Article

IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK REMISI BERDASARKAN PASAL 14 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bojonegoro)

Source: OAI

ABSTRACT Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, setiap narapidana memiliki hak-hak tertentu yang sah yang tercantum dalam pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Salah satunya adalah hak remisi/pengurangan masa menjalani pidana yang merupakan anugrah dari pemerintah kepada para narapidana yang pelaksanannya diatur dalam PP No 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan dan Kepres No 174 Tahun 1999 tentang remisi. Dalam hal ini penulis ingin menguraikan salah satu dari beberapa macam pemberian dan pengurangan masa pemidanaan bagi narapidana yaitu ada grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi dan remisi tapi dalam hal ini penulis lebih tertarik dengan pemberian remisi karena berhubungan dengan pembinaan narapidana di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam kesempatan ini penulis akan mengemukakan dua permasalahan yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat yaitu bagaimana implementasi pemberian hak remisi berdasarkan pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 bagi narapidana tindak pidana pencurian dan kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pemberian remisi bagi narapidana. Permasalahan inilah yang hendak penulis kaji secara mendalam agar dapat dicari jalan penyelesaian dan solusinya agar penyelesain dapat berjalan dengan cepat. Dalam penulisan penelitian ini dilaksanakan dengan metode yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dengan kepala Lapas kelas II A Bojonegoro dan petugas pembimbingan dan petugas registrasi serta narapidana tindak pidana pencurian, dan dengan metode dokumentasi. Dokumen analisa data yang digunakan adalah deskriptif analitis. Adapun hasil penelitian yang penulis temukan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut, bahwa pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana pencurian pada dasarnya adalah sama bagi semua narapidana dan tidak ada penggolongan baik dari jenis pidana yang memenuhi persyaratan, Adapun persyaratan untuk memperoleh remisi yaitu narapidana yang menjalani pidana minimal enam bulan, tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas, dan narapidana yang menjalani pidana sementara, kurungan, serta yang menunggu grasi selama yang bersangkutan berkelakuan baik. Pemberian remisi di LP kelas II A Bojonegoro meliputi remisi umum (Agustus), remisi khusus dasawarsa yang diberikan setiap sepuluh tahun sekali, remisi khusus Idul Fitri dan Natal. Kendala yang dihadapi dalam pemberian remisi yaitu kurangnya pengetahuan petugas dalam memahami peraturan tentang remisi, konsistensi petugas dalam menerapkan hukuman disiplin, terlambatnya vonis/putusan hakim, serta narapidana tindak pidana pencurian yang melanggar tata tertib selama berada di Lapas. Sehubungan dengan hasil penelitian yang sudah penulis uraikan, maka penulis menyarankan agar pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, diharapkan benar-benar diterapkan yang mengarah pada kepentingan narapidana terutama hak-hak narapidana selama berada di Lembaga Pemasyarakatan.

1 Bookmark
 · 
154 Views