regulation 24/2015, Presidential Regulation 61/2015, and
Ministry of Finance Regulation 113/PMK.01/2015 which in
charge to manage crude palm oil export tax of USD 50 per
tonne and its derivatives between USD 10 per tonne - USD
40 per tonne. The levy would be used for the development
of biodiesel and the biodiesel producers will be supported
of approximately 600-700 rupiah per liter, depending on
CPO world’s price. With the additional funds on-top of
government subsidies the targets of biodiesel utilization are
expected to be achieved.
In 2014, the MEMR also establishes the assignment policy to
PT Pertamina (Persero) and PT PGN (Persero) for the supply
and distribution of gas for transportation. PT Pertamina
(Persero) has the task to build 22 units of gas fueling stations
(SPBG) and 7 units of Mobile Refueling Units (MRU), as well
as providing the gas supply including for the 23 existing
SPBG units. Furthermore, PT PGN (Persero) has the task to
build 12 units SPBG and 2 units of MRU, as well as providing
the gas supply including for the existing 1 unit of SPBG and
1 unit of MRU. Total allocation of natural gas for the entire
SPBG and MRU reached 48.2 MMCFD or equivalent 556,284
kl gasoline and 504,060 kl automative diesel oil.
In order to diversify the energy use in household sector, the
government built gas pipeline network to household district
to substitute the consumption of kerosene or LPG with
natural gas. MEMR Regulation 20/2015 and MEMR Decree
3337.K/12/MEM/2015 assigned PT PGN (Persero) to carry
out the operation of the distribution network of natural
gas for households. There are 11 distribution locations with
43,337 household connections.
2.6.4 Energy Conservation
The government set the MEMR Regulation 18/2014 on
axing labels on energy-saving swaballast lamps. This
MEMR Regulation was created as a renement of prior
MEMR Regulation 06/2011. MEMR Regulation 18/2014
regulate detail performance of the energy-saving mark
Kondisi dan Permasalahan Energi Saat Ini
24
OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2015
secara terperinci tentang posisi label tanda hemat energi
termasuk tingkat hemat (lumen/watt) sesuai dengan
standard yang berlaku. Pembubuhan label tanda energi
pada lampu swaballast akan menguntungkan konsumen
karena mengetahui kualitas lampu swaballast yang
dibeli. Kementerian ESDM juga menetapkan Permen
ESDM 07/2015 tentang penerapan standard kinerja
energi minimum dan pembubuhan tanda hemat energi
untuk piranti pengkondisi udara. Permen 07/2015 ini
juga mencantumkan rasio esiensi energi (dengan batas
minimum sebesar 8,53). Pembubuhan label tanda hemat
energi tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana
diatur dalam regulasi tersebut.
Kebijakan terbaru tentang potensi pemanfaatan teknologi
esien di sektor industri ditetapkan dalam PP 14/2015
tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional
(RIPIN) 2015-2035. PP 14/2015 disusun sebagai amanat
UU 3/2014 tentang Perindustrian. Dalam PP 14/2015
juga diatur tentang roadmap potensi pemanfaatan
teknologi esien pada 10 kelompok industri prioritas untuk
dikembangkan hingga tahun 2035. RIPIN menjabarkan
potensi pembangunan industri di beberapa wilayah,
sasaran pertumbuhan industri, rencana produksi, potensi
pemanfaatan teknologi, dan lainnya. Penjabaran potensi
esiensi energi dari pemanfaatan teknologi esien perlu
dijabarkan dalam regulasi yang lebih rendah.
2.6.5 Subsidi Energi
Sampai tahun 2014 sebagian pemanfaatan energi di
Indonesia masih disubsidi, antara lain bensin premium,
minyak solar, biofuel untuk transportasi, minyak tanah
untuk konsumen tertentu, paket LPG tabung 3 kg, dan
listrik untuk konsumen tertentu.
Selama beberapa tahun subsidi energi terus meningkat.
Pada tahun 2012 subsidi energi sebesar 306,5 triliun rupiah
meningkat menjadi 453,3 triliun rupiah di 2014 pada
tingkat 23% per tahun. Realisasi subsidi energi selalu lebih
besar dari anggaran yang dialokasikan, yang membuktikan
bahwa kuota volume BBM bersubsidi yang dialokasikan
selalu kurang dari realisasi.
label including saving rate (lumen/watt) in accordance
with applicable standards. The axing of energy sign label
on the lamp swaballast will benet consumers for knowing
the quality of the purchased swaballast lamps. MEMR
also established Regulation 07/2015 on the application of
minimum energy performance standards and axing energy
for air conditioning devices. MEMR Regulation 07/2015 also
includes energy eciency ratio (with a minimum limit of
8.53). The energy-saving sign label axing must meet the
requirements stipulated in the regulation.
Recent policy on the potential use of ecient technologies in
the industrial sector is specied in Government Regulation
14/2015 about National Industrial Development Master
Plan (RIPIN) from 2015 to 2035. Government Regulation
14/2015 is structured as mandated by Law 3/2014 on
Industry. Government Regulation 14/2015 also arranged
the potential use of the ecient technology roadmap in the
10 prioroty groups of industry to be developed until 2035.
RIPIN outlining the potential of industrial development in
some areas, targeting industrial growth, production plans,
the potential use of technology, and more. Description of
energy eciency of ecient technologies utilization needs
to be elaborated in the lower regulation.
2.6.5 Energy Subsidy
Until 2014, most energy utilization in Indonesia is still
subsidized, including gasoline, diesel, biofuels for transport,
kerosene for certain consumers, 3 kg package of LPG, and
electricity for certain consumers.
For several years, energy subsidies continue to increase. In
2012, energy subsidies amounted to 306.5 trillion rupiah
increased to 453.3 trillion rupiah in 2014 at the growth rate
of 23% per year. Realization of energy subsidies is always
greater than the allocated budget, which proves that the
allocated volume quota of subsidized oil fuel is always less
than the realization.
Current Energy Conditions and Issues
25
2015 INDONESIA ENERGY OUTLOOK
In accordance with Presidential Regulation No. 191/2014, on
the supply, distribution and retail price of oil fuel, subsidy
is granted to particular fuels such as kerosene for the
region that has not been converted LPG, small businesses,
shermen and others, while diesel oil for transportation and
small businesses receive xed subsidies that currently set on
1000 rupiah per liter.
Seeing the amount of subsidies, especially since it is
increasing the burden of state budget, the government
eventually reduce the amount of energy subsidies to make a
concession to the scal space for the allocation of funds for
the implementation of more useful development programs.
In scal year 2015 subsidy control policies is implemented,
especially energy subsidies through price adjustment policy
of fuel oil and electricity taris, as well as the volume of
subsidized oil fuel. The strategies taken by the Government
to reduce the burden of energy subsidies include:
Removing or reducing oil fuel and electricity subsidies
by increasing price of oil fuel and the electricity tari to
reach the economic price level.
Substituting oil fuel with biofuels to reduce oil fuel
imports.
Developing urban mass transportation either busses,
electric railways, Mass Rapid Transportation (MRT) and
Light Rail Transportation (LRT).
Replacing diesel train with electric train throughout
Indonesia.
Encouraging the use of CNG in urban public transport,
and service vehicles.
Encouraging the use of gas both with the development
of gas pipelines and LNG regasication facility provision
to facilitate the distribution of gas to a specic area.
Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014,
tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran
bahan bakar minyak maka subsidi diberikan untuk bahan
bakar tertentu yaitu minyak tanah untuk wilayah yang
belum terkonversi LPG, usaha kecil, nelayan kecil dan lain
lain, sementara minyak solar untuk transportasi dan usaha
kecil memperoleh subsidi tetap yang saat ini ditetapkan
1000 rupiah per liter.
Karena besaran subsidi, khususnya subsidi energi makin
membebani anggaran belanja negara, maka Pemerintah
akhirnya mengurangi besaran subsidi energi agar ruang
skal lebih longgar untuk alokasi dana bagi pelaksanaan
program pembangunan yang lebih bermanfaat.
Pada tahun anggaran 2015 dilaksanakan kebijakan
pengendalian subsidi, khususnya subsidi energi melalui
kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM)
bersubsidi dan tarif dasar listrik, serta volume konsumsi
BBM bersubsidi. Strategi yang diambil oleh Pemerintah
untuk mengurangi beban subsidi energi antara lain adalah:
Menghapus atau mengurangi subsidi BBM dan listrik
dengan menaikkan harga BBM bersubsidi serta
menaikkan tarif dasar listrik sampai mencapai tingkat
harga keekonomiannya.
Substitusi BBM dengan bahan bakar nabati untuk
mengurangi impor BBM.
Pengembangan transportasi masal perkotaan baik
berupa bus, KRL, Mass Rapid Transportation (MRT)
maupun Kereta Rel Ringan (LRT).
Menggantikan kereta rel diesel dengan kereta rel
listrik diseluruh Indonesia.
Penggunaan CNG pada kendaraan umum perkotaan,
dan kendaraan dinas.
Mendorong penggunaan gas dalam negeri baik
dengan pengembangan pipa gas dan penyediaan
fasilitas regasikasi LNG untuk memudahkan
distribusi gas ke wilayah tertentu.
Kondisi dan Permasalahan Energi Saat Ini
26
OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2015
2.6.6 Feed-in Tari
Regulasi tentang Feed-in Tari (FiT) merupakan upaya
kementerian ESDM untuk mendorong pemanfaatan
energi terbarukan. Regulasi FiT dimulai tahun 2009
dengan ditetapkannya Permen ESDM 31/2009 tentang
harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) dari
pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi
terbarukan skala kecil dan menengah atau kelebihan
tenaga listrik. Regulasi FiT telah beberapa kali diperbarui
dengan mempertimbangkan jenis energi terbarukan dan
penyesuaian harga pembelian tenaga listrik.
Selama tahun 2014-2015 telah ditetapkan regulasi FiT
PLTA, PLTP, PLT biogas dan PLT biomassa. Harga pembelian
tenaga listrik PLTA dengan kapasitas sampai dengan 10
MW dibedakan menurut wilayah, periode pembelian, dan
terkoneksi dengan jaringan. Harga per wilayah dibedakan
menurut faktor koreksi F yang bervariasi antara 1 (Jawa)
sampai 1,6 (Papua dan Papua Barat). Periode pembelian
2.6.6 Feed-in Tari
Regulation on Feed-in Tari (FiT) is an attempt of MEMR to
encourage the use of renewable energy. FiT regulation began
in 2009 with the enactment of MEMR Regulation 31/2009 on
the price of electricity purchased by PT PLN (Persero) from
power plants that use small and medium scale renewable
energy or excess power. FiT regulation has been updated
several times considering the type of renewable energy and
electricity purchase price adjustments.
During the years 2014-2015 FiT regulation has been set for
hydropower, geothermal, biogas and biomass power plants.
The purchase price of electricity from hydropower plant with
a capacity up to 10 MW dierentiated by region, the purchase
period, and connectivity to the network. Price per region
distinguished by a correction factor F which varies between 1
(Java) to 1.6 (Papua and West Papua). Power purchase period
Tabel 2.3 Subsidi energi dan anggaran belanja negara
Table 2.3 Energy subsidy and national budget
Sumber: Data Pokok APBN 2012, 2013, 2014 dan APBN-P 2015 /
Source: National Budget Basic Data 2012, 2013, 2014, 2015, National Budget Revision (APBN-P) 2015
Keterangan / Description Unit
2012 2013 2014 2015
APBN /
Budget
Realisasi/
Realisation
APBN /
Budget
Realisasi/
Realisation
APBN /
Budget
Realisasi/
Realisation
APBN /
Budget
APBNP /
Draft Budget
BBM Subsidi /
Fuel Subsidi
Volume /
Volume
Juta kl /
Million kl 40.0 43.3 46.0 48.0 46.0 46.0 46.0 46
Subsidi /
Subsidy
BBM &
LPG/
Fuel & LPG
Triliun
Rp./
Trillion Rp.
137.4 211.9 193.8 210.0 194,9 350.3 291.1 64.7
Listrik /
Electricity
Triliun
Rp./
Trillion Rp.
64.9 94.6 89.8 100.0 89.8 103.8 72.4 73.1
Energi /
Energy [a]
Triliun
Rp//
Trillion Rp.
202.3 306.5 257.8 310.0 284.7 453.3 363.5 137.8
Belanja
Negara/
National
Budget
[b]
Triliun
Rp./
Trillion Rp.
1,418.5 1,548.3 1,657.9 1,726.2 1,816.7 1.876.8 2.039.5 1.994.9
Rasio [a] dengan [b] /
Ratio of [a] to [b] % 14 19 16 16 16 24 16 7
Current Energy Conditions and Issues
27
2015 INDONESIA ENERGY OUTLOOK
tenaga listrik diatur dalam 2 periode, yaitu periode tahun
ke-1 s.d. tahun ke-8, dan periode tahun ke-9 s.d. tahun ke-
20. Sedangkan adanya koneksi dengan jaringan mempunyai
harga yang berbeda antara Jaringan Tegangan Menengah
(TM) dan Jaringan Tegangan Rendah (TR). Harga pembelian
termurah adalah Rp1.075/kWh (TM) dan termahal Rp2.032/
kWh (TR) selama periode tahun ke-1 s.d. ke-8. Adapun
harga pembelian pada periode kedua (tahun ke-9 s.d. tahun
ke-20) bervariasi antara Rp. 750/kWh (TM) s.d. Rp. 1.232/
kWh (TR). Harga pembelian tenaga listrik tersebut diatur
dalam Permen ESDM 22/2014 sebagai pengganti Permen
ESDM 12/2014 sudah termasuk seluruh biaya pengadaan
jaringan penyambungan dari pembangkit ke jaringan PLN,
tanpa negosiasi harga dan tanpa eskalasi.
Selanjutnya, pada tahun 2014 juga ditetapkan Permen
ESDM 17/2014 tentang FiT PLTP. Harga pembelian tenaga
listrik oleh PT PLN (Persero) merupakan harga patokan
tertinggi yaitu harga dasar pada saat commercial operation
date (COD), belum termasuk eskalasi, dan pembangunan
transmisi. Harga dibedakan per tahun per wilayah.
Wilayah dikelompokkan ke dalam 3 wilayah, yaitu wilayah
I (Sumatera, Jawa Bali), wilayah II (Kalimantan, Sulawesi,
NTB dan NTT, Maluku dan Maluku Utara, Papua dan Papua
Barat, dan wilayah III (wilayah 1 dan 2 yang terisolasi dan
menggunakan PLTD). Harga pembelian tenaga listrik
tahun 2015 bervariasi antara 11,8 cent$/kWh (wilayah I),
17,0 cent$/kWh (wilayah II), dan 25,4 cent$/kWh (wilayah
III). Harga pembelian tenaga listrik tahun 2025 meningkat
menjadi 15,9 cent$/kWh (wilayah I), 23,3 cent$/kWh
(wilayah II), dan 29,6 cent$/kWh (wilayah III).
Berbeda dengan FiT PLTP, FiT PLT biomassa dan PLT biogas
ditetapkan seperti pola FiT PLTA dengan harga pembelian
sebesar Rp1.150/kWh (TM) dan Rp1.500/kWh (TR) untuk
PLT biomassa, serta Rp1.050/kWh (TM) dan Rp1.400/kWh
(TR) untuk PLT biogas dikalikan faktor F. Faktor F bervariasi
antara 1 (Pulau Jawa) s.d. 1,6 (Kepulauan Riau, Pulau Papua,
dan pulau lainnya).
Dari berbagai FiT tersebut nampak bahwa FiT PLTA dan FiT
biomassa/biogas mengalami hambatan tingginya biaya
is set in 2 periods, i.e 1st year to the 8th year and 9th year to
20th year. While connectivity to the network have dierent
prices between Medium Voltage (MV) Networks and the Low
Voltage (LV) Network. Lowest purchase price is Rp1,075/kWh
(MV) and the most expensive is Rp2,032/kWh (LV) during
the period of the 1st year to 8th year. The purchase price in
the second period (year 9 to year 20) between Rp750/kWh
(MV) to Rp1,232/kWh (LV). The purchase price of electricity
is regulated by MEMR Regulation 22/2014 as a substitute of
MEMR Regulation 12/2014 which is included the entire cost
of procurement of network connection from the plant to the
grid, without negotiating the price and escalation.
Subsequently, MEMR Regulation 17/2014 on geothermal FiT
also set in 2014. The price of electricity purchased by PT PLN
(Persero) is a benchmark price which is the basic price at
the time of commercial operation date (COD), not including
escalation, and the construction of transmission. Price is also
distinguished per year per region. Region are grouped into
three regions, namely regions I (Sumatra, Java, Bali), region
II (Kalimantan, Sulawesi, NTB and NTT, Maluku and North
Maluku, Papua and West Papua), and regions III (remote
area in regions 1 and 2 using diese ppl). The purchase price
of electricity in 2015 is varied between 11.8 cents$/kWh
(region I), 17.0 cents$/kWh (region II), and 25.4 cents$/kWh
(region III). The purchase price of electricity in 2025 increased
to 15.9 cents$/kWh (region I), 23.3 cents$/kWh (region II),
and 29.6 cents$/kWh (region III).
Unlike the geothermal power plants FiT, FiT for biomass
and biogas power plant set as of hydropower plant FiT at a
purchase price of Rp1,150/kWh (MV) and Rp1,500/kWh (LV)
for biomass pp, as well as Rp1,050/kWh (MV) and Rp1,400/
kWh (LV) for biogas pp multiplied by a factor F. The factor F
is varied between 1 (Java) to 1.6 (Riau Islands, Papua Island,
and other islands).
FiT for hydropower and biomass/biogas is experiencing
barrier such as the high cost of network construction from
Kondisi dan Permasalahan Energi Saat Ini
28
OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2015
pembangunan jaringan listrik dari pembangkit energi
terbarukan ke jaringan listrik PLN. Padahal potensi PLTA dan
PLT biomassa/biogas cukup menjanjikan untuk memenuhi
kebutuhan listrik masyarakat terutama pada wilayah
terpencil. Potensi limbah kelapa sawit sebagai industri hulu
sangat besar dan belum dimanfaatkan untuk disalurkan
ke jaringan PLN secara maksimal karena kendala investasi
jaringan. Fenomena kedua yang bisa ditarik dari FiT tersebut
bahwa adanya FiT energi terbarukan pada wilayah tertentu
akan meningkatkan biaya sistem kelistrikan setempat.
Untuk itu, seyogyanya pemerintah membuat analisis biaya
sistem sebelum menetapkan regulasi FiT. Selanjutnya, FiT
energi terbarukan yang terbukti menurunkan biaya sistem
setempat seyogyanya biaya investasi jaringan ditanggung
oleh pemerintah sebagai penyertaan modal ke PLN. Biaya
investasi ini ditanggung dalam APBN dan pemerintah akan
mendapat keuntungan dengan menurunnya subsidi listrik
pada sistem setempat.
2.6.7 Persentase Minimal Penjualan Batubara
Domestik
Pemberlakuan Domestic Market Obligation (DMO) untuk
batubara dan Indonesian Coal Price Reference (ICPR) mulai
tahun 2010 yang bertujuan untuk menjamin penyediaan
batubara untuk keperluan dalam negeri merupakan
pelaksanaan pada Undang-undang Nomor 4 tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta
Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang Kebijakan
Energi Nasional.
Berdasarkan kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara (PKP2B) pasal 11 dan 12
disebutkan bahwa perusahaan pertambangan batubara
bisa melakukan ekspor setelah kewajiban untuk memenuhi
kebutuhan batubara domestik terlaksana. Selain itu juga
ditegaskan bahwa perusahaan pertambangan batubara
wajib mendukung keamanan pasokan batubara domestik.
Sebagai konsekuensinya maka perlu diperhitungkan
kebutuhan batubara domestik serta menentukan Prosentase
Minimum Pemenuhan Batubara Dalam Negeri (PMPBDN)
bagi setiap perusahaan pertambangan batubara.
power plant to the electricity network. The potential of
hydropower and biomass/biogas power plant is promising
to be able to meet the electricity demand of the community,
especially in isolated regions. The potential of oil palm
waste as upstream industry is quite large and untapped.
The produced electricity can not be distributed to the grid
optimally due to constraints on network investments. The
second phenomenon that can be drawn from the FiT is that
the FiT of renewable energy in certain areas will increase
the cost of local electricity system. Therefore, the government
should make a cost analysis before setting a FiT regulation.
Furthermore, proven renewable energy FiT in reducing the
cost of the local system network investment costs should be
borne by the government as equity into PLN. The investment
costs is borne by the national budget so that the government
would get benet by decreasing the electricity subsidy on the
local system.
2.6.7 Domestic Market Obligation of Coal
Enforcement of Domestic Market Obligation (DMO) for coal
and Indonesian Coal Price Reference (ICPR) began in 2010
and it was aimed at ensuring the supply of coal for domestic
demand as the implementation of the Law No. 4 of 2009 on
Mineral and Coal mining as well as Presidential Decree No.
5 of 2006 on the National Energy Policy.
Based on the Coal Mining Agreement (PKP2B) Articles 11
and 12, it is mentioned that coal mining companies can
export as obligation to meet the domestic coal demand
is accomplished. It also conrmed that the coal mining
companies are required to support the security of domestic
supply of coal. As a consequence, it is necessary the domestic
coal demand, coal production capacity as well as determining
the Minimum Percentage of Compliance Domestic Coal
Demand (PMPBDN) are taken into account for each coal
mining company.
Current Energy Conditions and Issues
29
2015 INDONESIA ENERGY OUTLOOK
Tabel 2.4 Pelaksanaan DMO batubara (2010 – 2015)
Table 2.4 Implementation of coal DMO (2010 – 2015)
Tahun/
Year
Produksi/
Production
(Million
Tonnes)
DMO
Peraturan / Regulation
Target (%) Volume
(Million Tonnes)
2010 262.48 24.75 64.96 Kepmen ESDM No. 1604/2010 /
MEMR Decree No. 1604/2010
2011 326.65 24.17 78.97 Kepmen ESDM No. 2360 K/30/MEM/2010 /
MEMR Decree No. 2360 K/30/MEM.2010
2012 328.53 24.72 84.07
Kepmen ESDM No. 990 K/30/DJB/2012 /
MEMR Decree No. 990 K/30/DJB/2012
2013 366.04 20.30 74.32
Kepmen ESDM No. 2934 K/30/MEM/2012 /
MEMR Decree No. 2934 K/30/MEM/2012
2014 368.90 25.90 95.55 Kepmen ESDM No. 2901 K/30/MEM/2013 /
MEMR Decree No. 2901 K/30/MEM/2013
2015 394.37 23.41 92.31 Kepmen ESDM No. 2805 K/30/MEM/2015 /
MEMR Decree No. 2805 K/30/MEM/2015
Kondisi dan Permasalahan Energi Saat Ini
30
OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2015
Halaman kosong / blank page
Bab 3. Proyeksi Kebutuhan Energi
Chapter 3. Energy Demand Projection
32
OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2015
35%
35% 34%
36%
38%
16% 17% 18% 18%
22%
13%
14%
15%
10%
11%
14%
17%
19%
21% 18%
14%
9%
2%
1,151 1,274
1,542
1,988
2,592
3,339
4,237
5,257
6,401
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
2013 2016 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Juta SBM / Million BOE
BBM / Oil Fuel Batubara / Coal
Gas Listrik / Electricity
LPG BBN / Biofuel
Kayu Bakar /Fuelwood Biomassa / Biomass
Gambar 3.1 Proyeksi kebutuhan energi nal per jenis
Figure 3.1 Projection of nal energy demand by type
Kebutuhan energi nasional hingga tahun 2050 terus
meningkat sesuai dengan perekonomian yang terus
berkembang. Laju pertumbuhan PDB rata-rata selama
kurun waktu 2013-2050 sebesar 6,9% mengakibatkan laju
pertumbuhan energi nal sebesar 4,7% per tahun.
Batubara dalam kebutuhan energi nal hanya dimanfaatkan
di sektor industri, demikian juga dengan pemanfaatan gas
bumi, paling banyak dimanfaatkan di sektor produktif
tersebut. Industri padat energi banyak memanfaatkan
kedua komoditi ini dalam proses produksinya. Masing-
masing batubara dan gas bumi meningkat dengan laju
pertumbuhan sebesar 5,7% dan 5,6% per tahun.
Bahan bakar minyak (BBM) akan terus menjadi primadona
dalam penggunaan energi nal, karena selain teknologi
berbasis BBM lebih esien, harga BBM masih dapat terus
bersaing jika dibandingkan dengan bahan bakar lainnya
seperti batubara dan gas bumi. BBM yang dipertimbangkan
dalam BPPT-OEI 2015 adalah minyak solar, premium,
minyak tanah, minyak bakar dan avtur, meskipun dalam
pelaksanaan teknisnya avtur merupakan bahan bakar
khusus (BBK). Penggunaan BBM didominasi oleh sektor
National energy demand by 2050 continues to increase in
accordance with the evolving economy. The average growth
rate of GDP during the period 2013-2050 is 6.9% resulting in
a nal energy demand growth rate of 4.7% per year.
Coal in the nal energy demand is only used in industrial
sector. Natural gas is also most widely used in this productive
sector. Energy intensive industries are using of these
commodities in their production process. Coal and natural
gas demand will increase with the growth rate of 5.7% and
5.6% per year respectively.
Oil fuel will continue to be preferred in the nal energy
demand because, in addition to the high eciency of
oil fuel-based technology, oil fuel prices are competitive
when compared to other energy such as coal and natural
gas. Oil fuels considered in BPPT-OEI 2015 includes diesel,
gasoline, kerosene, fuel oil and avtur, although in the
technical implementation avtur is categorized as a special
fuel (BBK). The demand of oil fuel is dominated by road
transportation sub-sector which largely still using oil fuel-
3.1 Kebutuhan Energi Per Jenis
Energy Demand by Type
Energy Demand Projection
33
2015 INDONESIA ENERGY OUTLOOK
transportasi darat yang masih banyak menggunakan
teknologi berbasis BBM. Selain itu, harga BBM masih lebih
ekonomis dibandingkan dengan bahan bakar berbasis
energi baru dan terbarukan. Pangsa pemanfaatan BBM pada
tahun dasar adalah sebesar 35% dan terus mendominasi
menjadi sebesar 38% pada tahun 2050.
Energi baru dan terbarukan yang dipertimbangkan dalam
kebutuhan energi nal adalah pemanfaatan biodiesel
sebagai substitusi minyak diesel. Sesuai dengan mandatori
biofuel yang dinyatakan dalam Permen ESDM No. 12/2015
yang merupakan revisi dari regulasi sebelumnya telah
menetapkan pemakaian biodiesel (B100) maksimum
hingga 30%. Meskipun dalam regulasi mandatori biofuel
terdapat peraturan mengenai bioetanol, namun saat ini
perkembangannya masih terhambat oleh ketersediaan
lahan bahan baku. Oleh karena itu dalam kajian ini
pemanfaatan bioetanol tidak dipertimbangkan. Dalam
kurun 37 tahun diperkirakan biodiesel berkembang dengan
laju pertumbuhan 13,6% per tahun.
Pemanfaatan listrik terus berkembang mengingat hampir
semua sektor pengguna memanfaatkan listrik dalam
teknologinya. Penggunaannya meningkat sebesar 6,6% per
tahun hingga di tahun 2050 dan pemakaiannya menjadi
lebih dari 10 kali pemakaian di tahun 2013. Kebutuhan
LPG yang saat ini sudah mengandalkan impor, diperkirakan
secara bertahap pemakaiannya hanya meningkat tipis
yaitu sebesar 2% per tahun. Mengingat rendahnya esiensi
peralatan berbahan bakar kayu bakar, maka penggunaannya
selama kurun waktu 2013-2050 diperkirakan akan menurun
sebesar 2,2%. Teknologinya banyak beralih menjadi
teknologi berbahan bakar yang lebih esien seperti BBM
dan listrik. Oleh karena itu penggunaan peralatan listrik
akan terus meningkat di semua sektor.
based technologies. Moreover, the oil fuel price is still more
economical than NRE. Share of oil fuel in the base year was
35% and will continue to dominate by 38% in 2050.
Biodiesel as a substitute for diesel oil is the only NRE that is
considered in the nal energy demand. In accordance with the
biofuel mandatory stated in MEMR Regulation No. 12/2015,
which is a revision of previous regulation, the use of biodiesel
(B100) has set to a maximum of 30%. Target for bioethanol
utilization is also mentioned in the regulation but its current
development is still hampered by land availability for raw
materials. Therefore, in this study the use of bioethanol is
not taken into consideration. Within the 37 years, biodiesel
growth rate is estimated at 13.6% per year.
Electricity demand continues to grow due to its wide
applicability in all the sectors. Its demand will increase by
6.6% per year up to 2050, more than 10 times larger than
2013. Demand of LPG which is now relies on imports, is
expected to slightly increase of 2% per year. Given the low
eciency of fuelwood equipment, its demand during the
period of 2013-2050 is expected to decline by 2.2%. Many
technologies are switching from fuelwood into oil fuel and
electricity. Therefore the use of electrical appliances will
continue to increase in all sectors.
34
OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2015
37% 39% 42% 45%
52%
28% 29% 29%
29%
29%
29% 27%
23%
18%
9%
6%
4%
1,151 1,274 1,542
1,988
2,592
3,339
4,237
5,257
6,401
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
2013 2016 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Juta SBM / Million BOE
Industri / Industry Transportasi / Transportation
Rumah Tangga / Household Komersial / Commercial
Lainnya / Other Total / Total
Gambar 3.2 Proyeksi kebutuhan energi nal menurut sektor
Figure 3.2 Projection of nal energy demand by sector
Saat ini ketidakpastian perekonomian dunia masih terus
berlangsung, namun kondisi perekonomian Indonesia
tetap berjalan dengan pertumbuhan yang cukup tinggi.
Sebagai sektor yang produktif, industri terus meningkat
pesat. Pertumbuhan industri tersebut didukung oleh
tingginya tingkat konsumsi masyarakat, dan meningkatnya
investasi di sektor industri yang cukup signikan sehingga
menyebabkan tetap terjaganya kinerja sektor industri
manufaktur hingga saat ini. Selama kurun waktu 2013-
2050 diperkirakan sektor ini akan meningkat dengan laju
pertumbuhan 5,7% per tahun.
Sektor transportasi sebagai penunjang mobilitas produksi
industri dan penumpang juga berkembang cukup signikan
dengan laju pertumbuhan sebesar 4,9% per tahun. Sektor
transportasi juga merupakan pendukung peningkatan
perekonomian nasional, oleh karena itu agar pertumbuhan
sosial ekonomi berimbang di seluruh Indonesia, perlu
untuk menyambung pulau-pulau yang menyebar dengan
luas ini, dengan melakukan pembenahan sistem jaringan
transportasi. Hingga tahun 2050 diperkirakan pangsa
sektor ini relatif konstan sebesar 29%.
World’s economy is still full of uncertainties but the
Indonesian economy is still running at a fairly high growth.
As the productive sector, industry continues to increase
rapidly. Growth of industry is supported by the high level
of consumption in society and also by the signicant rise in
investment. Thus performance of the manufacturing sector
can be maintained. During period 2013-2050 the sector is
expected to increase with growth rate of 5.7% per year.
The transportation sector as the supporting mobility of
industrial production and society is also growing quite
signicant with growth rate of 4.9% per year. It also supports
the increase of national economy. Therefore, to achieve a
balance socio-economic growth throughout Indonesia, it is
necessary to connect the widely spread islands with reliable
transport network system. Until 2050, the share of this sector
is estimated relatively constant at 29%.
3.2 Kebutuhan Energi Per Sektor
Energy Demand by Sector
Energy Demand Projection
35
2015 INDONESIA ENERGY OUTLOOK
Sektor rumah tangga merupakan sektor konsumtif namun
pertumbuhan kebutuhan energinya cukup rendah sekitar
1,3% sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk nasional
yang diharapkan meningkat tipis sekitar 0,76% per tahun.
Rendahnya pertumbuhan kebutuhan energi di sektor
rumah tangga juga dipengaruhi oleh pemanfaatan kayu
bakar untuk memasak yang kian lama pemakaiannya terus
berkurang.
Selama kurun waktu 37 tahun perkembangan sektor
komersial tumbuh cukup pesat yaitu sekitar 6,5% per tahun.
Dominasi dari sektor ini adalah kebutuhan listrik yang
cukup tinggi. Kegiatan sektor lainnya meliputi pertanian,
konstruksi dan pertambangan melibatkan peralatan-
peralatan berat yang mengkonsumsi bahan bakar minyak.
Perkembangannya cukup tinggi sesuai dengan peningkatan
kegiatan pertanian, perikanan, konstruksi bangunan rumah,
gedung dan jalan serta kegiatan tambang.
Jika dibandingkan dengan nilai proyeksi yang sudah
diterbitkan saat ini, secara total kebutuhan energi nal dalam
buku BPPT-OEI 2015 lebih rendah. Hal ini disebabkan karena
dalam kajian ini tidak mempertimbangkan produk lain dari
hasil kilang atau “other petroleum product”. Sedangkan gas
bumi sebagai bahan baku tetap diperhitungkan karena
jumlahnya cukup besar dan sudah dipertimbangkan dalam
neraca gas bumi nasional sebagai komoditas dalam negeri.
3.2.1 Sektor Industri
Kebutuhan energi pada sektor industri terutama industri
padat energi cukup besar jika dibandingkan sektor
pengguna lainnya, karena sektor ini menggunakan
teknologi proses, seperti boiler, tungku, dan peralatan
motor, yang membutuhkan bahan bakar dalam jumlah
besar. Sektor industri merupakan sektor produktif
yang perkembangannya perlu didorong agar dapat
meningkatkan perekonomian nasional. Diperkirakan pada
tahun-tahun berikutnya, porsi konsumsi BBM oleh sektor
industri diperkirakan akan terus menurun, jika infrastruktur
penunjang energi yang lain seperti pipa gas sudah cukup
memadai. Diperkirakan gas akan berkembang sebesar 5,6%
baik sebagai bahan bakar maupun bahan baku.
Household sector is a consumptive sector but the growth of
energy demand is fairly low at around 1.3% in regards to the
national population growth rate that is expected to increase
for about 0.76% per year. The low energy demand growth in
household sector is also aected by the decline in rewood
demand for cooking.
During the period of 37 years, the development of the
commercial sector grows quite rapidly at around 6.5%
per year. This sector’s demand is dominated by electricity.
Meanwhile, activities in other sector including agriculture,
construction and mining involve heavy equipment which
consumes oil fuel. Its demand growth is quite high and in
accordance with the increase in agriculture, shing, mining
activities, and construction in housing, buildings, and roads.
Compared other published projection, total nal energy
demand in BPPT-OEI 2015 is lower. This is on the grounds
that other petroleum products are not taken into account
in this study. Whereas natural gas as a raw material is
taken into account due to its large amount and has been
considered in the balance of natural gas as an indigenous
commodity.
3.2.1 Industry Sector
Energy demand of industrial sector, especially energy-
intensive industry, is quite large when compared to other user
sector. This is due to the utilization of process technology,
such as boilers, furnaces, motors and equipment, which
require large amounts of fuel. Industrial sector is a productive
sector whose development should be encouraged in order to
improve the national economy. It is estimated that in the
following years, share of oil fuel consumption by industrial
sector will continue to decline if the supporting infrastructure
of other energy such as gas pipelines is sucient. Natural
gas demand is expected to grow by 5.6%, both as a fuel and
raw materials.
Proyeksi Kebutuhan Energi
36
OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2015
8%
4%
42%
43% 4 2%
40%
42%
29% 2 9% 30%
29%
28%
16%
16%
428 493
646
894
1212
1612
2104
2678
3334
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
2013 2016 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Juta SBM / Million BOE
M. Tanah / Kerosene M. Solar / Diesel Oil
M. Bakar / Fuel Oil Batubara / Coal
Gas LPG
Listrik / Electricity Biodiesel
Biomassa / Biomass TOTAL
Gambar 3.3 Proyeksi kebutuhan energi nal di sektor industri
Figure 3.3 Projection of nal energy demand in industry sector
Peranan batubara di sektor ini cukup tinggi karena hampir
semua teknologi boiler di industri memerlukan batubara
sebagai bahan bakar, oleh karena itu penggunaannya
meningkat sebesar 5,7% per tahun atau mendekati lebih
dari 300 juta ton di tahun 2050. Beberapa peralatan seperti
pemotongan, conveyor dan mesin-mesin penggerak
lainnya banyak memanfaatkan tenaga listrik dalam
pengoperasiannya. Beberapa industri memanfaatkan
minyak solar menjadi start up sistem dan sebagai backup
dalam membangkitkan listrik, khususnya sebagai bahan
bakar genset.
The role of coal in this sector is quite high because almost
all boiler technology in the industry is coal-red. As a result,
its demand will increase by 5.7% per year or more than 300
million tonnes in 2050. Some equipment such as cutting
machines, conveyor and other propulsion engines utilize a
lot of electricity to operate. Some industries utilize diesel oil
as a system startup and as a backup in electricity generation.
3.2.2 Sektor Transportasi
Saat ini sektor transportasi didominasi oleh kendaraan
darat yang jumlahnya terus meningkat. Kendaraan pribadi
banyak digunakan di wilayah perkotaan sedangkan
kendaraan barang berupa truk besar yang menunjang
sektor industri, jumlahnya terus meningkat seiring dengan
produksi industri yang terus berkembang. Demikian juga
pergerakan bis antar wilayah berkembang cukup pesat.
3.2.2 Transportation Sector
The transportation sector is currently dominated by road
vehicles whose numbers continue to rise. Private vehicles are
widely used in urban areas. Number of large freight vehicles
such as trucks which support the industrial sector also
continues to increase along with the industrial production
growth. Similarly, inter-regional bus activity is growing
rapidly. As a result, the demand of gasoline and diesel oil
Energy Demand Projection
37
2015 INDONESIA ENERGY OUTLOOK
53% 53% 51% 48%
38%
39% 38% 38%
40%
51%
8%
7%
5%
323 366
445
584
753
968
1227
1527
1867
0
400
800
1200
1600
2000
2013 2016 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Juta SBM / Million BOE
Bensin / Gasoline M. Solar / Diesel Oil
Avtur M. Bakar / Fuel Oil
Listrik / Electricity Gas
Biodiesel TOTAL
Sebagai akibatnya pemakaian premium dan minyak diesel
terus meningkat dengan laju 3,9% dan 5,6% per tahun.
Seiring dengan hal tersebut pertumbuhan biodiesel
yang pemanfaatannya didukung oleh regulasi mandatori
biofuel juga terus meningkat hingga 14,1% per tahun.
Perkembangan biodiesel juga didukung oleh produsen-
produsen kendaraan yang mulai mendesain kendaraannya
yang didedikasikan berbahan bakar nabati.
Agar pembangunan dapat merata di setiap pulau dan
lokasi terpencil, transportasi udara dan laut juga terus
dikembangkan. Hingga 2050 laju pertumbuhan avtur
dan minyak bakar diperkirakan sekitar 4,4% dan 4,8%.
Penggunaan gas dan listrik sudah mulai dipertimbangkan
dalam sektor ini, namun konstribusinya masih sangat kecil
yaitu masing-masing sekitar 0,1%.
continues to increase at a rate of 3.9% and 5.6% per year
respectively. Growth of biodiesel utilization is in line with the
activity growth and will continue to increase up to 14.1% per
year which supported by the biofuel mandatory regulations.
The development of biodiesel is also supported by the vehicle
manufacturers that have begun to design biofuel dedicated
vehicles.
In order to make an evenly distributed development on
each island and remote location, advancement in air and
sea transportation is maintained. Until 2050, growth rate of
avtur and fuel oil are estimated at around 4.4% and 4.8%
respectively. Gas and electricity has been considered in this
sector, but their demand is still very small with contribution
for each about 0.1%.
Gambar 3.4 Proyeksi kebutuhan energi nal di sektor transportasi
Figure 3.4 Projection of nal energy demand in transportation sector
Proyeksi Kebutuhan Energi
38
OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2015
2%
14% 14% 14% 15% 13%
14% 17% 23%
34%
66%
71% 68% 62%
51%
21%
339 343 354 364
405
446
488
523
555
0
100
200
300
400
500
600
2013 2016 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Juta SBM / Million BOE
M. Tanah / Kerosene LPG
Gas Listrik / Electricity
Kayu Bakar / Fuelwood TOTAL
3.2.3 Sektor Rumah Tangga
Kebutuhan energi nal di sektor rumah tangga mengikuti
pertumbuhan penduduk yang rendah, meningkat cukup
landai yaitu sekitar 0,76% per tahun. Saat ini perkembangan
teknologi peralatan rumah tangga terus berkembang
dan makin esien, seperti peralatan penerangan, dan
aplikasi listrik lainnya seperti TV, setrika dan kulkas yang
saat ini sudah menjadi kebutuhan utama. Di kota-kota
besar kebutuhan akan penggunaan pendingin ruangan
makin meningkat. Akibatnya kebutuhan listrik di sektor
ini diperkirakan akan meningkat tajam sekitar 5,8%.
Pemanfaatan listrik per rumah tangga di tahun 2013 adalah
sebesar 3.057 kWh/RT kemudian meningkat menjadi
24.448 kWh/RT di tahun 2050.
Perkembangan infrastruktur yang memadai akan
memberikan peluang untuk perkembangan kompor
berbasis gas, LPG dan listrik digunakan secara meluas.
Selanjutnya LPG dan gas bumi akan tumbuh masing-
masing sebesar 1%, sedangkan kayu bakar mengalami
penurunan sebesar 2,2%.
3.2.3 Household Sector
Final energy demand in household sector follows the low
population growth and increases quite at at around 0.76%
per year. The current development of home appliances
technology grows relatively fast and more ecient, such as
lighting equipment, TV, iron, and refrigerator which have
now become a primary need. In large cities, demand for
air conditioning is also increasing. As a result, electricity
demand in this sector is expected to rise sharply around 5.8%.
Utilization of electricity per household in 2013 is amounted
to 3,057 kWh/HH then increases to 24,448 kWh/HH in 2050.
Development of a reliable infrastructure will provide
opportunities for the expansion of gas, LPG and electricity
based stove. Furthermore, LPG and natural gas will grow by
1%, while rewood will decrease by 2.2%.
Gambar 3.5 Proyeksi kebutuhan energi nal di sektor rumah tangga
Figure 3.5 Projection of nal energy demand in household sector
Energy Demand Projection
39
2015 INDONESIA ENERGY OUTLOOK
4%
5%
75% 76% 78% 78%
76%
12%
9%
10%
4%
37 44 61
91
142
199
262
324
387
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2013 2016 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Juta SBM / Million BOE
LPG Gas
Listrik / Electricity M. Tanah / Kerosene
M. Solar / Diesel Oil Biodiesel
Biomassa / Biomass TOTAL
Gambar 3.6 Proyeksi kebutuhan energi nal di sektor komersial
Figure 3.6 Projection of nal energy demand in commercial sector
3.2.4 Sektor Komersial
Sektor komersial yang terdiri dari kegiatan perkantoran,
hotel, restoran, rumah sakit, sekolah diperkirakan
akan mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan
meningkatnya kebutuhan penduduk akan sarana dan
prasarana dalam bidang pekerjaan, pendidikan, sandang
pangan serta kegiatan sosial. Peralatan yang digunakan
antara lain penerangan, pendingin ruangan, dan lift,
menggunakan listrik cukup besar. Perkembangan sektor
komersial diperkirakan meningkat sebesar 6,5% per tahun
dengan penggunaan listrik tumbuh sebesar 6,6% per
tahun. Pada beberapa gedung juga menggunakan minyak
diesel sebagai bahan bakar genset yang digunakan sebagai
sistem back-up”, dengan laju pertumbuhan sebesar
5,9% per tahun. Jika penggunaan minyak solar diiringi
dengan pemakaian biodiesel sebagai substitusinya yang
sesuai dengan ketentuan dari mandatori biofuel, maka
diperkirakan biodisel akan berkembang pesat dengan laju
10,8% per tahun.
LPG dan gas bumi digunakan di bangunan restoran, hotel
dan rumah sakit yang banyak terdapat di kota-kota besar.
Perkembangan penggunaan LPG dan gas bumi cukup
tinggi yaitu sekitar 7% dan 7,1% per tahun.
3.2.4 Commercial Sector
Commercial sector demand which consists of oces, hotels,
restaurants, hospitals, and schools is expected to increase.
This is in line with the increasing demand for facilities and
infrastructure in the areas of labor, education, food and
clothing as well as social activities. Equipments such as
lighting, air conditioning, and elevator use sucient quantity
of electricity. This sector’s demand are expected to increase
by 6.5%, per year where electricity demand will grow at a
rate of 6.6% per year. Concurrently demand of diesel oil as
fuel for generator in backup system will has a growth rate
of 5.9% per year. If biofuel mandatory is well executed then
biodiesel demand will grow rapidly at a rate of 10.8% per
year.
LPG and natural gas are widely used in restaurants, hotels
and hospitals in big cities. Thus their demand is fairly high
at around 7% and 7.1% per year for LPG and natural gas
respectively.
Proyeksi Kebutuhan Energi
40
OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2015
22%
22%
22% 22%
23%
72% 70% 66% 66
67%
2%
7%
7%
24 27 37
55
80
113
155
204
258
0
50
100
150
200
250
300
2013 2016 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Juta SBM / Million BOE
Bensin / Premium M. Tanah / Kerosene
M. Solar / Diesel Oil M. Bakar / Fuel Oil
Biodiesel TOTAL
Gambar 3.7 Proyeksi kebutuhan energi nal di sektor lainnya
Figure 3.7 Projection of nal energy demand in other sector
3.2.5 Sektor Lainnya
Sektor lainnya mencakup kegiatan pertanian, perikanan,
konstruksi bagunan dan properti serta kegiatan
pertambangan. Peralatan dalam kegiatan tersebut
mencakup traktor, power shovel, excavator, dump truck dan
peralatan berat lainnya. Sebagian besar peralatan tersebut
menggunakan minyak solar sebagai bahan bakar, sehingga
dalam sektor ini pemanfaatan minyak solar meningkat
dengan laju 6,5% per tahun. Adanya target mandatori
biofuel sebesar 30% mulai tahun 2020, maka penggunaan
biodiesel di sektor ini juga terus meningkat sehingga
mencapai 2,64 juta kiloliter di tahun 2050.
Diharapkan penggunaan peralatan bensin akan meningkat
terutama untuk peralatan pertanian dan beberapa kegiatan
konstruksi. Kegiatan pertambangan diperkirakan akan
berkembang, namun tidak secepat pemanfaatan bensin
dengan pertimbangan makin menipisnya cadangan
sumber daya energi fosil. Penggunaan minyak bakar dan
minyak tanah digunakan untuk beberapa peralatan seperti
kapal nelayan dan kapal-kapal penyeberangan antar pulau.
Laju pertumbuhan masing-masing bensin, minyak tanah
dan minyak bakar adalah 6,8%, 5,8% dan 5,1%.
3.2.5 Other Sector
Other sector includes agriculture, shing, construction
of buildings and property as well as mining activities.
Equipments in these activities include tractors, power shovels,
excavators, dump trucks and other heavy equipments. Most
of these equipments use diesel oil as fuel. Therefore demand
of diesel oil in this sector increases at a rate of 6.5% per year.
The implementation of biofuel mandatory targets of 30% by
2020 will promote demand of biodiesel in this sector to reach
2.64 million kiloliters by 2050.
Utilization of gasoline appliances is expected to increase,
especially in agricultural and some construction activities.
Mining activities are also expected to grow, but not as fast
as the gas utilization regarding the depletion of fossil energy
reserves. Fuel oil and kerosene are used in some equipment
such as shing boats and ferries. Growth rate for each of
gasoline, kerosene and fuel oil are 6.8%, 5.8% and 5.1%.
Bab 4. PROYEKSI PENYEDIAAN ENERGI
Chapter 4. Energy Supply Projection
42
OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2015
4.1.1 Neraca Minyak Bumi
Pada kurun waktu 2013-2050 kebutuhan minyak mentah
diperkirakan akan meningkat lebih dari 3 kali lipat dengan
pertumbuhan rata-rata 3,3% per tahun dari 297 juta barel
(2013) menjadi 980 juta barel (2050). Produksi minyak
mentah akan terus menurun dengan rata-rata sebesar
5,8% per tahun, sehingga dengan kebutuhan minyak yang
terus meningkat akan menyebabkan impor juga semakin
meningkat.
Apabila tidak menemukan cadangan baru yang cukup
besar, impor minyak diperkirakan akan meningkat lebih dari
8 kali lipat dari 113 juta barel pada tahun 2013 menjadi 953
juta barel pada tahun 2050. Pangsa impor minyak terhadap
kebutuhan minyak meningkat dari 38% (2013) menjadi 97%
(2050). Cadangan minyak yang terus menurun diperkirakan
akan menyebabkan ekspor minyak juga terus menurun dari
117 juta barel (2013) menjadi 6,4 juta barel (2050).
Untuk memenuhi kebutuhan BBM yang terus meningkat,
harus dibangun beberapa kilang minyak baru dan
meningkatkan produksi kilang yang ada. Perlu dibangun
setidaknya 6 unit kilang dengan kapasitas produksi
masing-masing 300.000 barel per hari pada tahun 2020,
2025, 2030, 2035, 2040 dan 2045. Dalam kaitannya dengan
penambahan kilang tersebut, Pertamina telah menyiapkan
dua program utama di sektor pengolahan minyak, yaitu.
Renery Development Masterplan Program (RDMP)
untuk merevitalisasi kilang yang ada dan New Grass Root
Renery (NGRR) untuk pembangunan kilang baru. Dengan
menerapkan program ini, diharapkan dapat meningkatkan
produksi kilang minyak sampai 1 juta barel per hari pada
tahun 2030. Pembangunan kilang baru perlu diintegrasikan
dengan industri petrokimia agar manfaat ekonominya
lebih besar, diantaranya dapat menurunkan impor plastik
dan bahan kimia.
4.1.1 Crude Oil Balance
In the period 2013-2050, crude oil demand are expected to
increase more than three times with the average growth of
3.3% per year from 297 million barrels (2013) to 980 million
barrels (2050). Crude oil production will continue to decline
with an average of 5.8% per year, thus increasing oil import.
If there is no new substantial nding in reserves, oil import
is expected to increase by more than 8-fold from 113 million
barrels in 2013 to 953 million barrels in 2050. Share of oil
import to oil demand will rise from 38% (2013) to 97%
(2050). Declining oil reserves are expected to lead to the
declining of oil export from 117 million barrels (2013) to 6.4
million barrels (2050).
To meet the growing oil fuel demand, government should
build many new oil reneries and should increase production
of existing reneries. In this study, six units of renery will
be built with each production capacity of 300,000 barrels
per day in 2020, 2025, 2030, 2035, 2040 and 2045. In line
with the reneries addition, Pertamina has set up two major
programs in oil processing sector, i.e. Renery Development
Masterplan Program (RDMP) to revitalize the existing renery
and New Grass Root Renery (NGRR) for construction of new
reneries. By implementing this program, renery production
is expected to increase to 1 million barrels per day in 2030.
Construction of new reneries needs to be integrated with
the petrochemical industry to achieve greater economic
benets as to decrease import of plastics and chemicals.
4.1 Minyak Bumi dan BBM
Crude Oil and Oil Fuels
Energy Supply Projection
43
2015 INDONESIA ENERGY OUTLOOK
Indonesia sudah menjadi negara net importer crude
sebelum 2013 yang artinya impor minyak mentah lebih
besar dibandingkan dengan ekspor minyak mentah. Pada
tahun 2015 Blok Cepu sudah berproduksi sehingga tahun
2015 dan 2016, Indonesia menjadi negara net exporter
crude. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan minyak
mentah dan terus menurunnya produksi beberapa sumur
tua, Indonesia kembali menjadi negara net importer crude
mulai tahun 2017.
Hampir sama kondisinya dengan minyak mentah,
Indonesia telah menjadi negara net importer BBM sebelum
tahun 2013. Meskipun pada tahun 2015 produksi minyak
dapat ditingkatkan, namun tetap belum dapat memenuhi
kebutuhan BBM nasional. Pada tahun 2013-2035, impor
BBM terus meningkat dengan laju pertumbuhan 6,2% per
tahun, sehingga impor meningkat dari 30 juta kilo liter pada
tahun 2013 menjadi 278 juta kilo liter pada tahun 2050.
Indonesia has become a net importer of crude before 2013,
which means that crude oil import is greater than crude oil
export. However in 2015, Cepu Block started to operate in
2015 so for the next 2 years, Indonesia will become a net
exporter of crude. Along with the increasing demand and the
declining crude oil production, Indonesia will be back into a
net crude importer country starting 2017.
Similarly, Indonesia has become a net importer of oil fuel
since 2013. While in 2015 oil production can be improved,
it still can not meet national demand. In 2013-2035, oil fuel
import will continue to rise with a growth rate of 6.2% per
year and import will increase from 30 million kiloliters in
2013 to 278 million kiloliters in 2050.
Gambar 4.1 Neraca minyak bumi
Figure 4.1 Crude oil balance
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
Juta Barel / Million Barrel
Impor / Import
Produksi / Production
Kebutuhan / De mand
Ekspor / Export
Gambar 4.2 Ekspor dan impor minyak mentah dan bahan bakar minyak
Figure 4.2 Export and import of crude and oil fuel
(1,000)
(800)
(600)
(400)
(200)
-
200
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
Juta Barel / Million Barrel
Ekspor / Export
Impor / Import
Net Importer
-300
-250
-200
-150
-100
-50
0
50
2013
2015
2017
2019
2021
2023
2025
2027
2029
2031
2033
2035
2037
2039
2041
2043
2045
2047
2049
Juta kiloliter / Milion kiloliter
Import Kerosene
Import FO
Import Gasoline
Import Avtur
Import ADO
Export Kerosene
Export FO
Export Gasoline
Export Avtur
Export ADO
Net Importer
Catatan / Note:
FO = M. Bakar Gasoline = Bensin
ADO = M. Solar Kerosene = M. Tanah
(a) Net Importir Minyak Mentah /
Crude Net Oil Importer
(b) Net Importir BBM /
Oil Fuel Net Importer
Proyeksi Penyediaan Energi
44
OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2015
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2013
2015
2017
2019
2021
2023
2025
2027
2029
2031
2033
2035
2037
2039
2041
2043
2045
2047
2049
Juta kiloliter / Million kilo liter
Impor BBM / Oil Fuel Import
Produksi CTL / CTL
Production
Produksi BBN / Biofuel
Production
Produksi BBM / Oil Fuel
Production
Ekspor BBM / Oil Fuel Export
Kebutuhan BBC / Liquid Fuel
Demand
Cadangan operasional menjadi 30
hari / Operational stock will become
30 days
4.1.2 Neraca Bahan Bakar Cair
Bahan bakar cair (BBC) terdiri atas bahan bakar minyak
(BBM), bahan bakar nabati (BBN, yaitu biodiesel dan
bioethanol), dan produk pencairan batubara (CTL).
Penambahan kapasitas kilang hanya mampu meningkatkan
produksi BBM dari 39,2 juta kilo liter pada tahun 2013
menjadi 132,2 juta kilo liter pada tahun 2050. Impor
BBM yang meningkat hampir 10 kali lipat selama kurun
waktu tersebut perlu diantisipasi dengan meningkatkan
penggunaan energi alternatif untuk substitusi BBM, yaitu
BBN dan CTL.
Biodiesel merupakan BBN yang prospektif untuk
dimanfaatkan karena biaya produksinya sudah dapat
bersaing dengan minyak solar. Produksi CTL diperkirakan
baru dapat bersaing setelah tahun 2030 dan untuk
bioethanol belum dapat bersaing dengan premium sampai
dengan tahun 2050.
Selanjutnya untuk menjaga keamanan pasokan BBM
nasional, pemerintah telah menetapkan peningkatan
cadangan penyangga BBM nasional dari 18 hari menjadi 30
hari. Pembangunan sarana dan prasarana fasilitas tempat
penampungan cadangan penyangga BBM akan diserahkan
kepada pihak swasta dan diperkirakan membutuhkan
waktu 5 tahun.
4.1.2 Liquid Fuels Balance
Liquid fuels consists of oil fuel, biofuels (biodiesel and
bioethanol), and coal liquefaction products (CTL). The
addition renery capacity additions will only able to increase
oil fuel production from 39.2 million kiloliters in 2013
to 132.2 million kiloliters in 2050. Imports of oil fuel will
increase almost 10-fold during this period and should be
balanced by increasing the use of alternative energy for oil
fuel substitution, i.e. biofuels and CTL.
Biodiesel has a pretty good prospective as a substitute for oil
fuel because its competitive production cost compared with
diesel oil. Meanwhile CTL production is estimated able to
compete with oil fuel after 2030 whereas bioethanol still can
not compete with gasoline until 2050.
Furthermore, to maintain national security of oil fuel supply,
the government has set a national oil fuel buer stock
to be increased from 18 days to 30 days. Construction of
facilities and infrastructures supporting the buer stock will
be handed over to private sectors and is estimated to be
completed in 5 years.
Gambar 4.3 Neraca bahan bakar cair
Figure 4.3 Liquid fuels balance
Energy Supply Projection
45
2015 INDONESIA ENERGY OUTLOOK
71
80
99
132
173
226
291
366
452
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2013 2016 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Juta kilo liter / Million kilo liter
Pembangkit Listri k / Power Plant
Lainnya / Others
Komersial / Comme rcial
Rumah Tangga / Ho usehold
Transportasi / Trans portation
Industri / Industr y
Total
8.8%
77.9%
1.5%
1.1%
5.1%
5.5%
2013 :
71,2 Juta kilo liter /
71.2 Million kilo liters
Industri / Industry Transportasi / Transportation
Rumah Tangga / Household Komersial / Commercial
Lainnya / Others Pembangkit Listrik / Power Plant
14.5%
70.8%
0.0% 2.0%
8.8%
3.9%
2050 :
451,9 Juta kilo liter /
451.9 Million kilo liters
Industri / Industry Transportasi / Transportation
Rumah Tangga / Household Komersial / Commercial
Lainnya / Others Pembangkit Listrik / Power Plant
(a)
Pemanfaatan BBC per sektor/ liquid fuels utilization per sector
(b) Pangsa pemanfaaatan BBC / Share of liquid fuels utilization
4.1.3 Pemanfaatan Bahan Bakar Cair
Bahan bakar cair (BBC) dimanfaatkan oleh sektor industri,
transportasi, rumah tangga, komersial, lainnya, dan
pembangkit listrik. Kebutuhan BBC akan meningkat lebih
dari 6 kali lipat dengan laju pertumbuhan 5,2% per tahun
dalam kurun 2013-2050. Sekitar 79% dari pasokan BBC
nasional diperkirakan akan dimanfaatkan oleh sektor
transportasi.
Sekitar 80% dari kebutuhan BBC di sektor transportasi
didominasi oleh solar dan premium yang digunakan untuk
kendaran bermotor. Di sektor industri, BBC digunakan
sebagai bahan bakar boiler, dan tungku, sedangkan
di sektor lainnya BBC digunakan untuk kegiatan yang
melibatkan alat-alat berat di lapangan yang didominasi
oleh penggunaan minyak solar. Di sektor pembangkit
listrik pemanfaatan biodiesel akan terus meningkat dan
diperkirakan pada tahun 2050 sekitar 24% dari kebutuhan
BBM sektor ini sudah disubsitusi dengan biodiesel. Di
sektor komersial (termasuk di dalamnya perhotelan dan
bangunan komersial) sekitar 90% dari kebutuhan BBC
dipenuhi dari penggunaan minyak solar yang digunakan
untuk bahan bakar genset (sebagai cadangan bila terjadi
pemadaman listrik PLN).
4.1.3 Liquid Fuels Utilization
Liquid fuels are used by industry, transportation, household,
commercial, others, and power plants sector. Liquid fuels
demand will increase by more than 6 times with growth rate
of 5.2% per year in period 2013-2050. Approximately 79%
of national liquid fuels supply is expected to be utilized by
transportation sector.
Approximately 80% of liquid fuels demand in transportation
sector is dominated by diesel and gasoline for motor
vehicles. In industrial sector, liquid fuels are used for boilers
and furnaces, while in other sectors liquid fuels are used for
activities that involve heavy equipment which is dominated
by diesel oil. In power generation sector, biodiesel demand
will continue to increase in 2050 and is estimated about
24% of oil fuel demand in this sector will be substituted by
biodiesel. In commercial sector (including hospitality and
commercial buildings) approximately 90% of liquid fuels
demand is met by diesel oil for genset (diesel generator) as a
backup power in case of outage.
Gambar 4.4 Pemanfaatan bahan bakar cair
Figure 4.4 Liquid fuels utilization
46
OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2015
4.2.1 Gas Bumi
Dalam kurun waktu 2013–2050 total pemanfaatan gas bumi
diprakirakan akan tumbuh rata-rata sebesar 4,3% per tahun
atau naik mencapai hingga 4,8 kali selama kurun waktu 37
tahun tersebut. Pengunaan gas bumi meningkat dari 1.577
BCF pada tahun 2013menjadi 2596 BCF pada tahun 2025
dan menjadi 7.497 BCF pada tahun 2050. Pertumbuhan
pemanfaatan gas bumi terbesar adalah di sektor komersial
yang meningkat rata-rata sebesar 7,1% per tahun diikuti
oleh sektor industri (5,6%), transportasi (5,0%),pembangkit
listrik (3,6%), dan rumah tangga (1,0%). Rugi-rugi dan own
use dalam kilang diprakirakan akan terus menurun sebesar
0,9% per tahun karena pengunaan peralatan yang semakin
esien.
Saat ini pangsa terbesar pemanfaatan gas adalah untuk
sektor industri dengan pangsa mencapai 44% dari total
pemanfaatan gas dan akan meningkat pada tahun
2050menjadi 69%.Gas bumi di sektor industri selain
untuk bahan bakar juga digunakan sebagai bahan baku.
Pada tahun 2050 sektor pembangkit listrik, komersial dan
transportasi masing-masing pangsanya sebesar 26%, 13%
dan 1%. Sedangkan sektor rumah tangga pangsanya di
bawah 1%.
4.2.1 Natural Gas
In period 2013-2050, total demand of gas is expected to
grow on average by 4.3% per year or reaches up to 4.8 times
during 37-year period. Natural gas utilization will increase
from 1,577 BCF in 2013 to 2596 BCF in 2025 and to 7497
BCF in 2050. The largest growth of natural gas utilization is
in commercial sector which increases by an average of 7.1%
per year, followed by industrial sector (5.6%), transportation
(5.0%), power plant (3.6%), and household (1.0%). Losses and
own use in renery is expected continue to decline by 0.9%
per year due to ecient use of equipments.
Currently, largest share of gas utilization is intended for
industrial sector with a share of 44% and will increase in
2050 to 69%. Natural gas in industrial sector is also used
as feedstock. In 2050, power plant sector, commercial,
and transportation each has a share of 26%, 13% and 1%
respectively. Meanwhile share of household sector is below
1%.
Gambar 4.5 Proyeksi pemanfaatan gas bumi
Figure 4.5 Projection of gas utilization
1,577 1,736
2,238
2,596
3,447
4,084
5,154
6,094
7,497
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2013 2016 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
BCF
Refinery+OwnUse+Losses
Pembangkit / Power Plant
Komersial / Commercial
Transportasi / Transportation
Rumah Tangga / Household
Industri / Industry
Total
4.2 Gas Bumi, LNG dan LPG
Natural Gas, LNG and LPG
Energy Supply Projection
47
2015 INDONESIA ENERGY OUTLOOK
Net impor gas diprakirakan akan terjadi mulai tahun 2026.
Gas impor dalam bentuk LNG dan produksi CBM akan
menjadi penopang kebutuhan gas di masa depan jika
produksi gas domestik tidak dapat ditingkatkan. Impor
gas dalam bentuk LNG diperkirakan akan dimulai pada
tahun 2019 dan volumenya akan meningkat dari 68 BCF
menjadi 375 BCF pada 2025 dan menjadi 4,911 BCF pada
tahun 2050. Sementara itu kemampuan ekspor gas yang
pada tahun 2013 masih mencapai sekitar 45% dari produksi
gas nasional, maka pada tahun 2025 kemampuan ekspor
berkurang dan hanya sebesar 18% dari produksi gas
nasional. Pada tahun 2042 kemampuan ekspor gas sudah
di bawah 1% dari produksi gas.
Pengembangan coal bed methane (CBM) yang saat ini
diharapkan sudah berproduksi, namun masih banyak
mengalami kendala. Mulai tahun 2016, gas dari CBM
diharapkan sudah dapat diproduksi untuk menambah
pasokan gas dalam negeri. Produksi CBM meningkat
dari 0,9 BCF pada tahun 2016 menjadi 66,2 BCF pada
tahun 2025 dan menjadi 203,5 BCF pada tahun 2050.
Kebutuhan gas mulai tahun 2017 akan dipasok oleh
produksi gas dalam negeri, impor gas, serta CBM. Shale gas
meskipun ada potensinya namun belum dipertimbangkan
pemanfaatannya dalam BPPT-OEI 2015 ini karena belum
ada kepastian untuk eksplorasi lebih lanjut.
Net import of gas is expected to occur in the beginning of
2026. Gas imports in the form of LNG and CBM production
will support gas demand in the future if domestic gas
production can not be increased. Gas imports in the form
of LNG are expected to begin in 2019 and the volume will
increase from 68 BCF to 375 BCF in 2025 and to become
4.911 BCF in 2050. Meanwhile, gas export capability, which
in 2013 was still about 45% of national gas production,
in 2025 will be reduced to only 18%. In 2042 gas export
capabilities will be below 1% of gas production.
Coal bed methane (CBM) development which is expected
to be already in production, is still facing many obstacles.
Starting 2016, gas from CBM is expected to be produced to
increase the supply of domestic gas. CBM production will
increase from 0.9 BCF in 2016 to 66.2 BCF in 2025 and to
become 203.5 BCF in 2050. Domestic gas demand starting
from 2017 will be supplied by domestic gas production,
gas imports, and CBM. Even though Indonesia has large
potential, supply of shale gas has not been considered in
BPPT-OEI 2015 because its uncertainty in future exploration.
Domestic demand for natural gas will increase from 1,577
BCF in 2013 to 2,596 BCF in 2025 and to become 7.497.
Gambar 4.6 Ekspor dan impor gas
Figure 4.6 Export and import of gas
(6,000)
(5,000)
(4,000)
(3,000)
(2,000)
(1,000)
-
1,000
2,000
2013
2015
2017
2019
2021
2023
2025
2027
2029
2031
2033
2035
2037
2039
2041
2043
2045
2047
2049
BCF
Impor / Import
Ekspor / Export
Net Importer
Proyeksi Penyediaan Energi
48
OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2015
Kebutuhan gas bumi untuk dalam negeri meningkat
dari 1,577 BCF pada tahun 2013 menjadi 2,596 BCF pada
tahun 2025 dan menjadi 7,497 BCF pada tahun 2050 atau
meningkat rata-rata 4,3% per tahun. Sampai tahun 2016,
hampir seluruh kebutuhan gas domestik dipenuhi dari
produksi gas bumi dalam negeri. Impor gas akan mulai
signikan pada tahun 2019 yakni sebesar 68,2 BCF atau
3,2% dari total kebutuhan gas domestik. Pada tahun 2025
impor gas akan mencapai 375 BCF atau 14% dari total
kebutuhan gas. Import gas akan mencapai pangsa sebesar
66% dari total kebutuhan gas pada tahun 2050, sehingga
perlu dipersiapkan supaya ketergantungan impor gas
tersebut tidak mengganggu keberlanjutan pasokan gas
dalam negeri. Kemampuan ekspor gas selama kurun waktu
2013-2050 menurun rata-rata sebesar 13,5% per tahun,
begitu juga dengan produksi gas yang menurun rata-rata
sebesar 0,5% per tahun. Sedangkan impor gas mengalami
kenaikan rata-rata sebesar 14,8% per tahun.
Sumber gas non konvensional yang dapat diharapkan
untuk memasok kebutuhan domestik selain dari gas bumi
adalah CBM. Pangsa pemanfaatan CBM pada tahun 2050
dapat mencapai 2,7% dari total pasokan gas. Gas sintetik
dari gasikasi batubara diperkirakan masih sangat kecil
pangsanya karena sampai saat ini masih banyak kendala
baik dari sisi teknologi maupun keekonomiannya. Gas
sintetik dari batubara ini berpotensi untuk memasok
kebutuhan gas di sektor industri dan pembangkit listrik.
BCF in 2050 or increases by an average of 4.3% per year.
Until 2016, almost of the entire domestic gas demand will
be met by domestic production. Import of gas will begin
signicantly in 2019 with amount of 68.2 BCF or 3.2% of
total gas demand. By 2025 gas import will reach 375 BCF or
14% of total gas demand. Gas import will reach a share of
66% of the total gas demand by 2050. Therefore, government
needs to be prepared so that gas import dependence will
not hamper the continuity of gas supply in the country. Gas
export ability during the period 2013-2050 will decrease
on average of 13.5% per year, whereas gas production will
decrease on average of 0.5% per year. Meanwhile, gas import
will increase by an average of 14.8% per year.
Unconventional gas resources that is expected to supply the
domestic demand, in addition to natural gas, is CBM. Share
of CBM utilization in 2050 will reach 2.7% of the total gas
supply. Synthetic gas from coal gasication is estimated to
have a small market share due to many obstacles in both
technology and economics side. Synthetic gas from coal has
the potential to supply gas in industry sector and power
generation.
Gambar 4.7 Proyeksi produksi, kebutuhan, ekspor dan impor gas
Figure 4.7 Projection of gas production, demand, export and import
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2013
2015
2017
2019
2021
2023
2025
2027
2029
2031
2033
2035
2037
2039
2041
2043
2045
2047
2049
BCF
Impor Gas / Gas
Import
Produksi CBM / CBM
Production
Produksi Gas / Gas
Production
Ekspor Gas / Gas
Export
Kebutuhan Gas / Gas
Demand
Energy Supply Projection
49
2015 INDONESIA ENERGY OUTLOOK
4.2.2 LNG
Pemanfaatan gas alam untuk memenuhi kebutuhan dalam
negeri belum dapat dilakukan secara optimal karena masih
kurangnya infrastruktur untuk distribusi gas. Floating
Storage Regasication Unit (FSRU) diharapkan dapat
berperan dalam pengembangan infrastruktur gas bumi di
Indonesia. Pembangunan FSRU mempunyai prospek yang
lebih baik bila dibandingkan dengan jaringan transmisi gas
antar pulau. Hal ini terkait dengan ketersediaan sumber gas
jangka panjang dan kondisi wilayah geogras Indonesia
sebagai negara kepulauan.
LNG dari tanker akan ditampung dan diregasikasi di
FSRU untuk memasok gas ke pembangkit listrik, sektor
industri, dan rumah tangga. FSRU yang memanfaatkan
LNG dari sumber domestik mulai beroperasi pada tahun
2012 di Teluk Jakarta, Jawa Barat yang dioperasikan oleh PT
Nusantara Regas. Pasokan LNG untuk FRSU ini berasal dari
Kilang LNG Tangguh, Papua Barat, sedangkan konsumen
gas adalah PLTGU di Muara Karang dan Tanjung Priuk.
Pada tahun 2014 di Lampung sudah mulai dioperasikan
FSRU oleh PGN yang mempunyai berkapasitas 170 ribu
m3. Gas didistribusikan melalui pipa gas untuk memenuhi
kebutuhan gas di wilayah Lampung, Sumatera Selatan, Jawa
Barat, Banten, dan DKI Jakarta. FSRU Lampung ini belum
sepenuhnya menyalurkan gas secara maksimal karena
adanya kendala penetapan harga gas. Sedangkan FSRU
berikutnya yang direncanakan akan beroperasi berlokasi di
Jawa Tengah atau Jawa Timur.
4.2.3 Neraca LPG
Kebutuhan LPG diperkirakan meningkat dari 5,61 juta ton
pada tahun 2013 menjadi 7,06 juta ton pada tahun 2025
dan menjadi 11,75 juta ton pada tahun 2050. Pertumbuhan
kebutuhan LPG dalam kurun waktu 2013-2050 rata-rata
mencapai 2,0% per tahun. Sedangkan pertumbuhan
produksi LPG rata-rata sebesar 2,7% per tahun dan
pertumbuhan impor rata-rata sebesar 1,4% per tahun
selama kurun waktu tersebut.
4.2.2 LNG
Utilization of natural gas to meet domestic demand can not
be performed optimally due to the lack of infrastructure in
gas distribution. Floating Storage Regasigation Unit (FSRU)
is expected to play a role in the development of natural gas
infrastructure in Indonesia. FSRU development has better
prospect when compared to gas transmission networks
across islands. This is related to the availability of long-term
gas resources and geographical condition of Indonesian
territory as an archipelago country.
LNG from tankers will be stored and regasicated in FSRU for
supplying power plants, industry and household sector. FSRU
that utilize LNG from domestic resources began to operate
in 2012 in Jakarta Bay, West Java, which is operated by PT
Nusantara Regas. Supply of LNG to this FRSU comes from
Tangguh LNG plant in West Papua to support gas combined
cycle power plant at Muara Karang and Tanjung Priok.
FSRU in Lampung started to operate in 2014 by PGN with
a capacity of 170 thousand m3. The gas is then distributed
through gas pipeline to meet demand in Lampung, South
Sumatera, West Java, Banten and Jakarta. Lampung FSRU is
not operating optimally due to gas pricing constraints. The
next FSRU planned to operate are located in either Central
Java or East Java.
4.2.3 LPG Balance
LPG demand is expected to increase from 5.61 million tonnes
in 2013 to 7.06 million tonnes in 2025 and to become 11.75
million tonnes in 2050. Growth of LPG demand in period
2013-2050 will reach an average of 2.0% per year. Whereas
LPG production will grow on average of 2.7% per year and
the import will grow on average of 1.4% per year during this
period.
Proyeksi Penyediaan Energi
50
OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2015
0
2
4
6
8
10
12
2013
2015
2017
2019
2021
2023
2025
2027
2029
2031
2033
2035
2037
2039
2041
2043
2045
2047
2049
Juta Ton / Million Ton
Impor / Import
Produksi / Production
Kebutuhan / Demand
Ekspor / Eksport
Peningkatan penggunaan LPG dipengaruhi oleh adanya
program substitusi minyak tanah dengan LPG untuk rumah
tangga dan pertumbuhan jumlah penduduk. Pada tahun
2013 kebutuhan LPG sebagian besar (59%) dipasok dari
impor. Meskipun sudah ada penambahan 6 unit kilang
minyak selama kurun waktu 2013-2050 namun belum
dapat mencukupi kebutuhan LPG domestik yang terus
meningkat. Impor LPG akan meningkat dari 3,30 juta ton
pada tahun 2013 menjadi 5,52 juta ton pada tahun 2050.
Meskipun secara kuantitas meningkat namun pangsa
impor LPG akan menurun menjadi 47% pada tahun 2050.
Increased use of LPG is aected by the substitution program
of kerosene to LPG for household and population growth.
In 2013 most of LPG demand (59%) is supplied by import.
Although there will be addition of 6 units reneries during
the period 2013-2050 but still insucient to meet the
growing domestic demand of LPG. LPG import will increase
from 3.30 million tonnes in 2013 to 5.52 million tonnes in
2050. Despite the increase in quantity, share of LPG import
will decrease to 47% by 2050.
Gambar 4.8 Proyeksi produksi, impor, ekspor dan kebutuhan LPG
Figure 4.8 Projection of LPG production, import, export and demand
51
2015 INDONESIA ENERGY OUTLOOK
Indonesia merupakan salah satu produsen batubara
terbesar di dunia setelah China, USA, India, dan Australia.
Sebagian besar produksi batubara Indonesia diekspor ke
luar negeri. Bahkan Indonesia menjadi negara pengekspor
batubara terbesar di dunia pada tahun 2011, 2012, dan
2013 (WCA, 2014). Di satu sisi, kebutuhan batubara dalam
negeri Indonesia meningkat terus, namun disisi lain ekspor
batubara Indonesia juga terus meningkat. Hal ini akan
menimbulkan kekhawatiran terhadap semakin menipisnya
cadangan batubara untuk memenuhi kebutuhan batubara
dalam negeri jangka panjang. Dalam rangka menjamin
ketersediaan batubara dalam negeri, Pemerintah
mengeluarkan kebijakan Domestic Market Obligation
(DMO) yang mengutamakan penyediaan batubara dalam
negeri, walaupun belum secara tegas membatasi volume
ekspor batubara.
4.3.1 Neraca Batubara
Pada tahun 2013, produksi batubara Indonesia mencapai
424 juta ton dan diperkirakan akan meningkat menjadi
545 juta ton pada 2025, dan menjadi 1.220 juta ton pada
2050. Produksi batubara dalam kurun waktu 2013-2050
meningkat rata-rata sebesar 2,9% per tahun. Saat ini hampir
78% dari produksi batubara digunakan untuk ekspor dan
sisanya sebesar 22% untuk memenuhi kebutuhan dalam
negeri. Diperkirakan pangsa ekspor tersebut akan menurun
menjadi 51% pada tahun 2025 dan menjadi 17% pada tahun
2050. Ekspor batubara diperkirakan akan menurun rata-
rata sebesar 1,2% per tahun selama kurun waktu tersebut.
Penurunan ekspor batubara tersebut disebabkan bukan
saja oleh pesatnya kebutuhan batubara dalam negeri yang
harus dipenuhi, tetapi juga adanya penurunan permintaan
batubara Indonesia dari beberapa negara tujuan ekspor
utama, seperti: China, India, Jepang dan Korea Selatan
(Bank Mandiri, 2015). Sedangkan impor batubara kokas
yang digunakan di industri tertentu sangat kecil hanya
dibawah 0,1% dari total kebutuhan batubara nasional.
Indonesia is one of the biggest coal producing countries in
the world after China, USA, India, and Australia. Most of
the coal production in Indonesia is for export. Moreover,
Indonesia had been the biggest coal exporting country in the
world in 2011, 2012, and 2013 (WCA, 2014). On the one side,
domestic coal demand in Indonesia increased steadily, but
on the other site Indonesian coal exports are still increasing.
This raises concerns about the depletion of coal reserves to
meet the domestic demand of coal in long term. In order
to guarantee coal supply for domestic demand, Government
of Indonesia released a Domestic Market Obligation (DMO)
policy that prioritizing coal for domestic supply, even though
the policy has not explicitly restrict the amount of coal
exports.
4.3.1 Coal Balance
In 2013, coal production in Indonesia reached 424 million
tons that estimated to decrease to 420 million ton in 2014,
then 545 million tons in 2025, and 1.220 million ton in
2050. Coal production in the period 2013-2050 will increase
by an average of 2.9% per year. Currently almost 78% of
coal production is used for export and the rest of 22% to
meet domestic demand. The export share is expected to
decline to 51% in 2025 and to 17% in 2050. Coal exports are
expected to decline on average of 1.2% per year during this
period. Decline in coal exports was caused not only by rapid
growth in domestic coal demand, but also by a decrease in
demand for Indonesian coal from some of the main export
destination countries, such as: China, India, Japan and South
Korea (Bank Mandiri, 2015). While imports of coking coal
used in a particular industry is very small just under 0.1% of
the total national coal demand.
4.3 Batubara
Coal
Proyeksi Penyediaan Energi
52
OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2015
4.3.2 Pemanfaatan Batubara
Pemanfaatan utama batubara di Indonesia adalah sebagai
bahan bakar pembangkit listrik dan sektor industri (terutama
industri semen, metalurgi dan tekstil). Pembangkit listrik
merupakan pengguna batubara terbesar di Indonesia.
Pemanfaatan batubara untuk pembangkit listrik meningkat
dengan pertumbuhan rata-rata 7,1% per tahun selama
kurun waktu 2013-2050. Pemanfaatan batubara tersebut
akan meningkat dari 52,5 juta ton pada 2013 menjadi
179 juta ton pada 2025 dan 673 juta ton pada tahun
2050. Pangsa pemanfaatan batubara di pembangkit listrik
terhadap kebutuhan batubara dalam negeri meningkat
dari 55% pada tahun 2013 menjadi 67% pada tahun 2050.
Pembangkit listrik yang memanfaatkan batubara tersebut
dikelola oleh PT.PLN (Persero) maupun perusahaan
swasta (pemakaian sendiri atau IPP). Pengembangan PLTU
batubara untuk jangka panjang sudah mempertimbangkan
penerapan teknologi yang ramah lingkungan.
Pemanfaatan batubara di sektor industri meningkat dari
42.6 juta ton pada tahun 2013 menjadi 85.6 juta ton (2015)
dan menjadi 333 juta ton (2050) atau meningkat rata-
rata sebesar 5,7% per tahun dalam kurun waktu 37 tahun.
Sektor industri yang banyak memanfaatkan batubara
adalah industri semen, logam, tekstil dan kertas.
4.3.2 Coal Utilization
The main demand of coal in Indonesia is for power
generation and industrial sectors (especially the cement
industry, metallurgy and textiles). Power plant is the largest
coal users in Indonesia. Utilization of coal for power plant will
increase by an average growth of 7.1% per year during the
period 2013-2050. Total coal utilization will increase from
52.5 million tonnes in 2013 to 179 million tonnes in 2025
and 673 million tonnes in 2050. Share of coal utilization in
power plants to coal demand in the country will increase
from 55% in 2013 to 67% in 2050. Coal-red power plants
considered in this study include the power plant managed
by PT. PLN (Persero) and private company (own use or IPP).
Coal power plant development for long term has considered
the application of environmentally friendly technology.
Coal utilization in industrial sector will increase from 42.6
million tonnes in 2013 to 85.6 million tonnes (2015) and to
333 million tonnes (2050) or increased on average by 5.7%
per year over a period of 37 years. Industrial sectors which
utilize large amount of coal are the cement, metal, textiles
and paper industry.
Gambar 4.9 Neraca batubara
Figure 4.9 Coal balance
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2013 2016 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Juta Ton / Million Ton
Produksi / Production
Impor / Import
Ekspor / Export
Kebutuhan / Demand
Energy Supply Projection
53
2015 INDONESIA ENERGY OUTLOOK
Dalam pemanfaatan batubara ini, pengelolaan limbah
batubara perlu mendapat perhatian serius terutama untuk
limbah bottom ash and y ash masuk dalam kategori
limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) atau tidak. Ini
sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 101/2014 tentang
pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
Pada tahun 2030, teknologi coal to liquid (CTL) akan mulai
diperkenalkan di Indonesia. Teknologi CTL tersebut akan
memerlukan bahan baku berupa batubara sebesar 4,48
juta ton. Batubara untuk bahan baku CTL diperkirakan tetap
stabil sampai tahun 2050 sebesar 4,48 juta ton.
The utilization of coal needs serious attention in waste
management especially for categorizing whether bottom
ash and y ash waste are hazardous wastes and toxic (B3).
This matter is in accordance with Government Regulation
No. 101/2014 regarding the management of hazardous and
toxic waste.
In 2030, coal to liquid (CTL) technology will be introduced in
Indonesia. The technology will utilize coal as raw material
for about 4.48 million tonnes. Coal as a raw material of CTL
is expected to remain stable until 2050 amounted to 4,48
million tonnes.
Gambar 4.10 Proyeksi pemanfaatan batubara
Figure 4.10 Projection of coal utilization
0
200
400
600
800
1000
1200
2013 2016 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Juta Ton / Million Ton
Kebutuhan / Demand
CTL
Industri / Industry
Pembangkit / Power Plant
54
OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2015
Berdasarkan skenario EB, penyediaan EBT meningkat
dengan pertumbuhan 7% per tahun sehingga pada
tahun 2050 pemanfaatan EBT bertambah lebih dari 12 kali
lipat dari tahun 2013. Dominasi biomassa pada pangsa
penyediaan EBT digeser oleh panas bumi mulai pada tahun
2020. Hal ini tidak lepas dari upaya pemerintah dalam
mendorong pemanfaatan EBT dalam ketenagalistrikan.
Biomassa yang dimaksud disini adalah biomassa yang
dapat diperjualbelikan yang dipakai di sektor industri
dan sektor komersial. Sampah untuk pembangkit listrik
juga dimasukkan kedalam kategori biomassa namun
penggunaan kayu bakar di sektor rumah tangga tidak
termasuk. Jenis EBT yang lainnya seperti CBM, CTL, Angin,
Tenaga Matahari, Nuklir, dan Kelautan yang sebelumnya
tidak muncul di tahun 2013 mulai mengisi bauran energi
nasional tahun 2025.
Rasio kontribusi EBT terhadap total penyediaan masih
cukup rendah, yaitu sebesar 7,27% di tahun 2016, 11,4%
di tahun 2025 dan 11,7% di tahun 2050. Penurunan rasio di
tahun 2016 disebabkan oleh perkembangan PLTU Batubara
yang jauh lebih pesat dibandingkan pembangkit EBT. Hal
yang sama juga terjadi setelah tahun 2035. Penurunan rasio
ini menunjukkan bahwa perkembangan penyediaan EBT
belum sanggup mengimbangi pertumbuhan kebutuhan
nasional.
Based on SE scenario, supply of EBT will increase with growth
of 7% per year so that by 2050 it will be more than 12-fold of
2013. The dominance of biomass in the share of renewable
energy supply will be shifted by geothermal energy in 2020.
This is as a result of government’s eorts in encouraging
the use of renewable energy in electricity sector. Biomass
being considered in this study is biomass that can be traded
and used in industrial and the commercial sector. Waste
for electricity generation is also included in the category of
biomass. However rewood in household sector is excluded.
Other NRE such as CBM, CTL, Wind, Solar, Nuclear, and
Ocean energy will start to ll the national energy mix by
2025.
NRE contribution ratio to the total supply is still quite low,
amounting to 7.27% in 2016, 11.4% in 2025 and 11.7%
in 2050. The decline in the ratio is due to the more rapid
development of coal power plant compared to NRE plants.
It shows that development of renewable energy supply have
not been able compensate the growth of national energy
demand.
Gambar 4.11 Proyeksi penyediaan EBT dan rasio kontribusi EBT
Figure 4.11 Projection of NRE supply and their contribution ratio
89 100
189
301
464
625
784
936
1,084
7.6
7.2
10.1
11.4
12.5 12.7 12.5 12.1
11.7
0
2
4
6
8
10
12
14
0
200
400
600
800
1000
1200
2013 2016 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Persen / Percentage
Juta SBM / Million BOE
Kelautan / Ocean
Panas Bumi / Geothermal
Nuklir / Nuclear
Surya / Solar
Hidro / Hydro
Biomasa / Biomass
Angin / Wind
CTL
BBN / Biofuel
CBM
Total EBT / NRE Total
Rasio Kontribusi EBT / NRE Contribution
Ratio
4.4 Energi Baru dan Terbarukan
New and Renewable Energy
Energy Supply Projection
55
2015 INDONESIA ENERGY OUTLOOK
Terlepas dari belum terdatanya pemakaian energi alternatif
di banyak industri dalam statistik konsumsi energi (tandan
kosong di industri CPO, bagas di industri gula, ban bekas di
industri semen, dan municipal waste lainnya), dibutuhkan
upaya ekstra dari pemerintah untuk meningkatkan peran
EBT dalam bauran energi nasional. Skema yang dijalankan
dalam proyeksi pun belum mempertimbangkan skenario-
skenario yang mendukung KEN. Oleh karena itu rasio EBT
pada skenario EB masih jauh dibawah target KEN sebesar
23% tahun 2025 dan 31% tahun 2050.
BBN yang terdiri atas biodiesel dan bioethanol merupakan
bahan bakar alternatif yang paling potensial pengganti
bahan bakar minyak. Namun masih banyak kendala
yang menghambat perkembangan pemakaian BBN di
Indonesia. Salah satunya adalah ketersediaan bahan baku.
Pengembangan bioethanol masih terkendala dengan
ketersediaan lahan untuk bahan baku, tebu contohnya,
sehingga belum bisa masuk dalam bauran energi nasional.
Sementara itu penyaluran biodiesel sampai dengan
bulan agustus 2015 barumencapai 8,3% persen dari total
penyaluran tahun 2014 atau kurang dari satu juta kiloliter
(katadata.co.id, 2015). Penyaluran biodiesel terhambat
oleh pasokan FAME (Fatty Acid Methyl Ester) produk
turunan minyak sawit yang digunakan sebagai campuran
solar, untuk menghasilkan biodiesel yang masih sangat
kurang. Harga FAME yang jauh lebih mahal dari harga solar
menyebabkan pemasok FAME tidak mau menjual dengan
harga beli Pertamina, yaitu 103,5% dari harga MOPS Gasoil
dengan kadar sulfur 0,25%. Oleh karena itu perlu ada
subsidi harga yang diberikan kepada produsen FAME untuk
meningkatkan penggunaan biodiesel.
Regardless of yet recorded the use of alternative energy at
many industries in energy consumption statistics (such as
empty fruit bunches in palm oil industry, bagasse in sugar
industry, scrap tires in cement industry, and other municipal
wastes), it takes extra eorts from the government to
increase the role of renewable energy in national energy mix.
Schemes undertaken in the projections have not considered
scenarios that support KEN. Therefore, ratio of NRE in SE
scenario is still far below the KEN target of 23% by 2025 and
31% by 2050.
Biofuel consisting biodiesel and bioethanol has a big
potential for substituting oil fuel. Unfortunately there are still
many obstacles that hamper the development of biofuel in
Indonesia. One of them is the availability of raw materials. On
the other side, development of bioethanol is still constrained
by the availability of land for raw materials, such as sugar
cane, so it is not included in the national energy mix.
Meanwhile, the distribution of biodiesel until August 2015
only reached 8.3% percent of total supply in 2014, or less
than one million kiloliters (katadata.co.id, 2015). Distribution
of biodiesel is hampered by the lack of FAME (Fatty Acid
Methyl Ester) supply, a palm oil derivative that is used as
a mixture of diesel fuel to produce biodiesel. FAME price is
much more expensive than diesel. Thus FAME suppliers are
unwilling to sell it at Pertamina’s purchase price which is
103.5% of the MOPS Gasoil price with a sulfur content of
0.25%. Therefore, government needs to subsidize the FAME
manufacturers in order to increase the use of biodiesel.
56
OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2015
4.5.1. Penyediaan Energi Primer
Total penyediaan energi primer pada skenario EB tahun 2050
meningkat lebih dari 6 kali lipat dengan laju pertumbuhan
rata-rata 5,74% per tahun, dari 1.419 juta SBM menjadi
9.388 juta SBM. Penyediaan energi selama tahun proyeksi
akan tetap didominasi oleh energi fosil. Jumlah penyedian
minyak bumi, batubara, dan gas bumi tahun 2013 berturut-
turut adalah 422,4 juta SBM, 399,5 juta SBM dan 268,1
juta SBM. Dominasi minyak bumi hanya bertahan 3 tahun
dan tahun 2016 batubara akan menggeser posisi minyak
bumi sebagai pemegang pangsa terbesar di bauran energi
nasional. Jumlah penyedian minyak bumi, batubara, dan
gas bumi di tahun 2016 berturut-turut adalah 469,4 juta
SBM, 522,1 juta SBM dan 275 juta SBM. Dominasi batubara
ini tetap bertahan hingga tahun 2050.
Sementara itu peran EBT masih sangat kecil dengan kurang
dari seperlima dari total penyediaan energi. Penyediaan EBT
terbesar tahun 2013 dipegang oleh biomassa dan panas
bumi masing-masing sebesar 46,4 juta SBM dan 30,7 juta
SBM. Penyediaan panas bumi tumbuh cukup pesat dengan
rata-rata pertumbuhan 7,3% per tahun dimana pada tahun
2050 besarannya mencapai 417,2 juta SBM.
4.5.1. Primary Energy Supply
Total primary energy supply of SE scenario in 2050 will
increase to more than 6-fold with an average growth rate
of 5.74% per year, from 1,419 million BOE to 9,388 million
BOE. Energy supply projection during the year 2013-2050
will still be dominated by fossil fuels. The amount of supply
of oil, coal, and natural gas in 2013 respectively was 422.4
million BOE, 399.5 million BOE and 268.1 million BOE. Oil
domination is only last for three years and in 2016 coal will
shift the position as the largest share holder in national
energy mix. The amount of supply of oil, coal, and natural
gas in 2016 is 469.4 million BOE, 522.1 million BOE and 275
million BOE respectively. The dominance of coal will remain
unchanged until 2050.
Meanwhile, the role of renewable energy will still very
small with less than a fth of total energy supply. The NRE
supply in 2013 was held by biomass and geothermal with
respectively amounted to 46.4 million BOE and 30.7 million
BOE. Supply of geothermal will grow quite rapidly with an
average growth of 7.3% per year and in 2050 it will reach
417.2 million BOE.
4.5 Energi Primer
Primary Energy
Gambar 4.12 Proyeksi penyediaan energi primer
Figure 4.12 Projection of primary energy supply
1,419 1,622 2,082
2,829
3,881
5,069
6,396
7,838
9,388
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
2013 2016 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Juta SBM / Million BOE
EBT Lainnya/ Other NRE
Panas Bumi/Geothermal
Hidro/Hydro
Kayubakar
Biomassa/Biomass
BBN/Biofuel
Gas
Minyak/Oil
Batubara/Coal
Total
Energy Supply Projection
57
2015 INDONESIA ENERGY OUTLOOK
Bauran energi tahun 2013 didominasi oleh minyak bumi
(36%), diikuti oleh batubara (34%), dan gas bumi (23%).
Penyediaan batubara meningkat pesat seiring dengan
rencana pembangunan PLTU batubara dan pada tahun
2016 pangsa batubara menjadi 38% mengalahkan pangsa
minyak bumi sebesar 34%. Sementara itu, pangsa gas bumi
terus mengalami penurunan menjadi 15% pada tahun 2050
akibat keterbatasan sumberdaya.
Disisi lain, pangsa EBT juga mengalami peningkatan dari
8% ditahun 2013 menjadi 12% ditahun 2050 dari total
penyediaan energi primer. Namun peningkatan ini masih
belum bisa mengimbangi peningkatan energi fosil.
Salah satu penyebabnya adalah rencana pembangunan
pembangkit listrik yang masih didominasi oleh pembangkit
listrik batubara. Pembangunan pembangkit listrik EBT
rata-rata berskala kecil dan bersifat insitu sehingga
pertumbuhannya menjadi terbatas.
Energy mix in 2013 was dominated by oil (36%), followed
by coal (34%), and gas (23%). Supply of coal will increase
rapidly along with the development coal-red power plants
program so that in 2016 share of coal will reach 38% over
the share of oil of 34%. Meanwhile, the share of natural gas
will continue to decline to 15% in 2050 due to its limited
resources.
On the other hand, share of renewable energy of total
primary energy supply will increase from 8% in 2013 to 12%
in the year 2050. However, this improvement is still not able
to counterbalance the increase in fossil energy. One of the
reasons is that the planned constructions of power plants are
still dominated by coal-red power plant. Constructions of
NRE power plants are mostly small in scale and onsite which
resulted in its small growth.
Gambar 4.13 Bauran energi primer
Figure 4.13 Primary energy mix
33.9 37.6 38.1 42.2 43.8 45.7 45.8 46.1 45.5
35.8 33.8 30.5 28.7 26.6 26.2 26.4 27.0 27.7
22.7 21.3 21.3 18.0 17.1 15.4 15.3 14.7 15.1
7.6 7.3 10.1 11.4 12.5 12.7 12.5 12.1 11.7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2013 2016 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Persen / Percentage
EBT/NRE
Gas
Minyak/Oil
Batubara/Coal
Proyeksi Penyediaan Energi
58
OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2015
Pada tahun 2013, 78% produksi batubara Indonesia
dialokasikan untuk ekspor. Seiring dengan perkembangan
kebutuhan energi nasional, terutama sektor pembangkit
listrik, ekspor batubara diproyeksikan menurun hingga
mencapai 51% di tahun 2025 dan 17% di tahun 2050
terhadap total produksi batubara. Hal yang sama juga
berlaku pada ekspor gas dan minyak bumi.
Disisi lain, untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus
meningkat, impor bahan bakar fosil terus meningkat.
Impor minyak mentah sebesar 113 juta SBM tahun 2013
bertambah menjadi 403 juta SBM tahun 2025 dan 953 juta
SBM tahun 2050. Impor gas pun dibuka mulai tahun 2019
dan terus meningkat mencapai 375 BCF tahun 2025 dan
4.911 BCF tahun 2050.
Impor tumbuh dengan laju rata-rata 6,7% per tahun,
sedangkan ekspor energi terus berkurang sebesar 1,5% per
tahun. Keseimbangan antara produksi dan konsumsi energi
domestik terjadi di tahun 2030. Mulai tahun ini produksi
energi dalam negeri (fosil dan EBT) sudah tidak mampu
lagi memenuhi konsumsi domestik dan Indonesia berubah
status menjadi negara pengimpor energi.
In 2013, 78% of Indonesia’s coal production is allocated
for export. Along with the development of national energy
demand, especially in the power sector, coal export is
projected to decline until it reaches 51% in 2025 and 17%
in 2050 to total coal production. The same assumption also
applies to the export of oil and gas.
On the other hand, to meet the growing energy demand,
import of fossil fuels continues to rise. Crude oil import
amounted to 113 million BOE in 2013 will increase to 403
million BOE in 2025 and 953 million BOE in 2050. Import of
gas will be open in 2019 and continue to increase to 375 BCF
in 2025 and 4,911 BCF in 2050.
Imports grows at an average rate of 6.7% per year, while
energy exports continue to decrease by 1.5% per year.
The balance between production and domestic energy
consumption will occur in 2030. Starting this year, domestic
energy production (fossil and NRE) will no longer able to
meet domestic consumption and Indonesia changed its
status to a net energy importer country.
Gambar 4.14 Proyeksi impor energi
Figure 4.14 Projection of energy import
337 335
529
850
1,239
1,744
2,304
2,918
3,635
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2013 2016 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Juta SBM / Million BOE
LNG
LPG
BBM / Oil Fuel
Minyak/ Crude Oil
Total
Energy Supply Projection
59
2015 INDONESIA ENERGY OUTLOOK
4.5.2 Neraca Energi
Neraca energi memuat informasi yang dapat digunakan
untuk menganalisi kondisi pasokan dan permintaan
energi suatu negara. Secara garis besar, neraca energi
dibagi dalam tiga bagian yaitu pasokan, transformasi dan
kebutuhan energi.Dari neraca energi juga dapat dilihat
aliran energi mulai dari sumber daya energi hingga sektor
pengguna. Sementara bagian transformasi pada neraca
energi memberikan informasi tentang tingkat esiensi
dari suatu teknologi konversi dan bagaimana esiensi ini
berkembang selama periode tertentu.
Pada neraca tahun 2013, 2025, dan tahun 2050 dapat
dilihat bahwa bahan bakar fosil masih mendominasi
pasokan energi nasional. Kebutuhan domestik yang masih
rendah menyebabkan sebagian besar produksi batubara
ditujukan untuk ekspor (77,6%). Namun kebijakan DMO
batubara dan program pembangunan pembangkit listrik
mampu mengurangi ekspor batubara hingga tahun 2050
hanya tinggal 877.8 juta SBM atau 17% dari total produksi
batubara.
Keterbatasan sumber daya energi fosil dan masih
rendahnya pemanfaatan EBT menyebabkan impor energi
fosil terus bertambah. Peran terbesar EBT dapat terlihat
pada sektor pembangkitan listrik, yang pada tahun 2013
mencapai 42,43 juta SBM atau 11% dari total penggunaan
energi di sektor pembangkit. Pangsa ini terus meningkat
hingga 19% di tahun 2025 (222 juta SBM) dan 21% di tahun
2050 (873 juta SBM). Sementara esiensi dari pembangkit
secara umum hingga akhir tahun proyeksi tidak terlalu
banyak berubah.
4.5.2 Energy Balance
Energy balance contains information that can be used to
analyze energy supply and demand condition of a country.
In general, energy balance is divided into three parts, namely
energy supply, energy transformation and energy demand.
The ow of energy from resources to consumer sectors can
also be seen in energy balance. Furthermore, transformation
of energy balance provides information about level of
eciency of a conversion technology and how it evolves over
a certain period.
Energy balance in 2013, 2025 and 2050 shows that fossil
fuels still dominate the national energy supply. The low
domestic demand causes most coal production is destined
for export (77.6%). However, the DMO policy and program of
coal power plants development is estimated able to reduce
coal export to 877.8 million BOE by 2050 or 17% of total coal
production.
The limited resources of fossil energy and the low utilization
of renewable energy will lead to increasing import of fossil
energy. The largest role of renewable energy can be seen
in power generation sector, which in 2013 reached 42.43
million BOE, or 11% of total energy use in the generation
sector. This share will increase to 19% in 2025 (222 million
BOE) and 21% in 2050 (873 million BOE). On the other hand,
eciency of power plants in general will not change much
during the 37 years period.
Proyeksi Penyediaan Energi
60
OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2015
Gambar 4.15 Aliran energi (2013)
Figure 4.15 Energy ow (2013)
Produksi Minyak Bumi/
Crude Oil Production
Impor Minyak Bumi/
Crude Oil Import
Ekspor Minyak Bumi/
Crude Oil Export
Kilang Minyak/
Oil Refinery
Rumah Tangga/
Household
Komersial/
Commercial
Lainnya/
Other
Transportasi/
Transportation
Industri/
Industry
Produksi Gas/
Gas Production
Impor LPG/
LPG Import
PLN & IPP/
Power Plant
Ekspor Gas/
Gas Export
Impor Batubara/
Coal Import
Produksi Batubara/
Coal Production
Ekspor Batubara/
Coal Export
Impor BBM/
Oil Fuel Import
Produksi LPG/
LPG Production
EBT / NRE
2013
0.5
1779.7
1380.7
516.9
233.7
62.9
113.1
301.1
296.8
117.4
235.25
189.5
178.8
220.66
123.8
40.8
39.5
94.79
323.2
45.8
47.3
28.1
23.5
28.1
24.65
5.2
28.1
19.9
6.4
1.4
115
0.7
0.1
Energy Supply Projection
61
2015 INDONESIA ENERGY OUTLOOK
Gambar 4.16 Aliran energi (2025)
Figure 4.16 Energy ow (2025)
Produksi Minyak Bumi/
Crude Oil Production
Impor Minyak Bumi/
Crude Oil Import
Ekspor Minyak Bumi/
Crude Oil Export
Kilang Minyak/
Oil Refinery
Rumah Tangga/
Household
Komersial/
Commercial
Lainnya/
Other
Transportasi/
Transportation
Industri/
Industry
Produksi Gas/
Gas Production
Impor LPG/
LPG Import
PLN & IPP /
Power Plant
Ekspor Gas/
Gas Export
Impor Batubara/
Coal Import
Produksi Batubara/
Coal Production
Ekspor Batubara/
Coal Export
Impor BBM/
Petroleum Fuel
Import
Produksi LPG/
LPG Production
Hidro / Hydro
Impor Gas/
Gas Import
Produksi CBM/
CBM Production
Panas Bumi/
Geothermal
EBT Lainnya/
Other NRE
Biodiesel
2025
0.5
2288.1
1176
359.6
262.8
88.9
140.4
6.4
583.3
22.1
63.7
55.2
118.9
12.2
3.4
67.6
55.4
3.6
753.04
148.22
51.8
148.81
50.98
28.44
33.4
26.7
167.4
402.9
527.2
43.1
349.5
442.3
11.88
51.2
470.8
67.4
35.5
Proyeksi Penyediaan Energi
62
OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2015
Gambar 4.17 Aliran energi (2050)
Figure 4.17 Energy ow (2050)
Produksi Minyak Bumi/
Crude Oil Production
Impor Minyak Bumi/
Crude Oil Import
Ekspor Minyak Bumi/
Crude Oil Export
Kilang Minyak/
Oil Refinery
Rumah Tangga/
Household
Komersial/
Commercial
Lainnya/
Other
Transportasi/
Transportation
Industri/
Industry
Produksi Gas/
Gas Production
Impor LPG/
LPG Import
PLN & IPP/
Power Plant
Ekspor Gas/
Gas Export
Impor Batubara/
Coal Import
Produksi Batubara/
Coal Production
Ekspor Batubara/
Coal Export
Impor BBM/
Petroleum Fuel
Import
Produksi LPG/
LPG Production
Hidro/Hydro
Impor Gas/
Gas Import
Produksi CBM/
CBM Production
Panas Bumi/
Geothermal
Nuklir/Nuclear
EBT Lainnya/
Other NRE
Biodiesel
2050
0.7
5122.4
877.8
882
429
36.54
1
44.3
953.3
979.5
32.6
6.4
1753.5
963.38
53.1
47.1
75.17
417.18
77.2
303.51
2826.58
349.71
109.88
258
17.1
264.5
16.1
57.3
15.6
341.3
67
88.9
1864.4
27.1
479.6
427.3
933.2
1399.9
17.6
149.2
Bab 5. Proyeksi Kebutuhan dan Penyediaan Energi
di Sektor Ketenagalistrikan
Chapter 5. Projection of Energy Demand and Supply in Electricity Sector
64
OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2015
Pada tahun 2013 dan tahun 2016 kebutuhan tenaga
listrik nasional berturut-turut adalah sebesar 190 TWh
dan 232 TWh, dengan sektor rumah tangga pada kedua
tahun tersebut masih mendominasi dengan pangsa lebih
dari 41%. Sedangkan sektor industri mempunyai pangsa
dikisaran 34%, diikuti oleh sektor komersial (24%), dan
sektor transportasi (0,1%). Selama periode 2013 s.d. 2050,
kebutuhan tenaga listrik total di semua sektor diperkirakan
akan terus meningkat secara signikan hingga lebih dari 10
kali, yaitu akan mencapai 2.008 TWh pada tahun 2050 atau
tumbuh sebesar 6,6% per tahun. Disamping itu diprediksi
pada kurun waktu tersebut akan terjadi pergeseran pola
kebutuhan tenaga listrik, dari dominan sektor rumah
tangga menjadi dominan sektor industri. Ini merupakan hal
yang menggembirakan karena menunjukkan penggunaan
energi listrik untuk keperluan konsumtif dapat dikendalikan,
sebaliknya listrik didorong untuk memenuhi keperluan
produktif. Selain itu, pergeseran pola tersebut terjadi
karena adanya peningkatan jumlah industri, baik perluasan
pabrik maupun pendirian industri-industri baru. Industri
yang berkembang pesat utamanya adalah industri dengan
kebutuhan listrik paling besar, seperti industri tekstil,
kertas, pupuk, logam dasar besi dan baja, serta industri alat
angkutan, mesin dan peralatannya.
In 2013 and 2016 the amount of national electricity
demand are 190 TWh and 232 TWh respectively, in which
household sector still dominant with a share of more than
41%. While industrial sector has a share of 34%, followed
by commercial sector (24%), and transport sector (0.1%).
During 2013 to 2050 period, total electricity demand in all
sectors is expected to increase signicantly by more than 10
times, which will reach 2,008 TWh in 2050, or at an average
growth rate of 6.6% per year. It is predicted that there will be
a shift in the pattern of electricity demand, from household
sector dominant to become industrial sector dominant. This
is a good thing because it shows that the use of electricity
for consumptive purposes can be controlled and be driven
to fulll productive purposes. In addition, the pattern shift
is occurred because of increased number of industries, both
plant expansion and establishment of new industries. A
rapidly growing industry is an industry with the greatest
demand for electricity, such as textiles, paper, fertilizers, iron
and steel base metals, as well as industrial transportation
equipment, machinery and other equipment.
5.1 Proyeksi Kebutuhan Listrik Per Sektor
Projection of Electricity Demand by Sector
Gambar 5.1 Kebutuhan listrik per sektor dan produksi listrik
Figure 5.1 Electricity demand by sector and electricity production
190 232
345
566
855
1,151
1,458
1,738
2,008
216 264
387
622
940
1,265
1,585
1,889
2,183
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2013 2016 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
TWh
Industri / Industry
Transportasi / Transportation
Rumah Tangga / Household
Komersial / Commercial
Total / Total
Produksi Listrik / Electricity Production
Projection of Energy Demand and Supply in Electricity Sector
65
2015 INDONESIA ENERGY OUTLOOK
Selanjutnya, tingginya pertumbuhan kebutuhan tenaga
listrik, seperti telah disebutkan di atas, sejalan dengan
pertumbuhan perekonomian yang cukup signikan,
perkembangan industri, kemajuan teknologi, peningkatan
target rasio elektrikasi hingga mencapai 100% pada tahun
2025, serta meningkatnya standar kenyamanan hidup
masyarakat luas. Sementara itu, selama periode 37 tahun,
sektor industri dan sektor transportasi mengalami laju
pertumbuhan paling besar, yaitu berturut-turut sebesar
7,3% dan 7,1% per tahun. Sedangkan sektor rumah tangga
dan sektor komersial mempunyai laju pertumbuhan sedikit
lebih rendah, masing-masing sebesar 5,8% dan 6,6% per
tahun. Pada tahun 2050 sektor industri diprediksi akan
mendominasi kebutuhan listrik dengan pangsa mendekati
44%, diikuti kemudian oleh sektor rumah tangga dengan
pangsa 33%. Adapun sektor transportasi adalah konsumen
listrik terkecil dengan pangsa sekitar 0,1%. Masih kecilnya
penggunaan listrik di sektor transportasi ini karena hanya
digunakan pada angkutan kereta api, khususnya di wilayah
Jabodetabek.
Kemudian, mengenai kebutuhan listrik per kapita, pada
tahun 2013 hanya sebesar 764 kWh per kapita, dua belas
tahun kemudian diprediksi naik hampir tiga kali lipat
menjadi 1.987 KWh per kapita. Pada tahun 2050 diprediksi
akan mencapai 6.112 kWh per kapita. Kebutuhan listrik per
kapita tersebut lebih rendah dari target KEN (PP 79/2014),
karena adanya perbedaan dari sisi asumsi makro seperti
pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk, serta
perbedaan asumsi teknis ketenagalistrikan, seperti faktor
kapasitas pembangkit dan susut jaringan di transmisi dan
distribusi listrik. Khusus mengenai susut jaringan diprediksi
akan terjadi penurunan yang cukup signikan, dimana pada
awal periode studi (2013-2019) masih sebesar 12%, maka
pada akhir periode studi (2045-2050) akan mencapai 8%.
Furthermore, high growth of electricity demand is in line
with signicant economic growth, industrial development,
technological progress, the increase in electrication ratio
target to reach 100% in 2025, and rising of public living
standards. During the period of 37 years, industrial and
transportation sector will experience the largest growth
rates, which are respectively 7.3% and 7.1% per year. While
household and commercial sector have a slightly lower
growth rates, respectively by 5.8% and 6.6% per year. In
2050 industrial sector is expected to dominate the demand
for electricity with a share of around 44%, followed by
household sector with a share of 33%. The smallest electricity
consumer is transportation sector for about 0.1%. Electricity
demand in transportation sector is still low because it is only
used in electric trains, especially in Jabodetabek.
Furthermore, the electricity demand per capita, which in
2013 only amounted to 764 kWh per capita, in twelve years
will increase to almost three -fold to 1,987 KWh per capita
and 6,112 KWh per capita in 2050. The electricity demand
per capita is lower than KEN target (PP 79/2014) due to
dierences in macro assumptions such as economic growth
and population growth, as well as technical assumptions of
electricity like plant capacity factor and losses in transmission
and distribution networks of electricity. Energy losses is
predicted to decrease signicantly, which at the beginning of
the study period (2013-2019) still amounted to 12%, by the
end of the study period (2045-2050) will reach 8%.
66
OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2015
Pada tahun 2013 pembangkit listrik nasional berada
dikisaran 45 GW, terdiri dari pembangkit PLN (76%), IPP
(17%), IO dan PPU (7%). Tiga tahun kemudian diprediksi
akan mencapai 57,6 GW, dengan pola kepemilikan yang
hampir sama dengan kondisi tahun 2013. Selama kurun
waktu 2013 s.d. 2050, pada skenario energi berkelanjutan
ini, kapasitas pembangkit listrik nasional akan meningkat
dari 45 GW menjadi 438 GW, atau tumbuh sebesar 6,3% per
tahun. Pada tahun 2025 dan 2050, PLTU Batubara diprediksi
akan tetap mendominasi dengan pangsa berturut-turut
sebesar 54% (72 GW) dan 62% (271 GW). Hal ini dapat
dimengerti mengingat Indonesia masih mempunyai
sumber daya batubara yang besar, selain itu juga harga
batubara saat ini cenderung turun akibat melemahnya
demand batubara dunia. Faktor lain yang tak kalah penting
adalah PLTU batubara dirancang untuk memikul beban
dasar, karena dapat dioperasikan secara kontinyu dengan
biaya operasi yang relative murah.
In 2013, national electricity generation capacity was around
45 GW, consisting of PLN (76%), IPP (17%), IO and PPU (7%).
The capacity in the next three years is predicted to reach
57.6 GW with similar ownership patterns to those of 2013.
During 2013 to 2050 period, on sustainable energy scenario,
the national power generation capacity will increase from 45
GW to 438 GW, or grow by 6.3% per year. In 2025 and 2050,
coal power plants are predicted to continue to dominate with
a share of respectively 54% (72 GW) and 62% (271 GW). This
is understandable considering that Indonesia still has large
coal resources and the tendency of coal prices to fall due to
the current weakened world coal demand. Coal-red power
plant is also designed to carry the base load considering
its ability to be operated continuously at relatively low
operating costs.
Gambar 5.2 Proyeksi kapasitas pembangkit listrik
Figure 5.2 Electricity generation capacity projection
45 58 84
133
196
257
320
379
438
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2013 2016 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Gigawatt
Nuklir / Nuclear
EBT Lainnya / Other NRE
Panasbumi / Geothermal
Hidro / Hydro
Batubara / Coal
Gas / Gas
Minyak / Oil
Total / Total
5.2 Proyeksi Kapasitas Pembangkit Listrik
Power Plant Capacity Projection
Projection of Energy Demand and Supply in Electricity Sector
67
2015 INDONESIA ENERGY OUTLOOK
Selanjutnya pembangkit EBT skala besar, seperti PLTP
dan PLTA, diprediksi pada tahun 2025 akan mempunyai
kapasitas terpasang berturut-turut sebesar 6 GW dan
13 GW. Pada akhir periode studi (2050) diprediksi kedua
jenis pembangkit berbasis EBT tersebut naik signikan,
akan mencapai 18 GW untuk PLTP dan 36,3 GW untuk
PLTA. Sedangkan untuk EBT skala kecil, seperti PLTB, PLTS,
PLTSa, PLT biomassa, PLT kelautan, serta PLT biodiesel
diproyeksikan akan terus berkembang, dimana pada tahun
2025 dan 2050 kapasitas total EBT skala kecil berturut turut
akan mencapai 9 GW dan 40,4 GW, atau mempunyai pangsa
dikisaran 6% dan 9%. Khusus PLTN diprediksi akan masuk
ke sistem kelistrikan Jawa Bali pada tahun 2030 dengan
kapasitas 2 GW, dan naik menjadi 6 GW pada tahun 2050.
Kemudian, proyeksi kapasitas pembangkit listrik total pada
tahun 2025 dan 2050 berturut-turut sebesar 133 GW dan
438 GW, lebih tinggi dari yang tertera pada PP No 79 2014
tentang KEN. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan dalam
asumsi makro, seperti pertumbuhan PDB dan penduduk,
serta asumsi teknis, seperti factor kapasitas, pemakaian
sendiri, dan susut jaringan.
Furthermore, large-scale NRE power plants, such as
geothermal pp and hydropower pp, are predicted to have
installed capacities respectively at 6 GW and 13 GW by 2025
. At the end of the period (2050) their capacities are projected
to increase signicantly to 18 GW and 36.3 GW. Small-scale
NRE power plants, such as wind, solar, landll, biomass,
ocean, and biofuels pp are projected to continue growing,
whereas in 2025 and 2050 the total capacity of small-scale
renewable energy will reach 9 GW and 40.4 GW respectively,
or has a 6% and 9% share. Nuclear pp is estimated to enter
the Java-Bali electricity system in 2030 with a capacity of 2
GW, and will increase up to 6 GW in 2050.
Projections of total electricity generation capacity in 2025
and 2050 respectively amounting to 133 GW and 438
GW, higher than KEN target in Regulation No. 79 in 2014.
This occurs because of dierences in macro assumptions,
such as GDP and population growth, as well as technical
assumptions, such as capacity factor, own use and losses.
Proyeksi Kebutuhan dan Penyediaan Energi di Sektor Ketanagalistrikan
68
OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2015
Pada tahun 2013 total kapasitas terpasang pembangkit
berbasis EBT (PLTP, PLTA, PLTM, PLTU biomassa, PLTN,
PLTB , PLTS, PLTSa, PLT kelautan, dan PLT biodiesel) adalah
sebesar 6,6 GW. Tiga tahun kemudian diprediksi naik
17% menjadi 7,7 GW. Selanjutnya, pada tahun 2025 total
kapasitas pembangkit EBT tersebut diprediksi meningkat
lebih dari 4 kali, menjadi 28,4 GW. Sedangkan pada tahun
2050 diprediksi naik signikan mendekati 100,7 GW.
Kapasitas pembangkit EBT ini, tumbuh dikisaran 8% per
tahun. Peningkatan pembangkit berbasis EBT ini cukup
signikan, dan hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah
untuk mendorong diversikasi energi untuk pembangkitan
tenaga listrik. Selanjutnya, dilihat dari sisi pangsa, kapasitas
total pembangkit EBT apabila dibandingkan dengan
kapasitas pembangkit nasional mempunyai pangsa lebih
dari 14% tahun 2013 dan meningkat menjadi 23% untuk
kondisi tahun 2050. Nampaknya, selama kurun waktu 37
tahun tersebut, PLTU batubara lebih banyak diandalkan
dibanding PLTP, PLTA, maupun EBT lainnya, mengingat
Indonesia masih mempunyai cadangan batubara yang
besar. Sedangkan penerapan PLTP, PLTA, serta EBT lainnya
pada kenyataannya masih menemui banyak kendala dalam
pengembangannya. Pengembangan PLTP misalnya, sangat
ditentukan oleh besarnya kapasitas produksi dari sumur.
Padahal, menurut Kementerian ESDM, tingkat keberhasilan
untuk mendapatkan sumur dengan kapasitas besar (diatas
20 MW) adalah kurang dari 10%. Begitu juga dengan
pengembangan PLTA. Lokasi pembangunan PLTA seringkali
bersinggungan dengan kawasan hutan lindung atau hutan
konservasi, sehingga dalam pembangunannya diperlukan
proses perizinan lintas sektor.
In 2013, total installed capacity of NRE power plant
(geothermal, hydro, microhydro, biomass, nuclear, wind,
solar, landll, ocean, and biofuel) amounted to 6.6 GW. In
the next three years, it is predicted to rise 17% up to 7.7 GW.
Furthermore, in 2025 the total NRE pp capacity is predicted
to increase more than four times, to 28.4 GW. While in
2050, it is predicted to rise signicantly closer to 100.7 GW.
Total NRE pp capacity grows by 8% per year. The increase
in NRE power plant capacity is very signicant, and this is
in accordance with the government policy to encourage
diversication of power generation, from fossil energy to new
and renewable energy resources. Compared to the national
generation capacity, total NRE pp capacity have a share of
more than 14% in 2013, and will increase to 23% in 2050.
Coal-red power plant will be more reliable than geothermal
power plants, hydropower, or other renewable energy,
considering that Indonesia still has large coal reserves. In
addition, application of geothermal, hydropower, and other
renewable power plant are in fact still encountered many
obstacles. Development of geothermal pp, for example, is
largely determined by the size of production capacity of the
well. In fact, according to MEMR, success rate for getting a
well with large capacity (above 20 MW) is less than 10%.
Similarly, hydro pp construction site often intersect with
protected forests or forest conservation area so that the
construction permit is processed across sectors.
Projection of Energy Demand and Supply in Electricity Sector
69
2015 INDONESIA ENERGY OUTLOOK
Pada kenyataannya, izin lintas sektor tersebut
membutuhkan waktu yang sangat lama. Selain itu,
keberlangsungan pembangkit listrik tenaga air baik yang
berskala kecil maupun besar salah satunya ditentukan oleh
kondisi daerah tangkapan air. Dengan demikian konservasi
menjadi hal yang penting guna menjaga keberlangsungan
pembangkit listrik dari air. Sementara itu, teknologi dalam
pembangkit listrik EBT lainnya hingga saat ini sebagian
besar masih impor. Hal ini berdampak pada tingginya nilai
investasi pada pengembangan pembangkit listrik berbasis
EBT lainnya. Kemudian, tingkat kontinuitas bahan baku/
feedstock masih belum terjaga dengan baik, khususnya
untuk pengembangan PLTU Biomassa dan PLT Bioenergi.
Terkait dengan teknologi kelautan, seperti teknologi
gelombang laut, panas laut , dan pasang surut, saat ini,
khususnya di Indonesia, dianggap masih sulit untuk
diterapkan. Perlu upaya lebih keras agar Indonesia mampu
mengelola potensi kelautan yang ada dengan kemajuan
teknologi yang telah tersedia. Khusus PLTN diperkirakan
masuk dalam sistem ketenagalistrikan Jawa-Bali pada
tahun 2030 sebesar 2 GW dan bertambah menjadi 6 GW
pada tahun 2050.
In fact, this cross-sectors permit requires a long amount of
time. In addition, the sustainability of hydro pp, both small
and large scale, is determined by the condition of water
catchment area. Thus, conservation becomes important in
order to maintain the continuity of hydro pp. Meanwhile,
technologies in other NRE power plants are still largely
imported. This has an impact on the high value of investment
in developing other NRE power plants. Moreover, the degree
of continuity of raw materials / feedstock has not been
properly maintained, particularly for biomass and bioenergy
pp. Ocean energy technology, such as wave energy, ocean
thermal energy, and tidal power energy, particularly in
Indonesia, is still dicult to implement. Greater eorts are
needed for Indonesia to be able to manage existing marine
potentials with technological advances that have been
available. Nuclear power plant is estimated to enter Java-
Bali electricity system in 2030 with a capacity of 2 GW, and
will increase up to 6 GW by 2050.
Gambar 5.3 Pangsa kapasitas pembangkit listrik dari EBT dan energi fosil
Figure 5.3 Share of power plant capacity from NRE and fossil energy
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2013
2016
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
Persen / Percentage
Nuklir / Nuclear
EBT Lainnya / Others NRE
Panas Bumi / Geothermal
Hidro / Hydro
Batubara / Coal
Gas / Gas
Minyak / Oil
70
OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2015
Gambar 5.4 Produksi listrik berdasarkan jenis pembangkit
Figure 5.4 Electricity production by type of plant
Pada tahun 2016 produksi listrik nasional diprediksi
mencapai 264 TWh, naik 20% disbanding tahun 2013 yang
sebesar 216 TWh. Produksi listrik nasional tersebut, selama
kurun waktu 37 tahun (2013-2050), diperkirakan mengalami
kenaikan lebih dari 10 kali atau terjadi pertumbuhan rata-
rata sebesar 6,5% per tahun, dari 216 TWh pada tahun 2013
menjadi 2.183 TWh pada tahun 2050. Sepanjang rentang
waktu 37 tahun, produksi listrik dari pembangkit berbahan
bakar batubara makin mendominasi, tumbuh mendekati
7% per tahun, atau mencapai 1.542 TWh pada tahun 2050.
Sedangkan produksi listrik dari pembangkit berbahan bakar
minyak turun sangat signikan, dengan laju penurunan
lebih dari 1% per tahun. Pembangkit berbahan bakar minyak
ini umumnya berada di wilayah timur Indonesia. Sementara
pembangkit listrik berbahan bakar gas dapat menghasilkan
listrik sebesar 214 TWh pada tahun 2050, naik lebih dari
4 kali lipat dibanding tahun 2013 yang sebesar 50 TWh.
Adapun produksi listrik total dari pembangkit berbasis EBT
diprediksi tumbuh cukup baik, mendekati 8% per tahun,
dari 25 TWh tahun 2013 menjadi 418 TWh tahun 2050.
Sebagian besar produksi listrik tersebut disumbang dari
pembangkit EBT skala besar, seperti PLTP dan PLTA.
216 264 387
622
940
1,265
1,585
1,889
2,183
0
500
1000
1500
2000
2500
2013 2016 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
TWh
Nuklir / Nuclear
EBT Lainnya / Other NRE
Panas Bumi / Geothermal
Hidro / Hydro
Batubara /Coal
Gas / Gas
Minyak / Fuel Oil
Total
5.3 Proyeksi Produksi Listrik
Projection of Electricity Production
By 2016, national electricity production is predicted to reach
264 TWh, or up 20 % compared to the year 2013, which
amounted to 216 TWh. National electricity production
during the period of 37 years (2013 to 2050) is estimated to
increase by more than 10 times, or at an average growth rate
of 6.5% per year, from 216 TWh (2013) to 2,183 TWh (2050).
During that period, production of electricity from coal-red
pp will dominate and grow at 7% per year to 1,542 TWh in
2050. While production of electricity from oil-red plants
will drop signicantly, with rate of decline of more than 1%
per year. Oil-red plants are generally located in eastern
Indonesia. On the other hand, gas-red power plants can
produce electricity up to 214 TWh in 2050, more than 4 times
higher than in 2013, which amounted to 50 TWh. Production
of electricity from NRE power plant is projected to grow quite
well, approximately 8% per year, from 25 TWh in 2013 to
418 TWh in 2050. It mostly comes from large scale NRE
power plants, such as geothermal and hydropower pp.
Projection of Energy Demand and Supply in Electricity Sector
71
2015 INDONESIA ENERGY OUTLOOK
Pada tahun 2013 dan 2016, persentase produksi listrik
total pembangkit EBT adalah dikisaran 11%, atau berturut-
turut sebesar 25 TWh dan 28 TWh. Kemudian, pada tahun
2025 diprediksi pangsanya meningkat menjadi 17%
atau mencapai 108 TWh. Sedangkan pada akhir periode
studi (2050) diprediksi pangsa produksi listrik dari EBT
tersebut akan lebih dari 19%, atau mencapai 418 TWh.
Laju pertumbuhan produksi listrik berbasis EBT ini adalah
mendekati 8% per tahun. Khusus kontribusi produksi
listrik dari EBT lainnya (skala kecil), seperti PLTS, PLTB, PLT
kelautan, PLT biomassa, dan PLTSa, pada tahun 2013 hanya
sekitar 0,3% atau sebesar 0,7 TWh, dan pada tahun 2016
pangsanya naik menjadi 1% atau sekitar 2,8 TWh. Pada
tahun 2025 dan 2050 pangsa EBT lainnya ini diprediksi akan
naik signikan, masing-masing sebesar 5% (28TWh) dan 7%
(151 TWh). Sedangkan PLTN diprediksi mulai menghasilkan
listrik tahun 2030 sebesar 15 TWh, dan naik 3 kali lipat pada
tahun 2050 menjadi 45 TWh.
Selanjutnya, produksi listrik dari PLTU batubara selama
rentang waktu 37 tahun ini diperkirakan tetap mendominasi
dengan persentase 59% s.d. 71%. Sisanya diisi oleh
pembangkit berbahan bakar gas (23%-10%) serta minyak
(6,4%-0,4%).
Gambar 5.5 Pangsa produksi listrik dari EBT dan energi fosil
Figure 5.5 Share of electricity production from NRE and fossil energy
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2013
2016
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
Persen / Percentage
Nuklir / Nuclear
EBT Lainnya / Others NRE
Panas Bumi / Geothermal
Hidro / Hydro
Batubara / Coal
Gas
Minyak / Oil
In 2013 and 2016, percentage of total electricity production
of NRE pp is about 11%, or 25 TWh and 28 TWh respectively.
Then in 2025, its share is predicted to increase to 17% or
108 TWh. Whereas at the end of the study period (2050) it
is predicted to be more than 19%, or reach 418 TWh.The
growth rate of this NRE-based electricity production is nearly
8% per year. Contribution of electricity production from
other NRE (small scale), as solar, wind, ocean, biomass, and
landll pp, is still very small, only 0.3% or 0.7 TWh, and in
2016 its share rise to 1% or about 2.8 TWh. In 2025 and
2050 the share of other NRE is expected to rise signicantly,
respectively by 5% (28 TWh) and 7% (151 TWh). Nuclear pp
is predicted to begin generating electricity in 2030 up to 15
TWh, and increased 3-fold by 2050 to 45 TWh.
Furthermore, production of electricity from coal power plant
over a span of 37 years is expected to continue to dominate
with a percentage of 59% to 71%. The rest is lled by gas-
red plants (23%-10%) and oil (6,4%-0.4%).
72
OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2015
Pada tahun 2016 penggunaan batubara mendominasi
bahan bakar untuk pembangkit, dengan persentase lebih
dari 64%, yaitu sekitar 312 juta SBM (84 juta ton), kemudian
diikuti oleh bahan bakar gas dan minyak dengan pangsa
masing-masing sebesar 20% (98 juta SBM) dan 6% (28
juta SBM), sedangkan sisanya diisi oleh hydro (2%), panas
bumi (7%), serta EBT lainnya (PLTS, PLTB, PLTU biomassa,
PLTSa, dan PLT biodiesel) sebesar 1%. Pada tahun 2025
diprediksi penggunaan batubara akan mencapai 753 juta
SBM (202 juta ton), atau mempunyai pangsa 64%. Adapun
kebutuhan bahan bakar gas akan mendekati 148 juta SBM
(13%), dan kebutuhan BBM akan mencapai 52 juta SBM
(4%). Disisi lain, kebutuhan EBT untuk ketenagalistrikan
akan mencapai 222 juta SBM (19%). Selanjutnya, pada
tahun 2050 diproyeksikan penggunaan batubara akan
makin mendominasi bahan bakar untuk pembangkit,
dengan pangsa lebih dari 68% atau sebesar 2.827 juta SBM
(758 juta ton). Untuk bahan bakar fosil lain, seperti gas,
penggunaannya akan mencapai 350 juta SBM. Sedangkan
penggunaan BBM hanya sepertiga dari penggunaan gas.
Sisanya diisi oleh bahan bakar berbasis EBT, seperti panas
bumi, air, matahari, angin, sampah, kelautan, biodiesel
dan biomassa. Pada tahun 2050 tersebut, pembangkit
nuklir sudah beroperasi dengan pangsa dikisaran 2% atau
sebesar 77 juta SBM.
By 2016, coal still dominates the fuel for power plant with
a percentage of more than 64%, which is about 312 million
BOE (84 million tonnes), followed by gas and oil with a share
of respectively 20% (98 million BOE) and 6% (28 million BOE),
while the rest is lled by hydro (2%), geothermal (7%), as
well as other renewable energy (solar, wind, biomass, landll,
and biodiesel pp) by 1%. In the year 2025, coal use will reach
753 million BOE (202 million tonnes), or have a share of 64%
as for gas and oil use will approach 148 million BOE (13%)
and 52 million BOE (4%) respectively. On the other hand, the
use of NRE for electricity will reach 222 million BOE (19%).
Furthermore, projected coal use will still dominate the fuel
for power plant in 2050, with a share of more than 68% or a
total of 2,827 million BOE (758 million tonnes). Other fossil
fuels, such as gas, its use will reach 350 million BOE and the
use of fuel oil will only be one-third of gas. The rest is lled
by renewable energy, such as geothermal, hydro, solar, wind,
landll, ocean, biofuels and biomass pp. In 2050, nuclear
power plant will operate with a share of 2% or around 77
million BOE.
Gambar 5.6 Kebutuhan bahan bakar pembangkit listrik
Figure 5.6 Power plant fuel demand
383
489
745
1,175
1,780
2,400
3,013
3,599
4,159
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
2013
2016
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
Juta SBM/Million BOE
Kelautan/Ocean
Mikrohidro/Microhydro
Sampah/Landfill
Biofuel
Biomasa/Biomass
Surya/Solar
Angin/Wind
Panasbumi/Geothermal
Hidro/Hydro
Nuklir/Nuclear
Minyak/Oil
Gas
Batubara/Coal
Total
5.4 Proyeksi Kebutuhan Bahan Bakar Pembangkit
Listrik
Projection of Power Plant Fuel Demand
Projection of Energy Demand and Supply in Electricity Sector
73
2015 INDONESIA ENERGY OUTLOOK
Pada proyeksi bauran bahan bakar pembangkit nasional
selama rentang waktu 2013-2050 terlihat bahwa kebutuhan
batubara sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik
akan tetap mendominasi dengan pangsa antara 58%-68%.
Sebaliknya kebutuhan bahan bakar minyak akan turun
drastis, dari 6% tahun 2013 menjadi kurang dari 3% tahun
2050. Sisanya diisi bahan bakar gas maupun bahan bakar
berbasis EBT. Untuk kebutuhan bahan bakar gas tersebut,
baik di PLTGU, PLTG maupun PLTMG, terlihat bahwa
pangsanya diprediksi menurun cukup besar, dari 25% tahun
2013 menjadi hanya 8% tahun 2050. Ini menunjukkan
pasokan gas bumi pada pembangkit listrik kurang optimal.
Sedangkan kebutuhan EBT untuk pembangkit listrik
diprediksi naik dua kali lipat, dari 11% menjadi 21% pada
akhir periode studi. Pada tahun 2050 juga diharapkan
kebutuhan EBT lainnya (EBT skala kecil) untuk pembangkit
listrik, seperti matahari, sampah, biomassa, angin, serta
kelautan sudah diterapkan, dan dapat memberikan
kontribusi yang sangat signikan.
Projection of fuel mix for national power plant during 2013-
2050 periods shows that coal utilization as a fuel for power
plants will continue to dominate with a share between 58%-
68%. On the other hand, the use of oil fuel will decrease
signicantly, from 6% in 2013 to become less than 3% in
2050. Utilization of gas, both in gas combine cycle pp, gas
engine pp and gas steam pp, will decline quite large, from
25% in 2013 to only 8% in 2050. This shows the supply
of natural gas in power generation is less than optimal.
While the use of NRE for electricity generation is predicted
to double, from 11% to 21% at the end of study period. By
2050, it is also expected that other NRE such as solar, landll,
biomass, wind, and ocean power will be applied for power
generation and can provide a very signicant contribution.
Gambar 5.7 Bauran bahan bakar pembangkit PLN dan IPP
Figure 5.7 Fuel mix for PLN and IPPs
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2013
2016
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
Persen / Percentage
EBT (termasuk Nuklir) / NRE
(includin g nuclear)
Gas / Gas
Batubara / Coal
BBM / Oil Fuel
74
OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2015
PLTU batubara akan mendominasi tambahan kapasitas
pembangkit listrik yang dibutuhkan selama rentang
waktu 2015–2050, dengan pangsa sekitar 66% atau total
penambahan kapasitas sebesar 253 GW. Sedangkan
pembangkit berbahan bakar gas (baik PLTGU, PLTMG
maupun PLTG) akan memerlukan tambahan kapasitas total
dikisaran 53 GW. Selanjutnya, pembangkit listrik berbasis
EBT, seperti PLTP dan PLTA, selama kurun waktu 37 tahun
tersebut berturut-turut diprediksi akan mempunyai
tambahan kapasitas total sebesar 16,7 GW (4,3%) dan
37,5 GW (9,7%). Adapun pembangkit berbasis nuklir
diperhitungkan akan masuk ke sistem ketenagalistrikan
wilayah Jawa Bali, dengan tambahan kapasitas total
mencapai 6 GW pada tahun 2050. Untuk pembangkit
EBT lainnya, seperti PLTS, PLT biodiesel, PLTB, PLTSa,
PLTU biomassa, serta PLT kelautan, prakiraan tambahan
kapasitas total adalah dikisaran 19,7 GW. Kemudian,
beberapa PLTD diproyeksikan masih dibangun di daerah
terpencil, khususnya Indonesia bagian timur. Tambahan
total kapasitas PLTD untuk kedua skenario tersebut sekitar
0,7 GW. Khusus periode 2015-2019, akan ada tambahan
kapasitas pembangkit listrik total sebesar 31 GW, lebih
rendah dibanding rencana Pemerintah yang sebesar 35 GW.
Pada tahun 2015 dan 2016 diprediksi terjadi pelambatan
ekonomi di Indonesia, dengan pertumbuhan ekonomi
hanya dikisaran 5% dan 5,7%. Hal ini tentunya akan sangat
mempengaruhi proyeksi kebutuhan listrik nasional, dan
pada akhirnya berpengaruh terhadap tambahan kapasitas
pembangkit listrik yang dibutuhkan.
Coal power plant will dominate the additional capacity
power plant during 2015-2050, with a share of 66% or total
additional capacity of 253 GW. While gas power plants
(combine cycle pp, gas steam pp and gas engine pp) will
require a total additional capacity of 53 GW. Furthermore,
NRE power plant, such as geothermal and hydropower, for
a period of 37 years is predicted to have a total additional
capacity of 16.7 GW (4.3%) and 37.5 GW (9.7%). On the other
hand, nuclear pp is estimated to enter the Java Bali electricity
system with additional capacity up to 6 GW by 2050. Other
NRE power plants, e.g. solar, biofuel, wind, landll, biomassa,
and ocean pp, will require a total additional capacity up to
19.7 GW. Diesel power plants will still be needed in some
remote areas, especially in the eastern part of Indonesia.
Total additional capacity of diesel will reach approximately
0.7 GW. Specically for the period 2015-2019, the total
additional power plant capacity will be amounted to 31
GW, lower than the government’s plan of 35 GW. Economic
slowdown is predicted to occur in Indonesia by the year 2015
and 2016 with economic growth of only 5% and 5.7%. This
course will greatly aect the national electricity demand
projections, and ultimately aect the additional power plant
capacity.
Gambar 5.8 Tambahan kapasitas pembangkit listrik
Figure 5.8 Additional power generation capacity
5.5 Tambahan Kapasitas
Additional Capacity
Bab 6. Pengembangan Energi untuk Mendukung
Pembangunan Berkelanjutan
Chapter 6. Energy Development in Supporting Sustainable Development
76
OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2015
6.1 Ruang Lingkup
Frame Work
Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar
dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup,
termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan
untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu
hidup generasi masa kini dan generasi masa datang.
Pembangunan berkelanjutan setidaknya mencakup prinsip
keterkaitan (wilayah, sektor, pemangku kepentingan),
keseimbangan (ekonomi, sosial, budaya, lingkungan), dan
keadilan (kelompok masyarakat dan generasi).
Dalam BPPT-OEI 2015, isu pembangunan berkelanjutan
hanya mencakup isu lingkungan khususnya emisi GRK,
generasi, dan ekonomi. Dengan pendekatan ini, akan
diperoleh gambaran tentang mitigasi GRK yang terjadi
dalam memenuhi penyediaan energi nasional hingga tahun
2050, emisi GRK per penduduk dan emisi GRK per PDB.
Hasil mitigasi GRK ini diharapkan dapat menjadi bahan
masukan dalam penyusunan mitigasi GRK pasca 2020 yang
akan disusun Indonesia sebagai bahan dalam pertemuan
Conference of Parties ke 21 di Paris pada 30 November – 11
Desember 2015.
Sustainable development is a conscious and planned eort,
which integrates the environment, including resources,
to the development process to ensure the ability, welfare,
and quality of life of the present and future generations.
Sustainable development, at least, includes the principle
of interconnection (region, sector, stakeholders), equity
(economic, social, cultural, environmental), and justice
(community groups and generations).
In BPPT-OEI 2015, the issue of sustainable development
only covers environmental issues, especially GHG emissions,
generation, and economics. With this approach, we will get
a picture of GHG mitigation that occurred in fullling the
national energy supply by 2050, GHG emissions per capita,
and GHG emissions per GDP. GHG mitigation outcome
is expected to be an input in the preparation of Indonesia
GHG mitigation post-2020 as part discussion in the 21st
Conference of Parties in Paris on 30 November-11 December
2015.
Gambar 6.1 Perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan
Figure 6.1 Climate change and sustainable development
EKONOMI /
ECONOMY
Pertumbuhan / Growth
Efisiensi / Efficiency
Kestabilan / Stability
SOSIAL /
SOCIAL
Pemberdayaan /
Empowerment
Konsultasi / Consultation
Pemerintahan /
Governance
LINGKUNGAN /
ENVIRONMENT
Biodiversitas / Biodiversity
Daya Lenting / Resilience
Sumber Daya Alam /
Natural Resources
Pencemaran /
Contamination
Perubahan Iklim / Climate Change
Kesinambungan / Continuity
Kemiskinan / Poverty
Keadilan / Justice
77
2015 INDONESIA ENERGY OUTLOOK
Emisi GRK yang dapat terjadi dari pemanfaatan energi
adalah akibat pembakaran energi fosil, produksi dan
pengangkutan bahan bakar fosil, akibat penggunaan gas
bumi sebagai bahan baku, dan akibat perubahan lahan
untuk pembangunan infrastruktur energi (tambang,
proses, dan konversi energi). Emisi GRK akibat pembakaran
serta pengangkutan bahan bakar termasuk dalam
kelompok penghasil emisi sektor energi. Emisi GRK akibat
penggunaan gas bumi sebagai bahan baku termasuk dalam
kelompok penghasil emisi sektor IPPU (Industrial Process
and Product Use). Emisi GRK akibat perubahan lahan
untuk pembangunan infrastruktur energi termasuk dalam
kelompok penghasil emisi sektor AFOLU (Agricurture,
Forestry, and Others Land Use). Emisi GRK di sektor energi
dan sektor IPPU merupakan topik bahasan dalam BPPT-OEI
2015 karena adanya data aktivitas, sedangkan emisi GRK
sub-sektor land-use tidak dibahas dalam BPPT-OEI 2015
karena tidak tersedianya data tentang kelompok tutupan
lahan sebelum dilakukan pembangunan infrastruktur
energi. Adapun jenis emisi GRK yang dijabarkan dalam
BPPT-OEI 2015 adalah CO2 (energi dan IPPU), CH4 (energi),
dan N2O (energi). Global warming potential untuk emisi
CH4 adalah 23 dan untuk N2O adalah 296. Adapun
metodologi yang digunakan dalam menghitung emisi GKK
adalah metodologi IPCC-2006.
Faktor emisi (FE) yang digunakan dalam menghitung emisi
GRK dibedakan atas 3 kelompok, yaitu:
Tier-1 untuk pembakaran batubara dan gas bumi,
emisi fugitif, serta emisi CH4 dan N2O untuk
pembakaran BBM.
Tier-2 untuk pembakaran BBM khususnya emisi CO2.
Tier-3 untuk emisi CO2 dari penggunaan gas bumi
sebagai bahan baku industri pupuk.
GHG emissions which can occur from energy utilization
is caused by fossil fuel combustion, production and
transportation of fossil fuels, the use of natural gas as a
raw material, and changes in land for energy infrastructure
construction (mining, processes, and energy conversion).
GHG emissions from fuel combustion and transportation
are included in the group emitters of energy sector. GHG
emissions due to the use of natural gas as a raw material are
included in the group emitters of IPPU (Industrial Process and
Product Use) sector. GHG emissions due to changes in land
for the construction of energy infrastructure are included
in the group emitters of AFOLU (Agriculture, Forestry, and
Others Land Use) sector. GHG emissions in energy sector and
IPPU Sector are incluced as part of discussion in the BPPT-
OEI 2015 whereas GHG emissions of land-use sub-sector
are excluded due to the unavailability of activity data. The
types of GHG emissions described in BPPT-OEI 2015 is CO2
(energy and IPPU), CH4 (energy) and N2O (energy). Global
warming potential for CH4 and N2O emissions are 23 and
296 respectively. The methodology used in calculating GHG
emission is the IPCC-2006 methodology.
Emission factors (EF) used in calculating the GHG emissions
are distinguished into 3 groups, namely:
Tier-1 for the combustion of coal and natural gas,
fugitive emissions, also CH4 and N2O emissions from
oil fuel combustion.
Tier-2 for oil fuel combustion, especially CO2 emissions.
Tier-3 for the CO2 emissions from the use of natural
gas as raw material in fertilizer industry
6.2 Sektor Penghasil Emisi , Jenis Emisi GRK, dan
Faktor Emisi
Emission Producing Sector, GHG Emissions Type, and Emission Factor
78
OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2015
6.3 Emisi Baseline
Baseline Emission
Emisi baseline menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
Nomor 15 tahun 2013 tentang Pengukuran, Pelaporan, dan
Verikasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim adalah besaran
emisi GRK yang dihasilkan pada kondisi tidak adanya aksi
mitigasi perubahan iklim. Aksi mitigasi perubahan iklim
adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat
perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan
emisi atau meningkatkan penyerapan GRK dari berbagai
sumber emisi. Untuk itu, mulai tahun 2014 dianggap tidak
ada penambahan program konservasi energi, substitusi
LPG untuk rumah tangga, jaringan gas bumi untuk rumah
tangga, pemanfaatan teknologi esien, dan pemanfaatan
energi terbarukan.
Total emisi baseline didominasi oleh pembakaran bahan
bakar fosil. Emisi GRK pada tahun 2013 sebesar 536,2 juta
ton CO2e dan meningkat menjadi 4.528,4 juta ton CO2e
pada tahun 2050. Penghasil emisi GRK terbesar adalah
pembangkit listrik dari 169,5 juta ton CO2e (tahun 2013)
menjadi 2.223,4 juta ton CO2e (tahun 2050), disusul
sektor industri, lainnya, rumah tangga, kilang minyak, dan
komersial. Pangsa emisi GRK dari pembakaran batubara
mencapai 49% pada tahun 2050 karena banyaknya
kebutuhan batubara di pembangkit listrik dan industri.
Emisi fugitive dari produksi dan distribusi energi fosil
menurun dari 30,2 juta ton CO2e pada tahun 2013 menjadi
71,7 juta ton CO2e tahun 2050. Pangsa emisi GRK dari
pemanfaatan batubara paling tinggi terutama karena
pertumbuhan kebutuhan batubara di sektor pembangkit
listrik yang sangat tinggi. Kontribusi emisi GRK akibat
pemanfaatan dan produksi batubara terhadap total pada
tahun 2050 mencapai 49,6%.
Emisi baseline tahun 2013 dalam BPPT-OEI 2015 sedikit
berbeda dibanding BPPT-OEI 2014 disebabkan karena
FE BBM menggunakan FE Tier-2 dan konsumsi gas
bumi sebagai energi dan sebagai feedstock dibedakan
dalam BPPT-OEI 2015. Pembedaan ini dilakukan karena
pemanfaatan gas bumi sebagai feedstock dikategorikan
sebagai emisi sektor IPPU.
Baseline emission according to the Minister of Environment
Regulation No. 15 of 2013 about the Measurement, Reporting
and Verication of Climate Change Mitigation Action is the
amount of GHG emission in the absence of action on climate
change mitigation. Climate change mitigation action is
a controling eort to reduce the risks of climate change
through activities that can reduce GHG emissions or increase
the absorption of various sources of emissions. Therefore,
starting in 2014 it is assumed that no additional energy
conservation programs, no LPG substitution program and
natural gas pipeline for household, no ecient technology
use, and no utilization of renewable energy.
Total baseline emission is dominated by fossil fuels
combustion. GHG emissions in 2013 are amounted to 536.2
million tonnes of CO2e and increased to 4,528.4 million
tonnes of CO2e in 2050. The biggest emitter of GHG is the
power generation sector which reaches 169.5 million tonnes
of CO2e (2013) and will become 2,223.4 million tonnes of
CO2e (2050), followed by industrial sector, other sector,
household, oil reneries, and commercial sector. The share
of GHG emissions from coal combustion accounted for 49%
by 2050 because of the large demand of coal in power plants
and industry. Fugitive emissions from the production and
distribution of fossil fuel increased from 30.2 million tonnes
of CO2e in 2013 to become 71.7 million tonnes of CO2e
in 2050. The share of GHG emissions from coal utilization
mainly due to rapid growth of coal demand in the power
generation sector. The contribution of GHG emissions due
to the use and production of coal in 2050 will reach 49.6%.
Baseline emission in 2013 in the BPPT-OEI 2015 and BPPT-
OEI 2014 is slightly dierent because of the usage of Tier-2
as EF of oil fuel and the utilization of natural gas as energy
and feedstock is dierentiated in OEI-BPPT 2015. This
distinction is made due to natural gas utilization as feedstock
is categorized as IPPU sector emissions.
79
2015 INDONESIA ENERGY OUTLOOK
6.4 Emisi Mitigasi
Mitigation Emission
Proyeksi mitigasi emisi GRK dihitung berdasarkan proyeksi
kebutuhan dan penyediaan energi yang diuraikan pada
Bab 3 s.d. Bab 5. Proyeksi ini sudah mempertimbangkan
pemanfaatan teknologi esien dan pemanfaatan teknologi
energi terbarukan. Pemanfaatan teknologi mitigasi
tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan emisi GRK
sebanyak 544 juta ton CO2e pada tahun 2050 atau sekitar
12% terhadap baseline. Sekitar 80% dari penurunan emisi
GRK pada tahun 2050 disumbang oleh pembangkit listrik,
sisanya dari pemanfaatan teknologi esien. Sebagian
besar dari mitigasi GRK pembangkit listrik berasal dari
penambahan kapasitas PLTP, PLTA, PLTN, PLTU biomassa,
PLT biofuel, PLTS, PLTB, PLTSa, dan PLT kelautan sebanyak
87,9 GW. Kontribusi mitigasi terbesar kedua adalah sektor
transportasi sebanyak 11% disusul sektor industri sebesar
7%, keduanya akibat pemanfaatan biodiesel dan teknologi
esien.
Emisi fugitif akibat produksi dan pengangkutan bahan
bakar fosil mencapai 53,8 juta ton CO2e pada tahun 2050
atau 1,35% terhadap total emisi GRK. Emisi GRK akibat
penggunaan gas bumi sebagai feedstock tahun 2050
mencapai 71,7 juta ton atau 1,80% terhadap total emisi
GRK. Kilang minyak bumi menghasilkan emisi GRK dari
pembakaran minyak residue sebanyak 0,61% terhadap
total GRK tahun 2050.
Projected GHG mitigation emissions calculated based on
energy demand and supply projection that are described
in Chapter 3 till Chapter 5. These projections are already
considering the use of ecient technologies and utilization
of renewable energy technologies. Utilization of mitigation
technologies results in a reduction in GHG emissions as
much as 544 million tonnes of CO2e in 2050, or about
12% of the baseline. Approximately 80% of GHG emission
reduction in 2050 contributed by power plants, and the rest
caused by using ecient technologies. Most of the GHG
mitigation electricity generation comes from the additional
renewable power plant of 87.9 GW. The second largest
mitigation contributions is the transportation sector as much
11% followed by industrial sector amounted to 7%, in which
both due to the use of biodiesel and ecient technology.
Fugitive emission as a result from production and
transportation of fossil fuels reaches 53.8 million tonnes
of CO2e in 2050 or 1.35% to total GHG emissions. GHG
emissions due to the use of natural gas as a feedstock in 2050
reached 71.7 million tonnes or 1.80% of total GHG emissions.
Oil reneries produce GHG emissions from burning of oil
residue as much as 0.61% of total GHG emissions in 2050.
Gambar 6.2 Emisi GRK menurut skenario baseline dan skenario mitigasi
Figure 6.2 GHG emission based on baseline scenario and mitigation scenario
536 566
822
1,158
1,601
2,118
2,687
3,318
3,984
649
883
1,282
1,799
2,401
3,050
3,774
4,528
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
2013 2016 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Juta Ton CO2e / Million Ton CO2e
IPPU / IPPU
Kilang / Refinery
Fugitive / Fugitiv e
Pembangkit / Power Plant
Lainnya / Others
Komersial / Commercial
Rumah Tangga / Household
Transportasi / Tr ansportation
Industri / Industry
Total (Mitigasi / Mitigation)
Total (Baseline )
80
OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2015
6.5 Intensitas Emisi GRK
GHG Emission Intensity
Intensitas emisi GRK per kapita Indonesia pada skenario
pembangunan berkelanjutan (mitigasi) tahun 2013
mencapai 2,16 ton CO2e per kapita dan meningkat 5,62 kali
lipat menjadi 12,1 ton CO2e per kapita pada tahun 2050.
Peningkatan emisi CO2e per kapita tidak dapat dihindari
karena Indonesia sebagai negara berkembang masih
memerlukan banyak energi untuk menjadi negara maju.
Saat ini, konsumsi energi nal Indonesia masih rendah
dan masih banyak rumah tangga yang menggunakan
energi non komersil biomassa. Peningkatan pendapatan
masyarakat akan mendorong peningkatan penggunaan
energi komersial yang menyebabkan naiknya konsumsi
energi nal per kapita.
Sebaliknya, intensitas emisi GRK per miliar rupiah
mengalami penurunan dari 13,68 ton CO2e per miliar
rupiah pada tahun 2013 menjadi 8,65 ton CO2e per miliar
rupiah pada tahun 2050. Hal ini mencerminkan bahwa laju
pertumbuhan konsumsi energi lebih lambat dibanding laju
pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, peningkatan
ekonomi nasional diimbangi oleh pemanfaatan energi
yang lebih esien. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor
79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN)
disebutkan bahwa sasaran pemanfaatan energi nasional
adalah tercapainya penurunan intensitas energi nal
sebesar 1% per tahun.
Indonesian GHG emissions intensity per capita in the
sustainable development scenario (mitigation) in 2013
reached 2.16 tonnes CO2e per capita and increasing 5.62
fold to 12.1 tonnes CO2e per capita in 2050. The increase
in CO2e emissions per capita can not be avoided because
Indonesia as a developing country still requires a lot of
energy to become a developed country. Currently, Indonesia
nal energy consumption is still low and large number of
household still using non-commercial biomass energy.
Improve in household incomes will encourage the use of
commercial energy which resulted in higher nal energy
consumption per capita.
In contrast, the intensity of GHG emissions per billion rupiah
will decrease from 13.68 tonnes CO2e per billion rupiah
in 2013 to become 8.65 tonnes CO2e per billion in 2050.
This reects the slower rate of growth energy consumption
compared to the rate of economic growth. In other words,
the increase in the national economy is balanced by more
ecient utilization of energy. Government Regulation No. 79
Year 2014 on National Energy Policy (KEN) stated that the
goal of national energy utilization is achieving reduction in
nal energy intensity of 1% per year.
Gambar 6.3 Intensitas emisi GRK
Figure 6.3 GHG emission intensity
13.68
13.41
8.65
2.16
4.07
12.1
0
2
4
6
8
10
12
14
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2013
2025
2030
2040
Ton CO2e per Kapita / Ton CO2e per Capita
Ton CO2e per Miliar Rupiah /
Ton CO2e per Billion Rupiah
CO2e per PDB / CO2e per GDP
CO2e per Kapita / CO2e per Capita
81
2015 INDONESIA ENERGY OUTLOOK
6.6 Optimalisasi Mitigasi GRK
Optimization of GHG Mitigation
Mitigasi GRK dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi
esien dan pemanfaatan energi terbarukan. Namun
demikian, optimalisasi penggunaan energi terbarukan
masih dapat dilakukan sepanjang keekonomiannya
bersaing dengan energi fosil dan didukung oleh
kebijakan yang sesuai. Seperti diuraikan sebelunya bahwa
pemanfaatan energi terbarukan dalam BPPT-OEI 2015
relatif terbatas. Selama tahun 2013 s.d. 2050 pemanfaatan
energi terbarukan untuk pembangkit listrik mencapai PLTP
(18,0 GW), PLTA (36,33 GW), PLTS (5,01 GW), PLTB (3,00
GW), PLTSa (2,03 GW), PLTU biomassa (12,63 GW), PLT
kelautan (0,13 GW), PLT biofuel (11,29 GW), dan PLTN (6,00
GW). Kapasitas pembangkit listrik energi terbarukan dan
permintaan pemanfaatan EBT hanya menghasilkan bauran
EBT sebesar 12,69% terhadap total penyediaan energi pada
tahun 2050, masih jauh dari sasaran KEN yang mencapai
minimal 31% (sepanjang keekonomiannya terpenuhi).
Teknologi energi terbarukan seperti tenaga matahari dan
angin menggunakan sumberdaya yang ‘gratis’ dan tidak
menghasilkan emisi GRK, tetapi membutuhkan lahan
yang signikan dan tidak selalu tersedia bila diperlukan.
Teknologi batubara dan nuklir menghasilkan listrik
dalam jumlah yang besar dan tersedia setiap saat, tetapi
menghasilkan emisi GRK yang banyak (batubara) dan
memerlukan pembuangan limbah jangka panjang (nuklir).
Pengkajian relatif manfaat/dampak dalam memilih bahan
bakar pembangkit listrik ditunjukkan pada Tabel 6.1 (EPRI,
2012).
Dari pemanfaatan EBT tersebut, masih terbuka peluang
untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik EBT,
sehingga kita perlu ”belajar dari masa depan”. Seperti
diketahui kesepakatan global tentang sasaran peningkatan
suhu sebagai batas konsekuensi risiko “berbahaya” dari
pemanasan global adalah sebesar 3,6°F (sering disebut
dalam negosiasi internasional dengan target 2°C). Namun
saat ini dunia berada di jalur emisi GRK yang akan melebihi
target tersebut. Seperti disepakati dunia, IPCC untuk
pertama kalinya mendukung pandangan aktivis iklim dan
ilmuwan yang telah memperingatkan bahwa negara tidak
dapat membakar cadangan bahan bakar fosil karena akan
mengakibatkan peningkatan suhu melebihi kesepakatan.
GHG mitigation can be done through the use of ecient
technologies and renewable energy utilization. However,
optimizing the use of renewable energy is viable as long as
its economical can compete with fossil energy and supported
by valid policies. As noted earlier that the utilization of
renewable energy in BPPT-OEI 2015 is relatively limited.
During the period 2013-2050 utilizations of renewable
energy for electricity generation reach geothermal p.p (18.0
GW), hydropower (36.33 GW), Solar p.p (5.01 GW), wind p.p
(3.00 GW), landll gas p.p (2.03 GW), biomass p.p (12.63
GW), ocean p.p (0.13 GW), biofuel p.p (11.29 GW), and a
nuclear p.p (6.00 GW). Renewable energy power generation
capacity and the utilization of renewable energy only
amounted to 12.69% of the total energy mix in 2050, which
is still far from KEN target of minimum 31% (as long as the
economics are met).
Renewable energy technologies such as solar and wind
use ‘free’ resources and do not produce GHG emissions but
require signicant amout of land and not available all the
time. Coal and nuclear technology are producing electricity in
large quantities and available at any time, but they produce
a lot of GHG (coal) and require long-term waste disposal
(nuclear). Realtive benet/impact assessment for selecting
power plants’ fuel is shown in Table 6.1 (EPRI, 2012).
There are still opportunities to increase the capacity of NRE
power generation, so we need to “Learn From the Future”.
The global agreement on target of temperature increase as
known as dangerous limit” of global warming is by 3.6° F
(often called in international negotiations with the target
of 2° C). But right now the world is on track which GHG
emissions will exceed that target. The IPCC, for the rst
time, supports climate activists and scientists’ view that have
warned countries for not burning their fossil fuel reserves as
it would lead to an increase in temperature and exceeds the
target.
Pengembangan Energi untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan
82
OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2015
Jika perubahan iklim melebihi target kenaikan suhu yang
disepakati, para ilmuwan memperingatkan akan adanya
risiko besar mencairnya es di kutub. Kutub es yang mencair
akan menyebabkan kenaikan drastis air laut, meningkatnya
iklim ekstrim (kekeringan, gelombang panas dan banjir)
yang dapat menimbulkan tantangan yang menakutkan
bagi ketersediaan makanan dan air untuk kehidupan.
If climate change exceeds the agreed target of temperature
rise, scientists warn that there will be a big risk of polar ice
melting. Polar ice melting will cause a drastic rise in sea
level, extreme climate (droughts, heat waves and oods)
which could pose a daunting challenge to the availability of
food and water for life support.
Tabel 6.1 Keuntungan/dampak relatif dari pilihan bahan bakar untuk pembangkit listrik
Table 6.1 Relative benet/impacts fuels choice for power plant
According to researches published in recent years, the IPCC
found that to achieve at least 66% of the agreed temperature
increase target as climate change limit, an increase in
temperature of 3.6° F compared to the pre-industrial era
(1861-1880) occurs due to the release of carbon about
1 trillion tonnes into the atmosphere (cumulative from
the beginning of the industrial era to the end of the 21st
century). According to the IPCC, the total carbon emmited
until the year 2011 was approximately 531 billion tonnes as
a result of burning fossil fuels, deforestation for agriculture
and other issues. According to a 2009 study published in
the Nature journal, burning all the proven and economical
reserves of fossil fuels (not including the potential discovery
of new proven reserves) will produce 763 billion tonnes of
carbon into the atmosphere.
Berdasarkan penelitian yang diterbitkan dalam beberapa
tahun terakhir, IPCC menemukan bahwa untuk mencapai
minimal 66% kesepakatan peningkatan suhu sebagai batas
perubahan iklim, peningkatan temperatur sebesar 3,6°F
bila dibandingkan dengan era pra-industri (1861-1880)
terjadi karena pelepasan karbon sekitar 1 triliun ton ke
atmosfer (akumulatif dari awal era industri sampai akhir
abad 21). Menurut IPCC, total pelepasan karbon hingga
tahun 2011 sekitar 531 miliar ton akibat pembakaran bahan
bakar fosil, penebangan hutan untuk pertanian, dan issu
lainnya. Berdasarkan hasil studi pada jurnal Nature pada
tahun 2009, membakar semua cadangan terbukti dari
bahan bakar fosil dan secara ekonomis (tidak termasuk
penemuan dari cadangan terbukti yang baru ditemukan)
akan menghasilkan 763 miliar ton karbon ke atmosfer.
Lebih Menguntungkan / Kurang Menguntungkan /
Atribut /
More Favorable Less Favorable
Attribute Batubara / Batubara / Gas Alam / Nuklir / Hidro / Angin / Biomassa / Panas Bumi / Surya /
Coal Coal w/CCS* Natural Gas Nuclear Hydro Wind Biomass Geothermal Solar
Biaya Kontruksi /
Construction Cost
Biaya Listrik /
Electricity Cost
Penggunaan Tanah /
Land Use
Kebutuhan Air /
Water Requirements
Emisi CO2
CO2 Emissions
Emisi Non-CO2
Non-CO2 Emissions
Produksi Limbah
Waste Products
Ketersedia an
Availability
Fleksibilitas
Flexibility
Catatan / Note: * w/CCS: with carbon capture and storage
Sumber / Source: EPRI (2012)
Energy Development in Supporting Sustainable Development
83
2015 INDONESIA ENERGY OUTLOOK
Hal ini cukup untuk melebihi target peningkatan suhu dunia
sebesar 3,6°F, belum lagi mempertimbangkan sumber
penghasil emisi karbon lainnya. Peningkatan produksi
minyak dan gas ditambah dengan kurangnya momentum
politik global untuk mengurangi emisi GRK akan membawa
kita melebihi target peningkatan suhu dunia. Emisi CO2
tinggal berabad-abad sampai ribuan tahun di atmosr, dan
target peningkatan suhu dalam laporan IPCC didasarkan
pada emisi karbon kumulatif. Terdapat hubungan linear
antara emisi karbon kumulatif dan suhu rata-rata global. Ini
berarti bahwa membatasi emisi kumulatif merupakan kunci
untuk mencegah peningkatan suhu rata-rata global. Untuk
itu, emisi GRK dunia perlu dibuat konstan mulai tahun 2050
dan menurun setelah itu.
It is enough to exceed the 3.6°F target, not to mention other
sources of carbon emitters. The increased in oil and gas
production coupled with a lack of global political momentum
to reduce GHG emissions will take us well beyond the target
at the end of the 21st century. CO2 emissions stay for
centuries to millennia in the atmosphere and the target of
an increase in temperature in the IPCC report is based on the
cumulative carbon emissions. There is a linear relationship
between cumulative carbon emissions and global average
temperature. This means that limiting cumulative emissions
are keys to preventing an increase in global average
temperatures. To that end, world’s GHG emissions need to be
made constant started in 2050 and decline thereafter.
Gambar 6.4 Kumulatif total emisi CO2 antropogenik dari 1870
Figure 6.4 Cumulative total anthropogenic CO2 emissions from 1870
Sumber / Source: IPCC (2013)
Proyeksi anomali suhu rata-rata global selama abad ke-
21 relatif terhadap tahun 1986 - 2005 dari kombinasi
model komputer dengan model- berbasis proses, untuk
skenario konsentrasi GRK ditampilkan pada Gambar 6.4.
Kisaran kemungkinan ditampilkan sebagai sebuah band
berbayang. Hasil kajian terjadi selama periode 2081-2100
untuk semua skenario yang diberikan sebagai garis vertikal
berwarna, dengan nilai median yang sesuai diberikan
sebagai garis horisontal.
Projections of global average temperature anomalies
over the 21st century relative to 1986–2005 from the
combination of computer models with process-based
models, for greenhouse gas concentration scenarios is
shown in Figure 6.4. The assessed likely range is shown as a
shaded band. The assessed likely ranges for the mean over
the period 2081–2100 for all scenarios are given as coloured
vertical bars, with the corresponding median value given as
a horizontal line.
Pengembangan Energi untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan
84
OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2015
Kondisi ini menuntut kita untuk berkonstribusi terhadap
penurunan emisi GRK, apalagi Indonesia sebagai negara
kepulauan akan menerima dampak yang serius dari
peningkatan air laut dengan hilangnya beberapa pulau
yang mungkin berpengaruh terhadap batas territorial
serta terendamnya berbagai pesisir pantai Indonesia.
Saat ini, berbagai negara sedang membuat sasaran
penurunan emisi GRK pasca 2020. Pemanfaatan energi
terbarukan dapat menjadi salah satu aksi mitigasi yang
dapat diusulkan karena Indonesia banyak terdapat potensi
energi terbarukan. Tapi perlu diingat bahwa kebijakan
pemanfaatan energi terbarukan tidak harus membuat
negara dan atau masyarakat menanggung beban dari
kebijakan yang ditetapkan. Untuk itu, PP 79/2014 tentang
KEN sudah mengatur pemanfaatan energi terbarukan harus
sesuai dengan keekonomiannya.
Seperti diketahui bahwa Pemerintah telah menetapkan
feed-in tari (FiT) energi terbarukan. Pemanfaatan energi
terbarukan justru akan meningkatkan biaya operasi
pembangkitan sistem setempat, dengan biaya operasi
sistem pembangkitan nasional tahun 2014 mencapai
1.297 rupiah per kWh. Rata-rata biaya sistem operasi PLTD
tahun 2014 mencapai 3.064 rupiah per kWh dan beberapa
pembangkit energi terbarukan yang dihitung dengan kurs
1 dollar tahun 2014 sebesar 11.879 rupiah akan lebih mahal
dari penggunaan PLTD. Untuk itu, pemerintah seyogyanya
mempertimbangkan biaya operasi sistem setempat dalam
menetapkan regulasi FiT energi terbarukan agar mampu
menurunkan biaya operasi sistem setempat dan justru
tidak menjadi temuan ‘pelanggaran’ atas pemanfaatan
pembangkit listrik yang lebih mahal, sebagaimana
diamanatkan dalam regulasi tentang pengadaan barang
dan jasa.
PLTS merupakan jenis pembangkit dengan biaya operasi
3.574 rupiah per kWh yang 88,84% merupakan biaya
penyusutan. Itu sebabnya, pemanfaatan PLTS dalam
BPPT-OEI 2015 cukup terbatas karena diajukan sebagai
pembangkit ground-mounted pada daerah-daerah terpencil
dan terluar sebagai pengganti kesulitan pengadaan minyak
solar sebagai bahan bakar PLTD pada wilayah tersebut.
This condition requires us to contribute to the reduction
of GHG emissions, especially Indonesia as an archipelagic
country will suer serious impact of the increase in sea level
with the loss of some islands that might aect the territorial
limits. Currently, many countries are making GHG emission
reduction targets post 2020. The utilization of renewable
energy can be one of the mitigation actions to be proposed
as Indonesia has many renewable energy potential. But keep
in mind that the policy of utilization of renewable energy is
must not be a burden to the country or its people. Therefore,
the government regulation 79/2014 about KEN regulates
that the use of renewable energy must comply with the
economics.
The government has set the feed-in tari (FiT) for renewables.
Utilization of renewable energy will increase the operating
costs of electricity generation of the local system, where the
national generation system operating costs in 2014 reached
1,297 rupiah per kWh. The average cost of diesel operating
system in 2014 reached 3,064 rupiah per kWh and several
renewable energy generation will be more expensive than the
use of diesel when calculated at the exchange rate in 2014
(11,879 rupiah per dollar). Therefore, the government should
consider the operating costs of the local system in the FiT
regulation of renewable energy to lower the operating cost of
the local system so it does not become the ‘infringement’ on
the use of more expensive power plants, as stipulated in the
regulations of the procurement of goods and services.
Solar power plant is type of plant with operating costs of 3,574
rupiah per kWh in which 88.84% is the cost of depreciation.
This is why the use of solar power plant in BPPT-OEI 2015 is
quite limited due its use as ground-mounted power plants in
remote and outer areas that have diculties in diesel oil as
fuel for diesel power plant.
Energy Development in Supporting Sustainable Development
85
2015 INDONESIA ENERGY OUTLOOK
Untuk kondisi ini, ‘subsidi’ atas pemanfaatan PLTS
merupakan keniscayaan yang harus dilakukan oleh
Pemerintah untuk menyalurkan listrik ke seluruh wilayah
tanah air. Berbeda halnya untuk pemanfaatan PLTS yang
diaplikasikan di atap gedung yang akan berlangsung
pada kota-kota besar, tanpa insentif rasanya akan sulit
bagi pengelola gedung untuk menggunakan PLTS karena
akan berdampak terhadap peningkatan biaya operasi
gedung yang akan dibebankan ke konsumen. Selain itu,
beban puncak di Indonesia terjadi antara pukul 18.00 –
22.00, sementara produksi PLTS berlangsung di siang hari
dengan intensitas radiasi matahari rata-rata 4,8 jam sehari.
Jika pemanfaatan PLTS dipaksakan akan berimbas ke PLN
sebagai pengelola sistem pembangkitan listrik nasional
karena justru akan menambah daftar pembangkit ‘yang
menganggur’ di siang hari. Belum lagi mempertimbangkan
aspek teknis dari pemanfaatan PLTS yang maksimum
hanya 20% agar tidak mengganggu kestabilan sistem
pembangkitan setempat.
Pemanfaatan PLT biomassa dalam BPPT-OEI 2015 cukup
besar mencapai 12,63 GW pada tahun 2050. Hal ini sejalan
dengan program mandatori pemanfaatan biodiesel yang
mencapai 30% pada tahun 2025 dan dianggap konstan
hingga tahun 2050. Seperti diketahui bahwa setiap
pemanfaatan 1 ton tandan buah segar dari kelapa sawit
akan menghasilkan sekitar 170 kg Crude Palm Oil (CPO),
dan menghasilkan limbah biomassa sekitar 190 kg serat
dan cangkang, 230 kg tandan kosong kelapa sawit, 650
kg POME yang dapat diolah menjadi biogas sekitar 20
m3. Limbah biomassa seperti serat, cangkang, dan tandan
kosong dapat dijadikan sebagai bahan bakar boiler dan
POME sebagai bahan bakar PLTG. Banyak industri CPO
yang sudah swadaya bahan bakar dan listrik, bahkan
mereka mempunyai kemampuan untuk menjual listrik ke
PLN dari pemanfaatan biomassa dan biogas. Sayangnya,
regulasi menetapkan bahwa harga beli listrik oleh PLN
ditetapkan pada titik serah tegangan rendah atau tegangan
menengah yang jaraknya jauh dari lokasi industri sehingga
tidak ekonomis. Semestinya, jaringan listrik ditanggung
oleh pemerintah sebagai penyertaan modal ke PLN
karena pemanfaatan PLTU biomassa akan menurunkan
biaya operasi pembangkit listrik sistem setempat yang
berdampak terhadap penurunan subsidi listrik.
Therefore, ‘subsidies’ for the utilization of solar power plant is
a necessity that must be done by the Government to provide
electricity throughout the country. For the utilization of
solar pp on the roof top which will take place in big cities,
it will be dicult to be done without incentives because it
will increasing the operating costs of the building which
will eventually be charged to the consumer. In addition, the
peak load in Indonesia occurred between the hours of 18:00
to 22:00, while production of solar pp takes place in the
daytime with the intensity of solar radiation on average 4.8
hours a day. If solar pp is forced to be utilized nation wide,
it will impact PLN as manager of the national electricity
generation system as it will add to the list of unused plants
during the daytime. Not to mention the technical aspects of
the utilization of solar pp of a maximum of 20% in order not
to destabilize the local generation system.
Utilization of biomass pp in the BPPT-OEI 2015 is quite
large that will reach 12.63 GW in 2050. This is in line with
the mandatory program of biodiesel, which reached 30%
in 2025 and to be constant until 2050. One tonne of fresh
fruit bunches of oil palm will produce approximately 170
kg of Crude Palm Oil, and produce biomass waste about
190 kg of ber and shells, 230 kg of empty fruit bunches,
650 kg POME which can be processed into 20 m3 biogas.
Waste biomass such as ber, shells, and empty fruit bunches
can be used as fuel for boilers whereas POME as fuel for
power plant. Many CPO industries are already self-sucient
in fuel and electricity; they even have the ability to sell
electricity to PLN from the utilization of biomass and biogas.
Unfortunately, the regulations stipulate that the price of
electricity purchased by PLN is set at the handover point or
a Low Voltage Medium Voltage distant from the location
of industries that is uneconomic. Supposedly, the electricity
network is borne by the government as equity into the PLN
considering the utilization of biomass power plant will lower
the operating costs of local power generation system that
will lead to electricity subsidies reduction.
Pengembangan Energi untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan
86
OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2015
Berbeda halnya dengan pemanfaatan PLT kelautan yang
dalam BPPT-OEI 2015 sangat terbatas. Seperti diketahui
bahwa potensi kelautan umumnya terletak di daerah yang
jauh dari lokasi permintaan listrik dan atau terletak pada
wilayah dengan permintaan listrik yang terbatas. Selain itu,
PLT kelautan memerlukan komponen atau material yang
tidak mudah korosif yang berakibat terhadap mahalnya
biaya investasi dan operasi. PLTKelautan bahkan dapat
mencapai sekitar 3 kali lipat terhadap biaya pembangkitan
PLTD tahun 2014. Dengan demikian, keekonomian PLT
kelautan tidak kompetitif dan bertentangan dengan PP
79/2014 jika dimanfaatkan secara maksimal.
On the other hand, the use of ocean pp in BPPT-OEI 2015 is
very limited. Ocean energy potentials are generally located
in areas far from the location of electricity demand or located
in areas with limited electricity demand. Additionally, ocean
pp requires components or materials that are not corrosive
which generates high investment and high operating cost.
Ocean pp cost can reach approximately 3-fold against the
cost of diesel generation by 2014. Thus, the economic ocean
pp is not competitive and will contradict with government
regulation 79/2014 if utilized maximum.
Gambar 6.5 Feed-in tari pembangkit energi terbarukan dan rata-rata biaya operasi pembangkit
Figure 6.5 Feed-in tari of renewable power plant and average operation cost of power plant
Keterangan / Note: TM = Tegangan Menengah / Medium Voltage TR = Tegangan Rendah / Low Voltage
Maks = Maximum Min - Minimum
PLTA = Pembangkit Listrik Tenaga Air / Hydro Power Plant
PLTS = Pembangkit Listrik Tenaga Surya / Solar Power Plant
PLTSa ZW = Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Zero Waste / Waste Power Plant using Zero Waste Technology
PLTSaSL = Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Sanitary Landfill / Sanitary Landfill Power Plant
PLTBg = Pembangkit Listtrik Tenaga Biogas / Biogas Power Plant
PLTBm = Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa / Biomass Power Plant
PLTP = Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi / Geothermal Power Plant
PLTP RA = Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Remote Area/ Geothermal Power Plant in Remote Area
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
TM
TR
Maks
TM
TR
TM
TR
TM
TR
TM
TR
Min
Maks
Min
Maks
PLTA
PLTS
PLTSa ZW
PLTSaSL
PLTBg
PLTBm
PLTP
PLTP RA
Feed-in Tariff (Rp/kWh)
Sumatera
Jawa-Bali
Kalimantan
Sulawesi
Nusa Tenggara
Maluku
Papua
1297
Rata-rata biaya operasi /
Avarage of operational cost
2014
Energy Development in Supporting Sustainable Development
87
2015 INDONESIA ENERGY OUTLOOK
Pemanfaatan PLTN bagi Indonesia sampai saat ini
masih merupakan pilihan terakhir. Biaya investasi PLTN
yang sangat tinggi menyebabkan biaya pembangkitan
PLTN lebih mahal dari PLTU batubara. PLTN hanya akan
kompetitif apabila biaya secara eksternal atas pemanfaatan
PLTU batubara dipertimbangkan sebagai biaya investasi
agar resiko penyakit dan kerusakan lingkungan akibat
polusi udara yang timbul dari pengoperasian PLTU
batubara dapat ditekan. Kebutuhan batubara diperkirakan
akan terus meningkat mencapai 1 miliar ton pada tahun
2050. Diperlukan penelitian yang mendalam atas dampak
yang ditimbulkan oleh pemanfaatan batubara dan kapan
PLTN dapat masuk ke sistem pembangkitan listrik nasional.
Pemanfaatan PLTN bukan hanya berdampak terhadap
keamanan dan ketahanan energi nasional tetapi lebih luas
mencakup keamanan dan ketahanan negara. Untuk itu,
pemanfaatan PLTN seyogyanya bukan semata sebagai
masalah ekonomi tetapi sudah menjadi persoalan bangsa.
Dan perlu diingat bahwa untuk mencapai sasaran bauran
EBT sebesar 31% pada tahun 2050 tidak ada alternatif lain
selain memaksimalkan pemanfaatan PLTN. Kapasitas PLTN
dalam BPPT-OEI 2015 terbatas hanya mencapai 6 GW
pada tahun 2050, yang diperkirakan mulai beroperasi pada
tahun 2030.
Memaksimalkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan
bukanlah hal yang mudah. Untuk itu, dalam BPPT-
OEI 2015 ini, penambahan kapasitas energi baru dan
terbarukan diproyeksikan bertambah secara moderat
dengan mempertimbangkan data dan informasi yang
tersedia. Data dan informasi tersebut perlu dipahami
secara mendalam agar lebih bijak dalam memperkirakan
besaran EBT tersebut. Kesemua pertimbangan ini diambil
agar proyeksi EBT dapat tercapai.
Nuclear pp in Indonesia is still considered a last option.
The investment costs of nuclear power plants is very high
resulting in high generating cost compared to coal power.
Nuclear pp will only be competitive if the externality costs
of coal power plant are considered in the investment costs
in order to suppress the disease risk and environmental
damages caused by air pollutants arising from the operation
of the coal power plant. Coal demand is expected to continue
to increase to 1 billion tonnes in 2050. In-depth research
is needed on the impact caused by the use of coal and on
when nuclear pp can be integrated into the national power
generation system. Utilization of nuclear power plants will
aect not only in the resilience and national security of
energy but also of the country. To that end, the utilization of
nuclear pp should not merely be considered as an economic
problem but as the nation’s problems. Keep in mind that in
order to achieve the target of 31% renewable energy mix
by 2050 there is no other alternative than to maximize
the utilization of nuclear pp. Nuclear pp capacity in BPPT-
OEI 2015 is limited to only reach 6 GW by 2050, which is
expected to start operating in 2030.
Maximizing the utilization of new and renewable energy
is not easy. To that end, in BPPT-OEI 2015, the addition of
new and renewable energy capacity is projected to increase
moderately considering the available data and information.
The data and information need to be understood in depth in
order to wisely assess the renewable energy measurement.
These considerations are taken so that the projection of
renewable energy can be achieved.
Pengembangan Energi untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan
88
OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2015
Halaman kosong / blank page
Bab 7. Penutup
Chapter 7. Closing
Penutup
90
OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2015
BPPT-OEI 2015 discusses energy demand and supply for
long-term projection from 2013 to 2050, with topic “Energy
Development in Supporting Sustainable Development”.
BPPT-OEI 2015 does not contain government policy in the
future, but provides an analysis of various options regarding
sustainable energy in the long-term and eorts needed to
achieve the target set.
Average GDP growth in BPPT-OEI 2015 is assumed 6.9%
per year during the period 2013-2050, taking into account
the progressive reform scenario of Bappenas. The economic
growth can be achieved with the support of nal energy
growth of 4.7% per year, which increase from 1,151 million
BOE in 2013 to 1,988 million BOE in 2025 and 6401 million
BOE in 2050. Share of nal energy demand will be dominated
by industrial sector, increasing from 37% in 2013 to 52% in
2050, followed by transportation sector in which will remain
steady at 29%, while share of household sector will decline
sharply from 29% (2013) to 6% (2050).
In line with growing energy demand, supply of primary
energy in period 2013-2050 increases almost 8-fold with an
average growth rate of 5.7% per year, from 1,179 million
BOE to be 9,255 million BOE. Energy supply will continue to
be dominated by fossil fuels until 2050. The largest share is
held by coal, while the role of renewable energy will still be
small with less than a fth of total energy supply. The largest
use of renewable energy is electricity generation, which
reached 42.43 million BOE in 2013 or 11% of total energy
use in electricity generation and will continue to increase to
reach 19% by 2025 (222 million BOE) and 21% in 2050 (873
million BOE).
Increasing energy demand will be met by import of energy
in form of crude oil, oil fuel and gas due to limited energy
resources. A balance between energy import capacity and
energy export capability will occur in 2030 so since then
Indonesia will become a net importer of energy. Net importer
BPPT-OEI 2015 memuat kebutuhan dan penyediaan energi
jangka panjang untuk kurun waktu 2013-2050, dengan
mengangkat topik bahasan “Pengembangan Energi untuk
Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan”. BPPT-OEI
2015 tidak berisi tentang kebijakan pemerintah di masa
depan namun berisi analisis untuk melihat berbagai opsi
jangka panjang dan upaya-upaya yang perlu dilakukan
untuk mencapai target yang ditetapkan.
Pertumbuhan PDB dalam BPPT-OEI 2015 diasumsikan rata-
rata sebesar 6,9% per tahun selama kurun waktu 2013-
2050 dengan mempertimbangkan skenario progressive
reform dari Bappenas. Pertumbuhan ekonomi ini dapat
dicapai dengan adanya dukungan pertumbuhan energi
nal sebesar 4,7% per tahun yang meningkat dari 1.151
juta SBM pada tahun 2013 menjadi 1.988 juta SBM pada
tahun 2025 dan 6.401 juta SBM pada tahun 2050. Pangsa
kebutuhan energi nal didominasi oleh sektor industri
yang terus meningkat dari 37% pada tahun 2013 menjadi
52% pada tahun 2050, disusul oleh sektor transportasi
yang secara konsisten tetap berada pada 29%, sementara
pangsa sektor rumah tangga menurun tajam dari 29%
(2013) menjadi 6% (2050).
Sejalan dengan pertumbuhan kebutuhan energi, maka
penyediaan energi primer pada tahun 2013-2050
meningkat hampir 8 kali lipat dengan laju pertumbuhan
rata-rata 5,7% per tahun, dari 1.179 juta SBM menjadi 9.255
juta SBM. Penyediaan energi akan tetap didominasi oleh
energi fosil sampai dengan tahun 2050. Pangsa terbesar
adalah batubara, sedangkan peran EBT masih sangat kecil
yang kurang dari seperlima dari total penyediaan energi.
Pemanfaatan EBT terbesar adalah untuk pembangkitan
listrik yang mencapai 42,43 juta SBM pada tahun 2013 atau
11% dari total penggunaan energi di pembangkitan listrik
dan terus meningkat sehingga mencapai 19% pada tahun
2025 (222 juta SBM) dan 21% pada tahun 2050 (873 juta
SBM).
Kebutuhan energi yang terus meningkat akan dipenuhi
dari impor energi berupa minyak mentah, BBM dan gas
karena keterbatasan sumber daya energi. Pada tahun 2030
dicapai keseimbangan antara kapasitas impor energi dan
kemampuan ekspor energi sehingga dapat dikatakan
Closing
91
2015 INDONESIA ENERGY OUTLOOK
gas is expected to begin in 2026. Gas import in the form of
LNG and CBM production will be supporting the future gas
demand if domestic gas production can not be increased.
Increasing import of crude and oil fuel caused fuel subsidy
granted from 1998 escalate each year and thus encourage
the implementation on control of subsidies and volume
of oil fuel for the past few years. Total energy subsidies in
the national budget 2014 reached 16% while on the revise
national buget 2015 it dropped to 7% in order to secure a
larger budget for infrastructure development and others.
Fuel volume control can be done with various policies such
as energy conservation and diversication. The policy can be
implemented through programs such as increasing use of
biofuels and gas for transportation sector, industrial sector,
and power generation. In the development of natural gas
utilization, construction of Floating Storage Regasication
Unit (FSRU) will be required in various regions in Indonesia.
FSRU is expected to play a role in the development of natural
gas infrastructure in Indonesia.
In BPPT-OEI 2015, issue of sustainable development is only
associated with environmental issues particularly GHG
emissions. GHG emissions will increase from 536 million
tonnes CO2e (2013) to 4,528 million tonnes of CO2e (2050)
for the baseline emission scenario, or will increase with
an average of 5.9% per year during the 37 years period.
As for mitigation emission scenario, the use of mitigation
technologies will reduce GHG emissions by 544 million
tonnes CO2e in 2050, or approximately 12% of baseline
emissions. Approximately 80% of reduction in greenhouse
gas emissions in 2050 will be contributed by power plants
and the rest is by the use of ecient technology.
sejak tahun 2030 Indonesia menjadi net importer energi.
Sedangkan net importer gas diprakirakan akan terjadi mulai
tahun 2026. Gas impor dalam bentuk LNG dan produksi
CBM akan menjadi penopang kebutuhan gas di masa
depan jika produksi gas domestik tidak dapat ditingkatkan.
Impor minyak mentah dan BBM yang makin meningkat ini
menyebabkan subsidi BBM yang diberikan mulai dari tahun
1998 makin membesar setiap tahunnya dan mendorong
dilaksanakan pengendalian subsidi dan volume BBM
untuk beberapa tahun belakangan ini. Bila pada tahun
2015 besaran subsidi energi pada APBN 2014 mencapai
16% maka pada APBN-P 2015 turun menjadi 7% sehingga
diperoleh anggaran yang lebih besar untuk pembangunan
infrastruktur dan lain-lain.
Pengendalian volume BBM dapat dilakukan dengan
berbagai kebijakan seperti konservasi dan diversikasi
energi. Kebijakan tersebut dapat diimplementasikan melalui
program seperti peningkatan pemanfaatan BBN dan
bahan bakar gas di sektor transportasi, sektor industri, dan
pembangkitan listrik. Dalam pengembangan pemanfaatan
gas bumi akan diperlukan pembangunan Floating Storage
Regasication Unit (FSRU) diberbagai wilayah di Indonesia.
FSRU diharapkan dapat berperan dalam pengembangan
infrastruktur gas bumi di Indonesia.
Dalam BPPT-OEI 2015, isu pembangunan berkelanjutan
hanya dikaitkan dengan isu lingkungan khususnya emisi
GRK. Emisi GRK meningkat dari 536 juta ton CO2e (2013)
menjadi 4.528 juta ton CO2e (2050) untuk skenario emisi
baseline atau rata-rata meningkat 5,9% per tahun selama
kurun waktu 37 tahun. Sedangkan untuk skenario emisi
mitigasi, pemanfaatan teknologi mitigasi akan menurunkan
emisi GRK sebesar 544 juta ton CO2e pada tahun 2050
atau sekitar 12% terhadap emisi baseline. Sekitar 80% dari
penurunan emisi GRK pada tahun 2050 disumbang oleh
pembangkit listrik dan sisanya dari pemanfaatan teknologi
esien.
Penutup
92
OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2015
Halaman kosong / blank page
93
2015 INDONESIA ENERGY OUTLOOK
Ana Rita Neves and Vıtor Leal (2011) Energy sustainability indicators for local energy planning: Review of current
practices and derivation of a new framework, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 14, Elsevier.
Bank Mandiri (2015) Pertambangan Batubara, Industry Update, Oce of Chief Economist, PT Bank Mandiri
(Persero), Vol. 6, Maret 2015.
Bappenas (2013) Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bekerja
sama dengan Badan Pusat Statistik dan United Nations Population Fund, Jakarta.
BP (2015a) BP Energy Outlook 2035: February 2015, BP p.l.c., London.
BP (2015b) BP Statistical Review of World Energy June 2015, BP p.l.c., London.
BPPT (2014) Outlook Energi Indonesia 2014, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jakarta.
BPS (2014) Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Tahun 1987-2013, Badan Pusat Statistik,
www.bps.go.id, Diakses 21-09-2015.
CDIEMR (2014) Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia 2014, Center for Data and Information
on Energy and Mineral Resources, Ministry of Energy and Mineral Resources, Jakarta.
DEN (2014) Outlook Energi Indonesia, Dewan Energi Nasional, Jakarta.
Ditjen Ketenagalistrikan (2013) Statistik Ketenagalistrikan 2013, Dirjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM,
Jakarta.
Ditjen Ketenagalistrikan (2014) Statistik Ketenagalistrikan 2014, Dirjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM,
Jakarta.
EPRI (2015) Assessment of Relative Benet/Impact, Electric Power Research Institute, sites.epri.com, Diakses 9
September 2015.
ExxonMobil (2015) The Outlook for Energy: A View to 2040, Exxon Mobil, Texas.
FSFM (2015) Global Trends in Renewable Energy Investment 2015, Frankfurt School of Finance & Management,
Frankfurt am Main.
IEA (2014) Energy Technology Perspectives 2014: Harnessing Electricity’s Potential, International Energy Agency,
Paris.
IMF (2015) IMF Commodity Price Forecast, March 2015, International Monetary Fund, www.imf.org, Diakses 8
Juni 2015.
IPCC (2006) 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Intergovernmental Panel on Climate
Change, Kanagawa.
IPCC (2013) Climate Change 2013: The Pysical Science Basis, Intergovernmental Panel on Climate Change, www.
ipcc.ch.
IRENA (2012) IRENA Handbook on Renewable Energy NAMAs for Policy Makers and Project Developers, The
International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi.
IRENA (2013) Renewable Power Generation Costs in 2012: An Overview, The International Renewable Energy
Agency, Abu Dhabi.
IRENA (2014) REmap 2030: A Renewable Energy Roadmap, The International Renewable Energy Agency, Abu
Dhabi.
Kable (2015) Coal Giants: the world’s biggest coal producing countries, Kable Intelligence Limited., www.mining
technology.com, Diakses 12 September 2015.
DAFTAR PUSTAKA
REFERENCES
Daftar Pustaka
94
OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2015
Katadata (2014) Ancaman Krisis Minyak Bagi Pemerintah Baru, Business Insights, Katadata, Jakarta.
Kemenperin (2015) Peran Sektor Industri dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Kementerian
Perindustrian, www.kemenperin.go.id, Diakses 25 September 2015.
Kemenperin (2015) Tantangan Pemanfaatan Gas Bumi Nasional: Optimasi dan Nilai Tambah untuk Industri,
Dipresentasikan dalam FGD Hasil Kajian Pusat Studi Energi UGM, Jakarta.
KESDM (2015) Renstra KESDM 2015-2019, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta.
Knoema (2015) Coal Prices: Long Term Forecast to 2020, knoema.com. Diakses 8 Juni 2015.
Knoema (2015a) Crude Oil Price Forecast: Long Term 2015 to 2025, knoema.com. Diakses 14 September 2015.
KPPN/Bappenas (2014) Rancangan Teknokratik: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019,
Buku I, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
Jakarta.
LSE (2014) A Global Apollo Programme to Combat Climate Change, The London School of Economics and
Political Science.
ODA (2015) Bantuan terhadap Pembenahan Sistim Transportasi dan Jaringan Distribusi di Indonesia, Ocial
Development Assistance Japan, www.id.emb-japan.go.jp, Diakses 25 September 2015.
Oxford Economics (2010) Oil Price Outlook to 2030, Oxford Economics.
PLN (2014) Statistik PLN 2013, PT PLN (Persero), Jakarta.
PLN (2015) 35.000 MW untuk Indonesia, Leaet, PT PLN (Persero), Jakarta.
PLN (2015a) Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero) 2015-2024, PT PLN (Persero), Jakarta.
PLN (2015b) Statistik PLN 2014, PT PLN (Persero), Jakarta.
PT IP (2012) Laporan Statistik 2012, PT Indonesia Power, Jakarta.
Robert J. Lempert, Steven W. Popper, Steven C. Bankes (2003) Shaping the Next One Hundred Years: New Methods
for Quantitative, Long-Term Policy Analysis, RAND’s Publications, Santa Monica.
Safrezi Fitra (2015) Dilema Bisnis Bioenergi di Tengah Rendahnya Harga Minyak, Katadata News and Research,
katadata.co.id, Diakses 31 September 2015.
Setjen DPR (2015) Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2015 dan Kinerja Tahun 2014, Biro Analisa Anggaran
dan Pelaksanaan APBN-Setjen DPR RI, Jakarta.
Sidqi L.P. Suyitno (2015) Permasalahan dan Tantangan Ekonomi Indonesia Kedepan, FGD Penyusunan Buku
Outlook Energi Indonesia 2015, 19 Mei 2015, BPPT.
UP3KN (2015) Program Pembangunan 35.000 MW, Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan
Nasional, Kementerian ESDM, Mei 2015.
Vicka, P. (2015) Produksi Batubara Selama 2014 Turun 39 Juta Ton, MetroTVnews.com, Diakses 7 Januari 2015.
WCA (2015) Coal Facts 2014, World Coal Association, London, www.worldcoal.org, Diakses 12 September 2015.
World Bank (2014) Electric Power Consumption, The World Bank, www.worldbank.org, Diakses 21-09-2015.
World Bank (2015) Commodities Price Forecast, Released: July 20, 2015, The World Bank, www.worldbank.org,
Diakses 12-08-2015.
Yarianto S.B. Susilo (2014) Nuclear Power Plants to Support a Long Term Energy Security, Presentaed at ATOMEX
Asia 2014, 19 November 2014, Vietnam.
95
2015 INDONESIA ENERGY OUTLOOK
PHOTO CREDITS
“Cropped Human Hand Holding a City” by biopact.com
“Decreasing Price of Oil” by Krishna Arts /FreeDigitalPhotos.net
“Commute” by planetizen.com
A Small House On A White Background” by Jscreationzs /FreeDigitalPhotos.net
“Industry” by 0.s3.envato.com
“Construction” by cloudfront.net
“RoundBuildings” by everbluetraining.com
“Coal” by breakingenergy.com
“Renewable Energy” by howitworksdaily.com
“LNG” by asaintl.com
“Petroleum Drills” by oshoreenergytoday.com
“Electricity” by fs-unep-centre.org
“Electricity Pylons” by consumersresearch.org
“Wind Power Renewable Energy” by jhens.jhu.edu
“Nuclear and Green Even” by assets.inhabitat.com
“Sustainable” by eaei.lbl.gov
“Green-3” by blackquillandink.com
... Almost 90% of Indonesia's energy needs are supplied from fossil fuels, especially oil and coal (Anindhita et al., 2015;Imaduddin et al., 2014;Yudiartono et al., 2018). The release of Government Regulation Number 79 of 2014 about National Energy Policy, Indonesia will still depend on energy sources from coal to reach 30% minimum in 2030 and 25% minimum in 2050. ...
... The release of Government Regulation Number 79 of 2014 about National Energy Policy, Indonesia will still depend on energy sources from coal to reach 30% minimum in 2030 and 25% minimum in 2050. The fundamental policy is that coal has sufficient abundant reserves with lower usage levels (Reserve and Production ratio of coal is 500 years) while oil is only 16 years, and its price increases continually (Anindhita et al., 2015;Mardansyah, 2008;Yusuf, 2012). The data of the World Energy in the Statistical Review showed that the oil reserve and coal were 0.3 and 39,891 thousand million tons respectively in 2019 year. ...
Article
Full-text available
Coal bottom ash was included in Hazardous and Toxic Waste (LB3), which requires seriously manage not to warm the environment and humans health. LB3 management becomes an obligation for the industry which producing it and being a burden in itself due to the project of waste utilization often regarded as the high-cost investment projects or less profitable. This study aims to conduct an economic assessment of pilot-scale projects to reuse bottom ash to support the clean industry strategy. The study mixed coal bottom ash with biomass from municipalities solid waste (MSW), called bio-coal fuel. These raw materials were combined with a composition 60%:40% weight (bottom ash: biomass) to be briquette form by adding amylum as a binder. This study used the benefit-cost analysis approach to assess economic feasibility. Tree indicators used in this study were net benefit-cost ratio, payback period, and return on investment. These indicators provided the company policy to continue or stop this project. The finding study showed that the company got a payback period and the net benefit from the ninth year. The company also achieved a net B/C ratio was more than one, and ROI was 1.09 times in the ninth year. The other beneficiaries acquired by the company was included external costs, such as risks from commitment failure by third parties in coal waste management, costs rising risk of purchasing coal, and given a positive value for providing employment.
... The government seeks to meet increasing energy consumption with mixing energy from various sources. Indonesia's energy needs are almost 90% supplied from fossil fuels, especially oil and coal (Imaduddin et al., 2014;Anindhita et al., 2015;IEA 2017). The highest current fossil energy users are industrial sector (32.17%), and almost all textile industries located in Java have now converted to coal fuel (Sulistyowati, 2013). ...
... The development of coal production during the last 13 years (2003)(2004)(2005)(2006)(2007)(2008)(2009)(2010)(2011)(2012)(2013)(2014)(2015)(2016) shows a relatively rapid increase, with an average production increase of 11% per year (Haryadi and Suciyati, 2018) due to the ratio of reserves and production of coal (C/P) is for 500 years. It is higher than petroleum only 16 years into the future (Anindhita et al., 2015;Mardansyah, 2008;Sugiyono, 2002;Jusuf, 2012). Even the coal commodities account for 85 % of revenues from the mining sector (Anonymous, 2014, Ghofar et al., 2017. ...
Article
Full-text available
Aim: This paper aims to explain the added value increasing method of reject coal which has not utilized by the company. Methodology and Results: The method to increase added value in this study used the agglomeration process of briquettes form that changing composition by adding biomass. The biomass functions to minimize bottom ash produced from burning briquettes so that the briquettes burn entirely. Stages processes in this study consist of characterization, briquetting, physical test, and chemical test. Based on the analysis, reject coal still has a high calorific value of 5,929 cal/gr. Shapes and sizes that were not following needs of coal market or consumer due to reject coal to be a waste. Briquettes have been successfully produced and meet specification requirements based on applicable regulations in Indonesia. Besides physical properties, the briquette meet density requirements which are greater than or equal to 1 gr/cm3 and shatter index value is less than 0.5%. The gas emission test shows below threshold, which is CO 0-30 ppm, H2S 0-3.6 ppm, and NOx is not detected. After evaluation, it showed that by adding 30% biomass, ignition time could be decreased and remaining unburned briquettes or bottom ash was reduced as much as 68.68%. Conclusion, significance and impact study: The bio-coal briquettes is a strategic solution to environmental problems and alternative energy sources that are environmentally friendly, because CO and H2S emissions are still below the threshold, even for NOx not detected. Making Bio-coal briquettes as a solution to the utilization of reject coal mining waste to be used as an alternative energy source has been successfully carried out.
... Final energy consumption in Indonesia increased steadily from 778 million Barrel of Oil Equivalent in 2000 to 1,211 million BOE in 2013 or grew an average of 3.46% per year [2]. Particularly on the electricity side, it increased by an average of 7.1% per year, with a share of 14% in 2013, and increased to 18% in 2025, and 26% in 2050. ...
... Research on green software development has become an interesting issue since it has been carried out by several previous researchers, as shown in Table I below. This article presents a checklist guide and a word-based approach 2 Koçak, et al (2015) [9] This article aims to explore the correlation between software quality and energy efficiency. 3 Taina, J. (2011) [10] In this article, an approach is presented to analyze the carbon footprint of software. ...
... Characteristic data, BUMN Strategic Industry in the field of National Defense respondents from the questionnaire will be presented in descriptive statistics. The results of the questionnaire data and documentation study will be tested by PLS-SEM (Sugiyono, 2016). Interviews were conducted to support the results of the research from the questionnaire and study documentation. ...
Article
Full-text available
The Defense Industry shows a decrease so that some products are no longer produced due to the absence of orders. This condition questions the systems and business strategies used by the Defense Industry in facing global competition against the production of state defense equipment. BUMN Defense Industry as a state-owned strategic BUMN that is expected to be a beacon of the Indonesian military equipment industry and able to meet the needs of the country’s defense and security equipment so that Indonesia does not depend on foreign defense products. Innovation, Firm Performance is a strategic and integrated approach to deliver positive results in organizations by improving performance and developing the ability of teams and individuals. Managing people in an organizational context means managing people in order to produce optimal performance for the organization, so it becomes a concept of firm performance, organizational structure. The method of analysis is done through explanatory research, with PLS / SEM applications. The concepts and problems studied see the causality relationship, then explain the variables that cause the problem under study. The research sample of 92 State Defense Strategic Industry BUMNs. Corporate Entrepreneurship is always used by companies that have been operating long enough and in large companies. This entrepreneurship is generally used for the purpose of seeing the company’s profits. The results of this study Corporate Entrepreneurship have a positive effect on firm performance and are able to improve Innovation Managerial implications in this study are to provide information for relevant agencies to be able to maintain organizational culture by being positive in supporting the development of the Strategic BUMN of the State Defense Industry. Keywords: Corporate Entrepreneur, Organizational Culture, Innovation, Firm Performance
... The projected consumption we assume is considerably lower than the one that is accepted as the National Energy Policy target for 2050. The latter is located at 7000 kWh per capita per year ( Anindhita et al. 2015). The load curve for 2050 is designed as a scale-up of the load curve of 2014 (data courtesy of PT PLN) such that the annual demand reaches the modeled amount of 640 TWh. ...
Article
Full-text available
Currently, many countries try to satisfy their energy needs with an increasing usage of renewable resources. The general motivations, with varying weighting in the different countries, are ecological reasons, concerns about energy security, and economical considerations. A for now rather theoretical question, although interesting for opening a long-term perspective, is how an energy supply from exclusively renewable energy resources could look like. This question has to be answered individually for any specific energy supply system. The present paper has the objective to present and evaluate a scenario for an electricity supply only from renewable energy resources for the Java-Bali grid. After designing a load time series for the year 2050 for the Java-Bali grid, a scenario is developed how to cover the load with electricity from renewable energy resources alone. Assumptions about the usable energy sources are made as well as assumptions about the available power plant capacity or energy potential. A specific challenge is the fact that solar energy must be the main source in such a renewable-energy based system, which comes with the need for a large storage capacity to match the power supply at any time with the load. Several possibilities are presented how to bring down the storage capacity: the increment of the installed PV capacity, the usage of bioenergy for seasonal balancing, and the complementation of the proposed short-term storage with an additional long-term storage. The study shows some of the specific challenges that a gradual transformation of the current electricity supply system on Java and Bali into a renewable-energy-based one would face and gives some hints about how to cope with these challenges. Scenarios like the one designed in this study are an important tool for decision-makers who face the task to scrutinize the consequences of choosing between different development paths. Article History: Received: August 15th 2017; Received: October 18th 2017; Accepted: January 14th 2018; Available online How to Cite This Article: Günther, M., Ganal, I. and Bofinger, S. (2018) A 100% Renewable Electricity Scenario for the Java-Bali Grid. Int. Journal of Renewable Energy Development, 7(1), 13-22. https://doi.org/10.14710/ijred.7.1.13-22
... Setiap tahunnya konsumsi energi terus meningkat rata-rata 3.46 %. Penggunaan energi terbesar ada pada sektor industri (37,17 %), diikuti oleh sektor rumah tangga (29,43 %), transportasi (28,10 %), komersial (3,24 %), dan lainnya (2,04), energi ini berasal dari energi fosil dan energi terbarukan disebabkan tingginya pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 205 juta jiwa dengan peningkatan 1,66 % per tahun [1]. ...
Article
Full-text available
Some studies have been done on utilizing biomass from agriculture such as the leather and shell of rubber (Hevea brasiliensis) were not used optimally in Indonesia as an alternative energy which developed by making biobriquet to achieved the higher energy that could be used in the combustion process. In this study, the biobriquet was made of the leather and the shell of rubber by comparisson of the leather and shell were: 0%: 91%; 45.5%: 45.5%; 55%: 36%; 64%: 27%; 91%: 0%.Glyserin 9% for each percentage of biobriquet was used as adhesive material and the drying temperature of 110 C. This study aims to investigate the characteristics of biobriquet combustion which made of the leather and shell of rubber. The results shows that the biobriquet combustion process which made of 64% rubber leather and 27% rubber shell has a calorific value of 5313,923 Kal/gr. In 20 seconds of initial ignition, the combustion process shows the improvement such as increased concentrations of the flammable leather, bluish red fire.
... Setiap tahunnya konsumsi energi terus meningkat rata-rata 3.46 %. Penggunaan energi terbesar ada pada sektor industri (37,17 %), diikuti oleh sektor rumah tangga (29,43 %), transportasi (28,10 %), komersial (3,24 %), dan lainnya (2,04), energi ini berasal dari energi fosil dan energi terbarukan disebabkan tingginya pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 205 juta jiwa dengan peningkatan 1,66 % per tahun [1]. ...
Article
Full-text available
Some studies have been done on utilizing biomass from agriculture such as the leather and shell of rubber (Hevea brasiliensis) were not used optimally in Indonesia as an alternative energy which developed by making biobriquet to achieved the higher energy that could be used in the combustion process. In this study, the biobriquet was made of the leather and the shell of rubber by comparisson of the leather and shell were: 0%: 91%; 45.5%: 45.5%; 55%: 36%; 64%: 27%; 91%: 0%.Glyserin 9% for each percentage of biobriquet was used as adhesive material and the drying temperature of 110 C. This study aims to investigate the characteristics of biobriquet combustion which made of the leather and shell of rubber. The results shows that the biobriquet combustion process which made of 64% rubber leather and 27% rubber shell has a calorific value of 5313,923 Kal/gr. In 20 seconds of initial ignition, the combustion process shows the improvement such as increased concentrations of the flammable leather, bluish red fire.
Article
Full-text available
Provinsi Lampung merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia. Energi merupakan salah satu faktor sebuah negara atau daerah dapat berkembang. Energi dapat berupa listrik, minyak, dan lain lain. Penyediaan energi di masa depan merupakan faktor kunci menentukan kebijakan umum pada pemerintah.Pada penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan proyeksi penggunaan energi terbarukan sesuai dengan arah kebijakan energi nasional. Data yang digunakan adalah produk domestic regional bruto, konsumsi listrik, konsumsi bahan bakar minyak, dan indikator energi lainnya. Pada penelitian ini meggunakan LEAP untuk memodelkan dan memprediksi kebutuhan energi pada tahun 2025.
Book
Full-text available
Most futurists would agree that long term forecasts (35-200 years) are very difficult and many have been discouraged by the failure of the much-heralded Club of Rome Limits to Growth forecasts of the early 70s and the unexpected and sudden end of the Cold War in the early 90s. To celebrate the World's Columbian Exposition in Chicago in 1893 74 noted commentators from many fields were asked to predict what American life would be like in the 1990s. One commentator wrote that by the 1990s most businesses would communicate by means of electric transmissions while another suggested that rising productivity would result in a maximum three-hour workday. This contrast illustrates the central challenge of long term forecasting—any single description or model of the future is almost certain to prove wrong. However a diverse set of future visions may capture something important about the future that will actually transpire but we cannot identify the accurate scenarios at the time we make our forecast. This was the starting point for the Long Term Policy Analysis (LTPA) project of the RAND Pardee Center. The latter's mission is to develop methods to enhance the overall future quality and condition of human life by improving long-range global policy and forecasting methods. The RAND methods consider large ensembles (hundreds to millions) of scenarios; seek robust not optimal strategies; achieve robustness through adaptive strategies and design software and analytic methods for the interactive exploration of the multiplicity of plausible futures. The authors illustrate this approach in detail using the example of global sustainable development. The RAND approach differs from others first in use of computer software to generate many scenarios. Second, it does not seek optimal strategies to achieve somebody's long term expectations but rather near term strategies that are robust in the sense that they perform reasonably well compared to the alternatives across a wide range of plausible scenarios and value systems. Furthermore LTPA strategies must adapt or evolve over time in response to new information so as to shape options available to future generations.
Article
Tackling climate change is a growing concern of our society. Although action is needed at all levels of governance, local authorities play a key role in climate action. The creation of sustainable energy and climate action plans at the local level are recent trends that show increasing local commitment. During the last decade, several municipalities have started to develop plans, but surprisingly little systematic technical guidance has been provided to them. As part of an effort to develop tools to assist energy planning at the local level, this study addresses the role of indicators in energy planning. This paper aims to propose a framework of local energy sustainability indicators to be used both as an assessment and as an action-planning tool. A literature review of existing sets of sustainability indicators and the testing of the selected indicators with pilot municipalities has led to a framework composed by 18 indicators. The indicators proposed were developed by having into consideration, besides relevance, their potential use as decision criteria for identifying the most effective actions for local energy planning. The paper also investigates the presence of the proposed indicators in existing local sustainability assessment initiatives and energy and climate action plans as well as the purpose for which they were being used in the plans. The analysis of 10 local energy and climate action plans has revealed that local authorities are using indicators mostly for diagnosis purposes, paying less attention to monitoring. Using indicators as decision criteria to choose the actions to be included in the action plan is not yet a common practice. It was also found that only a small number of the indicators proposed in this paper were already considered in the action plans analysed.
Energy sustainability indicators for local energy planning: Review of current practices and derivation of a new framework Bank Mandiri (2015) Pertambangan Batubara, Industry Update
  • Vıtor Leal
Ana Rita Neves and Vıtor Leal (2011) Energy sustainability indicators for local energy planning: Review of current practices and derivation of a new framework, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 14, Elsevier. Bank Mandiri (2015) Pertambangan Batubara, Industry Update, Office of Chief Economist, PT Bank Mandiri (Persero), Vol. 6, Maret 2015.
Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik dan United Nations Population Fund
Bappenas (2013) Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik dan United Nations Population Fund, Jakarta.
BP Energy Outlook 2035
BP (2015a) BP Energy Outlook 2035: February 2015, BP p.l.c., London.
Outlook Energi Indonesia 2014, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BPPT (2014) Outlook Energi Indonesia 2014, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jakarta.
  • Ditjen Ketenagalistrikan
Ditjen Ketenagalistrikan (2013) Statistik Ketenagalistrikan 2013, Dirjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, Jakarta.