Darto Miradhia

Universitas Padjadjaran | UNPAD · Department of State Administration

Kelompok 1 Andi Esya Azisyah Fausyi (170110220007), Anindita Lutfia Taufik (170110220003), Nada Simphony (170110239032), Puspa Andini (170110239002), Rhabila (170110239035)

Abstrak Penegakan hukum di Indonesia pada saat ini merupakan hal yang cukup menjadi bahasan yang penting. Kesejahteraan sebuah negara dipengaruhi oleh adanya penegakan hukum yang kuat dan bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena apa saja yang membuat turunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegakan hukum dan ba...

Era digital yang terus berkembang dengan cepat, peran teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari semakin tidak dapat dihindari. Teknologi informasi telah meresap ke dalam hampir setiap aspek kehidupan kita, membentuk cara kita berinteraksi, bekerja, dan bahkan memahami dunia hukum. Di tengah arus informasi yang melimpah di dunia digital dan da...

ABSTRAK Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah sebuah konsep perencanaan pembangunan nasional yang berdasarkan pada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara. GBHN merupakan haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpa...

ABSTRAK Sebelum adanya serangkaian amandemen konstitusi yang memengaruhi struktur lembaga negara, Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang didasarkan pada UUD 1945. Sistem Pemerintahan Sebelum adanya amandemen konstitusi di Indonesia, struktur lembaga negara didasarkan pada sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem ini, presiden memiliki we...

ABSTRAK Demokrasi adalah keadaan negara dengan sistem pemerintah yang mengakui kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Tujuan dari demokrasi adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dengan konsep yang mengedepankan keadilan, kejujur...

Jurnal ini mengulas tentang Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Pembangunan Hukum di Indonesia. Pemerintah dan juga Masyarakat memiliki peran yang besar dalam terciptanya pembangunan hukum. Kerja sama harus dilakukan dalam menciptakan kenyamananan serta kemajuan dalam bidang hukum. Tujuan dari penulisan jurnal ini untuk mengetahui mengenai bagaim...

KELOMPOK 4 :RPD DKI JAKARTA 2023 - 2026 Dilla Putri Ayuningtyas 170110239133 Dinda Amirah Amirudin 170110239079 Annisa Salma Desyana 170110220024 Dafa Muhammad Zaki 170110239130 Saeful Hidayat Renanda 170110220061

Tugas Analisis RPJMD Daerah Kota Bekasi. Kota Bekasi memiliki banyak sekali masalah dalam beberapa aspek seperti halnya Pengelolaan Tempat dan Perencanaan Tata Ruang Daerah serta Pemberdayaan dan Peningkatan kualitas lingkungan hidup. Anggota Kelompok: - A.Sri Unga Ulandari - Iqlima Syifa Kapadya - Ni Komang Liliana Pradha Kumala - Hanna Attaya...

Imas Walina (170110220056-Universitas Padjajaran) Faizah Salwa A (170110220008-Universitas Padjajaran) M.Fachrizal Tirmidzi (170110239006-Universitas Hasanuddin) Marziah (170110239029-Universitas Al Muslim) Putri Maharani (17011023-Universitas Brawijaya)

CHINTYA RUTH APRILYA MARBUN (170110220072) UNIVERSITAS PADJADJARAN AHMAD HAIKAL (170110220022) UNIVERSITAS PADJADJARAN DIFA AL HUMAIRA PARINDURI (170110239051) UNIVERSITAS SUMATERA UTARA ANDRE SUSANTO (270110239017) POLITEKNIK NEGER BENGALIS WIDYA YUNITA ANISAH (170110239033) UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Analisis RPJMD Kabupaten Gresik dengan menentukan most significant development problems. analisis dilakukan oleh kelompok 13 mata kuliah manajemen pembangunan dengan anggota : 1.Syahrul Kurniawan Putra (170110239145) - Universitas Brawijaya 2. Marsya Andira (170110220044) - Universitas Padjadjaran 3. Dewi Khairani ( 170110239031) - Universitas Suma...

Analisis RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan dengan menentukan most significant development problems. Oleh kelompok 12 mata kuliah Manajemen Pembangunan dengan anggota : 1. Agripina Maheswari 170110239146 (Universitas Brawijaya) 2. Suci Rahmazari 170110239020 (Universitas Negri Padang) 3. Aulya Rahmawati 170110239131 (Universitas Brawijaya) 4. Indri...

RPJMD Kota Makassar Mengenai Isu Revolusi SDM (Kurangnya SDM yang Memadai Bidang Industri & Tidak Bersertifikasi)

KELOMPOK 1 Andi Esya 170110220007 Syafira Lutfiany 170110220025 M. Dewa 170110239142 Noviyanti Yulian Ayzan Auni

Revisi Tugas Poster Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung

Revisi Tugas Poster Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung

Poster ini merupakan tugas untuk memenuhi nilai Mata Kuliah Manajemen Pembangunan. Poster ini menjelaskan terkait Isu-isu pembangunan disetiap daerah. Poster ini disusun oleh: 1. Nadhif alghifari (Univ. Padjadjaran) 170110220021 2. Muhammad Ihsan Maulana (Univ. Padjadjaran) 170110220047 3. Serena Desy Brezki (Univ. Negeri Padang) 170110239018 4. Ze...

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 Kelompok 15

Kelompok 16 Manajemen Pembangunan Universitas Padjadjaran

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan pedoman pembangunan daerah bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita masyarakat tiap kota/kabupaten yang sesuai dengan visi, misi, dan program pembangunan daerahnya masing-masing sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan dapat bersifat sinergis, kolaboratif,...

Tugas Pertemuan Pertama Manajemen Pembangunan : Review RPJMD Tiap Daerah

Anggota Kelompok 2 Imas Walina (170110220056), Universitas Padjadjaran Faizah Salwa A(170110220008), Universitas Padjadjaran M Fachrizal Tirmidzi (170110239006), Universitas Hasanuddin Marziah ( 170110239029), Universitas Al-Muslim Putri Maharani (170110239136), Universitas Brawijaya

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan pedoman pembangunan daerah bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita masyarakat tiap kota/kabupaten yang sesuai dengan visi, misi, dan program pembangunan daerahnya masing-masing sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan dapat bersifat sinergis, kolaboratif,...

Perbandingan RPJMD Kelompok 12 Manajemen Pembangunan Universitas Padjajaran 1. Indria Maudina ( Kabupaten Bandung) 170110220053 Universitas Padjajaran 2. Abigael Br Bangun (Kota Medan) 170110239034 Universitas Medan Area 3. Suci rahmazari(Kabupaten Sumbar,pesisir selatan) 170110239020 Universitas Negri Padang 4. Agripina (Kabupaten Sidoarjo), 1701...

Poster ini merupakan tugas untuk memenuhi nilai Mata Kuliah Manajemen Pembangunan. Poster ini menjelaskan terkait Isu-isu pembangunan disetiap daerah. Poster ini disusun oleh: 1. Nadhif alghifari (Univ. Padjadjaran) 170110220021 2. Muhammad Ihsan Maulana (Univ. Padjadjaran) 170110220047 3. Serena Desy Brezki (Univ. Negeri Padang) 170110239018 4. Ze...

KELOMPOK 1 Andi Esya 170110220007 Syafira Lutfiany 170110220025 M. Dewa 170110239142 Noviyanti Yulian Ayzan Auni

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, atau RPJMD, adalah sebuah dokumen strategis yang disusun oleh pemerintah daerah untuk menggambarkan visi, misi, serta prioritas pembangunan dalam jangka waktu menengah, biasanya berdurasi 5 tahun. Dokumen ini merupakan panduan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan...

Perbandingan Kebijakan RPJMD Kelompok 7 Manajemen Pembangunan

Anggota Kelompok 11 170110220072 - Chintya Ruth Aprilya Marbun (Universitas Padjadjaran) 170110220022 - Ahmad Haikal (Universitas Padjadjaran) 170110239051 - Difa Al Humaira Parinduri (Universitas Sumatera Utara) 270110239017 - Andre Susanto (Politeknik Negeri Bengkalis) 170110239033 - Widya Yunita Anisah (Universitas Negeri Padang)

Tugas Poster Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kelompok 15 Mata Kuliah Manajemen Pembangunan

ABSTRAK Pandemi Covid-19 memberikan dampak permasalahan yang serius terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. Upaya pemerintah untuk menekan kemiskinan dan pengangguran adalah dengan diterbitkan bantuan sosial berupa Program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, mau...

Pembangunan daerah merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan karena memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pembangunan daerah tidak akan bisa tercapai tanpa adanya partisipasi dari masyarakat. Sebelum melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang juga melibatkan partisipasi dar...

Perencanaan pembangunan melibatkan interaksi antara aktor-aktor politik dan proses politik yang kompleks. Proses politik dalam perencanaan pembangunan nasional membutuhkan pendekatan politik dalam pelaksanaannya. Proses politik perencanaan pembangunan nasional melibatkan pengaruh kekuasaan, kepentingan politik, dan dinamika politik. Dinamika politi...

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan sejauh mana partisipasi masyarakat telah dilakukan dalam perencanaan pembangunan IKN. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pem...

Pembangunan daerah merupakan sebuah sarana yang bertujuan untuk meningkatkan kemajuan daerah dalam suatu negara pada berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Sasaran utama dari pembangunan adalah masyarakat sehingga semestinya masyarakat ikut terlibat dalam segala prosesnya. Akan tetapi, sasaran tersebut kerap dilupakan dan pembangunan...

Indonesia sebagai suatu negara tentunya mempunyai unsur pemerintah untuk membantu dalam pencapaian tujuannya. Indonesia menerapkan Trias Politica, yaitu pembagian menjadi tiga kekuasaan, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh MPR, DPR, dan DPRD; kekuasaan eksekutif dipegang oleh presid...

This research, which discusses the political process in regional development planning in DIY, discusses what political processes exist and how they affect them. Planning that involves many stakeholders requires a basis and dynamics without losing the uniqueness of culture and traditions. This study uses a descriptive qualitative method using second...

ABSTRAK Kereta api cepat merupakan sarana transportasi yang sangat cepat dan efisien dengan kecepatan lebih dari 350 km/jam. Perjalanan kereta cepat Jakarta-Bandung memiliki prediksi waktu 36-45 menit untuk menempuh perjalanan (dephub.go.id). Di Indonesia, kereta ekspres ini dibangun oleh PT KCIC dengan dukungan empat perusahaan Indonesia dan lima...

Tugas Poster Manajemen Pembangunan Pariwisata setelah pandemi COVID-19 Kelompok 2 kelas A Administrasi Publik Fisip UNPAD

Pembangunan Bidang Hukum dan Permasalahannya_Studi Kasus Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial dalam RKUHP

Indonesia merupakan negara berbentuk archipelago yang terdiri atas 17.000 pulau dan hampir 280 juta penduduk. Hal ini menjadikan Indonesia negara yang kaya akan keberagaman dan perbedaan yang terdiri atas budaya, etnis, hingga kepercayaan dan agama. Dalam sejarah panjang yang Indonesia miliki, saat ini Indonesia menghadapi tantangan besar dalam men...

Kelompok Dua Puluh (G20) merupakan forum kerjasama ekonomi internasional yang sangat penting dalam membentuk dan memperkuat arsitektur dan tata kelola global pada semua masalah ekonomi utama internasional. Adapun 3 topik besar Presidensi G20 di Indonesia, yaitu Penguatan arsitektur kesehatan global dalam rangka kerja sama multilateral, Pembangunan...

Poster ini menjelaskan sejarah singkat Pilkada, kekurangan dan kelebihannya, serta keterkaitannya dengan pembangunan daerah.

Poster ini membahasa tentang Program Pembangunan Desa melalui pemberdayaan masyarakat desa melalui penyuluhan pembuatan olahan makanan dan penjualan online.

Artikel ini menjelasakan tentang sejarah pilkada, kekurangan dan kelebihannya. Serta memaparkan kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan pilkada langsung. Lalu menjelaskan keterkaitannya dengan pembangunan daerah.

ABSTRAK Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur penting yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan negara dalam menghadapi tekanan arus globalisasi. Kondisi seperti saat ini mengharuskan setiap negara untuk mengkoordinasikan seluruh sumber daya manusia sebagai kekuatan pertahanan. Jumlah SDM Indonesia yang melimpah dapat dimanfaatkan sebagai ke...

Sumber daya manusia adalah individu yang menjadi penggerak pada suatu organisasi maupun penggerak dalam pembangunan bangsa yang memiliki fungsi sebagai aset dan untuk dikembangkan kemampuannya. Oleh karena itu, sumber daya manusia sangat penting dalam upaya mewujudkan tujuan bangsa. Program-program pembangunan dikembangkan untuk daerah-daerah terti...

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau BLT-DD merupakan salah satu respon dari pemerintah pada saat pandemi covid-19 sebagai salah satu solusi untuk meminimalisir dampak pandemi yang ada di masyarakat terkhususnya bagi warga yang kurang mampu dan belum menerima bantuan dari pusat. Yang menjadi permasalahan dari BLT-DD ini ketika Badan Pemeriksa Keua...

Tahun 2020 dapat dikatakan sebagai masa kelam dunia. Perubahan pola kehidupan di masyarakat berubah secara drastis akibat kehadirannya, salah satunya Kota Sumedang. Sektor ekonomi sangat terhambat. Pada saat pandemi, terjadi setidaknya 72.983 tenaga kerja yang terkena PHK karena ketidakmampuan perusahaan dalam bertahan di masa pandemi (Kemnaker, 20...

Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai macam keragaman sosial, budaya, agama, etnis, dan lain sebagainya. Keberagaman tersebut menjadi sebuah tantangan yang dapat memberikan ancaman terhadap keutuhan bangsa Indonesia terutama dalam pembangunan nasional. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan berbasis pendekatan deskriptif menjadi ga...

Kelompok 9 Kelas A - Administrasi Publik Angkatan 2021 - Poster Pembangunan Sektor Pendidikan dan Permasalahannya

Badan Legislasi DPR RI mengusulkan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang menimbulkan permasalahan mengenai kedudukan pancasila. RUU HIP memiliki naskah akademik yang belum jelas dan urgensi yang dijelaskan belum tepat, ditambah saat itu terjadi situasi krisis Covid-19 di Indonesia. RUU HIP memiliki 60 Pasal di dalamnya, t...

Pembungkaman kebebasan berpendapat, tingkat inflasi yang tinggi, kekuatan politik yang hanya didominasi oleh partai tertentu, dan KKN yang merajalela menjadi titik awal keresahan rakyat Indonesia saat Order Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Kekuasaan otoritarian dan ekonomi yang melemah menjadi sumbu demonstrasi untuk menuntut turunnya...

ABSTRAK Diskresi mengacu pada kewenangan untuk bertindak atau membuat keputusan sesuai dengan penilaian sendiri. Di Indonesia diskresi diatur dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-undang no. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan diskresi sebagai suatu tindakan atau keputusan yang dibentuk oleh seorang pejabat pemerintah dalam menye...

Kesadaran hukum menjadi nilai yang dimiliki individu maupun kelompok dalam mematuhi peraturan yang ada. Indonesia sebagai negara hukum tentunya membutuhkan masyarakat yang taat akan hukum. Semakin berkurangnya perilaku dan kegiatan yang melanggar hukum mengartikan kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat di dalam suatu negara tersebut tinggi. Lanta...

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Olehkarena itu, dalam negara Indonesia hukum dan masyarakat adalah 2 entitas yang salingberdampingan. Tanpa adanya hukum, kondisi sosial di masyarakat akan kacau, hingga dapatmenuju kehancuran. Sebaliknya, hukum juga membutuhkan masyarakat, karena tanpamasyarakat, hu...

Abstrak Suatu negara dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila di suatu negara tersebut terdapat suatu wilayah atau daerah teritorial yang sah, yang mana di dalamnya terdapat suatu pemerintahan yang sah diakui dan berdaulat, serta diberikan kekuasaan yang sah untuk mengatur para rakyatnya. Undang-undang dasar merupakan desain utama negara untuk...

The GBHN document itself was first stipulated by President Soekarno through Presidential Decree No. 1 of 1960 concerning the Outlines of the State Policy. One of the considerations in establishing this GBHN is the need for certain and clear directions and guidelines to "launch the continuation of our revolution in the realization of guided democrac...

Corruption is a crime that becomes an obstacle to the development of the life of nation and state, especially in the attempt to reach national development. Corruption greatly affects the economy and the development of society, and therefore must be eradicated with a structured system and rules. In Indonesia, the handling of corruption cases is carr...

ABSTRAK Pancasila sebagai konstitusi negara Indonesia yang sah, telah dibentuk sejak zaman awal kemerdekaan oleh para bapak penemu yang kita banggakan hingga sekarang ini. Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi yang memayungi banyak bentuk aktivitas kenegaraan Indonesia tercinta kita. Sudah sepatutnya segala pembentukan hukum dan aktivitas yang...

ABSTRAK Artikel ini membahas tentang penyelesaian terkait dengan adanya perkara terkait dengan kewenangan antarlembaga. Dalam penyelesaiannya, terdapat 2 hal penting untuk perlu dikaji, yakni konsep dan kewenangan konstitusional. Untuk memahami lembaga negara ini, pertama-tama perlu dibentuk berdasar pada keputusan presiden, undang-undang, dan kons...

This thesis describes how the Village Community Development Strategy through the Inland Fishery Program in the Sepakat Bersatu Kesamacat Village, Rimbo Ilir, Tebo Regency. The background of writing this thesis is the occurrence of a mismatch between facilities and good resources with results that continue to decline. This is also supported by the f...

Openness of public information has an important role in realizing good governance, giving people rights to know the activities carried out by the government, providing a supervisory function, and a form of democracy. However, in its implementation there are still some problems by the the Information Communications and Statistics Office of West Band...

This study was conducted to identify the effectiveness of the Transjakarta Cares service program for persons with disabilities in DKI Jakarta to be able to determine the extent to which the Transjakarta Cares service program is able to provide the needs according to the wishes of persons with disabilities. In this study, the author uses the theory...

Penulisan ini merupakan hasil penelitian penulis yang membahas tentang Implementasi Progran E-samsat di Jawa Barat. Latar belakang penelitian ini adalah melihat pelayanan public merupakan isu yang sangat strategis karena menjadi ajang interaksi antara masyarakat dan pemerintah. Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka memen...

Penelitian ini menjelaskan mengenai kesiapan sumber daya manusia dalam penerapan sistem knowledge management di Bappeda Provinsi DKI Jakarta, dilatarbelakangi oleh diperlukannya perubahan cara berfikir dan bertindak dari sumber daya manusia untuk dapat mengelola aset intelektual organisasi menggunakan sistem teknologi informasi secara optimal. Namu...