Article

ANALISA YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH YUSUF EFENDI SELAKU DIREKTUR UD. TIGA TOP INDONESIA (TTI) TERHADAP PT. BORWITA CITRA PRIMA (BCP) (Studi terhadap putusan nomor : 505/Pid.B/2004/PN. Mlg.)

Source: OAI

ABSTRACT Obyek study dalam penelitian ini adalah mengenai putusan hakim Nomor : 505/Pid.B/2004/PN.Mlg. Tentang tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Yusuf Efendi selaku Direktur UD. Tiga Top Indonesia (TTI) terhadap PT. Borwita Citra Prima (BCP). Bagaimana analisa yuridis terhadap dasar pertimbangan hukum yang digunakan jaksa untuk menuntut terdakwa (Yusuf Efendi) selaku direktur UD. TTI terhadap PT. BCP? Serta bagaimana analisa yuridis terhadap dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim untuk memutus perkara terdakwa (Yusuf Efendi) selaku Direktur UD. TTI terhadap PT. BCP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kembali putusan Nomor : 505/Pid.B/2004/PN.Mlg. Dalam hal ini mencari kebenaran secara yuridis dari fakta hukum yang telah terungkap dalam pemeriksaan di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode analisa deskriptif kualitatif. Sehingga dalam hal ini Penulis menggambarkan secara keseluruhan data yang diperoleh dari lapangan ataupun dari berbagai informasi literatur-literatur yang kemudian dijabarkan dan dikaitkan dengan peraturan yang berlaku, dianalisa dan diambil suatu kesimpulan yang relevan. Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdakwa (Yusuf Efendi) oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana yang tersusun secara alternative telah melakukan pelanggaran pasal 372 KUHP sebagai dakwaan ke SATU, atau KEDUA didakwa melanggar pasal 379 a KUHP. Terhadap dakwaan tersebut penuntut umum memilih dakwaan yang ke SATU melanggar pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan. Bahwa menurut penulis, terdakwa (Yusuf Efendi) tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, perbuatan terdakwa tidak dapat dikenai pasal 372 KUHP yang didakwa Jaksa Penuntut Umum karena tidak terbukti dan salah dalam menerapkan hukum. Bahwa dengan tidak terbuktinya unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal 372 KUHP tersebut maka perbuatan terdakwa adalah bukan merupakan tindak pidana melainkan perbuatan yang tunduk pada hukum keperdataan sebagai perbuatan wanprestasi. Putusan yang diambil oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Malang memutuskan perkara pidana yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum menggunakan dasar putusan dengan merujuk pada pasal 191 (2) KUHAP disebutkan bahwa :”Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwa kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana , maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.Dari hasil analisa, Penulis sependapat putusan yang diberikan hakim Pengadilan Negeri Malang. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dalam pemeriksaan di pengadilan dan telah dibuktikan kebenaran dari urutan perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Namun dalam urutan tersebut bahwa perbuatan terdakwa adalah bukan merupakan tindak pidana melainkan perbuatan yang tunduk pada hukum keperdataan.

0 Bookmarks
 · 
429 Views