Jurnal Justisia Jurnal Ilmu Hukum Perundang-undangan dan Pranata Sosial

Published by Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Print ISSN: 2541-4682
Publications
Sebagai Negara yang berdaulat Indonesia adalah Negara kesatuan yang dimana pemerintah pusat menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Aceh sebagai daerah istimewa melalui Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal 42 Ayat (1) Butir D tertulis “menyusun dan mengajukan rancangan qanun tentang APBA kepada DPRA dan APBK kepada DPRK untuk dibahas, disetujui, dan ditetapkan bersama” hal ini menjadi suatu permasalahan di kota subulussalam karena pengimplementasian Pasal 42 Ayat (1) Butir D tersebut tidak ada dilaksanakan di kota subulussalam. Terkait dengan kasus yang terjadi dalam tahun anggaran 2018 yaitu Perubahan APBK yang terjadi tiga kali dalam satu tahun. Penelitian ini di format untuk menjawab permasalahan sebagai tujuan penelitiannya yaitu bagaimana perubahan APBK kota subulussalam yang dilaksanakan oleh Walikota. Bagaimana perubahan APBK kota subulussalam di tinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan metode Normatif Yuridis. Dari hasil penelitian yang penulis teliti bahwa proses Penganggaran APBK kota Subulussalam sudah sesuai dengan proses penganggaran dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang merujuk kepada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun setelah sidang paripurna bersama DPRK, tiba-tiba Walikota kembali mengeluarkan perubahan APBK tampa sepengetahuan dan persetujuan DPRK. hal tersebut tentu menyalahi aturan, sehingga mengakibatkan keputusan perubahan APBK tersebut tidak sah.
 
The shelter for Rohingya refugees who were declared officially as refugees was initially rejected by the Lhokseumawe City Government, but pressure from the community made the Government finally accept the arrival of Rohingya refugees, this acceptance demanded the Lhokseumawe City Government to implement Presidential Regulation No. The formulation of the problem is first, how the form of handling given to Rohingya refugees in Lhokseumawe is reviewed according to Presidential Decree No. 125 of 2016. Second, how is the form of handling Rohingya refugees in Lhokseumawe reviewed according to fiqh siyasah. This study uses an empirical normative legal approach, using field research and library research, namely examining written law as well as facts in the field using descriptive analytical patterns to describe or provide an overview of the object under study through data or samples collected. have been collected by drawing conclusions. From the results of the study, it was found that the handling of refugees has been carried out by the Lhokseumawe City Government, namely in the form of rescue, security, shelter, and health checks for refugees, and if viewed from the fiqh siyasah their rights have also been fulfilled, especially the right to protect life, safeguard property. , worship, and a decent place to live. So it can be concluded that the handling of Rohingya refugees is in accordance with Presidential Regulation No. 125 of 2016 and fiqh siyasa through the fulfillment of the rights of refugees by saving lives and providing shelter for Rohingya refugees.
 
Legal certainty and firmness must exist in a law or regulation. Because without legal certainty, the rights of legal subjects will be taken away and neglected. Likewise, without strictness in the law, it will make legal subjects feel worried and insecure because they feel that the law does not provide protection for them. Law Number 16 Year 2019 concerning Amendments to Law Number 1 Year 1974 is deemed not to have legal certainty and firmness, because the stipulation of the age limit for marriage in this law only considers and is based on Law Number 35 Year 2014 concerning Amendments to Law Number 23 Year 2002 Concerning Child Protection. Furthermore, Law Number 16 Year 2019 still provides an opportunity for the Indonesian people to carry out child marriage. Law Number 16 Year 2019 must look at various other legal aspects and have clear legal consequences, so a comprehensive revision of this law is required. Even if possible, Law Number 1 Year 1974 must be reviewed and adjusted to the current and future legal problems. By applying the concept of benefit and rejecting harm in a law or regulation, the objectives of the law or regulation will be achieved and become effective.
 
This research is motivated by the number of internet (Wi-Fi) stealing around Syiah Kuala Sub District, Banda Aceh, in which this action can disserve the owner of the internet and against to the law. The method of this research is qualitative in which it describes the result of research objectively to conditions encountered in the gorund. The research problems are how the Wi-Fi internet is theft (modus operandi) and what are juridical consequences of the act according to Article 30 of Law No. 19/2016 concerning Electronic Information and Transactions, and how is the Islamic law perspective on the act of internet stealing. The result showed that the modus operandi of Wi-Fi internet stealing is by using a laptop or mobile phone and downloading certain software or applications they need to break through the security system and obtain a username and password. Theft or internet (Wi-Fi) stealing in Syiah Kuala District, Banda Aceh City, can be punished under Article 30 paragraph (1), (2) and (3) in conjunction with Article 46 paragraph (1), (2) and (3) Law No. 19/2016 concerning Electronic Information and Transactions. The action categorized as illegal access. The theft of the Wi-Fi internet in Islamic law perspective is clearly prohibited (haram) due to someone has used other people property without permission. So, it is expected that the perpetrators or other people in order not to do the actin because it is against to the law, and also expected the Wi-Fi owner could report the case to the police.
 
Penimbunan atau yang sering disebut sebagai ihtikar ialah membeli sesuatu barang dengan jumlah besar, agar barang tersebut berkurang di pasar sehingga harga barang yang ditimbun menjadi naik dan pada waktu harganya naik baru kemudian barang tersebut di jual kembali sehingga mampu mendapatkan keuntungan yang banyak, Pada masyarakat Lamno melakukan bisnis penimbunan bahan bakar minyak terhadap pengecer dengan menggunakan geregen, dalam hipotesa penulis sistem penimbunan BBM oleh pengecer terdapat dalam undang-undang No 191 tahun 2014 pasal 18 tentang bahan bakar minyak dan juga dalam hukum Islam sangat di ajurkan untuk tidak melakukan yang namanya ihtikar karena bisa menyebabkan kerugian oleh sebelah pihak, Pertanyaan penelitian pada skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan penimbunan Bahan Bakar Minyak Eceran di Lamno, bagaimana konsep Analisis Penimbunan Bahan Bakar Minyak Ditinjau menurut Undang-Undang No 191 Tahun 2014, dan bagaimana Praktik Penimbunan Bahan Bakar Minyak Ditinjau menurut Analisis Hukum Islam. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan penimbunan BBM eceran di Lamno kecamatan Jaya kabupaten Aceh Jaya, untuk mengetahui konsep Analisis penimbunan bahan bakar minyak Eceran ditinjau menurut Undang-Undang No 191 Tahun 2014, dan untuk mengetahui praktik penimbunan BBM ditinjau menurut Analisis Hukum Islam, Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dalam penelitian ini terhadap penimbunan pengecer BBM yang dilakukan oleh masyarakat Lamno dengan cara pengecer tersebut datang ke pertamina dengan cara mengantri untuk membeli BBM dan stock dalam Geregen kemudian membawa pulang ketempat pengecer tersebut, yang diperuntukan apabila ada kelangkaan BBM maka pengecer akan menjual kembali BBM tersebut, Sistem penimbunan BBM Oleh Pengecer yang terjadi di Lamno sudah sesuai dengan undang-undang dimana sudah memenuhi beberapa kebijakan yang telah diterapkan dari pihak SPBU Gle Putoh Lamno. Dalam Hukum Islam penimbunan BBM pengecer ini termasuk kedalam ihtikar tetapi sebagian pendapat ulama mengeyetujui perbuatan ihtikar asal tidak mengakibatkan kemudharatan kepada orang banyak.
 
Mengenai pegadaian tanah pertanian yang terjadi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah yang sering menjadi permasalahan seperti orang yang mengadaikan tanah pertanian sering kehilangan tanahnya, dikarenakan tidak bisa menebusi tanah pertanian yang dia gadaikan. Bagaimana pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian di Kampung Tingkem Asli dan Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah setelah berlakunya pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960, faktor-faktor apa saja yang menghambat penerapan pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 di Kampung Tingkem Asli dan Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan kajian metode lapangan (field research) dengan menggunakan beberapa teknik yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data-data yang terkumpul tersebut bersumberkan kepada data primer yaitu data-data yang peneliti peroleh dari lapangan dan data skunder yaitu data-data yang di peroleh dari buku-buku dan karya tulis ilmiah yang mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil yang didapat berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan berdasarkan tinjauan sosiologis tentang pegadaian tanah pertanian di Kampung Tingkem Asli dan Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, setelah berlakunya undang-undang pasal 7 (1) nomor 56 tahun 1960, kalangan masyarakat di Kampung Tingkem Asli dan Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian masih menggunakan cara pegadaian secara Hukum Adat. Secara umum menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan gadai tanah pertanian masyarakat Kampung Tingkem Asli dan Tingkem Bersatu menyimpang dari ketentuan undang-undang nomor 56 tahun 1960 pasal 7 (1) yang menyinggung mengenai gadai tanah pertanian, dikarenakan masyarakat sudah terbiasa dengan gadai secara hukum adat dalam masyarakat.
 
Kepemilikan tanah diakui secara hukum apabila terlebih dahulu didaftarkan pada kantor pertanahan, sesuai rumusan peraturan pemerintah No.24 Tahun 1997, dengan tujuan memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap tanah yang dimiliki, namun pada penerapannya masih banyak sengketa yang timbul berhubungan dengan kepemilikan tanah, Seperti diterbitkannya dua buah Sertifikat diatas bidang tanah yang sama, seperti Sertifikat tanah yang mengalami tumpang tindih sebagaimana dalam putusan PK No.2/PK/Pdt/2008. Permasalahan dalam penelitian ini ialah 1) bagaimana jual beli tanah dalam kasus PK No.2/PK/Pdt/2008 sehingga menjadi pertimbangan hakim?;2) perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang Sertifikat sebenarnya sesuai PP No.24 Tahun 1997? dengan tujuan mengkaji pertimbangan hakim terhadap kasus tumpang tindih Sertifikat dan mengkaji perlindungan hukum yang didapatkan Pemegang Sertifikat tanah . Penelitian menggunakan jenis penelitian normatif untuk dapat menunjukan sebuah jual beli tanah yang baik dalam kasus putusan PK No.2/PK/Pdt/2008 yang digunakan sebagai pertimbangan hakim serta perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang sebenarnya dalam kasus tersebut.
 
Pelaksanaan hubungan industrial di perusahaan selalu dipengaruhi oleh dinamika masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya selalu menghadapi tantangan dan rintangan dan berpengaruh pada kondisi hubungan kerja yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Secara garis besar, permasalahan yang terjadi dalam hubungan kerja berpengaruh kepada hubungan industrial, antara lain meliputi pemahaman teknis undang-undang bidang hubungan industrial tentang hakekat hubungan kerja, mengenai permasalahan perjanjian kerja yang menjadi dasar terbitnya hubungan kerja yang diatur tentang hak dan kewajiban para pihak, penggunaan perjanjian kerja waktu tertentu untuk semua jenis pekerjaan dan kecenderungan menggunakan pekerja outsourcing, dan upaya-upaya perbaikan syarat kerja yang diatur dalam ketentuan normatif. Perikatan yang timbul karena perbuatan orang terdiri atas perbuatan yang menurut hukum dan perbuatan yang melawan hukum. Dalam praktek dunia bisnis yang berlaku sekarang, sudah ada suatu standar kontrak yang baku, karenanya para pihak tinggal mempelajarinya, apakah ia setuju atau tidak terhadap syarat-syarat yang tercantum dalam kontrak tersebut. Biasanya dalam standar kontrak dicantumkan suatu klausul bahwa apabila terjadi suatu perselisihan atau perbedaan penafsiran tentang isi perjanjian, akan diselesaikan oleh lembaga arbitrase (badan perwasitan). Hal ini berarti sejak para pihak menyetujui dan menandatangani kontrak tersebut, sudah menyatakan diri bahwa perselisihan yang mungkin akan terjadi diselesaikan oleh lembaga arbitrase. Adapun tugas lembaga arbitrase adalah menyelesaikan persengketaan yang diserahkan kepadanya berdasarkan suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa.
 
Perkembangan penempatan TKI ke luar negeri terus meningkat, hal ini juga menyebabkan semakin berkembangnya tingkat kejahatan dalam tindak pidana yang terkait penempatan TKI di luar negeri dalam masyarakat. Adanya tindak pidana kejahatan tersebut dapat memungkinkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Terdapat suatu kasus di PN Semarang yang menunjukan bahwa terdapat pengurus korporasi berinisial WHA yang menempatkan TKI ke luar negeri dengan menggunakan dokumen palsu. Hal ini menyebabkan para TKI tersebut menderita banyak kerugian karena perlakuan tidak layak dari pemberi kerja di luar negeri. Untuk mengatasi permasalahan serupa, Pemerintah Indonesia memiliki suatu Instrumen Hukum yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri untuk mengatasi masalah terkait penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri tersebut. Penulisan jurnal ini ditujukan untuk membahas terkait pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menempatkan TKI ke luar negeri tanpa dokumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Beradasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu: “Apakah tindakan WHA yang melakukan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dengan menggunakan dokumen palsu dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri?” Tipe penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum secara Yuridis Normatif. Dalam penelitian ini ditunjukan bahwa pidana berkaitan dengan penempatan TKI di luar negeri tanpa menggunakan dokumen diatur dalam Pasal 103 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
 
Dalam proses penerapan serta pelaksanaan qanun Nomor 9 tahun 2008 di wilayah Kecamatan Kota Sigli, dalam menyelesaikan kasus adat jelas dinilai belum efektif. Dimana dalam penerapannya Qanun Nomor 9 tahun 2008 belum memberikan kontribusi yang maksimal dalam menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat Kecamatan Kota Sigli, khususnya menyangkut dengan perkara pidana adat. Terdapat beberapa kasus pidana adat yang diselesaikan namun belum memberikan kontribusi yang maksimal dalam penyelesaiannya. Adapun kasus-kasusnya adalah kasus penganiayaan ringan, kasus pencurian dan kasus KDRT. Pertanyaan peneliti dalam skripsi ini adalah, pertama: Bagaimana pola penerapan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dalam menyelesaikan kasus pidana adat di Kecamatan Kota Sigli. Kedua: Bagaimana efektifitas keberlakuan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dalam menyelesaiakan perkara pidana adat di Kecamatan Kota Sigli. Adapun metode pembahasan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode Kualitatif adalah kajian berbagai studi dan kumpulan berbagai jenis materi empiris, seperti studi kasus, pengalaman personal, pengakuan introspektif, kisah hidup, wawancara, artifak, berbagai teks dan produksi cultural, pengamatan, sejarah, interaksional, dan berbagai teks visual. Berbagai bahan kajian empiris itu disajikan dalam rincian persoalan di berbagai momen dan berbagai pemaknaan dan berbagai kehidupan individualmetode deskriptif analisis. Hasil penelitian ditemukan bahwa, Pertama: Pola penerapan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dalam menyelesaikan kasus pidana adat di Kecamatan Kota sigli belum sepenunya berpedoman kepada Qanun, sehingga belum memberikan kontribusi yang maksimal. Kedua: Efektifitas keberlakuan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dalam menyelesaikan perkara pidana adat di Kecamatan Kota Sigli dilihat dari ukuran proses dan putusannya tidak efektif. Kesimpulannya, peradilan adat dalam menyelesaikan suatu perkara harus selalu berpedoman pada Qanun Nomor 9 Tahun 2008 guna untuk memperoleh suatu ketetapan hukum sehingga membuat masyarakat hidup dalam kenyamanan.
 
Pencurian adalah mengambil barang orang lain dengan maksud memiliki dengan cara melawan hukum. Mencuri artinya mengambil barang orang lain dengan diam-diam dengan sembunyi-sembunyi tanpa diketahui pemilik barang, perbuatan pencurian itu dapat dibedakan pencurian ringan, pencurian berat dan pencurian dengan kekerasan. Pencurian ringan adalah pencurian yang dilakukan dengan mengambil barang orang lain dengan sembunyi-sembunyidan harga barang yang dicuri biasanya relatif rendah, sedangkan pencurian berat adalah pencurian yang dilakukan dengan mengambil barang orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum. Berbagai macam cara dilakukan agar meningkatkan kesejahteraan dirinya tanpa memikirkan orang lain, Sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan manusia salah satu bentuk energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia adalah energi listrik. Maka kebutuhan energi listrik juga meningkat, sehingga melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan energi listrik melalui proses efisensi efektif ekonomis. Hal demikian tentu harus di atasi dengan menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya.
 
Peran merupakan keikutsertaan dalam kegiatan baik dilembaga maupun masyarakat. Salah satu peran dan kedudukan perempuan di DPRA adalah dalam proses pembentukan Qanun. Qanun merupakan produk hukum yang dibuat oleh DPRA bersama dengan gubernur Aceh yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam hal ini yang menjadi rumusan masalahnya adalah bagaimana peran perempuan pada masa sultaniah sampai sekarang dan bagaimana kedudukan perempuan selama perempuan tersebut terlibat dalam pembentukan tersebut dengan tinjauan hukum Islam. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana peran perempuan dalam pembentukan Qanun di DPRA selama menjabat sebagai anggota legislatif untuk mengetahui kendala dan peluang yang dihadapi oleh politikus perempuan dalam pembentukan Qanun. Penulis melakukan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Sumber data yang diambil oleh penulis, melalui sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer melalui penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan anggota DPRA. Sedangkan sumber data sekunder melalui penelitian keperpustakaan yaitu dengan dokumen dan daftar buku bacaan yang terkait. Hasil penelitian yang dilakukan penulis adalah peran perempuan dalam proses pembentukan qanun hanya sebagai anggota yang mengusulkan, member pendapat dan kritikan, jarang ada perempuan yang menjadi ketua ketika rancangan Qanun tersebut, dalam Islam pun perempuan hanya sebagai pemberi masukan yang memutuskan yaitu Rasullullah seperti pada perjanjian Hudaibiyah.
 
Pada Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pasal 67 menyebutkan bahwa apabila anak yang telah mencapai umur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari ‘uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orangtuanya atau walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh pemerintah Aceh atau pemerintah kabupaten atau kota, namun pelaksanaannya belum maksimal. Tujuan penelitian dalam skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui kedudukan Mahkamah Syar’iah di kota Langsa dalam menangani perkara anak yang melanggar ketentuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan penyelesaian perkara anak yang melakukan kejahatan yang telah diatur dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti, penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, belum ada peradilan khusus untuk anak di Mahkamah Syar’iah Langsa dalam mengadili perkara pidana anak, sebelum adanya ketetapan khusus terhadap pelaku anak-anak dalam qanun jinayah maka harus mengikuti ketentuan perundang-undangan nasional, penyelesaian perkara anak yang melakukan pelanggaran hukum jinayah di selesaikan secara diversi pada kepolisian tanpa melalui jalur pengadilan. Disarankan kepada pemerintah daerah Aceh agar membuat peraturan khusus dan mengesahkan tentang peradilan khusus anak pada Mahkamah Syar’iah dan disarankan kepada pihak kepolisan agar menggunakan qanun jinayah dalam menyelesaikan perkara anak yang melanggar ketentuan hukum jinayah supaya qanun jinayah yang diterapkan dapat maksimal.
 
Undang-Undang Dasar 1945 mengisyaratkan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Isyarat ini tertuang dalam Pasal 28D ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Berdasarkan Pasal 123 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon. Untuk itu, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui landasan pertimbangan PNS harus mundur jika maju dalam Pilkada. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan landasan pertimbangan sehingga PNS harus mundur dari jabatan organiknya jika maju sebagai calon kepala daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang menitik beratkan pada penelitian data kepustakaan atau yang disebut data sekunder, serta mengkaji peraturan perundang-undangan berkaitan dengan persyaratan pencalonan bagi PNS yang maju sebagai calon kepala daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PNS harus mundur dari jabatan negeri adalah bagian dari ketundukkannya terhadap aturan-aturan yang mengatur birokrasi pemerintahan dan aturan-aturan kepegawaian karena ketika seseorang telah memilih menjadi PNS maka dia telah mengikatkan diri dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur dirinya sebagai aparatur negara. Selain itu, agar terhindar dari adanya penyalahgunaan wewenang karena hal itu melanggar hukum.
 
The success of developing a village cannot be separated from the role of the Village Head and the entire community. A developed village can be seen from the adequate facilities and infrastructure. The head of government has a big responsibility for the progress of his village in order to create a prosperous society. The formulation of the problem in this study is how the role of the village head in the implementation of development in Li-Eue Village and how the Siyasah Fiqh and Village Law review the role of the village head in the implementation of development in Li-Eue Village. This type of research is classified as field research (field research), which is descriptive analysis, namely research that tells and describes data sourced from primary data through interviews, observations and reports in the form of documents and secondary data by conducting library research in the form of Al- Qur'an, Hadiths, opinions of scholars, laws and regulations, documents and books and other scientific works. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the role of the Li-Eue Village head in the implementation of development in Li-Eue Village is generally less than optimal so that it is less trustworthy or responsible for the duties as village head. Judging from the existence of several developments that have not been implemented. And less transparent and less mobilizing community participation. Review of Siyasah Fiqh and Village Law, namely leaders who are less trustworthy and less responsible.
 
The purpose of this study was to determine the role of the Sepuk Tanjung Village Government in waste management, and to determine the inhibiting factors for implementing the government's role. When the amount of waste increases, it will cause problems that can endanger humans, both health and the environment. Therefore, it is important to involve the village government as the government that is closest to the people. This research method uses empirical research methods with a statutory approach, to obtain data, researchers conducted observations and interviews with the village government and the community using purposive sampling. The results of the study reveal that the role of the village government is in accordance with Article 11 of Regional Regulation Number 2 of 2015 concerning Waste Management. As for the inhibiting factors, namely, the community factor, the infrastructure factor and the village government factor.
 
In the context of implementing autonomy and co-administration, local governments have right to make regional regulations. This authority opens the opportunity for the emergence of regional regulations with Islamic nuances, for example the Mukomuko Regency Regional Regulation Number 5 of 2016. This raises pros and cons among the community. Therefore, this is very important to be studied comprehensively. The research method used is normative. As for the issues raised: first, What is the content of the provisions of the Mukomuko District Regulation Number 5 of 2016? second, What is the Regional Regulation of Mukomuko Regency Number 5 of 2016 based on the theory of statutory regulations? Based on research results, that the regional regulation is a sharia-based regional regulation that regulates moeslim dress. In the formation of regulations, including at the regional level, it must not conflict with Pancasila and also the content material principles in Law of PPPU. When referring to Guidelines for Legal Analysis and Evaluation Number PHN-01.HN.01.03 of 2019 which is result of breakdown of Pancasila and Law of PPPU, it is found that based on the variables and indicators of assessing values of Pancasila, this is contrary to the variable of plowing, humanity, nationality, Diversity in Unity, justice, equality in law and government, and legal order and certainty. And type of statutory regulation, namely this regional regulation is not appropriate. This regional regulation also creates disharmony in regulations.
 
The problem of elections in public office is often interesting to study, especially with the development of the electoral system which is continually being renewed to prevent corruption, collusion and nepotism, as well as to get candidates who are capable in their fields. One of these public offices which is Aceh-specific is Wali Nanggroe. This institution is a mandate of Aceh Government Law Number 11 of 2006. The determination of the Wali Nanggroe for the 2018-2023 period raises legal problems. Therefore this study will examine the wali nanggroe candidate selection system, the mechanism for selecting wali nanggroe based on Qanun number 8 of 2012, and whether there is a legal flaw in the election of wali nanggroe for the 2018-2023 period. This study uses a normative legal research method with a Law and Conceptual approach. The results of the research show that the wali nanggroe candidate selection system has not been carried out openly and transparently, even though Qanun allows for other candidates, in terms of election mechanisms, according to Qanun, an Election Commission must be formed in which there are 4 elements, but in practice the Commission Elections were not formed, this would be legally problematic, even legally flawed because one of the elements of the Election Commission was not involved as a member of the Election Commission as regulated by the Qanun. The elements that were not involved were representatives of ulama in each district/city.
 
Concurrent criminal acts often occur in the community, even in the process many have been resolved in court, one of these cases is the Tanjungpandan District Court Decision Number 39/Pid.B/2019/PN.Tdn. In this decision, the perpetrator was charged with committing a crime concurrently between premeditated murder and theft in aggravating conditions. In this paper, the main issue raised is about how the judge's considerations in imposing sentences on the perpetrators and the review of Islamic criminal law against the concurrent criminal acts in the decision. This paper is presented with a literature study, with the type of normative legal research (juridical-normative). This paper concludes that the reasons and considerations of the judge in sentencing the perpetrators of the crime of premeditated murder and theft in Decision Number 39/Pid.B/2019/PN.Tdn include two criteria, namely the case of premeditated murder through Article 340 of the Criminal Code. In the review of Islamic criminal law, the concurrent crime of murder and theft is included in the theory of al-jabb, namely a punishment that can absorb other punishments, namely the death penalty.
 
The purpose of this research is to examine the dual position and budget used of the Regional Representative Council of Indonesia toward the status of position as Chairperson of the Family Welfare Movement and the Chairperson of the National Craft Council in an area based on the provisions of the law. This study was carried out in Kota Kupang for 6 (six) months, from January to July 2019. This study was included in the case study classification. The subjects used were legal references and expert opinions. The type of data used is secondary data with documentation techniques. Analysis of the data obtained was done descriptively. The result of the analysis about concurrent of positions and budget used for DPD RI members in accordance with Article 302 paragraph (1) and paragraph (2) in Law in MD3 are not valid if someone other than being a DPD RI member is also as Chairperson of the Family Welfare Movement, and Chairperson of the National Craft Council.
 
Gadai ialah suatu yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang yang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutanguntuk mengambil pelunasan dari barang tersebut, secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya. Dengan kecualian hanya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan. Jadi dalam jual gadai terdapat dua pihak, pihak yang menyerahkan tanah, atau pihak pemberi gadai dan pihak kedua adalah pihak menerima tanah atau pihak penerima gadai. Pihak penerima gadai inilah yang harus menyerahkan sejumlah uang tertentu. Perkataan jual menurut hukum adat berarti menyerahkan (over dragen) jadi tidak identik dengan perkataan verkoop dalam bahasa Belanda, dalam perkataan verkoop disinggung pengertian berpindahnya hak milik. Dilain pihak istilah verkoop seolah-olah pihak pertama terikat pada suatu jangka waktu, yang berarti bilamana jangka waktu telah lewat maka pihak kedua menjadi pemilik tanah yang bersangkutan, sedang dalam lembaga jual gadai tidaklah demikian halnya.
 
Perselisihan atau perkara sengketa sering terjadi dalam setiap hubungan antar manusia, bahkan mengingat subjek Hukum pun telah lama mengenal Badan Hukum, maka dari itu para pihak yang terlibat di dalamnyapun sudah semakin banyak. Maka penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan Negara menghadirkan P.H.I (Pengadilan Hubungan Industrial) sebagai lembaga utama penyelesaian sengketa menjadikan system penyelesaian lebih bersifat liberal dan cenderung tidak demokratis. Jalannya perkara sepenuhnya berada di tangan para pihak yang berselisih. Peran pemerintah (eksekutif) untuk terlibat dalam perselisihan ketenagakerjaan/perburuhan menjadi jauh berkurang, peran keterlibatan dalam proses penyelesaian perkara beralih kepada pengadilan (yudikatif). Adapun masalah di dalam penelitian ini antara lain : 1.Bagaimana Mekanisme penyelesaian sengketa Hubungan Industrial yang sesuai dengan UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial No. 2 Tahun 2004 dan fakta yang ada di PN Banda Aceh. 2. Berapa jumlah perkara sengketa yang sudah mendapat putusan dari tahun 2015 sampai dengan 2017. Metodelogi penelitian yang penulis gunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada di dalam masyarakat. Dalam hasil penelitian perkara PHI dapat di selesaikan dalam dua cara yaitu litigasi dan Non-litigasi, Pasal 57 UU No. 2 tahun 2004 “bahwa penyelesaian sengketa Pengadilan Hubungan Industrial dikenal ada 2 (dua) jenis pemeriksaan : Pemeriksaan dengan acara biasa, dan Pemeriksaan dengan acara cepat, penulis dapat menyimpulkan bahwa di Lembaga Pengadilan Hubungan Industrial menyelesaikan Sengketa PHI dapat di selesaikan baik secara Litigasi maupun Non Litigasi dalam mekanisme penyelesaian perkaranya di lembaga Pengadilan.
 
Kasus sengketa waris tidak mampu dimediasikan, mediator sendiri kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan masalah internal keluarga. Oleh karena itu, penulis dapat mengetahui bagaimana konsep dan pelaksanaan mediasi dan bagaimana tantangan proses dan penyelesaian pidana melalui mediasi dalam menyelesaikan perkara waris di Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh Kelas IA. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus (case study). Data-data yang dikumpulkan dianalisis melalui cara analisis-deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep mediasi yang dijalankan di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, melihat Perma No. 1 Tahun 2016 sebagai landasan hukum mediasi sebagai prosedurnya di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Kelas IA. Pelaksanaan setiap perkara perdata wajib dilakukan mediasi, dengan melibatkan para pihak untuk berperan langsung dalam proses mediasi dan apabila salah satu pihak tidak mau di mediasi maka perkara tersebut batal demi hukum. Tantangan proses dan penyelesaiannya lebih kepada para pihak yang membuat perkara tersebut berhasil atau tidak, dikarenakan mediator hanya memfasilitasi akan tempat dan memberi solusi yang baik terhadap keduanya.Dalam penyelesaiannya apabila mediasi berhasil maka mediator membuat sebuah pernyataan bahwa mediasi telah berhasil.Apabila perkara itu gagal, maka mediator juga membuat pernyataan bahwa mediasi tidak mencapai kesepakatan. Sedangkan penyelesaian pidana melalui mediasi tidak ada dikarenakan Mahkamah Syar’iyah tidak menerima kasus pidana.
 
Political rights is one of basic human rights include disabled person. Disabled person political rights problem often occur in general election. This was related to accessibility for disabled person to participate in general election. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Banda Aceh city is general election organizer which responsible for general election process in Banda Aceh city. this research illustrate Komisi independen pemilihan effort and constraint to fulfil accessibility for disabled person in general election. Field research with empiric law research from human behaviour method used in this study. Generally various attempts to give accessibility for disabled person such as special data collection access for disabled person, socialization about election and voting place for disabled person provided KIP Banda Aceh city. Problem in acess such as difficulty in disabled person data collection still found.
 
The existence of local political parties is one of the special powers for Aceh and Papua Provinces. Unlike Aceh, the rules regarding local political parties in Papua are not clearly stated in Law no. 21 of 2001 concerning Special Autonomy for Papua Province. This paper attempts to analyze the comparison between Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh and Law Number 21 of 2001 on Special Autonomy for the Province of Papua regarding local political parties, and the consequences for Aceh and Papua of differences in local political party arrangements. The method that the author uses is library research with a law approach and a sociological approach. The results of the research show that the Aceh special autonomy law contains 20 articles concerning the formation of local political parties. Furthermore, the existence of local political parties in Aceh can be seen in the participation of some of these parties in the 2009 2014 and 2019 general elections. While Article 28 of the Papua Special Autonomy Law which accommodates political parties does not have permanent legal force to be further interpreted as local political parties. it is also not applicable because it is not equipped with government regulations regarding the formation of local political parties in Papua. Even the Constitutional Court through its decision Number 41/PUU-XVII/2019 rejected the judicial review of Article 28 of the Papua Special Autonomy Law.
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa berlakunya syari`at Islam di NAD tidak berimplikasi kepada munculnya dualisme hukum pidana. Hukum pidana Islam yang berlaku di NAD baru sebagian kecil saja, yaitu; 1). Tentang Pelaksanaan Syari`at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi`ar Islam yang diatur oleh Qanun Nomot 11 Tahun 2002, 2). Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya yang diatur oleh Qanun Nomor 12 Tahun 2003., 3). Tentang Maisir (Perjudian) yang diatur oleh Qanun Nomor 13 Tahun 2003., 4). Tentang Khalwat (Mesum) yang diatur oleh Qunun Nomor 14 Tahun 2003., 5). Tentang Pengelolaan Zakat yang diatur oleh Qanun Nomor 7 Tahun 2004. Hukum pidana Islam itu hanya berlaku bagi masyarakat muslim (baik masyarakat NAD, maupun bukan) yang melakukan tindak pidana di NAD, sedang bagi non muslim tidak berlaku sama sekali, demikian juga masyarakat NAD yang melakukan tindak pidana di luar NAD. Dalam bentuk realitas belum ada perkara yang dimohonkan banding, apalagi kasasi ke Mahkamah Agung, karenanya belum terlihat adanya keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan atau pun mengukuhkan putusan Mahkamah Syari`ah, dan Mahkamah Syari`ah Propinsi yang berdasar kepada qanun tersebut. Secara teoritis, dipahami bahwa Otonomi khusus yang seluas-luasnya bagi NAD untuk melaksanakaan syari`at Islam, mengantarkan kita untuk mempedomani prinsip hukum lex specialis derogat lex generalis (peraturan khusus dapat mengesampingkan berlakunya suatu peraturan yang bersifat umum), artinya KUHP & KUHAP tidak diberlakukan bagi masyarakat muslim di NAD sepanjang telah diatur oleh Qanun.
 
Keberadaan lembaga kenoe bo adat di dalam masyarakat adat Gampong Kampung Paya tidak bisa di pisahkan lagi dan sudah mendarah daging dalam diri masyarakat Gampong kampung Paya, dalam halnya menyelesaikan dan memutuskan perkara. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana proses penyelesaian perkara pencurian melalui lembaga kenoe bo adat di Gampong kampung Paya, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap proses penyelesaian pencurian melalui lembaga kenoe bo adat. Skripsi ini mengunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk menguraikan apa yang sedang terjadi, kemudian di analisis untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang ada. Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan (fiel research), dengan mengumpulkan data-data yang ada dilapangan berdasarkan wawancara penulis melalui informasi, selanjutnya mengunakan penelitian pustaka (library research). Kesimpulan yang dapat diambil adalah lembaga kenoe bo adat dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencurian yaitu penyelesaiannya menggunakan alat bukti berupa sumpah sedangkan dalam hukum Islam penyelesaiannya memerlukan alat bukti yang khusus membuktikan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan pencurian tersebut, adapun alat buktinya yaitu sumpah, petunjuk, saksi dan pengakuan. Jadi, perbedaannya terletak pada proses penyelesaian pembuktiannya yang mana lembaga kenoe bo adat cukup dengan sumpah sedangkan hukum Islam memerlukan alat bukti lainnya. Namum persamaan antara keduannya memiliki tujuan yang sama yaitu ingin membuat pelaku jera dan menjadi pelajaran bagi orang lain sebagai pencegahan, serta terwujudnya keamanan, kedamaian, ketentraman dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.
 
Pelabuhan Ulee Lheue beroperasi melayani beberapa rute, rute pulau Sabang, rute Kota Lhokseumawe, rute Kuala Langsa, bahkan sampai ke pelabuhan Belawan-Medan, setelah bencana tsunami tahun 2004, pelabuhan tersebut baru berperan sebagai penghubung utama antara Pulau Sumatera ke Pulau Sabang melalui kota Banda Aceh dengan 3-4 trip penyeberangan setiap harinya. Penyelundupan gula impor dari kawasan bebas Sabang ke pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh makin marak terjadi setiap hari, Bea dan Cukai mempunyai wewenang untuk menangkap pelaku penyelundupan, menyita barang selundupan sebagai barang bukti untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib. Dari permasalahan di atas maka yang menjadi permasalahan adalah apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan gula impor dari kawasan bebas Sabang ke pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh, bagaimana modus operandi terjadinya tindak pidana penyelundupan gula impor dari kawasan bebas Sabang ke pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh, serta bagaimana upaya pencegahan tindak pidana penyelundupan gula impor dari kawasan bebas Sabang ke pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh. Hasil penelitian dan kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pegawai atau petugas Bea dan Cukai tidak efektif sehingga tindak pidana penyelundupan gula impor yang terjadi disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak, kurangnya kesadaran hukum dikalangan masyarakat, ketidakpahaman masyarakat terhadap peraturan Kepabeanan, dan juga adanya pihak yang ingin meraih keuntungan yang besar. Saran yang dapat direkomendasikan, hendaknya pelabuhan Ulee Lheue memperketat pengawasan terhadap usaha-usaha preventif guna untuk meminimalisir usaha-usaha represif yang akan terjadi sebagai bentuk tindak pidana.
 
In order to guarantee legal certainty for land rights holders, the Government is conducting land registration program throughout Indonesia territory. The program has put an obligation to the land rights holder to register their land. The purpose of land registration is, to provide evidence for the ownership of land. The implementation mechanism of the program in regulated in the Permen ATR/BPN Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration (PTSL). The presence of the Permen is, in order to prevent land disputes in the community by accelerating land registration. Sub-district of Ingin Jaya, which is located in the Aceh Besar district, is one of the areas where PTSL activities are carried out. Currently, there is a large area of land in the Aceh Besar district has not been certified yet, it may cause legal uncertainty for land owner and such condition can potentially lead to land dispute. One of the indicators to claim this, are by taking land dispute cases as put on trial in the Jantho Court which has reached 32 cases from 2014 until 2019. This study aims to find out how the implementation of PTSL and its barrier in the Sub-District of Ingin Jaya, Aceh Besar. The research method is an empirical juridical research; it works by conducting observations, interviews, and documentation. The result found that the implementation of PTSL in the Sub-District of Ingin Jaya, Aceh Besar, is in accordance with Permen ATR/BPN No. 6 of 2018. However, in the ground, it is found that there are a number of obstacles which affect the successful of the PTSL program both internally and externally. Therefore, synergy and cooperation with all parties are needed so that the PTSL program in the Sub-District of Ingin Jaya can be implemented successfully in order to provide legal certainty for land rights holders, so that the land dispute can be prevented as early as possible.
 
Angka kejahatan dalam kehidupan manusia ini sangatlah besar dan termasuk dalam gejala sosial yang akan selalu di hadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan negara pada umumnya. Begitu besarnya kejahatan ini dibuktikan kenyataan bahwa kejahatan tidak dapat diberantas habis tapi hanya dapat dicegah dan diminimalisir. Kejahatan perlulah mendapatkan perhatian yang serius mengingat efek dan kerugian yang di timbulkannya, yang berdampak merugikan negara, masyarakat maupun individu. Adapun rumusan masalah dari penulisan skripsi ini adalah Bagaimana penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor ditingkat penyidik Polresta Banda Aceh? Dan Faktor-faktor apa saja yang menimbulkan tindak pidana pencurian sepeda motor di lingkungan masyarakat Banda Aceh?. tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Hasil dari penelitian ini ialah pihak dari Polresta Banda Aceh meskipun sudah lebih membaik sedikit demi sedikit, tetapi banyak mengalami banyak kekuragan yang masih saja di temui. Kesimpulan dari skripsi ini Tindak pidana adalah kejatahan yang melanggar hukum dan perbuatan ini tidak merupakan perbuatan yang melawan hukum. Dalam skripsi ini khususnya tindak pidana sepeda motor, tindak pidana ini sangat buruk dan selalu terjadi dilingkungan masyarakat khususnya di kota Banda aceh, sehingga sangat susah diminimalisir, Penanggulangan yang sudah dilakukan oleh kepolisian disini lambat laun sudah membaik, banyak yang sudah diperbaiki walaupun banyak juga kekurangan seperti sarana dan prasana dan juga anggota yang bermutu, dan Faktor-faktor dalam tindak pidana ini semakin banyak dikarenakan tabiat seorang manusia adalah tidak pernah cukup dalam memenuhi kebutuhannya.
 
Kejaksaan Tinggi Aceh merupakan Instansi Negara yang memiliki kewenangan dalam hal melakukan penyimpanan serta pemusnahan Benda Sitaan Narkotika. Secara aturan perundang-undangan, penyimpanan Benda Sitaan Narkotika semestinya disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) sebagaimana ketentuan pasal 44 KUHAP, dan pemusnahan terhadap Benda Sitaan Narkotika dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah memperoleh utusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Namun faktanya aturan perundang-undangan tersebut tidak dijalankan dengan semestinya. Penyimpanan Benda Sitaan Narkotika tidak sepenuhnya disimpan di Rupbasan melainkan disimpan di Kejaksaan Negeri Banda Aceh, serta pemusnahan Benda Sitaan Narkotika yang telah memperoleh putusan pengadilan tidak langsung dimusnahkan dalam jangka waktu 7 (hari) setelah putusan pengadilan tersebut dikeluarkan. Penelitian ini bertujuan menjawab permasalahan: Pertama, bagaimana mekanisme penyimpanan dan pemusnahan Benda Sitaan Narkotika yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Aceh ; Kedua, pa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan penyimpanan dan pemusnahan Benda Sitaan Narkotika serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Benda Sitaan Sarkotika yang dilakukan oleh kejaksaan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikarenakan kendala-kendala yang dihadapi seperti kendala Letak Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara tidak strategis, tempat penyimpanan yang kurang memadai, anggaran yang terbatas, prosedur pemusnahan yang rumit. Namun pihak Kejaksaan Tinggi Aceh telah berupaya mengatasi kendala tersebut dengan melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Banda Aceh, mengajukan anggaran tambahan, mengefaluasi kendala dan hambatan yang dihadapi di lapangan.
 
Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh merupakan wadah dan organisasi tempat berhimpunnya Ulama-ulama dan Cendikiawan muslim di Aceh yang bersifat independen dan kedudukan setara dengan badan Legislatif tingkat Nasional dalam merumuskan fatwanya yaitu berupa Qanun-qanun jinayat. Keberadaan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan pelaksanaan syari’at Islam secara kaffah di Aceh, karena penerapan dan pelaksanaan hukum-hukum yang di ambil langsung dari Al-Quran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Majelis Permusyawaratan Ulama dalam menerbitkan hukum-hukum bagi seseorang yang melanggar aturan hukum jinayat, mulai dari pembuatan Undang-undang, pemberlakuan serta penerapan hukum jinayat. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yaitu dengan mengambil bahan dari buku-buku. Dan selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan yang bersifat statute approach (pendekatan perundang-undangan). Majelis permusyawaratan ulama khususnya di Aceh sebagai tempat penafsiran hukum baik itu untuk masyarakat serta untuk pemerintahan. Dengan adanya MPU baik di provinsi ataupun di kabupaten sebagai pembantu pemerintahan dalam menetapkan kebijkan hukum serta memberikan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah. MPU sangat berperan aktif dalam pemerintahan baik itu lansung maupun tidak langsung memberikan masukan, pertimbangan serta pengawasan kepada pemerintah.Kata kunci: Peran; Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU); Qanun Jinayat.
 
The plan to impose a value added tax (hereinafter referred to as VAT) on basic commodities has recently caused a polemic between the government and the community regarding justice and public welfare. The community is questioning the implementation of a just and civilized welfare from the government for the imposition of the VAT. Previously, on basic commodities, the government did not charge any kind of tax at all. The imposition of this tax is motivated by the economic recovery during the COVID-19 pandemic, Indonesia's VAT rate is too low, and the structure of state revenue is dominated by VAT. This paper aims to provide an analysis of the relationship between the imposition of VAT on staple goods and their impact on the level of community justice. The method used in this paper is a qualitative research method with a normative-juridical approach which is carried out through a literature study. This paper describes the findings related to the reasons for the government to charge VAT on basic necessities and the protection of the community's right to justice on the imposition of VAT. This finding can provide an overview for the continuation of the revision of the draft Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures (hereinafter referred to as the KUP Bill) which contains revisions on basic materials as objects of VAT.
 
Efforts to encourage the implementation of proper governments are continually done in each country, including one of them in the Republic of Indonesia. A decent government can be realized if it is followed by government decisions that are responsive to the needs and interests of the community. The decision of the state administration officials in the effort to realize a proper government must be based on the general principles of good governance, especially those that have been mentioned in Act. No. 30 of 2014 concerning Government Administration. In term of realizing a proper government, it not only becomes the duty of the state administration officials through the decisions formed, but also the involvement of the community as the plaintiff for any government decision that feels disadvantaged and the state administrative court as an institution that examines and decides disputes between the community and the government by continuing to refer the laws and general principles of a good government is part of realizing a good governance.
 
Kajian ini membahas tentang pengelolaah harta wakaf pada Masjid Besar Istiqamah Kota Bakti Kabupaten Pidie dilihat dari sisi hukum Islam. Tulisan ini menggunakan pendekatan penelitian empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan daya yaitu studi literatur, wawancara dan observasi, sedangkan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan harta wakaf tergolong sudah efektif karena hampir semua aset harta dapat dimanfaat kecuali satu lokasi. Secara fungsional harta wakaf juga dimanfaatkan untuk kemakmuran masjid seperti pembangunan masjid, honor perangkat masjid dan membantu perekonomian sejumlah pengelola. Meskipun demikian sewanya terkadang tidak maksimal, pengelolaannya masih tradisional dan cenderung konsumtif, belum dapat dimanfaat untuk pemberdayaan ekonomi produktif. Faktor yang menyebabkan efektifivas pengelolaan yaitu manajemen yang masih tradisional, belum menggunakan sistem organisasi yang modern dan kontrol yang kuat. Selain itu faktor cuaca dan perubahan iklim juga mempengaruhi hasil hasil panen sawah yang dikelola oleh penyewa harta wakaf. Terakhir faktor konflik juga mempengaruhi pengelolaan kebun yang awalnya akan didirikan panti asuhan kemudian gagal. Dari sisi tinjauan hukum Islam pengelolaan harta wakaf Masjid Besar Istiqamah telah sesuai dengan kaidah-kaidah fiqih dan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
 
Qibla direction calibration is something that is very urgent in order to achieve accuracy and accuracy in facing the Qibla. Technological developments in the industrial era 4.0 require the use of technology that is easier to carry out the calibration process. Google earth which displays a virtual image of the actual earth can be an alternative in fulfilling this. This study provides a detailed description of the use of Google Earth as a Qibla direction calibrator. The method used in this research is descriptive analytical with a scientific approach. The results of this study indicate that google earth can be used as an alternative to calibrate the Qibla direction. By knowing in detail the latitude and longitude coordinates where Google Earth can determine the Qibla direction by using the measure distance and area feature (measuring distance and area) drawn straight to the Kaaba position. With regard to accuracy, as long as the location can show the updated position on Google Earth, it will be easier to calibrate, with fairly accurate results.
 
Kejahatan Hak Asasi Manusia merupakan juga sebagai kejahatan Internasional maka ada keterkaitan hak asasi manusia dan hukum pidana internasional. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan atau tindak pidana, yaitu karena melanggar ketentuan hukum hak asasi manusia dengan dikenai suatu sanksi pidana dalam lingkup nasional maupun internasional. Pengaturan hukum mengenai hak asasi manusia (nasional dan internasional) pada hakikatnya sebagai rangka dalam melakukan perlindungan dan penegakan hukum atas hak asasi manusia.Dalam hukum pidana internasional terkait perkembangannya dan sejarahnya tidak terlepas dari sejarah perkembangan hak asasi manusia. Keterkaitannya memiliki ketergantungan dan berkesinambungan satu sama lain, sebagai contoh terbentuknya kejahatan-kejahatan baru dalam dimensi internasional (genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan peranng, dan agresi). Pelanggaran terhadap hak asasi manusia berkaitan langsung dengan para subjek-subjek hukum itu sendiri, serta pelanggaran yang dilakukan termasuk dalam lingkup nasional ataukan internasional yang nantinya akan mempunyai hubungan dalam menyelesaikan pelanggaran itu di hadapan hukum yang berlaku. Prinsip hak asasi manusia ada yang berupa prinsip universalitas, prinsip universal ini dimaksudkan bahwa hak asasi adalah milik semua orang karena kodratnya sebagai manusia. Prinsip setiap orang memiliki hak yang sama (equality) dan tanpa diskriminasi, prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang dilahirkan secara bebas dan memiliki hak yang sama tanpa dibeda-bedakan karena alasan tertentu. Dan ada yang terakhir prinsip pengakuan indivibility dan interdependence of different right. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam rangka memenuhi hak asasi manusia maka tidak dapat dipisahkan antara pemenuhan hak-hak sipil dan politik dengan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Karena ruang lingkup dari keduanya itu saling berhubungan.
 
As one of the advanced countries in the world, Australia is putting technology as main instrument in dealing with daily activity, included in shopping. Therefore, nowadasys, many Australian rely on online shopping. It seems everything becomes easier when it is dealt online. People do not need to go outside their home and spend their money. What they can merely need is just sit at home and wait for the order. Thus, online shopping can be argued is more effective and efficient in this era. However, beyond this positive aspect, there are also some negative aspects. Among them is the quality of the product. Buyers (consumers) would never see goods or services directly. They only view the products or services through pictures or videos which are available on the website. The problem is, these images and videos might not be as good as reality. The vendors post the high quality pictures and videos on the site merely to attract consumers. Another issue is, difficult to communicate with the seller after buying the product. During the negotiation, it is easy to contact seller, but after the products are sold, majority vendors would “disappear”. Security payment is among on the risk list as well. Therefore, it is interesting to be researched, how the Australian law then protects its society from such risk. The Government claims that the Australian Competition and Consumer (ACC) Act 2010 has become law umbrella in protecting Australian in dealing with online shopping.
 
Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan, pelayanan juga dapat diartikan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain. Pelayanan kesehatan pada masa kini sudah merupakan industri jasa kesehatan utama dimana setiap rumah sakit bertanggung jawab gugat terhadap penerima jasa pelayanan kesehatan. Keberadaan dan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan ditentukan oleh nilai-nilai dan harapan dari penerima jasa pelayanan tersebut. Tujuan pelayanan kesehatan adalah tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang memuaskan harapan dan kebutuhan derajat masyarakat dengan biaya yang dapat dipertanggung jawabkan melalui pelayanan yang efektif oleh pemberi pelayanan, pada institusi pelayanan yang diselenggarakan secara efisien. Interaksi ketiga pilar utama pelayanan kesehatan yang serasi, selaras, dan seimbang merupakan panduan dari kepuasan tiga pihak, dan ini merupakan pelayanan kesehatan yang memuaskan.
 
Ada ketentuan mengenai sanksi pidana dalam pelaksanaan hukum pidana. dimana ada tujuan pengenaan sanksi pidana bagi terpidana pelanggar. Tujuan pengenaan sanksi pidana tidak boleh semata-mata untuk mendorong adanya sebuah pembalasan. Dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu pelaksana dari tujuan sistem pemidanaan dalam sistem peningkatan Sebagaimana dinyatakan dalam perundang undangan, sejumlah penegakan hukum yang berusaha untuk memastikan bahwa narapidana dihukum untuk menyadari kesalahan mereka, guna untuk memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi kejahatan mereka serta kemudian mereka dapat diterima dikembalikan oleh masyarakat, berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan hidup adil sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab hukum pidana, sesuai pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Peraturan Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan untuk mengatur segala hak-hak narapidana. Dalam huruf k alinea pertama pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 disebutkan “Narapidana berhak atas pembebasan bersyarat”. Demikian pula hak-hak narapidana berperilaku baik peradilan narkotika. Mengikuti perkembangan kejahatan narkotika saat ini merupakan kejahatan yang kompleks karena kejahatan narkotika, pelaku bisa menjadi korban sekaligus. Pembinaan terbaik untuk narapidana kembali/berintegrasi ke dalam masyarakat dan tidak diisolasi secara listrik dengan batang besi. Kata Kunci: narapidana; narkotika; pembebasan bersyarat;
 
Technological developments make the world borderless. The development of information and communication technology has touched the banking sector. Based on the operational system, the types of banks can be divided into conventional banks and Islamic banks. This study aims to explain the digitalization of conventional bank products and Islamic banks in Indonesia. The method used in this research is normative legal research. The development of information and communication technology has touched the banking sector. As one of the efforts to increase bank capability, more optimal utilization of information technology development is a prerequisite in supporting bank service innovation. Therefore, digital banking is a very potential business opportunity and an inevitable necessity in the banking sector in the digital era. In addition to increasing the efficiency of bank operational activities, digital banking can improve the service quality of conventional banks and Islamic banks to customers in transactions. The Financial Services Authority of the Republic of Indonesia then issued Financial Services Authority Regulation Number 12/POJK.03/2018 concerning the Implementation of Digital Banking Services by Commercial Banks. There are forms of e-Banking services that can be used at conventional banks and Islamic banks, namely ATM (Automated Teller Machine), EDC (Electronic Data Capture), internet banking, SMS banking, mobile banking, e-Commerce, phone banking, and video. banking
 
Batas wilayah di darat adalah pembatas Wilayah administrasi Pemerintahan antar Daerah yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti punggung bukit (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.Dalam Permendagri No. 76 tahun 2012, disebutkan bahwa penegasan batas daerah adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah. Metode kartometrik ini diharapkan dapat mengurangi kegiatan survei lapangan yang biasanya memerlukan dana yang besar dan waktu yang relatif lama pada kondisi medan yang sulit dijangkau.Penegasan batas daerah secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 dan telah direvisi dengan Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Pengertian batas daerah dibagi menjadi dua yaitu, batas daerah di darat dan batas daerah di laut. Batas daerah di darat adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir (batas alam) atau punggung gunung atau pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. Batas daerah di laut adalah pembatas kewenangan pengelolaan sumber daya di laut untuk Daerah yang bersangkutan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat diukur dari garis pantai. Batas Daerah secara pasti di lapangan adalah kumpulan titik-titik koordinat geografis yang merujuk kepada sistem georeferensi nasional dan membentuk garis batas wilayah administrasi Pemerintahan antar Daerah
 
Collaborate with third parties between the Nusakambangan Open Prison and PT Noerman in the form of implementing the Community Based Correction concept in order to prepare social reintegration as mandated by PERMENKUMHAM No. 3 of 2018 concerning Conditions and Procedures for Granting Remission, Assimilation, Leave to Visit Family, Conditional Release, Leave Prior to Release, and Conditional Leave with reference to the 5 (five) principles put forward by P. Corney, namely the availability of employment opportunities, the existence of selection, not being exploited, minimum security, and responsibility for the transfer of Prisoner. This research was conducted to see the extent of the cooperation of third parties in implementing the concept of Community Based Correction in order to prepare towards social reintegration. The results of this study a comprehensive coaching and mentoring process because of the Terms of Reference (KAK) agreed upon by the Open Prison with PT Noerman which is stated in Number: PAS-19. HH 05.05 of 2019, Number: 01/PTNJA/PKS/IV/2019 of 2019 the Independence Development Program for correctional Prisoner in the field of Aquaculture Industry. This research was conducted using juridical-empirical research methods. This method is a research method that examines the applicable legal provisions and what happens in actual reality to find facts that are used as research data, which are then analyzed to identify problems and ultimately to solve problems. The approach used is a mixed approach between the rule of law and case studies.
 
Merujuk sistem pemidanaan di Indonesia tidak lepas dari tujuan pemidanaan, cenderung mengadakan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan Sosiologis, Ideologis dan Juridis Filosofis tersebut.Di landasi oleh asumsi dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individu ataupun masyarakat.80 Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis.Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksudkan di atas adalah: (1) pencegahan (umum dan khusus), (2) perlindungan masyarakat, (3) memeli-hara solidaritas masyarakat, (4) pengimbalan/pengimbangan. Dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum pidana yang berlaku seperti yang diatur dalam KUHP yang ditetapkan pada UU No. 1 tahun 1964 jo UU No. 73 tahun 1958, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana yang ditentukan dalam UU No. 1 tahun 1960 tentang perubahan KUHP(selanjutnya disebut UU Prp ), UU No. 16 Prp tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP, UU No. 18 Prp Tentang Perubahan Jumlah Maksimum Pidana Denda Dalam KUHP
 
Dalam perkara perdata sering kali ada obyek sengketa yang tidak dapat dihadirkan di muka persidangan, oleh karena itu perlu dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat (Descente) oleh Hakim karena jabatannya untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan rinci mengenai obyek sengketa yang dapat dijadikan bahan oleh Hakim dalam pertimbangan saat menjatuhkan putusan karena banyak perkara-perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi dikarenakan objek perkara tidak sesuai dengan isi putusan. Untuk itu, permasalahan yang ingin dikaji yaitu Bagaimana bentuk Pemeriksaan Setempat (Descente) yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iah Bireuen, serta apa hal-hal yang mempersulit proses Pemeriksaan Setempat (Descente) pada suatu perkara waris di Mahkamah Syar’iah Bireuen. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian kualitatif yang berusaha mendapatkan informasi tentang objek yang diteliti sesuai realitas yang ada dalam masyarakat. Dalam penelitian skripsi ini penulis langsung meneliti di Mahkamah Syar’iyah Bireuen, untuk data yang diperlukan terkait dengan pembahasan skripsi ini dengan menggunakan metode wawancara, yakni pengumpulan data dengan cara mewawancarai Hakim dan Panitera di Mahkamah Syar’iyah Bireuen Dari hasil penelitian, pemeriksaan setempat adalah proses pemeriksaan persidangan yang semestinya dilakukan di ruang sidang gedung pengadilan, dipindahkan atau dilakukan di tempat lain di tempat letak objek barang yang di sengketakan agar hakim dapat melihat dan mengetahui secara langsung keadaan dari benda yang menjadi objek perkara untuk menghindari terjadinya non executable pada suatu perkara. Bentuk pelaksanaannya sama dengan persidangan perdata pada umumnya. Kesulitan-kesulitan dalam proses Pemeriksaan Setempat (Descente) yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah Bireuen diantaranya yaitu Para pihak kurang kooperatif di lapangan, hakim berhalangan hadir, para pihak tidak hadir atau terlambat menghadiri proses pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (Descente), serta letak objek perkara yang jauh dari pemukiman penduduk. Jadi, pemeriksaan setempat (Descente) tidak lain dari pada pemeriksaan perkara dalam persidangan, hanya saja persidangan itu berlangsung diluar gedung dan tempat pengadilan tetapi masih di dalam wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan di tempat obyek barang perkara terletak untuk melihat keadaan atau memeriksa secara langsung obyek tersebut.
 
Lawsuits in civil law are divided into 2 (two) types, namely claims for breach of contract and lawsuits agains the law. In practice, many legal practitioners combine these 2 (two) basic claims in one lawsuit. This study uses a normative juridical method with the statue approach and case approach. The results of the study stated that a person is said be in default if he has fulfilled the achievements as stated in Article 1234 of Civil Code or as agreed then a person is considered to have committed an unlawful act if he fulfills the elements in 1365 of the Civil Code, and the party whose rights have been violated must prove that his rights have been violated and ask for compensation loss. Then in the doctrinal provisions, it is not permissible to mix up the claim for breach of contract as well as an act that violates the law, but if in formulating the posita it has been firmly separated between the fact of the act of default and the fact of the violating the law, then the merger is allowed. In addition, a default can at the same time lead to unlawful acts, as long as the fact is that it is afegault and the fact itself occurs outside the obligations required by the contract
 
Top-cited authors
Arifin Abdullah
  • Institute of Islamic Studies, Ar Raniry