Sawala Jurnal Administrasi Negara

The spread of COVID-19 has an impact on various aspects of life, not only material losses but has claimed many millions of lives. Each country has made various policies in tackling and further outbreaks of the virus. The government has issued policies related to health protocols to solutions by vaccinating the entire community, but after vaccination many people ignore health protocols. This study is a descriptive study with the aim of describing people's tasikmalaya city behavior after vaccination and viewed from a policy perspective on health protocols. Based on research, it shows that people who have vaccinated both stages one and two, pay less attention to health protocols, especially in using masks, as well as the increasing number of people's activities that ignore health protocols, coupled with weak supervision from each Regional Government with the Covid-19 task force so that the community is more lax to carry out various activities without paying attention to the applicable provisions

Ditengah mewabahnya pandemi Covid-19 yang mewajibkan masyarakat selalu menjaga jarak membuat pemerintah khususnya lembaga pemberi pelayanan publik membuat onovasi-inovasi kebijakan di tengah pandemi. Pelayanan publik berbasis online kemudian hadir sebagai solusi dari pelayanan publik yang tetap harus dilakukan ditengah terjadinya pandemi covid-19. Begitupun dengan DISDUKCAPIL Kab. Sukabumi yang membuat inovasi pelayanan online yaitu SIMPELIN (Sistem Pelayanan Online). Dalam pengimplementasiannya, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam SIMPELIN yaitu masih banyak masyarakat yang belum mengerti cara penggunaan berbasis online, masih kurang sempurnanya SIMPELIN dalam melakukan pelayanan publik, terjadinya sistem yang error dan jaringan yang tidak stabil. Tujuan dari penelitian ini yaitu peneliti ingin mengetahui bagaimana efektivitas penerapan pelayanan publik berbasis e-government dengan menggunakan Simpelin di DISDUKCAPIL Kab. Sukabumi dengan menggunakan tolak ukur teori efektivitas menurut Gibson Ivancevich Donnelly (2003). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Dengan metode ini penulis memperoleh hasil bahwa pelayanan SIMPELIN sudah berjalan efektif jika di tinjau dari teori Gibson Ivancevich Donnelly (2003), yaitu produksi, efisiensi, kepuasan, keadaptasian dan pengembangan inovasi.

Permasalahan seperti masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, dan proporsi penerimaan zakat yang tidak seimbang antara masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan beberapa factor belum optimalnya pencapaian target dan realisasi penerimaan zakat di Kota Serang. Tujuan penelitian ini menganalisis bagaimana studi Perda Nomor 6 tahun 2014 Kota Serang tentang pengelolaan zakat dalam perspektif efektifitas dan kapasitas berdasarkan kapasitas kelembagaan, kebijakan/regulasi, perubahan system implementasi dan derajat perubahan kelompok sasaran. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik yang dilakukan oleh peneliti adalah survei literatur akademis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber dan literatur baik dari dokumen pemerintah dan media massa elektronik, jurnal dan buku-buku yang terkait dengan Perda Kota Serang Nomor 6 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas dan kapasitas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat sudah cukup memadai dan dalam implementasinya, kapasitas konten Perda sudah mengatur penyelenggaraan zakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta menjadi menjadi instrument penting penerimaan zakat meskipun diperlukan penguatan pada aspek kelembagaan dan inovasi pengumpulan dan distribusi zakat yang efektif dan produktif.

Abstrak Media sosial membentuk jaringan isu dan berbagi ide yang kemudian dihubungkan sehingga berkembang luas dan cepat. Masyarakat kemudian menjadikan media sosial sebagai media informasi kritis yang menjadi basis preferensi dalam menentukan sikap politik mereka. Inilah peluang positif bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi untuk memberikan informasi terkini dan terpercaya kepada warganet, khususnya pemilih di Kota Bekasi, untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang Pemilu 2019. Penelitian ini menguraikan lebih lanjut tentang Strategi Pengelolaan Media Sosial KPU Kota Bekasi dalam Menyebarluaskan Informasi Pemilu 2019. Penelitian ini menerapkan paradigma konstruktivisme dengan metode penelitian kualitatif. Cara memperoleh data melalui Wawancara Mendalam dengan tiga orang Komisioner KPU Kota Bekasi. Penentuan informan secara purposive sampling. Analisis data menerapkan Koding atas jawaban semua informan. Temuan Penelitian menggambarkan bahwa pengelolaan media sosial khususnya Facebook belum dilakukan secara maksimal. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan Pengetahuan Dalam Mengelola Media Sosial, Keterbatasan Sumber Daya Manusia, dan Keterbatasan Sumber Anggaran yang dialokasikan baik oleh Pemerintah Pusat melalui KPU Republik Indonesia maupun Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa media sosial belum dianggap sebagai media komunikasi yang strategis untuk dimanfaatkan selama Pemilihan Umum 2019 di Kota Bekasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang praktik pengelolaan media sosial oleh institusi publik, khususnya KPU Kota Bekasi. Kata kunci: Media Sosial; Pemilu 2019; Strategi Komunikasi Abstract Social media forms a network of issues and share ideas which are then linked so that it grows widely and quickly. The community then makes social media a critical information medium which becomes the basis of preferences in determining their political attitudes. This is a positive opportunity for the Bekasi City Election Commission to provide updated and reliable information to citizens, especially voters in Bekasi City, to get a thorough understanding of the 2019 Election. This study further describes the Social Media Management Strategy of the Bekasi City KPU in Disseminating Information on the 2019 Election. This applies the constructivism paradigm with qualitative research methods. How to obtain data through in-depth interviews with three KPU commissioners in Bekasi City. Determination of informants by purposive sampling. Data analysis used coding on the answers of all informants. The results illustrate that social media management, especially Facebook, has not been implemented optimally. This occurs due to limited knowledge in managing social media, limited human resources, and limited budget resources allocated by the central government through the Indonesian Election Commission and the Regional Government of Bekasi City. This fact shows that social media has not been considered a strategic communication medium to be used in the 2019 Election in Bekasi City. This research is expected to provide an overview of the practice of social media management by public institutions, especially the General Election Commission Bekasi city. Keywords: Communication Strategy; General Election 2019; Social Media

This study aims to determine community participation in the preparation of APBDES in Pait Village, Kasembon District, Malang Regency for Fiscal Year 2019. The method used is descriptive with a qualitative approach and analyses data sourced from in-depth interviews, direct observation, literature review, and documentation. The results obtained indicate that community participation in the preparation of the APBDes village income budget is participation through thinking by providing ideas or opinions in the preparation of the Pait Village APBDes what is desired by the community and then considered by the village government in budgeting. Supporting factors are 1) Education level, supporting human resources are expected to be able to provide more substantial proposals, ideas, or opinions about what needs are necessary and urgent 2) The type of work determines what aspirations and participation can be provided through village activities. While the inhibiting factor is that not all proposals submitted by the community through the hamlet or village deliberation forums are accommodated into programs. Overall, it shows that Pait Village residents' level of participation and enthusiasm is very high in every process of preparing the Pait Village APBDes.

E-government sudah menjadi hal terpenting sebuah instansi pemerintahan untuk menunjang kemajuan instansi dan meningkatkan pelayanan. DPMPTSP Banda Aceh meluncurkan aplikasi SiCantik Cloud yang dibuat oleh kominfo untuk memudahkan dalam hal pengurusan izin. Aplikasi SiCantik Cloud merupakan suatu inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan dengan sistem online. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak diterapkan aplikasi SiCantik Cloud terhadap pelayanan serta mengetahui kendala yang terjadi selama penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dilakukan di DPMPTSP Banda Aceh, Provinsi Aceh. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan metode purposive sampling dan accidental sampling. Data dianalisis dengan cara reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi SiCantik di DPMPTSP Banda Aceh sudah cukup baik dan efektif, dimana pengguna aplikasi SiCantik Cloud baik itu karyawan maupun masyarakat sangat terbantu baik dari segi pelayanan yang menjadi mudah dan cepat. Akan tetapi jaringan yang masih kurang karena beban traffic yang terlalu tinggi sehingga aplikasi sering lambat dan error. Kemudian juga terdapat masyarakat belum mampu mengakses aplikasi tersebut karena kurangnya pemahaman dan tidak dilakukannya sosialisasi secara tatap muka oleh pihak pengelola. Informasi data yang dihasilkan terpercaya dan keamanan data terjaga (trust), pengguna dan penerima manfaat sangat mendukung penggunaan aplikasi si cantik ini. Maka dapat disimpulkan bahwa meskipun dalam penggunaan aplikasi ini masih terdapat berbagai kendala, akan tetapi tidak terlalu berdampak besar bagi efektifitas, transparansi, akuntabilitas, dan efesiensi dalam penggunaan aplikasi SiCantik pada DPMPTSP Banda Aceh.

Administrative services that often occur are considered low quality due to lack of human resources, unclear time certainty and inadequate infrastructure, thus giving a bad assessment from the community. This is the background behind the formation of the Minister of Home Affairs Regulation No. 24 of 2006 regarding PTSP (One Stop Integrated Implementation Guidelines) to improve the quality of public services to the community organized by the government. However, the implementation of PTSP has yet to be implemented in all Indonesian government institutions because several institutions still have difficulties and doubts about its effectiveness. This is the author's background to discuss the Effectiveness of One Stop Administration Services for the Community. This study aims to determine whether there is effectiveness and the level or value of effectiveness provided in providing administrative services for the community through a one-stop line or system in City Y. The method used is descriptive quantitative with data collection techniques, namely observation and interview documentation. Moreover, the distribution of the questionnaire to 100 respondents who were selected by purposive sampling. The study results show that the one-stop administrative service is quite effective at 30%. However, it is insignificant in its effectiveness because it still requires adaptation to the system and improvements in various ways.

Artikel ini membahas tentang Tugas dan Fungsi Camat dalam pembangunan. Keberadaan agenda pembangunan Kabupaten Pandeglang serta Program Strategi Nasional di kabupaten pandeglang di tengah rendahnya progress IPM (Indeks Pembangunan Manusisia) selama beberapa tahun terakhir serta tantangan kultur dan nilai – nilai yang menjadi primordialisme masyarakat setempat membawa pada pentingnya kreatifitas camat/kecamatan sebagai perangkat daerah urusan kewilayahan untuk menjalankan tugas fungsi dan kewenangan legalnya dalam pembangunan agar kinerja pembangunan di kabupaten pandeglang dapat berjalan secara efektif. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dan hasil penelitian menunjukan bahwa secara adminisratif kinerja camat/kecamatan dapat dikatakan cukup berhasil hal itu dilihat dari kemauan camat untuk mendayagunakan kreatifitas dalam merealisasikan agenda pembangunan yang telah ada sesuai tugas, fungsi dan kewenaganya. Namun ketika dilihat dari implikasi terhadap pertumbuhan IPM, belum cukup berhasil hal itu ditandai dengan belum signifikanya pertumbuhan IPM hal itu disinyalir karena beberapa hal yang belum dipotimalkan pelaksanaanya oleh Kecamatan dan Pemerintah kabupaten Pandeglang salah satunya seperti momentum keberadaan program strategi nasional yang seharusnya dimanfaatkan sebagai peluang untuk memberikan dukungan agenda pembangunan di daerah.

Collaborative Governance merupakan suatu bentuk susunan pemerintahan dimana satu atau lebih instansi publik secara langsung berhubungan dengan pemangku kepentingan non negara dalam sebuah proses pengambilan keputusan yang formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif, dan menuju pada formulasi atau implemetasi kebijakan publik, atau dapat pula berbentuk manajemen program atau aset publik. Collaborative Governance menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menangani kasus HIV AIDS yang terus meningkat. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis proses kolaborasi penanganan HIV AIDS di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis tata kelola kolaboratif yang efektif dalam rangka penanganan HIV AIDS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa proses tata kelola kolaboratif penanganan HIV AIDS di DKI Jakarta secara umum sudah berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan untuk mendorong proses tata kelola kolaboratif para aktor, antara lain perlunya meningkatkan intensitas pertemuan antar aktor dan meningkatkan peran kepemimpinan (leadership) Komisi Penanggulangan AIDS sebagai lembaga kolaboratif penanganan HIV AIDS di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian akademis tentang tata kelola kolaboratif dalam ranah kebijakan publik dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak yang ingin memberikan sumbangsih terkait penanganan HIV AIDS dengan cara berkolaborasi dengan pemerintah.

This study aims to look at the development of agricultural land use in Bungo District for the use of other businesses such as plantations, mining, and other commercial buildings as well as analyze policies in the use of agricultural land to non-agriculture. This research applies qualitative methodology in descriptive analysis. The results of the research are formulated as alternative policies, namely the formulation of policy revisions or renewal of Regional Regulation Number 13 concerning the 2013-2023 Regency Spatial Planning and Regency of Bungo. Next steps are determined from the results of the recommendations as follows: (i) Immediately formulate and formulate policies by inviting all stakeholders to prevent the practice of transferring agricultural land to other uses; (ii) This rule can be implemented by involving various roles from agricultural groups in the village on an ongoing basis and inviting cooperation with the local village government; (iii) When a business actor who wants to use agricultural land for other purposes must go through environmental analysis and studies and can only be used by the community that has the original identity of the village in question. The Bungo District Government needs to do (i) preventive prevention by inviting all stakeholders in the village government (ii) validation of regulations related to the use of productive agricultural land use in the 2013-2023 RTRW Perda.

This study aims to analyze the practice of the implementation of e-government at the kelurahan level as the lowest level of governance. This study employed the descriptive qualitative method. Besides that, the search through various official documents record, in print and electronic mass media was also conducted. The results of the study showed that the level of e-government at the kelurahan level has not run effectively due to the lack of optimal infrastructure provision, efficiency, community satisfaction, apparatus adaptation to application, development, and lifespan. With technology, the government is able to use innovative ways of communicating with communities, these facilities can ideally improve the quality of government services and provide greater opportunities for the public participation in public service processes to support smartcity. Therefore, there must be efforts to improve such obstacles which can be done by improving infrastructure, developing human resource and strengthening regulations.

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak besar pada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Serang berupaya melakukan pemuliahan dengan melakukan program pemberdayaan masyarakat. Penelitian bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi inovasi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan perangkat daerah Kabupaten Serang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Beberapa kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Serang yang relevan sesuai kebutuhan adalah : a. Pembinaan cabang olahraga yang terintegrasi dengan kompetisi olahraga di tingkat kabupaten/ kecamatan/ desa. b. Pembangunan pariwisata berkelanjutan (suistainable tourism development) dan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism development). c. Program inovasi teknologi (Teknologi Tepat Guna), serta mengkolaborasi sektor pertanian desa dengan sektor industri. d. Pengembangan skema insentif bagi pihak individu/ komunitas yang malakukan perbaikan lingkungan e. Program Petani Millenial (Benchmark Provinsi Jawa Barat) f. Pengembangan Kota/ Desa Kreatif Secara umum inovasi program perlu memanfaatkan dan beradaptasi pada potensi lokasi dan pemanfaatan perkembangan teknologi digital 4.0.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Personal Background, Political Background, pengetahuan dan Pemahaman anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Banten terhadap tingkat Korupsi serta implikasinya terhadap Kualitas Audit. Populasi penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Provinsi Banten sejumlah 85 orang. Metode analisis data penelitian ini yaitu analisis regresi berganda. Hasil pengujian menunjukkan Personal background, pengetahuan dan Pemahaman anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten berpengaruh menurunkan terhadap tingkat Korupsi. Hasil lainnya, Tingkat Korupsi berpengaruh negatif terhadap Kualitas Audit. Sedangkan Political Backgroundtidak berpengaruh. The purpose of this study was to determine the effect of Personal Background, Political Background, knowledge and understanding of members of the Banten Province Regional Representative Council on the level of Corruption and its implications for Audit Quality. The population of this study was all members of the Banten Province DPRD numbering 85 people. The data analysis method of this research is multiple regression analysis. The test results show that the Personal background, knowledge and understanding of the members of the Regional Representatives Council of Banten Province has the effect of reducing the level of Corruption. Other results, the level of corruption has a negative effect on audit quality. While the Political Background has no effect.

The quality of public services is highly dependent on the commitment of the organizers and the implementers of public services. The research aims to measure the knowledge of Civil Servants, their attitudes and practices in running the basic values of Civil Servants with a sample of state apparatuses in the area of Jebres Kota Surakarta. Site selection is done by purposive area. Data were collected by survey and presented in descriptive statistics. The results obtained from this study found that the knowledge of civil servants already know the contents of the State Civil Apparatus Act, but there are still some employees (2%) who do not know about it and do not get information related to the regulation of 6% of the total sample Taken. Besides other interesting facts is the problem of anti-corruption and public ethics that have not oriented service is still felt not implemented optimally in their work environment. Keywords: Human resources, Knowledge atitude practice, basic values of civil servants AbstrakPada rezim pemerintahan Presiden Soeharto sistem pemerintahan Indonesia adalah sentralisasi dan memiliki banyak kritik sebab pemerintahan menjadi otoriter dan terpusat. Segala kebijakan pada rezim tersebut bersifat top down. Rezim Presiden Soeharto berakhir pada tahun 1998 melalui gerakan reformasi oleh civil society. Pasca berakhirnya Rezim Presiden Soeharto tata pemerintahan Indonesia banyak mengalami perubahan, salah satunya dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Sistem desentralisasi bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat sekaligus memenuhi pelayanan publik yang berkualitas. Kualitas pelayanan publik sangat bergantung pada komitmen para penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur pengetahuan Aparatur Sipil Negara, sikap dan praktik mereka dalam menjalankan nilai dasar Aparatur Sipil Negara dengan sampel para aparatur negara di Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive area. Data dikumpulkan dengan survei dan disajikan secara statistik deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini ditemukan fakta pengetahuan para Aparatur Sipil Negara telah mengetahui isi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, tapi masih ada beberapa pegawai (2%) yang merasa tidak mengetahuinya dan tidak mendapatkan informasi terkait regulasi tersebut sebesar 6% dari total sampel yang diambil. Selain itu fakta menarik lainnya adalah persoalan anti korupsi dan etika publik yang belum berorientasi pelayanan masih dirasakan belum dilaksanakan secara optimal di lingkungan kerja mereka.Kata kunci: Sumber daya manusia, Knowledge atitude practice, nilai dasar aparatur sipil negaraÂ

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi perencanaan sebagai satu siklus dalam fungsi manajemen di BUMDes di Kabupaten Cianjur. Dengan menggunakan pendekatan kuantitativ, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa survei. Metode random sampling digunakan untuk memilih sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi perencanaan sudah dilaksanakan oleh sebagian besar BUMDes yang ditandai dengan adanya dokumen rencana strategis, adanya visi dan misi organisasi, adanya formulasi strategi, dan penyusunan perencanaan anggaran. Adanya fungsi perencanaan yang telah dilaksanakan oleh sebagian BUMDes menunjukkan bahwa BUMDes telah memiliki modal awal dalam fungsi manajemen. Namun demikian, masih adanya BUMDes yang belum memiliki dokumen rencana menunjukkan hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan berbagai fungsi manajemen yang belum berjalan. Untuk itu, penelitian lanjutan tentang fungsi manajemen diperlukan serta perlu adanya langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui penyusunan tata cara penyusunan rencana kerja yang dapat melibatkan Pemeirntah Daerah atau BUMDes lainnya.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi good governance Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sukalaksana Kecamatan Samarang Kabupaten Garut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah prinsip-prinsip good governance dari United Nation Development Programme (UNDP, 1997), yaitu; Partisipasi, Kepastian Hukum, Transparansi, Tanggung Jawab, Orientasi Pada Kesepakatan, Keadilan, Efektifitas dan Efisiensi, Akuntabilitas dan Visi StrategikMetode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. (Jelaskan Teknik pengumpulan dan analisis data) Hasil penelitian ini adalah implementasi good governance Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sukalaksana Kecamatan Samarang Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat dilaksanakan dengan baik, Indikator dilaksanakan tercermin dari keberadaan BUMDes yang dirasakan oleh masyarakat sebagai badan usaha yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan sebagai Badan Usaha yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Sukalaksana. Saran peneliti adalah: Meningkatkan kerjasama dengan mitra usaha BUMDes, meningkatkan pelaksanaan peraturan hukum, membuat website BUMDes Bina Laksana, meningkatkan tanggung jawab kerja, membuka layanan kotak surat, pelatihan UKM di gedung pertemuan BUMDes, peraturan penggunaan dana operasional, penerimaan pegawai di bidang akuntansi dan diperlukan strategi baru pengembangan BUMDes.

Pelayanan berbasis inovatif dalam konteks administrasi publik secara prinsip dan substantif akan memberikan dampak positif dalam merespon dan menyelesaikan problematika pelayanan publik terutama bagi penyandang disabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pelayanan publik inovatif bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Garut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui survei literatur akademis di bidang keilmuan administrasi publik untuk memperoleh data dan teori yang relevan dengan kajian Pelayanan berbasis inovatif bagi penyandang disabilitas. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui berbagai penelusuran sumber data dokumen pemerintah maupun pemberitaan online sebagai data sekunder yang kemudian diolah dan dinarasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian dan selanjutnya dilakukan proses intrepretasi data. Hasil penelitian yang ingin dicapai adalah adanya pelayanan publik dengan dimensi inovatif bagi penyandang disabilitas sehingga dapat memberikan dampak nyata dan kongkrit. Selain itu diharapkan agar pelayanan publik bagi penyandang disabilitas diimplementasikan melalui suatu konsep yang menjelaskan tentang proses dan tata kelola pelayanan publik invovatif yaitu Rights, Resources, Competencies, Organizational Capital, Articulation dan Networks. Kata Kunci: pelayanan publik; inovasi pelayanan; disabilitas

Pengembangan kompetensi sangat dibutuhkan di setiap perusahaan. Pengembangan kompetensi dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan, sertifikasi kompetensi, penugasan, dan job shadowing. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik purposive sampling. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa dari segi pengetahuan, nilai, keterampilan, sikap, dan minat sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dan dibutuhkan oleh perusahaan serta dapat dilaksanakan oleh pekerjaan yang diberikan. Faktor pendorong dalam pengembangan kompetensi ini adalah peran dan dorongan perusahaan yang menuntut dan memfasilitasi setiap karyawan dalam mengikuti Pengembangan Kompetensi yang dilakukan sehingga nantinya diharapkan mampu memberikan yang terbaik bagi perusahaan, peluang, serta sebagai kepentingan dan kesadaran karyawan itu sendiri; dan faktor penghambat yang terjadi dalam pengembangan kompetensi ini adalah E-Learning, dimana pelatihan ini dilakukan secara zoom. Sehingga tidak berjalan maksimal karena karyawan mengikuti pelatihan sambil bekerja, fasilitas yang kurang memadai dari pihak penyelenggara pelatihan, serta waktu dan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan karyawan.

So far, policy formulation almost carried out by the elite, even formally the elite has the authority while the community does not. This mechanism conceptualized in the form of formulation models, such as institutional, rational and even incremental models, and especially the elite-mass model. The position of the community directly is generally relatively weak or even almost non-existent. Initiation to involve more community roles in policy formulation has carried out as much as in deliberative and participatory models, but still, the involvement of the community becomes an object, not the subject of policy formulation. This elitist model of policy formulation, especially in Indonesia, occurs both at the national, provincial and district/city levels, the latter at the village level. By these facts, it is interesting to know the potential or prospects of the community, especially at the village level, to be the subject of policy formulation at the village level. This study uses an experimental approach with the treatment of enhancing their understanding and awareness about the formulation of budgeting policies or empowerment in legal, administrative and socio-psychological aspects. This study focuses on the process of formulating village income and expenditure budgets in two villages in Sumbang District, Banyumas Regency. Methods of collecting data using focus group discussions and in-depth interviews with informants selected purposively and questionnaire methods for respondents who chosen accidentally, while analyzing data using interactive. The results of the study show the very high potential and prospects of the community to become an important part and subject to the process of the budgeting policy formulation.

This study aims to determine community participation in the Community-Based Total Sanitation Program (STBM) in changing healthy living behavior in the Kasunyatan Village, Serang City, Banten Province. The qualitative research method is the approach used in this study, namely by collecting data through observation, in-depth interviews, and documentation. The results of the study found that the community-based total sanitation program had the benefit of changing people's behavior from the aspect of clean environmental awareness and disposing of water not indiscriminately. Community involvement is a necessary aspect to be able to control locally in realizing a quality environment. Community involvement in sanitation development, starting from planning, implementation to utilization. The community-based total sanitation program is welcomed by the community, but in terms of the amount of assistance, it still does not meet all community needs.

The authority of SMA / SMK, originally managed by the Regency / City Government, has been transferred to the Provincial Government. It aims to increase and equal the quality of education. In Banten Province. there are several issues related to the transfer of authority, including asset administration, both human and physical assets, as well as the ability to provide good and equitable services, and budget readiness. There are two approaches to solve it. The first approach is cluster quality and achievement, the second is cluster of educational access. Both approaches have different program priorities. Inventory and validation of personnel, facilities and infrastructure of SMA/SMK must be submitted to the Province in order to obtain certainty related to the number and needs.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses implementasi di Desa Kotayasa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, untuk menggambarkan secara garis besar suatu masalah dalam penelitian yang dilakukan berdasarkan jawaban atas masalah tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dari hasil penelitian terlihat bahwa pelaksanaan program Keluarga Harapan sudah sesuai dengan aturan dan kebijakan yang ada. Untuk berbagai aktor yang terlibat saat ini, mulai dari pendamping PKH di tingkat kecamatan dan di tingkat desa telah terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik. Faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program Keluarga Harapan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk peningkatan taraf pendidikan.

Implementation of the concept of corporate social responsibility (CSR) is mainly not coincided with the local government policy.The local government development planner (Bappeda) designs its policy according to national plan and budget from the central government, whereas the company’s CSR team is doing “business as usual” regardless whether its program’s design match with the government plan or not. Consequently, many of CSR projects do not reach satisfactory outcome as it clashed with governments’ projects. A number of programs such as poverty alleviation, greening, and strengthening local economies that the company does are often collide with those from government. If there is a match, it leads to a double budgeting of same target place or a double counting in a program budget. This situation adds to the long list of classic local planning issues which is overlapping programs among government agencies. Hence, the implementation of CSR and the design of regional planning that are intended to further advance the regional development has often resulted in disappointment. An obvious example of this argument is in the case of PT Kalimantan Prima Coal (KPC) which operates in Kabupaten of Kutai Timur. Despite the fact that the district has a regional budget of Rp. 2.4 trillion, which is 86% of it obtained from the mine and mostly came from the royalty ofKPC, but the development process of the region is considered relatively slow. Many consider local government has failed in carrying out the development goal, whereas KPC is considered only want to make profits and ignoring the well-being of surrounding community.This paper argues that in order to find solution of this impasse formulation and a new conception is needed to integrate the company's CSR program with the development plan set out by the local government. By doing so, a new model of CSR is expected to be successfully implemented.

Monetary crisis that later developed wide become economic crisis at the end of 1997 had cripled the government capacity in providing material resources for the people. Politically, the crisis had made people’s support decline and created low trust over the government. In order to protect the existence, the government demanded support of the international finance institution especially IMF. Consequently, weak bargaining position of the government made the government could’nt avoid political intervention of IMF and other international finance institution which were so dominant in forcing the government to change economy policy radically. One of policy change was done through liberalization of petroleum sector as a sector which had been regulated strickly by the government for a long time. Lesson learn that could be taken were: firstly, situation of crisis created pressure to change policy radically; secondly, need of capital injection in large number from abroad had made policy change be domined by international capitalist.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat perkembangan dari Kegiatan kelompok tenun tradisional di Desa Monta Baru, adapun teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian hasil penelitian adalah upaya dari Pemerintah Desa Monta Baru untuk mengembangkan usaha tenun tradisional yang diberikan kepada 3 (tiga) kelompok yang ada di Desa Monta Baru yang jumlah anggarannya Rp. 60.000.000,- dengan pembagian yaitu setiap kelompok memperoleh anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- adanya stimulasi dana ini maka dapat memberikan suntikan modal yang cukup bagi kelompok tenun yang ada di Desa Monta Baru. Selember kain sarung membutuhkan waktu 3 (tiga) hari hal ini terjadi karena proses produksi masih tradisional dan membutuhkan fokus dan tingkat presisi yang tinggi. Produksi kain sarung memakan waktu yang lama dan bervariasi apabila tingkat kesulitan semakin tinggi. Pemasaran yang dilakukan masih antara pembeli perorangan dan diborong oleh penjual pakaian, terkadang pemasaran dilakukan dengan cara arisan. Peraturan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2018 tentang peningkatan kompetensi kelompok tenun

Geopark adalah wilayah geografis yang memiliki situs warisan geologi terkemuka dan bagian dari konsep holistik perlindungan, pendidikan, dan pembangunan yang berkelanjutan. Geopark tidak hanya mencakup situs geologi, tetapi memiliki batas geografis yang jelas serta sinergitas antara keragaman geologi, hayati, dan budaya yang ada di dalam kawasan tersebut. Masyarakat yang tinggal di dalam lawasan berperan serta untuk melindungi dan meningkatkan fungsi warisan alam. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan model kolaborasi yang sesuai dengan kondisi dalam proses pengembangan Geopark Bayah Dome. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan karena penelitian ini membutuhkan informasi yang mendalam dengan tujuan untuk mengidentfikasi peran-peran aktor kolaborasi dalam pengembangan Geopark Bayah Dome. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif agar dapat menentukan Model Kolaborasi Pengembangan Geopark Bayah Dome yang melibatkan banyak stakeholders. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa terdapat 8 proses kolaborasi yang terjadi dalam pengembangan geopark boyah dome yaitu : (1) Network Structure, (2) Commitment To Common Purposes, (3) Trust Among Participants, (4) Governance, (5) Acces To Authority, (6) Distributive Accoutability, (7) Acces To Resources, (8) Information Sharing

Research on development policy strategies for coastal areas in Blitar District is important and urgent, considering that there has been a disparity in development between the Blitar North and South Blitar Regions. In terms of community welfare, the Blitar Pesisir Selatan region tends to be poorer, education is still minimal, with poor infrastructure. This can be seen from the Village Development Index of Blitar District. This study seeks to identify the typology of the Village in the Coastal District of Blitar to then formulate a policy development policy for the Coastal Village. In addition to using the ABCD Theory, this study uses the results of the analysis of the Village Build Index and the SWOT analysis. The analysis stage in SWOT is to utilize all data and information in quantitative models of strategy formulation. SWOT analysis is carried out first scanning (scanning) which in essence is a data collection and identification as a pre-analysis. The models used in the SWOT analysis in typology analysis and the development of coastal villages in Blitar Regency are IFAS - EFAS (internal - external strategic factor analysis summary). Internal and external strategy factor analysis is the processing of strategic factors in the internal and external environment by giving a weighting and rating to each strategic factor. Strategic factors are the dominant factors of strengths, weaknesses, opportunities and threats that influence the existing conditions and situations and provide benefits if positive actions are taken. Analyze the internal environment (IFAS) to find out various possible strengths and weaknesses. Strategic issues to be monitored must be determined because these problems might affect development in the future. Analyzing the external environment (EFAS) to find out various opportunities and threats. Through the analysis phase as above, this research is expected to formulate an appropriate policy strategy in developing rural villages in the southern coastal region of Blitar Regency.

The purpose of this study was to analyze how the typology of policy formulation solutions in solving public problems and how to model public policy formulation of development planning based on public participation. Research method in this research use qualitative method. This research was conducted in Wanasalam District, Lebak Regency, exactly in Cilangkap Village. Data collection techniques through interviews, observation, documentation and review of documents from various sources and references. Data analysis techniques performed through data reduction, data presentation and data verification. The results and discussion in this research there are 5 (five) solution typology in solving public problem that is: 1)Inducment, policy step that is persuading or pressing over certain issue; 2)Rules, policy measures that emphasize the establishment of rules in the form of regulations that must be adhered to by the community; 3)Facts, policy steps in the form of use of information paths to persuade target groups to want to do something that is considered to solve the problem; 4)Right, policy measures in the form of giving rights or duties to the community; 5)Power. policy efforts in the form of additional weight of power caused by certain demands. Then, the process of modifying the formulation of a public-based rural development planning policy requires synergy between the village government and the community through policy recommendations to the formal policy actors in development planning forums and citizens' debates. The synergy of the three components within the framework of modification of the policy formulation is a continuous process called input (consisting of public choices), the policy process (through Musrenbang and Rembug rakyat forums) and output/outcome (policy formulation of public participation based development planning).

One of the supporting factors for the success of the bureaucracy in carrying out its functions as executor of public services is the existence of quality of bureaucratic leadership. As a means of improving the quality of public services organized by the bureaucracy, some developed countries have implemented Electronic Government. This study aims to explore new concepts for the development of bureaucratic leadership theory and electronic government implementation of the quality of public services. The design of the study used a quantitative approach to test the truth of the theory against empirical reality from the influence of bureaucratic leadership variables (X1) and the implementation of Electronic Government (X2) on the quality of public services (Y). The results of this study, Bureaucratic Leadership proved to have a positive effect on Public Service Quality, amounting to 39.6%. The implementation of Electronic Government proved to have a positive effect on the Quality of Public Services, amounting to 33.9%. Bureaucratic leadership and Electronic Government Implementation together have a positive effect on the Quality of The Population and Civil Registration services in the Cilegon Municipality Population and Civil Registration Agency, at 28.6%. In order to preserve this positive influence, Cilegon Municipality Bureaucracy leaders are advised to continue to improve: Employee Motivation, Employee Quality, Effectiveness of Electronic Government-based Service Socialization, Electronic Government-based Organizational Culture, and e-Leadership.Keyword: Bureaucratic Leadership, Electronic Government, Public Services ABSTRAKSalah satu faktor penunjang keberhasilan birokrasi dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana pelayanan publik adalah adanya kepemimpinan birokrasi yang berkualitas. Sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh birokrasi, beberapa negara maju mengimplementasikan Electronic Government. Penelitian ini bertujuan untuk menggali konsep baru bagi pengembangan teori Kepemimpinan Birokrasi dan Implementasi Electronic Government terhadap Kualitas Pelayanan Publik. Desain penelitian yang digunakan dengan pendekatan kuantitatif untuk menguji kebenaran teori terhadap kenyataan empirik dari pengaruh variabel kepemimpinan birokrasi (X1) dan implementasi Electronic Government (X2) terhadap kualitas pelayanan publik (Y). Hasil penelitian ini, Kepemimpinan Birokrasi terbukti berpengaruh positif terhadap Kualitas Pelayanan Publik, sebesar 39.6%. Implementasi Electronic Government terbukti berpengaruh positif terhadap Kualitas Pelayanan Publik, sebesar 33.9%. Kepemimpinan Birokrasi dan Implementasi Electronic Government secara bersama berpengaruh positif pada kualitas Pelayanan Publik Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon sebesar 28,6%. Guna menjaga kelestarian pengaruh positif ini, pimpinan Birokrasi Kota Cilegon disarankan untuk terus meningkatkan: Motivasi Pegawai, Kualitas Pegawai, Efektifitas Sosialisasi Pelayanan berbasis electronic Government, Budaya Organisasi berbasis Electronic Government, dan e-Leadership.Kata Kunci: Kepemimpinan Birokrasi ,E-Government, Pelayanan Publik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penyaluran BPNT melalui e-warong dan PT Pos Indonesia, sebagai bentuk implementasi kebijakan publik yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Sumber data penelitian diperoleh melalui studi literatur untuk mendeskripsikan implementasi penyaluran BPNT khususnya di Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran BPNT di e-Warong merupakan bentuk penguatan ekonomi masyarakat baik untuk penerima bantuan, e-Warong, maupun kepada masyarakat sekitar e-Warong sebagai penyedia atau produsen kebutuhan pangan. Sedangkan di PT Pos Indonesia dapat menyediakan pelayanan yang cepat dan lebih tepat sasaran kepada penerima bantuan BPNT dalam bentuk bantuan secara tunai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyaluran BPNT di kedua provider ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga perlu dijadikan bahan pertimbangan pemerintah dalam penyempurnaan penyaluran BPNT selanjutnya di Indonesia.

The environmental office of the City of Bukittinggi as the main mover in responsible waste management and encourages the community to be involved in solid waste management, that the waste problem will not be solved if only relying on the government, needs community support and participation, one of them is by establishing a waste bank. This study aims to describe how waste management is carried out by the City Government of Bukittinggi. The method used in this study is descriptive qualitative, data collection techniques using interviews, observation and documentation. To test the validity of the data found in the field with source triangulation techniques. The researcher used management theory by John F. Mee. Based on the results of the study, it can be concluded that the waste management carried out by the City Government of Bukittinggi has been going well. This can be seen from the application of a management perspective that plays an important role in the overall process of waste management starting from planning, organizing, giving motivation and supervision. But in the waste management process by the City Government of Bukittinggi there are still some problems and shortcomings in the management process, namely in the planning and organizing process.

The concern for the implementation of national education is the decline in the competitiveness of national education. Although the Human Development Index has increased nationally, when compared to ASEAN countries and globally. According to the Central Statistics Agency (BPS) in 2020, Indonesia is ranked 6th in ASEAN and 111th out of 186 countries (UNDP, 2019). Indonesian education is in a position below Singapore, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand and the Philippines. Therefore, the purpose of this research is to examine the role of bureaucratic behavior on the effectiveness of policies to expand access to education evenly in the perspective of Robbins' theory development. The research method is a case approach with qualitative analysis using semi-structured interviews, focus group discussions (FGD) and documentary reviews as data collection instruments. Altogether, 45 in-depth interviews. .The results show that behavioral analysis at the individual, group and organizational levels as stated by Robbins (2010) has implications for increasing effectiveness through increasing employee motivation, job satisfaction, cooperation, public involvement in the education sector. However, it cannot describe how to deal with paternalism, behavioral deviations, bureaucratic swelling and so on, in a concrete way. As the findings of the study, it was determined "Patterns of behavioral relationships" as a novelty of organizational behavior analysis with implications for improving behavioral tendencies as a driving and inhibiting factor for the success of the expansion and equity of education. Behavioral relationship patterns can also moderate behavioral elements in increasing effectiveness.

Metode quick count (hitung cepat) mulai merebak ditanah air semenjak diberlakukannya pemilihan umum langsung, baik nasional maupun pemilihan kepala daerah langsung (pilkada). Metode ini dengan cepat menjadi sebuah alternatif baru yang diidolakan para pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang terkait dengan perebutan kekuasaan (pemilu) baik dalam skala nasional dan dalam konteks lokal. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2012. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif analisis dengan studi pustaka dan observasi pilkada Kabupaten di Lampung sepanjang tahun 2011.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode hitung cepat semakin dipercya sebagai sebuah analisis dalam keputusan politik, dalam hal ini memprediksi hasil sebuah pilkada/pemilukada dengan tingkat akurasi yang mendekati perhitungan resmi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilukada (KPUD Kabupaten

Disaster Resilient Village is a program to reduce disaster risk by involving the community. Padang City has the highest potential and highest population is at stake in West Sumatra. Padang City has won the 2021 Adhiwirasana Toughness Award. Due to budget constraints, Padang been in a vacuum of program implementation from 2016 to 2020. Even sub-districts implemented only received a low rating. The community is motivated to implement the program because they are willing to use private funds. This is interesting because there is a gap in the form supported by achievements from the government and community motivation, but it's still low in program implementation. The research question is how is the management of the disaster resilient urban village program by the Padang City Regional Disaster Management Agency? This study uses qualitative method and management function theory, this research focuses on how actors to plan, organize, motivate, and control the program. The study results of the study indicate that the management of the disaster resilient urban village program in Padang City has not implemented optimally due to budget constraints, implementation that is not in accordance with general guidelines and the low assessment obtained by sub-district that have implemented the program.

Inclusive education is an education policy program that provides opportunities for children with special needs or disabilities to be accessible in regular schools. The problems faced by the Metro City government in carrying out inclusive education are the lack of standardization of facilities and infrastructure in the management of inclusive education in regular schools, limited accessibility for children with special needs in getting education, low understanding of educators in schools regarding children with special needs, and there is no special budget from the Metro City government that supports inclusive education, so that when the implementation of the policy can not be said to be successful, while the Metro City Development Vision is the Realization of an Educated City. The method used in this research is a qualitative approach. The results of this study indicate that inclusive education has not been implemented optimally because there are still many obstacles and obstacles in its implementation. Therefore, maximum effort is needed in implementing inclusive education with good cooperation and coordination between institutions and policy implementing institutions.

The election of the regional head is certainly only one final goal, namely in order to achieve the welfare of the community. It does not produce damage, chaos, corruption and loss of life. So it is necessary to do a review to find the ideal solution for the election of the regional head. Research methods: The study of literature with qualitative descriptive models is used in this paper in outlining the answers to the problems of election / recruitment of regional heads. With the many negative impacts / badness of Direct Election and Regional Head Election through DPRD, the purpose of the State and the objective of the Government to form Local Government is to make the community prosperity difficult to achieve; Both the direct election of regional heads and the election of regional heads by the DPRD have negative impact / badness, such as many cases of riots, causing casualties, high costs so as to burden the APBN / APBD, money politics, horizontal conflicts in the community is very high, many cause problems (corruption case). Lack of selected KDH capability and Abuse of authority by KDH selected from incumbent candidates; The selection (recruitment) of the head of the region through the selection of candidates who are capable and qualified and have good moral and integrity is known and familiar with the community and the region is the ideal pattern of recruitment of the regional head

Tujuan - Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan tahapan dan mekanisme formulasi kebijakan perencanaan pembangunan. Dalam tahapan dan mekanisme perencanaan akan ditelaah secara lebih mendalam tentang proses pelibatan publik dalam setiap pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui proses wawancara secara mendalam terhadap 30 informan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Temuan - Berdasarkan hasil penelitian, peningkatan efektivitas perencanaan Pembangunan Daerah melalui Pendekatan Partisipasi Publik atau melalui Mekanism Approch (PM-A). Original – Pendekatan Public Mekanism Approach Menekankan pada pentingnya tahapan Uji Publik dalam perumusan kebijakan. Tahapan ini dilakukan untuk pencapaian tujuan kebijakan sesuai dengan sasaran secara tepat.

Condition of traditional markets in the city of Probolinggo are considered uncomfortable for traders and consumers. Many parts of the physical buildings have damaged, lack of trash, sewage that has been closed, lack of lighting and the number of traders who are selling in the hall because they do not get stall. Vehicles parking around the market has also resulted in traffic congestion as well as vehicles belonging to traders and shoppers that coming / leaving the market. The markets condition as illustrated above, especially in pasar Baru market of Probolinggo city need to get more attention from multiple parties especially market stakeholders and specially from local government as manager. Although local governments have made efforts to empower pasar Baru as a competitive traditional market, the results have not been able to resolve the real problems. This research is qualitative research with fenomenological approach as it is suitable with social characteristics of traders and traditional market visitors. This research found that the local government of Probolinggo city still need to increase its attention in the improvement of pasar Baru management. These attentions should consider (1) the urgency to increase the cleanliness of the market environment, (2) the urgency of parking rearrangement to overcome the congestion, (3) the urgency of physical revitalization building so that the physical appearance of the building as a modern market, (4) the urgency of revitalization of comprehensive market layout architecture

Many government organizations have implemented e-government. The use of information and communication technology in governments business process spreads only in the central and local government but also in the village level. One of the most important issues in e-government implementation is institutional readiness. This paper aims to examine village government readiness through comparative analysis. The study is located in the Pemalang regency, one of the most active regencies in developing e-government in the village level. Semaya and Pegiringan Village was chosen as research loci since they represented successful and un-succesful outcome of e-government initiatives. To address the research objective, a case study was conducted. The data was drawn from in-depth interview, observation on website and business process, and relevant documents. We find that e-government readiness in the village level can be assessed from the following aspects: data system, regulatory framework, institutional arrangement, human resources, technological infrastructure, and strategic thinking of leadership. Some policy implications can be drawn to improve the e-government readiness in village level.

This study aims to describe and analyze the empowerment of communities through the Rural Infrastructure Development Program (PPIP) in Improving Public Welfare Wanasalam District of Lebak.From the results of this study concluded that the Community Empowerment through Rural Infrastructure Development (PPIP) in improving public welfare Wanasalam District of Lebak has implemented 10 (ten) of the 12 (twelve) principles proposed community empowerment in Mardikanto Dahatma and Bhatnagar (2013: 106), then through the Community Empowerment for Rural Infrastructure Development (PPIP) in improving public welfare Wanasalam District of Lebak not carry two (2) principles of community empowerment which principles of community development cooperation is based on the analysis of the participation and empowerment of the principle of democratic society based on the analysis in the application science, this is due 1.Less public's understanding of the meaning of community empowerment and the existence of the Rural Infrastructure Development Program (PPIP), 2 Lack of socialization given by the community facilitators and institutional devices village in providing information on the activities and the lack of public awareness both as individuals and members of society concerning the conditions and environment, 3 There is a culture of compliance citizens against warlords (formal and informal leaders) that affect people's attitudes in policy decision making.

Serang City has a symbol in which there is the Motto Serang Madani City. A word that becomes motivation from Serang city in running its government. The motto should be a mutual consensus between the people of Serang City and the city government of Serang. The motto that should have been the way of life of the people of Serang City. Implementation of the Serang City Motto is observed in depth with regard to the visible phenomenology. If the implementation is going well then it will seem the impact in daily life of the people of Serang city associated with the Motto. In his writing, Motto's implementation is reviewed in the areas of hygiene, orderliness, arrangement of street vendors, parking, terminal arrangement and public transportation. The result of this research is to see the various phenomenon that appear in the field can be concluded that the motto of Serang Madani City is not implemented in the middle of life of Serang city because of the low self awareness (self consiusnes) of Serang City to obey the regulations that have been made by the government of Serang City

This study aims to determine the Implementation of Road Maintenance Programs in the Public Works and Spatial Planning (PUPR) Service of Pandeglang District (Case Study in Pandeglang District). This research method is descriptive qualitative. Data collection techniques used are: Interview, observation, documentation. Research location of the Public Works and Spatial Planning (PUPR) Office of Pandeglang Regency and Pandeglang District. Based on the results of the study it can be concluded that: 1) Implementation of Road Maintenance programs in the Public Works and Spatial Planning (PUPR) Service of Pandeglang District (Pandeglang District Case Study) has been going well because the planned program has been realized in 2017 and adjusted to the given budget to the PUPR Service but not all maintenance can be carried out. 2) Supporting factors, namely the possibility of infrastructure funding that can be obtained not only from the APBD but the assistance from the Special Allocation Fund (DAK), the National Budget, assistance from the province and human resources and applicable regulations. The inhibiting factor of the implementation is of course the budget that is lacking but many roads must be handled so that it is not handled quickly, unexpected weather can slow down repairs

Penelitian ini berjudul Implementasi E-Government pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Studi Kasus Platform Sobat Dukcapil. Penelitian ini penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi dan wawancara. Informan dalam penelitian ini meliputi satu orang Kepala Bagian Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagai informan kunci, satu orang Jabatan Fungsional Tertentu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagai informan kunci dan lima orang Masyarakat pengguna aplikasi Sobat Disdukcapil. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi E-Governtment Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang melalui Studi Kasus Platform Sobat Disdukcapil dilihat dari 3 dimensi yaitu (Faster) Kecepatan Pelayanan, (Better) Kualitas Pelayanan dan (Cheaper) Biaya Pelayanan yaitu: (1) Faster Kecepatan pelayanan yang diberikan dari pelayanan berbasis digital oleh platform Sobat Disdukcapil sudah waktu pelayanan yaitu hanya membutuhkan waktu 2 hari kerja; (2) Better Kualitas Pelayanan yang di berikan pada layanan berbasis digital ini sudah jauh kualitas pelayanan dari pada sebelum diterapkannya platform tersebut; (3) Cheaper Biaya Pelayanan yang diberikan pada aplikasi Sobat Disdukcapil ini relatif Biaya Pelayanan dari pada sebelumnya, masyarakat hanya bermodalkan kuota internet dan bebas biaya dari pelayanan kepengurusan dokumen kependudukan.

Solo destination is a public service innovation from the Surakarta City Communication dan Information Departement in the form of a mobile based application. The application in Solo Destination consists of various features including culinary, hotels, public facilities, shopping centers, cultural events, community services, children’s radio and historic sites. The launching of Solo Destination application service received the MURI award as the first city in Indonesia to provide technology based tourism services through the application. The purpose of this researh is to explain the innovation of public service in the field tourism through Solo Destination. The method used is desk research that utilizes secondary data as a source of literature. The results of the study show taht the implementation of Solo Destination in the Surakarta City provides positive benefits for all parties including the Surakarta City Goverment to provide public services to the public quickly. For the public and tourists can provide services on the potential of Surakarta City easliy and completely

United Nations has been changed Millennium Development Goals (MDGs) into Sustainable Development Goals (SDGs). This change has been strengthening human development as one of SDGs pillar beside economic development, ecology development, and institutional development. One of the global instruments to explain human development is the Human Development Index (HDI). Today, one of academic debate surrounding the HDI is what is the determinant of HDI. Based on secondary data in Central Lampung District, Lampung Province, Indonesia, this paper attempt to examine the relationship between independent variables (RLS, HLS, AHH, and PKP) and IPM as the dependent variable. The result shows that RLS, HLS, AHH, and PKP have a positive relationship with IPM. However, each variable has a different effect on IPM. We find that RLS and HLS is the most significant contributor for the IPM. We discuss the theoretical and practical implication this finding in the context of Lampung Province and Central Lampung District.

Hasil penelitian Implementasi Kebijakan Kerjasama Luar Negeri sister province di Provinsi Jawa Tengah yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, menunjukkan hasil yang kurang efektif dan maksimal karena (1) tidak adanya klausal kerjasama provinsi pada pasal 3 di dalam Pergub Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2010, (2) lemahnya komitmen dari sister province untuk mentaati perjanjian, (3) komite bersama yang diagendakan bertemu tiap setahun sekali sebagai forum evaluasi, belum bisa berjalan (4) peran dari masing-masing dinas, belum dilaksanakan dengan maksimal (5) minimnya program-program kerjasama yang terealisir, (6) data hasil investasi dan perdagangan ekspor maupun impor kurang terperinci.Faktor-faktor pendukung, tersebut antara lain; (1) Adanya transmisi kebijakan yang jelas dan konsisten dari Biro Otda dan Kerjasama ke dinas-dinas terkait kerjasama luar negeri sister province, (2) jumlah pegawai, sumber wewenang dan sumber anggaran yang cukup (3) adanya action plan (seperti SOP). Faktor-faktor penghambat, antara lain: (1) kemauan dan keinginan implementor dalam menindaklanjuti MoU kerjasama dalam bentuk kerjasama yang lebih teknis masih lemah (2) kemampuan berbahasa asing yang masih lemah dari pelaksana menjadikan komunikasi dalam berkoordinasi antara Jawa Tengah dengan masing-masing sister province menjadi kurang komunikatif dan maksimal, (3) jumlah dinas yang cukup banyak dan tersebar mempengaruhi penyebaran tanggungjawab kepada dinas-dinas yang berbeda sehingga menyulitkan koordinasi maupun komunikasi antara dinas satu dengan lain yang terlibat kerjasama.

Abstract In the body of political parties in Indonesia, it cannot be denied that there are oligarchies that can affect the nomination and candidacy mechanisms so that they do not work as they should. nomination of candidates by political parties is often based on the wishes of the political party elite, not based on the quality and integrity of the candidates. Political dynasties strengthen networks of power from the regional to the central level, whose orientation is to maintain power within political parties. The purpose of this research is to reveal comprehensively about the developing political dynasties in Indonesia. This research method is a literature review study, by exploring legal products, journals, articles, and documents. The data collection technique is done by noting literature sources. The research analysis was carried out using a qualitative approach using the content analysis model. The results of the study, political dynasties in Indonesia were carried out in two ways: by design and by accident. The political dynasty by design has been around for a long time. Relatively, the network of familism in government is already strong, so that relatives who enter the government or participate in political contestation have been arranged in such a way as to engineer the success of their goals. As for the political dynasty by accident occurs in a situation of succession of government which suddenly nominates relatives to replace them in order to maintain informal power over their successors if they win in political contestation. Dynastic politics can actually be accepted and not questioned as long as the recruitment and selection system for candidates in political contestation in Indonesia runs fairly and professionally. Therefore, the determination of candidates or candidates in political contestation in Indonesia must be based on a meritocratic system, which gives more rights to anyone with good achievements and track records to occupy strategic seats in government. Keywords: Politics, Dynasty, Candidate, regional elections Abstrak Di tubuh partai politik di Indonesia tidak dapat dipungkiri adanya oligarki yang dapat mempengaruhi mekanisme pencalonan dan kandidasi sehingga tidak berjalan sebagaimana mestinya. pencalonan kandidat oleh partai politik seringkali seringkali berdasarkan keinginan elit partai politik, bukan berdasarkan kualitas dan integritas calon. Dinasti politik memperkuat jaringan kekuasaan mulai dari tingkat daerah hingga pusat, yang orientasinya mempertahankan kekuasaan dalam tubuh partai politik. Tujuan penelitian, ini untuk mengungkap secara komprehensif tentang dinasti politik yang berkembang di Indonesia. Metode Penelitian ini merupakan studi literature review, dengan menelusuri produk hukum, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencatat sumber literatur. Analisis penelitian dilakukan menggunakan pedekatan kualitatif dengan menggunakan model analisis isi. Hasil Penelitian, Dinasti politik di Indonesia dilakukan dengan dua cara: by design dan by accident. Dinasti politik by design telah terbentuk sejak lama. Secara relasi, jejaring familisme dalam pemerintahan sudah kuat, sehingga kerabat yang masuk dalam pemerintahan atau terjun dalam kontestasi politik sudah diatur sedemikian rupa untuk merekayasa keberhasilan tujuannya. Adapun dinasti politik by accident terjadi dalam situasi suksesi pemerintahan yang secara tiba-tiba mencalonkan kerabat untuk menggantikannya demi menjaga kekuasaan informal erhadap penggantinya jika menang dalam kontestasi politik Kesimpulan. Politik dinasti sejatinya bisa diterima dan tidak dipersoalkan selama dalam pelaksanaan sistem perekrutan dan pemilihan calon dalam kontestasi politik di Indonesia berjalan secara adil dan profesional. Oleh karenanya, penentuan calon atau kandidat dalam kontestasi politik di Indonesia harus didasarkan pada sistem meritokrasi, yakni memberikan hak lebih kepada siapapun yang memiliki prestasi dan track record yang baik untuk menduduki kursi-kursi strategis dalam pemerintahan. Kata Kunci: Partai, Politik, Dinasti, Kandidat, Pilkada

AbstakImplementasi kebijakan tata ruang di Kabupaten Pandeglang mengalami berbagai kendala, diantaranya terjadi konflik antar aktor baik berupa aktor pemda pandeglang, masyarakat, tokoh, pihak swasta, pemerintah pusat dan aktor politik. Kondisi tersebut menuntut adanya strategi pengembangan perdesaan yang yang spesifik mengingat Kabupaten Pandeglang merupakan wilayah perdesaan dan memiliki potensi SDA yang besar. Penelitian ini merupakan penelitin desktiptif dengan Pendekatan Kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer berupa angket dengan metode purposive sampling, berjumlah 18 pakar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Pandeglang perlu memprioritas strategi dengan urutan sebagai berikut: perencanaan kawasan perdesaan yang partisipatif dan aspiratif; pembukaan isolasi wilayah melalui pembangunan infrastuktur antar perdesaan; peningkatan kualitas SDM; pemberdayaan masyarakat; kemitraan dan dukungan modal pemerintah, swasta untuk usaha masyarakat; revitalisasi kelembagaan masyarakat; pembangunan kawasan berbasis potensi unggulan yang adaptif ekologi dan sosial. Ketujuh strategi tersebut saling melengkapi sehingga perlu diprogramkan yang didukung oleh regulasi khususnya di tingkat kabupaten berdasarkan program tersebut disusun anggaran sesuai kebutuhan (Money follow programe). Selain itu, Implementasi strategi juga perlu dilakukan dengan partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pembagian antar sektor ini perlu memperhatikan dinamika politik lokal. Abstract The implementation of spatial policies in Pandeglang Regency experienced various obstacles, including conflicts between actors in the form of regional government officials, communities, leaders, the private sector, the central government and political actors. This condition requires a specific rural development strategy considering Pandeglang District is a rural area and has a large natural resource potential. This research is a descriptive study with a Quantitative Approach. The data used are primary data in the form of questionnaires with purposive sampling method, totaling 18 experts. The results of the study indicate that the development of rural areas in Pandeglang District needs to prioritize the strategy in the following order: participatory and aspirational rural area planning; opening of regional isolation through inter-rural infrastructure development; improving the quality of human resources; community empowerment; partnership and government capital support, private sector for community businesses; revitalizing community institutions; superior potential area development that is ecologically and socially adaptive. The seven strategies complement each other so that it needs to be programmed which is supported by regulations, especially at the district level based on the program, the budget is prepared as needed (Money follow program). In addition, the implementation of the strategy also needs to be done in a participatory manner involving all stakeholders. This division between sectors needs to pay attention to the dynamics of local politics.

This research entitled The Innovation of Public Service of SAMSAT in Tasikmalaya City, based on the problem of the need for the administrative services of SAMSAT is so big that it causes long queue or overcrowded so that the duration of society have to wait to get the service. The problem is pneulis meticulously related how the implementation of Public Service Innovation SAMSAT Roving by using a quantitative approach with descriptive methods with respondents Tasikmalaya City community who get the services of SAMSAT Roving. The results of this study indicate that the implementation of public service innovation SAMSAT Roving In Tasikmalaya City run well with the implementation of 3 indicators of innovation public service.

Kemampuan pegawai merupakan bagian kepribadian yang mendalam dan melekat kepada seseorang serta perilaku yang dapat diperidiksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan, sehingga suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok pegawai untuk memenuhi kepentingan orang lain dengan berdasarkan kepada prosedur dan metode yang telah ditetapkan agar dapat diterima oleh orang lain sesuai dengan yang diharapkan. Artikel ini betujuan menelaah seberapa besar pengaruh kemampuan pegawai terhadap profesionalisme pelayanan administrasi di Kantor Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, menggunakan Analisis korelasi produc moment, dengan pengumpulan data ini menggunakan kuesioner, jumlah sampel sebanyak 82 orang. Hasil yang ditemukan bahwa kemampuan pegawai mempunyai pengaruh yang kuat terhadap profesionalisme pelayanan adminsitrasi, apabila kemampuan pegawai meningkat maka prfesionalisme pelayanaan adminsitasi juga akan mengalami peningkatan yang berarti bahwa kemampuan pegawai telah sesuai dengan yang dibutuhkan organisasi sehingga dapat memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat secara profesional. Kata Kunci : Kemampuan Pegawai, Profesionalisme, Pelayanan Publik