Article

IMPLEMENTASI PERSETUJUAN IZIN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Studi di Kantor BUTR KOTA MALANG)

Source: OAI

ABSTRACT Obyek penelitian ini adalah mengenai Izin Lokasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/BPN Nomor 2 Tahun 1999, khususnya untuk Pembangunan Yayasan Pendidikan Pelita Hidayah dan Perumahan Graha Pelita Asri. Pembangunan perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Pemerintah Republik Indonesia terus-menerus berusaha mencukupi kebutuhan dan meningkatkan mutu perumahan dan permukiman bagi rakyat Indonesia baik yang berada di kawasan pedesaan maupun perkotaan. Pemerintah berkeinginan agar dalam waktu 10 tahun, kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dan pemerintah juga memperhatikan kebutuhan rumah akibat pertumbuhan penduduk (pertumbuhan rumah tangga) maka sejak tahun 2000 total kebutuhan rumah per tahun sebesar 1.163.533 unit rumah sehingga pada tahun 2004 akhir terdapat kebutuhan total sebanyak 5.832.665 unit rumah dan pada akhir tahun 2009 kebutuhan tersebut mencapai 11.665.330 unit. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai prosedur perolehan izin lokasi untuk pembangunan perumahan dan Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan prosedur peroleh izin lokasi untuk pembangunan perumahan sehingga Tujuan Penelitian ini dalam rangka, untuk mengetahui bagaimana prosedur perolehan izin lokasi untuk pembangunan perumahan serta hambatan-hambatan apa sajakah yang terdapat dalam pelaksanaan prosedur perolehan izin lokasi. Adapun Metode penelitian yang digunakan Penulis dalam kajian ini yaitu, dengan menggunakan pendekatan sosiologis-yuridis yang artinya bahwa penulis ingin mengetahui lebih lanjut sejauh mana daya kerja hukum dalam teori serta pada praktek dilapangan, Khususnya menyangkut kewenangan kantor Badan Urusan Tanah dan Rumah dalam memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat/pemohon izin lokasi untuk pembangunan perumahan. Dari hasil penelitian yang mendalam, penelitian ini mendapatkan hasil bahwa pelaksanaan prosedur perolehan Izin Lokasi oleh instansi terkait harus benar-benar disosialisasikan terlebih dahulu kepada pemohon/developer serta masyarakat pemegang hak atas tanah yang nantinya akan melakukan usaha penanaman modalnya. Sehingga implikasi dalam hal ini menjadikan Badan Urusan Tanah dan Rumah sebagai lembaga yang akuntabel dalam menjalankan tugas dan transparan dalam menyajikan setiap prosedur Izin Lokasi untuk Pembangunan Perumahan. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Badan Urusan Tanah dan Rumah (BUTR) Kota Malang, pada salah satu kewenangannya yaitu mengatur tentang Izin Loaksi. BUTR Kota Malang dalam memberikan pelayanan dengan melaksanakan prosedur perolehan izin lokasi untuk pembangunan perumahan tidak boleh adanya penerapan sistem yang nantinya terdapat penarikan keuntungan secara tidak wajar serta tidak adanya pelayanan yang kurang baik sehingga dapat mempersulitkan pemohon izin lokasi, akan tetapi BUTR dalam pelaksanaannya harus berdasarkan pada ketentuan yang berlaku supaya dapat memberi rasa aman dan memuaskan para pihak. Akhirnya kepastian hukum yang diterapkan kepada masyarakat/pemohon, tidaklah patut untuk diperdebatkan/dipersoalkan. Untuk itu kepastian hukum yang sesuai dengan ketentuan berlaku seharusnya mampu melahirkan keadilan. Seperti halnya dalam permasalahan ini, dimana Bidang Pendataan dan Pemetaan (BUTR) Kota Malang kurang adil dalam melayanai pengajuan permohonan izin lokasi dari pemohon. Pasalnya apabila prosedur yang diberikan instansi terkait/BUTR sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka hal ini, pemohon akan mengalami kemudahan pada proses pengurusannya, baik mengenai biaya dll.

3 Bookmarks
 · 
1,126 Views