Article
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

Abstract

a new approach to the concept of Rule of Law, seen from a linguistic and comparative legal perspective

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

... Pada intinya hukum harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan (Asshidiqie, 2016). Namun, dalam proses penegakan hukum berdasarkan konsep negara hukum tidak selamanya harus dilakukan dengan menggunakan metode keadilan formal yang dilanjutkan tindakan formal legality karena dapat juga timbul suatu ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya (Termoshuizen, 2004). ...
Full-text available
Article
The Healthcare BPJS (BPJS-Kesehatan) is one of the Financial Services Institutions that is supervised by the Financial Services Authority (OJK). According to the OJK Regulation No. 1/POJK.07/2014 on Alternative Dispute Resolution Institution in Financial Services Sector, Financial Services Institution must be a member of the Alternative Dispute Resolution Institution in the fi nancial services sector. However, there is a difference in the dispute resolution mechanism in the National Health Insurance (JKN) program. The difference is related to the existence of the government’s role or intervention as the organizer of JKN. The method of the study was normative juridical with qualitative data analysis. The potential disputes in JKN from the complaints basis are caused by the existence of direct connections between the members (patients) and the BPJS-Kesehatan as well as connection between the members (patients) and the Health Facilities. Meanwhile, the disputes that are originated from the basis other than complaints occur because of the connection between Health Facilities and BPJS-Kesehatan as well as the connection between Health Facilities Association and BPJS-Kesehatan. This varied pattern of relationships needs to be accommodated in an independent institution to oversee the implementation of JKN in the fi eld such as the late payment on claims, diagnosis coding, independent participants who could not ascend the treatment class, cooperation agreement with BPJS-Kesehatan, and other issues. The existence of independent institutions is essential as a form of alternative dispute resolution system strengthening and minimizing the infl ux of the disputes to the court. The establishment of an independent institution that also functions as an arbiter in the JKN disputes needs to be reorganized to facilitate the government’s regulatory and supervisory functions. ABSTRAK BPJS Kesehatan merupakan salah satu Lembaga Jasa Keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan wajib menjadi anggota Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan. Namun terdapat perbedaan mekanisme penyelesaian sengketa dalam program JKN yaitu adanya peran atau intervensi negara sebagai penyelenggara JKN. Kajian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan analisis data secara kualitatif. Potensi sengketa dalam JKN yang bersumber pengaduan terjadi karena adanya hubungan antara Peserta dengan BPJS Kesehatan dan Peserta dengan fasilitas kesehatan. Sedangkan sengketa yang bersumber di luar pengaduan terjadi karena adanya hubungan antara fasilitas kesehatan dengan BPJS, dan asosiasi fasilitas kesehatan dengan BPJS Kesehatan. Pola hubungan yang beragam tersebut perlu diakomodasi dalam suatu lembaga yang independen untuk mengawasi pelaksanaan JKN di lapangan, seperti pembayaran klaim yang terlambat, pemberian kode diagnosa atau coding, peserta mandiri yang tidak bisa naik kelas perawatan, kontrak kerja sama dengan BPJS Kesehatan, dan masalah lainnya. Keberadaan lembaga independen adalah penting sekaligus sebagai bentuk penguatan sistem penyelesaian sengketa alternatif dan meminimalisir masuknya sengketa ke pengadilan. Pembentukan lembaga independen yang sekaligus berfungsi sebagai wasit dalam sengketa JKN perlu di tata ulang untuk memudahkan Pemerintah menjalankan tugas dalam fungsi pengaturan dan pengawasan.
Full-text available
Article
Divorce, even though it is permitted, is still an act that is not recommended in religion, especially Islam which considers divorce as "the most hated halal matter". In Islamic law, khulu 'is one way out of the domestic turmoil proposed by the wife to the husband. The purpose of this study was to find out and analyze the form of legal protection for the wife in filing khulu' and the relationship between khulu' provisions in marriage law based on the Compilation of Islamic Law related to Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The research method used is normative juridical research with a statutory approach. The results of this study indicate that the form of legal protection for the wife in submitting khulu' to her husband to divorce herself from the marriage bond is accompanied by the payment of 'iwadh, namely in the form of money or goods to the husband from the wife's side as a reward for the divorce.Keywords: Marriage; Divorce and Khulu' AbstrakPerceraian, meskipun diizinkan, namun tetaplah menjadi suatu perbuatan yang tidak dianjurkan dalam agama, terutama agama Islam yang menganggap perceraian sebagai “Perkara halal yang paling dibenci”. Dalam Hukum Islam khulu’ merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang diajukan oleh pihak istri kepada pihak suami. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pihak istri dalam pengajuan khulu’ dan hubungan ketentuan khulu’ dalam hukum perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangan-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi pihak istri dalam pengajuan khulu’ kepada suaminya untuk menceraikan dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai pembayaran ’iwadh, yaitu berupa uang atau barang kepada suami dari pihak istri sebagai imbalan penjatuhan talaknya.
Full-text available
Conference Paper
ABSTRAK Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Bahkan banyak kalangan menyatakan bahwa sebagian masyarakat bangsa Indonesia hampir melupakan jati dirinya yang esensinya adalah Pancasila. Hal tersebut menunjukkan bahwa di era reformasi ditandai dengan dilakukanya reformasi politik dan reformasi konstitusi, secara teoritis suatu konstitusi dapat diubah dalam rangka penyempurnaan. Upaya penyempurnaan atas kekurangan yang terdapat dalam suatu konstitusi, dapat dilakukan melalui formal amandement, constitutional convention taupun yudicial interpretation. Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui implementasi nilai pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan peran lembaga Negara dalam mengaktualisasikan nilai pancasila berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia. Konsep nilai Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu (1) terjalinnya hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara; (2) penyelesaian sengketa secara musyawarah, sedangkan peradilan merupakan sarana terakhir; dan (3) hak-hak asasi manusia yang tidak hanya menekankan hak atau kewajiban, tetapi terjalinnya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sedangkan peran lembaga Negara dalam mengaktualisasikan nilai pancasila berdasarkan system ketatanegaraan Indonesia untuk menegakkan UUD 1945 dengan melakukan judicial review atas UU yang bertentangan terhadap UUD 1945 maupun dalam melakukan kewenangan lainnya sebagai pengawal politik hukum nasional, pengawal konstitusi dan sebagai penafsir tunggal pasal-pasal UUD 1945 demi tegaknya hukum dan keadilan. Kata Kunci: Pancasila, Sistem Ketatanegaraan Indonesia PENDAHULUAN Kekinian Pancasila telah memasuki sebuah dimensi kritis. Sebuah dimensi di mana kita lupa akan kekuatan "magis" apa yang dimiliki Pancasila. Disadari ataupun tidak, kekuatan ini dapat merangkul konsepsi demokrasi yang mulai diterapkan oleh Republik Indonesia. Penerapan sistem demokrasi di Republik Indonesia merupakan sebuah cerminan kemajemukkan semua golongan untuk menyerukan hidup berdampingan satu sama lain tanpa adanya diskriminasi ras maupun golongan (Ehrenhalt,2006). Dimensi kritis yang dimaksud adalah masyarakat Indonesia lupa dengan nilai-nilai pancasila yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga masyarakat sekarang megalami kehilangan arah dalam memajukan bengsa dan negara terutama mengamalkan nilai demokrasi. Sementara Widisuseno (2014) menyatakan Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan,
Full-text available
Article
Delegation means delegation of authority to make Law and Regulations. Article 246 paragraph (1) of Act No. 23 of 2014 on Regional Government stipulates that “to implement the Regional Regulation or over the power of Law and Regulations, the Head of Region shall pass the Head of Region Regulation.” The words "implement" and "over the power" which contains ambiguity of command cause philosophical problem related to the validity value. It becomes a sociological problem if such delegation cannot predict the dynamics of society. Furthermore, it becomes a juridical problem due to the existence of vague norm which creates multi interpretation which could potentially miss the aim of delegation of regulation. Specifically, this article has specific aims to examine philosophically concerning the need for delegations of authority to regulate, examine and find the direction of regulation in the delegation of regulation to governor regulation in ensuring utility and justice. This is a normative legal research with literature study which employs statute, philosophy, theories, conceptual and contextual approaches. The study so that with regard to the philosophical basis, delegation of regulation to Governor Regulation is needed to formulate technical and detail norms, the urgent factor contained herein as well as brief discussion and The direction of regulation to the Governor Regulation in the Regional Government Act to implement Regional Regulation or over the power of law and regulations. Such direction is based on command from the higher law and regulations, or established based on delegation.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.