Jurnal Yuridis

Published by Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Print ISSN: 1693-4458
Publications
Terbitnya peraturan menteri tenaga kerja nomor 6 tahun 2016 sebagai peraturan terbaru terkait Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja sudah mengalami perbaikan-perbaikan baikan yang dapat melindungi hak pekerja untuk mendapatkan Tunjangan Hari Raya Kea-gamaannya, namun apabila diteliti pada bagian sanksi terlihat bahwa sanksi berupa pidana denda kurang jelas dalam memberikan pengaturan apabila pengusaha tersebut nekat atau tetap tidak mau membayar Tunjangan Hari Raya kepada pekerja. Apabila melihat pada hu-kum pidana, pidana denda dibarengi dengan pidana kurungan dengan catatan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan. Akibat tidak diaturnya atau dihapusnya sanksi pidana kurungan yang sebelumnya diatur dalam peraturan yang lama ini menjadi kekosongan norma bagi peraturan yang baru, sehingga dengan kekosongan norma ini perlu mendapat kajian apakah sanksi-sanksi yang ada dalam peraturan yang baru tersebut dapat berlaku efektif dalam penegakannya guna melindungi hak pekerja.Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini berupa dokumentasi yaitu pedoman yang digunakan berupa catatan atau kutipan, pencarian literatur hukum, buku dan lain-lain yang berkaitan dengan identifikasi masalah dalam penelitian ini secara offline maupun online. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (centent analysis method) yang dilakukan dengan mendeskripsikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara detail guna memudahkan interpretasi dalam pembahasan.Berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/6/Hk.04/Iv/2021 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. Pembayaran THR Keagamaan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa hal
 
Hadirnya aturan pembatasan jam malam di Kota Surabaya sendiri berbuntut dari Pandemi Covid-19 yang masih belum terkendali, aturan ini dijalankan dengan membatasi kegiatan masyarakat/tmpat usaha yang tidak berkepentingan di malam hari pukul 22.00-04.00 WIB, pada penelitian ini berfokus guna mengetahui efektivitas hukum dari jalannya pembatasan jam malam yang sedang berlaku di surabaya, karena memang berdasarkan temuan awal penulis di lapangan masih banyak pelanggaran, aturan tersebut termuat di dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 dalam penelitian ini bahasannya berfokus pada analisis pelaksanaan pembatasan jam malam dengan didukung data dari instansi terkait, serta wawancara dengan beberapa masyarakat terkait adanya aturan ini, serta kendala penegakan hukum pembatasan jam malam dan upaya mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang merupakan penelitian terhadap efektivitas hukum pada hukum yang berlaku di masyarakat. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembatasan jam malam ini telah dijalankan dengan efektif oleh instansi terkait dengan sanksi administrasinya namun dari memang dari sisi kepatuhan masyarakat pada aturan ini masih kurag efektif karena pelanggarannya masih cukup banyak, selain itu juga memang dalam penegakan hukumnya masih terdapat kendala dan diperlukan upaya mengatasi agar pelaksanaanya lebih baik lagi.Kata Kunci: Pembatasan Jam Malam, Efektivitas, COVID-19
 
The amendment of the Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 positioned the Majelis Permusyawaratan Rakyat no longer as the highest state institution and the highest sovereign of the people. This has implications for the authority of the Majelis Permusyawaratan Rakyat to have a strategic position, namely to UUD 1945, to stipulate GBHN, to elect the president and vice president through amendment of its authority to be very limited and weak. This paper examines jurisdictionally how to restore the privileges possessed by the Majelis Permusyawaratan Rakyat through the amendment of the UUD 1945. A normative legal research method with statute approach and conceptual approach is used to analyze this problem.The results of the study indicate that the MPR's repatriation in the main and vital position in the Indonesian state administration system is very important, namely through amendments to the material content of the UUD 1945 which must be implemented on an ongoing basis.
 
Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 mengatur, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama , dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari MPR harus melaksanakan sidang untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru menggantikan yang lama. Permasalahan muncul jika ditinjau dari perspektif kedaulatan rakyat yang dimana ada nilai demokrasi didalamnya yang tercederai oleh Pasal 8 ayat (3) tersebut karena MPR yang memilih Presiden dan Wakil Presiden yang baru. Berdasarkan latar belakang tersebut relevan untuk diangkat menjadi tulisan dengan metode penelitian hukum normatif kemudian dikaji melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan untuk mengetahui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden baru yang dilakukan oleh MPR dalam perspektif Kedaulatan Rakyat. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia berdasarkan UUD 1945 yaitu diatur Pasal 7A kemudian dilanjutkan pada Pasal 7B UUD 1945. Dan Terkait dengan kewenangan penggantian Presiden dan Wakil Presiden dalam hal adanya pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan yang secara atribusi dipegang oleh lembaga Negara MPR, tidaklah sesuai dengan nilai-nilai kedaulatan rakyat. Sesuai dengan teori Kedaulatan Rakyat, dalam hal pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru dalam hal terjadi kekosongan secara bersamaan, harus lah kembali kepada rakyat secara langsung dengan mekanisme pemilihan umum, bukanya melalui sidang MPR seperti sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (3) UUD 1945.
 
Tulisan ini mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 ditinjau dari optik hukum progresif. Mahkamah Konstitusi lewat putusannya telah membuat terobosan baru yang cukup kontroversial. Keberaniannya di dalam mencari kebenaran dan keadilan substantif telah menghantarkannya kepada upaya rule breaking terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada. Tulisan ini berangkat dari kegelisahan akademik tentang pertanyaan ada tidaknya semangat hukum progresif dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Dalam penelitian ini, teori utama yang digunakan adalah teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan kasus digunakan penulis untuk memahami dan menguraikan alasan-alasan hukum (ratio decidendi) yang digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi untuk sampai kepada putusannya. Sedangkan dengan pendekatan konseptual, penulis mencoba merujuk kepada pandangan-pandangan para ahli hukum untuk memahami secara benar dan komprehensif terhadap konsep hukum progresif. Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 telah mencerminkan semangat hukum progresif.
 
Regulation of Indonesian Supreme Court Number 2 years 2012 has an interesting dynamic application, in first of two years after applied, court still view it as a regulation in socialiszation period, with the result that unsuccessful applied. Since in 2014, it started to be applied, even it started by police investigation, until based on authority from prosecutor, investigator can bestow light stealing case to court by way of rapid judicial procedure. By thus defendant’s right, that is gain a rapid judicial procedure, simple, and cheap has ful fill based on juridical practice.
 
Salah satu poin penting dalam revisi UU No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah penambahan kewenangan Dewan Perwakilam Daerah Republik Indonesia dalam mengawasi dan mengevaluasi peraturan daerah (perda) dan rancangan peraturan daerah (raperda). Dalam UU MD3 pasal 249 ayat 1 huruf J itu, disebutkan bahwa DPD mempunyai wewenang dan tugas: “melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah”. Pembentukan DPD sendiri adalah upaya konstitusional untuk mengakomodasi suara daerah dengan memberi saluran, sekaligus peran kepada daerah-daerah. Saluran dan peran tersebut dilakukan dengan memberikan tempat bagi daerah-daerah untuk menempatkan wakilnya dalam badan perwakilan tingkat nasional untuk memperjuangkan dan menyuarakan kepentingan-kepentingan daerahnya, terutama dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sehingga akan memperkuat ikatan dalam kesatuan Negara Republik Indonesia. DPD mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional (regional representation) dari daerah, dalam hal ini provinsi. Sama dengan DPD, Keberadaan peraturan perundang-undangan tingkat daerah pada hakikatnya merupakan akibat diterapkannya prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Karena itu memberikan relasi yang cukup terhadap DPD sebagai territorial representative dan perda sebagai regulasi daerah, menjadi syarat bagi jalannya desentralisasi dan pembangunan daerah yang baik.
 
This paper aims to examine the presidential threshold in relation to the simultaneous general elections 2019. After the decision of the Constitutional Court Number 14/PUU-XI/ 2013 which mandates the general election simultaneously raises the pros and cons of setting the presidential threshold. In the constitutional perspective, using or not using the presidential threshold is not contrary to the constitution, because the presidential threshold is an open legal policy of the legislator. The legislators need to rethink the provisions of the presidential threshold especially in relation to the simultaneous elections, taking into account the advantages and disadvantages of applying or abolishing the presidential threshold, in order for the purpose of strengthening the presidential system to be achieved. The existence of simultaneous general elections has substantially eliminated the provisions of the presidential threshold, so the threshold requirement to nominate the President and Vice President becomes irrelevant. However, if the legislators demand presidential threshold, the middle path that can be selected is to apply the presidential threshold by using the legislative election 2014 with a record of institutionalizing the coalition.
 
Research on administrative management of case handling and cadre forming on legal aid organization is related to access to justice in Yogyakarta Special Region aimed to know the system of cadre forming, management and inhibiting factor of free legal aid funding for the poor. This type of research is empirical juridical with qualitative descriptive analysis method The result of this research is pattern of cadre forming in legal aid organization in using system designed independently by each legal aid organization. The management of case handling in the legal aid organization uses internal rules that are prepared independently in each OBH. The inhibiting factor in the provision and legal aid services of legal aid organization is the inability of justice seekers in completing the administrative requirements that is required by the Ministry of Justice and Human Rights and the lack of socialization to the community regarding free legal aid services. The formulated suggestion is the formation of cadre pattern standardization on legal aid organization. Case handling management of legal aid organization should be developed using standard operational procedure. In overcoming the inhibiting factors in the provision and legal assistance services of legal aid organization. The Ministry of Justice and Human Rights Regional Office should undertake more massive efforts in the socialization of legal aid and simplify the rules on administrative files of free legal aid services for the poor.
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa terjadi dualisme kewenangan mengadili perkara anak sebagai pelaku kejahatan pelecehan seksual di Kota LangsaAceh. Penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis empiris yaitu metode meneliti hak kewenangan mengadili perkara anak di Kota Langsa-Aceh dalam penerapan kenyataan hukumnya terjadi dualisme kewenangan mengadili perkara anak sebagai pelaku kejahatan pelecehan seksual di Kota Langsa. Kesimpulan yang dihasilkan adalah dualisme terjadi akibat dua ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk penegakan hukum perkara anak sebagai pelaku kejahatan pelecehan seksual terhadap anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kewenangan mengadili ada pada Pengadilan Negeri sedangkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, kewenangan mengadili ada pada Mahkamah Syar’iyah. Penanggulangan yang harus dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah adalah melengkapi sarana dan prasarana sistem peradilan anak yang memadai.
 
Kementerian Pertahanan/TNI memiliki komitmen yang kuat dan fokus terhadap pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).Saat ini instansi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) banyak memiliki lahan dan bangunan strategis yang sangat potensial untuk didayagunakan atau dimanfaatkan. Hanya saja timbul permasalahan ketika aset yang dimiliki oleh TNI AD berupa tanah dan atau bangunan dikuasai oleh masyarakat sipil secara turun temurun yang secara otomatis TNI AD tidak dapat memanfaatkan BMN tersebut.Peneliti memfokuskan 2 (dua) hal permasalahan dalam tulisan ini, yang pertama terkait dengan Tinjauan Yuridis Pengelolaan Barang Milik Negara dan Konsepsi Penyelesaian Permasalahan terhadap Barang Milik Negara (Tanah) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).Penelitian ini bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam penerapan hukum adminitrasi negara, hukum perdata serta hukum milier. Dan merupakan langkah positif bagi para pemangku kepentingan untuk lebih memperhatikan aturan atau kebijakan yang berkaitan dengan aset yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).Pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris digunakan penulis untuk mengetahui hasil penelitian yang telah diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (deskritif).Dari data yang akan dihasilkan luaran wajib berupa publikasi pada jurnal nasional terakreditasi sebagai sarana untuk memacu penelitian lanjutan.Dukungan data awal terkait penelitian ini hanya bersumber dari data sekunder,sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan data primer. Kata Kunci: Pengelolaan, BMN, TNI AD.
 
The problem of land conflicts in the territory of Ulayat Land of Customary Law Community conducted by the company as an investment actor conducting business activities in the field of mineral and coal mining and its settlement efforts can not be explained through the only normative juridical approach, but the holistic and integrative approach. Approaches known in social science, sociology, and legal anthropology can be used to explain the issue of dispute resolution based on local potential. The choice of conflict resolution of conflicts arising from unequal distribution and management of resources and unequal power and authority, to address these types of conflicts should be put forward with justice and benefit as the main objective, not the legal certainty aspect.
 
Civil Service dispute is a dispute/dispute arising as a result of the stipulation of a State Administrative Decision in the field of personnel by the Authorized Body or Official regarding the position, obligation, right and guidance of Civil Servants. While Administrative Efforts is a procedure that can be taken by Civil Servants who are not satisfied with disciplinary punishment imposed on him in the form of objection or administrative appeal. The objection itself is an administrative effort that can be taken by the Disgruntled Civil Servant against disciplinary punishment imposed by the competent authority to punish the superior officer in charge of punishment. For Administrative Appeals alone it is an administrative undertaking that a disgruntled Civil Servant may take with respect to disciplinary punishment in the form of dismissal with respect not on his own request or dismissal with respect as a Civil Servant imposed by a punitive authority to the Employment Advisory Board
 
Abstrak Korporasi mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, namun demikian tidak jarang korporasi dalam aktivitasnya melakukan tindakan menyimpang atau kejahatan dengan berbagai modus operandi. Salah satu cara menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan di Inggris adalah Deferred Prosecution Agreement (DPA) yang diatur dalam Schedule 17 of the Crime and Courts Act 2013. DPA sejatinya merupakan pengenyampingan penuntutan secara pidana terlebih dahulu dengan syarat korporasi memenuhi kondisi-kondisi tertentu dalam jangka waktu tertentu. DPA dapat dipertimbangkan oleh penegak hukum Indonesia serta legislator di Indonesia dalam mencoba menyelesaikan tindak pidana korporasi yang merugikan perekonomian negara. Untuk dapat menerapkan DPA di Indonesia harus diaturnya dalam peraturan perundang-undangan dasar dalam menentukan dapatkah korporasi mempunyai tanggungjawab pidana di Indonesia dan juga pengaturan kewenangan jaksa dalam menghentikan penuntutan sementara.
 
This research focused on the clarification in the meaning of legal status of the heir which is the heir received the donation (grant) from the parents before. In fact, the other heirs does not recognize the position of donation receiver to gets inheritance rights belong to parents. This research using context of probles as how the legal status of the heir (donation receiver) belong to the other heirs in receiving inheritance, is the donation receiver does not has rights in inheritance. Research result found that meaning of donation in the 3 perspective of private law giving the similar consequences, thus are based on private law (civil code), adat law, and islamic fiqih law (KHI). Those are giving perspective that donation is recognized as the inhertance. And the legal status of receiver donation is available to receive inheritance.
 
This research focused on the legal standing of testament toward inheritance property which devide yet. Testament recognized as a last will of person to be received by person who determined on it. Potentially, These will rise a dispute between testament receiver and the heir. It because of the heir would be bring it to the disputed if testament not desired. Thus, the testament would be not executed. This research using context of problems as how the legal standing of the testament toward inheritance property which devide yet and continue with is that testament should be execute absolutely toward inheritance property. Research result the testament has no absolutely legal standing to be execute toward inheritance property as long as rise the disputed. The dispute is related with the diclaimer from the heir toward testament substance. Thus, the testament is the last will of people do not perform well as the last will it because of the testament rejected probably. The rejection performed by court as well as the heir lawsuit.
 
Notaris sebagai salah satu profesi hukum yang sebagian wewenangnya adalah menerbitkan suatu dokumen berupa akta dengan kekuatan sebagai akta otentik.Kesalahandan kelalaian Notaris menyebabkan pembatalan akta Notaris disebabkan oleh kesalahandan kelalaian penghadap yang mengikatkan diri dalam akta Notaris itu, kesalahan dankelalaian kedua belah pihak maupun salah satu pihak mengakibatkan adanya atautimbulnya gugatan atau tuntutan dari salah satu penghadap terhadap akta. Hal inidapat dicermati dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor657/Pid.B/2015/PN Kis. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah bagaimana prosedur Notaris dalam mengeluarkan pembatalan akta secara sepihak, bagaimana akibat hukum terhadap Notaris dalam mengeluarkan pembatalan akta secara sepihak, bagaimana bentuk penyelesaian tanggungjawab hukum terhadap Notaris yang mengeluarkan pembatalan akta secara sepihak. Tujuan dari penelitian ini adalahuntukmengetahui dan menganalisis prosedur Notaris dalam mengeluarkan pembatalan akta secara sepihak, untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap Notaris dalam mengeluarkan pembatalan akta secara sepihak, untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penyelesaian tanggungjawab hukum terhadap Notaris yang mengeluarkan pembatalan akta secara sepihak.Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Teknik penumpulan data diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan (library research) berupa studi dokumen. Analisis data menggunakan analisis kualitatif, selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Alasan yuridisuntuk menyatakan batal demi hukum suatu akta Notaris adalah jikaakta Notaris tidak memenuhi persyaratan objektif dan subjektif dalam suatu perjanjian. Akibat hukum pembatalan akta Notaris yaitu berubahnya status dan kekuatan pembuktian suatu akta Notaris sebagai akta otentik menjadi akta di bawah tangan. Pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan meliputi pertanggungjawaban perdata, pidana dan administrasi.Penelitian ini menyarankan agar Hakim harus membuat keputusan yang bijaksana dan seadil-adilnya dalam menangani setiap perkara, terutama yang berkaitan dengan akta Notaris. Setiap akta yang dibuat Notaris harus memenuhi persyaratan materil dan formil. Notaris harus siap dan bertanggungjawab terhadapsetiap produk akta yang dibuatnya, baik secara perdata, pidana dan administrasi
 
Beberapa pihak menilai bahwa penyelesaian perkara tindak pidana melalui sistem peradilan pidana dinilai kurang maksimal, maka dari itu melalui konsep mediasi penal dapat dioptimalisasikan menjadi alternatif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana di luar pengadilan. Konsep mediasi penal diambil dari “restorative justice yang berusaha memeberikan keadilan dengan adanya keseimbangan antara korban dan pelaku tindak pidana”. Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah bagaiaman upaya optimalisasi mediasi penal sebagai alternatif perkara tindak pidana di luar pengadilan, bagaimana kebijakan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana di masa mendatang. Permasalahan tersebut akan dianalisis dengan metode penelitian penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, analisis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penyelesaian mediasi penal dilakukan di luar proses peradilan pidana melalui mekanisme perundingan/musyawarah selanjutnya dimintakan perdamaian guna menyelesaikan konflik. Kebijakan mediasi penal dalam pembaharuan hukum pidana bisa dilakukan melalui dua cara yaitu mediasi penal di luar proses peradilan pidana dan mediasi penal sebagai bagian dari proses sistem peradilan pidana.
 
Keberhasilan konsep restorative justice membutuhkan usaha yang kooperatif dari para penegak hukum agar tercipta sebuah alternatif untuk korban dan pelaku menyelesaikan konflik hukum mereka. Adanya restorative justice diharapkan mampu memberikan kepentingan-kepentingan para pihak dan para penegak hukum. Restorative justice juga menekankan hak asasi manusia dan memperhatikan keadilan serta dampak dalam pemberian sanksi pada keadilan formal atau hukum. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka akan dirumuskan identifikasi masalah yaitu penetapan diversi yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPAA) dan faktor yang menjadi hambatan bagi Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan menerapkan Diversi. Jenis penelitian Penerapan Restoratif Justice Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dapat pula dikatakan sebagai penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah pengumpulan dari sebuah studi kepustakaan. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menerapkan diversi pada sistem peradilan pidana anak dengan melakukan pendekatan kepada pelaku dan orang tua pelaku, korban dan orang tua korban, Balai Pemasyarakatan, serta masyarakat sekitar pelaku dan korban. Proses diversi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah tercapai kesepakatan dengan pelaku dan orang tua pelaku meminta maaf kepada korban agar tindak pidana tersebut tidak dilakukan proses peradilan pidana. hambatan bagi Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan menerapkan Diversi diantaranya adalah sebagai berikut : faktor susahnya menghadirkan para pihak, faktor tidak terdapatnya kesepakatan diantara para pihak, faktor kurangnya pemahaman masyarakat tentang Diversi, faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai, faktor budaya hukum yang merupakan faktor kebiasaan. Dalam penelitian ini masih banyak sekali kekurangan, khususnya mengenai dasar-dasar hukum penerapan diversi dalam proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya lebih menekankan lagi kepada dasar hukum penerapan diversi dalam sistem peradilan anak. Kata Kunci : Diversi, Hambatan, Sistem Peradilan Anak
 
Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Panah Wayer Oleh Anak Di Kota Gorontalo (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota). Penelitian ini berangkat dari situasi keamanan dan ketertiban umum yang kurang kondusif khususnya pada malam hari dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini. Permasalahan utamanya adalah pelopor dari tidak kondusifnya keamanan dan ketertiban umum ini adalah anak-anak sehingga perlu adanya kebijakan kriminal dalam penanggulangan permasalahan ini.Metode pendekatan yang digunakan dalam mengkaji permasalahan adalah metode pendekatan Yuridis – Empiris. Hasil penelitian, 1) lingkup Kota Gorontalo, faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan menggunakan panah wayer oleh anak adalah lingkungan pergaulan tidak sehat yang dikombinasikan dengan mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, penyalahgunaan alkohol, obat-obat terlarang dan zat adiktif, serta adanya dorongan-dorangan ide dan sikap yang dibentuk oleh media massa. 2) kebijakan kriminal penanggulangan kejahatan dapat diimplementasikan dengan cara : mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa yang mana hal ini merupakan jalur non penal, kemudian penerapan hukum pidana yang merupakan jalur penal, dan pencegahan tanpa pidana yang juga termasuk dalam jalur non penal. Sehingga jelas bahwasanya dalam upaya penanggulangan kejahatan ada korelasi antara jalur penal dan non penal.
 
The existence of Law No. 23 of 2002 on Child Protection is part of the state's commitment to protect children. The Law has been amended for the second time through Perpu No. 1 of 2016. The emphasis in this second amendment is to aggravate the punishment of offender of sexual violence against children to provide a deterrent effect and prevent comprehensively the occurrence of sexual violence against children. This study used primary and secondary legal materials, with normative-juridical, policy, and philosophical approaches. This study concluded that punishment regulatin policy in Perpu No. 1 of 2016 reflects the purpose of punishment in the form of a combined theory that compromises between relative theory and retributive theory. While the policy of chemical chemistry regulation as a treatment reflects the purpose of punishment as rehabilitation.
 
The infanticide crime is a special crime, in which one can do so is the biological mother of the infant. This specificity will be the core of this paper, reviewing the factors that cause the crime is done because it becomes the specificity of this criminal act. In addition to reviewing it, the writing of this paper will also be mebahasa about things that the judges consideration who hear cases of infanticide murder, whether in the form of a mitigating or incriminating reason. This research is conducted by empirical juridical who examine the crime according to reality in real life of society. The end of this study concluded that the main thing that causes a mother to kill her baby is the embarrassment factor, because it has given birth to a child outside a legal marriage.
 
Perjanjian adalah hal penting yang harus dilakukan dalam bidang persaingan bisnis, tolok ukur validitas perjanjian menjadi penting ketika pelaku bisnis membuat berbagai macam perjanjian yang tidak sesuai dengan asas serta aturan yang terkandung dalam Burgerlijk Wetboek(BW), sehingga pelaku usaha mendalilkan bahwa tidak ada kesepakatan di antara mereka karena tidak ada unsur "setuju" di antara para pelaku bisnis yang menjadi syarat utama dalam validitas perjanjian di dalam BW. Dalam hal demikian, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) sebagai suatu lembaga penegak hukum memiliki peran yang sangat penting di dalamnya, dengan kewenangan KPPU dapat menjebak pelaku usaha. Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitan normatif dan pendektan peraturan perundang-undangan (statue approach) serta Pendektan Konseptual ( Conceptual Approach). Sehingga dengan penelitian ini KPPU dapat mengkategorikan perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku bisnis sebagai perjanjian berdasarkan pembagian bukti yang dapat dilakukan oleh KPPU seperti bukti keras dan bukti langsung dan dengan berbagi berbagai pendekatan yang dimiliki KPPU seperti penerapan konsep praktik bersama .
 
Perusahaan angkutan berbasis online dalam layanan jasa pengiriman barang yang berperan sebagai pelaku usaha dalam menjalankan usahanya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang telah dirugikan akibat kehilangan barang yaitu melalui jalur non litigasi atau di luar pengadilan yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen karena melalui jalur ini konsumen dapat menyelesaikan sengketanya dengan waktu yang relatif cepat, biaya hemat, dan kerahasiaan konsumen terjamin. Selain itu apabila jalur non litigasi gagal dilakukan dapat dilakukan upaya penyelesaian melalui litigasi atau melalui pengadilan.
 
Etika publik menekankan bukan hanya kode etik atau norma semata melainkan.dimensi reflektifnya. Etika publik dibutuhkan dalam pembentukan kebijakan publik yang sejatinya diterapkan sebagai pembaharuan dan perbaikan pelayanan publik. Permasalahan publik yang dirasa semakin kompleks dan rumit sejalan dengan meningkatnya isu publik. Ketika pejabat publik tidak mampu memisahkan secara tegas antara domain publik dan pribadi, maka akan berkorelasi negatif terhadap pelayanan publik. Hal ini tidak hanya dipicu oleh pejabat publik yang tidak menghayati arti dan pentingnya nilai etika publik bahkan parahnya pejabat publik tidak mengetahui apa itu etika publik. Etika publik memberikan dampak yang sangat besar dan serius terhadap pembuatan kebijakan publik. Keberhasilan suatu kebijakan publik juga sangat ditentukan oleh etika para pejabat publiknya.
 
Pemutusan kontrak ikatan kerja sama antara rumah sakit swasta dengan BPJS Kesehatanterkait dengan kecurangan (fraud) berupa penulisan kode diagnosa yang berlebihan/upcoding,jelas sudah sesuai dengan hukum kontrak di Indonesia.Penelitian ini bersifat normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, denganmenggunakan tipe penelitain deskritif, yaitu dengan memaparkan hasil penelitian secara lengkapdan sistematis mengenai hal-hal yang menjadi pokok bahasan dalam penulisan. Pendekatanmasalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Hasil dan kesimpulan penelitian bahwa pemutusan kontrak kerja sama antara rumah sakitswasta dengan BPJS Kesehatan terkait dengan kecurangan (fraud) berupa penulisan kodediagnosa yang berlebihan/upcoding sudah sesuai dengan hukum kontrak di Indonesia. Dasarpemutusan kontrak kerja sama ini sesuai dengan Pasal 1267 KUH Perdata. Dan akibat hukumbagi pihak-pihak dari pemutusan kontrak kerja sama terkait dengan kecurangan (fraud) berupapenulisan kode diagnosa yang berlebihan/upcoding, diatur dalam Pasal 1243, Pasal 1267 danPasal 1365 KUH Perdata.Pihak BPJS Kesehatan diharapkan dapat memberikan sosialisasi lengkap kepada pihakrumah sakit swasta tentang substansi kontrak kerja sama dengan rumah sakit swasta. Dan pihakrumah sakit swasta mengetahui secara detail kewajiban-kewajiban yang harus di penuhi dalamperjanjian kerja sama ini, terutama terkait dengan tindak kecurangan (fraud) terkait denganpenulisan kode diagnosa yang berlebihan/upcoding, yang dilakukan oleh pihak rumah sakitswasta. Para pihak sama-sama menjalankan perjanjian ini dengan itikad baik.
 
Unresolved settlement of land border disputes between Indonesia and Timor Leste is currently in the Noel Besi - Citrana segment, Bidjael Sunan - Oben segment as well as in the Subina segment. The two countries have established the Joint Border Committee as a forum for resolving land boundary disputes that have agreed to use the Treaty 1904 and PCA 1914 as the legal basis for the determination and affirmation of land boundaries between Indonesia and Timor Leste.
 
PT. Elite Prima Hutama adalahpengembang Apartemen Casa Grande Residence. Antara PT. Elite Prima Hutama dengan Alia Febyani telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Unit Apartemen Casa Grande Residence. Namun sejak Serah Terima Apartemen hingga saat ini belum dilaksanakan penandatanganan Akta Jual Beli sehingga tidak ada kepastian kapan akan mendapatkan Sertifikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelindungan hukum terhadap pemilik hak atas satuan rumah susun tanpa sertifikat serta untuk mengetahui Proses peralihan hak milik atas satuan rumah susun tanpa sertifikat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan menelaah bahan sekunder.Hasil penelitian menyimpulkan bahwasehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengembang atas tidak diterbitkannya Sertifikat, adapun perlindungan hukum terhadap pemilik satuan rumah susun adalah : 1.) KUHPer, 2.) Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun 3.) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya, Proses peralihan jual beli satuan rumah susun tanpa sertifikat adalah dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai pengikatan sementara sebelum pembuatan akta jual beli dan menjadi pedoman bagi para pihak untuk melaksanakan hak dankewajiban.
 
National Sharia Arbitration Board established by the Majelis Ulama Indonesia. The reason the founding of the National Sharia Arbitration Board with their idea of Islamic Economics is characterized by the development of Islamic banking, such as the birth of the Islamic Bank, which certainly has a dispute must be resolved sharia and sharia, so the need to involve other parties to mediate in resolving the dispute sharia. In this thesis will be discussed on the responsibility of the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS) in resolving disputes regarding the authority of Islamic Banking and Religious Court against the execution and cancellation of the decision of the Arbitration Sharia in Indonesia.
 
Seiring dengan semakin berkembangnya transaksi bisnis internasional, arbitrase sebagai salah satu alternative penyelesaian sengketa bisnis telah berkembang secara pesat. Dalam perkembangan tersebut terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh arbitrase komersial internasional diantaranya dalam menyelesaikan sengketa bisnis multi pihak. Tulisan ini akan mengkaji dua hal utama yaitu permasalahan dalam arbitrase internasional multi pihak serta pengaturan arbitrase multi pihak dalam peraturan di UNCITRAL (United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards), ICSID (International Chamber for Settlement of Investment Dispute) dan ICC (International Chamber of Commerce). Melalui metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan bahwa permasalahan arbitrase internasional multi pihak meliputi: proses pencapaian kesepakatan, pelaksanaan prinsip kesetaraan dan kerahasiaan. Baik UNCITRAL (United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards), ICSID (International Chamber for Settlement of Investment Dispute) dan ICC (International Chamber of Commerce) telah mengatur hukum formil arbitrase multi pihak terutama dalam hal kekepakatan tentang masuknya pihak lain dan penunjukan arbitrator.
 
Berbicara tentang ASEAN, muncul pertanyaan mengenai pentingnya ASEAN bagikomunitas internasional. Apakah ASEAN terbukti sebagai organisasi internasional atauhanya forum diplomasi yang tidak memiliki kekuatan saat mengadakan hubungan baikdengan negara-negara anggota atau entitas hukum internasional lain? Piagam ASEANmenjadikan ASEAN organisasi berdasarkan aturan hukum dan melegitimasi personalitashukumnya. Kembali muncul pertanyaan, bagaimana implementasi personalitas hukumtersebut? Dalam tulisan ini kerja sama internal dan eksternal ASEAN dianalisis dandikaitkan dengan pertanggungjawaban. Penting untuk dijabarkan bidang-bidang yangmasuk kompetensi ASEAN untuk membuat perjanjian internasional. Di samping itu,kepatuhan negara-negara anggota yang menandatangani persetujuan yang dibentuk dibawah koordinasi ASEAN perlu diperkuat – demi efektifnya implementasi. Di sisi lain,dalam ambisi mendorong signifikansi ASEAN secara internasional, integrasi negaranegara anggota menjadi sangat penting agar ASEAN bisa tetap berkembang sebagaisebuah organisasi internasional. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif denganmenganalisis perjanjian internasional yang relevan dengan aktivitas ASEAN.
 
Trade in Indonesia currently dominated by trade in goods and services which is a collaboration between Indonesia businessmen and foreign businessmen, or between Indonesia businessmen and Indonesian businessmen.Initially the franchise is a business concept concerning the granting of intellectual property rights and operational system by the franchisor to the franchisee which then becomes the legal institution that regulates a legal relationship between the franchisor and the franshisee set forth in a franchise agreement as first set in Act number 9 of 1995 concerning Small Business. The focus of this study intends to discuss franchise agreements in the perspective of civil law and Islamic law that aimesto achieve benefit for mankind.
 
AbstrakPerdagangan manusia merupakan kejahatan yang tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga di pelbagai negara yang saat ini dilakukan dengan pemanfaatan sosial media. Permasalahan yang timbul dalam hal ini adalah sejauhmana penerapan Mutual Legal Assistant (MLA) yang dilakukan oleh penegak hukum dalam penyidikan tindak pidana perdagagang manusia yang merupakan kejahatan terorganisasi transnasional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauhmana penerapan MLA dalam upaya penyidikan untuk melengkapi barang bukti dan alat bukti untuk menjerat pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan dengan cara yang semakin cangih, yaitu dengan pemanfaatan aplikasi digital sosial media. serta tidak hanya melibatkan warga Negara Indonesia, namun juga dilakukan oleh warga Negara asing dan dilakukan di beberapa Negara. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu permasalahan yang muncul dilapangan dikaji dari bahan-bahan hukum seperti buku atau artikel yang membahas tentang perdagangan orang sebagai referensi bahan pokok dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukan masih ditemukan kendala penerapan MLA terhadap penyidikan perdagangan manusia yang diakibatkan oleh masalah prosedural akibat dari belum semua Negara mengatur kerjasama MLA, selain itu biaya tinggi, dan hubungan Negara peminta terhadap Negara yang diminta tidak harmonis juga menjadi penyebab tidak maksimalnya penerapan MLA.
 
The purpose of this study is to determine and analyze the upcoming risks that can occur in the bank as a new creditor over the implementation of transfer of receivable house ownership credit (KPR) via top up. In addition, this study also discusses the form of ideal legal protection for banks as the new creditor over the transfer of house ownership credit via top up. The research that use Bank Tabungan Negara (BTN) Yogyakarta Branch as the respondent is a qualitative empirical legal research and analyze the data collected by qualitative descriptive method. Take over KPR via top up have a legal certainty risk associated with the interlude time between signing the agreement with the transfer of collateral from the old creditor to the new creditor. Currently, the legal protection for banks as the new creditor in the implementation of take over KPR via top up is only in the form of preventive protection that could be seen in precautionary actions to ensure the fullfillment of the rights and obligations of the parties. Furthermore, subrogation agreements are also required as a complement and legal basis to ensure the release of the collateral from the previous agreement.
 
State land is land directly controlled by the state as stated in Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration. State land is not an object of Mortgage Rights, the object of mortgage is the right to land with the status of “Right of Ownership”,” Right to Exploit”, Right to Build” and “Rights to Use” as described in Article 51 of BAL in Article 4 UUHT. Because state land is not the object of mortgage rights, it is not justified if the state land is guaranteed as the repayment of debtor's debt which is tied up with Power of Attorney Charging the Deposit Rights. In this case, the debtor is a legal entity of a Limited Liability Company engaged in real estate which has located permission for land acquisition. The land to be acquired has the right of ownership status which is then released by the owner with the provision of compensation. After the release of the land rights, the released land will become state land as set forth in Article 19 of the BAL. This is the land which is released as collateral by the debtor to the creditors.
 
President is the supreme leader in the Republic of Indonesia, it is also clearly stated in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. After the outgoing president, and became ordinary Indonesian citizens, the president is also still get one of their rights, namely the right to earn a living, it is a form of tribute to the former President or Vice President who has been leading this country during the period of his leadership. Towards the end of his term, Susilo Bambang Yudhoyono to change the rules providing a home for former president and vice president. The change was then poured in Presidential Regulation No. 52 Year 2004 on the Amendment of Presidential Decree No. 88 Year 2007 concerning Procurement and Standard Home for Former President and Vice President. The policy made by President, invited strong reactions from the public. Therefore, the facilities will be reserved for the former president and vice president in the form of procurement of the house is considered very exaggerated and does not reflect a sense of justice for the people, especially people from the lower middle class who until now have not had a home. In this paper will discuss the procurement and the right to a standard home to the former president and / or the former vice president of the republic of Indonesia, and controversy procurement and standards for the former president's home and / or former vice president of the republic of Indonesia.
 
Pemilihan umum secara garis besar ialah tindakan yang dilakukan oleh negara yang sah untuk mendapatkan pemimpin dalam sebuah negara (jabatan politik), ketentuan mengenai penyelenggaran pemilu sudah diatur melalui peraturan perundang-undangan, namun tidak sedikit dalam penyelenggaran pemilu, peserta pemilihan umum melakukan politik uang untuk memenangkan kompetisi tersebut. Tindakan politik uang harus diformulasikan dengan baik agar tindakan politik uang dapat benar-benar sesuai dengan hakikat politik uang. Tindakan penggantian uang transportasi, uang lelah dan uang makan dalam mobilisasi pemilih dalam kampanye terbuka perlu penegasan dari kajian ilmu hukum. Instumen hukum terhadap pencegahan politik uang harus dikaji secara mendalam, penerapan hukum pidana sebagai ultimum remidium harus dikaji secara mendalam, beberapa cara lainnya dapat digunakan sebagai metode pencegahan politik uang selain mekanisme hukum yang ada.
 
kemudahan pelayanan hak atas tanah yang diberikan oleh Pemerintah kepada penanam modal berdasarkan Undang – Undang Penanaman Modal dan Undang – Undang Pokok Agraria. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif, serta dilakukan pendekatan undang – undang dan juga secara konseptual. Pentingnya suatu pemahaman tentang konsep kemudahan pelayanan terkait hak atas tanah yang diberikan bagi penanam modal, khususnya mengenai Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan juga Hak Pakai, karena tidak semua orang tahu dan konsep tersebut sangat luas jangkauannya yang tersebar dalam berbagai macam undang – undang. Kemudian pemahaman mengenai pentingnya suatu insentif yang harus diberikan pemerintah dalam penerapan kemudahan pelayanan dimana hal tersebut sangat dibutuhkan dalam kegiatan investasi. Pemerintah perlu membuat suatu aturan secara eksplisit terkait fasilitas dan juga jaminan kegiatan investasi yang belum diatur dalam peraturan – peraturan yang telah ada.
 
Arbitrase merupakan salah satu bentuk cara penyelesaian sengketa perdata yang timbul dari pelaksanaan suatu perjanjian diantara para pihak. Sengketa pardata dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) jika dalam perjanjian yang dibaut oleh para pihak tercantum klausula pilihan jika terjadi sengketa akan diselesaikan melalui BANI. Putusan BANI harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak yang terikat dalam perjanjian, dan jika putusan tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap data sekunder seperti perundang-undangan, putusan, serta bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa perdata melalui BANI terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu pra persidangan, masa persidangan dan pasca persidangan. Dalam implementasinya putusan BANI memiliki kekuatan eksekutorial apabila putusan arbitrase tersebut telah didaftarkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri. Meskipun BANI merupakan lembaga arbitrase institusional namun dalam prinsipnya penetapan perintah pelaksanaan eksekusi tetap dilakukan oleh Pengadilan Negeri karena BANI bukanlah badan peradilan sehingga tidak memiliki perangkat jurusita, serta tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi. Sebaiknya putusan BANI bisa dilaksanakan oleh para pihak dengan itikad baik baik dan secara sukarela tanpa harus melibatkan Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi.
 
At the present time many cases of violations (non-performance) prudential principles that occur in national banks, one of which brings the impact of loss to third-party insurance as the owner of the object that was never guarantee or give permission to others to pledge land own to a bank. Precautionary principle should be applied by the banks especially in terms of loan disbursements through accurate and in-depth analysis, the proper distribution, control and monitoring of good, valid agreement and meet the requirements of law, binding strong collateral and loan documentation and complete a regular basis.
 
Penelitian ini berangkat dari kenyataan adanya gap antara norma hukum di bidang pangan, dengan kebijakan impor beras di Indonesia. Norma hukum yang mengamanatkan agar kebijakan ekspor pangan dilakukan ketika kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi, dan impor dilakukan ketika kebutuhan dalam negeri mengalami kekurangan, kenyataannya justru dilakukan secara bersamaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indonesia masih melakukan impor beras bersama-sama dengan kebijakan ekspor. Sepanjang Januari-Oktober 2017, impor beras Indonesia mencapai 256,56 ribu ton dengan nilai US$ 119,78 juta dan pada saat yang bersamaan pula, ekspor beras Indonesia sepanjang Januari-November 2017 mencapai 3,5 ribu ton dengan nilai US$ 3,25 juta. Penelitian ini sedikit banyak akan membahas mengenai permasalahan tersebut. Pembahasan utamanya akan melihat dari faktor-faktor apa yang sesungguhnya masih mengakibatkan dilakukannya impor beras di Indonesia dan berakibat pada ketidaksesuaian antara kebijakannya dengan norma hukum.
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan internal hukum yang saling bertentangan dalam perdagangan berjangka komoditi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertentangan antara Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Transfer Dana dan juga untuk mengetahui upaya perlindungan hukum bagi nasabah yang bertransaksi dalam perdagangan berjangka komoditi berbasis internet. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Hasil penelitian menyimpulkan dua hal, pertama, terjadinya pertentangan antara Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Transfer Dana dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Berbasis Internet karena adanya dua ketentuan yang saling bertolak belakang yakni Pemblokiran dan Pengaksepan. Kedua, meskipun terdapat kontrak sebagai instrumen yang dapat mengikat para pihak pembuatnya, namun perlindungan hukum bagi nasabah Indonesia yang bertransaksi dalam perdagangan berjangka komoditi berbasis internet yang menggunakan jasa pialang luar negeri dinilai masih lemah sehingga nasabah Indonesia berada pada posisi rentan terhadap pialang luar negeri.
 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis implementasi pendaftaran hak tanggungan di Kota Bogor dan Depok, (2) mengkaji dan menemukan upaya mewujudkan reforma agrarian dalam pendaftaran hak tanggungan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Secara normatif, penelitian ini mengacu kepada norma-norma serta asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan secara empiris atau sosiologis dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam praktek kenotariatan megenai implementasi konsep akta elektronik. Menggunakan data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan yang relevan dengan fenomena hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Data dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (library research)dan penelitian lapangan (field research).Undang-Undang Hak Tanggungan telah memberikan amanah pendaftaran hak tanggunga dengan jangka waktu 7 (tujuh ) hari setelah penandatanganan akta. Hal ini perlu mendapatkan kajian mendalam dikarenakan suatu hak tanggungan baru memiliki kekuatan sempurna apabila sertipikat hak tanggungan telah diterbitkan. Oleh karena itu penelitian ini. Mengkaji mengenai implementasi dan upaya yang dapat dilakukan sebagai wujud menciptakan reforma agrarian karena pendaftara merupakan hal yang sangat penting dan substantive terkait penerbitan sertipikat hak tanggungan
 
Dalam rangka mendorong implementasi prinsip Good Corporate Governance, maka pada Perusahaan Publik sekarang ini, tidak hanya mengenal adanya Komisaris Independen, Komite Audit, dan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary), namun juga dikenal “Direktur independen” atau Independent Director yang duduk dalam jajaran pengurus perseroan. Peranannya adalah sebagai penyeimbang dari direktur-direktur terafiliasi lainnya dan pengakomodir pemangku kepentingan, baik kepentingan pemegang saham mayoritas, minoritas, dan publik serta memastikan pemenuhan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan yang baik dan Dewan Direksi yang efektif menarik investor dan memastikan investasi. Pentingnya keberadaan direktur independen dalam suatu perusahaan public juga ditegaskan dalam Surat Edaran Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor: SE-00001/BEI/02-2014 tentang Penjelasan Mengenai Masa Jabatan Komisaris Independen dan Direktur Independen Perusahan Tercatat, yang merupakan tindak lanjut dari diberlakukannya Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 Perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.
 
The Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (DPD RI) is a state institution that was born from the 1945 NRI Amendment process. The formation of the DPD RI was meant not only to reform the parliamentary structure into two chambers, the formation of the DPD RI was a constitutional effort intended to better accommodate regional votes by giving channels, as well as roles for the regions. In that perspective, the DPD RI must play a more important role in bridging local regional aspirations with national development policies. Thus, regional interests and aspirations can be integrated and aligned with national policies. If the DPR brings political aspirations of the people, then the DPD should carry regional aspirations that are not only political in nature but have social and cultural values in accordance with the variety of regions it represents. In essence, the role of the DPD is more emphasized on the importance of accommodating and aggregating the aspirations and interests of the regions to balance the hegemony of the DPR which carries the aspirations of the people which are only political. This research will focus on the extent to which the DPD RI has carried out its role as mandated and the ideals of its formation as regional representatives. Whether the presence of the DPD has accommodated and aggregated regional interests and has also been able to avoid legislative power being only concentrated in one institution (check and balance).
 
Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Bidang usaha dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan ditetapkan dalam kebijakan Daftar Negatif Investasi (DNI). Kebijakan DNI yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Tujuan penelitian untuk menganalisis dampak perubahan kebijakan DNI pada sektor Pariwisata. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan perubahan DNI pada sektor Pariwisata dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 yaitu peningkatan batasan kepemilikan modal asing. Salah satunya, bidang usaha hotel dengan maksimal 67% kepemilikan asing yang sebelumnya 51%. Dampak perubahan DNI pada tataran implementasi yaitu peningkatan penanaman modal, di sisi lain jumlah proyek PMA lebih banyak daripada proyek PMDN, karena penanam modal dalam negeri tidak mampu bersaing.
 
According to Article 1 Act No.15 of 2001 on Marks, the meaning of Marks is a sign in the form of pictures, names, words, letters of numbers, color arrangements, or combinations of those elements which have differentiating power and are used in the world of trade in goods or services. In the world of trades often occur brand violations. Branding violations are essentially committed by parties that have no good ethics to gain a profit, which can harm a legitimate brand owner. The purpose of this study is to know the legal protection against brand disputes. The method used in this research is the normative juridical approach method because this legal research uses data from library materials (secondary data). The results of this study illustrate that legal protection for a person or owner of a brand in the event of a brand dispute.
 
Medical malpractice remains a problem in health that has not been clearly regulated in a national legislation. But the elements are already contained in Act No. 36 of 2009 on Health which includes criminal law enforcement, administration and civil law. In the perspective of civil law a medical malpractice is an unlawful act conduct that complies with the provisions of The Civil Code. This research based on normative juridical method within primary dan secondary legal materials. The results of this study indicate that the lawsuit of unlawful act (onrechtamtige daad) in medical malpractice is regulated in Article 1365 of the Civil Code with elements : 1) the patient must experience a tort; 2) there are errors or missions (in addition to individuals, hospitals may have duty for errors or missions); 3) there are causal between tort and error; 4) The act is unlawful. In addition, the responsibility of the unlawful act against the medical malpractice ased on Article 1365 of the Civil Code is can be material and immaterial compensation that have a related between errors and torts.
 
Eksaminasi publik terhadap putusan perkara korupsi kerap dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat dan lembaga kajian di Fakultas Hukum. Ada tiga lembaga yang menyelenggarakan eksaminasi publik terhadap putusan praperadilan BG, dimana rekomendasi hasil eksaminasi publik dari ketiga lembaga tersebut diabaikan oleh Mahkamah Agung. Penelitian ini dibatasi dengan dua identifikasi masalah: bagaimana pelaksanaan eksaminasi publik terhadap putusan praperadilan BG yang dilakukan oleh ICW, LKBH FH Unand, dan MaPPI FH UI; dan bagaimana upaya penguatan eksistensi eksaminasi publik agar dapat diperhatikan oleh Mahkamah Agung. Kedua identifikasi masalah tersebut dijawab menggunakan metode pendekatan sosio-legal, menggunakan spesifikasi penelitian evaluatif dan deskriptif analitis, serta menggunakan data sekunder (studi kepustakaan) yang didukung oleh data primer (wawancara). Hasil penelitian ini menunjukkan dua hal, yaitu pertama, pelaksanaan eksaminasi publik yang dilakukan oleh ketiga lembaga tersebut menghasilkan hasil yang sama, yaitu menilai hakim praperadilan telah keliru dalam melakukan penemuan/penerobosan hukum untuk memperluas ruang lingkup upaya paksa. Namun, komposisi majelis eksaminator pada MaPPI FH UI bersifat internalistik dan teknokratis; Kedua, upaya penguatan eksistensi eksaminasi publik dapat dimuat klausul akomodasi hasil eksaminasi publik di dalam Peraturan Mahkamah Agung.
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan lapas, kebijakan Lapas Wirogunan untuk menanggulangi kelebihan kapasitas Lapas serta bagaimana formulasi pidana dan pemidanaan untuk mengurangi kelebihan kapasitas di dalam Lapas. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris dengan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan kapasitas di dalam Lapas yaitu; Pertama, tingginya tingkat Kriminalitas dan Kedua, Kebijakan Peradilan Hukum Pidana. (2) Kebijakan yang dilakukan oleh Lapas Wirogunan ialah dengan mengoptimalkan dengan program terintegrasi di dalam Lapas. (3) Formulasi pidana dan pemidanaan yang dapat dilakukan ialah pertama merevisi KUHP yang semula berprinsip komulasi menjadi prinsip pidana yang memiliki konsep alternatif, yang kedua merubah pandangan hakim yang cenderung menjatuhkan pidana penjara menjadi adanya pidana alternative lain dalam KUHP. Ketiga, pemerintah menambah Lapas di Indonesia, sehingga formulasi ini mampu menekan adanya tindak pidana.
 
Top-cited authors
Dwi Aryanti Ramadhani
  • Universitas Pembanguan Nasional "Veteran" Jakarta
Norman Idrus
  • Universitas Pembanguan Nasional "Veteran" Jakarta
Sulastri Sulastri
  • Universitas Pembanguan Nasional "Veteran" Jakarta
Sarifudin Sarifudin
  • STAI Cirebon, Indonesia
Muhammad Yusrizal Adi Syaputra
  • Universitas Medan Area