Article

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGURUSAN KEHUTANAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH (Studi di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah)

Source: OAI

ABSTRACT Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan besar terhadap sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan yang sentralisasi berubah menjadi desentralisasi atau otonomi daerah. Sebagai konsekuesinya adalah adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan perkembangan yang ada ternyata pelaksanaan otonomi daerah menuai banyak permasalahan. Timbulnya berbagai kepentingan baik ekonomi, sosial, dan politik berbagai fihak baik pemerintah pusat maupun daerah menjadi faktor penghambat pelaksanaan kewenangan dan mengakibatkan otonomi daerah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Perubahan sistem ini terjadi pada semua tata cara penyelenggaraan pemerintahan, tak terkecuali dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah dalam kegiatan penyelenggaraan kehutanan. Dinas ini harus melaksanakan penyelenggaraan sistem pengurusan kehutanan berdasarkan otonomi daerah dengan cara melaksanakan semua kewenangan bidang kehutanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaksaaan kewenangan bidang kehutanan banyak menuai permasalahan. Berbagai kewenangan yang dimiliki dinas Kehutanan dan Perkebunan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya terutama berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 20 tahun 2000 Tentang Kewenangan Kabupaten Lampung Tengah Sebagai Daerah Otonom. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian diskriptif. Secara teknis peneliti melakukan berbagai wawancara dengan fihak terkait secara langsung dan melaksanakan pengumpulan data berupa dokumen tertulis yang berkaitan dengan penyelenggaraan kehutanan dan pelaksanaan otonomi daerah di dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah. Data yang didapat dianalisis dan diintepretasikan kedalam bentuk laporan diskripsi yang bertujuan untuk mendiskripsikan penyelenggaraan sistem pengurusan kehutanan dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam penyelenggaraan sistem pengurusan kehutanan dalam rangka pengembangan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah.

1 Bookmark
 · 
278 Views