• Home
  • Pan Mohamad Faiz
Pan Mohamad Faiz

Pan Mohamad Faiz
Constitutional Court of Indonesia · Center for Research and Case Analysis

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Constitutional Law

About

23
Publications
93,413
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
101
Citations

Publications

Publications (23)
Article
Full-text available
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 bertanggal 23 Juli 2018 menjadi salah satu putusan penting bagi desain lembaga perwakilan di Indonesia. Dalam Putusan tersebut, MK menyatakan bahwa pengurus partai politik dilarang menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Namun, tindak lanjut dari Putusan ini memicu polemik ketatanegaraan...
Article
Full-text available
This article aims to examine several important decisions related to the dissolution of political parties decided by the international human rights courts. It aims to conclude that there are general guidelines on political party dissolution established by the European Court of Human Rights (ECtHR) and uses sources obtained from relevant case studies...
Conference Paper
Full-text available
Artikel ini bertujuan untuk merumuskan kriteria pengecualian terhadap penerapan ambang batas pengajuan permohonan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Kajian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menitikberatkan pada pendekatan studi kasus terhadap enam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil Pilkada yang terjadi di...
Article
Full-text available
Penyempurnaan sistem hukum dan konstitusi merupakan prasyarat untuk membangun negara demokrasi konstitusional di Indonesia. Dalam cabang kekuasan kehakiman, salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut terkait dengan adanya gagasan pembentukan mekanisme pertanyaan konstitusional (constitusional question). Istilah constitutional question merujuk pad...
Chapter
Full-text available
Pada pertengahan Agustus 2018, Maria Farida Indrati, Hakim Konstitusi perempuan pertama dan satu-satunya telah menyelesaikan masa jabatannya. Hakim Maria mengemban amanah sebagai hakim konstitusi untuk dua periode sejak 2008 silam. Tidak hanya menyumbangkan kontribusi besar terhadap ribuan putusan yang telah dikeluarkan Mahkamah Konstitusi, Hakim M...
Chapter
Full-text available
Tulisan ini membahas mengenai perubahan politik hukum penggujian peraturan daerah di Indonesia setelah dijatuhkannya Putusan Mahkamah Konstitusi beserta implikasinya. Mahkamah Konstitusi menjatuhkan dua Putusan yang mencabut wewenang Mendagri dan Gubernur untuk membatalkan Peraturan Daerah di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi, yakni Putusan Nomor...
Article
Full-text available
Proses pemakzulan atau pemberhentian Presiden menurut UUD 1945 melibatkan secara aktif tiga lembaga negara berbeda, yaitu DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Proses akhir dari pemberhentian Presiden bukanlah di tangan Mahkamah Konstitusi, namun terletak pada sidang istimewa MPR yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Dengan demikian, anggota...
Conference Paper
Full-text available
Indonesian Abstract : Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang. Pihak yang berhak mengajukan permohonan dalam perkara pengujian undang-undang tersebut terdiri dari perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat,...
Article
Full-text available
Artikel ini membahas peran Mahkamah Konstitusi dalam memperkuat prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, khususnya prinsip Pemilu yang teratur, bebas, dan adil (regular, free and fair elections). Analisis dilakukan terhadap putusan-putusan monumental (landmark decisions) dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang yang dikeluarkan oleh Mahkamah...
Article
Full-text available
Indonesian Abstract: Artikel ini membahas peran Mahkamah Konstitusi dalam memperkuat prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, khususnya prinsip Pemilu yang teratur, bebas, dan adil (regular, free and fair elections). Analisis dilakukan terhadap putusan-putusan monumental (landmark decisions) dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang yang dike...
Article
Full-text available
Ideologi merupakan pijakan dan arahan cita-cita luhur yang terbangun dari sistem nilai-nilai idealistik. Dalam kehidupan sosial, kehadiran ideologi tidak bisa dinafikan, tetapi mengingat bahwa ideologi sering diselewengkan, diantaranya untuk mengejar kekuasaan dan mempertahankan status quo, maka pekerjaan yang mesti dilakukan adalah menjaga kemurni...
Article
Full-text available
Nowadays there is a tendency in many countries to protect the environment by incorporating general principles of environment into a state or a regional constitution. This article aims to examine the extent to which environmental protection can be provided through the adoption of those constitutional norms. This study was conducted using a qualitati...
Article
Full-text available
The judicial appointment process is one of essential elements for maintaining judicial independence and public confidence of a court. This article analyses the practices of judicial appointment process exercised by three different main state institutions in selecting constitutional justice in Indonesia where the mechanism and process for selecting...
Article
Full-text available
The judicial appointment process is one of essential elements for maintaining judicial independence and public confidence of a court. This article analyses the practices of judicial appointment process exercised by three different main state institutions in selecting constitutional justice in Indonesia where the mechanism and process for selecting...
Article
Full-text available
A transformative amendment of the 1945 Constitution established a separate judicial institution called the Constitutional Court. This institution is believed to serve a strategic role within Indonesia’s plural legal system particularly in the area of constitutional review and constitutional rights protection. However, the performance of the Constit...
Article
Full-text available
One of important mechanisms considered effective to protect civil and political rights of the citizens in Indonesia is constitutional review. This mechanism was created after the constitutional reform by establishing the new Constitutional Court in 2003 as an independent and separate court from the Supreme Court. This article examines the developme...
Article
Full-text available
Indonesian Abstract: Perubahan transformatif terhadap Undang-Undang Dasar 1945 telah membentuk suatu institusi pengadilan yang dikenal dengan Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini dipercaya dalam menjalankan peran yang strategis dalam sistem pluralisme hukum Indonesia, khususnya di ranah pengujian konstitusionalitas undang-undang dan perlindungan hak ko...
Article
Full-text available
Indonesia implements dualism of judicial review system because there are two different judicial institutions that are granted the authority to review laws and regulations, namely the Constitutional Court and the Supreme Court. This research aims to analyse the problems caused by the dualism of judicial review system. It found two main legal problem...
Article
Full-text available
A jurisdiction of the Indonesian Constitutional Court concerning constitutional adjudication is only limited to review the constitutionality of national law. There is no mechanism for challenging any decision or action made by public authorities that violate fundamental rights enshrined in the Indonesian Constitution. This article argues that const...
Article
Full-text available
The political reform in Indonesia started in 1998 when President Soeharto was forced to resign from his presidential office after 32 years in power. This momentum has transformed Indonesian political culture from an authoritarian state to the third largest democracy in the world after India and United States. It also led to Indonesian constitutiona...
Article
Full-text available
Indonesian Abstract: Ketika berbicara tentang konsep keadilan, tentunya para pakar ilmu filsafat, hukum, ekonomi, dan politik di seluruh belahan dunia, tidak akan melewati pelbagai teori yang dikemukakan oleh John Rawls. Melalui karya-karyanya, seperti A Theory of Justice, Political Liberalism, dan The Law of Peoples, Rawls dikenal sebagai salah se...

Network

Cited By