Article

PANDANGAN PARA TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PRAKTEK PERJUDIAN CAP "JIKI” DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (Studi Kasus Di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan)

Source: OAI

ABSTRACT Objek studi dalam penelitian ini adalah mengenai perjudian “cap jiki” dalam suatu perayaan adat setempat (studi di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan). Dimana praktek perjudian “cap jiki” tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam perayaan adat di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan Nilai kebudayaan yang berkembang di masyarakat merupakan suatu hal yang bersifat principil untuk menjalankan kebiasaan adat setempat. Nilai-nilai kebudayaan yang tetap bertahan dalam arus modernisasi tersebut merupakan suatu kebudayaan, adat istiadat ataupun kebiasaan yang memang benar-benar di pegang teguh oleh masyarakat itu sendiri secara turun temurun, misalnya kebudayaan masyarakat Kabupaten Pasuruan tepatnya Kecamatan Lekok, adapun salah satu bentuk kebudayaan masyarakat yang tetap eksis dan marak sampai sekarang adalah “Permainan Judi Cap Jiki” dalam perayaan aktifitas masyarakat. Islam memandang perjudian merupakan perbuatan yang haram dikarenakan di dalam perjudian lebih banyak mengarah kepada hal negatif yang akan ditimbulkan oleh karena itu dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90 menyebutkan :Hai orang yang beriman, sesungguhnya meminum (khamar), berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah), adalah perbuatan yang keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatanperbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan Dalam kajian hukum positif perjudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) pasal 303, permainan judi yang dalam bahasa asingnya “hazardspel”, judi merupakan tiap-tiap permainan,yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar kepintaran atau kebiasaan pemain. Dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor : 9 Tahun 1981 tentang penertiban pelaksanaan perjudian, dengan merujuk kepada penertiban perjudian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Dalam kajian hukum positif perjudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) pasal 303, permainan judi yang dalam bahasa asingnya “hazardspel”, judi merupakan tiap-tiap permainan,yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar kepintaran atau kebiasaan pemain. Dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor : 9 Tahun 1981 tentang penertiban pelaksanaan perjudian, dengan merujuk kepada penertiban perjudian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian responden, melihat apa yang disebabkan oleh akibat perjudian tersebut, maka perjudian “cap jiki” tersebut tidak diperbolehkan lagi dalam perayaan adat. Peranan masyarakat tidak hanya menolak atau menerima perjudian, akan tetapi peran masyarakat lebih dituntut kesadaran terhadap apa yang akan ditimbulakan perjudian dan juga peran aktif masyarakat Kecamatan Lekok dalam upaya penanggulangan perjudian “cap jiki” dengan menumbuhkan sikap koorporatif dengan pihak kepolisian setempat. Dari data penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa faktor sosial ekonomi adalah faktor dominan dalam indikator perjudian menurut prosentase data penelitian sebesar 30,43 %. Serta diikuti faktor situasional menurut prosentase sebesar 21,73 %. Faktor belajar dan persepsi terhadap keterampilan sebesar 17,39 %. Faktor persepsi tentang probabilitas kemenangan menurut prosentase adalah yang menempati urutan terakhir dengan angka 13,04%. Dalam upaya pemberantasan perjudian “cap jiki” terjadi pro dan kontra yang disebabkan oleh mengatasnamakan kebiasaan masyarakat setempat. Pihak kepolisian mempunyai tugas dan peranan sangat penting dalam upaya penanggulangan perjudian agar tidak semakin meluas. Pihak kepolisian melakukan usaha pencegahan yang bersifat preventif dan refresif antara lain adalah 1. Pencegahan yang bersifat preventif. Antara lain adalah a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, b. Peningkatan pengawasan terhadap masyarakat, c. Memperkuat keyakinan beragama bagi individu. Sedang upaya Pencegahan yang bersifat refresif. Antara lain adalah sebagai berikut : a. Penangkapan, b. Penahanan. Hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Lekok antara lain adalah sebagai berikut : a. Kurangnya personil, b. Sarana Yang Kurang Memadai, c. Kurangnya Sikap Koorporatif. Kerjasama yang terjalin antara masyarakat dan kepolisian setempat, harus saling menjaga keberadaannya, melihat dari pentingnya para pihak dalam menumbuhkan sikap koorporatif, sehingga dapat mempermudah sistem informasi, sehingga dapat dilakukan pencegahan dan penyisiran ketempat yang disinyalir menurut informasi masyarakat terjadi tindak perjudian. Dan juga ketegasan dan kejujuran menjalan tugas yang diberikan oleh negara, harus benar-benar dipegang teguh sesuai janji yang diucapkan.

0 Bookmarks
 · 
882 Views